Tuesday, April 21, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 366

Sumbawa Tunggu Kepastian Terkait Program 3 Juta Rumah

By
ekbisntb.com
-
0
Rizqi Helfiansyah(ekbisntb.com/dok)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PRKP) Sumbawa, mengaku belum mendapatkan kepastian terkait program 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah pusat meski demikian pemerintah sangat menyambut baik program tersebut.

“Kami belum menerima informasi lebih lanjut terkait program itu, kordinasi ke BPPW juga sudah kita lakukan tetapi dari BPPW juga belum mendapatkan kepastian terkait program itu,” kata Kadis PRKP melalui Kabid Kawasan permukiman, Rizqi Helfiansyah kepada Ekbis NTB, Kamis 20 Maret 2025.

Rizqi melanjutkan, pemerintah juga masih menunggu petunjuk lanjutan terkait penerima program tersebut. Apakah akan ada pembangunan rumah baru atau hanya sebatas penanganan rumah tidak layak huni juga belum mendapatkan kepastian.

“Pada prinsipnya kami masih menunggu informasi dari pusat untuk pelaksanaan terhadap program tersebut supaya tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” ujarnya.

Diakuinya, penanganan terhadap RTLH hampir setiap tahun diusulkan baik melalui APBD, APBD Provinsi maupun APBN. Hanya saja jumlah yang ditangani belum maksimal dari yang diusulkan, bahkan di tahun 2024 pihaknya hanya mendapatkan 130 RTLH.

“Kalau dari APBN memang tidak ada pembangunan baru untuk tahun ini dan kami berharap dengan adanya Kementerian PKP bisa mendukung penanganan RTLH di Sumbawa,” ucapnya.

Rizqi pun memastikan, saat ini pihaknya masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari Kementerian PKP terkait program 3 juta rumah tersebut. Selain itu, pihaknya juga tentu akan memperbaharui data RTLH yang berada di wilayah setempat untuk dilakukan pengusulan lebih lanjut.

“Kita tunggu regulasinya lebih lanjut terkait program tersebut termasuk berapa jumlah rumah yang akan ditangani di tiap daerah termasuk desa,” jelasnya.

Ia menyebutkan, penerima bantuan untuk RTLH ini rata-rata masyarakat dalam kategori berpenghasilan rendah (MBR). Namun tetap perlu dilakukan pengecekan lanjutan untuk memastikan besaran bantuan yang akan diterima nantinya.

“Rata-rata masyarakat yang kita bantu untuk RTLH yakni berpenghasilan rendah, dengan tetap melihat kondisi di lapangan,” tukasnya. (ils)

Gudang Masih Penuh, Bulog Belum Mulai Serap Jagung Petani

By
ekbisntb.com
-
0
Bupati Dompu, Bambang Firdaus, bersama tim saat meninjau gudang penampung jagung di Manggelewa, Rabu 19 Maret 2025 siang(ekbisntb.com/ist)

Dompu (ekbisntb.com) – Badan Urusan Logistik (Bulog) cabang Bima yang membawahi wilayah Kabupaten Dompu hingga saat ini belum melakukan penyerapan jagung. Gudang jagung Bulog hingga saat ini masih dipenuhi stok jagung yang diserap tahun 2024 lalu.

“Belum ada (penyerapan jagung petani), (saat ini) masih proses penjualan jagung stok 2024,” kata Pimpinan Cabang Perum Bulog Bima, Heri Sulistiyo saat dikonfirmasi, Kamis 20 Maret 2025 pagi.

Salain melakukan proses penjualan jagung untuk mengosongkan Gudang, Bulog juga Tengah menunggu ketentuan pembelian jagung dari Badan Pangan Nasional (Bapanas). Kendati Kepala Bapanas telah menetapkan Keputusan nomor 18 tahun 2025 tentang HPP jagung di tingkat petani yang ditetapkan 5 Februari 2025 lalu. “Nunggu ketentuan pembelian dari Bapanas,” katanya.

Berdasarkan Keputusan kepala Bapanas nomor 18 tahun 2025, HPP jagung di Tingkat petani mulai berlaku 7 Februari 2025 dan Perum Bulog ditugaskan melaksanakan pembelian dengan HPP sebesar Rp.5.500 per kg untuk jagung pipilan kering. Jagung pipilan kering ini memiliki kadar air maksimal 14 persen.

Bulog Cabang Bima juga sedang menjual stok jagung tahun 2024 sebanyak 13.853,25 ton yang tersebar di 11 gudang. Jagung ini dijual melalui proses Lelang terbuka oleh KPKNL Bima menggunakan aplikasi. Pembeli diharuskan menyetorkan uang jaminan 50 persen maksimal sehari sebelum proses Lelang dilakukan. Pelelangan dilakukan pada Rabu 19 Maret 2025 siang. Namun hingga batas akhir, tidak satupun yang mengajukan pendaftaran sebagai peserta dan melakukan penawaran. “Masih belum ada penawaran (dalam pelelangan jagung),” ungkapnya.

Sementara Bupati Dompu, Bambang Firdaus, SE didampingi Ketua DPRD Dompu, Ir Muttakun, Dandim 1614/Dompu, Letkol Kav Riyan Oktiya Viradjati, ST., MM., dan sejumlah pejabat lainnya melakukan inspeksi mendadak ke 3 gudang jagung yang melakukan penyerapan jagung petani di Kecamatan Manggelewa. Yaitu gudang jagung milik PT. Segar Agro Nusantara, PT. Sinar Agro Gemilang, dan gudang jagung milik PT. Subur Mega Perkasa.

Kunjungan Bupati Bersama rombongan ini untuk memastikan harga pembelian jagung oleh ketiga pengusaha ini dan cara pengetesan kadar air jagungnya. Karena ada kekhawatiran, pengusaha dalam menyerap jagung petani mempermainkan timbangan dan kadar air jagung yang dapat merugikan petani.

Namun hasil pengecekan terhadap peralatan yang digunakan ketiga Perusahaan pembeli jagung masih baik. Terhadap harga pembelian, Bupati mengingatkan agar bisa membeli sesuai HPP yang ditetapkan pemerintah. “Jangan hanya mikirkan keuntungan semata, tapi pikirkan juga kesejahteraan petani dengan membeli jagungnya pada harga yang pantas,” harapnya. (ula)

Perubahan Perda RTRW, Lahan Pertanian di Lingkar Selatan Terancam Menyusut

By
ekbisntb.com
-
0
Sejumlah buruh petani di kawasan Lingkar Selatan,memanen padi belum lama ini. Perubahan Perda RTRW berdampak signifikan terhadap menyusutnya lahan pertanian di Kota Mataram(ekbisntb.com/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Kota Mataram telah merevisi peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah. Perubahan sangat berdampak pada penyusutan lahan pertanian di kawasan Lingkar Selatan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram, Lale Wediahning mengakui, kebijakan perubahan rencana tata ruang wilayah memiliki dampak signifikan terhadap perubahan luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). LP2B sebelumnya seluas 580 hektar menjadi 399 hektar.

Meskipun tidak dihitung secara wilayah, tetapi lahan pertanian paling mengalami dampak penyusutan di kawasan Lingkar Selatan. “Jadi tidak dihitung penyusutan per wilayah, tetapi secara keseluruhan,” terangnya dikonfirmasi pada, Kamis 20 Maret 2025.

Penyusutan lahan pertanian disebabkan alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan dan perkantoran. Lale menambahkan, Perda RTRW yang lama terdapat beberapa area di sepanjang jalan protokol masuk LP2B. Dalam RTRW yang baru akan dikuningkan. Sebab, jalan protokol tidak memungkinkan menjadi LP2B, sehingga mengalami perubahan signifikan.

Namun demikian, pihaknya tetap berupaya mempertahankan LP2B terutama di kawasan Sandubaya dan Selaparang. “Paling banyak LP2B di Bertais dan Selaparang,” sebutnya.

Dijelaskan, revisi perda RTRW dilakukan selama lima tahun. Penyesuaian ini dirasa apabila tidak terjadi perubahan terlalu signifikan atau masih bisa digunakan perda sebelumnya. Kecuali, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, meminta lain maka akan dilakukan penyesuaian kembali.

Lale memastikan revisi Perda RTRW berkesesuaian dengan Perda RTRW Provinsi NTB. “Jadi tidak mungkin berbeda. Kita menyesuaikan dengan RTRW yang dimiliki provinsi,” sebutnya.

Adapun rekomendasi ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) mencapai 30 persen sesuai rekomendasi legislative. Lale mengatakan, RTH publik yang tersedia sebenarnya telah terpenuhi, apabila RTH median jalan, sempadan sungai dan pantai masuk RTH. Secara perlahan akan dipenuhi sesuai dengan rekomendasi legislative. (cem)

Mataram Jadi Proyek Percontohan Pangan Aman

By
ekbisntb.com
-
0
H. Lalu Martawang dan Yosef Dwi Irwan. (ekbisntb.com/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Pusat menjadikan Kota Mataram sebagai proyek percontohan program panga naman. Program ini akan mencakup kelurahan, pasar tradisional, dan sekolah.

Asisten Tata Praja dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Mataram, H. Lalu Martawang dikonfirmasi pada, Kamis 20 Maret 2025 membenarkan, Pemerintah Pusat melalui Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) telah menginformasi bahwa Kota Mataram akan menjadi lokasi proyek percontohan kelurahan panga naman, pasar aman berbasis komunitas, dan sekolah pangan aman. Program ini sebagai upaya pemerintah, guna memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa makanan yang dikonsumsi memenuhi standar kesehatan. “Tadi saya menerima kunjungan dari Kepala BBPOM Mataram menyampaikan tentang program nasional itu,” terang Martawang.

Dikatakan, BBPOM sendiri akan menstimulus supaya secara keseluruhan keamanan pangan betul-betul diwujudkan berbasis lingkungan, sekolah, dan pasar. Program ini rencananya dilaksanakan di dua kelurahan dengan kriteria memiliki kasus stunting dan kelurahan non stunting. Akan tetapi, ia memberikan masukan bahwa kelurahan itu juga harus memiliki UMKM yang banyak berhubungan dengan makanan. Contohnya, produksi mie instansi disinyalir mengandung boraks dan formalin.

Menurutnya, kawasan ini perlu disasar supaya bisa mengedukasi produsen agar menggunakan bahan aman dan nyaman. “Dua kelurahan itu belum ditentukan, tetapi nanti akan dilihat datanya oleh Dikes sebelum dimasukan ditetapkan dalam SK,” jelasnya.

Ia melihat fenomena masyarakat kota senang mengkonsumsi makanan siap saji, sehingga tidak membeli makanan mudah dan murah tanpa memperhatikan keamanan. Makanan yang mengandung bahan yang tidak memenuhi standar akan berbahaya kesehatan. Menurutnya, generasi sebagai investasi masa depan sehingga harus dipastikan kesehatan fisik mereka.

Martawang meminta Dikes Kota Mataram membentuk tim terpadu yang melibatkan OPD terkait untuk pencegahan dan penegakan hukum. “Jangan sampai terkena penyakit dari makanan yang dibeli tidak aman dari pangan yang tidak baik. Demikian pula di sekolah berbasis umum dan kegamaan. Kantin harus memenuhi standar keamanan,” pesannya.

Program ini akan dimulai awal bulan April yang ditandai dengan komitmen bersama. Ia mengharapkan bahan pangan yang beredar bebas dari bahan berbahaya.

Kepala BBPOM Kota Mataram, Yosef Dwi Irwan menjelaskan, Pemerintah Pusat memiliki program prioritas nasional berupa kelurahan/desa pangan  aman, pasar aman berbasis komunitas, dan intervensi pangan di sekolah.

Kota Mataram sebutnya, menjadi proyek percontohan untuk diintervensi di tahun 2025. Program ini dinilai memiliki manfaat besar. Selain memastikan kesadaran masyarakat tentang asupan penting pangan aman, mulai berbasis komunitas sampai tingkat keluarga. “Agar masyarakat juga penting mengetahui keamanan pangan, sejalan dengan program Germas, dan juga mengatasi stunting,” terangnya.

Program ini juga bertujuan untuk menggerakan ekonomi kerakyatan. Yosef menambahkan,intervensi dilakukan pada tingkat kesadaran komunitas seperti kader keamanan kelurahan, kader keamanan sekolah, dan kader keamanan pasar. Oleh karena itu, pihaknya menggalang komitmen dengan OPD terkait untuk mendukung program ini. “Program ini sangat baik dan strategis berkaitan dengan pangan aman,” demikian tambahnya. (cem)

Baznas Salurkan Bantuan kepada 1.500 Petugas Kebersihan

By
ekbisntb.com
-
0
Wali Kota Mataram, H. Mohan Roliskana menyalurkan bantuan secara simbolis kepada petugas kebersihan di halaman Kantor Wali Kota Mataram pada, Kamis 20 Maret 2025. (ekbisntb.com/pan)

Lombok (ekbisntb.com) – Badan Zakat Nasional (Baznas) menyalurkan bantuan kepada 1.500 orang petugas kebersihan di Kota Mataram. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban ‘’pahlawan’’ kebersihan menjelang lebaran.

Kepala Baznas Kota Mataram, H. Djaswad menyebutkan, bantuan ini diberikan kepada 1.500 orang petugas kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram.

Petugas pasukan kuning, pasukan hijau, dan pasukan biru masing-masing mendapatkan Rp200 ribu. Artinya, secara akumulasi anggaran yang digelontorkan untuk santunan lebaran tersebut mencapai Rp300 juta. “Santunan yang kami berikan kepada petugas kebersihan ini satu orang Rp200 ribu dari Zakat yang kami kumpulkan,” jelasnya, saat ditemui pada Kamis, 20 Maret 2025.

Kata Djaswad, penyaluran santunan lebaran ini dilakukan setiap menjelang lebaran kepada masyarakat yang membutuhkan, termasuk petugas kebersihan. “Kita anggaran setiap tahun untuk penyaluran santunan,” terangnya.

Sementara, Wali Kota Mataram Dr. H. Mohan Roliskana memberikan, apresiasi kepada Baznas Kota Mataram atas dedikasinya dalam mengatur penyaluran bantuan sosial tersebut,termasuk kepada petugas kebersihan yang telah mengabdikan diri untuk kepentingan Kota Mataram.

“Terima kasih kami sampaikan ke Baznas terkait pengelolaan bantuan zakat dan santunan,” ucapnya.

Baznas telah menjalankan tanggungjawab dengan baik dan menghimpun zakat dengan baik. Oleh karena itu, ia mengimbau ASN menjadi pusat kebaikan agar zakat yang terkumpul dari gaji pegawai dapat dimanfaatkan bagi masyarakat.

Selain itu, Mohan mengingatkan kepada para petugas kebersihan melaksanakan tugasnya lebih maksimal lagi. Pasalnya, perayaan Hari Raya Tapa Brata dan Idul Fitri akan bersama, sehingga tugas petugas kebersihan akan bertambah.

“Hari Raya Nyepi nanti kan akan bersama dengan malam takbiran, tugas lebih banyak. Sebelum melaksanakan salat Ied, Kota Mataram sudah terlihat bersih,” pesan Mohan.

Wali Kota dua periode berterima kasih kepada petugas kebersihan  yang mendedikasikan diri mereka untuk merawat dan menjaga Kota Mataram. Ia meminta Dinas PUPR, Dinas LH, dan Dinas Perkim memperhatikan kesejahteraan para pahlawan kebersihan di Kota Mataram tersebut. Pasalnya, mereka memiliki peran sangat penting terutama menjaga kebersihan kota saat lebaran maupun perayaan Nyepi tahun ini. (pan/cem)

Peningkatan Ekspor Produk Lokal, Terkendala Keterbatasan Bahan Baku dan Kontinuitas

By
ekbisntb.com
-
0
Nuryanti (ekbisntb.com/dok)

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Perindustrian Provinsi NTB menargetkan semakin banyak produk lokal yang bisa diekspor ke luar negeri. Sebab masih banyak komoditas ekspor yang masih berupa barang mentah. Namun demikian, ada beberapa kendala yang masih dihadapi oleh NTB. Salah satunya keterbatasan bahan baku dan kontinuitas.

Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTB Nuryanti mengatakan, pihaknya sudah mulai membina IKM dengan standar ekspor. Misalnya yang bergerak di bidang olahan ekosistem kelapa. Di mana Dinas Perindustrian sedang melatih IKM untuk memenuhi kebutuhan ekspor serta melatih kontinuitas.

Ia mengatakan, cara mempersiapkan pelaku industri kecil memasuki ekspor yaitu menjaga kualitas, kuantitas dan kontinuitas. Sementara untuk industri berskala besar, fasilitasi Dinas Perindustrian cukup dengan izin-izin usaha industri dan beberapa sertifikasi untuk Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) untuk tujuan negara ekspor.

“Misalnya akan ada ekspor olahan hasil smelter. Itu industri besar. Terus ada kita punya industri porang. Beberapa pabrik porang, terus mutiara. Itu yang skala-skala besar memang sudah berjalan,” kata Nuryanti kepada Ekbis NTB, Kamis 20 Maret 2025.

Untuk skala IKM, salah satu yang sedang digarap bersama Bank Indonesia adalah produk olahan kelapa. Misalnya Virgin Coconut Oil (VCO) atau minyak kelapa murni. Produk VCO dari NTB selama ini hanya memenuhi kebutuhan pasar dalam daerah dan pasar luar daerah, khususnya ke DIY Yogyakarta. Sebab NTB belum mampu memenuhi di ketersediaan jumlah produk.

“Karena kendala kita memang di bahan baku. Bahan baku sebenarnya banyak, namun sudah terjual mentah, oleh masyarakat termasuk pengepul. Itu dijual dalam bentuk hasil panen,” katanya.

Dinas Perindustrian kata Nuryanti bersama Bank Indonesia melatih sekitar 70 IKM untuk pemenuhuhan permintaan produk kelapa. Pemesanan untuk 100 liter VCO masih bertahap dalam rangka melakukan pembinaan terhadap IKM.

“Kemudian kelapa ada ampasnya. Sehingga mulai tahun ini kita intervensi produk tepung kelapa sisa santan. Kita standarisasi, kemudian IKM-nya kita latih agar sesuai standar. Batoknya diolah jadi briket, serabutnya kita bisa buat coco powder dan coco fiber. Dan ampas santan jadi tepung kepala,” katanya.

Ia menyatakan, mulai tahun 2025, target Kementerian Perindustrian untuk industri yaitu nilai investasi dan nilai ekpor untuk sektor industri. Inilah yang sedang dipersiapkan, sehingga mulai tahun kemarin, Dinas Perindustrian NTB telah membuat roadmap untuk pengembangan industri lokal yang ekspor.(ris)

Jelang Lebaran, Penumpang di BIZAM Naik 100 Persen

By
ekbisntb.com
-
0
Stephanus M Wardana. (ekbisntb.com/era)

Lombok (ekbisntb.com) – Sepuluh hari menjelang lebaran, arus penumpang di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) mengalami peningkatan, per Senin, 19 Maret 2025. Peningkatan arus pemudik terjadi hingga dua kali lipat atau mencapai 100 persen. Bahkan, dikatakan arus penumpang tahun ini akan lebih tinggi dari tahun lalu.

General Manajer Angkasa Pura I Bandara Lombok, Stephanus M. Wardana menyatakan, beberapa hari menjelang lebaran terjadi transisi dari low sesion menuju high sesion di BIZAM. Diprediksi, arus penumpang akan semakin meningkat dalam sepekan atau beberapa hari menuju lebaran.

“Kemarin 2.600, sekarang 5.500, bisa sampai 100 persen dari hari kemarin. Karena memang periode kemarin periode akhir dari low sesion sebelum memasuki masa lebaran,” ujarnya kepada Ekbis NTB.

Kendati arus penumpang semakin meningkat, belum ada informasi terkait dengan penambahan rute domestik. Pasalnya, kata Stefhanus hampir seluruh maskapai mengalami keterbatasan armada. Keterbatasan airlines ini sejak merebaknya wabah  Covid-19. “Memang saat ini untuk diketahui airlines juga mengalami kekurangan pesawat, jadi jumlah pesawat saat ini berkurang dari tahun lalu sehingga untuk pembukaan rute baru jadi lebih menantang,” sambungnya.

Sementara, untuk rute internasional, Angkasa Pura sedang membidik adanya direct flight atau penerbangan langsung dari Lombok – Jedah karena banyaknya masyarakat NTB yang berumroh. Selain Lombok – Jedah, Lombok – Malaysia juga dinilai sangat potensional untuk meningkatkan arus penumpang ke NTB.

“Kalau bicara pengembangan kita tadi bicara potensi-potensi untuk pengembangan rute, bagaimana potensi untuk direct rute umroh, penambahan rute luar negeri, potensi penambahan rute ke Malaysia. Lebih-lebih berbicara pengembangan bandara Lombok,” katanya.

Meski begitu, ia menegaskan bahwa keputusan untuk membuka rute baru akan bergantung pada evaluasi maskapai terhadap potensi penerbangan di Lombok. Selain itu, ia mengonfirmasi bahwa belum ada maskapai yang menghentikan operasinya ke Lombok, meskipun ada pengurangan jumlah pesawat yang beroperasi.

Saat disinggung mengenai penurunan harga tiket pesawat? Ia mengatakan hal tersebut bukan ranah Angkasa Pura melainkan ranahnya pemerintah pusat yang dalam hal ini Kementerian Perhubungan. Dikatakan, Kemenhub telah memberikan diskon harga tiket pesawat 10 – 15 persen.

“Sudah ada pengendaliannya, bahkan bagaimana effort pemerintah untuk melakukan penurunan itu kan salah satu bentuk support pemerintah. Yang tadinya secara global bisa berkurang 10 hingga 15 persen,” jelasnya.

Ia juga menambahkan bahwa bandara memberikan dukungan berupa diskon biaya pendaratan pesawat sebesar 56 persen kepada maskapai selama periode Lebaran untuk mendukung penurunan harga tiket.

“56 persen dan itu juga termasuk kita ada diskon pendaratan DED (biaya pendaratan pesawat itu kita berikan kepada maskapai) artinya dari pihak bandara support untuk pengurangan harga tiket di priode lebaran,” pungkasnya. (era)

Gubernur Minta Pengelolaan Zakat Ikut Entaskan Kemiskinan di NTB

By
ekbisntb.com
-
0
Gubernur NTB H.Lalu Muhamad Iqbal membayar zakat kepada Baznas NTB.(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Dalam kerja-kerja sosial keumatan, ada empat pilar terpenting yang harus tetap dijaga oleh Pemprov NTB. Yaitu Pemerintah Provinsi NTB itu sendiri, Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTB, Baznas serta Forum CSR. Empat pilar inilah yang akan menjadi fondasi Pemprov NTB ke depan dalam hal kerja-kerja sosial keumatan.

Hal tersebut disampaikan Gubernur NTB, Dr. H.Lalu Muhamad Iqbal dalam kegiatan Pembayaran Zakat Bersama Gubernur dan Wakil Gubernur Beserta Jajaran Melalui Baznas Provinsi NTB yang berlangsung di Graha Bhakti Praja, Kamis (20/3). Gubernur mengatakan, dalam isu keumatan, empat pilar ini tak bisa dipisahkan satu sama lainnya.  “Dalam isu keumatan, empat pilar ini ta bisa dilepaskan satu sama lainnya,” terang Gubernur.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur memberikan apresiasi kepada Baznas NTB yang telah mencacatkan capaian pengumpulan zakat, infak dan sedekah yang sangat bagus di 2024 lalu. Dari Rp33,5 miliar target, sebesar Rp51,8 miliar yang telah tercapai. Ia pun yakin dampak yang ditimbulkan dari penyaluran zakat ini tidaklah kecil, namun akan cukup signifikan.

Iqbal mengatakan, salah satu fokus pemerintahan Iqbal-Dinda ke depan yaitu pengentasan kemiskinan. Program ini sifatnya bukan pilihan, namun sifatnya wajib yang harus diselesaikan.

Karena itulah setiap zakat yang disalurkan oleh Baznas harus bisa mengkonversi seorang ‘mustahiq’ menjadi ‘muzakki’. Dengan kata lain, seorang penerima zakat nantinya harus menjadi orang yang berdaya secara ekonomi dan akhirnya dia menjadi pemberi bagi orang lain.

“Target dari zakat bukan sekadar menyelesaikan masalah hidup satu hari saja. Namun bagaimana zakat bisa memberdayakan seseorang menjadi golongan orang yang mampu. Dengan menerima sesuatu dari zakat ini, tangan dia suatu saat akan berpindah ke atas, dia justru yang akan memberikan zakat ke orang lain,” katanya.

Iqbal menilai, potensi pengumpulan zakat masih sangat besar di NTB, tinggal bagaimana upaya kolaborasi dan kerja sama antar semua pihak untuk mewujudkan semua potensi yang ada. Hal ini turut dibantu juga dengan jiwa kedermawanan masyarakat Indonesia, termasuk NTB yang dinilai sangat besar dalam berinfak, sedekah, sumbangan atau donasi.

“Ada riset yang dilakukan oleh lembaga internasional, negara yang dianggap paling senang memberi charity atau bantuan itu adalah Indonesia yang tertinggi. Jadi orang Indonesia DNA-nya adalah orang yang memiliki sifat sosial yang sangat kuat. Tak hanya orang kaya, namun dari kalangan yang kurang mampu pun datang dan memberikan sumbangan,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur dan Wakil Gubernur NTB secara simbolis menyerahkan berbagai bantuan produktif kepada penerima manfaat. Bantuan tersebut meliputi santunan bagi Pegawai Tidak Tetap (PTT) Pemerintah Provinsi NTB sebesar Rp 300.000. Bantuan untuk mualaf sebesar Rp 3.000.000, serta dana penelitian bagi mahasiswa, yaitu Rp 1.000.000 untuk S1, Rp 2.000.000 untuk S2, dan Rp 3.000.000 untuk S3. Selain itu, diberikan pula insentif bagi guru TPQ sebesar Rp 2.000.000 hingga Rp 3.000.000, serta bantuan usaha produktif binaan BAZNAS sebesar Rp 8.000.000 dan gerobak usaha.(ris)

Pemkab Dompu Minta Gudang Jagung Penuhi Standar K3

By
ekbisntb.com
-
0
Bupati Dompu Bambang Firdaus bersama organisasi perangkat daerah melakukan inspeksi mendadak untuk melihat aktivitas pabrik jagung di Kecamatan Manggalewa, Dompu(ekbisntb.com/ant)

Dompu (ekbisntb.com) – Pemerintah Kabupaten Dompu meminta pemilik gudang jagung untuk memenuhi standar keamanan, keselamatan, dan kesehatan (K3) para pekerja serta membeli jagung sesuai harga pembelian pemerintah.

“Marilah bersama sama kita melakukan aktivitas sesuai aturan, termasuk mematuhi ketentuan yang berkaitan dengan keselamatan pekerja,” kata Bupati Dompu Bambang Firdaus di Dompu, Kamis.

Pada 19 Maret 2025, Bambang bersama rombongan organisasi perangkat daerah melakukan inspeksi mendadak ke gudang jagung PT Sinar Agro Gemilang Inda (SAGI) di Manggelawa, Dompu.

Dia melihat langsung aktivitas pekerja dan kendaraan pengangkut jagung yang tidak menggunakan helm, masker, dan alat pengaman lain.

Bahkan, Bupati Bambang sampai mengeluarkan pernyataan ancaman penutupan gudang jagung tersebut.

“Kalau saya tutup ini bagaimana. Ini baru urusan keselamatan kerja saja bapak sudah menyalahi aturan, belum urusan yang lain-lain,” ujarnya.

Pemilik gudang jagung SAGI bernama Joko langsung terdiam dan berubah raut wajah saat mendengar penyataan itu. Dia tampak salah tingkah sampai-sampai memanggil stafnya untuk segera membawakan helm.

Tak hanya melakukan inspeksi mendadak ke SAGI, Pemkab Dompu juga mengunjungi PT Segar Agro Nusantara dan PT Subur Mega Perkasa yang berada dalam satu wilayah di Kecamatan Manggalewa.

Bupati Bambang menegaskan bahwa pemerintah sudah membuat aturan dan regulasi yang jelas terkait standar K3 tersebut. Perusahaan gudang jagung diminta untuk tidak hanya memikirkan keuntungan saja, tapi juga keselamatan para pekerja.

“Untuk antisipasi agar para pekerja tidak mengalami kecelakaan kerja, perusahaan harus lebih mengutamakan dan memikirkan keselamatan para pekerja dengan menyediakan sarana dan prasarana penunjang keselamatan pekerja,” pungkasnya. (ant)

BPJS Ketenagakerjaan dan Disnakertrans NTB Perkuat Sinergi Perlindungan Pekerja

By
ekbisntb.com
-
0
Kegiatan rencana kerja pengawasan dan pemeriksaan bersama pengawas ketenagakerjaan Provinsi NTB(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – BPJS Ketenagakerjaan NTB dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB memperkuat sinergi dalam meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi ketenagakerjaan serta memperluas perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rentan dan pekerja bukan penerima upah.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, BPJS Ketenagakerjaan NTB menggelar Rapat Koordinasi Rencana Kerja Pengawasan dan Pemeriksaan di Aston Hotel Mataram, Selasa 18 Maret 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan ketenagakerjaan sekaligus mencegah kemiskinan ekstrem di NTB.

Kepala Disnakertrans NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos., M.H., menekankan pentingnya sinergi antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah dalam memastikan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi ketenagakerjaan.

“Mari kita lebih peka dan kawal bersama kebijakan ketenagakerjaan ini,” ujarnya.

Rapat ini membahas sejumlah isu penting, termasuk transparansi ketenagakerjaan, tantangan dunia usaha dalam menghadapi efisiensi operasional, serta upaya pemerintah dalam meningkatkan perlindungan pekerja. Salah satu kebijakan yang mendukung hal ini adalah Peraturan Daerah (Perda) NTB No. 2 Tahun 2025 tentang ketenagakerjaan. Aryadi menegaskan perlunya percepatan penyusunan Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai aturan turunan agar implementasinya segera dirasakan masyarakat.

Selain itu, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 72 Tahun 2024 juga menjadi dasar pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) untuk perlindungan sosial bagi pekerja rentan, petani, dan buruh tani tembakau di NTB.

“Bukan hanya dari DBH CHT, tetapi juga dari sektor lain seperti perhutanan, lingkungan, perikanan, dan sawit yang bisa digunakan untuk perlindungan sosial ketenagakerjaan,” kata Aryadi.

Ia juga meminta agar pelaksanaan DBH CHT sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dalam regulasi.

“Data harus valid dan dikoordinasikan dengan Disnaker kabupaten/kota agar perlindungan sosial benar-benar dirasakan oleh pekerja rentan di NTB,” tegasnya.

Dalam forum tersebut, Darmawati Arifin, Kepala Bidang Pelayanan yang bertindak sebagai Plt. Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan NTB, menegaskan bahwa sinergi antara BPJS Ketenagakerjaan dan Disnakertrans sangat penting dalam memastikan perlindungan tenaga kerja.

“Dua institusi ini tidak dapat dipisahkan dalam memastikan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi dan perlindungan tenaga kerja,” ujarnya.

Forum ini juga menyoroti kepatuhan perusahaan dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, termasuk Perusahaan Daftar Sebagian (PDS), baik dalam hal PDS Program, PDS Tenaga Kerja, maupun PDS Upah. Hal ini untuk memastikan seluruh pekerja mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan secara maksimal.

“Kepesertaan aktif dan kepatuhan iuran adalah hak pekerja yang harus kita jaga bersama. Oleh karena itu, kami akan melakukan monitoring kepatuhan perusahaan secara berkala agar kolaborasi ini berjalan efektif dan memberikan dampak nyata,” tambah Darmawati.

Dengan adanya forum ini, diharapkan sinergi antara BPJS Ketenagakerjaan dan Disnakertrans NTB semakin kuat, sehingga dapat memberikan perlindungan optimal bagi tenaga kerja di NTB. (bul)

1...365366367...814Page 366 of 814

EKBISNTB.com adalah sebuah portal berita lokal yang merupakan bagian dari Kelompok Media Bali Post (KMB) di NTB. EKBISNTB.com didirikan oleh para awak Redaksi Harian Suara NTB, Untuk lebih dekat dengan kami, silakan berkunjung ke Redaksi EKBISNTB.com di Jalan Bangau Nomor 15 Cakranegara, Mataram. Telepon (0370) 639543. (*)

Copyright ©2024 EkbisNTB.com - PT. Suara NTB Pers

JARINGAN MEDIA

Ketentuan Pengguna

Pedoman Media Siber

Tentang Kami