Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Pusat menjadikan Kota Mataram sebagai proyek percontohan program panga naman. Program ini akan mencakup kelurahan, pasar tradisional, dan sekolah.
Asisten Tata Praja dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Mataram, H. Lalu Martawang dikonfirmasi pada, Kamis 20 Maret 2025 membenarkan, Pemerintah Pusat melalui Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) telah menginformasi bahwa Kota Mataram akan menjadi lokasi proyek percontohan kelurahan panga naman, pasar aman berbasis komunitas, dan sekolah pangan aman. Program ini sebagai upaya pemerintah, guna memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa makanan yang dikonsumsi memenuhi standar kesehatan. “Tadi saya menerima kunjungan dari Kepala BBPOM Mataram menyampaikan tentang program nasional itu,” terang Martawang.
Dikatakan, BBPOM sendiri akan menstimulus supaya secara keseluruhan keamanan pangan betul-betul diwujudkan berbasis lingkungan, sekolah, dan pasar. Program ini rencananya dilaksanakan di dua kelurahan dengan kriteria memiliki kasus stunting dan kelurahan non stunting. Akan tetapi, ia memberikan masukan bahwa kelurahan itu juga harus memiliki UMKM yang banyak berhubungan dengan makanan. Contohnya, produksi mie instansi disinyalir mengandung boraks dan formalin.
Menurutnya, kawasan ini perlu disasar supaya bisa mengedukasi produsen agar menggunakan bahan aman dan nyaman. “Dua kelurahan itu belum ditentukan, tetapi nanti akan dilihat datanya oleh Dikes sebelum dimasukan ditetapkan dalam SK,” jelasnya.
Ia melihat fenomena masyarakat kota senang mengkonsumsi makanan siap saji, sehingga tidak membeli makanan mudah dan murah tanpa memperhatikan keamanan. Makanan yang mengandung bahan yang tidak memenuhi standar akan berbahaya kesehatan. Menurutnya, generasi sebagai investasi masa depan sehingga harus dipastikan kesehatan fisik mereka.
Martawang meminta Dikes Kota Mataram membentuk tim terpadu yang melibatkan OPD terkait untuk pencegahan dan penegakan hukum. “Jangan sampai terkena penyakit dari makanan yang dibeli tidak aman dari pangan yang tidak baik. Demikian pula di sekolah berbasis umum dan kegamaan. Kantin harus memenuhi standar keamanan,” pesannya.
Program ini akan dimulai awal bulan April yang ditandai dengan komitmen bersama. Ia mengharapkan bahan pangan yang beredar bebas dari bahan berbahaya.
Kepala BBPOM Kota Mataram, Yosef Dwi Irwan menjelaskan, Pemerintah Pusat memiliki program prioritas nasional berupa kelurahan/desa pangan aman, pasar aman berbasis komunitas, dan intervensi pangan di sekolah.
Kota Mataram sebutnya, menjadi proyek percontohan untuk diintervensi di tahun 2025. Program ini dinilai memiliki manfaat besar. Selain memastikan kesadaran masyarakat tentang asupan penting pangan aman, mulai berbasis komunitas sampai tingkat keluarga. “Agar masyarakat juga penting mengetahui keamanan pangan, sejalan dengan program Germas, dan juga mengatasi stunting,” terangnya.
Program ini juga bertujuan untuk menggerakan ekonomi kerakyatan. Yosef menambahkan,intervensi dilakukan pada tingkat kesadaran komunitas seperti kader keamanan kelurahan, kader keamanan sekolah, dan kader keamanan pasar. Oleh karena itu, pihaknya menggalang komitmen dengan OPD terkait untuk mendukung program ini. “Program ini sangat baik dan strategis berkaitan dengan pangan aman,” demikian tambahnya. (cem)
