Tuesday, April 21, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 362

Harga Bapok Mulai Naik Jelang Idulfitri

0
Salah satu toko sembako di Pasar Tradisional Kebon Roek, pada Sabtu, 22 Maret 2025.(ekbisntb.com/hir)

Lombok (ekbisntb.com) – Satu pekan menuju Idulfitri 1446 Hijriah/2025, harga sejumlah barang kebutuhan pokok (bapok) mulai naik. Dan diprediksi akan tetap mengalami kenaikan hingga mendekati hari lebaran.

Barang pokok yang mengalami kenaikan harga diantaranya, cabai rawit, cabai keriting, cabai besar, bawang merah, minyak goreng, telur ayam, daging sapi, daging ayam dan gula. Hal ini berdasarkan data yang dihimpun Suara NTB dari para penjual bapok di Pasar Induk Mandalika, dan di Pasar Tradisonal Kebon Roek, Sabtu, 22 Maret 2025.

Harga bapok di Pasar Induk Mandalika, yaitu bawang merah awalnya seharga Rp40 ribu menjadi Rp45 ribu per kilogram. “Kemungkinan akan naik H-2 atau H-3 lebaran. Kalau tahun lalu bisa naik sampai Rp60 ribu hingga Rp65 ribu per kilogram, kalau tahun ini belum tahu, kita liat nanti,” tutur salah seorang penjual bawang merah, Nadia.

Untuk cabai rawit merah awalnya Rp90 ribu hingga Rp100 ribu menjadi Rp120 ribu per kilogram. Kemungkinan akan naik hingga Rp150 ribu per kilogram. Hal ini terjadi karena cabai rawit merah yang berasal dari luar Lombok. “Kalau cabainya tidak dikirim dari luar, bisa murah harganya,” ucap salah seorang penjual cabai, Saenah.

Daging sapi awalnya seharga Rp125 ribu menjadi Rp130 ribu perkilo, daging ayam awalnya seharga Rp36 ribu naik menjadi Rp38 ribu per kilogram, tomat awalnya Rp8 ribu naik menjadi Rp10 ribu per kilogram, bawang putih awalnya Rp38 ribu naik menjadi Rp40 ribu per kilogram, cabai merah keriting awalnya Rp40 ribu naik menjadi Rp50 ribu per kilogram, telur ayam dari Rp50 ribu naik menjadi Rp52 ribu per papan, gula pasir dari harga Rp17 ribu menjadi Rp18 ribu per kilogram, minyak goreng awalnya seharga Rp18 ribu menjadi Rp20 ribu per liter.

“Kalau minyak goreng tergantung mereknya,” ucap salah seorang pedagang sembako, Abdul.

Sedangkan harga bapok di Pasar Tradisional Kebon Roek, bawang merah dan bawang putih awalnya Rp45 ribu menjadi Rp50 ribu per kilogram, cabai rawit merah awalnya Rp110 ribu menjadi Rp120 ribu per kilogram, tomat awalnya Rp10 ribu naik menjadi Rp15 ribu per kilogram, cabai merah keriting awalnya Rp40 ribu naik menjadi Rp50 ribu per kilogram, telur ayam dari Rp51 ribu naik menjadi Rp54 ribu per papan, gula pasir dari harga Rp17 ribu menjadi Rp18 ribu per kilogram, minyak goreng awalnya seharga Rp18 ribu menjadi Rp21 ribu per liter.

Daging sapi awalnya seharga Rp125 ribu menjadi Rp130 ribu per kilogram, daging ayam awalnya seharga Rp35 ribu naik menjadi Rp38 ribu per kilogram. “Sudah dua hari naik jadi Rp38 ribu per kilogram. Kemungkinan akan naik sampai Rp40 ribu per kilogram,” sebut salah seorang pedagang daging ayam, Kiki.

Dari kedua Pasar tersebut memiliki perbedaan harga Rp1 ribu hingga  Rp3 ribu untuk setiap jenis bapoknya, dan memiliki potensi untuk terus naik hingga satu atau dua hari menuju lebaran. Dari bapok tersebut hanya beras saja yang harganya stabil, tidak mengalami kenaikan atau penurunan. (hir)

Pengusaha Dorong Pemerintah Bangun ‘’Cold Storage’’

0
Tambak udang di Lotim. Pengusaha mengusulkan pemerintah daerah membangun cold storage sebagai salah satu sumber pemasukan bagi daerah. (ekbisntb.com/rus)

BESARNYA potensi udang di NTB masih belum dibarengi dengan pendapatan bagi daerah. Pungutan retribusi atau perizinan menjadi kewenangan pemerintah pusat. Hal ini menjadi atensi pengusaha tambak udang  asal Lombok sekaligus Ketua Shrimp Club Indonesia (SCI) Lombok, Suryadi.

Suryadi mengakui pemerintah daerah kabupaten maupun provinsi tidak dapat bagian apa-apa dari aktivitas budidaya tambak udang. Hal itu karena tidak ada regulasi. Ia menyarankan agar pemerintah daerah dapat bagian, pemerintah daerah bisa membangun fasilitas cold storage sebagai tempat penampungan sementara hasil produksi udang.

Selain itu, Suryadi juga mendorong revisi regulasi pajak dan retribusi yang dianggap tidak sejalan dengan praktik bisnis tambak udang. Hal ini diungkapkan dalam diskusi dengan pemerintah daerah dan telah mendapat perhatian dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Suryadi, saat ini pengusaha tambak udang seringkali terbentur oleh ketidakjelasan regulasi. “Bukan soal mau tidak mau memberi, tapi payung hukum yang belum ada. Kalau dipaksa memberikan, kami bisa dijerat hukum,” ujarnya, akhir pekan kemarin.

Ia menekankan bahwa kondisi ini membuat harapan pengusaha dan regulasi yang ada tidak nyambung. Lombok, khususnya Lombok Timur (Lotim), menjadi pusat produksi udang dengan kontribusi mencapai 70% dari total produksi di wilayah tersebut, sementara sisanya tersebar di Lombok Utara (KLU). Daerah seperti Sambelia hingga Jerowaru dikenal sebagai kawasan utama budidaya udang.

Suryadi mengaku sudah beberapa kali melakukan diskusi dengan pemerintah, upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah dari sektor ini masih terbentur oleh ketiadaan payung hukum.

Suryadi menjelaskan bahwa filosofi budidaya udang sebenarnya mirip dengan pertanian tembakau. “Petambak bukan produsen, melainkan hanya melakukan budidaya. Ibarat petani tembakau, kami membesarkan bibit kecil hingga masa panen,” katanya.

Ia menyarankan agar retribusi atau pajak seharusnya dipungut dari pembeli atau pabrik pengolahan, bukan dari petambak. “Seperti tembakau, retribusi diambil dari pabrik, bukan dari petani. Sama halnya dengan udang, seharusnya retribusi diambil dari pembeli,” tambahnya.

Saat ini, hasil produksi udang dari Lombok sebagian besar dibawa ke Jawa karena tidak adanya fasilitas cold storage di daerah. “Sekarang karena tidak cold storage ini, para pengepul membawa hasil produksi  ke Jawa. Sehingga yang menikmati keuntungan besar adalah Jawa,” ujar Suryadi.

Ia mendorong pemerintah daerah untuk membangun atau menggandeng investor dalam membangun cold storage di Lombok. Dengan adanya fasilitas ini, hasil produksi udang dapat dinikmati langsung oleh daerah.

Cold storage berfungsi sebagai gudang penampungan sementara yang menjaga kualitas udang setelah panen. “Udang vaname setelah panen harus segera masuk cold storage. Tanpa itu, udang bisa rusak dalam dua hari,” jelas Suryadi.

Menurutnya, dengan adanya fasilitas ini, rantai pasok udang dapat dikelola dengan lebih baik, sehingga kualitas produk yang sampai ke konsumen tetap terjaga.

Produksi udang di Lombok rata-rata mencapai 4.500 ton per tahun, dengan harga jual berkisar antara Rp 55.000 hingga Rp 65.000 per kilogram. Sebagian besar udang tersebut dikirim ke Jawa Timur. Namun, tantangan utama yang dihadapi petambak adalah risiko penyakit yang dapat menyebabkan kerugian besar. “Persentase kematian udang bisa tinggi jika serangan penyakit parah, terutama karena faktor genetika bibit dan teknik budidaya,” ujar Suryadi.

Selain itu, Suryadi juga menyoroti pembatasan zona tambak di Lombok yang tidak mengganggu sektor wisata. “Lokasi tambak dipilih di lahan kering, bahkan sebagian besar di area batu cadas, sehingga lebih produktif untuk budidaya udang,” katanya.

Namun, adanya cold storage dan revisi regulasi pajak yang lebih adil, Suryadi yakin bahwa sektor tambak udang di Lombok dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian daerah. “Ini adalah langkah penting untuk meningkatkan tata kelola dan tata niaga hasil tambak udang di Lombok,” pungkasnya.

Pemerintah daerah diharapkan dapat segera menindaklanjuti saran ini guna memaksimalkan potensi sektor perikanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Berikutnya, soal pembagian dana CSR sejauh ini dilakukan pengusaha tambak untuk warga sekitar. Antara lain untuk membantu pembangunan fasilitas umum seperti musholla dan lainnya.

Produksi Dua Kali Setahun

Waktu budidaya udang berkaki putih ini rata-rata empat sampai lima bulan. Atau bisa produksi rata-rata dua kali dalam satu tahun.

Dalam melakukan aktivitas budidaya, tantangan terbesar petambak adalah penyakit. Penyakit bini biasanya muncul karena kualitas bibit. Ada juga karena faktor pola budidaya. Mengenai kualitas hasil produksi sejauh ini di perairan Lombok ini dinilai masih cukup bagus. Tinggal perlu dijaga agar kualitas produksi tetap terjaga dengan baik.

Bibit sendiri dibeli di penangkar benih yang banyak di Pulau Lombok. Ada juga dari Pulau Sumbawa. Petambak sejauh ini tidak terlalu kewalahan soal benih karena banyak tempat membeli. Mengenai harganya Rp 50 per ekor. (rus)

Bupati akan Usulkan Regulasi Tambak Udang Diperbaiki

0
H. Haerul Warisin(ekbisntb.com/bul)

SEPANJANG pinggir pantai dari ujung utara sampai selatan Lombok Timur (Lotim) berjejer tambak udang. Lotim menjadi salah satu sentra produksi udang terbesar di NTB. Hanya saja, Lotim tidak mendapat apa-apa. Lotim pernah mendapatkan Dana Bagi Hasil (DBH) hanya Rp 3 miliar setahun dari sektor kelautan ini. Akan tetapi, terbaru DBH ini menurun menjadi Rp 1,5 miliar saja.

Hal ini sangat disayangkan oleh Bupati Lotim, H. Haerul Warisin. Menjawab Ekbis NTB, Bupati berharap ke depan ini aktivitas budidaya udang di lahan milik Kabupaten Lotim ini bisa memberikan kontribusi besar bagi pembangunan di Lotim.

Ia menyoroti soal regulasi yang selama ini belum berpihak pada kepentingan daerah. Regulasi tersebut coba akan diusulkan perbaikan sehingga daerah bisa kecipratan lebih besar.

Retribusi, pajak dari tambak udang ini sangat diharapkan bisa masuk menjadi bagian dari sumber pendapatan asli daerah (PAD). Kondisi fiskal Lotim yang terbatas menuntut daerah untuk mencari sumber PAD yang agar bisa lebih akseleratif dalam pembangunan daerah.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Husnul Basri menyebutkan berdasarkan dashboard data Online Sigle Submision (OSS), jumlahnya saat ini sudah mencapai 54 unit. Nilai investasinya dihitung lebih dari Rp 1 triliun.

Dia menjelaskan sebagian besar tambak udang sudah mulai beroperasi. Ada juga yang masih dalam proses melakukan perencanaan investasi.

Jumlah investasi tambak udang itu dihitung berdasarkan nilai per hektare lahan. Di mana, total lahan yang digunakan untuk tambak udang ini mencapai 500-600 hektare. Nilai investasi per hektare lahan Rp 2 miliar.

Laporan nilai investasinya dapat dilihat dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Hanya saja, tidak semua perusahaan yang sudah berinvestasi ini mengisi LKPM. Semua, investor tambak udang di Lotim katanya merupakan Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN). “Semua dalam negeri,” imbuhnya.

Banyaknya tambak udang di Lotim karena perizinan sekarang dipermudah. Negara memberikan kesempatan untuk berinvestasi seluas-luasnya dan diberikan pelayanan perizinan dengan mudah.

Setelah lahirnya UU Omnibus Law, aspek perizinan ini memang dituntut dipermudah. Saat ini, pemerintah daerah tidak mendapat apa-apa selain retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atau dulu disebut Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

PBG ini pun sekarang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). PBG sendiri dikeluarkan sekali seumur hidup, kecuali penambahan bangunan baru.

Sampai sejauh ini, belum ada dasar hukum yang membolehkan daerah menarik pungutan baik berupa pajak ataupun retribusi. Terakhir, tahun 2021 lalu daerah diperbolehkan menarik retribusi sebesar Rp 1,5 juta per hektar untuk tambak udang. ‘’Sekarang sudah tidak diperbolehkan,’’ ungkapnya.

Harapan Pemkab Lotim, CSR ini bisa ke depan masuk ke pemerintah daerah Kabupaten Lotim. Hal ini dimaksudkan agar manfaat yang dirasakan bisa lebih luas. Masyarakat Lotim bisa lebih banyak dapat manfaat dari kehadiran tambak udang.

Tingkatkan DBH Daerah Penghasil

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Lotim, Muhammad Zaenudin yang dikonfirmasi terpisah mengatakan memang perlu ada peningkatan Dana Bagi Hasil (DBH) produksi hasil kelautan untuk daerah penghasil.

Hal ini coba diperjuangkan daerah. Mengenai hal ini, perlu dibangun komunikasi dengan kementerian keuangan agar DBH untuk daerah bisa lebih berkeadilan.

Selama ini, porsi DBH hasil kelautan untuk daerah penghasil akan disesuaikan dengan jumlah produksi. NTB diketahui merupakan penghasil udang terbesar di Indonesia. Dimana, Lotim sebagai Kabupaten dengan jumlah produksi tertinggi.

Jumlah produksi detail untuk Lotim katanya belum bisa diketahui sejauh ini. Katanya, Dinas Kelautan dan Perikanan Lotim sendiri kesulitan mendapatkan data detail. Karena pengusaha tambak ini sangat ekslusif sekali. “Pengusaha tambak ini tidak open ke kita,” ungkapnya.

Kalau dihitung estimasi produksi, rata-rata satu hektar kawasan tambak udang ini bisa produksi 15 ton.

Ditambahkan, saat ini Disliukan Lotim sedang melakukan pendataan jumlah tambak udang se Kabupaten Lotim. Hal ini sesuai instruksi Bupati Lotim. “Riilnya kita belum tahu, karena sekarang masih dalam proses pendataan,” demikian. (rus)

Fasilitasi Izin Tambak Udang, Pemerintah Perlu Perluas Rantai Bisnis

0
M. Firmansyah (ekbisntb.com/ist)

Pemerintah perlu menjaga kekondusifan bisnis tambak udang di NTB dengan memfasilitasi perizinannya. Di samping itu, pemerintah perlu memperluas rantai bisnis udang di provinsi ini untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

HAL itu disampaikan Pengamat Ekonomi dari Universitas Mataram (Unram), Dr. M. Firmansyah, M.Si., pada Sabtu 22 Maret 2025. Pendapatnya itu menyikapi temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bahwa hanya 10 persen dari total tambak udang di Provinsi NTB yang memiliki izin lengkap.

Firmansyah mengatakan, semua pihak harus mendukung bagusnya dunia usaha ini. Adanya tambak udang menunjukkan peluang bisnis komoditas ini bagus di NTB. “Terkait yang tidak berizin, difasilitasi untuk izinnya. Kondusivitas bisnis ini harus tetap dijaga,” ujarnya.

Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB, yang dikutip dari situs web KPK, terdapat 1.071 tambak udang yang aktif beroperasi di NTB. Namun, sebanyak 881 tambak udang tercatat ilegal. Kondisi ini dikhawatirkan membuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tambak udang tidak maksimal.

Firmansyah menyarankan, bila pemerintah ingin mendapat manfaat dari bisnis ini, pemerintah perlu memikirkan untuk memperluas rantai bisnis komoditas udang. Jika memang produksi udang memadai dan cukup besar, pemerintah sebaiknya menyiapkan kawasan industri pengolahan udang.

“Disiapkan saja kawasan industri pengolahan udang. Lihat pohon industri udang, itulah yang disiapkan industrialisasinya,” saran Firmansyah, yang merupakan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unram.

Pemerintah harus punya mekanisme perluasan bisnis di daerah, bukan hanya persoalan pengawasan. Pemda dan pengusaha harus jadi mitra untuk memajukan ekonomi daerah. Dengan adanya kawasan pengolahan udang, penjualan udang tidak sebatas penjualan bahan mentah. Hasil tambak udang itu bisa diproduksi menjadi bahan jadi atau olahan lainnya.

“Sebagian bisa diolah di sini (di NTB), barulah nilai tambahnya luas. Udang adalah produk yang punya pohon industri yang luas. Udang bisa diolah banyak untuk menjadi produk turunan lainnya. Jika 10 hingga 20 persen saja yang tertahan di daerah selain diekspor, itu sudah luar biasa. Tinggal pikirkan insentif bagi investor yang akan mengisi di kawasan industri itu, maka peluang PAD dan tenaga kerja akan lebih luas,” urai Firmansyah.

Firmansyah menekankan, pemerintah perlu merangkul pengusaha tambak udang melalui fasilitasi perizinan dan membuat iklim industri yang sehat. “Sekaligus bisa menggandeng investor untuk membuat kawasan industri pengolahan,” pungkasnya. (ron)

Keluarga Miskin Ekstrem akan Diberi Bantuan Ternak Ayam

0
Safari  Ramadan Bupati Loteng di halaman Masjid Jami' Praya, Sabtu 23 Maret 2025 malam. Pada kesempatan ini, Bupati menyampaikan sejumlah kebijakan pemerintah pusat, termasuk penanganan kemiskinan. (ekbisntb.com/kir)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menargetkan bisa menuntaskan kemiskinan ekstrem secepat mungkin. Sejumlah program pun mulai dipersiapkan untuk mewujudkan target nol kemiskinan ekstrem. Salah satu yang tengah dirancang yakni program bantuan ternak ayam khusus bagi keluarga miskin ekstrem.

Langkah tersebut juga diharapkan bisa mendukung upaya pengentasan kasus stunting di Loteng. “Sedang kita rancangan bagaimana supaya keluarga miskin ekstrem itu diberikan bantuan ayam lengkap dengan kandangnya. Untuk kemudian bantuan itu bisa dikembangkan,” terang Bupati Loteng H. Lalu Pathul Bahri, S.IP., M.AP., di hadapan para lurah dan kepala desa di acara Safari Ramadan di halaman Masjid Jami’ Praya, Sabtu 22 Maret 2025 malam.

Rencananya, masing-masing keluarga miskin ekstrem tersebut akan diberikan bantuan 10 ekor ayam petelur bersama kandangnya. Bantuan tersebut diharapkan bisa dikembangkan. Selain bisa menjadi salah satu sumber pendapatan keluarga, telur yang ada juga bisa dikonsumsi, sehingga keluarga miskin ekstrem tersebut bisa memenuhi kebutuhan asupan gizi keluarganya.

“Programnya masih sedang kita rancang. Bagaimana pola penyaluran dan pengembangan serta pengawasannya. Supaya programnya bisa berjalan optimal. Dan, pada akhirnya bisa menjadi solusi dalam mengatasi persoalan kemiskinan ekstrem serta stunting,” tegas Pathul.

Dikatakannya, angka kemiskinan di Loteng tercatat sebesar 12,07 persen. Sementara angka kemiskinan ekstremnya 0,37 persen. Menjadikannya Loteng sebagai daerah dengan persentase kemiskinan ekstrem terendah di NTB.

Begitu juga untuk angka stunting saat ini sudah di angka 10,06 persen. Persentase tersebut juga merupakan yang terendah di NTB, bahkan di wilayah Nusa Tenggara. “Baik persentase kemiskinan ekstrem dan stunting di Loteng itu menjadi yang terendah di NTB dan di wilayah Nusa Tenggara,” ujarnya.

Sehingga Pemkab Loteng kini tengah berupaya sekuat tenaga untuk bisa menuntaskan kemiskinan ekstrem serta stunting itu dengan semua cara dan upaya serta melibatkan semua pihaknya. Walaupun diakui untuk bisa mewujudkan target tersebut bukan hal mudah.

Pasalnya, semakin kecil angka kemiskinan dan stunting maka semakin sulit untuk dituntaskan. “Makanya keterlibatan semua pihaknya. Para kepala desa maupun lurah kita juga bisa ikut mengambil peran. Dengan menyiapkan program-program yang bisa mendukung upaya pengentasan kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem serta stunting,” pungkas Ketua DPD Partai Gerindra NTB ini. (kir)

Bank Dinar, Askrindo Syariah dan MIM Foundation Ajak 150 Anak Yatim Berbelanja dan Berbuka Puasa

0
Bank Dinar, Askrindo Syariah Mataram, dan MIM Foundation mengajak 150 anak yatim di Pulau Lombok belanja baju lebaran di Lombok Epicentrum Mall(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Bank Dinar, Askrindo Syariah Mataram, dan MIM Foundation menggelar kegiatan berbagi kebahagiaan dengan 150 anak yatim di Pulau Lombok. Mereka diajak berbelanja baju Lebaran dan berbuka puasa bersama di Lombok Epicentrum Mall (LEM), Jumat, 21 Maret 2025.

Direktur Marketing Bank Dinar, Yati Fitria Zamri, mengatakan bahwa program ini merupakan agenda tahunan setiap Ramadan. “Kami ingin anak-anak yatim dapat merayakan Idulfitri dengan penuh kebahagiaan. Semoga mereka senang berbelanja baju Lebaran sesuai kebutuhan mereka,” ujarnya.

Kepala Cabang Askrindo Syariah Mataram, Ega Rendragraha Permana, mengapresiasi kerja sama dalam kegiatan ini. “Kami berharap program ini dapat terus berlanjut dan memberi manfaat bagi lebih banyak anak yatim di masa mendatang,” katanya.

Ketua LAZ dan Badan Wakaf MIM Foundation, M. Romi Saefudin, menambahkan bahwa selain belanja baju Lebaran, anak-anak juga mengikuti buka puasa bersama. “Alhamdulillah, ini adalah kali kedua kami menggelar program belanja bersama anak yatim di Ramadan tahun ini. Terima kasih kepada para donatur yang telah mendukung kegiatan ini,” ujarnya.

Kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian sosial dari Bank Dinar, Askrindo Syariah, dan MIM Foundation untuk berbagi kebahagiaan dengan anak-anak yatim di Lombok. (bul)

Dinamika Bisnis UMKM di NTB – Habis Pandemi, Terbitlah Efisiensi

0
Ilustrasi UMKM(ekbisntb.com/pelopor.id)

Lombok (ekbisntb.com) – Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di NTB diterpa pasang surut beberapa tahun terakhir. Belum tuntas guncangan akibat pandemi, kini para pengelola UMKM di NTB harus merasakan menurunnya permintaan sebagai imbas dari kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.

Salah satunya, Dapur Aisyah, yang merupakan UMKM di bidang kuliner katering dan bakeri. Pemiliknya adalah Muznah Albaar.

Usaha ini dibangun sejak 2017 dan masih berjalan sampai saat ini. Awalnya Nana, begitu sapaan akrabnya, hanya fokus pada katering saja. Namun selama kurang lebih delapan tahun berjalan, terdapat kendala yang dihadapi.

Kendala terbesarnya adalah pada 2020, saat pandemi Covid-19 melanda. Bencana ini memaksanya melakukan diversifikasi usaha. Dari katering, ia beralih ke usaha bakeri.

Nana menuturkan, modal awal usaha kateringnya sebesar Rp500 ribu, lalu berkembang menghasilkan omzet berpuluh-puluh juta. Sedangkan untuk usaha bakeri, awalnya bermodalkan sebesar Rp1 juta hingga Rp2 juta, kini bisa meraih omzet Rp10 juta hingga Rp20 juta per bulan.

Namun demikian, Nana mengatakan bahwa beberapa bulan terakhir ini usahanya sedang sepi peminat. “Akhir-akhir ini bukan hanya saya, tapi para pelaku UMKM lain mengeluh omzet sepi, karena mungkin tahun-tahun politik, penggantian kepemimpinan daerah,” ucapnya pada Suara NTB, saat diwawancarai di tokonya, Jumat, 21 Maret 2025.

Ia juga mengaku, sepinya peminat terhadap usahanya semenjak adanya kebijakan efisiensi anggaran. Terlebih saat bulan Ramadan seperti ini, yang biasanya menjelang idulfitri sudah banyak antrean yang memesan kue kering untuk bingkisan.

“Tahun ini banyak sekali pelanggan yang dari awal Ramadan sudah menginformasikan bahwa tahun ini tidak bisa order kue dulu. Mereka kebanyakan dari instansi pemerintah, pelanggan saya juga tidak hanya dari Lombok, tetapi dari luar daerah juga seperti Jakarta, Surabaya dan sebagainya. Stok yang kami sediakan masih menumpuk. Karena kami berkaca dari tahun lalu yang omzetnya sampai 1000 stoples, jadinya tahun ini saya tambah produksinya, sudah kami persiapkan dari jauh hari bahan dan sebagainya, ternyata banyak yang membatalkan,” jelasnya.

Menyusutnya pesanan di Ramadan kali ini juga dirasakan oleh pemilik jenama Nutsafir, Sayuk Wibawati, SM. Sayuk juga mengawali usaha dari hobinya membuatkan camilan sehat untuk anaknya. Usahanya lahir, tepatnya di tahun 2012 dengan produk awal kukis dari kacang hijau.

Nutsafir terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun, walaupun memang tetap ada naik turunnya. Sama seperti Dapur Aisyah, Nutsafir sempat mengalami penurunan omzet di saat gempa Lombok dan saat Covid-19. Nutsafir dibangun dengan modal awal Rp3 juta dan akhirnya menghasilkan omzet ratusan juta, bahkan menyentuh miliaran, dengan jumlah karyawan saat ini sebanyak 17 orang.

Sayuk mengaku bahwa di beberapa bulan terakhir, usahanya memang mengalami pasang surut tetapi tidak terlalu signifikan. Termasuk di bulan Ramadan tahun ini, ia mengatakan terjadi pengurangan pemesanan.

“Efisiensi anggaran itu juga ada dampaknya ke kita. Tapi syukurnya meskipun naik turun, di beberapa bulan terakhir ini masih terbilang stabil, karena memang pasar kita kan luas, sampai ke luar provinsi,” tuturnya kepada Suara NTB, saat ditemui di tokonya, pada Jumat, 21 Maret 2025.

Sedangkan UMKM di bidang fesyen kontemporer, Riler Lestari, yang dibangun oleh Sri Lestari sejak 2021, bermula dari panggilan hati melihat kondisi para penenun kain khas NTB, khususnya di Lombok tengah.

Ia memberanikan diri mundur sebagai pegawai salah satu Bank, dan meneguhkan hati untuk fokus menekuni usahanya dengan memberdayakan ratusan perempuan penenun kain khas NTB. Awalnya bermodalkan Rp10 juta, lalu meraih omzet kurang lebih dari Rp20 juta hingga Rp100 juta.

Ia menjelaskan bawah usahanya memiliki model bisnis, Business to Consumer (B2C) dan Business to Business (B2B), dan semenjak tahun-tahun politik dan adanya efisiensi anggaran di beberapa bulan terakhir, usahanya mengalami pasang dan surut juga untuk di dalam daerah, sehingga ia berniat lebih melebarkan penjualannya ke skala internasional.

“Kunjungan ke toko dan kerja sama dengan Lembaga dan instansi cukup berkurang akhir-akhir ini,” ucapnya kepada Suara NTB, saat dihubungi pada Sabtu, 22 Maret 2025.

Namun ketiga pelaku UMKM ini selalu berupaya mencari solusi dari setiap kendala yang mereka hadapi. Yaitu dengan, pandai mencari peluang dari kendala yang dialami, melakukan berbagai inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan zaman, terus belajar, mengasah dan meningkatkan kemampuan yang miliki baik dirinya sendiri maupun karyawannya.

Terus melakukan proses membangun dan membesarkan identitas merek, melalu berbagai kegiatan komunikasi dan strategi untuk menciptakan citra positif, dengan terlibat dalam berbagai acara bergengsi skala nasional maupun internasional, agar Lembaga, Dinas, maupun Badan Usaha Milik Pemerintah di NTB mau melirik usaha mereka.

“Karena memang merek para UMKM ini tetap membutuhkan dukungan dari peran pemerintah. Misalnya, Dinas Perindustrian untuk mengembangkan kemampuan, Dinas Pariwisata untuk mendukung ekonomi kreatif, dan Dinas Perdagangan yang gaungannya untuk pemasaran,” ucap Nana pemilik Dapur Aisyah.

Sementara, Sri, berharap adanya pemimpin daerah yang baru bisa terus dukung keberlanjutan para pelaku UMKM, terutama di pelestarian kain tenun khas NTB. Dan juga karena di NTB sendiri pelaku UMKM sangat banyak dengan variasi usaha pada berbagai bidang. (hir)

Penghapusan Kredit Macet UMKM

0
Ahmad Masyhuri (ekbisntb.com/ris)

PEMERINTAH pusat telah mengambil langkah besar dalam membantu pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia dengan memutuskan untuk menghapus kredit macet. Kebijakan ini dibuat untuk meringankan beban para pelaku UMKM yang selama ini kesulitan bangkit akibat terjerat utang.

Terkait dengan berapa jumlah pelaku UMKM yang memiliki kredit macet di perbankan, hal ini masih dikoordinasikan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB dengan bank Himbara atau Himpunan Bank Milik Negara seperti Mandiri, BRI, BNI dan BTN.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB, Ahmad Masyhuri mengatakan, proses penghapusan kredit macet untuk UMKM tersebut langsung oleh Kementerian UMKM ke perbankan, bukan melalui pemerintah daerah. Sehingga angka pasti pelaku UMKM NTB yang mendapat kebijakan tersebut masih dalam proses pencarian di Bank Himbara.

“Kita sedang berupaya mencari datanya di bank Himbara ternyata. Penghapusan ini bukan rekomendasi Pemda, tapi langsung oleh pusat,” kata Ahmad Masyhuri kepada Ekbis NTB akhir pekan kemarin.

Menurutnya, pihaknya sudah melakukan rapat koordinasi dengan Kementerian UMKM terkait dengan kebijakan ini. Sehingga diketahui bahwa penghapusan kredit ini merupakan utang-utang lama yang sudah tak mungkin lagi tertagih, namun masih ada catatannya di bank.  Sehingga kebijakan penghapusan kredit macet ini membantu UMKM di daerah.

“Itu kan bisa menghambat mereka untuk minjam lagi sebenarnya kalau memang dia tak mampu ya. Sekarang orang sudah jatuh nih, utangnya tak bisa terbayar. Baru bangkit berusaha butuh modal, tak bisa akses di bank karena di BI checking terlihat masih berutang,” ujarnya.

Adapun jumlah UMKM di NTB lebih dari 34.000 yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Dari angka tersebut tingkat kredit macet UMKM di NTB diprekirakan di bawah 5 persen.

Sebelumnya, Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menjelaskan bahwa program ini akan dimulai secara bertahap. Pada tahap awal, sebanyak 67 ribu pelaku UMKM akan dibantu dengan penghapusan utang senilai Rp2,4 triliun. Total nilai kredit macet yang akan dihapuskan pemerintah mencapai Rp14 triliun untuk satu juta pelaku UMKM di seluruh Indonesia.

Program ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024. Tujuannya adalah memberikan kesempatan baru bagi pelaku UMKM untuk memperbaiki kondisi usaha mereka. Dengan dihapusnya utang, UMKM diharapkan bisa kembali mendapatkan akses pendanaan dan menjalankan usaha tanpa tekanan.

Namun, perlu diketahui bahwa tidak semua utang UMKM dapat dihapuskan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024. Penghapusan piutang yang dimaksud dalam peraturan ini meliputi dua hal utama yaitu penghapusbukuan dan penghapustagihan piutang macet pada bank, lembaga keuangan non-bank, dan badan usaha milik negara terhadap pelaku UMKM. Kemudian penghapusan piutang negara macet, baik secara bersyarat maupun secara mutlak, sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.(ris)

Pengusaha Serap Gabah Petani NTB di Atas HPP

0
Muhammad Taufieq Hidayat (ekbisntb.com/dok)

Lombok (ekbisntb.com) – Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB Muhammad Taufieq Hidayat mengatakan, sejumlah daerah di NTB sedang panen padi. Bulog dan pengusaha berupaya menyerap gabah petani dengan harga terbaik, sesuai dengan kualitas produk. Di lapangan, banyak pengusaha yang membeli gabah di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

HPP gabah kering panen (GKP) di tingkat petani sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 adalah Rp 6.500 per kilogram. Pemerintah menetapkan HPP yang baru ini untuk melindungi petani dan menjaga ketahanan pangan nasional. Kata Taufieq, pihak manapun yang membeli gabah petani, asalkan dengan harga terbaik akan menguntungkan petani.

“Kuota (pembelian-red) Bulog belum nyampai karena banyak pengusaha-pengusaha lain yang ngambil di atas HPP,” kata Muhammad Taufieq Hidayat kepada Ekbis NTB akhir pekan kemarin.

Menurutnya, Tenaga Ahli Kementerian Pertanian juga telah menyampaikan bahwa Bulog tidak bersaing dengan pengusaha. Namun jika ada pengusaha yang membeli gabah petani di atas HPP juga tak ada masalah. Sebab Bulog hanya berfungsi sebagai stabilisasi harga beras di pasaran.

“Jika ada harga di bawah pengusaha, maka lebih baik setor ke Bulog. Selama harga masih di atas HPP, ya nggak apa-apa bawa ke pengusaha,” katanya.

Sementara itu Pimpinan Wilayah (Pinwil) Bulog Provinsi NTB Sri Muniati mengatakan, pihaknya terus menyerap gabah petani di lapangan sesuai dengan harga terbaru. Per tanggal 19 Maret 2025, Bulog NTB telah menyerap sebanyak 17.630 ton setara beras.

“Serapan terbesar di Lombok Tengah. Saya juga sudah meminta dukungan ke Pak Bupati Lombok Tengah karena harapan Provinsi NTB adalah di Lombok Tengah. Sebab lahan dan rencana produksi untuk Kabupaten Lombok Tengah itu paling besar serta infrastruktur penggilingan sekitar 40 pelaku usaha ada di sini,” katanya.

Ia mengatakan, jika penataan gabah atau padi di Lombok Tengah dilakukan dengan baik, maka target penyerapan gabah di wilayah NTB akan bisa terpenuhi. Sebab target serapan yang ditugaskan pemerintah antara Februari – April dan panen yang terbesar pada periode ini ada di Kabupaten Lombok Tengah.

“Panen itu paling banyak di NTB itu di April,” katanya.

Untuk diketahui, Perum Bulog NTB mendapat target serapan beras pada tahun 2025 sebesar 180.600 ton. Dalam rangka mempercepat penyerapan, Bulog NTB juga menerapkan sistem jemput gabah langsung ke sawah. Program ini dilakukan dengan berkoordinasi bersama TNI, khususnya Babinsa, untuk mengidentifikasi lokasi panen.(ris)

Jelang Idulfitri, Karantina NTB Tingkatkan Pengawasan dengan Gelar Operasi Patuh Karantina Ketiga Kali

0
Jelang Idulfitri, Karantina NTB Tingkatkan Pengawasan dengan Gelar Operasi Patuh Karantina Ketiga Kali

Lombok (ekbisntb.com)-

Badan Karantina Indonesia (Barantin) melalui Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat (Karantina NTB) kembali gelar Operasi Patuh Karantina pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari, 21 dan 22 Maret 2025 di Satuan Pelayanan Pelabuhan Lembar, Lombok Barat.

“Kami kembali menggelar Operasi Patuh Karantina menjelang Idulftri dalam rangka meningkatkan dan memperketat pengawasan lalu lintas komoditas media pembawa hewan, ikan, dan tumbuhan, terutama yang masuk dan keluar melalui pintu pemasukan dan pengeluaran Pelabuhan Lembar,” ungkap Kepala Karantina NTB, Agus Mugiyanto, Minggu, 23 Maret 2025.

Selain itu, kata Agus kegiatan ini juga bertujuan memperkuat sinergi dengan sejumlah instansi terkait, seperti Denpom TNI AD Mataram, Danpos TNI AL Lembar, Tim Satgas Pangan Polda NTB, Tipiter Polres Lombok Barat, Kepala Kepolisian Kawasan Pelabuhan Laut, Danposramil Lembar, PT. ASDP Pelabuhan Laut Lembar dan BPTD Lembar.

Menurut Agus, kegiatan Operasi Patuh Karantina yang dilaksanakan saat ini adalah operasi yang ketiga kali. Sementara operasi pertama pada awal bulan Ramadan dilaksanakan di Pelabuhan Lembar; Kedua, pertengahan bulan Ramadan dilaksanakan di Pelabuhan Kayangan. Serta untuk ketiga kalinya, 9 hari jelang Idulfitri yang dilaksanakan di Pelabuhan Lembar.

Dikatakan Agus, pemilihan kedua tempat operasi Patuh Karantina ini bukan tanpa Alasan. Pelabuhan Lembar merupakan jalur masuk dan keluar utama untuk lalu lintas komoditas media pembawa hewan, ikan, dan tumbuhan di Wilayah NTB. Sementara itu, Pelabuhan Kayangan adalah jalur perlintasan utama antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa di Provinsi NTB. “Sehingga pengetatan pengawasan harus dilakukan pada kedua titik ini,” ujar Agus.

Agus menjelaskan bahwa pelaksanaan operasi ini merupakan tindak lanjut atas Surat Edaran (SE) Sekretaris Utama Barantin Nomor 1969 Tahun 2025 mengenai Pengawasan Lalu Lintas Media Pembawa pada Perayaan Hari Raya Idulfitri.

SE tersebut mengatur tentang pengawasan yang dilakukan melalui kegiatan Operasi Patuh Karantina dengan beberapa target seperti 1) Barang bawaan penumpang yang berpotensi membawa hama dan penyakit hewan, ikan, dan tumbuhan; 2) Lalu lintas media pembawa di daerah rawan pelanggaran terhadap peraturan perkarantinaan; 3) Media pembawa yang tidak dilengkapi dengan dokumen resmi karantina; dan 4) kepatuhan pelaku usaha atau perorangan yang melalulintaskan media pembawa.

“Dengan Operasi Patuh Karantina yang dilaksanakan, kami telah melaksanakan target-target yang ditetapkan oleh Barantin melalui Surat Edaran tersebut serta kegiatan sejenis akan terus dilaksanakan sampai dengan pasca Idulfitri,” imbuh Agus.

Lebih lanjut Agus menjelaskan, dari hasil pengawasan yang dilakukan pada Operasi Patuh Karantina kali ini, Karantina NTB berhasil melakukan sertifikasi terhadap beberapa komoditas media pembawa hewan, ikan, dan tumbuhan yang masuk dan keluar, diantaranya 10 jenis tumbuhan dengan 19 frekuensi; sejumlah DOC dan daging ayam beku; 14 frekuensi untuk Ikan. Selain itu, ditemukan pelanggaran terhadap peraturan perkarantinaan, dengan ditahannya sebanyak 900 ekor belut hidup tujuan Kota Mataram, NTB yang tidak dilengkapi dokumen resmi karantina.

“Melalui operasi ini, kami berharap dapat mengantisipasi potensi pelanggaran hukum terkait lalu lintas media pembawa hewan, ikan, dan tumbuhan di wilayah NTB. Disamping itu, meningkatkan kesadaran masyarakat agar patuh terhadap peraturan perkarantinaan yang berlaku ketika melalulintaskan media pembawa dalam rangka mencegah masuk, keluar, dan tersebarnya hama dan penyakit hewan, ikan, dan tumbuhan,” pungkas Agus.(bul)