Mataram (ekbisntb.com)- Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Provinsi NTB, Junaidi Kasum, membantah adanya praktik pungutan liar (pungli) di Pelabuhan Internasional Gili Mas, Lembar, Kabupaten Lombok Barat, seperti yang belakangan ramai beredar di media sosial.

Bantahan tersebut disampaikan setelah Organda NTB melakukan pendalaman langsung ke lapangan terkait dugaan pungli saat sandarnya kapal pesiar raksasa Ovation of the Seas pada Jumat (2/1/2026).

Sebelumnya, sebuah video viral di media sosial menampilkan pengakuan sopir travel agent yang menyebutkan adanya dugaan kewajiban pembayaran sejumlah uang kepada oknum pengelola koperasi di kawasan Pelabuhan Gili Mas.

Dalam video tersebut, sopir mengaku pada 29 Desember 2025 diminta membayar Rp20 ribu kepada oknum koperasi, ditambah biaya resmi masuk gate pelabuhan sebesar Rp10 ribu. Sopir menilai hal itu sebagai pungli yang dapat mencoreng citra pariwisata Lombok, meskipun nominalnya relatif kecil.

Menanggapi hal itu, Junaidi Kasum mengatakan pihaknya tidak tinggal diam dan langsung melakukan klarifikasi serta pengecekan langsung di lapangan. Organda NTB juga telah menggelar rapat internal dengan berbagai pihak terkait, termasuk koperasi yang beroperasi di kawasan Pelabuhan Gili Mas.

“Setelah kami turun langsung ke lapangan dan mengecek secara menyeluruh, apa yang disebut-sebut sebagai pungli dalam video yang viral itu tidak benar. Informasi tersebut dibuat-buat dan sangat merugikan kita semua, terutama sektor pariwisata,” tegas Junaidi.

Ia menjelaskan, suatu pungutan baru bisa dikategorikan sebagai pungli apabila dilakukan secara terstruktur, tidak memiliki dasar aturan, dan bersifat memaksa. Sementara fakta di lapangan, menurutnya, tidak menunjukkan adanya praktik seperti itu. Junaidi mencontohkan, pemberian uang sukarela seperti kepada petugas parkir tidak serta-merta bisa disebut pungli.

“Kalau ada pemberian sukarela, misalnya dikasih seribu atau dua ribu rupiah, itu tidak bisa langsung disebut pungli. Pungli itu harus jelas unsur paksaan dan tanpa aturan,” ujarnya.

Junaidi juga mengingatkan bahwa kedatangan kapal pesiar Ovation of the Seas yang membawa lebih dari 4.000 wisatawan mancanegara merupakan momentum besar bagi NTB, khususnya sektor transportasi dan pariwisata. Dalam waktu singkat, perputaran uang dari kunjungan kapal pesiar tersebut mencapai miliaran rupiah dan dirasakan langsung oleh pelaku pariwisata lokal.

“Ini harusnya kita syukuri dan banggakan. Jangan justru dibesarkan dengan informasi yang tidak benar. Di sana juga ada pengamanan lengkap, mulai dari aparat kepolisian, Babinsa, hingga petugas pelabuhan,” katanya.

Ia menjelaskan, keberadaan koperasi transportasi di Gili Mas justru bertujuan untuk menertibkan layanan transportasi agar lebih terukur dan profesional, termasuk memastikan pengemudi memiliki kemampuan dasar seperti berbahasa Inggris demi kenyamanan wisatawan asing. Penertiban juga dilakukan untuk mencegah praktik rebutan penumpang yang dapat menimbulkan kesan buruk bagi wisatawan.

“Tujuannya bukan melarang, tapi menata. Supaya tidak terjadi tarik-menarik penumpang dan wisatawan merasa aman dan nyaman,” jelasnya.

JK, sapaan akrabnya, mengimbau agar persoalan serupa ke depan tidak langsung diviralkan, melainkan dilaporkan kepada petugas yang berwenang di lokasi. Namun, ia menegaskan, jika benar ditemukan oknum yang melakukan pungli tanpa dasar hukum, maka hal tersebut harus diproses sesuai aturan.

“Kalau memang ada oknum yang sengaja merusak pariwisata NTB dengan praktik ilegal, silakan diproses. Tapi kalau tidak terjadi seperti yang diviralkan, jangan sampai ini justru merusak marwah pariwisata Nusa Tenggara Barat yang terus diperhatikan makin mendunia oleh pak Gubernur Iqbal,” pungkasnya.(bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Momentum libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025–2026 menunjukkan dinamika baru pariwisata Lombok. Meski pesanan paket wisata mengalami penurunan, jumlah kunjungan wisatawan ke Pulau Lombok justru tercatat meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Ketua Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (Astindo) NTB, Sahlan M. Saleh, mengatakan kondisi tersebut menjadi sinyal positif sekaligus bahan evaluasi bagi pengelola pariwisata daerah.

“Yang jelas, jumlah paket wisata memang berkurang tahun ini, tapi kunjungan wisatawan ke Lombok justru meningkat,” ujar Sahlan saat ditemui di Mataram.

Menurutnya, peningkatan kunjungan wisatawan terlihat dari laporan anggota Astindo dan agen perjalanan di NTB yang menerima lebih banyak tamu dibandingkan periode Nataru tahun lalu. Selain itu, tingkat hunian hotel juga mengalami peningkatan, meskipun belum merata di semua wilayah.

“Okupansi hotel naik dibanding tahun lalu, walaupun belum maksimal, terutama hotel-hotel di Kota Mataram,” jelasnya.

Sahlan menilai, berkurangnya pemesanan paket wisata disebabkan oleh pola perjalanan wisatawan yang mulai bergeser. Banyak wisatawan memilih datang secara mandiri menggunakan pesawat, tanpa menggunakan jasa paket tur konvensional.

“Kebanyakan wisatawan datang secara mandiri, naik pesawat, sehingga load factor pesawat cukup tinggi,” ungkapnya.

Ia menambahkan, wisatawan yang datang ke Lombok umumnya tertarik menikmati keindahan alam dan suasana eksotis destinasi unggulan seperti Gili Trawangan, Sekotong, Kuta Mandalika, Sembalun, hingga kawasan air terjun.

Dalam evaluasi momentum tahun baru ini, Sahlan menekankan pentingnya peningkatan pelayanan dan pembenahan fasilitas pendukung pariwisata. Salah satu yang menjadi sorotan adalah minimnya papan penunjuk arah (sign board) di kawasan wisata serta pengelolaan lingkungan di sejumlah destinasi yang belum optimal.

“Fasilitas pendukung seperti sign board pariwisata masih kurang, dan masih ada destinasi wisata yang belum terjaga lingkungannya dengan baik,” katanya.

Meski demikian, Sahlan mengapresiasi kualitas pelayanan pelaku pariwisata di NTB. Mulai dari pengemudi, pemandu wisata, hingga hotel, dinilai telah memenuhi standar hospitality yang baik, meskipun belum sepenuhnya masuk kategori unggulan.

“Pelayanan sudah cukup baik dari driver, guide, hingga hotel-hotel. Secara hospitality sudah memenuhi standar, walaupun belum bisa dibilang excellent,” ujarnya.

Lebih lanjut, Sahlan menilai dampak ekonomi dari sektor pariwisata belum maksimal karena karakter destinasi Lombok yang masih berada di segmen menengah. Ia mendorong agar pariwisata NTB mulai berorientasi pada peningkatan kualitas, bukan sekadar mengejar kuantitas kunjungan.

“Kita harus berjuang supaya pariwisata Lombok naik kelas. Selama ini kita mengejar kuantitas, bukan kualitas. Sekarang saatnya fokus ke kualitas,” tegasnya.

Ia juga menyebutkan, kerja sama antara pemerintah dan swasta dalam membranding pariwisata NTB mulai menunjukkan hasil positif. Bahkan, kedatangan kapal pesiar berukuran besar ke Lombok turut memperkuat daya tarik pariwisata daerah.

“Momentum wisata tahun ini masih cukup menarik. Apalagi sudah ada kapal pesiar besar yang datang. Ini hasil kerja bersama pemerintah dan swasta dalam membranding Lombok,” demikian Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB ini.(bul)

Lombok (ekbisntb.com)- Momentum libur Natal dan Tahun Baru 2026 belum sepenuhnya mendorong tingkat hunian hotel di kawasan wisata Senggigi mencapai angka maksimal. Meski okupansi tergolong tinggi, pesanan kamar hotel di kawasan yang dikenal sebagai destinasi wisata legendaris Pulau Lombok tersebut belum menembus angka 100 persen.
Ketua Asosiasi Hotel Senggigi, Ketut Murtajaya, menyampaikan bahwa rata-rata tingkat hunian hotel di kawasan Senggigi selama perayaan Tahun Baru 2026 berada di kisaran 90 persen.
Angka okupansi ini dinilai cukup baik, namun masih di bawah ekspektasi jika dibandingkan dengan citra Senggigi sebagai ikon pariwisata Lombok yang telah dikenal sejak era awal perkembangan pariwisata NTB.
“Okupansi hotel lumayan tinggi. Untuk kawasan Senggigi rata-rata sekitar 90 persen. Ada hotel tertentu yang mendekati penuh, seperti kami di Holiday Resort yang mencapai 97 persen,” ujar General Manager Holiday Resort ini, Kamis (1/1/2026).
Namun demikian, Ketut mengakui tingkat hunian tersebut belum mencapai kondisi penuh atau sold out. Menurutnya, belum maksimalnya okupansi hotel pada momen Tahun Baru dipengaruhi oleh berkurangnya permintaan wisatawan, baik dari pasar domestik maupun mancanegara.
“Memang tidak sampai 100 persen. Salah satu faktornya karena berkurangnya demand, baik dari wisatawan domestik maupun overseas,” jelasnya.
Ia menambahkan, kondisi tersebut sejatinya tidak jauh berbeda dengan capaian tahun sebelumnya. Pada libur Natal dan Tahun Baru 2025, tingkat hunian hotel di Senggigi juga belum menyentuh angka penuh.
“Tahun lalu kurang lebih sama. Bahkan tahun lalu rata-rata hanya sekitar 96 persen,” ungkap Ketut.
Senggigi sendiri dikenal sebagai destinasi wisata legendaris di Lombok yang telah berkembang sejak puluhan tahun lalu. Kawasan ini menjadi pintu gerbang pariwisata Lombok sebelum berkembangnya destinasi lain seperti Gili Trawangan dan Mandalika. Pantai Senggigi menawarkan panorama matahari terbenam, garis pantai landai, serta fasilitas akomodasi yang lengkap, mulai dari hotel berbintang hingga penginapan menengah.
Meski demikian, Ketut menilai pola kunjungan wisatawan ke Lombok telah mengalami pergeseran. Menurutnya, puncak okupansi hotel tidak selalu terjadi pada akhir tahun. Justru, tingkat hunian tertinggi secara bulanan biasanya terjadi pada musim liburan pertengahan tahun.
“Puncak liburan memang saat Natal dan Tahun Baru, tapi untuk okupansi tertinggi dalam setahun biasanya terjadi pada bulan Juli dan Agustus. Pada periode itu, wisatawan lebih lama menginap. Sementara Desember, kunjungannya cenderung hanya di penghujung tahun,” jelasnya.
Menurut Ketut, diperlukan penguatan promosi, peningkatan kualitas layanan, serta sinergi antara pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat agar Senggigi tetap menjadi pilihan utama wisatawan.
“Senggigi punya sejarah dan daya tarik yang kuat. Tinggal bagaimana kita bersama-sama menjaga kualitas destinasi ini agar tetap diminati wisatawan, baik domestik maupun mancanegara,” pungkasnya.(bul)