Beranda blog Halaman 359

Cucu Sultan Bima XIV Protes, Bandara Sultan M. Salahuddin Tidak Pajang Sejarah Pahlawan Nasional

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Kota Bima (ekbisntb.com) – Cucu Sultan Bima XIV, Dewi Ratna Muchlisa atau akrab disapa Dae Dewi, melayangkan protes terbuka kepada manajemen Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima. Ia menyayangkan tidak adanya satu pun foto kakeknya, Sultan Muhammad Salahuddin, yang telah dinobatkan sebagai Pahlawan Nasional, di bandara yang justru menggunakan nama tokoh tersebut.

Kekecewaan itu Dae Dewi sampaikan melalui akun Facebook pribadinya pada 4 Januari 2025. Dalam unggahannya, ia mempertanyakan logika penamaan bandara yang mengabadikan nama Sultan Muhammad Salahuddin, namun tidak disertai representasi visual atau informasi sejarah tentang sosok pahlawan asal Bima tersebut.

“Sekarang ini Sultan Muhammad Salahuddin sudah menjadi Pahlawan Nasional, tapi anehnya meskipun bandara ini namanya Sultan Muhammad Salahuddin, satu pun foto beliau tidak ada di bandara ini. Namanya dipakai, tapi fotonya tidak ada,” tulis Dae Dewi.

Ia berharap pengelola bandara segera memasang foto dan informasi sejarah Sultan Muhammad Salahuddin sebagai bentuk penghormatan dan edukasi publik.

Unggahan tersebut dengan cepat menyebar di media sosial dan memicu perhatian publik. Menanggapi hal itu, Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Sultan Muhammad Salahuddin Bima, Suroso, S.T., M.M., angkat bicara. Ia mengakui pihak bandara selama ini memang belum pernah memasang foto Sultan Bima XIV.

“Sampai saat ini belum ada aturan khusus yang mewajibkan pengelola bandara memasang foto tokoh yang namanya digunakan. Namun setelah adanya masukan dari keluarga dan masyarakat, kami menindaklanjuti hal ini,” ujarnya saat dikonfirmasi pada Selasa (6/1/2026).

Pihak bandara kemudian meminta surat resmi sebagai dasar administrasi pemasangan foto. Direncanakan, akan memasang foto Sultan Muhammad Salahuddin di ruang VIP Kabupaten Bima dengan konsep yang lebih private dan estetis.

“Langkah awalnya akan di pasang berupa foto di pajang diruangan VIP Kab Bima lebih private dan estetika,” sebutnya.

Sedangkan, Dae Dewi mengungkapkan bahwa dirinya telah bertemu langsung dengan pimpinan Bandara Bima pada Senin, 5 Januari 2026, sekitar pukul 10.00 Wita. Dalam pertemuan tersebut, ia menjelaskan pentingnya menghadirkan sejarah dan perjuangan Sultan Muhammad Salahuddin di ruang publik bandara.

“Setelah saya kirimkan video dan foto-foto perjuangan Sultan, pimpinan bandara langsung memerintahkan agar sejarah beliau segera ditayangkan di videotron ruang tunggu,” ungkap Dae Dewi, pada Selasa (6/1/2026).

Ia mengungkapkan, kini, tayangan sejarah Sultan Muhammad Salahuddin sudah dapat disaksikan di ruang tunggu keberangkatan Bandara Bima. Penumpang dapat melihat visual perjuangan sang pahlawan sambil menunggu jadwal penerbangan. Ke depan, bandara juga berencana menayangkan materi serupa di area kedatangan, lengkap dengan narasi sejarah.

Ia berharap Bandara Sultan Muhammad Salahuddin benar-benar menjadi pintu masuk Bima yang mencerminkan identitas budaya dan sejarah daerah.

“Kita buat pintu masuk Bima menjadi pintu masuk dengan ciri budaya dan sejarah,” pungkasnya. (hir)

Kado Awal Tahun, Wali Kota Bima Serahkan Rombong PKL, Mobil Damkar dan Kompresor Angin

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Kota Bima (ekbisntb.com)- Pemerintah Kota (Pemkot) Bima mengawali tahun ini dengan menyerahkan bantuan strategis berupa 32 unit rombong Pedagang Kaki Lima (PKL), satu unit mobil pemadam kebakaran, serta dua unit kompresor angin sebagai bentuk penguatan pelayanan publik dan ekonomi kerakyatan.

Wali Kota Bima, H. A. Rahman, menegaskan, pemerintah daerah berkomitmen menghadirkan kebijakan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Menurutnya, pelayanan publik yang kuat harus berjalan seiring dengan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat.

“Pemerintah Kota Bima ingin memastikan pelayanan publik semakin optimal, sekaligus memberi dukungan nyata bagi pelaku usaha kecil agar bisa berusaha dengan lebih layak dan tertata,” ujarnya, Senin (5/1/2026).

Satu unit mobil pemadam kebakaran yang diserahkan diharapkan dapat memperkuat kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi potensi kebakaran. Ia menilai kecepatan dan ketepatan respon menjadi kunci utama dalam melindungi keselamatan warga.

“Keselamatan masyarakat adalah prioritas utama. Mobil damkar ini kami harapkan memperkuat respon cepat petugas di lapangan,” katanya.

Selain itu, bantuan 32 unit rombong PKL dan dua unit kompresor angin diberikan sebagai upaya mendorong peningkatan kapasitas usaha UMKM dan PKL. Rahman menyebut sektor ini sebagai tulang punggung perekonomian Kota Bima yang harus terus diperkuat.

“UMKM dan PKL terbukti menjadi penggerak ekonomi rakyat. Pemerintah hadir untuk membantu mereka naik kelas, lebih rapi, bersih, dan nyaman bagi konsumen,” tegasnya.

Wali Kota juga mengingatkan para penerima bantuan agar memanfaatkan fasilitas tersebut dengan penuh tanggung jawab. Ia juga menekankan pentingnya menjaga kebersihan, ketertiban, serta mendukung wajah Kota Bima yang indah dan tertata.

Melalui penyerahan bantuan ini, Pemkot Bima berharap pelayanan publik semakin berkualitas dan ekonomi rakyat terus tumbuh secara inklusif, sejalan dengan visi pembangunan daerah yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat. (hir)

Tekanan Fiskal 2026, Belanja Gaji PPPK Capai Rp 142 Miliar

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Kota Bima (ekbisntb.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Bima menghadapi tekanan fiskal yang cukup berat pada tahun anggaran 2026. Penurunan pendapatan daerah yang sangat signifikan terjadi bersamaan dengan meningkatnya kebutuhan belanja pegawai, khususnya untuk gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu dan paruh waktu.

Wali Kota Bima, H. A. Rahman, mengungkapkan bahwa total APBD Kota Bima tahun 2026 hanya mencapai sekitar Rp790 miliar. Angka tersebut turun sekitar Rp303 miliar dibandingkan APBD tahun 2025 yang mencapai Rp1 triliun lebih.

“Total pendapatan daerah tahun 2026 sebesar Rp716 miliar, turun Rp352 miliar dibandingkan tahun 2025 yang mencapai Rp1 triliun 69 miliar,” ujarnya, Selasa (6/1/2026).

Di tengah penurunan pendapatan tersebut, kebutuhan belanja pegawai justru mengalami peningkatan yang cukup tajam. Salah satu faktor utama penyebabnya adalah pengangkatan PPPK penuh waktu dan PPPK paruh waktu pada tahun 2025.

Wali Kota menyebutkan, total kebutuhan gaji PPPK penuh waktu dan paruh waktu pada tahun 2026 mencapai Rp 142 miliar. Angka ini mengalami kenaikan sekitar Rp 45 miliar dibandingkan kebutuhan gaji PPPK pada tahun sebelumnya.

“Peningkatan belanja pegawai ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah, terutama ketika pendapatan daerah mengalami penurunan yang sangat besar,” jelasnya.

Menurut orang nomor satu di Kota Bima ini, angka-angka tersebut bukan sekadar data statistik, melainkan realitas yang harus dihadapi bersama. Dengan kondisi keuangan daerah yang terbatas, pemerintah dituntut untuk mengelola anggaran secara lebih cermat, bijak, dan bertanggung jawab agar berbagai kebutuhan pembangunan tetap dapat berjalan.

Rahman juga, menanggapi berbagai isu dan opini yang berkembang di tengah masyarakat terkait kondisi keuangan daerah, Wali Kota Bima menegaskan bahwa Pemkot Bima tetap berkomitmen menjalankan sejumlah program prioritas pada tahun 2026. Di antaranya kelanjutan pembangunan ruang rawat inap RSUD Kota Bima dengan alokasi anggaran Rp 32 miliar, pengadaan tanah untuk mendukung proyek NUFReP sebesar Rp 10 miliar, pengaspalan jalan tersebar Rp 5 miliar, serta pembangunan drainase pendukung proyek NUFReP sebesar Rp 3 miliar.

Selain itu, pemerintah juga tetap melanjutkan pembangunan Lapangan Serasuba sebagai bagian dari penataan kawasan wisata religi dan budaya dengan anggaran Rp 5 miliar. Program perlindungan sosial seperti PKH daerah tetap dialokasikan sebesar Rp 3 miliar, serta bantuan rumah layak huni sebesar Rp 1,4 miliar.

“Hibah kelanjutan pembangunan Masjid Agung Al Muwahidin sebesar Rp 2,5 miliar tetap dianggarkan. Dukungan untuk pelaksanaan MTQ dari tingkat kelurahan hingga kota, serta honor guru ngaji, imam, marbot, ketua RT dan ketua RW juga tetap diberikan,” tegas Wali Kota.

Wali Kota Bima juga mengimbau seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kota Bima untuk menjadi corong informasi yang baik bagi masyarakat. Ia meminta ASN menyampaikan kondisi keuangan daerah secara jujur dan berimbang agar masyarakat memahami situasi yang tengah dihadapi pemerintah.

“Kepada kurang lebih 8.000 ASN se-Kota Bima, saya imbau agar menjadi penyampai informasi yang benar kepada masyarakat. Kondisi keuangan daerah tahun 2026 memang tidak mudah, namun pemerintah tetap berkomitmen untuk bekerja keras dan memberikan pelayanan terbaik,” pungkasnya. (hir)

Pelindo Lembar Bantah Isu Pungli dan Pembatasan Kendaraan di Terminal Gilimas

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Lombok Barat (ekbisntb.com)- PT Pelindo Cabang Lembar memberikan klarifikasi resmi terkait isu dugaan pungutan liar (pungli) dan pembatasan kendaraan yang keluar-masuk di Terminal Gilimas, Pelabuhan Lembar. Manajemen menegaskan bahwa informasi yang beredar di masyarakat tersebut tidak sesuai dengan fakta di lapangan dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman publik.

General Manager PT Pelindo Cabang Lembar, Kunto Wibisono, menegaskan bahwa pihaknya tidak mentolerir segala bentuk praktik pungli di lingkungan pelabuhan. Pelindo, kata dia, berkomitmen menjalankan seluruh aktivitas operasional secara transparan, profesional, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“PT Pelindo Cabang Lembar secara tegas tidak mendukung dan tidak memberikan ruang bagi praktik pungutan liar dalam bentuk apa pun. Kami menjalankan operasional pelabuhan sesuai regulasi dan prinsip tata kelola yang baik,” ujar Kunto.

Terkait tarif kendaraan, Kunto menjelaskan bahwa kendaraan pengantar maupun penjemput penumpang yang masuk ke kawasan Pelabuhan Lembar hanya dikenakan tarif pas kendaraan sesuai dengan regulasi resmi perusahaan. Ia menegaskan tidak ada pungutan tambahan di luar ketentuan tersebut.

“Tidak ada pungutan lain selain tarif resmi pas kendaraan. Pembayaran dilakukan secara non-tunai sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Mengenai pembatasan kendaraan yang diberlakukan saat kedatangan kapal pesiar (cruise), Kunto menjelaskan bahwa kebijakan tersebut diterapkan semata-mata untuk memenuhi aspek keamanan dan keselamatan pelabuhan. Pembatasan merupakan bagian dari penerapan International Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code) yang mengatur standar keamanan pelabuhan internasional.

“Pada saat kapal pesiar sandar, pelabuhan berstatus sebagai area internasional dengan standar pengamanan yang lebih ketat. Oleh karena itu, setiap kendaraan dan aktivitas di dalam area pelabuhan harus terdata dan terkontrol,” jelasnya.

Menurutnya, langkah tersebut dilakukan untuk menjamin keamanan wisatawan, kru kapal, pengguna jasa, serta seluruh pemangku kepentingan di kawasan pelabuhan. Pembatasan ini bersifat situasional dan hanya diterapkan pada waktu tertentu sesuai kebutuhan pengamanan.

Sebagai bentuk komitmen terhadap tata kelola yang bersih dan berintegritas, PT Pelindo Cabang Lembar juga menyediakan Whistleblowing System (WBS) yang dapat dimanfaatkan masyarakat maupun pengguna jasa pelabuhan untuk melaporkan dugaan pelanggaran, termasuk pungli. Saluran pelaporan ini dapat diakses dengan mudah dan menjamin kerahasiaan identitas pelapor.

“Kami mengajak masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila menemukan indikasi pelanggaran. Setiap laporan akan kami tindaklanjuti secara profesional dan bertanggung jawab,” tutup Kunto.

Pelindo Cabang Lembar menegaskan komitmennya untuk terus menjaga kepercayaan publik serta mendukung terciptanya pelayanan pelabuhan yang aman, tertib, dan berintegritas. (Her)

25 Ribu Warga NTB Berangkat Bekerja ke Luar Negeri Secara Resmi Selama 2025

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Lombok (ekbisntb.com)- Minat masyarakat NTB untuk bekerja ke luar negeri sepanjang tahun 2025 terbilang tinggi. Berdasarkan data Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) NTB, tercatat secara resmi sebanyak 25.062 warga NTB berangkat bekerja ke luar negeri selama periode Januari hingga Desember 2025.

Data BP3MI NTB menunjukkan, mayoritas pekerja migran Indonesia (PMI) asal NTB ditempatkan di negara-negara Asia Tenggara. Malaysia menjadi negara tujuan utama dengan jumlah penempatan mencapai 88,89 persen. Selanjutnya disusul Brunei Darussalam sebanyak 8,64 persen, serta Singapura sebanyak 2,47 persen.

Sementara itu, jika dilihat dari daerah asal kabupaten/kota, penempatan PMI asal NTB didominasi dari wilayah Pulau Lombok. Kabupaten Lombok Tengah tercatat sebagai daerah pengirim terbanyak dengan 41,36 persen, disusul Lombok Timur sebanyak 33,95 persen, dan Lombok Barat sebanyak 20,99 persen.

Adapun daerah lain menyumbang jumlah yang relatif kecil, yakni Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Utara masing-masing 1,23 persen, kemudian Kabupaten Bima dan Sumbawa masing-masing 0,62 persen.

Dari sisi jabatan atau jenis pekerjaan, data BP3MI NTB mencatat bahwa sebagian besar PMI asal NTB bekerja di sektor perkebunan. Plantation worker mendominasi dengan jumlah 88,27 persen. Selain itu, terdapat skilled workers, construction worker, dan domestic worker.

Sementara jabatan lainnya seperti cook, general worker, housekeeper and family, serta kitchen helper masing-masing tercatat sekitar 0,62 persen. Data ini menunjukkan bahwa sektor informal dan padat karya masih menjadi pilihan utama pekerja migran asal NTB.

Dari sisi jenis kelamin, PMI asal NTB masih didominasi oleh laki-laki. Tercatat 93,21 persen merupakan pekerja laki-laki, sedangkan perempuan sekitar 6,79 persen. Komposisi ini mencerminkan karakteristik lapangan kerja di negara tujuan yang banyak menyerap tenaga kerja laki-laki, khususnya di sektor perkebunan dan konstruksi.

Selain data penempatan, BP3MI NTB juga mencatat skema penempatan pekerja migran sepanjang 2025. Beberapa perusahaan penempatan PMI (P3MI) tercatat menempatkan pekerja dalam jumlah besar. Di antaranya Primadaya Pratama Pandukarya dengan 3.418 orang atau 13,64 persen, Cipta Rezeki Utama sebanyak 2.425 orang atau 9,68 persen, serta Wira Karitas sebanyak 2.402 orang atau 9,58 persen.

Kemudian disusul Pamor Sapta Dharma sebanyak 2.235 orang, Hamparan Karya Insani 1.901 orang, Agesa Asa Jaya 1.149 orang, dan sejumlah P3MI lainnya dengan jumlah penempatan bervariasi.

BP3MI NTB menegaskan bahwa data tersebut menjadi dasar evaluasi dan penguatan pelindungan bagi PMI asal NTB, sekaligus mendorong peningkatan penempatan yang prosedural dan aman.

“Pemerintah juga terus mengimbau masyarakat untuk berangkat bekerja ke luar negeri melalui jalur resmi guna meminimalkan risiko dan memastikan hak-hak pekerja migran terpenuhi,” demikian Kepala BP3MI NTB, Noerman Adhiguna.(bul)

Serapan Beras Tahun 2025 di NTB Lampaui Target

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Lombok (ekbisntb.com)- Perum Bulog Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat capaian positif dalam pengadaan gabah dan beras sepanjang tahun 2025. Hingga akhir tahun, realisasi serapan Bulog NTB berhasil melampaui target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kondisi ini sekaligus memastikan ketersediaan beras di wilayah NTB berada dalam kondisi aman menjelang bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.

Pimpinan Wilayah Perum Bulog NTB, Mara Kamin Siregar, mengungkapkan bahwa target pengadaan setara beras pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 181.925 ton. Namun, realisasi serapan yang berhasil dicapai justru menembus angka 189.862 ton atau sekitar 104,36 persen dari target.

“Alhamdulillah, target pengadaan gabah dan beras tahun 2025 dapat kita lampaui. Ini menunjukkan bahwa pengadaan berjalan dengan baik dan pasokan beras di NTB dalam kondisi aman,” ujar Mara Kamin Siregar, Selasa (6/1).

Capaian tersebut menjadi indikator keberhasilan Bulog NTB dalam menjalankan fungsi stabilisasi pangan, sekaligus memperkuat cadangan beras pemerintah di daerah. Menurut Regar, keberhasilan ini tidak terlepas dari sinergi yang baik antara Bulog, pemerintah daerah, serta para petani dan mitra penggilingan padi serta seluruh stakeholder di NTB.

“Serapan gabah dan beras berjalan lancar berkat dukungan berbagai pihak. Bulog terus berkomitmen menyerap hasil panen petani sesuai ketentuan pemerintah untuk menjaga kesejahteraan petani sekaligus ketahanan pangan,” jelasnya.

Selain capaian pengadaan, Bulog NTB juga memastikan bahwa kondisi stok beras di gudang saat ini berada pada level yang sangat memadai. Hingga awal Januari 2026, persediaan beras yang tersimpan di gudang Bulog NTB tercatat sekitar 160.409 ton.

“Persediaan beras saat ini kurang lebih 160.409 ton. Stok ini cukup aman dalam rangka menyambut Ramadan dan Hari Raya Idulfitri pada Februari 2026 ini,” tegas Regar.

Ia menambahkan, Bulog NTB terus melakukan pemantauan terhadap dinamika kebutuhan pangan masyarakat, terutama menjelang periode hari besar keagamaan yang biasanya diikuti peningkatan konsumsi. Dengan stok yang tersedia, Bulog optimistis dapat menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di pasaran.

Terkait pengadaan untuk tahun 2026, Regar menyampaikan bahwa pihaknya masih menunggu kebijakan dan penetapan target resmi dari kantor pusat Perum Bulog. Namun demikian, Bulog NTB siap melaksanakan penugasan yang diberikan pemerintah guna mendukung ketahanan pangan nasional.

“Untuk pengadaan tahun 2026, kami masih menunggu data dan arahan dari kantor pusat. Prinsipnya, Bulog NTB siap menjalankan penugasan sesuai kebijakan pemerintah,” pungkasnya.

Dengan capaian serapan yang melampaui target serta stok beras yang aman, Bulog NTB optimistis mampu menjaga ketersediaan pangan dan memberikan rasa tenang bagi masyarakat NTB menghadapi Ramadan dan Idulfitri tahun ini.(bul)

Pemerintah Belum Tetapkan RTRW, Sektor Properti NTB Terancam Lesu di 2026

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Lombok (ekbisntb.com)- Prospek sektor properti di Provinsi NTB pada 2026 terancam lesu akibat belum tuntasnya kepastian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) oleh pemerintah. Kondisi ini membuat pengembang kesulitan melakukan ekspansi dan berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi daerah secara signifikan.

Ketua Real Estate Indonesia (REI) NTB, Hery Athmaja di Mataram, Selasa, 6 Januari 2025 mengatakan, hingga awal 2026, persoalan RTRW masih menjadi hambatan utama sektor properti.

Proses penetapan RTRW masih, sehingga pengembang belum memiliki kepastian lokasi pembangunan.

“Kalau RTRW belum jelas, teman-teman pengembang susah bergerak. Mau bangun di mana, lahan yang mana, itu belum bisa dipastikan,” kata Hery.

Ia menjelaskan, proyek properti yang sudah mengantongi izin sebelumnya masih tetap berjalan. Namun untuk proyek baru, terutama yang berencana melakukan ekspansi atau penambahan unit, praktis tertahan.

“Kondisi ini sangat menyulitkan. Pengembang jadi tidak bisa berkreasi karena dasar izinnya belum ada,” ujarnya.

Dampak dari ketidakpastian tersebut mulai terlihat pada kuota rumah subsidi. Secara nasional, kuota rumah subsidi tahun ini masih tetap di angka 350 ribu unit, sama seperti tahun sebelumnya. Namun, porsi NTB justru mengalami penurunan.

“Kalau kondisi normal, NTB seharusnya bisa mendapatkan sekitar 6 ribu unit. Tahun kemarin turun menjadi sekitar 4 ribu. Kalau ketidakjelasan ini terus berlanjut, kami khawatir bisa turun sampai 2 ribu unit,” ungkap Hery.

Menurutnya, penurunan sektor properti tidak hanya merugikan pengembang, tetapi juga berdampak langsung pada masyarakat yang membutuhkan rumah dan perekonomian daerah.

Sektor properti selama ini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi karena melibatkan banyak usaha turunan, mulai dari bahan bangunan, jasa konstruksi, tenaga kerja, hingga UMKM.

“Kalau properti tidak jalan, banyak usaha ikutan yang tidak jalan. Dari penyedia pasir, batu-bata, bahan bangunan, genteng, belum lagi tenaga kerja yang terlibat. Ekonomi NTB otomatis ikut turun. Ini sektor yang efek bergandanya besar,” tegasnya.

Hery menilai, dari sisi kebijakan pusat sebenarnya dukungan terhadap sektor properti cukup kuat. Pemerintah pusat telah mengeluarkan berbagai stimulus, mulai dari kemudahan pembiayaan, penyediaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), hingga perpanjangan insentif pajak dan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hingga 2027 bagi sektor property.

“Dari pusat sebenarnya sangat mendukung. Menteri Keuangan Purbaya banyak mengeluarkan kebijakan yang mendukung sektor property. Tapi di lapangan kami masih tertahan karena aturan lahan mana yang boleh dan tidak boleh dibangun belum jelas,” katanya.

Ia mengingatkan, jika kepastian RTRW tidak segera diselesaikan, maka 2026 berpotensi menjadi tahun yang berat bagi sektor properti NTB. Apalagi memasuki awal tahun, aktivitas pasar biasanya melambat karena memasuki bulan Ramadan dan Lebaran.

“Sekarang sudah Januari. Kalau terus molor, bisa jadi baru pertengahan tahun ada pergerakan. Itu risikonya penjualan turun, ekonomi juga ikut turun,” ujarnya.

Saat ini, kata Hery, penjualan properti di NTB masih mengandalkan sisa unit tahun 2025, dengan hampir tidak ada proyek baru yang masuk pasar.

REI NTB pun berharap pemerintah daerah dari gubernur, bupati dan walikota ikut berperan aktif menyuarakan persoalan ini ke pemerintah pusat. Menurut Hery, seluruh organisasi pengembang di tingkat nasional sudah menyampaikan aspirasi, namun dukungan daerah dinilai sangat krusial.

“Kami harap kepala daerah ikut bersuara dan mendorong ke pusat. Program 3 juta rumah harus tetap jalan, tapi tanpa kepastian izin, orang mau berusaha juga tidak punya pijakan,” katanya.

Ia menegaskan sektor properti merupakan salah satu penyumbang utama pergerakan ekonomi NTB. Jika tidak segera diperjuangkan, penurunan bisa semakin dalam. “Kalau ini tidak kita perjuangkan, bisa drop jauh. Dampaknya besar bagi semua pihak,” pungkas Hery.(bul)

PAD Tak Maksimal, Sopir Truk Minta Terminal Segenter Segera Diperbaiki

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Lombok Barat (ekbisntb.com)- Para sopir truk mengeluhkan kondisi Terminal Segenter di Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, yang dinilai semakin memprihatinkan. Area terminal yang becek dan dipenuhi lumpur membuat sopir merasa tidak nyaman saat memarkir kendaraan. Akibatnya, banyak sopir enggan memanfaatkan fasilitas terminal tersebut dan berharap pemerintah segera melakukan perbaikan.

Salah seorang sopir truk, Ambon, mengatakan kondisi Terminal Segenter saat ini sangat mengganggu aktivitas para sopir. Selain area parkir yang becek, sejumlah fasilitas penunjang juga dinilai belum memadai, seperti kamar mandi yang mampet, tempat salat, ruang istirahat, hingga fasilitas lainnya.

“Kami berharap terminal ini segera dirapikan. Kamar mandi diperbaiki, tempat istirahat ditambah, dan semua fasilitas dilengkapi,” harapnya.

Ia menegaskan, para sopir menginginkan kenyamanan dan keamanan saat memarkir kendaraan di Terminal Segenter. Oleh karena itu, fasilitas yang menjadi kebutuhan dasar sopir truk perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.

Keluhan serupa disampaikan sopir lainnya, Wira. Ia mengatakan kondisi parkir yang becek sangat menyulitkan saat kendaraan keluar-masuk terminal. Selain itu, fasilitas seperti toilet dan tempat istirahat juga perlu dibenahi.

“Kami berharap segera diperbaiki supaya tidak berkubang lumpur dan kendaraan tidak kesulitan saat bermanuver,” ujarnya.

Meski demikian, Wira mengapresiasi pelayanan pegawai terminal yang dinilainya cukup baik dan ramah. Menurutnya, tidak ada persoalan dengan petugas di lapangan.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat, Baiq Yeni S. Ekawati, mengakui bahwa Terminal Segenter memang membutuhkan pengurukan lahan parkir. Hal itu disebabkan kondisi tanah dan beban kendaraan yang tidak sebanding dengan kapasitas lahan yang ada.

“Area parkir memang perlu dilakukan pengurukan karena kondisi saat ini becek dan berkubang,” katanya.

Ia menjelaskan, anggaran tahun 2025 telah berjalan sehingga belum memungkinkan untuk mengalokasikan dana penimbunan lahan parkir. Namun, pihaknya berencana menganggarkan perbaikan tersebut pada tahun depan.

“Insyaallah akan kita anggarkan pada tahun depan,” imbuhnya.

Menurut Baiq Yeni, Terminal Segenter merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, kondisi terminal yang kurang layak saat ini berdampak pada tidak optimalnya PAD, karena banyak sopir enggan memarkir kendaraannya di terminal.

“Jika penimbunan dan perbaikan sudah dilakukan, ke depan PAD diharapkan bisa lebih optimal,” pungkasnya. (Her)

BPS : Perdagangan Luar Negeri NTB Menguat pada November 2025

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Mataram (ekbisntb.com)- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB mencatat perkembangan signifikan pada kinerja perdagangan luar negeri daerah pada November 2025.

Setelah mengalami penurunan sepanjang sebagian besar tahun, nilai ekspor NTB pada November 2025 melonjak tajam, terutama didorong oleh kembali dilakukannya ekspor komoditas tambang dalam bentuk konsentrat.

Kepala BPS Provinsi NTB, Dr. Drs. Wahyudin, M.M., menjelaskan bahwa secara kumulatif nilai ekspor NTB pada periode Januari–November 2025 mencapai US$ 1.063,81 juta. Angka tersebut mengalami penurunan 56,19 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Penurunan ini terjadi akibat belum meratanya aktivitas ekspor sepanjang tahun, khususnya dari sektor tambang.

Namun demikian, pada November 2025, kinerja ekspor menunjukkan lonjakan sangat tinggi. Nilai ekspor NTB pada bulan tersebut tercatat sebesar US$ 327,84 juta, atau meningkat 5.792,07 persen dibandingkan ekspor November 2024 secara tahunan (year on year).

“Peningkatan ekspor yang sangat signifikan pada November 2025 ini terutama disebabkan oleh adanya ekspor komoditas tambang dalam bentuk konsentrat,” ujar Wahyudin.

BPS mencatat, kelompok komoditas ekspor terbesar NTB pada November 2025 didominasi oleh Barang Galian/Tambang Non Migas dengan nilai mencapai US$ 194,35 juta atau 59,28 persen dari total ekspor.

Selanjutnya diikuti oleh Tembaga sebesar US$ 66,14 juta (20,18 persen) dan Perhiasan/Permata sebesar US$ 64,41 juta (19,65 persen). Sementara itu, komoditas perikanan seperti ikan dan udang menyumbang US$ 2,03 juta, serta daging dan ikan olahan sebesar US$ 490 ribu.

Dari sisi negara tujuan, ekspor NTB pada November 2025 paling besar dikirim ke Tiongkok dengan pangsa 50,54 persen. Disusul Swiss sebesar 19,56 persen, Jepang sebesar 18,42 persen, Malaysia sebesar 4,94 persen, dan Korea Selatan sebesar 2,15 persen, sementara sisanya ke negara lainnya.

Sementara itu, kinerja impor NTB pada periode Januari–November 2025 juga mengalami penurunan. Total nilai impor tercatat sebesar US$ 220,18 juta, turun 73,79 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Meski demikian, pada November 2025 nilai impor NTB mencapai US$ 13,25 juta, meningkat 5,51 persen dibandingkan November 2024.

Komoditas impor terbesar NTB pada November 2025 adalah Karet dan Barang dari Karet dengan nilai US$ 5,70 juta atau 42,99 persen. Disusul Mesin/Peralatan Listrik sebesar US$ 4,50 juta (33,93 persen), Kendaraan dan Bagiannya sebesar US$ 915 ribu, Berbagai Produk Kimia sebesar US$ 819 ribu, serta Mesin dan Pesawat Mekanik sebesar US$ 707 ribu.

Adapun negara asal impor terbesar NTB pada November 2025 adalah Jepang dengan kontribusi 42,89 persen, diikuti Jerman sebesar 32,54 persen, Amerika Serikat sebesar 11,24 persen, Singapura sebesar 6,90 persen, Malaysia sebesar 3,41 persen, dan Australia sebesar 3,01 persen.

Wahyudin menambahkan, peningkatan impor pada November 2025 terutama dipicu oleh meningkatnya kebutuhan bahan baku dan bahan penolong, seiring dengan kembali berlangsungnya aktivitas ekspor komoditas tambang di NTB.

“Ekspor tambang yang kembali berjalan mendorong peningkatan impor bahan baku dan penolong. Ini menunjukkan adanya pergerakan aktivitas industri dan perdagangan di NTB,”  pungkasnya.(bul)

Dampak Ekonominya Besar, Gubernur Harus Lobi Pusat dan Pastikan NTB Tuan Rumah PON 2028

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Lombok (ekbisntb.com)- Kepastian NTB sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028 sangat krusial dan mendesak. Event olahraga terbesar di republik ini memberikan dampak yang tidak kecil bagi ekonomi daerah tempat penyelenggaraan. Karena itu, NTB tidak boleh diam dan harus terus jemput bola.

Ketua Umum Kickboxing NTB, Junaidi Kasum, meminta Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal membangun komunikasi intensif dengan pemerintah pusat agar status tuan rumah PON 2028 benar-benar dipastikan melalui surat keputusan (SK) resmi.

Menurut Junaidi, hingga saat ini SK penetapan tuan rumah PON 2028 belum juga terbit, sehingga menimbulkan kekhawatiran di kalangan pegiat olahraga daerah. Padahal, persiapan teknis dan nonteknis seharusnya sudah mulai dilakukan sejak sekarang, mengingat PON merupakan ajang olahraga nasional berskala besar yang melibatkan seluruh provinsi di Indonesia.

“Untuk PON 2028, kami berharap Pak Gubernur segera membangun komunikasi ke pusat. Harus ada komunikasi proaktif antara Gubernur, KONI NTB, dan KONI Pusat agar duduk bersama dan memastikan status NTB sebagai tuan rumah,” ujar Junaidi.

Ia menegaskan, tanpa kepastian SK, daerah akan kesulitan memulai pembangunan dan penyiapan sarana-prasarana olahraga. Padahal, sejumlah venue utama, khususnya cabang olahraga induk seperti sepak bola dan atletik, membutuhkan waktu pembangunan yang tidak singkat serta anggaran yang besar.

“Kalau bicara PON, ini olahraga berkelas nasional. Seluruh peserta dari Indonesia akan datang dengan kontingen besar. Itu butuh kesiapan matang dan dana besar. Jangan sampai waktu terus berjalan tapi kita belum mulai apa-apa karena SK belum jelas,” katanya.

Junaidi mengingatkan, perjuangan NTB untuk mendapatkan rekomendasi sebagai tuan rumah PON 2028 tidaklah mudah. Bahkan, NTB sempat bersaing ketat dengan daerah lain seperti Bali. Karena itu, peluang yang sudah diperjuangkan oleh pemimpin sebelumnya harus dijaga dan dilanjutkan.

“Bali saja waktu itu kalah. Ini bukan proses gampang. Maka, ruang yang sudah diperjuangkan itu harus diamankan. Jangan sampai direbut daerah lain hanya karena kita terlambat berkomunikasi atau dianggap tidak siap,” tegasnya.

Ia juga mengungkapkan adanya sinyal dan kekhawatiran bahwa jika NTB dinilai tidak siap, pelaksanaan PON bisa dialihkan ke provinsi lain yang fasilitasnya sudah lebih mapan, seperti DKI Jakarta. Menurutnya, hal tersebut akan menjadi kerugian besar bagi NTB, terutama dari sisi ekonomi.

“Kalau PON tidak dilaksanakan di NTB, secara ekonomi kita sangat rugi. Kapal pesiar saja masuk ke NTB bisa menghasilkan perputaran uang miliaran rupiah per hari. Apalagi PON, ini orang dari seluruh Indonesia datang, bukan satu dua orang,” ujarnya.

JK menjelaskan, pelaksanaan PON akan menggerakkan hampir seluruh sektor ekonomi daerah. Transportasi, perhotelan, pariwisata, UMKM, hingga jasa pendukung lainnya akan ikut hidup. NTB juga memiliki keunggulan dengan ikon-ikon pariwisata seperti Mandalika, Gili Mas, Senggigi, hingga Gunung Rinjani yang sedang booming.

“Orang datang ke PON pasti tidak hanya bertanding. Mereka akan berwisata, menginap, belanja, dan berkeliling NTB. Dampaknya luar biasa bagi masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan, sejumlah daerah di NTB seperti Pulau Lombok, Sumbawa, hingga Bima telah berharap besar mendapat imbas ekonomi dari PON 2028. Bahkan, beberapa daerah sudah diperjuangkan menjadi tuan rumah cabang olahraga tertentu. Jika PON batal digelar di NTB, maka harapan masyarakat akan pupus.

“Menjadi tuan rumah itu tidak gampang. Ada lobi besar, ada kepentingan besar. Kalau sampai gagal, ini akan menjadi kerugian kolektif bagi masyarakat NTB,” ujarnya.

Karena itu, Junaidi menegaskan bahwa pegiat olahraga di NTB bukan mendesak, melainkan mendorong Gubernur NTB agar segera memastikan kepastian hukum PON 2028 melalui lobi dan komunikasi aktif dengan Kemenpora serta KONI Pusat.

“Sekali lagi, kami mendorong Pak Gubernur untuk segera memastikan NTB sebagai tuan rumah PON 2028. Kepastian ini sangat penting demi olahraga dan ekonomi NTB,” tandasnya.(bul)

1...358359360...1,088Halaman 359 dari 1,088