Beranda blog Halaman 352

Harga Emas Terus Meroket, Bikin Daya Beli Masyarakat Menurun

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Mataram (ekbisntb.com) – Lonjakan harga emas yang terus terjadi dalam beberapa waktu terakhir mulai berdampak nyata terhadap daya beli masyarakat. Harga emas yang kini menembus kisaran Rp2,6 juta per gram membuat transaksi jual beli perhiasan berbahan emas di pasar dan toko emas mengalami penurunan signifikan.

Pedagang Emas dan Mutiara, sekaligus Ketua Asosiasi Mutiara NTB, H. Fauzi, mengatakan kenaikan harga emas yang berkelanjutan membuat masyarakat semakin menahan diri untuk membeli perhiasan, terutama untuk kebutuhan konsumtif.

“Pergerakan harga emas terus naik. Dampaknya, daya beli masyarakat terhadap produk berbahan emas ikut menurun. Di pasar dan toko-toko emas, transaksi jual beli sekarang terasa jauh lebih sepi,” ujar Fauzi.

Menurutnya, meskipun kenaikan harga emas membuat nilai aset toko emas secara nominal meningkat, kondisi tersebut justru tidak sepenuhnya menguntungkan pelaku usaha. Pasalnya, pelaku usaha lebih mengharapkan pasar yang normal dengan perputaran jual beli yang lancar.

“Nilai aset memang naik karena harga emas naik, tapi pedagang justru lebih senang kondisi normal. Kalau jual beli macet, ekonomi tidak bergerak,” katanya, Selasa, 13 Januari 2026.
Fauzi menjelaskan, lonjakan harga emas membuat kemampuan beli masyarakat menurun drastis. Jika sebelumnya dengan dana sekitar Rp5 juta konsumen masih bisa membeli kalung atau gelang, kini jumlah tersebut hanya cukup untuk membeli satu cincin kecil.

“Dulu dengan uang Rp5 juta bisa dapat beberapa perhiasan. Sekarang mungkin hanya dapat satu cincin. Ini yang membuat masyarakat berpikir ulang untuk membeli,” jelasnya.

Sementara itu, minat masyarakat untuk menjual emas juga tidak terlalu tinggi. Banyak pemilik emas memilih menahan asetnya karena melihat tren harga yang terus meningkat.
“Kecuali yang benar-benar butuh atau ingin impas, kebanyakan orang memilih menyimpan emasnya. Mereka tahu trennya masih naik,” tambah Fauzi.

Fauzi menilai, kenaikan harga emas dipicu oleh perubahan pola pikir masyarakat yang kini menjadikan emas sebagai instrumen investasi utama. Jika sebelumnya investasi lebih banyak disimpan dalam bentuk tabungan di bank, kini masyarakat cenderung beralih ke emas, khususnya logam mulia.

“Sekarang pola pikir orang sudah berubah. Emas dilihat sebagai instrumen investasi yang nilainya terus naik. Ini yang membuat permintaan meningkat,” ujarnya.

Selain itu, meningkatnya permintaan global, terutama dari negara-negara besar, turut mendorong keterbatasan pasokan emas di pasar dunia. Kondisi geopolitik dan ekonomi global, termasuk ketegangan politik dan perang dagang, juga memperkuat tren kenaikan harga.

“Bukan hanya di Indonesia, hampir di seluruh dunia orang berburu emas. Pasokan terbatas, dibeli terus, otomatis harga naik,” katanya.

Terkait prospek ke depan, Fauzi memprediksi tren kenaikan harga emas masih akan berlanjut. Meski sesekali mengalami koreksi, penurunannya diperkirakan tidak signifikan dan akan kembali naik dalam waktu singkat.

“Turunnya mungkin sedikit, tapi besoknya naik lebih tinggi. Bahkan ada prediksi dari ekonom, harga emas bisa tembus Rp4 juta per gram,” ungkapnya.

Kenaikan harga emas juga berdampak pada logam mulia lainnya, seperti perak. Fauzi menyebut harga perak ikut melonjak seiring meningkatnya minat masyarakat yang sebelumnya beralih dari emas ke perak sebagai alternatif.

“Dulu harga perak sekitar Rp15 ribu per gram, sekarang sudah hampir Rp40 ribu. Ini juga karena banyak orang beralih ke perak,” jelasnya.

Kondisi tersebut turut memukul kalangan pengrajin perhiasan. Saat permintaan perhiasan emas menurun, sebagian pengrajin beralih ke perak. Namun, lonjakan harga perak membuat order perhiasan perak kini mulai melambat.

“Pengrajin ikut terdampak. Order emas sepi, beralih ke perak, tapi sekarang perak juga mahal. Akhirnya sama-sama lesu,” katanya.

Fauzi menegaskan, pelaku usaha sebenarnya tidak menginginkan harga emas yang terlalu tinggi karena memberatkan masyarakat dan memperlambat perputaran ekonomi.
“Kami lebih ingin harga emas normal dan terjangkau, seperti dulu sekitar Rp1 juta per gram. Kalau sekarang Rp2,6 juta, itu berat bagi masyarakat,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan, tren masyarakat yang cenderung menimbun emas sebagai investasi berpotensi menahan perputaran uang di masyarakat.

“Kalau orang hanya menimbun emas dan tidak berbelanja, ekonomi juga bisa melambat. Ini yang perlu jadi perhatian,” tandasnya.(bul)

Peluang Bekerja ke Jepang Makin Terbuka Lebar

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Made Setyaningrum bersama Direktur Abem Kementerian P2MI, Abri Danar Prabawa


Mataram (Suara NTB) – Peluang bekerja ke Jepang bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI), khususnya asal NTB saat makin terbuka lebar. Jepang membutuhkan tenaga kerja asing dalam jumlah besar untuk mengisi berbagai sektor pekerjaan, mulai dari industri manufaktur, konstruksi, pertanian, perikanan, hingga layanan kesehatan.


Ketua Tim Kelembagaan Dan Pemasyarakatan Program pada Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) NTB, Made Setyaningrum, mengatakan, kebutuhan tenaga kerja di Jepang terus meningkat seiring dengan menurunnya jumlah penduduk usia produktif di negara tersebut. Kondisi ini membuka kesempatan besar bagi tenaga kerja Indonesia untuk bekerja secara legal dan terlindungi.


“Jepang saat ini sangat membutuhkan tenaga kerja asal Indonesia. Peluangnya terbuka lebar, baik melalui skema pemerintah maupun jalur mandiri,” ujar Made Setyaningrum di Mataram, Selasa, 13 Januari 2026.


Menurut Made, terdapat beberapa skema resmi yang dapat dimanfaatkan masyarakat NTB untuk bekerja ke Jepang. Salah satunya adalah skema Government to Government (G to G), yang difasilitasi langsung oleh pemerintah Indonesia dan Jepang. Pada skema ini, kuota yang tersedia diperkirakan mencapai sekitar 300 orang.


Selain itu, terdapat skema mandiri yang mempertemukan langsung PMI dengan pengguna atau perusahaan di Jepang. Untuk skema ini, kuota tidak dibatasi, menyesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja di Jepang.


“Skema mandiri ini terbuka luas, tetapi calon PMI harus memenuhi persyaratan, terutama penguasaan bahasa Jepang minimal level N4,” jelasnya.


Skema lainnya adalah program magang ke Jepang yang jumlah pesertanya mencapai puluhan ribu orang setiap tahun. Program magang dikelola oleh Dinas Tenaga Kerja melalui kerja sama dengan IM Japan, serta dapat pula ditempuh melalui Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang memiliki izin resmi.


“Magang ini pada dasarnya adalah magang bekerja. Kontraknya umumnya dua tahun dan bisa diperpanjang satu tahun. Setelah magang selesai, peserta bisa beralih ke skema kerja penuh seperti Specified Skilled Worker (SSW),” katanya.


Dari sisi kualifikasi, Made menjelaskan bahwa peluang bekerja ke Jepang terbuka untuk berbagai jenjang pendidikan. Untuk sektor profesional seperti perawat dan non-perawat, persyaratan minimal adalah lulusan D3 atau S1. Sementara untuk skema mandiri dan magang, lulusan SMA atau SMK juga memiliki kesempatan yang sama.


“Kuncinya ada pada kemampuan bahasa Jepang. Karena itu, kami tetap mendorong penguatan kelas bahasa sejak di SMK agar anak-anak kita siap bersaing,” ujarnya.


Made menambahkan penjelasan, pendapatan PMI di Jepang tergolong tinggi dibandingkan sejumlah negara tujuan lainnya. Untuk skema kerja penuh seperti G to G dan SSW, gaji pokok berkisar antara Rp15 juta hingga Rp18 juta per bulan, tergantung sektor pekerjaan dan nilai tukar.


Sementara itu, peserta magang umumnya menerima penghasilan sekitar Rp10 juta hingga Rp13 juta per bulan. Penghasilan tersebut belum termasuk lembur dan tunjangan lainnya yang dapat meningkatkan total pendapatan.


Dari sisi biaya, skema G to G dinilai paling ringan karena tidak dipungut biaya penempatan. Program magang yang difasilitasi pemerintah juga relatif minim biaya. Namun, calon PMI diminta berhati-hati jika memilih jalur melalui LPK.


“Pastikan LPK tersebut memiliki izin resmi dan terdaftar di wilayah NTB. Jangan tergiur tawaran cepat dan biaya murah dari pihak yang tidak jelas, karena risikonya sangat besar,” tegasnya.


Made menambahkan, seluruh informasi terkait pendaftaran, seleksi, dan penempatan PMI ke Jepang saat ini telah dipublikasikan secara terbuka melalui media sosial resmi Disnaker, BP3MI, serta instansi terkait lainnya. Proses pendaftaran sebagian besar telah dilakukan secara daring.


“Kami mengimbau masyarakat untuk selalu mengakses informasi dari kanal resmi dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Dengan jalur resmi, PMI akan mendapatkan perlindungan hukum dan jaminan kerja yang lebih baik,” katanya.


Ia menegaskan, peluang besar bekerja ke Jepang harus dimanfaatkan secara cerdas dan aman. Persiapan yang matang, terutama dari sisi bahasa, keterampilan, dan pemahaman skema penempatan, menjadi kunci keberhasilan bagi calon PMI.


“Kesempatan ini sangat terbuka. Tinggal bagaimana kita mempersiapkan diri dan memilih jalur yang resmi agar bekerja ke Jepang benar-benar memberi manfaat bagi diri sendiri dan keluarga,” demikian Made Setyaningrum.(bul)

Gubernur Pacu OPD Eksekusi Program untuk Menjaga Pertumbuhan Ekonomi

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Dr. AKA


Mataram (ekbisntb.com)– Gubernur NTB, Dr. H. Lalu. Muhamad Iqbal memacu seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mempercepat eksekusi program sejak awal tahun, sebagai langkah strategis menjaga pertumbuhan ekonomi daerah di tengah tekanan global dan kebijakan efisiensi anggaran.


Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) NTB, Dr. Ahsanul Khalik, menegaskan bahwa percepatan realisasi program menjadi kunci agar belanja pemerintah mampu berfungsi sebagai penyangga ekonomi daerah, terutama pada awal tahun yang selama ini kerap mengalami perlambatan.


“Pak Gubernur sudah memerintahkan agar program-program yang bisa dieksekusi secara fisik segera dijalankan, meskipun aliran kas belum sepenuhnya masuk. Ini penting untuk menjaga perputaran ekonomi dan menahan laju inflasi,” ujar Juru Bicara Gubernur yang biasa dipanggil AKA ini di ruang kerjanya, Selasa, 13 Januari 2026.


Ia menekankan, kekosongan sejumlah jabatan eselon di lingkungan Pemprov NTB tidak boleh menjadi alasan terhambatnya program strategis. Seluruh posisi kosong saat ini telah diisi pelaksana tugas yang memahami bidang kerja masing-masing.


“Secara pelaksanaan, tidak ada gangguan signifikan sebenarnya. Karena yang menjadi pelaksana tugas adalah orang-orang yang faham pekerjaan di situ. Justru yang ditekankan Pak Gubernur adalah kecepatan eksekusi, karena keterlambatan realisasi belanja pemerintah yang selama ini terjadi setiap awal tahun, berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi,” katanya.


Menurut AKA yang masuk tiga besar calon Sekda NTB ini, belanja pemerintah yang terlambat dieksekusi berisiko menahan aktivitas ekonomi masyarakat, terutama pada sektor-sektor yang bergantung pada proyek pemerintah seperti konstruksi, pendidikan, kesehatan, dan penanganan kemiskinan.


“Kalau program cepat dijalankan, manfaatnya cepat diterima masyarakat. Misalnya pembangunan rumah layak huni, kalau dieksekusi sejak awal tahun, indikator kemiskinan dari sisi perumahan bisa lebih cepat turun,” jelasnya.


Ia menyebutkan, selaras dengan itu, pada Januari 2025 ini seluruh OPD telah menyelesaikan konsolidasi internal, mulai dari penyatuan kantor, sarana prasarana, hingga penataan sumber daya manusia.


Dengan demikian, tidak ada alasan menunda pelaksanaan program prioritas. Jabatan strategis yang masih kosong saat ini segera diisi melalui seleksi terbuka.
“Seleksi jabatan ini berjalan paralel dengan eksekusi program. Dan, yang dinilai Pak Gubernur bukan semata serapan anggaran saja, tetapi bagaimana program itu benar-benar berdampak pada masyarakat,” tegasnya.


Ia menambahkan, Gubernur Iqbal juga melakukan penilaian kinerja pejabat secara berkala dengan menitikberatkan pada kecepatan, kualitas eksekusi, dan kebermanfaatan program. Evaluasi ini menjadi bagian dari transisi menuju penerapan manajemen talenta ASN mulai semester pertama 2026.


“Manajemen talenta ini akan memastikan pejabat yang mengisi jabatan strategis benar-benar memiliki kapasitas dan komitmen untuk mendorong program berjalan cepat dan tepat sasaran. Sehingga, dalam konteks mendorong pertumbuhan ekonomi dan kebermanfaatan program oleh masyarakat, bisa diwujudkan lebih cepat,” tandasnya.


Diketahui, sejumlah posisi di Pemprov NTB yang masih kosong diantaranya, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.


Kepala Dinas Kebudayaan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah NTB. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah. Kepala Biro Umum dan Administrasi Pimpinan.(bul)

Penumpang Pelni di Bima Capai 67.776

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Penumpang Pelni di Bima Capai 67.776
Budiarto

Kota Bima (Suara NTB) – PT. Pelni Cabang Bima mencatat capaian positif sepanjang tahun 2025 dengan berhasil melampaui target jumlah penumpang. Keberhasilan ini tidak lepas dari tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor transportasi laut tersebut.

Kepala Pelni Cabang Bima, Budiarto menyampaikan, target penumpang di tahun 2025,diproyeksikan sebanyak 62.053 orang. Tingginya kepercayaan masyarakat menggunakan Pelni sebagai moda transportasi, justru berdampak positif terhadap jumlah penumpang mencapai 67.776 orang. “Angka ini menunjukkan adanya peningkatan signifikan sekaligus menjadi indikator bahwa masyarakat masih menjadikan kapal Pelni sebagai moda transportasi utama untuk mobilitas antarpulau,” terangnya.

Budiarto menilai capaian tersebut sebagai prestasi yang patut disyukuri. Tingginya jumlah penumpang mencerminkan kepercayaan publik yang terus terjaga terhadap layanan Pelni.

“Ini mencerminkan bahwa masyarakat sangat percaya kepada Pelni. Kami ucapkan terima kasih banyak atas kepercayaan masyarakat Bima Dompu dan lainnya,” katanya, Senin (12/1/2026).

Dengan kepercayaan yang terus tumbuh dari masyarakat, Pelni Cabang Bima berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Pihaknya akan terus bekerja maksimal demi memenuhi kebutuhan transportasi laut masyarakat di wilayah Bima, Dompu, dan sekitarnya.

“Kami akan berusaha memberikan layanan terbaik untuk masyarakat pengguna jasa PT Pelni,” katanya.

Capaian Pelni Cabang Bima sejalan dengan kinerja Pelni secara nasional. Di tahun 2025, jumlah penumpang kapal penumpang Pelni secara nasional mencapai 4.472.918 orang. Jumlah ini setara dengan 109,10 persen dari target 4,1 juta penumpang.

Selain itu, layanan kapal perintis Pelni juga mencatat kinerja positif dengan melayani 681.162 penumpang atau setara 104,41 persen dari target anggaran sebanyak 652.417 penumpang.

Secara keseluruhan, jumlah penumpang Pelni pada tahun 2025 mencapai lebih dari 5,1 juta orang. Angka tersebut menegaskan bahwa layanan Pelni masih menjadi kebutuhan utama masyarakat dalam mendukung mobilitas antarpulau, khususnya di wilayah kepulauan dan daerah yang bergantung pada transportasi laut. (hir)

Sumbawa Masih Kesulitan Penuhi Cadangan Beras Pemerintah

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Sumbawa Masih Kesulitan Penuhi Cadangan Beras Pemerintah
Syaihudiin

Sumbawa Besar (Suara NTB) – Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Sumbawa mengaku masih kesulitan untuk memenuhi kuota cadangan pangan beras pemerintah daerah (CPBD) sebesar 30 ton untuk tahun 2026 berdasarkan rencana strategis daerah (renstra)
“Cadangan kita saat ini hanya 15,1 ton beras dari target yang ditetapkan berdasarkan renstra di angka 30 ton seiring adanya perubahan peraturan daerah (Perda) penerima CBPD tersebut,” kata Sekretaris DKP, Syaihuddin kepada Suara NTB, Senin, 12 Januari 2025.

Syaihu melanjutkan, jumlah yang tersedia saat ini tentu dianggap tidak cukup jika Perda baru diterapkan. Jika mengacu ke Perda yang lama, CBPD ini hanya bisa dikeluarkan pada saat terjadi bencana sementara di Perda baru CBPD bisa dikeluarkan ke daerah rawan pangan penanganan stunting dan ibu menyusui.
“Jadi, kami pikir CBPD kita saat ini masih kurang, karena untuk pengadaan sebesar 23 ton itu di posisi bulan Mei 2025 sehingga yang masih tersisa saat ini hanya 15, 1 ton,” ujarnya.

Pihaknya telah bersurat ke Bupati untuk bisa menambah kuota CBPD. Hal tersebut dilakukan mengacu ke renstra yang sudah ditetapkan untuk tahun 2026 sebesar 30 ton.

“Sudah kita minta sebenarnya untuk menambah kuota CBPD tersebut, tetapi di rencana kebutuhan anggaran (RKA) untuk tahun 2026 tidak muncul sehingga kekurangan tersebut belum bisa kita penuhi,” ucapnya.

Syaihu melanjutkan, belum adanya kejelasan terkait alokasi anggaran untuk menambah kuota CPBD tentu menjadi kendala saat ini. Padahal pemenuhan CPBD itu, merupakan keharusan yang dilakukan pemerintah dalam menyikapi hal yang tidak diinginkan.

“Seharusnya CPBD kita bisa dipenuhi setiap tahunnya, untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan salah satunya ketika terjadi bencana dan masalah lainnya,” ucapnya.

Ia pun meyakinkan, CPBD ini bisa dikeluarkan ke masyarakat ketika terjadi gejolak harga. Salah satunya ketika harga melonjak dari Rp15.000 per kilogram menjadi Rp18.000 per kilogram, maka pemerintah akan menyalurkan beras tersebut.

“Jadi, fungsi beras cadangan ini untuk membantu masyarakat, makanya di perubahan Perbup kita akan atur sehingga tidak terjadi gejolak akibat harga yang tinggi,” ujarnya.

Selain itu, beras cadangan pemerintah juga akan dikeluarkan untuk membantu masyarakat terutama ibu hamil dan menyusui. Sehingga mereka tidak lagi khawatir ketika terjadi gejolak harga khususnya beras dan pengeluaran mereka dialihkan untuk kebutuhan yang lainnya.

“Di Perda itu nantinya akan menyisir lebih banyak penerima. Sehingga kami berharap kuota cadangan pangan yang ada saat ini bisa ditambah untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan,” tukasnya. (ils)

Buka Layanan Pengaduan, Dishub Tambal Dugaan Kebocoran PAD dari Parkir Liar

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Buka Layanan Pengaduan, Dishub Tambal Dugaan Kebocoran PAD dari Parkir Liar
Kendaraan parkir liar di wilayah Lobar kian marak. Dishub Lobar membuka layanan pengaduan terkait keberadaan parkir liar yang masih menjamur di wilayah Lobar. (suarantb.com/her)

Giri Menang (suarantb.com) – Dinas Perhubungan Lombok Barat (Dishub Lobar) membuka layanan pengaduan terkait keberadaan parkir liar yang masih menjamur di wilayah Lobar. Melalui hotline yang dikoordinasikan dengan Inspektorat, warga bisa mengadukan jika menemukan parkir liar.

Kepala Dishub Lobar, M. Hendrayadi mengatakan, pendapatan parkir ada dua kategori, yakni parkir tepi jalan umum dan tempat parkir khusus yang bersifat retribusi. Masalah klasik mengenai parkir liar menjadi perhatian serius dalam rencana aksi tahun 2026. Untuk menekan kebocoran PAD akibat parkir ilegal, Hendrayadi akan melakukan penataan besar-besaran terhadap petugas di lapangan.

Salah satu inovasi yang disiapkan adalah pemberian identitas resmi yang mencolok bagi juru parkir ilegal. “Juru parkir nanti kita kasih identitas yang berbeda, entah rompi atau apa namanya pakaian jukir,” kata Hendrayadi, Senin (12/1/2026).

Langkah ini diambil agar masyarakat bisa membedakan secara langsung mana petugas resmi dan mana oknum yang tidak bertanggung jawab. Lebih lanjut, Dishub juga berencana mengumumkan 320 titik parkir resmi di wilayah Lobar secara transparan kepada publik. Pengetahuan publik mengenai titik legal ini sangat penting karena jika petugas yang menarik pungutan bukan merupakan petugas resmi di titik yang telah ditentukan, maka aktivitas tersebut dapat dipastikan sebagai parkir ilegal.

Guna memastikan akuntabilitas di lapangan, Dishub Lobar akan menyediakan saluran pengaduan khusus atau hotline pelaporan. Layanan ini nantinya akan terintegrasi dengan pihak Inspektorat, sehingga masyarakat memiliki wadah resmi untuk melaporkan kejanggalan atau praktik pungli di titik-titik parkir.”Kita akan buka layanan pengaduan yang yang terintegrasi dengan Inspektorat,” terangnya.

Pihaknya juga akan menerapkan sistem digital dalam sistem pembayaran Parkir ke depan. Penerapan sistem pembayaran non-tunai melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) untuk mempermudah kontrol dan pengawasan pendapatan. “Kami harapkan sebenarnya kalau memang bisa melalui QRIS, mungkin kita gunakan QRIS juga nanti ke depan, biar lebih gampang kontrolnya,” jelasnya. (her)

Penurunan Produksi, KLU Defisit 6 Ribu Ton Beras

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Penurunan Produksi, KLU Defisit 6 Ribu Ton Beras
Petani di Desa Gondang, Kecamatan Gangga mulai melakukan penanaman padi. Pada komoditas ini, produksi Lombok Utara mengalami defisit 6 ribu ton lebih dan akan ditingkatkan tahun 2026 ini. Berita selengkapnya di halaman 4. (Suara NTB/ari)

Tanjung (suarantb.com) – Stabilitas ketahanan pangan di Kabupaten Lombok Utara (KLU) sedang berada pada fase penurunan produksi. Pasalnya, dalam lima tahun terakhir, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKPPP) KLU menghadapi defisit produksi gabah setara beras. Terakhir, pada tahun 2025 lalu, defisit gabah setara dengan 6.874,18 ton.

Kepala Dinas KPPP KLU, Tresnahadi, S.Pt., Senin (12/1/2026) saat dikonfirmasi Suara NTB mengakui, neraca produksi padi/gabah di Lombok Utara menurun dalam lima tahun terakhir. Kendati demikian, defisit dapat ditekan dari tahun 2024 ke tahun 2025. Tahun 2024 produksi mengalami defisit sebesar 10.000 ton lebih, berkurang menjadi 6 ribu ton lebih pada 2025.

Ia memaparkan, produksi Gabah Kering Panen (GKP) pada tahun 2025 sebesar 45.967.41 ton atau setara Gabah Kering Giling (GKG) sebesar 38.152,95 ton. Jumlah GKG tersebut ekuivalen dengan jumlah beras sebesar 24.124,11 ton.

“Jumlah kebutuhan beras per kapita per tahun adalah 113,94 kilogram. Artinya kita membutuhkan 30.998,39 ton beras per tahun untuk jumlah penduduk terkini sebanyak 272.052 jiwa,” ujar Tresnahadi.

Ia mengakui, defisit produksi gabah setara beras dipengaruhi oleh banyak faktor. Utamanya adalah degradasi lahan produksi sawah basah akibat alih fungsi lahan pertanian. Faktor lainnya, daya dukung sektor pertanian seperti jaringan irigasi, alat dan mesin pertanian (alsintan) pada petani, serta ketersediaan air turut mempengaruhi volume produksi petani.

Sebaliknya, ketimpangan pasokan terhadap jumlah pertumbuhan penduduk masih menciptakan gap antara penawaran atau supply dan permintaan atau demand pada komoditas beras.

“Kita sudah mulai defisit sejak lima tahun terakhir karena masifnya pembangunan pertokoan, gedung kantor, dan permukiman masyarakat di areal lahan sawah basah. Sedangkan produksi padi dari program cetak sawah belum bisa berjalan secara konsisten,” ujarnya.

Ia bersyukur, defisit gabah beras tidak diikuti oleh inflasi pada komoditas tersebut. Harga relatif terkendali karena didukung oleh kelancaran distribusi komoditas yang stabil melibatkan penyuplai beras dari luar Lombok Utara, seperti Lombok Timur dan Lombok Tengah.

Tresnahadi juga tak menampik, defisit komoditas kebutuhan konsumsi tidak hanya terjadi pada beras. Defisit juga berlaku pada komoditas telur, daging ayam dan daging sapi. Minimnya pasokan suplai telur disebabkan minimnya masyarakat yang terlibat dalam produksi. Sedangkan pada daging ayam dan sapi, pemenuhan kebutuhan masyarakat dipengaruhi minimnya jumlah pemotongan.

Menurut Kadis DKP3 KLU, diperlukan upaya optimal untuk mengurangi bahkan menormalkan keseimbangan permintaan dan penawaran di tingkat lokal, khususnya beras dan komoditas hortikultura. Pemda berupaya meningkatan kemandirian masyarakat pada produksi hortikultura memanfaatkan Pekarangan Pangan Lestari (P2L). Sementara, pada produksi padi, optimalisasi dilakukan dengan mendorong lebih banyak budidaya Padi Gora pada lahan kering dan tadah hujan.

Untuk mencegah meluasnya degradasi lahan, Tresnahadi juga menekankan pentingnya percepatan pembahasan regulasi Raperda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Raperda ini sudah berproses, di mana dinas telah menuntaskan draf dan naskah akademik Raperda.

“Harapan kita, Raperda LP2B dapat dibahas minimal pada masa sidang kedua tahun 2026 ini. Sehingga regulasi bisa disosialisasikan lebih cepat dan alih fungsi lahan dapat ditekan. Melalui Perda LP2B, kita batasi alih fungsi lahan. Hanya areal dengan jarak 100 meter dari jalan nasional yang boleh dibangun, lebih dari itu, statusnya terlindungi,” tandas Tresnahadi. (ari)

Jembatan Bailey Rampung, Akses Vital Warga Dusun Aik Beta Perigi Kembali Pulih

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Jembatan Bailey Rampung, Akses Vital Warga Dusun Aik Beta Perigi Kembali Pulih
Bupati Lotim, H. Haerul Warisin mengecek progres pembangunan jembatan Bailey di Dusun Aik Beta Desa Perigi Kecamatan Suela, Lotim, Senin (12/1/2026). (suarantb.com/rus)

Selong (ekbisntb.com) – Pemasangan jembatan Bailey (jembatan rangka baja) di Dusun Aik Beta, Desa Perigi, Kecamatan Suela, Lombok Timur (Lotim), akhirnya rampung. Proses pemasangan yang tidak memakan waktu lama ini dicek secara langsung oleh Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, pada Senin (12/1/2026).

Kehadiran Bupati yang akrab disapa H. Iron itu untuk memantau progres penyelesaian jembatan sementara yang dibangun untuk mengatasi putusnya akses transportasi akibat banjir bandang beberapa waktu lalu. Peninjauan dilakukan didampingi Kepala Pelaksana BPBD Lotim, Lalu Muliadi, tim Zeni TNI AD yang masih berada di lokasi serta perwakilan instansi teknis terkait.

“Alhamdulillah, progresnya tinggal tahap penyelesaian akhir saja. Kami upayakan secepat mungkin agar masyarakat mudah melintas,” ujar H. Iron. Terlihat tinggal penambahan penimbunan di ujung jembatan agar bisa lebih mudah dilalui warga. Bupati siap mengalokasikan lewat bantuan Biaya Tidak Terduga (BTT) Pemkab Lotim.

Bupati menegaskan, jembatan ini sangat vital sebagai urat nadi mobilitas logistik, pendidikan, dan kesehatan warga. Untuk mempercepat dan menjamin keamanan konstruksi, Pemkab Lotim bersinergi dengan TNI AD, dengan mengerahkan 30 personel Zeni.

Mengingat jembatan Bailey ini bersifat pinjam pakai dengan masa maksimal satu tahun, Bupati menyatakan sedang mengupayakan penganggaran untuk pembangunan jembatan permanen.

Akibat bencana hidrometeorologi, diketahui ada tiga jembatan putus di Lotim. Persoalan ini, kata Bupati, sudah disampaikan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Kami berharap sebelum masa pinjam satu tahun berakhir, anggaran pembangunan jembatan permanen sudah tersedia. Kami sudah lapor ke BNPB agar jembatan-jembatan yang putus akibat bencana di beberapa kecamatan segera diatensi,” jelasnya.

H. Iron juga menyoroti kerusakan serupa di titik lain, seperti jembatan yang menghubungkan dua desa dua kecamatan, Lendang Nangka dan Jurit Baru. Bupati berkomitmen melakukan normalisasi sungai-sungai rawan bencana. Ia menegaskan, pembangunan akses dasar seperti jalan dan jembatan tidak boleh terlambat karena menyangkut pergerakan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.

Kehadiran jembatan Bailey di Perigi ini disambut riang gembira oleh warga Dusun Aik Beta. Sahrin, salah satu warga mengaku sangat bersyukur dan sampaikan terima kasih kepada pemerintah yang telah membangunkan jembatan.

“Sejak saya kecil, baru kali ini jembatan ini diperhatikan dengan serius. Sebelumnya kami harus memutar jauh. Dengan adanya jembatan ini, akses kami kembali lancar,” ujarnya haru. Saat jembatan putus, Sahrin mengaku harus jalan memutar puluhan kilometer jauhnya.

Penyelesaian jembatan ini diharapkan dapat sepenuhnya memulihkan aktivitas sosial-ekonomi masyarakat yang sempat terhambat akibat bencana. (rus)

Sampah Menggunung Gili Tramena, Komisi II DPRD NTB Desak Pemprov Adakan Mesin Mixer

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Lalu Pelita Putra (ekbisntb.com/dok)

Mataram (ekbisntb.com) – Pengelolaan sampah di kawasan wisata Tiga Gili yakni Trawangan, Meno dan Air (Tramena) di Desa Gili Indah, Kabupaten Lombok Utara (KLU), hingga kini masih menjadi persolan yang banyak dikeluhkan warga dan pelaku wisata.

Parahnya, pengelolaan sampah tersebut sejauh ini, belum terorganisir dengan baik. Padahal, dengan luas daratan hanya sekitar 3,4 kilometer persegi, khusus di Gili Trawangan, wilayah ini menanggung jumlah sampah 18 ton perharinya.

Ketua Komisi II DPRD NTB Lalu Pelita Putra mengatakan, kedatangannya ke salah satu distinasi unggulan pariwisata di Provinsi NTB dan Indonesia ini untuk berdialog dengan para pelaku wisata dan masyarakat hingga jajaran OPD lingkup Pemkab KLU.

Menurut Politisi PKB ini, dengan tingginya jumlah wisatawan yang terus membanjiri wilayah tiga Gili, maka penanganan sampah ini harus dipastikan dengan serius.

Terlebih, menurut informasi warga dan pelaku usaha di wilayah tiga Gili, tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST) yang ada belum optimal untuk berfungsi sebagaimana mestinya.

“Jadi, kenapa banyak sampah menggunung di TPST, ini karena mesin insimenator yang berfungsi hanya dapat mengelola sampah 5-10 ton perharinya. Ini tentu enggak sebanding dengan jumlah sampah yang mencapai 18 ton perharinya,” tegas Pelita kepada wartawan pada Senin, 12 Januari 2026.

Ia mengatakan bahwa dengan tidak optimalnya mesin insimenator melayani jumlah sampah yang ada, maka seharusnya antara Pemkab dan Pemprov NTB perlu melakukan kolaborasi dan sinergi.

Pasalnya, pihaknya tidak menghendaki jika laju kunjungan wisatawan yang terus meningkat akan terganggu kenyamanannya, lantaran tumpukan sampah yang menggunung akibat terbatasnya kemampuan mesin insimenator dalam mengurai sampah yang ada.

“Tumpukan sampah yang menggunung ini harus disikapi dengan adanya mesin mixer untuk mencacah ribuan ton sampah yang ada. Bila perlu juga ada sebagian sampah yang diangkut ke daratan. Disinilah perlu ada koloborasi Pemprov dan Pemkab KLU untuk mengadakan alat mesin mixer ini,” tegas Pelita.

Sejauh ini Pemkab KLU sendiri berkomitmen mengurai sampah di kawasan wisata tiga gili (Trawangan, Meno, dan Air). Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menggandeng Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang. (ndi)

Disnaker Mataram akan Buka Posko Pengaduan UMK

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Disnaker Mataram akan Buka Posko Pengaduan UMK
Disnaker Kota Mataram akan buka posko pengaduan UMK. (suarantb.com/pan)

Mataram (ekbisntb.com) – Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Mataram akan membuka posko pengaduan terkait penerapan Upah Minimum Kota (UMK) Mataram tahun 2026. Posko ini disiapkan untuk menampung keluhan dari pekerja maupun perusahaan menyusul diberlakukannya UMK sejak 1 Januari 2026.

Pemerintah Kota Mataram telah menetapkan UMK Mataram tahun 2026 sebesar Rp3.019.015. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 5,7 persen dibandingkan UMK tahun sebelumnya.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, Ir. H. Miftahurrahman, mengatakan penetapan UMK 2026 tersebut berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat. Sebelum ditetapkan, pemerintah daerah terlebih dahulu melakukan pembahasan bersama Dewan Pengupahan Kota yang melibatkan unsur akademisi, asosiasi pengusaha, serikat pekerja, praktisi, serta pihak terkait lainnya.

“Kalau memang ada pelanggaran atau keberatan terkait penerapan UMK, silakan dilaporkan. Nanti akan kita bahas dan ditinjau sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya, Senin, 12 Januari 2026.

Miftahurrahman menjelaskan, hingga saat ini surat edaran resmi terkait kenaikan UMK belum sepenuhnya disebarluaskan kepada seluruh pengusaha di Kota Mataram. Namun demikian, informasi mengenai besaran UMK 2026 telah disampaikan melalui media massa, asosiasi pengusaha, serta serikat pekerja sehingga pada prinsipnya sudah diketahui oleh para pihak.

“Sosialisasi secara masif memang belum kita lakukan karena penetapan ini masih baru. Ke depan, kami akan menyiapkan langkah-langkah teknis untuk sosialisasi secara kedinasan, termasuk mekanismenya,” jelasnya.

Ia menambahkan, kenaikan UMK Mataram sebesar 5,7 persen didasarkan pada sejumlah indikator. Di antaranya UMK tahun sebelumnya, tingkat inflasi Provinsi NTB, pertumbuhan ekonomi Kota Mataram, masukan dari unsur pengusaha dan pekerja, kebutuhan hidup layak, iklim investasi, serta kondisi dan perluasan lapangan kerja.

Menurut Miftahurrahman yang juga menjabat sebagai Asisten II Sekretariat Daerah Kota Mataram, pemerintah kota mengambil nilai alfa sebesar 0,7 sebagai jalan tengah untuk mengakomodasi kepentingan pekerja dan dunia usaha. Dengan nilai tersebut, kenaikan UMK Mataram tahun 2026 berada di kisaran Rp150 ribu dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara itu, ia mengingatkan bahwa penetapan upah minimum tahun 2026 secara nasional dilakukan paling lambat pada 24 Desember 2025. Pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan juga telah menetapkan regulasi terbaru berupa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan yang telah ditandatangani Presiden Prabowo Subianto. (pan)

1...351352353...1,088Halaman 352 dari 1,088