Beranda blog Halaman 353

Kampung Nelayan Dikelola Koperasi

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Kampung Nelayan Dikelola Koperasi
H. Muslim (Suara NTB/era)

PEMBANGUNAN tiga kampung nelayan merah putih (KNMP) tahap pertama di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) rampung. Tiga KNMP itu dibangun di Pulau Bungin Kabupaten Sumbawa, Desa Ekas Buana, Kabupaten Lombok Timur, dan Desa Bilelando, Kabupaten Lombok Tengah.

Anggaran pembangunan tiga KNMP di NTB mencapai Rp60 miliar, berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), dalam hal ini Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) karena program tersebut merupakan program pusat.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) NTB, H. Muslim, ST., mengatakan tiga KNMP yang dibangun sejak tahun 2025 tersebut akan dikelola oleh koperasi. Meski telah ada pengelola, Pemprov cukup khawatir mengenai optimalisasi pengembangan aset agar dapat secara maksimal.

“Tanggal ini (12 Januari, red) rampung 100 persen. Artinya secara fisik sudah selesai. Sudah di-setting semua alat-alat juga. Cuma menjadi tantangan kita ke depan ini adalah bagaimana koperasi bisa mengelola dan mengembangkan aset yang dibangun itu bisa lebih maksimal,” ujarnya, Senin, 12 Januari 2026.
Untuk memastikan keberlanjutan pengembangan program pusat itu di daerah, Pemprov NTB menegaskan pengelola kampung nelayan harus dilakukan oleh koperasi yang profesional. Untuk itu, ia meminta koperasi pengelola segera merampungkan business plan yang matang.

Menurutnya, business plan penting untuk memetakan potensi sekaligus mitigasi kampung nelayan. Terutama dalam memastikan koperasi bisa menutupi biaya operasional yang besar, seperti tarif listrik, agar usaha tetap berjalan berkelanjutan.

“Ini kan perlu keuletan, perlu bisnis plan yang bagus, sekaligus melakukan mapping terhadap potensi dan hambatan-hambatan ketika melakukan pengelolaan ke depan. Sehingga sejak awal mitigasi-mitigasi terkait dengan potensi hambatan itu sudah bisa terdeteksi lebih awal. Itu harapan kita,” jelasnya.

Koperasi, lanjutnya diharapkan mampu melakukan inovasi seperti menjalin kemitraan dengan pihak ketiga, merangkul pengepul ikan lokal, serta memobilisasi potensi sosial masyarakat untuk menghidupkan sektor kuliner di sekitar kawasan.

Setelah membangun tiga KNMP di NTB, Pemprov NTB akan kembali membangun tiga kampung nelayan lain di NTB. Berdasarkan hasil verifikasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di akhir tahun 2025, telah ditetapkan tiga lokasi tambahan untuk wilayah NTB, yaitu Desa Jala, Kabupaten Dompu, Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat, dan lingkungan Bintaro, Kota Mataram.

Saat ini, pembentukan KNMP tahap kedua di NTB masih dalam proses verifikasi persyaratan, seperti lahan, harus ada aktivitas ekonomi di desa sasaran, dan surah ada koperasi desa.

Muslim menjelaskan, Pemprov NTB akan membentuk 40 KMNP secara bertahap di tahun 2026, namun hingga kini baru 31 desa yang telah terverifikasi. “Baru 31, ada beberapa lokasi yang doubel. Sehingga sekarang lagi proses verifikasi ini,” ucapnya. (era)

Target Kunjungan Wisatawan Naik, Sampah Masih Jadi Masalah Pariwisata NTB

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Target Kunjungan Wisatawan Naik, Sampah Masih Jadi Masalah Pariwisata NTB
Lahan yang dipergunakan sebagai lokasi pembuangan sampah di Gili Trawangan yang belum dibayar sejak 2014. (suarantb.com/ist)

Mataram (suarantb.com) – Target kunjungan wisatawan ke Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2026 naik menjadi 2,5 juta. Naik sekitar 200 ribu daripada target kunjungan tahun 2025 yang hanya 2,3 juta kunjungan wisatawan. Meski menaikkan target kunjungan wisatawan, NTB masih menghadapi sejumlah masalah dalam pengelolaan objek wisata, terutama masalah sampah.

Misalnya saja, di Gili Trawangan yang menjadi salah satu destinasi wisata NTB yang mendunia, baru-baru ini viral soal sisi lain kawasan wisata tersebut, menunjukkan gunungan sampah di Gili Trawangan. Saat ini produksi sampah harian di Trawangan rata-rata mencapai 18 ribu ton per hari. Bahkan bisa bertambah saat peak season.

Menanggapi kondisi ini, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Ekraf) NTB, Ahmad Nur Aulia menegaskan masalah sampah menjadi atensi pihaknya. Sebagai Sekretaris Satuan Tugas (Satgas) Gili Tramena, pihaknya tidak akan menyelesaikan sampah di Gili Trawangan, tetapi juga permasalahan lain, seperti aset, air, dan lainnya.

Termasuk dengan status lahan, yaitu peralihan dari kawasan konservasi ke Area Penggunaan Lain (APL) juga menjadi perhatian satgas.

“Tetap menjadi perhatian, air dan sampah di Gili Trawangan itu tetap menjadi perhatian kita untuk penanganannya,” ujarnya.

Dia mengakui, sampah di kawasan Gili Trawangan juga mengganggu ekosistem di wilayah itu. Permasalahan menahun ini, lanjutnya akan segera diharmonisasi agar cepat ditemukan solusi. “Ya tentunya provinsi hadir juga menjadi mitra, tentunya ada pemerintah kabupaten, ada pemerintah desa juga yang ada dalam Satgas. Ya tentunya bagaimana kita mengharmonisasi untuk mengurai permasalahan-permasalahan, tidak hanya soal air dan sampah di sana,” jelasnya.

Untuk mengatasi masalah sampah di Trawangan, Pemprov dan Satgas memiliki opsi-opsi, seperti pembangunan Tempat Pembuangan Sementara (TPS). Kebijakan itu, lanjutnya masih dalam pembahasan untuk ditemukan solusi konkret agar masalah sampah di NTB, khususnya objek wisata tidak berulang.

“Tentunya mana yang memang paling ideal dan efektif dilaksanakan sebagai quick win, ya tentunya itu akan diambil pada saat yang paling ideal,” katanya.

Ketua Komisi II DPRD NTB, Lalu Pelita Putra, meminta Pemprov NTB serius menangani sampah yang ada di Gili Trawangan. Menurutnya, Pemprov beserta dengan pengelola harus bisa memaksimalkan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) yang sudah dibangun Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Dijelaskan, saat ini mesin insinerator di TPST hanya bisa mengelola sekitar 5-10 ton sampah per hari. Tidak sebanding dengan sampah yang dihasilkan per harinya. Akibatnya, banyak sampah menggunung yang hingga kini belum ada solusi nyata untuk penanganannya.

Terbatasnya kapasitas pengolahan sampah TPST Gili Trawangan, DPRD mendorong upaya serius dari Pemprov melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) NTB. Dengan memberikan dukungan yang pengadaan sarana dan prasarana untuk mengurangi timbulan sampah di kawasan wisata tersebut. (era)

Pengelolaan Dermaga Labuhan Haji, Pemkab Lotim akan Cari Investor Baru

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pengelolaan Dermaga Labuhan Haji, Pemkab Lotim akan Cari Investor Baru
Bupati Lotim H. Haerul Warisin mengecek dermaga Labuhan Haji yang terlihat penuh oleh kapal-kapal rusak, Senin (12/1/2026). Bupati berjanji akan mencari investor dalam mengelola dermaga Labuhan Haji. (suarantb.com/ist)

Selong (suarantb.com) – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Pemkab Lotim) memastikan telah memenangkan jalur hukum sengketa dengan PT Natura Samudra Lestari (NSL) terkait pengelolaan dermaga Labuhan Haji. Kemenangan ini membuka jalan bagi pemkab untuk membuka peluang investasi baru guna mengoptimalkan aset strategis tersebut.

Hal ini disampaikan Bupati Lotim, H. Haerul Warisin, saat berkunjung ke Dermaga Labuhan Haji, Senin (12/1/2026). Untuk menyelesaikan persoalan di Dermaga Labuhan Haji ini, Bupati dalam waktu dekat akan bertemu dengan instansi terkait untuk membahasnya.

“InsyaAllah dalam waktu dekat ini saya akan koordinasi dengan pihak-pihak. Kita akan undang semua, nanti ada pengadilan, kapolres, jajaran terkait lainnya,” jelasnya.

Lebih lanjut, Bupati menegaskan komitmen pemkab untuk menghidupkan kembali dermaga dengan mendatangkan investor baru yang serius. Ia mempromosikan potensi aset yang dinilainya sangat bagus, lengkap dengan gedung perkantoran, gudang, dan fasilitas pendukung.

“Kita tetap menunggu investor yang mau memanfaatkan, ya, karena ini kan barang bagus. Nanti kalau misalnya investor yang bersangkutan minta dibangunkan pusat tambahan, kita akan bangunkan pusat tambahan. Yang penting dia serius mau memanfaatkan dermaga kita ini,” tandas Haerul Warisin.

Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Setdakab Lotim, Biawansyah Putra, memberikan penjelasan lebih rinci mengenai perjalanan panjang sengketa hukum tersebut. Pihak Pemkab Lotim telah menempuh jalur hukum setelah tidak memperpanjang masa perjanjian kerjasama dengan NSL.

“Pada sidang tingkat pertama dan banding, Lotim diakui kalah. Pemkab Lotim menempuh jalur kasasi, bahkan sudah melalui proses Peninjauan Kembali (PK), dan menguatkan posisi Lotim yang menang atas kasus NSL,” papar Biawansyah.

Dengan status kemenangan hukum yang sudah inkrah (tetap), Pemkab Lotim kini memiliki posisi kuat untuk mengambil alih aset kembali dan mengatur masa depan dermaga.

Menurutnya, setelah NSL dinyatakan kalah dalam persidangan, pemkab telah berulang kali meminta perusahaan tersebut mencabut seluruh alat dan peralatannya dari lokasi.

“Sejak kalah itu kita sudah bersurat untuk meminta mereka mengangkat semua alat yang dia punya,” demikian imbuhnya. (rus)

Harga Emas Diprediksi akan Tembus Diatas Rp3 Jutaan per Gram

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Iskandar menunjukkan lembaran-lembaran kecil logam mulia atau yang disebut sebagai baby gold


Mataram (ekbisntb.com) – Harga emas diprediksi akan terus mengalami kenaikan signifikan dan berpeluang menembus angka di atas Rp3 juta per gram dalam beberapa waktu ke depan.


Per Senin, 12 Januari 2026, harga logam mulia ini bahkan sudah tembus Rp2,6 juta per gram.


Ketua Asosiasi Pedagang Emas Sekarbela (Ampera), Iskandar mengatakan, kenaikan harga emas yang terus menerus ini dianggap sebagai kenaikan harga paling “brutal”. Karena kenaikannya dalam waktu yang relative singkat.


Menurutnya, kenaikan harga ini seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap emas sebagai instrumen investasi paling aman di tengah ketidakpastian global.


Iskandar mengatakan, tren investasi emas di masyarakat saat ini menunjukkan kecenderungan yang sangat positif. Menurutnya, emas masih menjadi aset paling aman dibandingkan instrumen investasi lain yang bersifat digital maupun spekulatif.


“Kalau tren sekarang sangat positif. Masyarakat mulai sadar, daripada uang dipakai untuk hal yang tidak jelas, lebih baik disimpan dalam bentuk emas. Emas itu aset nyata, kita kuasai secara fisik, dan harganya bisa dicek secara terbuka mengikuti harga emas dunia,” ujarnya.


Ia menjelaskan, ketidakpastian ekonomi global, potensi gejolak geopolitik, serta kekhawatiran terhadap sistem keuangan digital menjadi faktor utama meningkatnya minat masyarakat terhadap emas. Dalam kondisi krisis, aset digital dinilai rentan terganggu, sementara emas tetap memiliki nilai dan mudah diperjualbelikan.


“Ketika ada gejolak ekonomi atau konflik, aset biasanya kembali ke emas. Ini sudah hukum pasar sejak dulu,” katanya.


Berdasarkan analisis dan pandangan para pakar investasi emas, Iskandar memprediksi harga emas berpotensi menembus kisaran Rp3 jutaan lebih. Meski demikian, kenaikan tersebut diperkirakan tidak terjadi secara instan dalam waktu dekat, melainkan bertahap.


“Kalau mengacu pada pendapat para pakar, angkanya bisa di atas Rp3 juta. Tapi kemungkinan bukan dalam waktu singkat, bisa dalam satu tahun atau lebih,” jelasnya.


Ia menambahkan, secara historis harga emas memang cenderung mengalami koreksi pada waktu-waktu tertentu dalam setahun, namun tren jangka panjangnya tetap menunjukkan peningkatan. Menjelang momentum tertentu seperti bulan puasa hingga akhir tahun, harga emas biasanya kembali menguat.


Dari sisi produk, Iskandar menyebut emas batangan atau logam mulia masih menjadi pilihan utama untuk investasi karena memiliki selisih harga jual dan beli yang lebih kecil dibandingkan emas perhiasan.


“Kalau murni untuk investasi, emas batangan lebih disarankan. Perhiasan ada biaya pembuatan dan operasional, sehingga markup-nya lebih besar,” ujarnya.


Meski demikian, ia mengakui permintaan emas perhiasan tetap ada, meski tidak setinggi sebelumnya.


“Karena harganya tinggi, daya beli masyarakat kurang,” terangnya.


Sebaliknya, permintaan logam mulia justru meningkat tajam, seiring masuknya investor-investor baru yang sebelumnya belum pernah berkecimpung di bisnis emas.


Di Kota Mataram, khususnya di sentra perdagangan emas seperti Sekarbela, Cakranegara, dan Ampenan, penjualan emas secara umum masih tergolong stabil. Namun, terdapat pergeseran pola belanja masyarakat yang kini lebih banyak memburu emas batangan dibandingkan perhiasan.


Ditengah trend kenaikan harga emas ini, Iskandar mengimbau masyarakat agar tidak sembarangan membeli emas, terutama dari sumber yang tidak jelas. Ia mengingatkan bahwa standar utama dalam transaksi emas adalah kadar karat dan berat yang jelas serta mengacu pada harga pasar resmi.


“Emas itu ukurannya jelas: karat dan berat. Selama itu jelas dan mengikuti harga pasar, silakan beli. Jangan mudah terpengaruh informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan,” tandasnya.(bul)

Organda NTB : Usulan Penambahan Kapal di Rute Kayangan – Pototano Bukan Solusi

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Junaidi Kasum

 
Mataram (ekbisntb.com) – Dewan Pimpinan Daerah Organisasi Angkutan Darat (DPD Organda) Nusa Tenggara Barat menolak rencana penambahan armada kapal penyeberangan di lintasan Pelabuhan Kayangan, Lombok Timur, menuju Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat. Organda menilai, akar persoalan kemacetan dan antrean panjang bukan terletak pada jumlah kapal, melainkan minimnya dermaga sandar.


Diketahui, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Kayangan secara resmi mengusulkan pengadaan satu unit armada kapal baru kepada ASDP Pusat. Guna memperkuat keandalan layanan penyeberangan di lintas Kayangan – Poto Tano serta memastikan standar keselamatan penumpang tetap terjaga di level tertinggi.


Ketua DPD Organda NTB, Junaidi Kasum, menegaskan bahwa jumlah kapal yang saat ini beroperasi sebenarnya sudah mencukupi kebutuhan penyeberangan. Ia menyebut, total kapal yang beroperasi di lintasan Kayangan–Poto Tano mencapai 28 unit, jumlah yang dinilai ideal.


“Penanganan yang dibutuhkan bukan penambahan kapal, tapi peremajaan kapal yang sudah tidak layak operasi. Kapal yang sering macet dan mati mesin di tengah laut harus segera diganti, bukan ditambah,” kata Junaidi, Senin (12/1/2026).


Menurutnya, antrean panjang yang terjadi hampir setahun terakhir bukan disebabkan kekurangan armada, melainkan karena keterbatasan dermaga. Saat ini, baik di Pelabuhan Kayangan maupun Poto Tano, hanya tersedia dua dermaga aktif, sehingga kapal harus mengantre lama untuk bisa sandar.


“Masalah utama itu kekurangan dermaga. Sudah saatnya dermaga ditambah dari dua menjadi empat, baik di Kayangan maupun Poto Tano,” ujarnya.


Organda NTB mendorong agar penambahan dermaga tidak hanya dibebankan kepada PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), tetapi juga melibatkan pemerintah daerah. Junaidi menilai, pemerintah provinsi memiliki kewenangan strategis karena Pelabuhan Kayangan dan Poto Tano merupakan kewenangan Provinsi NTB.


“Kalau pemerintah daerah membangun dermaga, maka pelayanan akan jauh lebih lancar dan kapal tidak lagi antre di tengah laut. Selain itu, pendapatan dari dermaga bisa menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) provinsi,” tegasnya.


Ia menyebut, selama ini pendapatan dari dermaga ASDP langsung masuk ke pusat, sementara daerah hanya menanggung dampak kemacetan dan kerugian ekonomi masyarakat. Padahal, kata dia, pelabuhan tersebut menjadi urat nadi distribusi barang dan mobilitas masyarakat NTB.


Junaidi juga menyoroti dampak langsung antrean terhadap masyarakat dan pelaku usaha angkutan. Waktu penyeberangan normal yang seharusnya hanya sekitar satu jam, kini bisa membengkak menjadi dua jam, bahkan hingga lima jam jika terjadi gangguan teknis atau cuaca.


“Ini jelas merugikan masyarakat dan anggota kami. Tambah kapal justru menguntungkan ASDP, tapi beban antrean tetap ditanggung penumpang dan sopir,” ujarnya.


Menjelang libur Lebaran, Organda NTB meminta ASDP fokus mencari solusi konkret untuk mengurai antrean tahunan yang kerap mencapai kilometer. Salah satu solusi jangka pendek yang diusulkan adalah pembangunan dermaga sementara.


“Yang harus dipikirkan ASDP sekarang adalah bagaimana mengatasi antrean saat Lebaran. Jangan tambah kapal, karena kalau dermaganya tetap, kapal nambah justru antreannya makin panjang,” kata Junaidi.


Organda NTB secara tegas menyatakan menolak penambahan kapal berdasarkan hasil investigasi internal dan aspirasi masyarakat serta anggotanya. Mereka meminta pemerintah dan ASDP fokus menyelesaikan persoalan mendasar agar pelayanan penyeberangan Kayangan–Poto Tano berjalan normal, aman, dan berkeadilan bagi masyarakat.(bul)

Penerimaan Negara dari Pendaki Rinjani Tembus Rp25,9 Miliar

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Mataram (ekbisntb.com) – Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) mencatat penurunan jumlah pendaki Gunung Rinjani sepanjang tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dihasilkan justru mengalami peningkatan signifikan dan melampaui target.

Kepala Balai TNGR, Budhy Kurniawan di ruang kerjanya, Senin, 12 Januari 2025 menjelaskan bahwa total pengunjung pendakian Gunung Rinjani selama 2025 tercatat sekitar 132 ribu orang. Angka tersebut menurun dibandingkan tahun 2024 yang mencapai sekitar 180 ribu pendaki.

“Jumlah pendaki memang mengalami penurunan cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya,” ujar Budhy.

Menurutnya, penurunan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, penutupan rutin jalur pendakian pada Januari hingga Maret sebagai bagian dari upaya pemulihan ekosistem. Kedua, adanya penutupan sementara pendakian akibat penanganan musibah yang menimpa pendaki, sehingga pengelola memutuskan menghentikan aktivitas pendakian untuk alasan keselamatan.

“Penutupan-penutupan ini cukup berdampak terhadap jumlah kunjungan pendaki ke Gunung Rinjani,” jelasnya.

Dari sisi komposisi pengunjung pendakian, Budhy menyebutkan bahwa wisatawan mancanegara (WNA) masih mendominasi. Sepanjang 2025, jumlah pendaki WNA tercatat sebanyak 43.236 orang, sementara pendaki domestik atau WNI sebanyak 36.976 orang. Secara persentase, sekitar 60 persen pendaki merupakan wisatawan mancanegara.

Selain pendakian, TNGR juga mencatat kunjungan wisata non-pendakian, seperti ke air terjun dan kawasan wisata alam lainnya. Jumlah pengunjung non-pendakian mencapai 52.108 orang, yang didominasi hampir 90 persen wisatawan nusantara.

Meski jumlah pendaki menurun, PNBP TNGR tahun 2025 justru mencapai Rp25.926.000.691 atau sekitar Rp25,9 miliar. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sekitar Rp22,5 miliar, atau naik kurang lebih Rp3 miliar.

Budhy menjelaskan, peningkatan PNBP tersebut salah satunya dipengaruhi oleh penyesuaian tarif yang diberlakukan pada layanan wisata di kawasan TNGR.
“Kenaikan tarif menjadi salah satu faktor yang cukup signifikan mendorong peningkatan PNBP,” katanya.

Ia menambahkan, capaian PNBP 2025 tersebut melampaui target yang ditetapkan, mengingat target PNBP tahun itu berada di kisaran Rp23–24 miliar.

“Realisasi PNBP 2025 ini jelas di atas target,” tegas Budhy.

Untuk pemanfaatan PNBP, Budhy menjelaskan bahwa sesuai ketentuan perundang-undangan, seluruh PNBP disetorkan ke kas negara dan dikelola pemerintah pusat. Dana tersebut kemudian dikembalikan ke daerah dalam berbagai bentuk, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) atau program yang melekat pada kementerian, khususnya untuk kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

Lebih jauh, ia menekankan bahwa keberadaan TNGR memberikan multiplier effect bagi daerah, terutama bagi masyarakat sekitar kawasan.

“Kita bicara dampak berganda. Ada ratusan usaha akomodasi, restoran, jasa transportasi, dan usaha lainnya yang hidup dari aktivitas wisata Rinjani. Itu kontribusi nyata bagi perekonomian masyarakat daerah,” ujarnya.

Balai TNGR berharap ke depan pengelolaan wisata Gunung Rinjani tetap mampu menjaga keseimbangan antara kelestarian lingkungan, keselamatan pengunjung, dan manfaat ekonomi bagi masyarakat.(bul)

Jadi Destinasi Kelas Dunia, TNGR akan Tambah Jumlah CCTV di Gunung Rinjani

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Budhy Kurniawan

Mataram (ekbisntb.com) – Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) berencana menambah jumlah kamera pengawas atau Closed Circuit Television (CCTV) di sejumlah titik strategis jalur pendakian Gunung Rinjani. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan keselamatan pendaki, perlindungan lingkungan, serta kualitas pengelolaan kawasan pendakian kelas dunia.

Kepala Balai TNGR, Budhy Kurniawan, mengatakan pemanfaatan teknologi menjadi salah satu fokus utama pengelolaan Rinjani ke depan. Menurutnya, pengembangan sistem pengawasan berbasis teknologi sangat penting untuk menutup keterbatasan jumlah petugas di lapangan.

“Pemanfaatan CCTV ini untuk mengisi gap keterbatasan personel. Dengan teknologi, monitoring bisa jauh lebih efektif,” ujar Budhy di kantornya, Senin, 12 Januari 2025.
Ia menjelaskan, visi pengelolaan TNGR adalah menjadikan Gunung Rinjani sebagai destinasi pendakian kelas dunia yang tidak hanya aman dan nyaman, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat sekitar. Untuk mewujudkan hal tersebut, terdapat tiga prinsip utama yang menjadi pegangan pengelolaan.

“Pertama, konservasi lingkungan harus terjamin. Kedua, keselamatan pengunjung wajib kita pastikan. Ketiga, harus ada manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal,” tegasnya.

Budhy menyebutkan, pada tahun ini TNGR telah merancang sejumlah program strategis, salah satunya penguatan infrastruktur dan sistem monitoring berbasis teknologi. Selain penataan jalur pendakian, pihaknya juga akan mulai memasang CCTV di beberapa titik krusial.

“Saat ini sudah ada sekitar tujuh unit CCTV yang terpasang. Ke depan, jumlahnya akan terus kita tambah secara bertahap di enam jalur pendakian yang ada di Gunung Rinjani,” jelas Mantan Kepala BKSDA NTB ini.

Penempatan CCTV akan diprioritaskan di lokasi-lokasi dengan intensitas aktivitas manusia yang tinggi dan durasi tinggal yang relatif lama, seperti jalur rawan kecelakaan, area perkemahan, dan titik bermalam pendaki, termasuk kawasan sekitar danau dan jalur menuju puncak.

Selain untuk keselamatan, CCTV juga berfungsi sebagai alat deteksi dini terhadap potensi pelanggaran aturan pendakian, seperti perusakan lingkungan, pembuangan sampah sembarangan, hingga ketidakpatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP).

“Dengan CCTV, kita bisa mendeteksi lebih cepat jika terjadi kecelakaan, pelanggaran aturan, atau dampak negatif aktivitas pendakian. Ini juga berlaku bagi semua pihak, baik pengunjung, mitra, porter, pemandu, bahkan petugas,” ujarnya.

Ke depan, seluruh sistem CCTV akan terintegrasi dengan command center di Balai TNGR, sehingga seluruh aktivitas pendakian dapat dipantau secara real time. Rekaman tersebut juga dapat menjadi bahan evaluasi dan dasar pengambilan kebijakan lanjutan.

Budhy menegaskan, CCTV bukan semata alat pengawasan, tetapi bagian dari penguatan manajemen pengelolaan kawasan agar lebih akurat, profesional, dan adaptif.

“Harapannya, dengan teknologi ini, implementasi seluruh SOP bisa berjalan optimal dan pengelolaan pendakian Gunung Rinjani semakin baik,” katanya.

TNGR menurutnya mengacu pada praktik terbaik (best practice) pengelolaan taman nasional dengan tetap mengedepankan konservasi, keselamatan, dan manfaat ekonomi lokal.

“Prinsip itu yang terus kita upgrade agar Rinjani benar-benar menjadi destinasi pendakian kelas dunia,” pungkasnya.(bul)

Jembatan Vital Penghubung Dua Kecamatan di Lotim Putus Diterjang Air

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Kepala Pelaksana BPBD Lotim, Lalu Mulyadi mengecek Jembatan amblas desa Jurit Baru Keamatan Pringgasela dan Lendang Nangka Kecamatan Masbagik, Minggu (11/1/2026). (suarantb.com/ist)

Selong (ekbisntb.com) – Jembatan penghubung Desa Jurit Baru, Kecamatan Pringgasela dengan Lendang Nangka Utara (Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mengalami ambles dan putus pada malam Minggu (11/1/2025) sekitar pukul 21.00 Wita. Kejadian ini mengakibatkan terputusnya akses transportasi utama antara dua kecamatan tersebut.

Berdasarkan penjelasan Kepala Desa Jurit Baru, Athar Junaidi, jembatan yang telah berdiri sejak tahun 1990-an itu ambles setelah diterjang derasnya aliran air. “Jembatan itu ambles karena termakan usia,” ujarnya.

Jembatan ini merupakan satu-satunya akses bagi empat dusun, yaitu Dusun Sukatani dan Gawah Malang di Desa Jurit Baru, serta Dusun Mekarsari dan Benteng Selatan di Desa Lendang Nangka Utara. Athar menekankan pentingnya akses ini, terutama untuk anak-anak sekolah yang melintas setiap hari.

Kepala Pelaksana BPBD Lotim, Lalu Mulyadi, yang mengecek langsung lokasi, menyebutkan hujan deras pada Sabtu, 11 Januari 2026 menyebabkan aliran air menghantam bagian bawah jembatan hingga terputus. “Ini terkikis sama air, terjadi gerusan di bawah fondasi. Sungainya terlalu sempit sehingga normalisasi diperlukan,” jelasnya.

Menanggapi keadaan darurat ini, BPBD mengambil langkah cepat. “Besok (hari ini, red.) kita akan bantu bangunkan jembatan darurat pakai bambu dulu,” tegas Lalu Mulyadi.

Pembangunan darurat ini akan dilakukan secara gotong royong bersama masyarakat dari kedua kecamatan agar akses tidak terisolasi terlalu lama, khususnya untuk sepeda motor dan kebutuhan mendesak.

Untuk pemulihan permanen, BPBD telah melakukan asesmen. Jembatan dengan panjang sekitar 9 meter dan kedalaman 4 meter ini direncanakan akan dibangun kembali pada tahun ini. “Kita akan upayakan pembangunan secara permanen. Ini sangat vital dan strategis untuk pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan,” tambahnya.

Opsi penggunaan jembatan besi (Bailey) juga dipertimbangkan, namun memerlukan koordinasi lebih lanjut dengan pimpinan daerah. Langkah prioritas saat ini adalah memulihkan transportasi secepat mungkin dengan jembatan darurat, sambil menyusun rencana pembangunan jembatan baru yang lebih kuat. (rus)

Tahun 2025, Dua BUMD Sumbangkan Deviden

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Ivan Indrajaya. (Suara NTB/ils) 

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Pemkab Sumbawa menyebutkan dari empat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dibentuk pemerintah hanya dua saja yang mampu memberikan deviden selama tahun 2025. Dua perusahaan plat merah lainnya,belum menghasilkan keuntungan.

“Jadi, saat ini kita punya empat BUMD hanya Bank NTB dan BPR saja yang memberikan deviden dua lainnya masih belum dan kami tetap akan melakukan evaluasi lebih lanjut,” kata Kabag Ekonomi dan Sumber Daya Alam Setda Sumbawa, Ivan Indrajaya, kepada Suara NTB, kemarin.

Dua BUMD yang masih belum berkontribusi ke daerah yakni, Perusahaan Umum Air Minum (PDAM) dan Persorada Sabalong. Khusus untuk PDAM masih ada kelonggaran yakni tidak dibebankan untuk memberikan deviden selama cakupan layanan belum 80 persen.

“Kalau PDAM, kita belum bisa mengatakan sehat atau sakit. Artinya mereka di tengah-tengah dan itu juga merupakan hasil penilaian dari Provinsi termasuk juga BPKP karena sifatnya pelayanan dasar,” ucapnya.

Meski demikian, hasil penilaian dari pemerintah justru menyatakan bahwa PDAM memiliki peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Seperti di sistem manajemen dan upaya mereka untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Sumbawa.

“Jadi, cakupan pelayanan PDAM ini sudah menjadi persoalan turun temurun. Sehingga management yang ada saat ini harus menanggung persoalan yang muncul tahun-tahun sebelumnya,” ujarnya.

Ia menambahkan salah satu akar persoalan PDAM yakni, pengambil keputusan yang terdahulu tidak melakukan analisis terlebih dahulu. Baik itu studi kelayakan maupun ketersediaan air baku yang akan dikelola.

Persorada Sabalong Jadi Atensi pemerintah

BUMD lainnya yang menjadi atensi khusus pemerintah saat ini yakni keberadaan Perseroda Sabolang. Hal tersebut dilakukan karena Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meminta agar pemerintah segera mengambil sikap.

“Jadi, BPK sudah meminta pemerintah untuk memberikan atensi khusus, apakah mau tetap jalan atau tidak karena beberapa tahun belakangan keberadaan Persorada ini hampir tidak ada aktivitas,” ujarnya.

Apabila Persorada ini harus berjalan, maka pemerintah harus memberikan suntikan dana. Akan tetapi sebaliknya, apabila tidak diberikan suntikan modal sebaiknya ditutup. Terkait kondisi tersebut pemerintah sampai dengan saat ini belum mengambil sikap apakah akan dihentikan atau tetap berjalan.

“Kami masih pertimbangkan untuk Persorada ini akan dilanjutkan atau tidak, karena hasil audit ada hutang yang harus ditanggung senilai Rp1 miliar,” jelasnya.

Pemerintah pun masih mempertimbangkan, untuk sementara ini keberadaan apakah Persorada ini akan “dibekukan” terlebih dahulu atau merombak struktur organisasinya. Meskipun hasil arahan dari BPK supaya Persorada ini dihentikan sementara waktu

“Kami masih belum membuat simpulan karena butuh analisa lebih lanjut meskipun penghentian itu perlu dilakukan supaya terlepas dari historis masa lalu,” tambahnya. (ils) 

TNI Kawal Ketat Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Loteng

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Anggota TNI turun langsung mengawal dan mengawasi distribusi pupuk bersubsidi di Loteng. (suarantb.com/ist)

Praya (ekbisntb.com) – Jajaran Kodim 1620/Lombok Tengah (Loteng) menegaskan komitmenya untuk terus mengawal program ketahanan pangan supaya bisa sukses di daerah ini. Salah satu bentuk komitmen yakni dengan melakukan pengawalan dan pengawasan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi di daerah ini. Pengawal dilakukan untuk memastikan pupuk tersalurkan secara benar sesuai aturan yang ada.

Seperti yang dilakukan Babinsa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Sertu Heri Karyawan, Sabtu (10/1/2026). Ia turun langsung melakukan pengawasan melekat terhadap penyaluran pupuk bersubsidi bagi kelompok tani (poktan) desa setempat. Pengawasan dilakukan hingga ke gudang pengecer untuk memastikan pupuk sudah diterima secara tepat, baik jumlah maupun jenisnya.

“Indikator keberhasilan dalam pengawasan ini meliputi, akurasi data penyaluran sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan untuk poktan. Ada transparansi proses pembagian yang dilakukan secara terbuka di hadapan pengurus kelompok serta keadilan menjamin tidak ada tebang pilih dalam distribusi pupuk,” sebut Heri.

Menurutnya, pupuk adalah urat nadi petani, sehingga proses distribusinya harus dikawal agar benar-benar sampai ke tangan yang berhak. Sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelompok tani secara merata.

Ia menegaskan, pengawasan dan pengawalan yang dilakukannya bukan sekadar tugas rutin saja. Namun sebuah upaya strategis berkelanjutan untuk mencegah terjadinya penyimpangan distribusi pupuk di tingkat bawah. “Sebagai ujung tombak TNI di tingkat desa, Babinsa memiliki peran vital dalam mendukung program pemerintah terkait ketahanan pangan nasional ini,” ujarnya.

Ketersediaan pupuk memainkan peran penting untuk memastikan petani bisa memperoleh pupuk tepat waktu dan tepat jumlah. Dengan begitu produktivitas hasil pertanian para petani di daerah ini bisa meningkat secara signifikan.
“Pengawasan yang intensif ini diharapkan mampu meminimalisir kendala di lapangan terkait penyaluran pupuk subsidi. Sehingga proses tanam para petani tidak terhambat,” imbuhnya. (kir)

1...352353354...1,088Halaman 353 dari 1,088