Tuesday, April 7, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 272

REI NTB Salurkan 10 Hewan Kurban pada Momentum Lebaran Idul Adha 1446 H/2025

0
Penyerahan hewan kurban oleh Ketua REI NTB, Hery Athmaja (paling kanan) kepada MIM Foundation(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali menunjukkan kepedulian sosialnya dengan menyiapkan 10 ekor hewan kurban untuk perayaan Idul Adha 1446 Hijriyah yang jatuh pada Jumat, 6 Juni 2025. Penyaluran daging kurban ini akan bekerja sama dengan Yayasan Metro Insan Mulia (MIM Foundation).

Kesepuluh hewan kurban tersebut diantaranya sapi limosin berbobot ratusan kilogram, yang seluruhnya merupakan patungan dari para pengembangan perumahan yang menjadi anggota REI NTB.

Penyerahan hewan kurban ini dilakukan secara simbolis oleh Ketua DPD REI NTB, Hery Atmaja, kepada Ketua MIM Foundation, Romi Saefudin, Kamis, 5 Juni 2025.

Hery menyampaikan terima kasih kepada MIM Foundation atas kerja sama dalam pengelolaan dan penyaluran daging kurban ini.

“Kami dari REI menyampaikan terima kasih kepada MIM yang sudah mau bekerja sama untuk menyalurkan daging kurban ini. Semoga tahun depan semakin banyak yang kami bisa kurban,” ujar Hery.

Hery juga mengapresiasi antusiasme anggota REI NTB yang turut berpartisipasi dalam program kurban tahun ini.

“Kami apresiasi juga anggota REI yang bergabung melalui program berkurban ini, kami yakin tahun depan, semangat mereka akan lebih tinggi untuk berkurban,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua MIM Foundation, M. Romi Saefudin, menyatakan apresiasinya atas kepercayaan yang diberikan REI NTB kepada yayasannya sebagai penanggung jawab penyembelihan dan penyaluran hewan kurban tahun ini. Ia memastikan bahwa amanah ini akan dilaksanakan dengan baik, dengan penyaluran daging kurban yang tepat sasaran.

“Kita sudah punya sasaran yang jelas, seperti pesantren dan masyarakat secara langsung. Kami juga melakukan koordinasi dengan dinas sosial seperti di Lombok Barat terkait sasaran ini,” jelas Romi. Nantinya, MIM Foundation bersama Dinas Sosial Lombok Barat dan tim yang telah dibentuk akan menyalurkan daging kurban kepada masyarakat yang berhak menerimanya.(bul)

Segera Dibayar, Pemprov NTB Alokasikan Anggaran Rp92 Miliar untuk Gaji 13

0
H. Nursalim (ekbisntb.com/dok)

Lombok (ekbisntb.com) – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi NTB dalam waktu dekat akan membayar gaji 13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) lingkup Pemprov NTB. Total jumlah gaji 13 yang akan dibayar pada bulan Juni ini sebesar Rp92 miliar.

Demikian disampaikan Kepala BPKAD Provinsi NTB Dr. H. Nursalim, S.Sos., M.M., saat dihubungi di Pendopo Gubernur NTB, Selasa 3 Juni 2025.

Menurutnya, pembayaran gaji 13 dilakukan setelah pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) 13 dilakukan. Adapun alokasi pembayaran TPP 13 lingkup Pemprov NTB sebesar Rp25 miliar di luar gaji bulanan yang diterima ASN.

‘’Total semua PNS di lingkup Pemprov NTB akan dibayarkan gaji 13-nya sebesar Rp92 miliar. Pembayaran dilakukan setelah TPP bulan Mei 2025. Untuk PNS kurang lebih Rp64,32 miliar. PPPK kurang lebih Rp27,55 miliar,’’ tambahnya.

Mantan Kepala Biro Organisasi Setda NTB ini menegaskan, jika adanya kebijakan pemerintah mengenai pembayaran gaji ke-13 membantu para PNS dan PPPK memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak yang masuk sekolah pada tahun ajaran baru. Gaji ke-13 yang akan diberikan sama jumlahnya dengan gaji bulanan.

Pihaknya mengharapkan dengan dibayarkan gaji 13 ini, belanja pegawai bisa didongkrak dan mendorong pertumbuhan ekonomi. BPKAD menjanjikan dalam waktu dekat ini, pembayaran akan dilakukan. ‘’Ini sedang berproses dan tadi sudah tanda tangan,’’ ujarnya.

Sementara berdasarkan data Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, jumlah pegawai lingkup Pemprov NTB sebanyak 30.697 orang. Jumlah ini terdiri dari 12.108 PNS dan 6.795 PPPK. Selain itu, ada 112 orang lulus seleksi CPNS 2024 dan sudah menerima Surat Keputusan (SK) dari Gubernur NTB, Senin, 26 Mei 2025 lalu. (ham)

OJK terima 4.344 Pengaduan Soal Pinjaman Online Ilegal per 23 Mei 2025

0
Konferensi Pers Pengaduan Soal Pinjaman Online Ilegal(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK), Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hasan Fawzi menyatakan bahwa terdapat 4.344 pengaduan terkait pinjaman online (pinjol) ilegal hingga 23 Mei 2025.

Secara total, ia menuturkan bahwa pihaknya telah menerima 5.287 pengaduan terkait entitas ilegal sejak 1 Januari sampai dengan 23 Mei 2025.

“Dari total tersebut, sejumlah 4.344 pengaduan adalah terkait pinjaman online ilegal dan 943 pengaduan terkait investasi ilegal,” kata Hasan Fawzi di Jakarta, Senin 2 Juni 2025.

Sementara secara keseluruhan, ia mengatakan bahwa OJK menerima 170.768 permintaan layanan melalui Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK) sejak 1 Januari hingga 23 Mei 2025, termasuk 15.278 pengaduan.

Dari laporan tersebut, ia menyampaikan bahwa Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) menemukan dan menghentikan 1.123 entitas pinjaman online ilegal serta 209 penawaran investasi ilegal di sejumlah situs dan aplikasi.

“Satgas PASTI dalam hal ini juga menemukan dan telah mengajukan pemblokiran terhadap 2.422 nomor kontak (milik penagih atau debt collector pinjaman online ilegal) kepada Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Kemenkomdigi),” ujar Hasan.

Sedangkan terkait penanganan penipuan transaksi keuangan, ia mengungkapkan bahwa Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) atau Pusat Penanganan Penipuan Transaksi Keuangan telah menerima 128.281 laporan sejak diluncurkan pada November 2024 hingga 23 Mei 2025.

Selain itu, jumlah rekening yang dilaporkan sebanyak 208.333 rekening dan jumlah rekening yang telah diblokir tercatat sebanyak 47.891 rekening.

“Sejauh ini, total kerugian dana yang telah dilaporkan tercatat sebesar Rp2,6 triliun. Adapun total dana korban yang sudah berhasil diblokir adalah sebesar Rp163 miliar,” ucapnya.

Tidak hanya itu, dalam rangka penegakan ketentuan pelindungan konsumen, ia menuturkan bahwa pihaknya juga telah memberikan perintah dan/atau sanksi administratif berupa 63 peringatan tertulis kepada 56 pelaku usaha jasa keuangan sejak 1 Januari hingga 23 Mei 2025.

OJK juga menjatuhkan 23 sanksi denda kepada 22 pelaku usaha jasa keuangan selama periode tersebut.

“Sementara dari sisi penegakan ketentuan market conduct, OJK telah mengenakan dua sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan dua sanksi administratif berupa denda atas pelanggaran ketentuan pelindungan konsumen dalam penyediaan informasi di dalam iklan,” tutur Hasan. (ant)

Emas Antam Hari Ini Meroket Rp35.000 Tembus ke Rp1,940 Juta Per gram

0
Emas Antam (ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia, Selasa 3 Juni 2025 naik drastis Rp35.000 dari semula Rp1.905.000 menjadi Rp1.940.000 per gram.

Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan turut meroket ke angka Rp1.784.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback. Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Selasa:

– Harga emas 0,5 gram: Rp1.020.000.

– ⁠Harga emas 1 gram: Rp1.940.000.

– ⁠Harga emas 2 gram: Rp3.820.000.

– ⁠Harga emas 3 gram: Rp5.705.000.

– ⁠Harga emas 5 gram: Rp9.475.000.

– ⁠Harga emas 10 gram: Rp18.895.000.

– ⁠Harga emas 25 gram: Rp47.112.000.

– ⁠Harga emas 50 gram: Rp94.145.000

– ⁠Harga emas 100 gram: Rp188.212.000.

– ⁠Harga emas 250 gram: Rp470.265.000.

– ⁠Harga emas 500 gram: Rp940.320.000.

– ⁠Harga emas 1.000 gram: Rp1.880.600.000.

Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22. (ant)

Luhut: AI Jadi Peluang untuk Tingkatkan Layanan Publik

0
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan publik hingga pemberdayaan UMKM.

“Ada dialektika yang muncul terkait perkembangan AI saat ini. Sebagian mungkin menganggapnya sebagai ancaman. Namun, saya melihat AI sejatinya merupakan peluang besar untuk meningkatkan pelayanan publik, mempercepat transformasi industri, hingga pemberdayaan UMKM di Indonesia,” kata Luhut, dikutip dari Instagram @luhut.pandjaitan di Jakarta, Selasa.

Menurut Luhut, Indonesia perlu memperkuat kapasitas nasional di bidang AI dengan mengembangkan solusi yang sesuai dengan karakter dan kebutuhan lokal, seperti AI Center IT Del yang dibangun di tepian Danau Toba.

Pusat riset yang bekerja sama dengan mitra global NVIDIA itu menjadi salah satu lembaga pendidikan AI terbesar di Indonesia.

“Anak-anak muda di sana tengah mengembangkan model matematika GASING, AI untuk pariwisata, layanan publik, hingga riset genetika herbal nusantara,” tutur Luhut.

Lebih lanjut, ia menyoroti jumlah penduduk usia produktif Indonesia yang mencapai 190 juta jiwa. Potensi sebesar ini, kata dia, tidak boleh hanya menjadi penonton dalam revolusi teknologi global.

“Kita butuh Peta Jalan AI Nasional yang menyentuh pendidikan, kesehatan, pertanian, dan layanan publik, dengan investasi serius dalam riset, talenta, dan infrastruktur digital,” katanya.

Akan tetapi, visi besar tersebut bisa menjadi kenyataan bila ada kolaborasi yang terintegrasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat.

“Hanya dengan sinergi, kita bisa memastikan Indonesia menjadi penentu arah, bukan sekadar pengikut dalam era baru peradaban teknologi,” ujar dia lagi.

Pernyataan itu ia sampaikan saat menghadiri kegiatan peluncuran Sahabat-AI oleh PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk dan Indosat Ooredoo Hutchison.

Sahabat-AI merupakan koleksi Large Language Models (LLMs) open-source yang dirancang khusus untuk Bahasa Indonesia dan bahasa daerah dengan model berkapasitas 70 miliar parameter yang dilengkapi dengan layanan chat multibahasa.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid yang turut hadir dalam acara menyatakan bahwa pemerintah saat ini sedang melakukan kajian serta diskusi bersama pihak-pihak terkait untuk menyusun peta jalan penggunaan Artificial Intelligence (AI) di Indonesia.

“Targetnya Juni ya (peta jalannya selesai), insya Allah kita sudah memiliki peta jalan nasional untuk AI. Data ini juga menunjukkan pentingnya langkah ini, karena baru empat persen organisasi dan pemerintah secara global yang betul-betul telah menyusun peta risiko AI,” ujar Meutya. (ant)

Menteri P2MI: Bekerja Ke Luar Negeri Solusi Atasi Keterbatasan Lowongan

0
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding(ekbisntb.com/ant)

Padang (ekbisntb.com) – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding mengatakan kebijakan pengiriman tenaga kerja keluar negeri merupakan sebuah solusi untuk mengatasi keterbatasan lowongan kerja di dalam negeri.

“Untuk menyerap tenaga kerja, kalau mau jujur dalam negeri ini agak sulit. Solusinya apa? Solusinya keluar negeri,” kata Menteri P2MI Abdul Kadir Karding di Kota Padang, Sumatera Barat, Selasa.

Abdul Karding mengatakan sulitnya penyerapan tenaga kerja di dalam negeri disebabkan sejumlah hal termasuk banyaknya pemutusan hubungan kerja, investasi-investasi yang bukan padat karya serta bonus demografi.

Terkait peluang bekerja di luar negeri, ia menyampaikan saat ini Kementerian P2MI menjalin kerja sama dengan pihak luar negeri untuk menerapkan kebijakan pemutihan terhadap para pekerja migran nonprosedural agar dapat terdata secara resmi.

Kemudian di bidang pengawasan dan penindakan pihaknya juga melakukan penegakan hukum terhadap calo atau makelar serta perusahaan yang nakal mengirim tenaga kerja secara ilegal.

“Ini akan kami bekukan dan diberi sanksi,” tegasnya.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mendorong generasi muda di Ranah Minang untuk berani merantau, dan bekerja keluar negeri.

Apalagi hal ini selaras dengan tradisi etnis Minangkabau yang terkenal dengan “marantau” atau merantau.

“Merantau ini bagian dari tradisi orang Minangkabau. Dengan merantau, mereka akan mendapatkan informasi yang banyak di luar sana,” ujar eks Wali Kota Padang itu.

Mahyeldi mengatakan meskipun tradisi merantau sudah menjadi bagian dari identitas masyarakat Minangkabau, namun Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tetap menaruh perhatian khusus, terutama bagaimana mencegah terjadinya Pekerja Migran Indonesia (PMI) nonprosedural.

Sebab, meskipun pilihan bekerja di luar negeri bisa mendongkrak taraf hidup seseorang, namun terdapat beberapa tantangan termasuk bahaya yang selalu mengintai.

Untuk mengatasi praktik ilegal, pemerintah setempat membentuk Satuan Tugas Pekerja Migran Indonesia yang melibatkan banyak lembaga.

“Isu pekerja migran ini merupakan isu yang krusial dan menjadi perhatian serius kami di Sumatera Barat,” tegas Mahyeldi.

Terakhir, ia berpesan setiap individu yang pergi merantau atau bekerja keluar negeri diharapkan tetap berkontribusi terhadap pembangunan di Provinsi Sumatera Barat. (ant)

Bank NTB Syariah Lakukan Penanaman Pohon dan Launching Produk Proklim Mart di Kampung Iklim Joben Lestari

0
Launching Produk Proklim Mart di Kampung Iklim Joben Lestari(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Dalam upaya mendukung pelestarian lingkungan dan penguatan ekonomi masyarakat, Bank NTB Syariah kembali menunjukkan komitmennya terhadap pembangunan berkelanjutan melalui kegiatan penanaman pohon serta peluncuran produk Proklim Mart di lokasi wisata Otak kokok Dusun Joben, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur.

Kegiatan ini merupakan bagian dari sinergi antara Bank NTB Syariah bersama Masyarakat Kampung Iklim Joben Lestari, TNGR, Pemerintah Provinsi NTB serta Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Melalui program ini, Bank NTB Syariah tidak hanya berfokus pada sektor keuangan syariah, tetapi juga berperan aktif dalam penguatan ekonomi hijau dan pemberdayaan masyarakat desa.

Branch Manager Bank NTB Syariah KC Masbagik, Gery Surya Negara mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk nyata dari semangat Bank NTB Syariah untuk menjadi bank yang tidak hanya berbicara tentang pelayanan terhadap nasabah, tetapi juga ramah lingkungan dan berpihak pada masyarakat sesuai dengan tagline yang diusung yakni “Green Movement”.

“Kami percaya bahwa pembangunan ekonomi harus berjalan beriringan dengan pelestarian lingkungan,” ujarnya.

Sebanyak 1.500 bibit ditanam diantaranya Kaliasem 400 bibit, Kelokos 650 bibit, Lemuru 250 bibit, Kepundung 150 bibit, dan Bunut Nangke 50 bibit, dengan luas areal 2,5 ha di sekitar kawasan wisata alam Otak kokok Dusun Joben.

Kegiatan penghijauan ini merupakan lanjutan dari program tahun sebelumnya, di mana sebanyak 1.024 bibit telah ditanam di Dusun Joben sebagai bagian dari upaya pelestarian lingkungan, penguatan fungsi ekowisata dan menjaga keberlangsungan sumber mata air di kawasan tersebut. Selain itu, peluncuran produk-produk Proklim Mart juga menjadi langkah strategis dalam mendorong ekonomi masyarakat berbasis produk ramah lingkungan dan hasil karya lokal.

Kampung Iklim Joben Lestari sendiri telah ditetapkan sebagai salah satu lokasi Program Kampung Iklim (Proklim) oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, berkat konsistensinya dalam menjaga keseimbangan ekosistem serta keberhasilan komunitas lokal dalam pengelolaan lingkungan secara partisipatif.

Dengan hadirnya Proklim Mart, diharapkan hasil bumi, kerajinan, dan produk olahan masyarakat dapat dipasarkan lebih luas, memperkuat ekonomi lokal sekaligus menjadi contoh konkret praktik ekonomi sirkular di NTB.

Acara ini turut dihadiri oleh Plt. Kadis LHK Provinsi NTB, Sekretarias Daerah Kabupaten Lombok Timur, Camat Montong Gading, Kades Pesanggrahan, Danposramil Montong Gading, Kapolsek Montong Gading, Branch Manager Bank NTB Syariah KC Masbagik, Konsepsi, tokoh masyarakat, serta generasi muda yang terlibat dalam pelestarian lingkungan, menandakan semangat kolaboratif lintas sektor dalam mewujudkan NTB yang hijau, mandiri, dan berkelanjutan.

Tentang Bank NTB Syariah

Bank NTB Syariah merupakan lembaga keuangan daerah yang telah bertransformasi penuh menjadi bank syariah sejak tahun 2018. Dengan visi Menjadi Bank Umum Syariah yang Amanah, Terkemuka, dan Pilihan Masyarakat, Bank NTB Syariah terus berinovasi dalam memberikan layanan keuangan yang inklusif dan berkelanjutan.(bul)

Diskusi HKTI NTB: Dari Rumput Laut hingga Lobster, Agromaritim NTB Siap Jadi Kekuatan Ekonomi Baru

0
Ketua HKTI NTB, H. Willgo Zainar, Wamen KKP Laksamana Madya TNI (Purn) Dr. Didit Herdiawan M.PA., MBA dan Gubernur Provinsi NTB, Dr. Lalu Muhamad Iqbal, M.Si dan para pakar HKTI membahas upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di kawasan pesisir melalui konsep blue economy.(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) NTB menggelar diskusi khusus terkait potensi kelautan dan perikanan di Provinsi NTB.

Diskusi digelar di Hotel Prime Park, Senin, 2 Juni 2025. Menghadirkan Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana Madya TNI (Purn) Dr. Didit Herdiawan M.PA., MBA dan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Dr. Lalu Muhamad Iqbal, M.Si dengan mengusung tema “Penguatan Sektor Agromaritim Untuk Ketahanan Pangan”.

Diksusi ini mengurucut pada upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di kawasan pesisir, dan optimalisasi sektor kelautan dan perikanan yang menjadi kekayaan melimpah Nusa Tenggara Barat.

Ketua DPD HKTI NTB H Willgo Zainar, SE., MBA., menegaskan bahwa NTB yang merupakan propinsi kepulauan memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah yang dapat digunakan sebagai modal utama untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim, memberantas stunting, mendukung kedaulatan pangan hingga memperkuat daya saing bangsa di masa mendatang.

“Jika kita berhasil mengoptimalkan pengelolaan blue economy, baik perikanan budidaya maupun tangkap, pengembangan aneka komoditas unggulan NTB seperti rumput laut, udang vanami, kepiting, lobster dan aneka jenis ikan dan kerang-kerangan maka akan tersedia sumber pangan bergizi tinggi yang berkelanjutan, sumber pendapatan yang berkesinambungan, yang bahkan dapat menjadi keunggulan untuk memperkuat daya saing bangsa,” tandas Wilgo.

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka digagaslah pelaksanaan diskusi mendalam dengan menghadirkan para pakar blue economy, dan penentu kebijakan ditingkat pusat dan daerah.

Ketua Dewan Pakar HKTI NTB, Prof. Muhamad Ali, Ph.D menyampaikan kesiapan Universitas Mataram untuk menjadi pusat inovasi sekaligus motor transformasi pengembanagn blue economy agar dapat lebih optimal memberikan dampak untuk kesejahteraan masyarakat. Penyampaian potensi blue economy oleh Wakil Ketua Dewan Pakar HKTI, Prof. Dr. Ir. Sitti Hilyana, M.Si mengungkap besarnya potensi pengembangan agromaritim NTB yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian daerah maupun nasional.

Ditambah oleh para pakar yang lain, Prof. Dr. Ir. Junaidi, M.Si yang mengupas potensi pengembangan budidaya lobster serta Dr. Ir. Sadikin Amir, M.Si yang menekankan pentingnya pemanfaatan pelabuhan yang dimiliki NTB untuk memfasilitasi komersialisasi aneka produk bahari.

Pakar lainnya dari Kesehatan yang sekaligus Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Mataram Dr. dr. Arfi Syamsun menjelaskan bahwa masalah kepulauan telah dijadikan scientific vision beberapa program studi di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Mataram dalam rangka mendukung aneka program prioritas pemerintah Propinsi NTB maupun nasional.

Pemikiran kontribusi ekonomi dari agromaritim terhadap perekonomian daerah dipaparkan oleh anggota Dewan Pakar yang sekaligus Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram Dr. Ihsan Rois, M.Si.

Menanggapi gambaran besar yang disampaikan para Dewan Pakar HKTI NTB, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan menyampaikan 5 kebijakan terbaru pemerintah di bidang blue economy baik menyangkut perluasan konservasi, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan perikanan budaya laut, pesisir, dan darat, pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta pengendalian sampah plastik di laut.

Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih maupun pendirian Kampung Nelayan Merah Putih merupakan ide brilian Presiden Prabowo untuk meng”encourage” pengembangan perekonomian masyarakat termasuk yang berbasis blue economy. Wamen KKP meminta Universitas Mataram untuk meningkatkan kapasitas penyuluh maupun pelatihan untuk manajemen Koperasi Merah Putih agar dapat berperan bagi masyarakat sesuai harapan.

“Kita di sini melaksanakan percepatan pembentukan Kopdeskel untuk pengentasan kemiskinan, mempercepat jalur diskusi. Menyiapkan unit-unit usaha masyarakat desa. Meningkatkan perekononomian masyarakat desa. Semua akan dipercepat. Kita siapkan program untuk NTB kedepan,” tandasnya.

Bicara kelautan hari ini, menurut gubernur, NTB masih terfokus pada rumput laut dan udang vaname, sisanya masih banyak lagi yang belum digarap.

Diantaranya potensi ikan napoleon, ikan kerapu, nila, yang belum dibudidayakan, lobster juga budidayanya masih skala uji coba. Semua ini menurutnya butuh ekosistem.

“Kita harus menciptakan ekosistemnya. Dan insya Allah akan kita maksimalkan,” katanya.

Gubernur menjelaskan 3 program prioritas NTB saat ini, diantaranya pemberantasan kemiskinan ekstrim, ketahanan pangan, dan destinasi wisata kelas dunia. Ketiganya ini terkait dengan kelautan dan masyarakat pesisir.

Untuk menyelesaikan menyelesaikan ketiganya, bisa dilakukan dengan mengoptimalkan potensi agromaritim secara bersamaan dalam satu program.
“Lebih dari 50 persen kemiskinan ekstrem itu ada di pesisir. Mulai dari Ampenan, Sekotong, Awang, sampai Sape, ini yang akan kita dorong dilakukan keroyokan programnya,” demikian gubernur.(bul)

Gubernur Terima Tujuh Nama Calon Direksi Bank NTB Syariah, Calon Dirut Masih Lowong

0
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal(ekbisntb.com/era)

Lombok (ekbisntb.com) – Proses seleksi terbuka calon Direksi PT Bank NTB Syariah telah memasuki babak krusial dengan diserahkannya tujuh nama kandidat terpilih kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal, selaku Pemegang Saham Pengendali (PSP). Ketujuh nama ini merupakan hasil penyaringan ketat dari hampir 100 bankir pendaftar yang berpartisipasi dalam proses seleksi.

Panitia Seleksi Calon Pengurus PT Bank NTB Syariah, bekerja sama dengan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), telah melaksanakan rangkaian tahapan seleksi secara menyeluruh. Proses ini meliputi asesmen kompetensi, penelusuran rekam jejak, serta wawancara mendalam untuk memastikan kualitas, integritas, dan kapasitas kepemimpinan dari setiap kandidat.

Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal, di Mataram, Senin malam, 2 Juni 2025 mengungkapkan rasa bangganya terhadap antusiasme dan kualitas para pendaftar.

“Saya sudah menerima rekomendasi dari LPPI yang disetorkan oleh Panitia Seleksi 7 nama calon direksi Bank NTB Syariah yang masuk kategori disarankan dan dipertimbangkan. Dari hampir 100 yang mendaftar, ternyata terseleksi hanya 7 orang,” ujarnya.

Dr. Iqbal menambahkan bahwa kualitas para pendaftar menunjukkan tingginya kepercayaan terhadap Bank NTB Syariah.

“Jujur saja saya bangga sekali jadi PSP bank syariah karena kita lihat profil orang-orang yang mendaftar luar biasa, banyak sekali dan semua berkualitas. Itu menandakan bank kita sangat dipercaya. Dan kita bank daerah pertama yang melakukan seleksi terbuka melalui pansel untuk direksi dan komisaris. Saya kaget, yang daftar otak-otak bankir terbaik yang ada di bank-bank besar syariah nasional,” jelasnya.

Selanjutnya, Gubernur telah meminta Bank NTB Syariah untuk segera mengajukan ketujuh nama ini ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menjalani proses fit and proper test. Meskipun ada tujuh nama yang lolos, hanya empat posisi direksi yang akan diisi terlebih dahulu. Posisi Direktur Utama masih akan melalui proses seleksi terpisah karena tidak ada calon yang direkomendasikan dari seleksi awal ini.

“Sambil kita cari lagi untuk calon Direktur Utama,” terang Dr. Iqbal.

Diharapkan berharap dalam waktu dekat, sosok Direktur Utama yang terbaik dapat ditemukan.

“Sambil jalan semoga beberapa hari ke depan kita dapatkan figur. Kita mau dapatkan orang-orang terbaik,” pungkasnya.

Berikut adalah rincian tujuh calon direksi yang telah diserahkan kepada Gubernur NTB:

1. Calon Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko

• Ferry Ardiansyah: Seorang profesional perbankan dengan spesialisasi di bidang manajemen risiko dan perencanaan strategis. Saat ini menjabat sebagai SEVP Group Manajemen Risiko di PT Bank DKI (2023–sekarang). Sebelumnya berkarier di PT Bank Syariah Indonesia dan PT Bank BRI Syariah.

• Ajar Susanto Broto: Memiliki pengalaman luas di bidang pengelolaan risiko, kepatuhan, dan perencanaan strategis. Pernah menjabat sebagai Anggota Badan Pelaksana Bidang SDM dan Perencanaan di Badan Pengelola Keuangan Haji (2020–2022) serta Kepala Divisi di PT Bank BRI Syariah dan PT Bank Bukopin Tbk.

2. Calon Direktur Dana dan Jasa

• Adhi Susantio: Saat ini menjabat sebagai General Manager Divisi Treasury di PT Bank NTB Syariah (2022–sekarang). Kariernya di Bank NTB Syariah mencakup berbagai posisi strategis dan sebelumnya juga berpengalaman di BNI.

• Wachjono: Berpengalaman lebih dari dua dekade di industri perbankan. Saat ini menjabat sebagai Regional CEO di PT Bank Syariah Indonesia (2021–sekarang) setelah sebelumnya memimpin berbagai wilayah sebagai Area Manager di institusi yang sama dan Permata Bank.

3. Calon Direktur Pembiayaan

• Agus Suhendro: Saat ini menjabat sebagai Direktur di PT Bank KB Bukopin Syariah (2022–sekarang). Pengalamannya meliputi posisi Group Head di Bank Syariah Indonesia dan BRI Syariah, serta Pemimpin Cabang di Bank BRI.

• Suryo Kuncoro: Aktif sebagai Profesional Investor dan Trainer (2025–sekarang), serta menjabat sebagai Ketua Asbisindo Institute (2024–2025). Beliau pernah menjabat sebagai SVP Project Head Corporate Transformation Office (CTO) di Bank Syariah Indonesia (2023–2024), serta berkarier di Bank Mandiri dan Bank Bumi Daya.

4. Calon Direktur Keuangan dan Operasional

• Joni Haryanto: Saat ini menjabat sebagai Senior Vice President di bawah Direktorat Retail Banking Bank Syariah Indonesia (2023–sekarang). Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Senior Vice President di Indonesia Eximbank/LPEI (2021–2022) dan pernah menjadi Managing Director Operations and Network di Bank Pembangunan Daerah Bengkulu.(bul)

Pemkot Kembali Adakan Pasar Rakyat Jelang Iduladha

0
Lalu Martawang dan Sri Wahyunida (ekbisntb.com/hir)

Lombok (ekbisntb.com) – Menjelang Hari Raya Iduladha 1446 Hijriah, Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram kembali menggelar pasar rakyat di setiap kecamatan yang ada di Kota Mataram. Langkah ini dilakukan untuk memastikan harga kebutuhan pokok tetap stabil dan terjangkau bagi masyarakat.

Asisten I Setda Kota Mataram yang juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram, Lalu Martawang, menyampaikan bahwa penyelenggaraan pasar rakyat ini akan tersebar di seluruh wilayah kecamatan. Ia berharap, kehadiran pasar rakyat dapat menjaga ketersediaan dan keterjangkauan kebutuhan pokok di tengah masyarakat.

“Kita harapkan masyarakat bisa menjangkau dan mengakses seluruh pasar rakyat yang kita agendakan. Tujuannya untuk menjaga harga tetap pada batas kewajaran, tidak terjadi kenaikan yang ugal-ugalan atau kelangkaan barang,” katanya, Senin 2 Juni 2025.

Kepala Bidang Barang Pokok dan Penting (Bapokting) Dinas Perdagangan Kota Mataram, Sri Wahyunida, menambahkan bahwa seperti tahun-tahun sebelumnya, pasar rakyat kali ini menggandeng sekitar 30 hingga 40 distributor serta pelaku UMKM. Kegiatan ini bertujuan untuk mengantisipasi lonjakan permintaan masyarakat yang biasanya meningkat menjelang hari raya.

“Biasanya kebutuhan masyarakat meningkat jelang hari raya. Ini yang kita antisipasi, supaya jangan sampai permintaan tinggi tapi stok kurang, nanti harga juga naik,” ungkap Sri Wahyunida.

Ia menjelaskan, sejumlah kebutuhan pokok seperti beras, telur, minyak goreng, daging ayam beku, bawang merah, bawang putih, dan cabai telah dikoordinasikan dengan berbagai pihak, seperti Bulog, Bank Indonesia (BI), Dinas Pertanian, dan para distributor.

“Untuk hari pertama ini kami masih koordinasi dengan Bulog, BI dan beberapa distributor untuk suplai utama seperti beras, telur, daging ayam beku dan minyak. Sedangkan bawang merah, bawang putih dan cabai kami koordinasikan dengan Dinas Pertanian,” jelasnya.

Namun, untuk ketersediaan daging sapi beku, pihaknya mengaku belum melakukan koordinasi secara khusus.  “Yang tersedia saat ini baru ayam saja,” imbuh Sri.

Sri juga menekankan bahwa harga yang ditawarkan di pasar rakyat jauh lebih murah dibandingkan dengan harga di pasar tradisional.

 “Contohnya telur, di pasar harganya Rp52 ribu per papan, tapi di pasar rakyat bisa di bawah itu. Mudah-mudahan BI bisa kasih harga dibawah Rp50 ribu per papan,” ujarnya.

Untuk kebutuhan beras, pihaknya menyediakan sebanyak 200 kantong berisi masing-masing 5 kilogram beras premium dari Bulog. Selain itu, juga terdapat tambahan pasokan dari distributor swasta.

Beberapa komoditas memang tercatat mengalami kenaikan harga, namun masih berada di bawah harga eceran tertinggi (HET). Tomat, misalnya, naik menjadi Rp20 ribu per kilogram. Daging ayam yang sebelumnya dijual seharga Rp32 ribu per kilogram, kini menjadi Rp38 hingga Rp40 ribu. Sementara itu, telur berada di kisaran Rp55 ribu per papan. Untuk daging sapi, harga berkisar antara Rp120 ribu hingga Rp130 ribu per kilogram. (hir)