Lombok (ekbisntb.com) – Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) NTB menggelar diskusi khusus terkait potensi kelautan dan perikanan di Provinsi NTB.
Diskusi digelar di Hotel Prime Park, Senin, 2 Juni 2025. Menghadirkan Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana Madya TNI (Purn) Dr. Didit Herdiawan M.PA., MBA dan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Dr. Lalu Muhamad Iqbal, M.Si dengan mengusung tema “Penguatan Sektor Agromaritim Untuk Ketahanan Pangan”.
Diksusi ini mengurucut pada upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di kawasan pesisir, dan optimalisasi sektor kelautan dan perikanan yang menjadi kekayaan melimpah Nusa Tenggara Barat.
Ketua DPD HKTI NTB H Willgo Zainar, SE., MBA., menegaskan bahwa NTB yang merupakan propinsi kepulauan memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah yang dapat digunakan sebagai modal utama untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim, memberantas stunting, mendukung kedaulatan pangan hingga memperkuat daya saing bangsa di masa mendatang.
“Jika kita berhasil mengoptimalkan pengelolaan blue economy, baik perikanan budidaya maupun tangkap, pengembangan aneka komoditas unggulan NTB seperti rumput laut, udang vanami, kepiting, lobster dan aneka jenis ikan dan kerang-kerangan maka akan tersedia sumber pangan bergizi tinggi yang berkelanjutan, sumber pendapatan yang berkesinambungan, yang bahkan dapat menjadi keunggulan untuk memperkuat daya saing bangsa,” tandas Wilgo.
Untuk mewujudkan hal tersebut, maka digagaslah pelaksanaan diskusi mendalam dengan menghadirkan para pakar blue economy, dan penentu kebijakan ditingkat pusat dan daerah.
Ketua Dewan Pakar HKTI NTB, Prof. Muhamad Ali, Ph.D menyampaikan kesiapan Universitas Mataram untuk menjadi pusat inovasi sekaligus motor transformasi pengembanagn blue economy agar dapat lebih optimal memberikan dampak untuk kesejahteraan masyarakat. Penyampaian potensi blue economy oleh Wakil Ketua Dewan Pakar HKTI, Prof. Dr. Ir. Sitti Hilyana, M.Si mengungkap besarnya potensi pengembangan agromaritim NTB yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian daerah maupun nasional.
Ditambah oleh para pakar yang lain, Prof. Dr. Ir. Junaidi, M.Si yang mengupas potensi pengembangan budidaya lobster serta Dr. Ir. Sadikin Amir, M.Si yang menekankan pentingnya pemanfaatan pelabuhan yang dimiliki NTB untuk memfasilitasi komersialisasi aneka produk bahari.
Pakar lainnya dari Kesehatan yang sekaligus Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Mataram Dr. dr. Arfi Syamsun menjelaskan bahwa masalah kepulauan telah dijadikan scientific vision beberapa program studi di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Mataram dalam rangka mendukung aneka program prioritas pemerintah Propinsi NTB maupun nasional.
Pemikiran kontribusi ekonomi dari agromaritim terhadap perekonomian daerah dipaparkan oleh anggota Dewan Pakar yang sekaligus Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram Dr. Ihsan Rois, M.Si.
Menanggapi gambaran besar yang disampaikan para Dewan Pakar HKTI NTB, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan menyampaikan 5 kebijakan terbaru pemerintah di bidang blue economy baik menyangkut perluasan konservasi, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan perikanan budaya laut, pesisir, dan darat, pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta pengendalian sampah plastik di laut.
Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih maupun pendirian Kampung Nelayan Merah Putih merupakan ide brilian Presiden Prabowo untuk meng”encourage” pengembangan perekonomian masyarakat termasuk yang berbasis blue economy. Wamen KKP meminta Universitas Mataram untuk meningkatkan kapasitas penyuluh maupun pelatihan untuk manajemen Koperasi Merah Putih agar dapat berperan bagi masyarakat sesuai harapan.
“Kita di sini melaksanakan percepatan pembentukan Kopdeskel untuk pengentasan kemiskinan, mempercepat jalur diskusi. Menyiapkan unit-unit usaha masyarakat desa. Meningkatkan perekononomian masyarakat desa. Semua akan dipercepat. Kita siapkan program untuk NTB kedepan,” tandasnya.
Bicara kelautan hari ini, menurut gubernur, NTB masih terfokus pada rumput laut dan udang vaname, sisanya masih banyak lagi yang belum digarap.
Diantaranya potensi ikan napoleon, ikan kerapu, nila, yang belum dibudidayakan, lobster juga budidayanya masih skala uji coba. Semua ini menurutnya butuh ekosistem.
“Kita harus menciptakan ekosistemnya. Dan insya Allah akan kita maksimalkan,” katanya.
Gubernur menjelaskan 3 program prioritas NTB saat ini, diantaranya pemberantasan kemiskinan ekstrim, ketahanan pangan, dan destinasi wisata kelas dunia. Ketiganya ini terkait dengan kelautan dan masyarakat pesisir.
Untuk menyelesaikan menyelesaikan ketiganya, bisa dilakukan dengan mengoptimalkan potensi agromaritim secara bersamaan dalam satu program.
“Lebih dari 50 persen kemiskinan ekstrem itu ada di pesisir. Mulai dari Ampenan, Sekotong, Awang, sampai Sape, ini yang akan kita dorong dilakukan keroyokan programnya,” demikian gubernur.(bul)
