Beranda blog Halaman 273

Pemkab Lombok Barat Hapus Denda Pajak Daerah di Hari Jadi ke 68

Penulis
ekbisntb.com
-
0
H. Lalu Ahmad Zaini. (Suara NTB/her)

Giri Menang (ekbisntb.com) – Pada momen HUT ke-68 Lombok Barat (Lobar), Pemkab Lobar memberikan hadiah kepada masyarakat. Pemkab resmi menghapus denda pajak daerah sebagai bentuk keringanan bagi wajib pajak yang masih memiliki tunggakan. Penghapusan denda pajak ini berlaku hampir tiga bulan, dimulai 15 April hingga 30 Juni 2030.

Bupati Lobar, Lalu Ahmad Zaini menegaskan, kebijakan ini bukan sekadar bagian dari perayaan seremonial HUT, tetapi langkah konkret agar manfaat pembangunan benar-benar masyarakat rasakan. “Ini bagian dari kado untuk masyarakat Lombok Barat. Kita ingin masyarakat bisa menyelesaikan kewajibannya tanpa terbebani denda,” katanya, Kamis, (16/4/2026).

Menurutnya, penghapusan denda ini bertujuan mendorong masyarakat agar segera melunasi tunggakan pajak. Dengan terhapusnya sanksi administratif, wajib pajak cukup membayar pokok pajak sesuai kewajiban yang tertunggak. “Berapa pun tunggakannya, silakan dibayar pokoknya saja. Dendanya kita hapus dalam periode yang sudah ditentukan,” jelasnya.

Harapannya, kebijakan ini juga mampu meningkatkan kepatuhan pajak sekaligus mendongkrak pendapatan daerah tanpa memberatkan masyarakat. Selain itu, LAZ juga menekankan pentingnya kolaborasi dalam pembangunan daerah. Ia menyebut, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat.

“Pembangunan ini harus secara bersama-sama. Tidak hanya pemerintah, tetapi seluruh elemen masyarakat juga harus ikut berpartisipasi,” katanya.

Adanya kebijakan ini, Pemkab Lombok Barat berharap tidak hanya meningkatkan kesadaran pajak. Tetapi juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk bangkit secara ekonomi, terutama bagi mereka yang selama ini terbebani tunggakan.

Sementara itu, Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lombok Barat, Aria Damarwulan menjelaskan, program ini berlaku untuk seluruh jenis pajak daerah yang menjadi kewenangan kabupaten.“Semua wajib pajak yang memiliki tunggakan bisa memanfaatkan program ini. Cukup bayar pokoknya saja, dendanya dihapus,” ujarnya.

Ia merinci, sejumlah jenis pajak yang masuk dalam program ini di antaranya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, hingga pajak-pajak daerah lainnya. Namun, kebijakan ini tidak berlaku untuk pajak kendaraan bermotor karena merupakan kewenangan pemerintah provinsi.

Berdasarkan informasi dari Bapenda, program pembebasan sanksi administrasi ini berlaku dalam periode 15 April hingga 30 Juni 2026. Selama masa tersebut, pihaknya mengimbau masyarakat memanfaatkan kesempatan untuk menyelesaikan kewajiban pajaknya. (her)

OJK dan Sektor Jasa Keuangan di NTB Dukung Program Desa Berdaya untuk Perkuat Kesejahteraan Masyarakat

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Foto Bersama dalam kegiatan kickoff kolaborasi dukungan program desa berdaya. (Suara NTB/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama para pemangku kepentingan sektor jasa keuangan mendukung inisiatif strategis Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui Program Desa Berdaya. Program ini menempatkan desa sebagai subjek utama pembangunan dalam rangka mempercepat pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dukungan tersebut ditandai dengan pelaksanaan kick off kolaborasi sektor jasa keuangan dalam Program Desa Berdaya yang digelar pada Selasa, 14 April 2026. Kegiatan ini menjadi wujud sinergi antara OJK, Pemerintah Provinsi NTB, dan berbagai mitra strategis untuk mendorong inklusi keuangan, memperluas akses pembiayaan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok rentan, pelaku usaha ultra mikro, dan masyarakat prasejahtera.

Sebagai langkah awal, kegiatan ini dibuka dengan Training of Facilitator (ToF) bagi pendamping Desa Berdaya. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kapasitas pendamping dalam memberikan edukasi keuangan yang sederhana, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan masyarakat desa.

Kepala OJK Provinsi NTB, Rudi Sulistyo, menegaskan bahwa Program Desa Berdaya merupakan bagian dari komitmen OJK dalam membangun sektor jasa keuangan yang inklusif dan berkontribusi pada pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Ia menekankan pentingnya edukasi keuangan, akses pembiayaan, serta perlindungan konsumen agar dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat desa secara berkelanjutan.

Pemerintah Provinsi NTB juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mendukung pemberdayaan masyarakat desa. Program Desa Berdaya diharapkan menjadi pengungkit kemandirian ekonomi masyarakat melalui pendekatan kolaboratif, terarah, dan berkelanjutan.

Rangkaian kegiatan turut diisi dengan gelar wicara mengenai edukasi keuangan dan akses pembiayaan bagi komunitas rentan. Diskusi menghadirkan narasumber dari ILO dan Perkumpulan Gemapalu yang membahas pentingnya peningkatan literasi keuangan, penguatan kapasitas masyarakat, serta perluasan akses pembiayaan sesuai potensi ekonomi lokal.

OJK bersama para pemangku kepentingan juga melakukan kunjungan lapangan ke Kabupaten Lombok Timur. Kunjungan ini bertujuan meninjau kesiapan calon mitra pendamping dan offtaker dari pelaku usaha binaan Bank NTB Syariah dan Bank Mandiri.

Dalam kunjungan tersebut, diusulkan tiga pelaku usaha potensial, yakni pengusaha peternakan ayam petelur, pengusaha kemiri, dan pengrajin Batik Sasambo. Ketiganya dinilai memiliki kinerja usaha yang baik serta rencana ekspansi, sekaligus menyatakan kesediaan untuk berperan sebagai pendamping dan offtaker dalam program.

Ke depan, implementasi Program Desa Berdaya di NTB akan terus diperkuat melalui inovasi lokal dan pengembangan ekosistem UMKM desa yang berkelanjutan. Sinergi lintas lembaga keuangan bersama FKIJK diharapkan tidak hanya memperkuat pembiayaan, tetapi juga mendorong budaya menabung, memperluas akses layanan keuangan, serta meningkatkan pembinaan usaha.

Dengan kolaborasi ini, Program Desa Berdaya diharapkan mampu memberikan dampak luas dan berkelanjutan, sekaligus menjadi wujud pembangunan yang lebih inklusif dengan menempatkan kesejahteraan keuangan sebagai bagian penting dari peningkatan kualitas hidup masyarakat. (bul)

Bulog Pastikan Ketersediaan Minyak Goreng di NTB Aman

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pimpinan Wilayah Perum Bulog NTB, Mara Kamin Siregar menunjukkan minyak goreng Minyak kita. (Suara NTB/ist)

Mataram (ekbisntb.com) — Perum Bulog Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat mencatat realisasi pendistribusian program Minyak Goreng Rakyat “Minyak Kita” telah mencapai 1.674.108 liter hingga 15 April 2026. Distribusi tersebut menjangkau pasar tradisional, ritel modern, hingga jaringan pedagang pengecer di luar pasar.

Pimpinan Wilayah Perum Bulog NTB, Mara Kamin Siregar di Mataram, Kamis, 16 April 2026 menyampaikan, capaian diatribusi ini merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan minyak goreng di tengah masyarakat.

“Distribusi terus kami optimalkan agar merata di seluruh wilayah NTB, baik melalui pasar SP2KP maupun jalur distribusi lainnya,” ujarnya.

Berdasarkan data Bulog NTB, distribusi terbesar masih terserap melalui skema pasar SP2KP dan non-SP2KP. Total distribusi di kedua segmen ini mencapai 877.116 liter, dengan rincian 582.912 liter disalurkan melalui pasar SP2KP dan 294.204 liter melalui pasar non-SP2KP.

Dari sisi wilayah, Kanwil NTB menjadi kontributor terbesar dengan distribusi mencapai 657.588 liter. Disusul Kantor Cabang Lombok Timur sebesar 103.512 liter, Sumbawa 67.428 liter, dan Bima 48.588 liter. Seluruh pasar SP2KP yang terdata, sebanyak 11 pasar dengan 122 pedagang, telah terlayani sepenuhnya tanpa sisa distribusi.

Mara Kamin menegaskan bahwa tidak ada pasar SP2KP yang belum terlayani hingga pertengahan April ini. Hal tersebut menunjukkan distribusi berjalan efektif dan tepat sasaran.

“Kami memastikan tidak ada kekosongan pasokan di pasar. Semua titik distribusi SP2KP sudah terpenuhi, dan ke depan kami akan terus memperluas jangkauan agar masyarakat semakin mudah mendapatkan Minyak Kita dengan harga terjangkau,” tegasnya.

Bulog NTB juga terus melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala guna memastikan distribusi berjalan lancar serta mengantisipasi potensi gangguan pasokan, terutama menjelang periode peningkatan kebutuhan masyarakat. (bul)

Pemkot Mataram Kesulitan Penuhi Target Lahan Baku Sawah 87 Persen

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Lale Widiahning (Suara NTB/pan)

Mataram (ekbisntb.com) – Pemerintah Kota Mataram melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mengungkapkan kesulitan dalam memenuhi ketentuan penyediaan Lahan Baku Sawah (LBS) sebesar 87 persen sebagaimana diarahkan pemerintah pusat.

Kebijakan tersebut merujuk pada surat edaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) yang mewajibkan setiap kabupaten/kota mempertahankan luas LBS sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan nasional.

Kepala Dinas PUPR Kota Mataram, Lale Widahning, mengatakan target tersebut sulit dipenuhi oleh daerah perkotaan seperti Kota Mataram yang memiliki keterbatasan lahan.

“Untuk wilayah kota seperti Mataram, bahkan Kota Bima, sangat tidak mungkin mencapai angka tersebut,” ujarnya, Kamis (15/4).

Ia menjelaskan, luas LBS yang ditetapkan secara nasional tidak sepenuhnya mempertimbangkan karakteristik wilayah, terutama daerah perkotaan yang terus berkembang dengan kebutuhan ruang untuk permukiman, infrastruktur, dan investasi.

Karena itu, pihaknya berharap Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dapat memfasilitasi solusi, khususnya bagi daerah yang tidak mampu memenuhi target LBS. Salah satu opsi yang diharapkan adalah adanya mekanisme berbagi atau pengalihan pemenuhan LBS dengan daerah lain yang memiliki lahan pertanian lebih luas.

“Kami berharap ada fasilitasi dari pemerintah provinsi untuk menjembatani kabupaten/kota yang tidak mampu memenuhi LBS dengan daerah yang memiliki lahan lebih luas,” jelasnya.

Menurutnya, skema tersebut juga pernah disampaikan oleh Menteri ATR saat melakukan kunjungan ke NTB beberapa waktu lalu, sebagai salah satu alternatif dalam memenuhi target nasional.

Namun demikian, ia mengakui bahwa implementasi kerja sama antarwilayah tidak mudah dilakukan. Pasalnya, setiap daerah juga memiliki kepentingan masing-masing, termasuk dalam pengembangan wilayah dan menarik investasi.

“Tidak mudah juga karena kabupaten lain tentu ingin berkembang dan memanfaatkan lahannya untuk kepentingan daerah masing-masing,” tambahnya.

Lebih lanjut, ia menilai kebijakan mempertahankan LBS sebesar 87 persen di wilayah perkotaan perlu dikaji ulang agar lebih realistis dan sesuai dengan kondisi daerah.

Untuk itu, Pemerintah Kota Mataram masih menunggu revisi Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) oleh Pemerintah Provinsi NTB sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan di tingkat kabupaten/kota.

“Kami berharap ada penyesuaian melalui revisi RTRW provinsi, sehingga nanti kabupaten/kota bisa mengikuti kebijakan turunannya,” pungkasnya. (pan)

Puluhan Ribu Tenaga Kerja NTB Sudah Terserap di Dapur MBG

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Mataram (ekbisntb.com) – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi NTB tidak hanya berdampak pada peningkatan gizi masyarakat, tetapi juga membuka lapangan kerja dalam jumlah besar. Hingga saat ini, puluhan ribu tenaga kerja lokal telah terserap melalui operasional dapur MBG yang tersebar di seluruh kabupaten/kota.
Dari sisi infrastruktur, sebanyak 717 SPPG telah aktif beroperasi, 778 SPPG telah ditetapkan, dan 345 SPPG masih dalam tahap persiapan atau pembangunan.
Ketua Satgas MBG NTB, Dr. H. Fathul Gani, M.Si, menjelaskan bahwa setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG rata-rata mempekerjakan antara 45 hingga 47 orang tenaga kerja. Dengan jumlah SPPG yang telah ditetapkan sebanyak 778 unit, maka potensi serapan tenaga kerja mencapai sekitar 35 ribu orang.
“Terkait tenaga kerja, jika tiap SPPG mempekerjakan 45 sampai 47 orang, maka tinggal dijumlahkan saja. 45 dikali 778, maka total sekitar 35.010 tenaga kerja,” ujarnya, Kamis, 16 April 2026.
Ia menegaskan, angka tersebut menunjukkan bahwa program MBG memiliki dampak signifikan dalam mengurangi pengangguran di daerah. Bahkan, menurutnya, program ini berpotensi menekan angka pekerja migran asal NTB yang selama ini memilih bekerja ke luar negeri.
Asisten I Setda NTB menambahkan, dalam setiap dapur MBG, serapan tenaga kerjanya terdiri dari, Kepala dapur, pegawai gizi, pengawas keuangan, pengawas sanitasi, juru masak, asisten lapangan, persiapan bahan makanan, pengolahan bahan makanan, pemorsian, packing, distribbusi, petugas kebersihan, hingga pencuci alat makanan.
Selain menyerap tenaga kerja secara langsung di dapur, program MBG juga membuka peluang ekonomi di sektor pendukung.
“Jumlah maksimal tenaga kerja di setiap dapur juga menyesuaikan dengan jumlah penerima manfaat yang dilayani,” tambahnya.
Hingga laporan per 9 April 2026, pelaksanaan program MBG di NTB menunjukkan capaian signifikan. Total penerima manfaat telah mencapai 1.877.986 orang, yang terdiri dari balita, ibu hamil, ibu menyusui, pelajar, hingga tenaga pendidik.
Rincian penerima manfaat menunjukkan jangkauan program yang luas. Untuk kelompok ibu hamil tercatat 36.717 orang dan ibu menyusui sebanyak 91.646 orang, dengan total kelompok ini mencapai 236.292 orang.
Sementara itu, kelompok pelajar dan tenaga pendidik mendominasi penerima manfaat dengan jumlah mencapai 1.513.331 orang. Rinciannya meliputi PAUD 86.348 orang, RA 31.535 orang, TK 111.532 orang, SD 497.837 orang, MI 105.967 orang, SMP 167.395 orang, MTs 108.467 orang, SMA 110.692 orang, SMK 70.229 orang, MA 64.193 orang, SLB 2.834 orang, pondok pesantren 5.054 orang, PKBM 754 orang, SR SD 179 orang, SR SMP 173 orang, Anak Tidak Sekolah (ATS) kurang dari 9 tahun 234 orang, ATS usia 9–18 tahun 133 orang, guru 132.873 orang, serta tenaga kependidikan 18.383 orang.
Fathul Gani menegaskan, pihaknya terus melakukan pembinaan dan pengawasan secara terpadu bersama Badan Gizi Nasional (BGN) di daerah serta Satgas MBG di setiap kabupaten/kota. Hal ini dilakukan untuk memastikan program berjalan optimal dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
“Kita terus melakukan pembinaan dan pengawasan secara terpadu serta terkoordinasi dengan organ BGN di daerah serta Satgas MBG di tiap kabupaten/kota, guna memastikan program ini berjalan dengan baik. Ini sebagai wujud keseriusan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk menyukseskan MBG,” tegasnya.(bul)

Retail Modern Mulai Sasar Lingkungan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Irwan Harimansyah(ekbisntb.com/ant)

Mataram (ekbisntb.com) – Retail modern di Kota Mataram, tumbuh subur. Aktivitas usaha ini mulai menyasar lingkungan. Kondisi ini dikhawatirkan akan mematikan pelaku usaha kecil dan menengah.

Pantauan Suara NTB, retail modern mulai beroperasi di Jalan I Gusti Jelantik Gosa Lingkungan Gebang Baru, Kelurahan Pagesangan Timur. Tidak hanya itu, di Jalan Banda Seraya, Kelurahan Pagutan Barat juga ditemukan aktivitas retail modern.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram, H. Irwan Harimansyah dikonfirmasi pada, Kamis (16/4/2026) mengklaim tidak pernah mengeluarkan rekomendasi atau izin apapun untuk retail modern. Berdasarkan kebijakan kepala daerah bahwa tidak boleh terjadi penambahan retail modern di Kota Mataram. “Saya tidak tahu, karena belum ada yang mengajukan rekomendasi ke Dinas Perdagangan,” kata Irwan.

Persoalan retail modern di Jalan Banda Seraya, Kelurahan Pagutan Barat dan di Jalan I Gusti Jelantik Gosa Lingkungan Gebang Baru, Kelurahan Pagesangan Timur yang beroperasi, Mantan Kepala Dinas Perikanan ini mengaku tidak tahu-menahu persoalan itu. Pihaknya belum pernah mengeluarkan izin atas operasional retail modern di dua lokasi tersebut. “Kalau izinnya saya belum tahu,” jawabnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Kota Mataram, Drs. I Nyoman Suandiasa menegaskan, Pemkot Mataram telah melakukan kajian terhadap retail modern. Jumlahnya dibatasi berdasarkan kebijakan dari kepala daerah. Secara detail, ia tidak menyebutkan berapa batas maksimal usaha retail modern di ibukota Provinsi NTB tersebut. “Kalau angka pastinya saya tidak hafal. Tetapi yang jelas sudah ada kebijakan untuk membatasi retail modern,” jelasnya.

Mantan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram menegaskan, eksistensi retail modern di kawasan perkotaan tidak bisa dilihat hitam putih seperti itu. Artinya, aktifitas bisnis itu tidak bertujuan mematikan pelaku UMKM, melainkan harus menjadi bapak asuh dari pelaku UMKM di lingkungan sekitar.

Komitmen retail modern mengakomodir produk UMKM sebenarnya telah berjalan sejak lama, tetapi tidak diketahui masih berjalan atau sebaliknya. “Kita berharap sebenarnya retail modern baik alfamart atau indomart ini menjadi bapak asuh dari pelaku UMKM kita di lingkungan,” demikian kata Nyoman. (cem)

Harga Minyak Goreng Naik

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Harga minyak goreng jenis premium melonjak drastis. Kenaikan harga mencapai Rp2.000-Rp3.000 per liter. Kondisi disinyalir akibat kondisi global, sehingga distribusi minyak goreng terbatas. (Suara NTB/cem)

Mataram (ekbisntb.com) – Ibu rumah tangga harus merogoh kantong lebih dalam. Pasalnya, harga minyak goreng mulai naik signifikan. Kenaikan ini disinyalir dipengaruhi kondisi global.

Kepala Bidang Barang Pokok dan Penting Dinas Perdagangan Kota Mataram, Sri Wahyunida dikonfirmasi pada, Kamis (16/4/2026) membenarkan terjadinya lonjakan harga minyak goreng jenis premium. Kenaikan ini dinilai cukup signifikan mulai Rp2.000-Rp3.000 per liter. “Semula harga minyak goreng itu Rp21.000 per liter. Sekarang itu sudah naik menjadi Rp23.000 per liter,” terang Nida.

Ia mengaku terkejut dengan lonjakan harga minyak goreng premium tersebut. Selama ini, kenaikan terjadi secara bertahap dan tidak seperti saat ini. Secara signifikan tidak diketahui pemicu kenaikan harga itu. Ia belum berani menyimpulkan apakah dipengaruhi oleh kondisi global atau hal lainnya. Akan tetapi, berdasarkan informasi dihimpun dari pedagang bahwa kenaikan harga minyak premium berasal dari distributor. “Kita tidak tahu secara pasti penyebabnya. Apakah ini pasokannya berkurang,sehingga harga naik. Kalau isu global kita belum mengarah kesana,” ujarnya.

Nida justru mengkhawatirkan kondisi ini akan berpengaruh terhadap minyak goreng subsidi. Saat ini, MinyaKita di retail modern kosong meskipun di pasar tradisional masih ada pedagang yang menjual dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp15.700 per liter. “Kita khawatir justru MinyaKita ini justru disalahgunakan, karena selisih harganya cukup jauh,” terangnya.

Pihaknya mengantisipasi terjadinya permainan harga terutam pada minyak subsidi. Langkah antisipasinya berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan Provinsi NTB, terkait kenaikan harga minyak goreng premium. Pemprov NTB diharapkan berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, menindaklanjuti keluhan masyarakat.

Dikonfirmasi terpisah, salah seorang pengunjung di retail modern mengeluhkan kenaikan harga minyak goreng premium. Ia biasanya membeli dengan harga Rp19 ribu per liter, tetapi naik menjadi Rp23 ribu per liter. Kenaikan ini dinilai sangat memberatkan ibu rumah tangga. “Iya, minyak goreng sudah naik sejak seminggu lalu,” kata Yani.

Menurut dia, kenaikan barang pokok tidak hanya pada minyak goreng premium, melainkan barang kebutuhan pokok lainnya seperti daging ayam, telur, dan lain sebagainya.

Ia berharap pemerintah mengendalikan harga dan memastikan stok tersedia. Jika stok barang kosong, maka memicu kegaduhan di tengah masyarakat. “Semua mahal sekarang ini,” keluhnya. (cem)

Perluas Cakupan Layanan, Desain SPAM Cerorong-Danau Biru Direvisi

Penulis
ekbisntb.com
-
0
H. Lalu Pathul Bahri (Suara NTB/dok)

Praya (ekbisntb.com) – Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Pemkab Loteng) akan melakukan redesain terhadap rencana pembangunan Sistem Pengolahan Air Minum (SPAM) Cerorong-Danau Biru. Redesain dilakukan agar luas cakupan layanan air bersih SPAM Cerorong-Danau Biru bisa lebih luas lagi. Dengan target bisa melayani sampai kawasan wisata Selong Belanak.

Bupati Loteng H. Pathul Bahri, S.I.P.,M.A.P., dihubungi awak media di gedung PKK Loteng, Kamis (16/4), mengatakan rencana pembangunan SPAM Cerorong-Danau Biru sedang dalam proses pengusulan ke pemerintah pusat. Beberapa syarat tambahan pun diminta selama proses pengusulan.

Kesempatan itu dimanfaatkan Pemkab Loteng untuk melakukan redesain dari SPAM Cerorong-Danau Biru. Sebelum nantinya ditetapkan usulan pembangunanya oleh pemerintah pusat. “Kita akan redesain DED dan beberapa hal lainya terkait SPAM Cerorong-Danau Biru. Supaya ke depan layananya bisa lebih luas,” sebutnya.

Ia mengatakan, pembangunan SPAM Cerorong-Danau Biru sepenuhnya akan dibangun oleh pemerintah pusat. Sementara Pemkab Loteng diminta menyiapkan lahan paling tidak 1 hektare sebagai bagian dari dukungan terhadap pembangunan fasilitas pengolahan air minum tersebut. Penyiapan lahan tersebut juga masuk menjadi syarat tambahan yang diminta oleh Pemkab Loteng.

Sejauh ini ada beberapa lokasi yang sudah disurvei oleh Pemkab Loteng sebagai lokasi pembangunan instalasi pengolahan air bersihnya. Baru kalau sudah penetapan lokasi, dilanjutkan dengan proses pembebasan lahan. “Sudah kita survei beberapa lokasi. Segera setalah ini diputuskan supaya bisa dilanjutkan dengan pembebasan lahan,” ujar Ketua DPD Partai Gerindra NTB ini.

Kapan pembebasan lahan dilakukan? Pathul menegaskan belum diputuskan, karena semua masih berproses. “Proses pembangunan SPAM Cerorong-Danau Biru ini direncanakan dilakukan secara bertahap,” imbuh mantan Wakil Ketua DPRD Loteng ini.

Sebelumnya, Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Ardhia Rinjani (Tiara) Loteng Bambang Supratomo, S.I.P.,M.M., mengatakan SPAM Cerorong-Danau Biru itu nantinya rencanakan akan melayani masyarakat di empat kecamatan. Mulai dari Kecamatan Jonggat, Pringgarata, Praya Barat Daya hingga Praya Barat dengan kapasitas produksi sekitar 150 liter per detik. (kir)

Jelang Iduladha, Lotim Tidak Kekurangan Stok Sapi Potong

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Jelang Iduladha, Lotim Tidak Kekurangan Stok Sapi Potong
Sapi di Lombok Timur. Dinas Peternakan Lotim memastikan ketersediaan sapi potong di Lotim dalam kondisi aman jelang Iduladha.(Suara NTB/rus)

Selong (ekbisntb.com) – Memasuki musim haji dan menjelang Iduladha, Dinas Peternakan Lombok Timur (Lotim) memastikan ketersediaan sapi potong di Lotim dalam kondisi aman. Berdasarkan data terkini, populasi sapi di Lotim tercatat mencapai 130 ribu ekor.

Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) Dinas Peternakan Lombok Timur, Drh. Hultatang kepada Suara NTB, Kamis (16/4/2026) menjelaskan, stok sapi potong di pasar-pasar hewan masih cukup dan tidak mengalami kekurangan.

“Ketersediaan kita cukup. Karena di Pulau Lombok ini mobilitas ternak sangat tinggi, saling menyokong antar kabupaten. Lombok Timur dengan populasi 130 ribuan ekor, sama-sama tinggi dengan Lombok Tengah dan daerah lainnya sehingga pergerakan ternak saling mendukung,” ujar Drh. Hultatang.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa Lotim tidak hanya memasok kebutuhan kurban untuk wilayah sendiri, tetapi juga ke kabupaten lain, bahkan hingga ke Kota Mataram yang dikenal kekurangan sapi potong.

“Di pasar hewan (Pasar Ternak Masbagik, red) sapi potong khususnya sapi Bali tersedia terus, begitu juga sapi eksotik selalu ada. Kami juga mewawancarai para saudagar, hasilnya cukup, tidak sampai kekurangan,” tambahnya.

Menurutnya, tantangan utama bukan pada stok, melainkan daya beli masyarakat. Jika jumlah pemotongan hewan kurban tahun ini cenderung turun, itu mengindikasikan pelemahan daya beli. Sebaliknya, jika meningkat, menunjukkan ekonomi masyarakat tumbuh baik.

Hultatang juga mengungkapkan, masyarakat Lotim lebih memilih sapi Bali untuk kurban dibanding sapi eksotik karena pertimbangan harga. Dengan uang sekitar Rp12 juta hingga Rp13 juta, masyarakat sudah bisa mendapatkan sapi Bali siap potong. Sementara dengan nominal yang sama, sapi eksotik hanya mendapatkan anakan umur 5-7 bulan.

“Kalau harga sapi Bali Rp12,5 juta sampai Rp13 juta sudah bisa kita potong. Sapi Bali untuk kurban nanti lebih banyak,” jelasnya.

Untuk sapi Bali, lokasi penggemukan banyak terdapat di daerah Suela. Sedangkan sapi eksotik tersebar di beberapa kecamatan seperti Pringgasela, Selong, dan lainnya

Dinas Peternakan Lotim saat ini tengah melakukan pendataan populasi sapi secara detail. Data sementara menunjukkan angka 130 ribu ekor, namun masih perlu disandingkan antara angka kelahiran dan pemotongan untuk tahun 2025.

“Kami akan survei ke beberapa tempat. Saya memantau di pasar hewan, kondisinya sangat aman untuk kebutuhan haji dan kurban,” tutup Drh. Hultatang. (rus)

Cegah Dampak Negatif Penutupan SPBU, Pemda KLU Komunikasi Lintas Sektor

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Cegah Dampak Negatif Penutupan SPBU, Pemda KLU Komunikasi Lintas Sektor
Sahabudin (Suara NTB/ist)

Tanjung (ekbisntb.com) – Keputusan Pengadilan Negeri (PN) Mataram yang menutup tiga unit SPBU di Kabupaten Lombok Utara (KLU) dikhawatirkan berdampak buruk bagi seluruh aktivitas ekonomi masyarakat. Untuk mencegah hal tersebut, Pemda Lombok Utara melakukan koordinasi dengan lintas sektor dan instansi terkait.

Sekda Lombok Utara, Sahabudin, S.Sos., M.Si., mengungkapkan BBM merupakan sumber daya vital yang menjadi penggerak seluruh aktivitas masyarakat. Dengan ditutupnya tiga unit SPBU, bisa berdampak bagi multisektor.

“Dampaknya tentu ada, yang pertama aktivitas perekonomian masyarakat agak terhambat, dengan adanya ini (penutupan tiga SPBU), masyarakat yang harusnya bisa beraktivitas lebih jauh lagi, jadi tidak bisa karena sangat kekurangan BBM dan menghabis waktu untuk mencari tempat pengisian BBM yang lebih jauh lagi,” ungkap Sahabudin, Kamis, 16 April 2026.

Untuk diketahui, SPBU di Lombok Utara berjumlah lima unit. Sebarannya, dua unit di Kecamatan Pemenang, dan masing-masing satu unit di Kecamatan Tanjung, Gangga, dan Kayangan. Dengan penutupan tiga unit di Pemenang, Tanjung, dan Kayangan, praktis menjadikan tumpuan pengisian BBM masyarakat hanya mengandalkan SPBU Gangga dan Pemenang.

Kondisi tersebut memicu kekhawatiran akan dampak lebih luas. Selain antrean panjang, dampak lain yang bisa dipicu adalah keterbatasan stok di beberapa kecamatan, fluktuasi harga eceran, hingga melambatnya aktivitas ekonomi masyarakat.

“Jadi mobilitas dan kelancaran lalu juga terganggu, apalagi sekarang banyak antrean di beberapa SPBU yang tidak ditutup. Kalau sekarang kita lihat di (SPBU) Telaga Wareng sudah mulai agak panjang antrean masyarakat untuk isi BBM, kita maklumi ini dampak dari setelah penutupan,” ujarnya.

Sekda menjelaskan Pemda Lombok Utara tidak tinggal diam menyikapi kondisi tersebut. Untuk memenuhi ketersediaan permintaan BBM masyarakat, instansi teknis Pemda KLU sudah berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi NTB dalam hal ini Dinas ESDM NTB.

Informasi yang diperoleh dari Pemprov, kata dia, langkah strategis yang dapat diupayakan adalah menambah kuota stok BBM pada dua unit SPBU yang masih beroperasi.

Hanya saja, upaya ini masih memberi dampak psikologis bagi masyarakat. Terutama yang berada di Kecamatan Bayan, Kayangan dan Tanjung. Kendati masih bisa mengantre BBM di dua titik, tetapi antrean panjang dapat memicu spekulasi harga pada BBM eceran di pelosok-pelosok.

“Kita juga terus menjalin komunikasi dan koordinasi terutama dengan Pemprov, Pertamina dan tentunya, Pengadilan (Negeri Mataram), supaya ada solusi penyelesaiannya permasalahan ini,” ujarnya.

Sekda Lombok Utara berharap, sanksi hukum yang dialami pemilik tiga unit SPBU, tidak lantas menghukum masyarakat untuk memenuhi kebutuhan BBM. Ia berharap, Pengadilan memberi solusi untuk mencegah terjadinya kelangkaan energi di Lombok Utara.

“Harapan kita tentu permasalahan ini agar secepatnya selesai terutama di pengadilan terkait sengketa ini sehingga SPBU yang ditutup sekarang bisa beroperasi kembali sebagaimana biasanya,” pungkasnya. (ari)

1...272273274...1,082Halaman 273 dari 1,082