Beranda blog Halaman 271

Puncak HUT Ke-68 Lobar, Menko Pangan dan Mendes Luncurkan Program Rp1 Miliar per Desa

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Menko Pangan Zulkifli Hasan bersama Menteri Desa PDT Yandri Susanto dan Mensos Saifullah Yusuf serta Wamenkes didampingi Bupati H. Lalu Ahmad Zaini bersama Wabup Hj. Nurul Adha saat meluncurkan Program Rp1 Miliar per Desa pada puncak HUT ke-68 Lobar, Jumat (17/4/2026). (Suara NTB/her)

Giri Menang (ekbisntb.com) – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto meluncurkan program Rp1 miliar per desa dan Rp100 juta per dusun. Peluncuran ditandai dengan penyerahan Daftara Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) program tersebut kepada sejumlah perwakilan kepala desa pada puncak HUT ke-68 Lombok Barat (Lobar), Jumat (17/4/2026).

Peluncuran program oleh Menteri ini didampingi langsung oleh Bupati Lobar H. Lalu Ahmad Zaini (LAZ) bersama Wabup Lobar, Hj. Nurul Adha serta jajaran. Hadir juga Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus. Gubernur NTB, H. Lalu Muhamad Iqbal, angota DPR RI, Forkopimda, anggota DPRD NTB, anggota DPRD Lobar dan tamu undangan lainnya.

Peluncuran ini ditandai dengan penyerahan DIPA untuk 119 desa dan kelurahan seluruh Lombok Barat. Penyerahan DIPA secara simbolis diserahkan kepada Kepala Desa Gapuk, Sandik, Karang Bongkot, Buwun Mas, dan Desa Sedau.

Program ini menjawab janji politik dari Bupati Lobar dan Wabup Lobar yang berlandaskan azas pemerataan dan program partisipatif yang usulannya berasal dari desa. Selain menyerahkan DIPA Program Rp1 miliar per desa, Menko Zulhas bersama Mendes, Menteri Sosial dan Wamenkes menyerahkan sejumlah penghargaan, di antaranya Desa Bebas Putus Sekolah kepada Kades Lembah Sari Kecamatan Batulayar.

Desa Tuntas Verifikasi dan Validasi (Verval) Desil 1 Dan 2 kepada Kades Lelede kecamatan Kediri. Desa Bebas Stunting kepada Kades Labuapi Kecamatan Labuapi dan Desa Bebas Tuberkulosis diberikan kepada Kades Sesela kecamatan Gunungsari.

Diapresiasi Menko Pangan, Didukung Mendes

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto mendukung program Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini (LAZ) yang mengalokasikan anggaran anggaran Rp1 miliar per desa. Selain Mendes, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengapresiasi program ini yang ditujukkan dengan kegiatan nyata Pameran Tematik Desa pada HUT ke-68 Lobar Jumat (17/4/2026).

“Kami dukung, kami akan dampingi juga,” tegas Mendes saat menghadiri acara Hari Ulang Tahun (HUT) Lombok Barat ke 68, Jumat (17/4/2026).

Menurut mantan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tersebut, program Rp1 miliar per desa sejalan dengan sejumlah program yang ada di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Yandri menilai potensi desa di Lombok Barat masih perlu dikembangkan. Ia memastikan kementeriannya akan mendampingi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dalam mengoptimalkan potensi tersebut.

Di tempat yang sama, Menko Pangan Zulhas mengapresiasi program Rp1 miliar per desa dan pameran Tematik potensi desa yang diadakan Pemkab Lobar. Hal ini kata dia, seusai dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. “Kami apresiasi luar biasa, bapak Bupati Lobar,” katanya.

Sementara itu, dalam peluncuran program Rp1 miliar per desa pada saat perayaan HUT ke-68 Lombok Barat, LAZ mengatakan bahwa program ini ditujukan untuk pemerataan pembangunan dan guna merealisasikan visi kepemimpinannya yakni sejahtera dari desa.

Ia menjelaskan bahwa dana Rp1 miliar tersebut nantinya akan diberikan dalam bentuk program, sesuai potensi masing-masing yang sudah diusulkan saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Pelaksanaan program nantinya akan ditangani oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang relevan dengan sektor pengembangan di tiap desa. “Tentunya ini sesuai kebutuhan desa,” katanya.

Ia juga mengakui kemungkinan program ini belum berjalan optimal pada tahun pertama. Namun, ia menegaskan komitmennya untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan.“Yang penting janji saya program Rp1 miliar per desa itu bisa diwujudkan. Ke depannya akan saya evaluasi supaya lebih baik. Ini kan setiap tahun,” tandasnya. (her)

Cegah Stok BBM Limit, Pemda KLU Minta Pertamina Ambil Alih Sementara Tiga SPBU

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Haris Nurdin (Suara NTB/ist)

Tanjung (ekbisntb.com) – Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) menyurati Pertamina pascapenutupan tiga SPBU oleh Pengadilan Negeri (PN) Mataram. Pemda berharap, Pertamina mengambil alih sementara operasional BBM di tiga titik yakni SPBU Pemenang, SPBU Tanjung, dan SPBU Kayangan.

Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Lombok Utara, H. Haris Nurdin, mengungkapkan Pemda sudah melakukan upaya penyelamatan distribusi BBM dengan merespons penutupan SPBU oleh PN Mataram. Pertamina selaku pihak berwenang diminta mengintervensi operasional SPBU hingga sengketa hukum antara pemilik lama, pihak Bank dan pemilik baru (pemenang lelang) tuntas secara yuridis.

“Kami sudah mengirimkan surat resmi kepada Pertamina untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak bagus (krisis BBM) ke depan. Entah nanti statusnya bagaimana, apakah tiga SPBU yang disegel itu bisa dikelola oleh Pertamina untuk sementara waktu atau seperti apa. Yang jelas, Pemda sudah bersurat,” ungkap Haris, Jumat (17/4).

Kepada media, Kepala Disperindagkop KLU mengakui penutupan SPBU berdampak langsung terhadap distribusi dan pasokan BBM hingga ke pelosok melalui penjualan eceran. Dikhawatirkan, jika masalah ini berlarut, harga BBM eceran bisa memicu inflasi dan membebani masyarakat luas.

Menurut dia, BBM merupakan bahan bakar vital yang menjadi kebutuhan mendasar masyarakat. Tanpa pasokan yang memadai, dampaknya bisa sangat berbahaya bagi keberlangsungan perekonomian Lombok Utara.

“Apalagi lokasi tiga SPBU ini berada di tempat yang strategis, jadi sedikit tidaknya kebutuhan masyarakat akan BBM pasti terganggu,” imbuhnya.

Ia mencontohkan, SPBU Kayangan. SPBU ini setidaknya bisa meng-cover kebutuhan warga di dua kecamatan, yakni Kayangan dan Bayan. Meskipun di Bayan terdapat SPBU mini milik BUMDes Anyar, namun daya tampungnya tidak maksimal untuk memenuhi kebutuhan harian masyarakat.

Melalui surat yang dikirim ke Pertamina, Pemda Lombok Utara berharap muncul respons cepat sekaligus solusi yang mengatasi antrean panjang dan stok limit di tingkat eceran. Pemda berharap, 3 SPBU yang ditutup dibuka kembali dengan tata kelola sementara dikendalikan langsung oleh Pertamina Depo Ampenan.

“Sebelumnya kita juga sudah komunikasi dengan Pertamina, paling tidak mengamankan kebutuhan BBM masyarakat KLU. Sekiranya bisa, SPBU itu untuk sementara dapat diambil alih Pertamina supaya distribusi berjalan lancaran,” tandasnya.

Untuk diketahui, tiga SPBU di Pemenang, Tanjung dan Kayangan, telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Mataram. Hal ini lantaran tergugat (pemilik SPBU) tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada Bank. Sehingga aset berupa SPBU yang telah dijaminkan di Bank, dilelang sebagai bentuk pertanggungjawaban risiko antar para pihak. (ari)

Diduga Tidak Adil ke Peternak, Bupati Lotim Ancam Tutup Perusahaan Mitra

Penulis
ekbisntb.com
-
0
H. Haerul Warisin (Suara NTB/dok)

Selong (ekbisntb.com) – Kemarahan meledak dari Bupati Lombok Timur (Lotim), H. Haerul Warisin, setelah mendengar langsung keluhan pahit para peternak terkait dugaan perlakuan tidak adil dari perusahaan mitra. Dalam arahannya, Bupati tegas meminta untuk memanggil seluruh mitra peternak ayam broiler Senin (20/4/2026) pekan depan. Bupati mengancam akan menutup perusahaan yang terbukti merugikan rakyat.

“Panggilkan saya semua perusahaan mitra. Kasihan peternak yang diberikan DOC (Day Old Chick) apkir. Sumpah saya akan tutup perusahaan itu. Jangan main-main sama rakyat Lotim,” tegas Bupati Iron dalam pertemuan dengan peternak ayam petelur dan pedaging di Pendoponya, Jumat (17/4/2026).

“Kasihan sekali, peternak ini yang disiksa,” ujar Bupati dengan nada keras. Pernyataan tegas itu muncul sebagai respons atas curahan hati para peternak yang mengaku merasa terus disalahkan.

Peternak menyoal sejumlah persoalan lain selain penggunaan elpiji bersubsidi. Pertama, praktik sortir DOC yang merugikan di mana ayam-ayam dengan kualitas jelek yang didahulukan. Kedua, ketidakjelasan harga di pasaran yang lebih menguntungkan perusahaan. Ketiga, waktu panen yang kerap diundurkan sepihak sehingga peternak mengalami kerugian besar.

Seorang peternak yang ikut dalam pertemuan itu mengungkapkan, pemilihan DOC ini yang buruk menjadi penyebabutama munculnya kerugian bagi peternak. Selain itu, faktor pakan yang juga diminta dapat perhatian.

Bupati Iron, sapaan akrab Bupati Lotim, pun langsung meminta para peternak untuk tidak tinggal diam dan ikut mengawasi ketat perilaku perusahaan mitra.
“Sumpah, saya tidak akan ragu menutup perusahaan yang menyiksa mitranya sendiri. Rakyat Lotim harus dilindungi,” pungkasnya. (rus)

Bupati Lotim Ingatkan Peternak Jangan Lagi Pakai Elpiji Bersubsidi

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Bupati Lotim, H. Haerul Warisin berpose bersama dengan para peternak ayam petelur dan pedaging di Pendopo Bupati Lotim, Jumat (17/4/2026). (Suara NTB/rus)

Selong (ekbisntb.com) – Bupati Lombok Timur (Lotim), H. Haerul Warisin, mengumpulkan seluruh pengusaha ternak ayam di Pendopo Bupati pada Jumat (17/4/2026). Langkah ini diambil menyusul indikasi adanya peternak yang menggunakan elpiji bersubsidi 3 kilogram, yang dinilai menjadi salah satu pemicu kelangkaan tabung gas bersubsidi di daerah tersebut.

Bupati menegaskan, sesuai aturan Pertamina, peternak tidak diperbolehkan menggunakan elpiji bersubsidi. “Di tong gas 3 kilogram itu tertulis untuk masyarakat miskin. Kalau tidak mau disebut miskin, jangan gunakan elpiji bersubsidi,” tegasnya.

Dalam arahannya, Bupati Haerul juga menyoroti pertumbuhan ekonomi Lotim yang mencapai 6,61 persen pada tiga bulan terakhir (Oktober, November, Desember) berdasarkan data BPS. Meski mengaku kerap berselisih soal data dengan BPS, ia menyebut data tersebut sebagai satu-satunya rujukan yang dipercaya.

Ia juga menyoroti perubahan perilaku masyarakat akibat gejolak ekonomi dan kenaikan BBM, yang memicu aksi panic buying. “Banyak rumah tangga memiliki hingga 5 tabung elpiji. Ini tidak sesuai peruntukkan subsidi yang ditentukan pemerintah,” ujarnya.

Bupati melarang peternak, petani tembakau, hingga pengusaha las menggunakan elpiji bersubsidi. Ia mengaku heran karena yang didemo masyarakat adalah dirinya, bukan Pertamina. “Tidak ada yang demo Pertamina. Yang didemo adalah bupati,” keluhnya.

Bupati mengakui bahwa peternak adalah mitra pemerintah dan pilar pembangunan ekonomi Lotim. “Tanpa peternak, kebutuhan telur dan daging tidak terpenuhi. Kami akan cari solusi terbaik, jangan sampai ada warga miskin yang justru tidak mendapat elpiji bersubsidi,” pungkasnya.

Para peternak yang hadir menyampaikan sejumlah keluhan. Asep Saparudin, peternak dari SMKN 1 Sakra dengan populasi 10 ribu ekor, mengaku menggunakan elpiji bersubsidi untuk menghangatkan Day Old Chick (DOC) atau anak ayam hingga usia 10 hari. Ia mempertanyakan apakah aturan tersebut berlaku pula untuk kegiatan pendidikan.

Firdaus, peternak asal Selagek, mempertanyakan alternatif bahan bakar. “Kalau tak boleh pakai elpiji subsidi, kami siap menjalankan. Tapi kami butuh solusi. Ada alat namanya remington yang bahan bakarnya pakai solar, tapi harus pakai barcode (kode batang, red) beli solar sementara barcode ini sering disalahgunakan,” ujarnya.

Salah satu solusi ditawarkan adalah menggunakan remington dengan bahan bakar solar. Namun bahan bakar solar ini membutuhkan barcode untuk bisa beli di SPBU. Harapannya dinas bisa membuatkan barcode sehingga bisa membeli solar.

Sementara H. Sur Tebaban mempertanyakan status peternak yang kerap dianggap orang kaya. “Kami pinjam bank untuk modal bangun kandang. Bukan orang kaya. Mohon kebijakan agar bisa pakai elpiji subsidi, karena gas 5 kilogram juga sulit dicari,” tuturnya.

Menanggapi hal itu, Bupati Haerul bersikukuh tidak akan melanggar aturan. “Jangan ajak saya langgar aturan. Saya tidak mau masuk penjara,” tegasnya.
Ia berjanji akan mendatangi BRIN untuk mencari teknologi pengganti elpiji subsidi, seperti bahan bakar alternatif untuk DOC. Jika ditemukan, bantuan akan diberikan kepada peternak pada anggaran 2027. Untuk kebutuhan solar bersubsidi, akan tetap menggunakan barcode sesuai aturan.

Bupati juga menegaskan larangan berlaku bagi semua pihak, termasuk SMK. “SMK bagian dari pemerintah. Total tidak boleh gunakan elpiji subsidi, apalagi untuk praktik. Uang Anda dari APBD,” demikian ujarnya.

Bupati menegaskan, ia akan mencari solusi terbaik untuk peternak. Kepada peternak yang hanya memiliki ternak sedikit kata Bupati tidak mungkin dilarang langsung gunakan elpiji subsidi. “Saya tidak mau siksa rakyat,” tegasnya.

Dipersilakan kepada peternak mengajukan permohonan lewat asosiasi ternak. Seperti bantuan alat akan dibuatkan program bantuan. “Alatnya saya berikan solarnya akan saya mintakan di Pertamina. Saya tidak tidak mau jatuhkan rakyat. Saya ingin melihat rakyat semua kaya,” ujar Bupati.

Sekda Lotim, H. M. Juaini Taofik yang menjadi moderator pertemuan Bupati dengan peternak ini menyampaikan perubahan gas subsidi dan non-subsidi merupakan sebuah keniscayaan. Perdagangan dan Pol PP diminta fasilitasi peternak untuk penukaran gas elpiji bersubsidi dengan non-subsidi. (rus)

Ancaman Kepunahan, Disnakeswan Lotim Siap Pertahankan Populasi Sapi Bali

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Petugas saat memberikan suntik vaksin sapi di Lombok Timur beberapa waktu lalu. (Suara NTB/ist)

Selong (ekbisntb.com) – Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Lombok Timur (Lotim) merilis data terbaru populasi sapi di Lotim. Kepala Bidang Peternakan, dr. Zulfan Asry, mengungkapkan, total populasi sapi saat ini mencapai 134 ribu ekor, dengan komposisi 60 persen sapi Bali dan 40 persen sapi eksotis. Disnakeswan komitmen untuk siap mempertahankan komoditas andalan sapi ras Bali tersebut.

Zulfan mengatakan, meskipun sapi Bali masih mendominasi, ada kekhawatiran akan hilangnya sapi Bali di masa depan. “Tetapi tetap dikhawatirkan kalau sapi Bali hilang” ungkapnya, menjawab Suara NTB di Pendopo Bupati Lotim, Jumat (17/4/2026).

Ia mendorong peternak untuk terus bisa mempertahankan sapi ras Bali ini. Seperti dilakukan oleh masyarakat di Jerowaru yang tetap berkeyakinan sapi khas ini bisa tetap dipertahankan.

Sapi Bali dinilai memiliki keunggulan reproduktif yang luar biasa. Menurut Zulfan, sapi jenis ini mampu beranak hingga 14 kali, jauh di atas sapi eksotis yang hanya mampu 4–5 kali dan kerap mengalami masalah reproduksi. Selain itu, rasa daging sapi Bali ini sangat enak dibandingkan sapi eksotik. “Paling enak dan menjadi sapi paling reproduktif di dunia,” imbuhnya.

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur pun terus menggencarkan program Inseminasi Buatan (IB). Sepanjang periode terakhir, tercatat 16.900 pelayanan IB siap kembali digelar tahun 2026. Namun, dr. Zulfan menyebut sempat ada jeda dua tahun tanpa layanan IB. Ke depan, sistem pendataan akan diperbaiki dengan metode by name by address serta pengelompokan berdasarkan usia: 0–6 bulan, 6 bulan–2 tahun, dan dewasa muda.

Terkait biaya operasional IB, dr. Zulfan menjelaskan bahwa bahan-bahan seperti nitrogen cair (N2) dan straw (semen beku) diberikan oleh pemerintah pusat dalam bentuk hibah ke Pemerintah Kabupaten Lotim. “Namun biaya angkut ditanggung oleh pemda. Tahun ini dialokasikan Rp75 juta untuk program hibah atau pengadaan N2 cair,” jelasnya.

Dari jumlah straw yang akan disuntikkan ke induk sapi itu, masih banyak sapi ras Bali yang bisa dipertahankan. Tidak ditampik sebelumnya, memang banyak peternak menginginkan untuk suntik IB sapi eksotik karena harga lebih mahal dengan bentuk jauh lebih besar.

Ditambahkan, Lotim sendiri menempati posisi kedua setelah Lombok Tengah (Loteng) dalam hal jumlah target sasaran IB, yaitu sebanyak 18 ribu ekor. Dengan berbagai upaya ini, diharapkan populasi sapi Bali tetap terjaga dan produktivitas ternak meningkat. (rus)

Harga Bapok Melambung, Warga Kediri Selatan Serbu Operasi Pasar Murah HUT Lobar

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Warga Kediri Selatan serbu pasar murah di tengah melambungnya harga bahan pokok. (Suara NTB/ist)

Giri Menang (ekbisntb.com) – Warga menyerbu operasi pasar yang diadakan Pemkab Lombok Barat (Lobar) melalui Dinas Perdagangan setempat di Kantor Desa Kediri Selatan, Kamis (16/4/2026). Warga berebut membeli kebutuhan pokok yang dijual dengan harga cukup terjangkau, lebih murah dari harga pasaran.

Kegiatan operasi pasar murah itu digelar Dinas Perdagangan dalam rangka HUT ke-68 Lobar dan mengendalikan harga di tengah situasi saat ini. Warga yang ditemui di lokasi mengaku terbantu dengan adanya pasar murah ini, lebih hemat dibanding harga di pasaran yang saat ini merangkak naik. “Alhamdulillah bisa terbantu, lebih hemat,” kata Aisah, warga Kediri Selatan.

Seperti minyak, di pasaran dibeli dengan harga Rp20 ribu lebih. Sedangkan di pasar murah, lebih murah sedikit. Begitu pula gula, harganya lebih murah di pasar murah diibanding di pasaran. Karena itu, ia berharap kegiatan pasar murah ini sering diadakan untuk memudahkan warga membeli kebutuhannya dengan harga terjangkau.

Hal senada diakui lndrawati, warga Kediri Sedayu juga mengaku kesulitan dengan kondisi kenaikan harga bapok saat ini. “Uang susah dicari, terus harga Bapok terus ini naik,” keluhnya.

Harga bapok dan bahan-bahan dapur naik membuat warga kesulitan. Ia pun begitu terbantu dengan adanya pasar murah yang diadakan Dinas Perdagangan ini. “Alhamdulillah harganya sedikit terjangkau,” imbuhnya.

Ia pun membeli sejumlah bapok, seperti minyak goreng dan telur. Harga telur di pasarkan Rp55 per tray, sedangkan di pasar murah lebih terjangkau dengan harga Rp53 ribu. Walaupun lebih murah Rp2000, tetapi cukup membantu warga.

Sementara itu, Kades Kediri Selatan Edi Erwinsyah menyampaikan terima kasih kepada Pemkab dalam hal ini Dinas Perdagangan yang telah mengadakan pasar murah pada momen HUT ke-68 Lobar yang tujuannya menstabilkan harga di kalangan masyarakat.

Ia berharap agar kegiatan semacam ini tidak hanya diadakan pada saat HUT, tetapi perlu rutin per bulan dalam rangka menstabilkan harga dipasaran.

Kepala Dinas Perdagangan Lobar H. M. Adnan mengatakan menjual berbagai kebutuhan pokok yang diperlukan masyarakat dengan harga terjangkau. Diakui kondisi harga beberapa Bapok di pasaran, seperti gula hingga Rp20 ribu per kilogram. Selain itu, harga minyak juga sedikit naik. Sedangkan untuk bahan pokok lainnya masih relatif stabil. (her)

Digaji Rp200 Ribu, Nakes PPPK Paruh Waktu Loteng Tuntut Upah Minimal Rp1 Juta

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Wabup Loteng H. M. Nursiah menerima perwakilan tenaga PPPK paruh waktu di pendopo Wabup Loteng, Jumat (17/4/2026). (Suara NTB/kir)

Praya (ekbisntb.com) – Ratusan Pegawai Pemerintah Pemerintah dengan Kerja (PPPK) paruh waktu perwakilan tenaga kesehatan (nakes) dari hampir seluruh puskesmas di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menggelar aksi demontrasi di gedung DPRD Loteng, pada Jumat (17/4/2026). Aksi demontrasi tersebut dilakukan sebagai lanjutan dari dengar pendapat atau hearing di tempat yang sama sehari sebelumnya.

Dalam tuntutannya, mereka meminta penyesuian upah dari pemerintah daerah, dari Rp200 ribu per bulan menjadi minimal Rp1 juta per bulan. Mengingat, besarnya beban tugas dan tanggung jawab yang mereka emban sebagai tenaga kesehatan PPPK paruh waktu.

Selain itu, para tenaga PPPK paruh waktu tersebut juga meminta kejelasan soal kelanjutan status. Mengingat, ikatan kontrak tenaga PPPK paruh waktu yang ada sekarang ini akan habis pada bulan Oktober 2026 mendatang. Termasuk meminta agar bisa diangkat sebagai tenaga PPPK penuh waktu secara bertahap berdasarkan lama mengabdi.

“Ini tuntutan soal gaji yang hanya Rp200 ribu per bulan dan meminta dinaikkan minimal Rp1juta per bulan. Termasuk kejelasan status dan harapan bisa diangkat menjadi tenaga PPPK penuh waktu,” sebut Lalu Satria, perwakilan tenaga PPPK paruh waktu kepada awak media.

Soal gaji yang hanya Rp200 ribu, pihaknya merasa sangat tidak berkeadilan. Hal ini karena tidak sebanding dengan beban tugas yang diemban tenaga PPPK paruh waktu tersebut. Belum lagi besaran gaji antara PPPK paruh waktu tidak sama. Ada tenaga PPPK paruh waktu yang gajinya lebih besar.

Dalam aksi tersebut, para tenaga PPPK paruh waktu diterima Wakil Ketua Komisi IV DPRD Loteng Wirman Hamzani, didamping Kepala Dinas (Dikes) Loteng dr. Mamang Bagiansyah serta Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Loteng Taufikurrahman, PN., dan sejumlah pejabat Loteng lainnya. Sempat terjadi dialog cukup alot dalam aksi tersebut.

Karena tidak membuahkan hasil yang jelas, para tenaga PPPK paruh waktu tersebut kemudian memutuskan untuk mendatangi pendopo Wakil Bupati (Wabup) Loteng. Di sana perwakilan tenaga PPPK paruh waktu bersedia diterima Wabup Loteng Dr. H.M. Nursiah, S.Sos., M.Si. Tuntutan yang sama kembali disuarakan para tenaga PPPK paruh waktu.

Menanggapi tuntutan tersebut, Wabup Loteng H. M. Nursiah menegaskan sudah mendengarkan apa yang menjadi aspirasi tenaga PPPK paruh waktu tersebut. Namun untuk saat ini, terkait besaran upah Pemkab Loteng belum bisa memenuhi tuntutan tersebut. Mengingat, alokasi anggaran sudah ditetapkan di APBD Loteng jauh sebelumnya.

Tetapi pihaknya akan berupaya mengakomodir aspirasi tenaga PPPK paruh waktu di APBD perubahan 2026 mendatang. Tentunya dengan mempertimbangkan kemampuan dan kondisi anggaran daerah. “Soal upah nanti akan menjadi bahan kajian untuk dibahas di APBD perubahan 2026. Kalau yang saat ini tidak bisa diubah. Karena sudah ditetapkan sesuai dengan kemampuan anggaran daerah,” sebutnya.

Adapun terkait aspirasi agar bisa menjadi tenaga PPPK penuh waktu dan lainnya, nanti juga akan dikaji. Berdasarkan aturan dan regulasi yang ada. “Persoalan tenaga PPPK paruh waktu ini hampir sama disemua daerah. Karena ini memang terkait dengan kebijakan pusat,” tegas Ketua DPD II Partai Golkar Loteng ini. (kir)

Warga Lobar Keluhkan Gas Elpiji Subsidi Mulai Langka

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Warga Lobar mengeluhkan kelangkaan gas elpiji 3 Kilogram. (Suara NTB/her)

Giri Menang (ekbisntb.com) – Warga Lombok Barat (Lobar) mengeluhkan gas elpiji subsidi 3 kilogram yang mulai langka di pasaran. Kelangkaan ini terjadi sejak dua pekan terakhir. Kendati warga bisa membeli gas elpiji, namun harganya di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) berkisar Rp22-25 ribu per tabung. Kondisi ini dikeluhkan warga, lantaran menghambat kebutuhan rumah tangga sehari-hari.

Indrawati, warga Kediri mengaku sejak dua pekan terakhir ia kesulitan mendapatkan gas elpiji. Selain langka harganya juga naik. “Ya langka, terus harganya naik lagi,” kata dia, Kamis (16/4/2026).

Di wilayah Kediri dan sekitarnya, gas elpiji sulit didapat, kalaupun bisa diperoleh warga harus membeli dengan harga lebih mahal. Warga membeli gas dengan harga Rp23-25 ribu per tabung berisi 3 kilogram, sedangkan HET elpiji subsidi di haga Rp18-19 ribu.

Ia biasa membeli dua tabung gas elpiji. Ia dapat membeli dengan harga Rp25 ribu per tabung. “Biasanya kita beli Rp22 ribu tapi sekarang 25 ribu,” tuturnya. Elpiji subsidi juga sulit diperoleh. Ia mencari sampai ke desa tetangga, itu pun sulit diperoleh.

Hal senada diakui Nur, warga Gerung, sejak beberapa hari terakhir sulit mendapatkan gas. “Sulit mau cari gas sekarang ini, langka,” aku dia. Harganya pun naik, dibanding biasanya Rp20 ribu hingga Rp 21 ribu per tabung tetapi naik menjadi Rp23 ribu hingga 25 ribu.

Sementara itu, Kadis Perdagangan Lobar H. M. Adnan mengklaim dari hasil koordinasi dengan sejumlah pihak SPBE, stok gas elpiji hmasi aman. Seperti stok di SPPBE Om Agus Lembar dan SPPBE di Kuripan. “Masih aman stoknya,” imbuhnya.

Namun, menyikapi situasi keluhan warga ini, pihaknya akan mengambil langkah cepat dengan bersurat ke Pertamina untuk tidak mengurangi jatah stok Lobar. “Ini untuk menjaga ketersediaan di bawah,” sambungnya.

Terkait harga, pihaknya juga akan mengecek lebih lanjut baik di tingkat pengecer maupun Pangkalan. Kemungkinan kenaikan harga terjadi di tingkat pengecer, sebab di distributor dan pangkalan tidak boleh menaikkan harga. (her)

Lelang Tiga SPBU, DPRD KLU Soroti Isu Monopoli Izin

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Lelang Tiga SPBU, DPRD KLU Soroti Isu Monopoli Izin
Suasana saat eksekusi SPBU di KLU. DPRD KLU meminta Ombudsman NTB mengawal proses lelang tiga SPBU di KLU untuk mencegah indikasi monopoli.(Suara NTB/ist)

Tanjung (ekbisntb.com) – Isu lelang tiga unit SPBU sebagai dampak sengketa antara pemilik dan Perbankan, menjadi atensi DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU). Lembaga legislatif di Lombok Utara meminta, proses lelang tiap unit dilakukan terpisah untuk mencegah terjadinya monopoli izin SPBU.

Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Lombok Utara, M. Indra Darmaji Asmar, ST., Jumat (17/4/2026) menegaskan, pelayanan publik pada Bahan Bakar Minyak (BBM) sangat menentukan bagi keberlangsungan ekonomi masyarakat Lombok Utara. Sanksi penutupan oleh PN Mataram menjadi bukti, krisis pasokan BBM dapat memperlambat aktivitas ekonomi dalam hitungan jam.

“Saya sudah keliling ke sejumlah pengecer hingga lintas desa. BBM mulai limit akibat penutupan tiga SPBU sekaligus,” ungkap Darmaji.

Menurut dia, eksekusi PN Mataram yang melibatkan tiga unit SPBU sekaligus layak menjadi perhatian semua pihak, khususnya Pemda – bagian Perizinan maupun Pertamina selaku pemberi izin.

Pengalihan status hak milik melalui proses lelang Bank, sedianya menjadi momentum evaluasi atas tiga izin SPBU tersebut. Pihaknya berharap, lelang tiap unit SPBU dapat dilakukan terpisah pada masing-masing unit. Tujuannya, untuk mencegah kepemilikan tunggal pada tiga unit usaha SPBU.

“Sehingga, ketika ada situasi gagal bayar seperti ini di masa depan, tidak semua unit dapat sanksi, yang ujung-ujungnya akan merugikan masyarakat secara keseluruhan. Kita berharap sekaligus meminta, Ombudsman sebagai lembaga independen yang berwenang mengawasi penyelenggaraan layanan publik, mencermati proses lelang tiga SPBU ini,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Darmaji menjelaskan, kepemilikan izin tiga SPBU agar dapat dicegah agar tidak diklaim oleh satu orang/badan pemenang lelang. Pasalnya, kepemilikan izin tersebut tidak hanya memunculkan indikasi monopoli karena menguasai 60 persen titik SPBU, tetapi juga mempertaruhkan kelancaran ekonomi masyarakat di satu kabupaten.

“Kami menyarankan agar pihak Bank selaku eksekutor mempertimbangkan untuk melelang secara kolektif. Kami bukan meragukan kemampuan finansial pemenang lelang untuk melayani BBM di 3 titik SPBU, tetapi menjaga potensi risiko yang sama agar tidak terulang di masa depan,” tandasnya. (ari)

Pengusaha Makin Khawatir Jual Beli Emas Mentah

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Ilustrasi

Mataram (ekbisntb.com) – Pelaku usaha emas di daerah kini dilanda ketakutan untuk menjual maupun membeli emas, menyusul belum adanya kepastian regulasi terkait tata niaga emas mentah atau emas cukim. Kondisi ini membuat aktivitas perdagangan emas menurun drastis dan berpotensi menimbulkan dampak ekonomi yang luas.

Ketua Asosiasi Masyarakat Pedagang Emas, Iskandar Nafat, mengatakan rasa takut di kalangan pengusaha kini semakin besar dibanding sebelumnya. Mereka khawatir bertransaksi karena belum ada kepastian hukum yang melindungi aktivitas usaha emas. Sebab di beberapa daerah, aparat melakukan penertiban terhadap rantai distriusi emas-emas yang umumnya dihasilkan dari tambang rakyat ini.

“Semakin takut, sangat takut sekali. Bahkan ketakutannya berlipat dibanding sebelumnya,” ujarnya, Jumat, 17 April 2026.

Menurut Iskandar, ketidakpastian itu membuat banyak pengusaha emas memilih menahan diri untuk tidak membeli bahan baku maupun menjual emas kepada konsumen. Akibatnya, rantai usaha di sektor emas mulai terganggu.

“Dari ketakutan itu otomatis para pengusaha emas tidak berani melakukan transaksi, tidak berani membeli bahan baku,” katanya.

Ia menjelaskan, jika kondisi ini terus berlanjut, toko emas tidak akan mampu memproduksi perhiasan baru maupun menerima pesanan masyarakat. Dampaknya tidak hanya dirasakan pemilik toko, tetapi juga para pengrajin emas dan pekerja di sektor tersebut.

“Kalau bahan baku tidak ada, toko emas tidak bisa memproduksi perhiasan, tidak berani menerima pesanan. Akhirnya tukang-tukang emas tidak bisa kerja,” tegasnya.

Selain itu, karyawan toko emas juga terancam dirumahkan jika penjualan terus melemah dan produksi berhenti.

“Karyawan-karyawan toko bisa diliburkan, bahkan dirumahkan. Jadi efek dominonya sangat luas, tidak sesederhana yang dipandang orang,” ujarnya.

Iskandar menegaskan, emas bukan sekadar komoditas biasa karena memiliki rantai ekonomi panjang, mulai dari penambang, pedagang bahan baku, pengrajin, toko emas, hingga konsumen akhir. Karena itu, gangguan di sektor ini akan berdampak langsung terhadap ekonomi masyarakat.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, para pelaku usaha emas di Mataram sudah mengadu ke DPRD NTB, dan meminta pemerintah segera menghadirkan regulasi yang jelas terkait perdagangan emas mentah agar pelaku usaha kembali merasa aman.

“Kami hanya ingin kepastian hukum dan kenyamanan dalam berusaha. Kalau ini dibiarkan, dampaknya akan semakin besar,” pungkasnya. (bul)

1...270271272...1,082Halaman 271 dari 1,082