Sunday, April 12, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 253

Dukung Ekonomi NTB, PT DLU Resmikan Kantor Cabang Untuk Kemudahan Masyarakat dan Wisatawan

By
ekbisntb.com
-
0
Peresmian perusahaan pelayaran angkutan feri(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – PT Dharma Lautan Utama (DLU), perusahaan pelayaran angkutan feri terkemuka, secara resmi membuka kantor cabang barunya yang representatif di Jl. Raya Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat pada Selasa, 24 Juni 2025. Peresmian ini dilakukan langsung oleh Bambang Soengging Soerjasmoro, MBA, selaku Komisaris & Owner PT DLU, jajaran Direksi, serta para pemangku kepentingan daerah.

Pembukaan kantor cabang ini menegaskan komitmen DLU untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di NTB, yang pada tahun 2024 mencatat pertumbuhan ekonomi 5,3% – lebih tinggi dari rata-rata nasional dan menjadikannya provinsi dengan ekonomi terbesar kedelapan di Indonesia.

Direktur Utama PT Dharma Lautan Utama, Erwin H. Poedjono, SE, dalam kesempatan ini menekankan peran strategis angkutan laut dalam menopang perekonomian daerah.

“NTB memiliki potensi pariwisata yang luar biasa, mulai dari Gili, Sirkuit Mandalika, Gunung Rinjani, hingga berbagai pantai indah seperti Kuta dan Selong Belanak. Ini menarik banyak wisatawan,” ujar Erwin.

Data menunjukkan, jumlah kedatangan wisatawan mancanegara di Bandara Lombok melonjak signifikan, dari 57.000 pada tahun 2023 menjadi 81.000 pada tahun 2024, sebuah kenaikan sebesar 41,6%. Melihat potensi ini, PT DLU sangat berkomitmen untuk membantu pertumbuhan ekonomi daerah melalui angkutan laut dan penyeberangan sebagai jembatan infrastruktur negara kepulauan.

“Kami sudah 33 tahun berkiprah di Lembar, menyediakan armada kapal dengan fasilitas di atas harapan pelanggan untuk mendukung kelancaran transportasi penumpang dan logistik, khususnya di NTB,” tambah Erwin.

Saat ini, DLU telah mengoperasikan dua unit angkutan penyeberangan untuk lintas Padang Bai – Lembar, serta tiga unit kapal untuk angkutan laut dengan fasilitas mirip hotel berbintang, guna memastikan transportasi yang aman dan nyaman bagi wisatawan dan masyarakat.

Dengan tingginya operasional DLU di Cabang Lembar, kebutuhan akan kantor cabang yang mampu memberikan layanan cepat, nyaman, dan mudah dijangkau menjadi krusial. Kantor baru ini berdiri di atas lahan seluas 1.100 meter persegi dengan luas bangunan 1.290 meter persegi yang terdiri dari tiga lantai, dirancang layaknya layanan di perbankan.

“PT DLU menambahkan investasi dengan menghadirkan kantor cabang DLU Lembar yang sangat representatif dan nyaman. Kantor ini untuk layanan Dharma Lautan yang lebih baik. Kami membangun dan memperbaiki kantor cabang ini dari semua sisi, dengan fasilitas utama bagaimana masyarakat lebih mudah mendapatkan tiket, informasi jadwal kapal, layanan, dan lain sebagainya,” jelas Erwin.

Fasilitas kemudahan untuk proses booking atau pemesanan tiket menjadi prioritas. Hal ini sejalan dengan komitmen serius DLU untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di NTB, bahkan hingga ujung Nusa Tenggara Timur.

Kedepan, tidak menutup kemungkinan PT. DLU akan terus menambah investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah ini.

“Tentunya kita semua mengantisipasi kebutuhan masyarakat. Jika memang dirasa perlu (tambah investasi), kami pasti akan menambahnya,” tegasnya.

Ia juga menyoroti potensi besar di NTB. Pimpinan daerah dan seluruh masyarakat NTB menurutnya memiliki komitmen sangat besar untuk meningkatkan kunjungan masyarakat seluruh Indonesia ke NTB.

“Beberapa kali pertemuan dengan Bapak Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, semua potensi ada di sini: hasil bumi, panorama, dan budaya. Tidak salah jika masyarakat memilih NTB sebagai alternatif Bali kedua,” tambahnya.

Dengan load factor penumpang yang baik, DLU optimis bahwa kantor cabang baru ini akan semakin memudahkan masyarakat NTB dalam mendapatkan layanan logistik dan transportasi orang, serta secara signifikan meningkatkan perekonomian di daerah ini.(bul)

Imbas Jatuhnya WNA Brasil, Jalur Pendakian ke Puncak Rinjani Ditutup Sementara

By
ekbisntb.com
-
0
Proses evakuasi korban Juliana, Kamis, 24 Juni 2025. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Jalur pendakian dari Pelawangan 4 jalur wisata Sembalun menuju puncak Rinjani ditutup sementara. Penutupan ini dilakukan imbas belum ditemukannya Warga Negara Asing (WNA) Brasil, Juliana (27) yang terjatuh sekitar Cemara Nunggal, jalur menuju puncak Gunung Rinjani, Sabtu, 21 Juni 2025.

Kepala Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (BTNGR) Yarman mengatakan penutupan ini untuk mempercepat proses evakuasi korban.

“Dalam rangka mempercepat proses evakuasi korban kecelakaan di area Cemara Nunggal, jalur menuju Puncak Gunung Rinjani, serta mempertimbangkan aspek keselamatan pengunjung, tim evakuasi, dan menjaga kondusivitas kawasan, jalur pendakian dari Pelawangan Sembalun menuju Puncak Rinjani ditutup sementara,” jelasnya melalui pres rilis dalam laman instagram.

Penutupan jalur dari Pelawangan ke puncak Rinjani dilakukan mulai Kamis, 24 Juni 2025 sampai dengan proses evakuasi selesai. Sementara, untuk kegiatan pendakian selain dari Pelawangan 4 menuju Puncak Rinjani masih diperbolehkan.

“Pengunjung masih dapat melakukan aktivitas pendakian di seluruh jalur wisata pendakian
Taman Nasional Gunung Rinjani sampai dengan lokasi Pelawangan 4 Sembalun,” terangnya.

Jatuhnya WNA Brasil pada Sabtu kemarin menjadi perhatian nasional, baik di dalam negeri maupun nasional Brasil. Warga negara Brasil ramai-ramai menuntut pemerintah Indonesia untuk segera melakukan evakuasi terhadap korban Juliana.

Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal menyiapkan tiga heli airlifter siap beroperasi setelah Tim SAR mendapatkan kepastian lokasi WN Brasil, Juliana (27) yang mengalami kecelakaan saat mendaki Gunung Rinjani.

“Kesiapan ada tiga heli dengan spesifikasi airlifter (pengangkutan melalui jalur udara) untuk melakukan operasi evakuasi tersebut,” ujarnya Selasa, 24 Juni 2025.

Helikopter pertama disiapkan oleh Mabes TNI bersama Basarnas yang akan tiba hari ini, Selasa 24 Juni 2025 sekitar pukul 14.00 Wit di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM). Sementara itu satu helikopter lainnya berspesifikasi Medivac (medical evacuation) disediakan pihak asuransi sudah berada terlebih dahulu di BIZAM.

“Satu helikopter lainnya milik PT AMNT (Amman Mineral Nusa Tenggara) berspesifikasi airlifter juga dalam posisi siaga di Sumbawa Barat,” terangnya.

Iqbal meminta evakuasi melalui jalur udara karena cuaca yang sangat tidak bersahabat dan lokasi WNA Brasil yang mencapai kedalaman sekitar 500 meter sangat membahayakan untuk dilakukan evakuasi secara manual.

“Segala upaya akan kita lakukan untuk penyelamatan cepat,” ucapnya. (era)

Evakuasi WNA Brasil yang Jatuh di Rinjani, Gubernur Iqbal Siapkan Tiga Helikopter

By
ekbisntb.com
-
0
Proses evakuasi korban pendaki asal Brasil(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal menyiapkan tiga heli airlifter siap beroperasi setelah Tim SAR mendapatkan kepastian lokasi WN Brasil, Juliana (27) yang mengalami kecelakaan saat mendaki Gunung Rinjani.

“Kesiapan ada tiga heli dengan spesifikasi airlifter (pengangkutan melalui jalur udara) untuk melakukan operasi evakuasi tersebut,” ujarnya Selasa, 24 Juni 2025.

Dijelaskan, helikopter pertama disiapkan oleh Mabes TNI bersama Basarnas yang akan tiba hari ini 24 Juni 2025 sekitar pukul 14.00 WITA DI Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM). Sementara itu satu helikopter lainnya berspesifikasi Medivac (medical evacuation) disediakan pihak asuransi sudah berada terlebih dahulu di BIZAM.

“Satu helikopter lainnya milik PT AMNT (Amman Mineral Nusa Tenggara) berspesifikasi airlifter juga dalam posisi siaga di Sumbawa Barat,” terangnya.

Gubernur Iqbal melanjutkan, meminta evakuasi melalui jalur udara karena cuaca yang sangat tidak bersahabat dan lokasi WNA Brasil yang mencapai kedalaman sekitar 500 meter sangat membahayakan untuk dilakukan evakuasi secara manual.

“Segala upaya akan kita lakukan untuk penyelamatan cepat,” ucapnya.

Terpisah, Asisten II Setda Provinsi NTB Lalu Moh Faozal mengatakan, pagi ini sudah berkomunikasi dengan sejumlah pihak. Saat ini tengah dicek menggunakan drone untuk posisi pendaki yang jatuh ke jurang.

“Sedang dipastikan koordinatnya. Sesuai arahan Pak Gubernur secepat mungkin evaluasi dilakukan,” katanya singkat.

Pada hari Senin 23 Juni 2025 kemarin, drone yang dilengkapi detektor panas (thermal) berhasil mendeteksi lokasi akhir Juliana di kedalaman tebing sekitar 500 meter.

Dua personel rescue diturunkan untuk menjangkau lokasi korban dan mengecek titik pembuatan anchor kedua di kedalaman +350 meter. Namun, setelah observasi, ditemukan dua overhang besar sebelum bisa menjangkau korban membuat pemasangan anchor tidak memungkinkan, Tim rescue harus melakukan climbing untuk bisa menjangkau korban.

Evakuasi menghadapi medan ekstrem dan cuaca yang tidak kondusif, kondisi kabut tebal mempersempit pandangan dan meningkatkan risiko. Demi keselamatan, tim rescue ditarik kembali ke posisi aman.

Pukul 14.30 WITA, rapat evaluasi digelar via Zoom bersama Gubernur NTB. Dalam arahannya, Gubernur mendorong percepatan evakuasi dengan opsi penggunaan helikopter, mempertimbangkan waktu kritis 72 jam (“Golden Time”) dalam penyelamatan di alam bebas.

Kepala Kantor Basarnas Mataram secara teknis menjelaskan proses evakuasi mempergunakan helicopter dimungkinkan namun harus dipastikan spesifikasi helicopter paling tidak memiliki Hois untuk air lifting dan cuaca yang sangat cepat berubah juga mempengaruhi bisa tidaknya proses evakuasi mempergunakan helikopter. (era)

Kinerja Keuangan NTB Positif Ditengah Tekanan Ekonomi

By
ekbisntb.com
-
0
Kepala Kanwil DJPB NTB, Ratih Hafsari bersama Kepala BI NTB, Berry A Harahap (paling kanan) dan Kepala Kanwil DJP Nusra saat menyampaikan kinerja keuangan NTB terbaru(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Nusa Tenggara Barat (NTB) melaporkan kinerja fiskal regional NTB yang terus menunjukkan pemenuhan target hingga 31 Mei 2025. Pendapatan pemerintah pusat yang dikumpulkan di provinsi ini telah mencapai 32,65% dari target, sementara belanja pemerintah pusat terealisasi 36,10% dari total alokasi.

Kepala Kanwil DJPB NTB, Ratih Hafsari, menyampaikan, hingga akhir Mei 2025, realisasi pendapatan negara di NTB mencapai Rp1.404,88 triliun atau 32,65% dari target APBN.

Dirinci, penerimaan Pajak: Mencapai Rp1.024,69 triliun (28,84% dari target APBN). Capaian ini didorong oleh geliat aktivitas ekonomi daerah, khususnya di sektor perdagangan besar dan eceran yang pulih seiring membaiknya daya beli masyarakat, serta peningkatan aktivitas di sektor jasa keuangan. Kedua sektor ini menjadi tulang punggung penerimaan PPN, PPh badan, maupun PPh orang pribadi.

Penerimaan Kepabeanan dan Cukai terealisasi Rp48,47 miliar (37,5% dari target APBN). Bea Masuk didorong oleh masuknya komoditas impor, terutama untuk kebutuhan peralatan smelter. Meskipun target Bea Keluar tahun 2025 nihil, masih ada penerimaan dari kekurangan Bea Keluar Desember 2024. Cukai atas hasil tembakau menyumbang Rp8,02 miliar.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp331,71 miliar (53,46% dari target APBN). PNBP ini berasal dari pembayaran jasa layanan pemerintah, seperti pendapatan paspor (Rp13,51 miliar), layanan administrasi kendaraan (STNK dan BPKB) (Rp25,93 miliar), serta pendapatan jasa pelayanan di sektor pendidikan dan kesehatan (Rp150,15 miliar).

Sementara itu, realisasi Belanja Negara hingga 31 Mei 2025 mencapai Rp9.923,24 triliun, atau 36,10% dari pagu APBN. Belanja ini dialokasikan untuk berbagai sektor.

Belanja Pemerintah Pusat (BPP) terealisasi Rp2.225,54 triliun (30,01% dari pagu). Dana ini dialokasikan untuk sektor pendidikan (Rp699,43 miliar), ekonomi (Rp247,11 miliar), kesehatan (Rp79,67 miliar), dan agama (Rp80,95 miliar).

Transfer ke Daerah (TKD) terealisasi Rp7.697,7 triliun (38,35% dari pagu). Penyaluran TKD lebih baik dari tahun sebelumnya berkat penambahan alokasi untuk NTB dan perbaikan kinerja pemenuhan syarat salur oleh pemerintah daerah. Melalui Dana Bagi Hasil, pemerintah pusat menyalurkan bagi hasil pengelolaan sumber daya alam (Rp949,46 miliar) dan pemungutan pajak di NTB (Rp285,05 miliar).

Dana Desa telah disalurkan sebesar Rp597,76 miliar, yang dimanfaatkan untuk penanganan kemiskinan ekstrem melalui BLT Desa, dukungan program ketahanan pangan, dan pengembangan potensi desa.

Hingga akhir Mei 2025, pemerintah pusat juga telah menyalurkan belanja bantuan sosial (bansos) di NTB sebagai jaring pengaman bagi masyarakat rentan.

Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT): Rp301,88 miliar untuk 503 ribu keluarga penerima manfaat. Program Keluarga Harapan (PKH): Rp222,43 miliar untuk 316 ribu keluarga penerima manfaat. Bansos Atensi YAPI: Rp37,53 miliar untuk 66 ribu penerima manfaat. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD): Rp46,86 miliar. Bantuan Pendidikan Tinggi: Rp11,36 miliar disalurkan kepada mahasiswa di UIN Mataram dan IAHN Gde Pudja Mataram. Rehabilitasi Sosial: Rp2,27 miliar untuk kelompok rentan, anak, lanjut usia, dan penyandang disabilitas.

Ratih menegaskan, peran APBN di NTB tidak hanya terlihat dari pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga dari hadirnya jaring pengaman sosial, dukungan bagi sektor produktif, dan penguatan layanan publik.

“Seluruh upaya ini secara langsung memperkuat fondasi ekonomi regional, menjaga daya beli masyarakat, mendorong investasi, serta membuka ruang pertumbuhan di sektor-sektor prioritas. Sinergi antara pemerintah pusat, pemda, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pengelolaan APBN sebagai motor utama pemulihan dan transformasi ekonomi daerah,” tandasnya.(bul)

Baru Rp1 Triliun Penerimaan Pajak di NTB

By
ekbisntb.com
-
0
Kantor Pelayanan Pajak Mataram Timur(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nusa Tenggara melaporkan total pendapatan negara dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1,073,17 triliun.

Kepala Kanwil DJP Nusa Tenggara, Samon Jaya menyampaikan, penerimaan perpajakan menunjukkan peningkatan kumulatif yang terjaga, bahkan di tengah dinamika perekonomian nasional dan regional.

Secara lebih rinci, Capaian Penerimaan Pajak Kanwil DJP Nusa Tenggara hingga 31 Mei 2025 mencapai Rp1,727,41 triliun atau 25,4% dari target Rp6,797,04 miliar. Provinsi NTB sendiri berkontribusi Rp1,024,69 triliun atau 59,3% dari capaian tersebut.

Pajak Penghasilan (PPh) menjadi penyumbang terbesar dengan proporsi 30,38%, diikuti oleh Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak lainnya, Bea Masuk, dan Cukai. Realisasi penerimaan pajak di NTB per 31 Mei 2025 telah mencapai 28,84% dari target tahun 2025.

Dua jenis pajak utama yang mendominasi adalah Pajak Penghasilan (PPh): Rp598,31 miliar, dan Pajak Pertambahan Nilai serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM): Rp244,83 miliar.

Selain itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) turut memberikan kontribusi signifikan sebesar Rp331,71 miliar, atau 53,46% dari target APBN. PNBP ini terutama berasal dari jasa pelayanan pendidikan, pendapatan paspor, dan pendapatan BPKB.

Tiga sektor utama yang memberikan kontribusi terbesar terhadap total penerimaan di NTB hingga Mei 2025 adalah Administrasi Pemerintah (34,01%). Perdagangan (23,17%). Jasa Keuangan (18%).

Kontribusi tertinggi pada Mei 2025 disumbangkan oleh sektor Administrasi Pemerintah (48,8%), didominasi setoran PPN Dalam Negeri dan Deposit Pajak. Ada sedikit perlambatan setoran di sektor Perdagangan, Jasa Keuangan, dan Persewaan pada Mei dibandingkan April 2025, yang disebabkan oleh setoran tidak berulang SPT Tahunan 2024 pada PPh 25 Badan di bulan April.

Kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan PPh di NTB juga menunjukkan tren positif. Hingga Mei 2025, total 174.977 SPT telah diterima. Mayoritas berasal dari Wajib Pajak Orang Pribadi (OP) Karyawan (142.201 SPT), diikuti OP Non Karyawan (19.839 SPT), dan Wajib Pajak Badan (12.937 SPT).

“Kami terus berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak di wilayah Nusa Tenggara Barat,” tandasnya.(bul)

Potensi Perang Meluas, APJATI Pantau PMI di Timur Tengah

By
ekbisntb.com
-
0
Ketua APJATI NTB, H. Edy Sofyan bersama Duta Besar Indonesia untuk Abu Dhabi, Husein Bages berdiskusi tentang kondisi dan kebutuhan PMI di UEA(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) Nusa Tenggara Barat menanggapi serius eskalasi konflik di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Ketegangan yang semakin memanas dan meluas ini, khususnya setelah saling serang antara AS dan Israel yang menyasar pangkalan militer, memicu kekhawatiran terhadap keselamatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di kawasan tersebut.

Ketua APJATI NTB, H. Edy Sopyan, mengungkapkan bahwa penutupan ruang udara dan bandara di beberapa negara seperti Irak, Kuwait, Uni Emirat Arab (UEA), Qatar, dan Bahrain akibat serangan Iran ke pangkalan militer AS di Qatar menjadi perhatian utama.

“Kami berharap PMI NTB untuk selalu waspada dan tidak keluar rumah jika sedang tidak bekerja, demi menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan,” ujar Edy.

Syukurnya, menurut Edy, jumlah PMI asal NTB yang bekerja di negara-negara terdampak langsung konflik ini tidak terlalu banyak, kecuali di Arab Saudi. Hal ini dikarenakan pemerintah Indonesia telah lama menutup sektor informal untuk penempatan di sebagian besar negara Timur Tengah.

“Yang kebanyakan bekerja sekarang adalah pekerja mandiri, bukan dari P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia),” jelasnya.

PMI mandiri ini, lanjut Edy, umumnya berangkat melalui lembaga pelatihan yang bekerja sama dengan agensi di negara-negara yang berpotensi terdampak perang.

APJATI NTB berkomitmen untuk terus memantau situasi secara seksama.

“APJATI tetap monitor, karena DPP APJATI memiliki tautan dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di negara-negara penempatan,” tegas Edy Sopyan.

Ini menjadi jaminan bahwa informasi dan koordinasi akan terus berjalan demi keselamatan para PMI.

Kemlu Imbau WNI Tingkatkan Kewaspadaan di Timur Tengah Pasca Serangan AS ke Iran Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) menyatakan terus memantau secara ketat perkembangan eskalasi konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah. Dalam keterangannya, Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kemlu, Judha Nugraha, menegaskan bahwa seluruh Perwakilan RI di kawasan tersebut telah diinstruksikan untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi kemungkinan dampak konflik terhadap WNI di wilayah terdampak.

“Situasi keamanan yang berkembang cepat ini menjadi perhatian serius kami. Kami terus melakukan pemantauan secara intensif melalui perwakilan-perwakilan RI di Timur Tengah,” ujar Judha Nugraha.

Kemlu RI mengimbau seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di kawasan Timur Tengah untuk senantiasa meningkatkan kewaspadaan dan mengikuti arahan dari otoritas setempat. WNI juga diminta menghindari lokasi-lokasi yang memiliki keterkaitan dengan negara-negara yang tengah berkonflik serta mengurangi aktivitas di luar rumah yang tidak mendesak.

Untuk keperluan perlindungan dan pendataan, WNI yang berdomisili di kawasan Timur Tengah juga diimbau untuk melakukan lapor diri secara daring melalui laman resmi www.peduliwni.kemlu.go.id dan memastikan data pribadi mereka selalu terbarui.

Bagi WNI yang tengah merencanakan perjalanan udara melalui kawasan Timur Tengah, Kemlu mengingatkan pentingnya mewaspadai potensi gangguan penerbangan akibat penutupan wilayah udara di beberapa negara. WNI diimbau untuk selalu memeriksa status penerbangan langsung kepada pihak maskapai.

“Situasi bisa berubah sewaktu-waktu. Oleh karena itu, kami minta masyarakat Indonesia untuk terus memantau kondisi, membatasi mobilitas, dan menghindari area rawan. Keselamatan dan keamanan adalah prioritas,” tambah Judha.

Dalam keadaan darurat, WNI dapat segera menghubungi hotline Perwakilan RI terdekat atau mengontak Direktorat Pelindungan WNI Kemlu RI melalui layanan WhatsApp di nomor +62 812-9007-0027. Alternatif lainnya, WNI dapat memanfaatkan tombol darurat yang tersedia di aplikasi Safe Travel Kemlu.

Kementerian Luar Negeri menegaskan kembali komitmennya untuk memberikan perlindungan maksimal bagi seluruh WNI di luar negeri, khususnya di kawasan konflik. Kemlu juga mengajak keluarga WNI di tanah air untuk tetap tenang namun sigap, dan menjaga komunikasi secara berkala dengan kerabat yang berada di luar negeri.(bul)

Pemerintah Berkomitmen Terhadap Pentingnya Kesehatan dan Asupan Gizi Masyarakat

By
ekbisntb.com
-
0
Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – DPR RI bersama mitra kerja Badan Gizi Nasional (BGN) melaksanakan sosialisasi program Makan Siang Gratis (MBG) di Aula Yayasan Perguruan Mi’rajussibyan NWDI Selanglet, Lombok Tengah pada Rabu 18 Juni 2025. Acara diikuti oleh 300-an peserta yang antusias dengan kedatangan tim sosialisasi MBG.

Dihadiri oleh anggota Komisi IX DPR RI Muazzim Akbar, Sekretaris Deputi Promosi dan Kerja Sama BGN Lalu Muhammad Iwan Mahardan, Anggota DPRD Lombok Tengah Nasarudin, dan Kades Penujak Daman Hudi.

Anggota Komisi IX DPR RI Muazzim Akbar menyampaikan bahwa hingga saat ini masih banyak masyarakat yang belum memahami secara utuh tujuan dan mekanisme Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Program MBG menyasar ke berbagai kelompok mulai dari anak usia sekolah (TK, SD, SMP, SMA), ibu hamil dan menyusui, hingga balita. Karena masih berada di tahap awal program ini memerlukan waktu dan proses dalam penyiapan berbagai aspek pendukungnya,” ujar Muazzim Akbar.

Muazzim menegaskan bahawa pemerintah berkomitmen mengatur pemenuhan gizi seluruh warga negara, khususnya generasi penerus bangsa, agar tumbuh sehat dan cerdas. Setiap menu dalam program ini dirancang oleh ahli gizi di dapur SPPG, dengan variasi yang disesuaikan dengan pedoman gizi nasional dan karakteristik penerima manfaat.

“Program MBG menjadi langkah strategis dalam membentuk generasi unggul di tengah tantangan perkembangan teknologi yang semakin cepat.” tegas Muazzim.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kesempatan terbuka luas bagi masyarakat untuk bermitra dan bersinergi bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dalam pelaksanaan program ini.

“Diperkirakan terdapat sekitar 1,7 juta penerima manfaat di Provinsi NTB. Setiap dapur SPPG dirancang untuk melayani minimal 3.000 penerima, dengan standar bangunan dan operasional sesuai ketentuan BGN. Setiap dapur juga menyerap sekitar 47–50 tenaga kerja, serta mendorong keterlibatan pelaku ekonomi lokal, termasuk BUMDes, sebagai pemasok bahan pangan,” terangnya.

Sekretaris Deputi Promosi dan Kerja Sama BGN Lalu Muhammad Iwan Mahardan menjelaskan mengenai skema kemitraan serta prosedur singkat dalam pembangunan dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Program MBG terbuka bagi kerja sama dengan pemerintah pusat dan daerah, TNI, Polri, serta pihak swasta seperti yayasan, koperasi, UMKM, dan lembaga sosial,” ucap Muhammad Iwan.

Adapun beberapa persyaratan yang harus dipenuhi antara lain lahan minimal 600 m², bangunan dapur minimal 300 m², tenaga kerja sebanyak 47 orang yang dapat direkrut dari masyarakat sekitar, serta peralatan dan transportasi sesuai standar BGN.

Untuk menu makanan akan ditentukan oleh ahli gizi masing-masing dapur, mengacu pada pedoman gizi nasional. Pendaftaran kemitraan dapat dilakukan secara daring melalui situs resmi mitra.bgn.go.id

Lebih lanjut, ia juga menyampaikan bahwa keberadaan dapur MBG tidak hanya berfungsi memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga berdampak langsung terhadap ekonomi lokal.

“Dapur MBG menyerap tenaga kerja dari lingkungan sekitar dan melibatkan warga sebagai pemasok bahan pangan. Dengan demikian, perputaran uang di wilayah seperti Batulayar akan meningkat melalui aktivitas produksi dan distribusi kebutuhan dapur, sekaligus membuka peluang penghasilan bagi masyarakat,” imbuh Iwan.

Secara nasional, Program MBG menargetkan pendirian 30.000 SPPG di seluruh Indonesia, dengan cakupan penerima manfaat sebanyak 89 juta orang, termasuk ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak-anak dari jenjang PAUD hingga SMA.(r)

Dibatasi Sampai Tanggal 28 Juni 2025, Pelaku Usaha di Tanjung A’an Diminta Bongkar Tempat Usahanya

By
ekbisntb.com
-
0
Salah satu tempat usaha di tanjung aan yang minta dibongkar(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Desa Sengkol Kecamatan Pujut meminta warga atau pelaku usaha yang ada di kawasan Pantai Tanjung A’an untuk segera membongkar tempat usahanya, tanpa terkecuali. Paling lambat tanggal 28 Juni 2025 mendatang. Menyusul akan segera dimulainya rencana pembangunan fasilitas pariwisata di kawasan tersebut.

Permintaan tersebut disampaikan Kepala Desa (Kades) Sengkol Satria Wijaya saat ditemuai Ekbis NTB, di kantornya, Senin 23 Juni 2025 kemarin. Ia mengatakan kawasan Tanjung A’an sendiri masuk dalam kawasan The Mandalika yang dikelola Injourney Tourism Development Corporation (ITDC). Di mana ITDC sendiri sudah menjalin kesepakatan kerja sama dengan salah satu investor untuk membangun fasilitas pariwisata berupa hotel dan fasilitas penunjang lainnya di kawasan tersebut.

Di satu sisi hampir seluruh dari bangunan atau tempat usaha yang ada di kawasan Pantai Tanjung A’an tidak memiliki izin. Sehingga tidak ada alasan bagi para pelaku usaha ditempat tersebut untuk bertahan. Terlebih area yang digunakan sebagai tempat membangun tempat usaha tersebut merupakan area pantai yang merupakan area publik.

“Jadi silahkan pelaku usaha yang memiliki usaha di kawasan Tanjung A,an untuk membongkar tempat usahanya. Paling lambat tanggal 28 Juni 2025 mendatang, sesuai isi surat peringatan yang kami layangkan sebelumnya,” terang Satria.

Dikatakannya pihaknya memberikan tenggat waktu selama 14 hari bagi para pelaku usaha di Tanjung A’an untuk membongkar tempat usahanya. Terhitung sejak pekan yang lalu. Dan, itu dirasakan sudah sangat cukup waktu untuk membongkar tempat usahanya.

Dalam hal ini pihaknya bukan tidak mau atau tidak peduli dengan nasib warga yang membuka usaha di Tanjung A’an. Terlebih banyak juga warga Desa Sengkol yang membuka usaha ditempat tersebut. Tetapi dasar untuk itu tidak ada. Karena bisa dipastikanya semua tempat usaha yang berdiri di Tanjung A’an tidak memiliki izin.

Terbukti sampai sejauh ini tidak pernah ada pajak atau restribusi yang masuk ke desa. “Kalau ada izin pasti ada pajak atau restribusi yang masuk ke desa. Tapi kenyataannya sampai saat ini tidak pernah ada yang masuk ke desa,” terangnya.

Ia menambahkan dulu antara ITDC dengan para pelaku usaha ditempat tersebut sudah ada kesepakatan. Bahwa para pelaku usaha bersedia untuk pindah atau membongkar tempat usahanya kalau pengembangan kawasan Tanjung A’an akan dimulai. Sehingga oleh ITDC selaku pengelola kawasan The Mandalika mengizinkan para pelaku usaha untuk membuka usaha di kawasan tersebut.

Secara tegas Satria mengatakan pihaknya mendukung penuh rencana pengembangan kawasan Tanjung A’an oleh ITDC. Sehingga kawasan tersebut bisa berkembang pesat dan pada akhirnya bisa memberikan manfaat luas bagi masyarakat sekitar. “Kami mendukung pengembangan kawasan Tanjung A’an bukan untuk kepentingan pribadi. Tetapi itu semua untuk kepentingan yang jauh lebih luas lagi. Lagi pula itu memang kawasan yang dikelola oleh ITDC,” tandasnya. (kir)

506 Hektar untuk Ekstensifikasi Tambak Garam Terus Dipersiapkan

By
ekbisntb.com
-
0
Nampak salah satu lokasi sentra produksi garam yang berada di Desa Labuhan Kuris.(ekbisntb.com/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Sumbawa, memastikan penyiapan lahan untuk program ekstensifikasi pengembangan garam terus dilakukan pemerintah dalam mendukung program swasembada garam nasional.

“Saat kunjungan Dirjen kemarin ke Sumbawa sudah kita sampaikan untuk lahan potensial tersebut (506 hektare) kami juga terus berkoordinasi dengan KKP agar Sumbawa bisa diberikan program tersebut,” kata Kadislutkan, Rahmat Hidayat kepada Ekbis NTB, Senin 23 Juni 2025.

Rahmat melanjutkan, berdasarkan hasil inventarisasi terhadap lahan tersebut saat ini ada 180 orang pemilik dengan status Sertifikat Hak Milik (SHM). Bahkan di lokasi tersebut juga sudah ada infrastruktur jalan usaha tani tinggal dilakukan penataan lebih lanjut untuk memudahkan akses.

“Jalanya sudah ada seleber 3-5 meter dan saat ini jalan tersebut digunakan oleh petani untuk membawa hasil pertanian dan perkebunan, ” ujarnya.

Dayat melanjutkan selain luas lahan tersebut, pihaknya lokasi budidaya garam yang sudah terealisasi saat baru sekitar 119, 8 hektare. Sementara untuk total keseluruhan lahan potensial mencapai 443, 4 hektare yang tersebar di sejumlah kecamatan.

“Jadi, saat ini yang sudah tergarap baru 118 hektare dengan potensi produksi mencapai 5. 363.00 ton yang tercatat hingga akhir tahun 2024,” ujarnya.

Terhadap lahan potensial tersebut, pemerintah terus berupaya untuk mendorong kelompok untuk memanfaatkan potensi tersebut. Selain itu, pihaknya juga akan mencari investor yang akan mengelola potensi tersebut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kami akan terus berupaya mencari pengelola lahan potensial untuk tambak garam tersebut sehingga bisa memberikan manfaat bagi daerah, ” tukasnya. (ils)

Sumbawa Usulkan Tambahan 1.500 Metrik Ton Gas Elpiji 3 Kilogram

By
ekbisntb.com
-
0
H. Khaeruddin(ekbisntb.com/dok)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Pemkab Sumbawa, kembali mengusulkan tambahan 1.500 metrik ton gas elpiji tiga kilogram untuk memenuhi kebutuhan akan gas yang saat ini kerap dikeluhkan oleh masyarakat termasuk menambah kuota yang belum dipenuhi pemerintah.

“Kita sudah ajukan untuk tambahan kuota gas elpiji tiga kilogram dengan harapan bisa dipenuhi oleh pemerintah sehingga masyarakat tidak lagi kesulitan untuk mendapatkan gas subsidi tersebut,” kata Kabag Ekonomi Setda Sumbawa, H. Khaeruddin kepada Ekbis NTB, Senin 23 Juni 2025.

Ia menyebutkan, pengusulan tambahan kuota tersebut diharapkan bisa terealisasi yang diperuntukkan untuk setiap bulannya. Sehingga bisa mengurangi kesulitan masyarakat terhadap tabung gas elpiji 3 kilogram tersebut.

“Sebenarnya usulan kita sebesar 15.000 metrik ton, namun yang baru bisa terpenuhi hanya 11.000 metrik ton sehingga kami berharap tambahan kuota tersebut bisa dipenuhi oleh pemerintah,” ucapnya.

Ia melanjutkan, jika tambahan kuot bisa disetujui pemerintah maka kebutuhan hanya 2.500 metrik ton. Padahal kebutuhan 15.000 metrik ton tersebut sudah dihitung berdasarkan kebutuhan termasuk juga bagi para pelaku UMKM.

“Sebenarnya kalau kita diberikan 15.000 metrik ton itu sudah sangat longgar dan tidak akan menimbulkan permasalahan di masyarakat, tetapi kebutuhan kita belum juga dipenuhi oleh pertamina,” ucapnya.

Selain persoalan tersebut lanjutnya, tata niaga elpiji tiga kilogram ini juga dilepas secara bebas meski di tabung tersebut tercatat bantuan bagi masyarakat miskin. Bahkan keberadaan pangkalan, sub pangkalan hingga pengecer dengan pola pengawasan yang dilakukan juga belum bisa maksimal.

“Di Sumbawa dengan delapan kelurahan serta 157 desa ada 600 lebih pangkalan dan itu tidak mungkin bisa kita pantau semua karena tenaga yang kita miliki juga terbatas,” ucapnya.

Diakuinya, terhadap kebutuhan terhadap pemerintah terus melakukan kordinasi secara intensif ke pihak Pertamina. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap Elpiji tiga kilogram yang kerap dikeluhkan.

“Kita tetap berkoordinasi dengan Pertamina agar kuota itu bisa segera dipenuhi sehingga keterbatasan Elpiji saat ini bisa diminimalisir,” tukasnya. (ils)

1...252253254...803Page 253 of 803

EKBISNTB.com adalah sebuah portal berita lokal yang merupakan bagian dari Kelompok Media Bali Post (KMB) di NTB. EKBISNTB.com didirikan oleh para awak Redaksi Harian Suara NTB, Untuk lebih dekat dengan kami, silakan berkunjung ke Redaksi EKBISNTB.com di Jalan Bangau Nomor 15 Cakranegara, Mataram. Telepon (0370) 639543. (*)

Copyright ©2024 EkbisNTB.com - PT. Suara NTB Pers

JARINGAN MEDIA

Ketentuan Pengguna

Pedoman Media Siber

Tentang Kami