Beranda blog Halaman 252

Ekonomi NTB Tumbuh 13,64 Persen, Smelter dan Tambang Jadi Mesin Utama

0
Ekonomi NTB Tumbuh 13,64 Persen, Smelter dan Tambang Jadi Mesin Utama
Wahyudin (Suara NTB/bul)

Mataram (ekbisntb.com) – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB mencatat pertumbuhan ekonomi NTB pada triwulan I 2026 tumbuh signifikan sebesar 13,64 persen secara tahunan (year on year/y-on-y) dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Kepala BPS NTB, Dr. Drs. Wahyudin, MM, mengatakan pertumbuhan ekonomi dua digit tersebut ditopang oleh kembali bergairahnya sektor pertambangan serta meningkatnya aktivitas industri pengolahan, khususnya smelter.

“Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi triwulan I 2026 ditopang oleh menguatnya industri pengolahan dan kembali meningkatnya aktivitas pertambangan,” ujar Wahyudin dalam rilis BPS NTB, Selasa, 5 Mei 2026.

Berdasarkan data BPS, sektor dengan kontribusi terbesar terhadap perekonomian NTB masih didominasi oleh pertanian, pertambangan, dan perdagangan, dengan total kontribusi mencapai 60,25 persen terhadap struktur ekonomi daerah.

Dari sisi pertumbuhan lapangan usaha, sektor industri pengolahan mencatat pertumbuhan tertinggi mencapai 60,25 persen secara tahunan. Lonjakan ini dipicu mulai beroperasinya smelter yang mendorong peningkatan aktivitas pengolahan logam dasar di NTB.

Sementara sektor pertambangan dan penggalian tumbuh 31,80 persen, didorong peningkatan produksi konsentrat tembaga setelah adanya relaksasi ekspor bahan mentah.

Adapun sektor jasa keuangan juga mencatat pertumbuhan cukup tinggi sebesar 13,48 persen, seiring meningkatnya aktivitas perbankan umum.

Tak hanya sektor unggulan, BPS juga mencatat seluruh lapangan usaha di NTB tumbuh positif pada triwulan I 2026 secara tahunan.

Selain industri dan tambang, sektor pertanian juga menunjukkan performa positif. Produksi padi pada triwulan I 2026 diperkirakan mencapai 577,24 ribu ton gabah kering giling (GKG), meningkat dibanding triwulan I 2025 yang sebesar 313,58 ribu ton GKG.

Kenaikan produksi tersebut didorong musim panen raya yang berlangsung pada Maret 2026.

Sektor perdagangan juga mengalami pertumbuhan karena terdorong peningkatan aktivitas di sektor pertanian dan industri pengolahan.

Meski tumbuh tinggi secara tahunan, ekonomi NTB secara triwulanan (quarter to quarter/q-to-q) tercatat mengalami kontraksi sebesar 1,30 persen dibanding triwulan IV 2025.

Wahyudin menjelaskan kontraksi tersebut dipengaruhi penurunan aktivitas industri pengolahan yang terkontraksi 31,02 persen secara triwulanan, seiring menurunnya produksi smelter dibanding akhir tahun lalu.

Selain itu, sektor jasa lainnya terkontraksi 7,28 persen setelah tingginya aktivitas pada triwulan IV 2025 akibat gelaran MotoGP. Sementara sektor administrasi pemerintahan turun 7,27 persen karena realisasi belanja APBD yang lebih rendah pada awal tahun.

Meski demikian, BPS menilai fondasi pertumbuhan ekonomi NTB pada awal 2026 masih cukup kuat, terutama dengan pulihnya sektor pertambangan dan meningkatnya kapasitas industri pengolahan di daerah. (bul)

Faktor Ekonomi dan Pendidikan Rendah Picu Tingginya Kasus KDRT di Mataram

0
H. Zuhhad (Suara NTB/pan)

Mataram (ekbisntb.com) – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Mataram mencatat kasus kekerasan yang terjadi di wilayahnya masih didominasi oleh kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Faktor ekonomi dan rendahnya tingkat pendidikan menjadi pemicu utama terjadinya kasus tersebut.

Kepala DP3A Kota Mataram, H. Zuhhad, mengatakan hingga Maret 2026 pihaknya telah menangani sekitar 16 kasus kekerasan. Dari jumlah tersebut, kasus KDRT menjadi yang paling banyak.

“Sampai bulan Maret ini ada sekitar 16 kasus yang kami tangani. Namun yang paling mendominasi memang KDRT,” ujarnya, Selasa (5/5/2026).

Selain KDRT, kasus lain yang ditangani meliputi anak berhadapan dengan hukum serta kekerasan seksual. Menurut Zuhhad, tekanan ekonomi kerap memicu konflik dalam rumah tangga yang kemudian berujung pada tindakan kekerasan.

Di samping itu, rendahnya tingkat pendidikan serta pengaruh lingkungan juga menjadi faktor pendukung meningkatnya kasus kekerasan, baik terhadap perempuan maupun anak.

Sebagai langkah pencegahan, DP3A Kota Mataram terus menggencarkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Kegiatan tersebut melibatkan berbagai pihak, mulai dari sekolah, tokoh agama, hingga lingkungan masyarakat.

Edukasi difokuskan pada pencegahan KDRT, kekerasan seksual, serta perundungan (bullying) guna menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif, terutama di dalam keluarga.

“Kami terus melakukan penyuluhan agar masyarakat lebih sadar dan mampu mencegah terjadinya kekerasan,” tegasnya.

Sementara itu, berdasarkan data sebelumnya, sepanjang Januari hingga September 2025, DP3A Kota Mataram menangani sebanyak 98 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dari jumlah tersebut, 26 kasus merupakan KDRT yang sebagian besar dilakukan oleh orang terdekat korban.

Rinciannya, 19 kasus KDRT dialami perempuan dan sembilan kasus dialami anak-anak. Selain itu, terdapat 25 kasus kekerasan seksual yang terdiri atas tiga korban perempuan dan 22 korban anak-anak. Tercatat pula dua kasus kekerasan gender berbasis online (KGBO) dengan korban perempuan.

Sebagian kasus tersebut telah diselesaikan melalui mediasi, sementara lainnya masih diproses melalui jalur hukum sesuai ketentuan yang berlaku. (pan)

Pemkot Mataram Siapkan Rp20 Miliar untuk Gaji Ke-13 ASN

0
H. Muhammad Ramayoga (Suara NTB/pan)

Mataram (ekbisntb.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram menyiapkan anggaran sebesar Rp20 miliar untuk pembayaran gaji ke-13 aparatur sipil negara (ASN) pada 2026. Namun, wacana pemotongan sebesar 25 persen masih menunggu petunjuk resmi dari pemerintah pusat.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, H. Muhammad Ramayoga, mengatakan anggaran tersebut diperuntukkan bagi seluruh ASN, termasuk guru dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu.

“Anggaran gaji ke-13 sekitar Rp20 miliar itu dalam kondisi siap dicairkan,” ujarnya, Selasa (5/5).

Meski anggaran telah tersedia, pencairan belum dapat dilakukan karena pemerintah daerah masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dan surat edaran resmi dari pemerintah pusat terkait mekanisme penyaluran.

Ramayoga, yang akrab disapa Yoga, menjelaskan hal tersebut penting mengingat adanya wacana pemotongan gaji ke-13 hingga 25 persen yang saat ini masih dalam tahap kajian oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

“Uang untuk gaji ke-13 sudah siap. Kami tinggal menunggu aturan resmi dari pusat. Tantangannya adalah jika nantinya terjadi perubahan kebijakan,” jelasnya.

Ia menegaskan, Pemkot Mataram akan menyesuaikan diri dengan kebijakan pemerintah pusat, termasuk jika terdapat perubahan besaran atau skema pembayaran gaji ke-13.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Mataram, H. Lalu Alwan Basri, sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan skema penyesuaian apabila terjadi perubahan kebijakan, termasuk kemungkinan pemotongan.

Menurutnya, jika terjadi kelebihan anggaran akibat pemotongan, dana tersebut dapat dialihkan ke pos belanja daerah lainnya untuk mendukung program pembangunan dan prioritas daerah.

Namun demikian, Alwan mengimbau seluruh ASN di lingkungan Pemkot Mataram agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh informasi yang belum pasti.

“Jangan sampai kebijakan yang belum final justru memengaruhi kinerja ASN,” tegasnya.

Sebagai informasi, gaji ke-13 ASN umumnya dicairkan pada Juni atau bertepatan dengan tahun ajaran baru sekolah. Kebijakan ini bertujuan membantu ASN memenuhi kebutuhan pendidikan anak, dengan besaran setara satu kali gaji.

Dengan kesiapan anggaran yang telah dimiliki, Pemkot Mataram berharap proses pencairan gaji ke-13 dapat berjalan lancar setelah adanya kepastian regulasi dari pemerintah pusat, sehingga tidak mengganggu perencanaan keuangan para ASN di daerah. (pan)

Andalkan Agenda Nasional, Dispar Mataram Petakan Strategi Dongkrak Okupansi Hotel

0
Sejumlah tamu sedang mandi di kolam salah satu hotel di Kota Mataram yang dipotret beberapa waktu lalu. Andalkan agenda nasional, Dispar Mataram petakan strategi dongkrak okupansi hotel (Suara NTB/pan)

Mataram (ekbisntb.com) – Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Mataram mulai memetakan sejumlah agenda nasional berskala besar sebagai strategi untuk mendongkrak tingkat hunian kamar hotel di tengah kebijakan efisiensi anggaran daerah.

Kepala Dinas Pariwisata Kota Mataram, Dr. Cahya Samudra, mengatakan keterbatasan fiskal membuat ruang gerak pemerintah daerah dalam menggelar event secara mandiri menjadi semakin terbatas. Kondisi ini mendorong Dispar untuk lebih adaptif dalam menjaga pergerakan sektor pariwisata, khususnya industri perhotelan yang terdampak langsung.

“Efisiensi anggaran terjadi di pemerintah daerah, termasuk di kami. Ruang untuk menggelar event besar secara mandiri jadi terbatas,” ujarnya, Selasa (5/5/2026).

Sebagai langkah antisipatif, Dispar mengandalkan agenda nasional sebagai penggerak utama untuk menjaga stabilitas okupansi hotel. Kegiatan berskala nasional dinilai mampu mendatangkan tamu dalam jumlah besar, sehingga memberi dampak signifikan terhadap tingkat hunian.

Menurut Cahya, sektor Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) menjadi fokus utama dalam upaya tersebut. Event MICE dinilai memiliki efek langsung karena melibatkan peserta dari berbagai daerah yang membutuhkan akomodasi dalam jumlah besar.

“Event MICE nasional ini efeknya sangat terasa. Begitu ada kegiatan besar, tingkat hunian hotel langsung meningkat karena tamu datang dalam jumlah signifikan,” jelasnya.

Selain membidik agenda nasional, Dispar juga memperkuat sinergi dengan pelaku industri perjalanan, seperti biro perjalanan wisata (travel agent). Kolaborasi ini diarahkan untuk mendorong wisatawan tidak hanya berkunjung singkat, tetapi juga memperpanjang masa tinggal di Kota Mataram.

Mantan Camat Sekarbela ini menilai peningkatan lama tinggal wisatawan (length of stay) menjadi faktor kunci dalam mendorong okupansi hotel secara berkelanjutan. Saat ini, rata-rata lama tinggal wisatawan di Kota Mataram masih relatif rendah.

“Length of stay kita masih 1,36 hari, lebih rendah dibandingkan Lombok Tengah yang mencapai 2,03 hari dan Lombok Utara 2,65 hari,” ungkapnya.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun tingkat kunjungan ke Mataram cukup tinggi, wisatawan belum terdorong untuk menetap lebih lama. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dan pelaku industri pariwisata.

Di sisi lain, tingkat hunian hotel di Kota Mataram masih mengalami tekanan akibat kombinasi musim sepi (low season) dan momentum Ramadan pada triwulan pertama tahun ini. Situasi ini berdampak langsung pada penurunan jumlah tamu yang menginap. (pan)

Kembangkan Ekonomi Pesisir dan UMKM

0
Nani Nurkomala (Suara NTB/pan)

PEMERINTAH Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela, memfokuskan pengembangan ekonomi masyarakat di wilayah pesisir melalui optimalisasi potensi pariwisata dan penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Langkah ini dilakukan untuk mendorong kemandirian ekonomi warga di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah daerah.

Lurah Tanjung Karang Permai, Nani Nurkomala, mengatakan wilayahnya memiliki karakteristik unik karena memiliki satu kawasan pesisir, yakni Lingkungan Bagek Kembar, yang kini menjadi pusat perhatian dengan hadirnya destinasi wisata baru bernama Pantai Viral.

Ia menjelaskan, Kelurahan Tanjung Karang Permai terdiri atas lima lingkungan, yaitu Lingkungan Barito, Batang Hari, Sejahtera, Asahan, dan Bagek Kembar.

“Salah satunya merupakan kawasan pesisir, yakni Lingkungan Bagek Kembar. Di sana sedang berkembang pariwisata, ada Pantai Viral yang lokasinya berada di belakang PLN,” ujarnya, Selasa (5/5).

Destinasi Pantai Viral yang mulai berkembang sejak 2024 tersebut merupakan hasil swadaya masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Kehadiran objek wisata ini dinilai mampu memberikan dampak positif, terutama dalam menyerap tenaga kerja lokal dan menggerakkan sektor UMKM.

“Alhamdulillah, dampaknya sangat terasa dari sisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Banyak UMKM yang tumbuh dan dikelola oleh warga setempat. Target kami, bagaimana pengunjung merasa nyaman dan terus kembali berkunjung,” jelasnya.

Di tengah tantangan efisiensi anggaran, Pemerintah Kelurahan Tanjung Karang Permai mendorong penguatan kelembagaan masyarakat di tingkat lingkungan agar mampu mengelola potensi secara mandiri tanpa bergantung pada bantuan pemerintah.

“Kami mendorong setiap lingkungan untuk lebih mandiri dengan memperkuat kelembagaan masyarakat, khususnya dalam pengembangan UMKM, sehingga tidak hanya bergantung pada anggaran pemerintah,” tegas Nani.

Selain penguatan ekonomi, aspek pengelolaan lingkungan juga menjadi perhatian melalui program Grogot (Gerakan Memilah Sampah dari Rumah). Program ini mendorong pemanfaatan sampah organik, salah satunya untuk pakan maggot, guna menjaga kebersihan lingkungan.

Melalui integrasi antara pengembangan ekonomi dan pengelolaan lingkungan, kelurahan berharap kawasan pesisir, khususnya destinasi wisata, tetap bersih dan asri sehingga mampu meningkatkan daya tarik wisata di Kota Mataram. (pan)

Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Masyarakat KLU Masih Rendah

0
BPJS Ketenagakerjaan wilayah NTB berikan Bintek kepada agen Perisai untuk memperluas cakupan kepesertaan. (Suara NTB/ari)

Tanjung (ekbisntb.com) – Cakupan atau coverage kepesertaan masyarakat Kabupaten Lombok Utara (KLU) pada layanan BPJS Ketenagakerjaan, tergolong masih rendah. Angkanya baru mencapai 35,7 persen atau setara 50.478 orang dari penduduk usia kerja. BPJS menggandeng agen Perisai (Penggerak Jaminan Sosial Indonesia) dari tingkat desa untuk mendongrak angka kepesertaan itu.

Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Wilayah NTB, Oktiana Triperani Sukmana, mewakili pimpinan, di sela-sela Bintek Perisai di aula Dinas Pengendalian Penduduk, KB PMD, Kabupaten Lombok Utara, Selasa (5/5) mengungkapkan, cakupan jaminan perlindungan sosial BPJS Ketenagakerjaan di Lombok Utara perlu ditingkatkan. Pihaknya selaku pelaksana program, menggandeng agen yang diberi nama Perisai untuk memperluas jangkauan perlindungan masyarakat tersebut.

“Peserta aktif sampai dengan bulan April di Lombok Utara baru mencapai 35,7 persen. Dari jumlah tersebut, total klaim Januari sampai Maret 2026 sebesar Rp3,5 miliar,” ungkapnya.

Oktiana menyatakan, agen perisai nantinya akan menjadi perpanjangan tangan BPJS maupun masyarakat dalam mendaftar, membayar, maupun membantu proses klaim tanggungan jamsostek peserta. Agen ini sendiri diproyeksikan berjumlah dua orang tiap desa, dan berasal dari unsur masyarakat sendiri. Nantinya, setiap Agen akan memperoleh komisi penghasilan dari kepesertaan yang berhasil direkrut.

Sebagai informasi kata dia, tahun ini pemerintah memberikan subsidi atas iuran bulanan BPJS Ketenagakerjaan sebesar 50 persen. Artinya, dari kewajiban bulanan BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp16.800 per orang, peserta hanya akan membayar Rp8.400.

“Umpama, walaupun empat bulan menjadi peserta BPJS dan terjadi sesuatu kepada peserta, maka mendapatkan jaminan sebesar Rp42 juta,” ujarnya.

Kendati demikian, untuk memperoleh klaim tersebut, peserta akan diverifikasi terutama menyangkut syarat dan kriteria sebagai peserta. Pasalnya, kelompok umur lansia dan warga tidak produktif, tidak dapat didaftarkan pada BPJS Ketenagakerjaan.

“Kriteria harus bekerja, apalagi di sektor informal seperti petani, nelayan, peternak, buruh dan lain sebagainya. Tetapi untuk yang sakit menahun, lumpuh, tentu tidak bisa jadi anggota,” imbuhnya.

Ia menekankan kepada seluruh agen Perisai BPJS Ketenagakerjaan untuk menjaga integritas dalam pelayanan kepada masyarakat. Mengingat status sebagai agen, dengan sendirinya menjadi cermin sekaligus membawa nama baik BUMN milik pemerintah tersebut.

Sementara, Kepala Dinas P2KB PMD Lombok Utara, Atmaja Gumbara, SP., ME., meminta seluruh agen Perisai BPJS dapat berkolaborasi dengan baik dalam membangun sumber daya manusia Lombok Utara. Rekrutmen peserta BPJS sedianya dilakukan dengan santun, edukatif, dan jauh dari kesan pemaksaan.

Ia juga meminta agar para agen melakukan sosialisasi secara lebih detail. Sebab diyakininya, banyak masyarakat tidak mengetahui mekanisme BPJS Ketenagakerjaan menjadi sebab masih rendahnya rasio kepesertaan. Dengan iuran bulanan Rp8.400, menurut dia, cukup terjangkau. Terlebih manfaat dari nominal tersebut adalah sebagai jaring perlindungan bagi masyarakat dan keluarga.

“Ibarat pepatah mengatakan, sedia payung sebelum hujan. Dana itu, Sunatullah, hujan pasti terjadi. Kita pasti meninggal. Saya juga melihat langsung, penyerahan simbolis klaim BPJS yang diterima keluarga ahli waris, itu sangat membantu beban ekonomi keluarga,” pungkasnya. (ari)

Pemkab Lobar Dorong MBG Sasar Daerah 3T

0
Tim Satgas MBG Lobar turun memantau SPPG beberapa waktu lalu. Pemkab Lobar tengah mendorong program MBG menyasar daerah 3T. (Suara NTB/ist)

Giri Menang (ekbisntb.com) – 255.271 warga Lombok Barat (Lobar) menerima program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ratusan ribu penerima ini mulai dari kalangan Ibu Hamil (Bumil), Ibu Menyusui (Busui), dan Balita non-PAUD (usia 6-59 bulan) atau 3B, anak TK Paud, SD hingga SMA sederajat di Lobar.

Pemkab Lobar tengah mendorong program MBG menyasar daerah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T), lantaran daerah ini belum semua disasar program MBG. Ketua Satgas MBG Lobar H. Saepul Ahkam menyebutkan, penerima ini termasuk para guru, karena sesuai ketentuan mereka juga diberikan MBG. Selain itu, setiap SPPG memberikan operasional ke sekolah untuk merapikan ompreng MBG.

Selain siswa dan tenaga kependidikan, sebanyak 53.489 warga dari kalangan 3B atau Ibu Hamil (Bumil), Ibu Menyusui (Busui), dan Balita non-PAUD (usia 6-59 bulan) yang menerima MBG.

Ratusan ribu orang ini disuplai oleh 114 SPPG yang tersebar di seluruh wilayah Lobar. Jumlah sasaran per SPPG itu rata-rata kisarannya antara 1.800 jiwa hingga 2.500 jiwa. “Menurut hemat kami perlu diciutkan lagi, sebisa mungkin proporsi per SPPG 1.200 jiwa sampai 1.500 jiwa,” ujarnya.

Kalaupun masih ada wilayah yang belum disasar, notabene daerah di 3T. Pihak Pemkab pun terus mendorong agar perluasan sasaran SPPG ke daerah 3T dengan mengubah pola pendekatan konvensional. Artinya tidak perlu menggunakan dengan pendekatan 3T, karena diperkirakan jumlah sasaran di 3T ini mencapai di atas 1000 orang belum terlayani. “Sejauh ini baru beberapa dusun yang terlayani,” sebutnya.

Karena itu, sasaran MBG ini pun terus bertambah seiring bertambahnya SPPG. Terkait berapa sasaran yang belum disasar, menurutnya perlu menghimpun data secara valid. Kalaupun sudah terlayani ratusan ribu jiwa, tetapi kemungkinan masih banyak belum terlayani. (her)

Mendesak Dibangun Permanen, Jembatan Kayu Cemare Lembar Membahayakan Warga dan Pengunjung

0
Jembatan kayu di Cemare Lembar ini mendesak dibangun permanen, karena kondisinya membahayakan warga dan pengunjung. (Suara NTB/her)

Giri Menang (ekbisntb.com) – Warga Cemara Desa Lembar Selatan Lombok Barat (Lobar) mengeluhkan kondisi jembatan kayu yang telah bertahun-tahun rusak parah. Pernah dijanjikan akan dibangun sejak Bupati Lobar dijabat H. Fauzan Khalid, tetapi tak kunjung terealisasi. Sekitar 1.400 jiwa warga setempat telah lama memimpikan agar jembatan kayu yang dibangun tahun 2014 silam tersebut dibangun permanen.

Kondisi jembatan kayu saat ini sangat memperihatinkan. Tak layak dilalui warga. Beberapa kayu pada bagian badan jembatan terlepas, sehingga membahayakan pengendara yang lewat. Warga secara swadaya memperbaiki jembatan itu, tetapi rusak lagi. Terlebih jembatan itu tidak saja dilalui warga setempat, tetapi sekitar seribu pengunjung tiap akhir pekan melewati jembatan kayu tersebut.

Kepala Dusun Cemare, Munawir kembali bersuara terkait kondisi jembatan tersebut, menyusul viralnya foto sebuah kendaraan yang terperosok ke dalam lubang jembatan kayu tersebut di media sosial. Menurutnya, kejadian itu bukan terjadi sekarang, tapi sekitar tahun 2018-2019 silam.

Menurutnya, viralnya foto itu, ada sisi positif dan negatifnya. Dari sisi positifnya, tentu dengan viralnya itu sebagai teguran pada Pemkab agar memperhatikan jembatan tersebut. “Ada sisi positif dan negatif foto jadul (lama) itu di-upload lagi, tapi tergantung pemerintah sekarang mau tanggapi atau tidak?” selorohnya.

Pihaknya berharap itu bisa menjadi pemantik, perhatian Pemkab Lobar agar segera menangani jembatan itu. Di satu sisi, dengan foto kendaraan terperosok dan kayu terangkat, cukup berdampak. Terutama para pedagang maupun pengunjung akan terpengaruh tidak berkunjung atau berjualan ke kawasan Pantai Cemare.

Dalam sepekan, pengunjung yang melewati jembatan itu bisa mencapai lebih dari 1000 orang. Di jembatan itu dipasang portal untuk mengatur arus kendaraan, termasuk kendaraan bermuatan besar. Namun, pengelolaannya perlu lebih diperkuat. Pihaknya bersama warga pun berkali-kali memperbaiki jembatan itu.

Termasuk rencananya dalam waktu dekat ini, warga berswadaya dibantu oleh pihak pengelola akan memperbaiki sedikit-sedikit bagian yang rusak. “Kami mau perbaiki sedikit-sedikit bagian (rusak) itu, demi kelancaran destinasi wisata kita disini juga,” ujarnya.

Namun, menurutnya, dengan anggaran Rp100 juta sekali pun, titik yang diperbaiki tidak signifikan. Seperti saat disumbang Baim Wong beberapa waktu lalu, nilai sumbangan itu seolah tak ada artinya untuk penanganan jembatan itu. Biaya untuk bahan-bahan besi bagian jembatan itu saja harganya belasan juta satu unit, sehingga perbaikan pun tidak bisa menyasar banyak bagian.

Belum lama ini, pihaknya juga telah memperbaiki dengan memasang beberapa kubik kayu, itu pun tidak cukup sehingga dipakai lah kayu yang lama. Namun, kayu yang dipasang baru justru rusak. Yang lebih awet kayu lama.

Penyebab kerusakan jembatan ini, karena tidak sesuai beban kendaraan dengan kapasitas jembatan tersebut. Banyak truk yang masuk membawa batu dan pasir.

Di satu sisi, masyarakat juga tidak ikut andil mau menjaga atau menyelamatkan jembatan tersebut. Akibatnya baru 15 hari saja diperbaiki, jembatan itu sudah goyang. “Di bawahnya itu saja sudah peyot,” imbuhnya.
Untuk itu, ia berharap pada masyarakat agar jangan sampai menyalahkan pihak lain, baik itu pengelola, maupun pihak dusun. Namun, ia mengajak masyarakat ikut menjaga jembatan tersebut.

Lebih lanjut dikatakannya, tim dari TNI pusat sudah tiga kali survei lokasi. Awalnya warga mengusulkan perbaikan dengan anggaran Rp200-300 juta, tapi dari pihak terkait menyampaikan tidak bisa diperbaiki tetapi perlu dibangun jembatan permanen. Pihaknya pun sangat setuju, bahkan ia menyampaikan hal ini telah lama didambakan warga.

Belum lama ini juga, kata dia, Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal pun kebetulan pernah berkunjung melihat kondisi jembatan tersebut. Gubernur pun akan membantu kolaborasi terkait usulan penanganan jembatan itu ke pusat
Terkait keberadaan jembatan gantung di daerah itu, yang dianggap kurang maksimal, menurut Kadus Cemare ini, justru jembatan gantung ini selain menjadi akses terutama yang pengguna motor. Jembatan gantung itu juga menjadi daya tarik wisata. Keberadaan jembatan itu justru menambah pengunjung yang datang ke Pantai Cemare tersebut.

“Tidak saja dipakai oleh warga, tapi menjadi daya tarik wisatawan, bertambah pengunjung ke sini, yang 1000 jadi lebih dari itu, karena adanya jembatan gantung ini,” pungkasnya.

Sementara itu, Kadis PUPRPKP Lobar, Lalu Ratnawi mengatakan, terkait penanganan jembatan kayu Cemare sudah diusulkan pihaknya ke pemerintah pusat. “Dan tim Pusat sudah turun cek, semoga semuanya berjalan lancar,” katanya.

Ketika ditanya, apakah bisa dianggarkan penanganannya dari APBD, diakuinya, kalau ditangani dari APBD terlalu berat karena kebutuhan dananya sekitar Rp40 miliar lebih. (her)

Disuntik Rp1 Miliar, Pemprov Awasi Efektifitas Anggaran dan Kinerja BPPD NTB

0
Ahmad Nur Aulia

Mataram (ekbisntb.com) – Pemerintah Provinsi NTB mengingatkan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB agar penggunaan dana hibah yang diberikan oleh pemerintah daerah benar-benar memberikan dampak nyata terhadap sektor pariwisata daerah.

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTB, H. Lalu Ahmad Nur Aulia, menegaskan BPPD dibentuk oleh pemerintah daerah untuk memperkuat promosi pariwisata NTB dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pelaku industri pariwisata.

Menurutnya, Gubernur NTB, Dr. H. Lalu. Muhamad Iqbal juga telah memberi mandat agar seluruh program BPPD berjalan searah dengan konsep pariwisata berkualitas yang saat ini menjadi fokus pemerintah daerah.

“BPPD ini dibentuk pemerintah daerah dan diharapkan membantu penguatan, khususnya di bidang promosi. Karena di dalamnya melibatkan seluruh stakeholder dan pelaku industri. Saya juga ditugaskan Pak Gubernur untuk memastikan program BPPD berjalan seiring dengan konsep pariwisata berkualitas yang sedang kita ikhtiarkan,” ujarnya, Selasa, 5 Mei 2026.

Ia menjelaskan, dalam pelaksanaannya BPPD tidak hanya menjalankan promosi wisata, tetapi juga melakukan konsolidasi terhadap berbagai kebutuhan dan tantangan sektor pariwisata, termasuk menyesuaikan strategi di tengah kondisi global yang terus berubah.

Menurutnya, target pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga target BPPD harus selaras agar promosi yang dilakukan benar-benar tepat sasaran.

“Jangan sampai Dinas Pariwisata dan BPPD punya pandangan yang berbeda. Harus ada konsolidasi antara target pusat, target daerah, termasuk target BPPD sebagai representasi asosiasi pelaku pariwisata agar langkah yang diambil tepat sasaran,” tambahnya.

Pada tahun 2026, Pemprov NTB mengalokasikan dana hibah sebesar Rp1 miliar untuk mendukung operasional dan program promosi BPPD. Anggaran tersebut juga mencakup kebutuhan internal lembaga.

Namun, Nur Aulia menegaskan besaran anggaran bukan fokus utama pemerintah. Yang lebih penting adalah hasil nyata dari program yang dijalankan.

“Kalau bicara anggaran itu berdasarkan kebutuhan. Kita tidak semata melihat angka, tapi programnya apa, targetnya apa. Kalau hasil evaluasi menunjukkan dampaknya besar, tentu bisa jadi perhatian pemerintah ke depan,” tegasnya.
Ia juga memastikan penggunaan anggaran hibah akan terus diawasi secara ketat oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTB, termasuk melalui proses audit.

“Penggunaan anggaran itu melalui dinas, sehingga kita melakukan pendampingan dan memastikan konsepnya sesuai target. Tidak hanya dievaluasi oleh dinas, tapi juga akan diaudit,” katanya.

Saat ini, kata dia, pemerintah belum memberikan penilaian akhir terhadap kinerja BPPD karena masih memasuki triwulan awal tahun. Meski demikian, evaluasi akan dilakukan setelah program berjalan penuh.

“Sekarang masih tahap konsolidasi. Bulan Mei ini kegiatan mulai berjalan, nanti kita lihat hasilnya setelah program berjalan,” ujarnya.

Pemprov NTB berharap BPPD tidak hanya menjadi lembaga penerima anggaran, tetapi benar-benar menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat promosi pariwisata dan meningkatkan daya saing destinasi NTB di tingkat nasional maupun internasional.

“BPPD harus bisa mengawal pemerintah, begitu juga sebaliknya. Mereka mewakili asosiasi-asosiasi pariwisata, jadi harus menjadi titik temu dalam menyusun langkah promosi ke depan,” pungkasnya.(bul)

Gelar BPKH Connect di Mataram, BPKH Tegaskan Dana Kelolaan Rp180 T Aman dan Transparan

0
Badan Pelaksana BPKH, Arief Mufraini, dalam forum BPKH Connect yang berlangsung di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa (5/5/2026).

Mataram (Ekbis NTB) — Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memastikan seluruh dana haji yang dikelolanya berada dalam kondisi aman, likuid, dan dikelola sepenuhnya berdasarkan prinsip syariah. Hingga Mei 2026, total dana kelolaan lembaga tersebut telah menembus angka Rp180 triliun.

Penegasan tersebut disampaikan oleh Anggota Badan Pelaksana BPKH, Arief Mufraini, dalam forum BPKH Connect yang berlangsung di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa (5/5/2026).

Arief menjelaskan bahwa BPKH menerapkan strategi investasi dengan risiko yang sangat terukur guna menjamin keamanan hak-hak jemaah.

“BPKH wajib menjaga aset likuid minimal dua kali dari total kebutuhan penyelenggaraan ibadah haji. Hal ini memastikan bahwa berapapun dana yang dibutuhkan untuk keberangkatan jemaah, posisinya selalu siap dan tersedia,” ujar Arief di hadapan awak media.

Menopang Biaya Haji Lewat Nilai Manfaat

Arief juga meluruskan kekhawatiran masyarakat dengan menegaskan bahwa setoran pokok milik jemaah tetap utuh tanpa pengurangan sedikit pun. Adapun biaya operasional haji selama ini ditopang oleh hasil pengembangan investasi, atau yang dikenal sebagai nilai manfaat.

Nilai manfaat tersebut dialokasikan melalui tiga saluran utama demi kemaslahatan jemaah:

  • Subsidi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih): Menjaga agar biaya yang dibayarkan langsung oleh jemaah tetap rasional dan tidak melonjak, di tengah fluktuasi biaya riil di Arab Saudi.
  • Rekening Virtual (Virtual Account): Memberikan tambahan nilai saldo bagi jemaah yang masih berada dalam daftar tunggu (waiting list).
  • Living Cost: Penyediaan uang saku tunai bagi jemaah yang berangkat untuk menunjang kebutuhan operasional mereka di Tanah Suci.

Transparansi Lewat Digitalisasi

Sebagai langkah nyata dalam meningkatkan akuntabilitas publik dan menangkal disinformasi, BPKH kini mengandalkan transformasi digital lewat peluncuran BPKH Apps. Melalui aplikasi ini, jemaah dapat memantau saldo nilai manfaat hingga estimasi keberangkatan secara langsung.

“Kami ingin menghapus keraguan publik. Melalui aplikasi tersebut, setiap jemaah memiliki akses langsung terhadap hak keuangan mereka secara transparan dan real-time,” tegas Arief.

Kegiatan BPKH Connect di Mataram ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara BPKH dan media massa lokal sebagai mitra strategis dalam mengedukasi masyarakat terkait tata kelola keuangan haji yang profesional, transparan, dan berkelanjutan. (r/fan)