Beranda blog Halaman 251

BPPD NTB Sambut Baik Pengawasan Pemprov

Penulis
ekbisntb.com
-
0
BPPD NTB Sambut Baik Pengawasan Pemprov
Sahlan M saleh

Mataram (ekbisntb.com) – Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB, Sahlan M Saleh, menegaskan bahwa BPPD NTB menyambut baik langkah pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah sebagai bagian dari tata kelola yang baik.

“Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pariwisata Provinsi NTB, bil khusus kepada Pak Gubernur Iqbal, yang ikut mengawasi tata kelola anggaran BPPD. Kami terbuka dan menyambut baik bahwa program kami harus selaras dengan target pemerintah provinsi dalam menjadikan NTB sebagai destinasi pariwisata mendunia,” ujarnya.

ia menjelaskan, meskipun nilai anggaran terdengar sebesar Rp1 miliar, namun alokasi tersebut tidak sepenuhnya untuk promosi.

“Perlu dipahami, di dalam anggaran itu juga terdapat biaya operasional kantor, sehingga porsi untuk promosi terbagi. Karena itu, kami harus menyiasati dengan strategi kolaboratif, termasuk melibatkan mitra dari industri pariwisata,” jelasnya.

Sahlan menambahkan, pendekatan kolaboratif tersebut menjadi kunci untuk tetap mencapai target besar sektor pariwisata NTB.

“Kami tetap optimistis target 3 juta wisatawan dapat tercapai, dengan dampak ekonomi yang diharapkan tidak kurang dari Rp4 triliun per tahun bagi daerah,” katanya.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa pihaknya tidak mempermasalahkan pengawasan, melainkan berharap adanya konsistensi dalam pendekatan kebijakan.

“Bagi kami, pengawasan itu penting. Namun perlu ada keseimbangan agar peran strategis BPPD tetap didukung secara optimal,” tegasnya.

dalam waktu dekat kami melaksanakan kegiatan besar yakni BBTF di bali tanggal 27-30 Mei dan mendatangkan bayer dari Eropa, Amerika, Afrika, Asia dalam kegiatan FAMTRIP LOMBOK SUMBAWA tanggal 31 Mei sampai 2 Juni, kami berharap partisipasi semua pihak untuk mendukung kegiatan besar ini
Ia pun memastikan bahwa BPPD akan fokus pada kinerja dan hasil yang terukur.

“Target kita sama, yakni meningkatkan daya saing pariwisata NTB. Karena itu, kami siap bersinergi dan memastikan setiap program memberikan dampak nyata,” pungkasnya. (bul)

BPKH Kelola Rp180 Triliun Dana Haji

Penulis
ekbisntb.com
-
0
BPKH Kelola Rp180 Triliun Dana Haji
Arief Mufraini (Suara NTB/bul)

Mataram (ekbisntb.com) – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menegaskan bahwa seluruh dana haji yang dikelola saat ini berada dalam posisi aman dan memenuhi standar likuiditas tinggi. Hingga Mei 2026, total dana kelolaan BPKH tercatat mencapai Rp180 triliun yang ditempatkan pada instrumen investasi syariah.

Anggota Badan Pelaksana BPKH, Arief Mufraini di Mataram menjelaskan, strategi investasi lembaga difokuskan pada prinsip keamanan dan ketersediaan dana.

“BPKH wajib menjaga aset likuid minimal dua kali dari total kebutuhan penyelenggaraan ibadah haji. Hal ini memastikan bahwa berapapun dana yang dibutuhkan untuk keberangkatan jemaah, posisinya selalu siap dan tersedia,” ujar Arief.

Arief memaparkan bahwa dana setoran pokok jemaah tetap utuh dan tidak berkurang. Hasil dari pengelolaan investasi—atau yang disebut sebagai nilai manfaat—inilah yang digunakan untuk menopang biaya operasional haji agar tetap rasional bagi masyarakat.

Nilai manfaat tersebut didistribusikan melalui tiga kanal utama. Diantaranya, Subsidi Biaya Haji: Menjaga agar biaya yang dibayar jemaah (Bipih) tidak melonjak tajam meski biaya riil di Arab Saudi meningkat.

Rekening Virtual: Tambahan nilai saldo bagi jemaah yang masih dalam masa tunggu, yang dapat dipantau secara langsung. Living Cost: Penyediaan uang saku bagi jemaah yang berangkat untuk keperluan selama di tanah suci.

Sebagai bagian dari transformasi digital, BPKH kini mewajibkan transparansi akses melalui BPKH Apps. Melalui aplikasi ini, jemaah dapat mengecek secara mandiri status keuangan mereka, mulai dari nilai manfaat hingga posisi antrean.

“Kami ingin menghapus keraguan publik. Melalui aplikasi tersebut, setiap jemaah memiliki akses langsung terhadap hak keuangan mereka secara transparan dan real-time,” tambahnya.

Dengan penguatan instrumen investasi seperti sukuk dan perbankan syariah, BPKH optimistis dapat terus memberikan kontribusi positif bagi ekosistem perhajian Indonesia yang lebih profesional dan berkelanjutan. (bul)

Penghimpunan Zakat di NTB Tembus Rp20 Miliar

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Lalu Muhammad Iqbal (Suara NTB/ist)

BADAN Amil Zakat Nasional (Baznas) NTB mencatat penghimpunan zakat di NTB tembus Rp20 miliar pada triwulan pertama tahun 2026. Tingginya himpunan zakat NTB menyebabkan lembaga ini mendapatkan predikat “Sangat Baik” dengan skor akhir 0,83, yang menempatkan pengelolaan zakat di NTB ini dalam kategori berkelanjutan.

Sektor utama penyumbang zakat terbesar yaitu sektor pertanian dan tambang. Meski terbesar, Ketua Baznas NTB, Lalu Muhammad Iqbal mengaku belum memaksimalkan potensi kedua sektor tersebut. “Tentu ini tidak hanya Baznas NTB yang punya tupoksi itu, tetapi ada juga jejaring kita di Baznas kabupaten/kota, dan juga UPZ-UPZ desa,” ujarnya, Rabu, 6 Mei 2026.

Sektor pertanian sebagai salah satu sumber zakat terbesar selama ini belum mampu mengorganisir petani untuk membayar zakat secara sistematis. Menurutnya, banyak petani yang langsung menyalurkan zakat setelah panen tanpa melalui sistem pengelolaan yang terintegrasi.

“Kalau ini bisa dikumpulkan secara sistem, tentu akan lebih efektif dalam mendukung program pengentasan kemiskinan,” tambahnya.

Untuk tahun 2026, Baznas NTB menargetkan penghimpunan zakat sebesar Rp52 miliar, meningkat sekitar 15 persen dari tahun sebelumnya sesuai rencana kerja tahunan. Meski demikian, angka tersebut masih jauh dari potensi zakat NTB yang diperkirakan mencapai triliunan rupiah.

Iqbal menjelaskan, berdasarkan perhitungan pengumpulan zakat dari kabupaten/kota yang rata-rata mencapai Rp15 miliar per daerah dapat menghasilkan sekitar Rp150 miliar. Ditambah target provinsi sebesar Rp52 miliar, totalnya baru menyentuh kisaran Rp200 miliar, sehingga masih banyak potensi yang belum tergarap.

“Teman-teman di kabupaten kita dorong untuk menggarap sektor zakat secara maksimal. Misal kalau di pertanian ya mereka fokus di pertanian. Kita dorong juga untuk menggarap sektor-sektor yang lain,” katanya.

Adapun himpunan zakat hingga Rp20 miliar itu, sambungnya disalurkan dalam dua skema utama, yakni konsumtif dan produktif. Penyaluran konsumtif dilakukan dalam bentuk bantuan langsung seperti uang tunai atau kebutuhan pokok, sementara penyaluran produktif difokuskan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Sekarang kita dorong lebih banyak ke pemberdayaan, seperti mendukung usaha mikro dan ultra mikro, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan,” jelasnya.

Terpisah, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal menilai tercatatnya Baznas NTB sebagai predikat sangat baik menjadi bukti pengelolaan zakat di NTB semakin profesional, akuntabel, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ia menyampaikan, capaian ini patut disyukuri karena menunjukkan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, BAZNAS, serta seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan zakat di NTB.

“Pemerintah Provinsi NTB mengapresiasi kerja keras BAZNAS NTB. Hasil ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat di daerah kita semakin baik, transparan, dan berkelanjutan. Harapannya, zakat bisa terus menjadi instrumen penting dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Berdasarkan laporan hasil penghitungan IZN 2025 yang diumumkan pada 2026, pengelolaan zakat di NTB dinilai melalui dua dimensi utama, yakni dimensi makro dan mikro. Pada dimensi makro, BAZNAS NTB memperoleh skor 0,89 dengan kategori Sangat Baik. Bahkan, NTB masuk dalam lima besar nasional pada dimensi ini. Penilaian makro mencakup sejumlah indikator, seperti regulasi, dukungan APBN/APBD, database zakat, penguatan jaringan, serta literasi dan dakwah zakat.

Indikator regulasi dan dukungan APBN/APBD menjadi aspek dengan nilai tertinggi, masing-masing memperoleh skor sempurna 1,00. Hal ini menunjukkan kuatnya dukungan kebijakan pemerintah daerah terhadap pengelolaan zakat. Sementara itu, indikator literasi dan dakwah zakat meraih nilai 0,85, indeks tata kelola 0,82, penguatan jaringan 0,81, serta indeks dampak zakat sebesar 0,80.

Aspek database zakat memperoleh skor 0,74 dan masih berada dalam kategori baik. Meski demikian, indikator ini dinilai masih memiliki ruang untuk terus diperkuat agar pengelolaan data zakat semakin optimal. Pada dimensi mikro, BAZNAS NTB mencatat skor 0,81 dengan kategori Sangat Baik. Penilaian ini menitikberatkan pada tata kelola lembaga serta efektivitas penyaluran zakat kepada masyarakat penerima manfaat.

Secara keseluruhan, skor akhir 0,83 menandakan pengelolaan zakat di Provinsi NTB telah berada pada tahap matang dan berkesinambungan, serta memiliki kapasitas untuk terus berkembang secara stabil di masa mendatang. (era)

Baru 5 Ribu UMKM NTB yang Manfaatkan Sertifikasi Halal Gratis

Penulis
ekbisntb.com
-
0
UMKM sedang melayani konsumen. Baru 5.000 UMKM di NTB sudah menggunakan fasilitasi sertifikasi halal gratis dari pemerintah. (Suara NTB/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Pemerintah pusat menyediakan 18 ribu kuota sertifikasi halal bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di NTB. Namun, hingga kini baru sekitar 4-5 ribu UMKM yang memanfaatkannya. Sehingga masih tersisa sekitar 13.000 kuota yang belum tersentuh.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB, Wirawan Ahmad mengatakan pusat telah mengalokasikan kuota ini sejak tahun 2022. Namun, hingga dengan April 2026, belum setengahnya bisa dimanfaatkan oleh pelaku UMKM.

Untuk itu, ia mendorong seluruh pelaku UMKM di NTB untuk segera mendaftarkan sertifikasi halal. Hal ini menyusul adanya kewajiban bagi seluruh produk makanan dan minuman untuk memiliki sertifikasi halal paling lambat Oktober 2026.

“Artinya masih ada sisa 13.000 ini yang belum digunakan,” ujarnya.

Apalagi, jumlah UMKM di NTB diperkirakan mencapai 700 ribu unit. Namun, belum semuanya mendapatkan sertifikat halal. Besarnya angka ini mendorong Pemprov NTB untuk berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) NTB dalam memanfaatkan momentum sensus ekonomi guna memperkuat basis data UMKM sekaligus meningkatkan kualitas pendataan sektor koperasi.

“Oleh karena itu nanti kita akan adakan kegiatan, kita akan secara simbolik, akan mengundang usaha dan koperasi yang di bawah pembinaan koperasi UMKM NTB untuk melaksanakan ngisi bareng data usahanya sebagai bagian dari mensukseskan sensus ekonomi nasional,” jelasnya.

Wirawan mengaku, ia kini bergerak cepat dengan mengintensifkan sosialisasi serta membuka layanan pendampingan secara langsung. Tujuannya mendorong pelaku UMKM agar segera mengurus sertifikasi halal selagi masih gratis.

“Karena batas waktu, batas waktu pengurusan sertifikasi halal itu sampai Oktober. Nah manfaatkan fasilitas gratis ini dari pemerintah,” katanya.

Mantan Kepala Dispora NTB itu memastikan proses mendapatkan sertifikat halal tidak rumit. Pelaku usaha cukup datang ke Kantor Dinas Koperasi dan UKM dengan membawa KTP, dan akan langsung difasilitasi serta didampingi hingga proses selesai.

Namun, tidak semua jenis usaha bisa menikmati fasilitas ini. Program gratis hanya berlaku untuk usaha mikro seperti produksi rumahan misalnya keripik, pisang goreng, dan sejenisnya. Sementara usaha yang sudah berbentuk kafe atau kedai tidak termasuk dalam kategori gratis dan tetap dikenakan biaya.

“Intinya, itu namanya set declare, jadi lebih sederhana prosesnya. Cukup mendeklarasikan bahwa produk itu halal, nanti sudah ada petugas yang bekerjasama dengan Kementerian UMKM, yang akan mendampingi mereka dan akan mengurus sertifikasi halal itu,” tutupnya. (era)

NTB Raih Dua Penghargaan Halal Metric 2026, Gubernur: Perkuat Sistem Ekonomi Syariah Terintegrasi

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal menerima dua penghargaan dalam ajang Indonesia Halal Ecosystem Summit & UB Halal Metric Awards Ceremony 2026 yang digelar di Auditorium Algoritma Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, Malang, Selasa (5/5/2026). (Suara NTB/ist)

Malang (ekbisntb.com) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan meraih dua penghargaan dalam ajang Indonesia Halal Ecosystem Summit & UB Halal Metric Awards Ceremony 2026 yang digelar di Auditorium Algoritma Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, Malang, Selasa (5/5/2026).

Provinsi NTB berhasil meraih Gold Award kategori Halal Ecosystem dan Bronze Award kategori Innovation, Collaboration and Public Empowerment (ICPE). Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan kontribusi NTB dalam membangun ekosistem halal, khususnya di sektor publik dan wisata syariah.

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) RI Ahmad Haikal Hassan didampingi Direktur Jenderal Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI serta Rektor Universitas Brawijaya.

Penilaian dilakukan melalui metode self-reporting dengan lima indikator utama, yakni kebijakan, infrastruktur dan layanan, edukasi dan riset, serta keberlanjutan ekosistem halal.

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, yang hadir menerima penghargaan menyatakan bahwa ekosistem ekonomi Islam di NTB telah tumbuh dan berkembang sejak lama. Fondasi awal ekosistem tersebut dibangun pada masa kepemimpinan Gubernur NTB periode 2008–2018, TGB M. Zainul Majdi.

“Beliau waktu itu memulai dengan meng-introduce 2 hal. Satu wisata halal kemudian kedua meng-introduce, memulai proses untuk mengubah sistem bank BPD kami. Jadi BPD kami itu sudah hijrah. Kemudian kami meneruskan dan mematangkan proses yang sudah ada,’’ ujarnya.

Pihaknya bangga, Bank NTB Syariah, merupakan 1 dari 3 BPD di Indonesia yang sudah syariah dan Jamkrida baru saja sudah syariah. ‘’Kemudian BPR NTB juga dalam proses konversi ke syariah. Nanti seluruh institusi keuangan ini akan kami konsolidasikan, menjadi satu. Sehingga Bank NTB Syariah nantinya akan menjadi holding untuk seluruh sistem keuangan di NTB,” tambahnya

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga memaparkan perkembangan signifikan industri halal di NTB. Ia menyebutkan bahwa pada 2021 hanya terdapat 52 produk bersertifikat halal, sementara hingga akhir 2025 jumlahnya meningkat menjadi sekitar 22.500 produk.

“Kalau momentum ini terjaga dalam 10 tahun, jumlah produk halal kami akan sama dengan penduduk kami yang 5,7 juta. Kalau momentum ini bisa kami jaga,” katanya.

Gubernur menjelaskan bahwa sertifikasi halal di sejumlah negara Eropa, menjadi standar tertinggi, karena tidak hanya mencakup bahan baku, tetapi juga proses produksi, pengemasan, distribusi, hingga aspek etika dalam produksi.

Menurutnya, pengembangan ekosistem halal membutuhkan orkestrasi yang kuat dari pemerintah, tidak hanya melalui kebijakan, tetapi juga peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat.

Ia menekankan bahwa keberlanjutan ekosistem halal sangat bergantung pada pembangunan sistem yang kuat, bukan sekadar pencitraan.

“Kalau kita mau cari popularitas saja, hari ini populer, besok kita pergi, itu hilang. Tetapi mereka yang invest di sistem, dia pergi, sistem tetap ada disitu. Kalau kita boleh memilih, mungkin kita akan memilih punya orang-orang yang bagus dan sistem yang bagus. Tapi sayangnya itu terlalu ideal. Kalau kita boleh memilih antara sistem yang baik dengan sumber daya yang baik, lebih baik kita memilih sistem yang baik dulu karena di sistem yang baik, orang yang didalamnya pun akan jadi bagus,” pungkasnya.

Sementara itu, Rektor Universitas Brawijaya, Prof. Widodo, menyampaikan bahwa pengembangan ekosistem halal menjadi salah satu fokus utama riset di kampus tersebut.

Ia menegaskan bahwa Halal Metric merupakan satu-satunya instrumen penilaian praktik halal di perguruan tinggi, pemerintah, dan industri yang bertujuan mendorong praktik halal yang etis dan berkelanjutan.

“Halal saat ini telah menjadi platform baru dalam industri global. Bahkan tidak hanya soal agama, tetapi juga standar kualitas, kebersihan, dan kepuasan konsumen,” ujarnya.

Senada dengan itu, Kepala BPJPH RI, Ahmad Haikal Hassan, menekankan bahwa ekosistem halal kini telah bertransformasi menjadi kekuatan ekonomi global.

“Halal hari ini bukan hanya kewajiban, tetapi sudah menjadi standar baru. Di dunia internasional, halal dipandang sebagai produk premium—lebih bersih, lebih berkualitas, dan menjadi penggerak ekonomi baru,” jelasnya.

Ia menambahkan, pemerintah terus mendorong percepatan pengembangan ekosistem halal melalui regulasi yang berpihak pada pelaku usaha kecil, kolaborasi lintas kementerian, sosialisasi masif, serta digitalisasi sistem sertifikasi halal.

Dengan capaian penghargaan ini, Pemerintah Provinsi NTB optimistis penguatan ekosistem ekonomi syariah dan wisata halal, akan semakin memperkokoh posisi daerah sebagai salah satu pusat industri halal nasional yang berdaya saing global. (r)

Jadi Pulau Utama, Rencana Pembangunan Kereta Gantung ke Rinjani Batal

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Ilustrasi keberadaan kereta gantung ke Gunung Rinjani batal. Pemprov NTB membatalkan rencana investasi pembangunan kereta gantung ke Gunung Rinjani, karena Pulau Lombok merupakan pusat kebudayaan dan juga sejarah. (Suara NTB/Artificial Intelligence)

Mataram (ekbisntb.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan tegas menolak pembangunan Kereta Gantung Rinjani. Proyek yang diwacanakan sejak akhir 2022 lalu itu tidak mendapat persetujuan Gubernur Lalu Muhamad Iqbal, pun menimbulkan gejolak penolakan dari masyarakat.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) NTB, Didik Mahmud Gunawan Hadi mengatakan alasan Gubernur menolak pembangunan kereta gantung di Rinjani karena Lombok merupakan pulau utama atau “Mother of Island”, yang berarti pusat dari kebudayaan, sejarah, dan geografis di pulau ini.

“Kalau kami kan proses administrasi. Selama dia belum bisa menyampaikan Amdal yang sudah disetujui pusat, ya kita menolak,” ujarnya, Rabu, 6 Mei 2026.

Walaupun investor bisa menunjukkan hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang memperbolehkan pembangunan kereta gantung, Didik memastikan Pemprov akan tetap menolak pembangunan tersebut. “Kita diundang dalam pembahasan Amdal, di situlah tempat kita fight,” tambahnya.

Menurutnya, meski investor telah mendapatkan persetujuan Amdal, Pemprov memiliki kewenangan untuk menolak dengan alasan adanya situs budaya di kawasan tersebut dan penolakan masyarakat sekitar. Pun beberapa waktu lalu, pusat juga menolak Kerangka Acuan (KA) dokumen pembangunan proyek kereta gantung sepanjang 7-9 kilometer tersebut.

Terpisah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Irnadi Kusuma menegaskan pembangunan proyek kereta gantung di kawasan Gunung Rinjani dipastikan batal.

Kepastian tersebut menyusul belum adanya informasi lebih lanjut dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup yang memproses izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Bahkan, proyek ini juga belum masuk dalam Online Single Submission (OSS) meski telah dilakukan groundbreaking pada akhir 2025 lalu.

Kendati investor asal Tiongkok sudah menyetorkan jaminan senilai Rp5 miliar untuk memastikan proyek ini tetap dilanjutkan, hal itu tidak bisa menjadi jaminan.

Ia menerangkan, jaminan investasi pada prinsipnya dapat ditarik kembali oleh investor apabila proyek dinilai tidak berjalan atau tidak memungkinkan untuk dilanjutkan. Penarikan tersebut tidak selalu harus melalui atau bergantung pada pemerintah daerah.

“Itu kan jaminan, namanya jaminan. Bisa diambil kembali ketika memang dianggap bahwa investasi tidak berjalan,” ujarnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, proses evaluasi terhadap proyek kereta gantung Rinjani tidak hanya dilihat dari sisi investasi semata, melainkan juga mempertimbangkan berbagai faktor lain yang dinilai krusial. Mulai dari respon masyarakat, dampak lingkungan, hingga sikap lembaga-lembaga adat dan institusi sosial yang ada di sekitar kawasan Rinjani.

“Jadi gini, kita juga perlu melihat dari bagaimana respon masyarakat, kemudian juga dari sisi lingkungan, kemudian juga dari sisi bagaimana lembaga-lembaga adat, lembaga-lembaga yang ada di masyarakat itu merespon terkait dengan keberadaan sebuah investasi,” katanya.

Terkait kewenangan perizinan, ia menegaskan bahwa proses utama berada di pemerintah pusat, khususnya menyangkut pembahasan Amdal. Namun demikian, keputusan di tingkat pusat tetap mempertimbangkan kondisi dan masukan dari daerah.

“Kondisi yang ada semuanya, pembahasan soal Amdal itu. Tapi biasanya dia connect nanti antara apa yang diterbitkan pusat itu dengan yang ada di kita. Jadi walaupun ternyata memang ada sebagian perizinan di pusat itu yang tidak melalui kita juga ada,” pungkasnya. (era)

Sebulan, Holiday Resort Lombok Olah 1,4 Ton Sampah Jadi Kompos dan Daur Ulang

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Lokasi pengolahan sampah di Holiday Resort Lombok. (Suara NTB/bul)

Giri Menang (ekbisntb.com) — Holiday Resort Lombok mencatat pengelolaan sampah sebanyak 1.449,90 kilogram (1,4 ton) sepanjang April 2026.

Pengelolaan sampah tersebut dilakukan melalui sistem operasional internal resor, mulai dari pemilahan, pengolahan, pengomposan, hingga penyaluran material daur ulang kepada mitra resmi di Lombok.

Sampah organik dari area dapur dan kebun diolah menjadi kompos, kemudian dikembalikan ke Eco Farm sebagai penyubur tanah alami. Sementara itu, sampah kering yang masih dapat dimanfaatkan dipilah dan diarahkan ke jalur daur ulang.

Dalam menjalankan program keberlanjutan, ungkap General Manager Holiday Resort Lombok Ketut Murtajaya, menggunakan kerangka kerja 6R, yaitu Refine, Reduce, Reuse, Recycle, Recovery, dan Retrieve Energy.

Prinsip ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan operasional, termasuk dalam penyediaan bahan makanan, pengelolaan limbah, pelatihan staf, serta pemilihan pemasok.

Selain pengelolaan sampah, laporan April 2026 juga mencatat hasil signifikan dari Eco Farm milik resor. Sepanjang bulan tersebut, kebun resor menghasilkan lebih dari 20 jenis sayuran, buah, rempah, dan tanaman herbal. Hasil panen ini digunakan untuk mendukung kebutuhan operasional resor, termasuk penyajian makanan di Kayangan Restaurant.

Beberapa hasil panen terbesar antara lain kelapa sebanyak 705 butir, selada sebanyak 145,75 kilogram, kedondong 59,35 kilogram, serta alpukat 23,40 kilogram. Eco Farm juga menghasilkan berbagai komoditas lain seperti jahe, kunyit, kangkung, okra, lengkuas, serai, basil, rosemary, thyme, dan mint.
Pendekatan ini menunjukkan bahwa konsep keberlanjutan tidak hanya berhenti pada kampanye lingkungan, tetapi juga diterapkan langsung dalam kegiatan harian resor.

“Bahan-bahan yang ditanam di area resor dapat digunakan untuk pengalaman tamu, mulai dari hidangan sarapan, minuman penyambutan, hingga kebutuhan spa,” ujarnya.

Holiday Resort Lombok juga membuka ruang partisipasi bagi tamu melalui kegiatan seperti tur kebun pada pagi dan sore hari. Melalui kegiatan tersebut, tamu dapat melihat langsung proses penanaman, mengenal hasil kebun, dan memahami bagaimana praktik keberlanjutan diterapkan dalam operasional resor.

Bagi industri perhotelan di Lombok, langkah ini menjadi contoh bahwa pengalaman wisata yang nyaman dapat berjalan seiring dengan tanggung jawab terhadap lingkungan dan komunitas lokal.(bul)

Populasi Ternak di Lombok Barat Surplus, Kebutuhan Hewan Kurban Aman

Penulis
ekbisntb.com
-
0
H. Moh Hakam (Suara NTB/her)

Giri Menang (ekbisntb.com) – Menjelang Hari Raya Iduladha, masyarakat Kabupaten Lombok Barat (Lobar) tidak perlu khawatir akan ketersediaan dan kesehatan hewan kurban. Pasalnya, Dinas Pertanian setempat memastikan stok hewan kurban aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat di momen hari raya tersebut.

Kepala Dinas Pertanian Lobar, H.M. Hakam, S.STp., mengungkapkan tren peningkatan populasi ternak konsisten dari tahun ke tahun. Data Dinas Pertanian periode 2024 ke 2025 saja, terjadi penambahan populasi ternak sekitar 4.000 ekor atau lebih dari 4 persen. Tren ini diprediksi akan terus berlanjut hingga tahun 2026.

“Dari sisi kesiapan stok, alhamdulillah posisi kita aman. Untuk sapi saja, stok kita mencapai 99.019 ekor, sementara rata-rata pemotongan hewan kurban tahun lalu sekitar 4.011 ekor. Artinya kita surplus,” ujar H. M. Hakam kepada awak media, Selasa (5/5).

Lebih rinci Hakam memaparkan data tahun 2025, total hewan kurban yang dipotong mencapai 4.011 ekor, yang terdiri dari 1.617 ekor sapi, 2.392 ekor kambing, dan 2 ekor domba. Angka ini meningkat dibandingkan tahun 2024 yang totalnya mencapai 3.155 ekor.

Peningkatan ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan program pemerintah daerah, namun juga menunjukkan peningkatan taraf ekonomi dan kesadaran sosial masyarakat di Lobar. Selain memastikan ketersediaan stok, Dinas Pertanian juga memberikan perhatian serius pada aspek kesehatan dan kualitas hewan. Sebanyak 43 tenaga medik dan paramedik veteriner dikerahkan ke seluruh kecamatan untuk melakukan skrining rutin terhadap ternak-ternak yang akan dikurbankan.

Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pemeriksaan fisik sebelum penyembelihan hingga pemeriksaan daging setelah penyembelihan guna memastikan bahwa daging kurban yang dikonsumsi masyarakat benar-benar sehat, aman, dan higienis.

“Teman-teman medik dan paramedik ini mendatangi titik-titik pemotongan, baik di rumah ibadah maupun lokasi lainnya. Kami ingin memastikan kualitas kesehatan dan higienitas daging kurban. Bahkan setelah dipotong, sampel daging tetap diperiksa untuk melihat apakah ada kendala kesehatan yang tidak terlihat secara visual sebelumnya,” jelas Hakam.

Tak sampai di situ, Dinas Pertanian juga memperhatikan kebersihan kandang hewan kurban. Penyaluran bantuan disinfektan kepada para peternak dan pengepul dilakukan oleh dinas terkait.

“Kita tetap menyediakan layanan di Rumah Potong Hewan (RPH), dengan dua RPH utama yang sangat aktif berada di Lingsar dan Lembar. Tapi biasanya masyarakat umumnya lebih memilih memotong di lingkungan tempat tinggal atau rumah ibadah,” pungkasnya. (her)

Dari Ruang Kelas ke Eropa, Batik Sasambo Siswa SMKN 5 Mataram Promosikan NTB di Jerman

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Dari Ruang Kelas ke Eropa, Batik Sasambo Siswa SMKN 5 Mataram Promosikan NTB di Jerman
Batik Sasambo Karya SMK N 5 Mataram yang dipamerkan di Jerman. (Suara NTB/bul)

Mataram (ekbisntb.com) – Karya siswa SMKN 5 Mataram kembali menembus pasar internasional. Batik Sasak, Samwa, Mbojo (Sasambo) hasil kreasi para siswa sekolah ini sukses tampil dalam dua ajang promosi budaya di Jerman pada akhir April hingga awal Mei 2026 dan menarik perhatian pengunjung mancanegara.

Tak sekadar dipamerkan, sejumlah produk Batik Sasambo bahkan laris dibeli pengunjung. Produk karya siswa SMKN 5 Mataram juga dikenakan oleh perwakilan diplomatik Indonesia saat mempromosikan budaya Tanah Air di Jerman.

Kepala SMKN 5 Mataram, H. Istiqlal, S.Pd., M.M, mengungkapkan keikutsertaan dalam pameran internasional tersebut berawal dari jejaring yang ia bangun selama bertahun-tahun dengan berbagai kedutaan besar dan konsulat Indonesia di luar negeri.

“Alhamdulillah saya punya koneksi hampir di seluruh konsulat jenderal dan kedutaan di dunia. Ketika ada peluang pameran budaya Indonesia di Jerman, kami langsung tawarkan produk Batik Sasambo karya siswa,” ujarnya, Selasa, 5 Mei 2026 di Mataram.

Pameran pertama berlangsung pada ajang Lange Nacht der Konsulate di Hamburg pada 30 April 2026. Kegiatan tahunan yang digelar Pemerintah Kota Hamburg itu membuka kesempatan bagi kantor-kantor perwakilan negara asing untuk memperkenalkan budaya, ekonomi, dan potensi negaranya kepada publik.

Dalam kegiatan tersebut, Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Hamburg mengangkat tema “Vibrant Spirit of Indonesia’s Eastern Archipelago” dan menerima hampir 900 pengunjung.

Batik Sasambo menjadi salah satu daya tarik utama. Pengunjung tampak antusias mengamati motif-motif unik yang ditampilkan dan menggali cerita di balik setiap karya.

“Yang membuat mereka terkejut adalah ketika tahu bahwa ini karya siswa sekolah menengah kejuruan. Mereka sangat menghargai proses kreatif anak-anak muda ini,” kata Istiqlal.

Dua hari kemudian, Batik Sasambo kembali tampil pada ajang Pesta Rakyat Indonesia di Braunschweig, Jerman, yang dihadiri sekitar 1.400 warga Indonesia dan masyarakat internasional.

Dalam ajang ini, grup musik yang tampil hingga tim promosi dari KJRI juga mengenakan produk karya siswa SMKN 5 Mataram.

“Semua yang tampil memakai produk kami, termasuk tim yang mempromosikan Indonesia di sana,” ujarnya.

Menurut Istiqlal, keunggulan Batik Sasambo terletak pada orisinalitas motif yang lahir dari keseharian masyarakat NTB. Mulai dari motif sate rembiga, Masjid Bayan, kangkung, hingga unsur flora dan fauna lokal diangkat menjadi karya batik bernilai seni tinggi.

Ia menilai masyarakat Eropa sangat menghargai karya seni yang memiliki narasi kuat, terutama jika dibuat oleh generasi muda.

“Mereka bilang kalau membeli karya artis besar mungkin sudah biasa. Tapi membeli karya artisan muda punya nilai tersendiri, karena suatu hari bisa menjadi masterpiece,” katanya.

Tak berhenti di Jerman, SMKN 5 Mataram kini tengah menjajaki pameran serupa di Turki, Jepang, Belanda, hingga Malaysia. Sampel produk bahkan telah dikirim ke Turki sebagai langkah awal promosi.

Ia menegaskan misi utama promosi ke luar negeri bukan hanya menjual produk, tetapi juga menarik wisatawan mancanegara datang langsung ke NTB untuk belajar budaya lokal.

Ia menyebut saat ini siswa dari Australia, Amerika Serikat, Jepang, Belgia, Estonia, Thailand hingga sejumlah negara lain sudah datang ke SMKN 5 Mataram untuk belajar membatik secara langsung.

“Target saya bukan sekadar menjual kain, tapi mendatangkan wisatawan ke NTB. Kalau mereka datang belajar membatik di sini, dampaknya jauh lebih besar bagi daerah,” tegasnya.

Ia menambahkan, langkah tersebut juga menjadi bentuk dukungan nyata terhadap visi Pemerintah Provinsi NTB dalam mewujudkan program NTB Makmur Mendunia melalui sektor ekonomi kreatif dan pelestarian warisan budaya lokal. (bul)

Pengangguran NTB Turun Jadi 96,66 Ribu Orang, Pekerja Paruh Waktu Naik Tajam

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Wahyudin (Suara NTB/dok)

Mataram (ekbisntb.com) – Kondisi ketenagakerjaan di NTB menunjukkan perbaikan pada Februari 2026. Badan Pusat Statistik (BPS) NTB mencatat jumlah pengangguran turun menjadi 96,66 ribu orang, atau berkurang sekitar 5,97 ribu orang dibandingkan Februari 2025 yang mencapai 102,63 ribu orang.
Sejalan dengan itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) NTB juga turun dari 3,22 persen pada Februari 2025 menjadi 2,99 persen pada Februari 2026.

Kepala BPS NTB, Dr. Drs. Wahyudin, MM, di kantornya, Selasa, 5 Mei 2026 memaparkan, penurunan angka pengangguran ini menjadi indikator positif membaiknya kondisi pasar kerja di daerah.

“Sepanjang Februari 2025 hingga Februari 2026 terjadi penyerapan tenaga kerja sebanyak 51,20 ribu orang. Ini menunjukkan pasar kerja NTB masih mampu menyerap tambahan tenaga kerja,” ujarnya.

BPS mencatat jumlah penduduk usia kerja di NTB saat ini mencapai 4,25 juta orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3,24 juta orang masuk kategori angkatan kerja.

Sementara itu, jumlah penduduk yang bekerja mencapai 3,14 juta orang, sedangkan penduduk bukan angkatan kerja tercatat sekitar 1,01 juta orang.
Meski angka pengangguran turun, BPS menyoroti adanya penurunan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dari 76,50 persen pada Februari 2025 menjadi 76,18 persen pada Februari 2026.

Menurut Wahyudin, kondisi ini menunjukkan masih ada sebagian masyarakat usia produktif yang belum masuk ke pasar kerja.

“Penurunan TPAK ini perlu menjadi perhatian karena artinya ada penduduk usia kerja yang belum aktif bekerja ataupun mencari pekerjaan,” katanya.

Dari sisi lapangan usaha, sektor pertanian masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di NTB dengan kontribusi mencapai 32,86 persen dari total pekerja. Posisi berikutnya ditempati sektor perdagangan sebesar 20,09 persen, industri pengolahan 9,05 persen, akomodasi dan makan minum 7,12 persen, serta konstruksi 6,50 persen. Dominasi sektor pertanian menunjukkan struktur ekonomi NTB masih sangat bergantung pada sektor primer.

Di sisi lain, BPS juga mencatat kabar baik dari meningkatnya pekerja formal. Pada Februari 2026, proporsi pekerja formal naik menjadi 29,51 persen, dari sebelumnya 28,20 persen pada Februari 2025.

Namun demikian, pekerja informal masih mendominasi pasar kerja NTB dengan persentase mencapai 70,49 persen.

“Pekerja formal meningkat, terutama didorong bertambahnya buruh, karyawan, dan pegawai. Tapi pekerjaan informal masih sangat dominan,” jelas Wahyudin.

Hal lain yang menjadi perhatian adalah meningkatnya jumlah pekerja paruh waktu. BPS mencatat sebanyak 1,13 juta orang bekerja paruh waktu, sementara 302,54 ribu orang masuk kategori setengah pengangguran. Sedangkan pekerja penuh tercatat sebanyak 1,71 juta orang atau sekitar 54,45 persen dari total pekerja.

“Artinya tantangan kita bukan hanya menciptakan pekerjaan, tapi juga memastikan kualitas pekerjaan yang tersedia,” ujarnya.

Dari sisi pendidikan, kualitas tenaga kerja NTB juga mulai menunjukkan perbaikan. Proporsi pekerja berpendidikan diploma dan universitas meningkat dari 14,13 persen pada Februari 2025 menjadi 14,80 persen pada Februari 2026. Sebaliknya, pekerja dengan pendidikan SD ke bawah turun dari 38,20 persen menjadi 38,03 persen.

Meski perbaikan ketenagakerjaan mulai terlihat, Wahyudin menegaskan NTB masih menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan kualitas pekerjaan, memperluas sektor formal, dan mengurangi ketergantungan pada sektor pertanian.

“PR kita ke depan adalah menciptakan lapangan kerja yang lebih berkualitas agar kesejahteraan pekerja juga meningkat,” pungkasnya. (bul)

1...250251252...1,080Halaman 251 dari 1,080