Beranda blog Halaman 237

Jelang Iduadha, Harga Daging Sapi Melonjak

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Ilustrasi. (pexels-lebele-20187072)

Mataram (ekbisntb.com) – Harga daging sapi di pasar tradisional menjelang Iduladha melonjak drastis. Minimnya stok di pejanggal dinilai menjadi pemicu.
Kepala Bidang Barang Pokok dan Penting Dinas Perdagangan Kota Mataram, Sri Wahyunida dikonfirmasi pada, Selasa (19/5/2026) membenarkan, harga daging sapi mulai naik menjelang Iduladha. Harga daging sapi di Pasar Mandalika sebagai pasar pantauan inflasi telah mencapai Rp140 ribu per kilogram. Diprediksi harganya akan berbeda di pasar tradisional lainnya bisa mencapai Rp150 ribu per kilogram. “Harga normalnya biasa Rp125 ribu-Rp130 ribu per kilogram. Sekarang sudah mulai naik harga daging sapi menjadi Rp140 ribu,” sebut Nida.

Ia mengklaim harga daging sapi Rp140 ribu masih berada pada harga acuan pembelian. Berbeda halnya apabila harga tembus Rp160 ribu per kilogram, maka harus dilakukan intervensi. Kondisi ini diakui Nida, hampir terjadi setiap tahunnya terutama menjelang Iduladha. Harga daging pasti melonjak karena stok di pejagal menipis. Hewan ternak banyak dikirim ke luar daerah untuk memenuhi kebutuhan kurban. “Kalaupun pejagal dapat sapi tetapi ukurannya kecil,” katanya.

Semestinya lebaran Iduladha harga daging sapi turun, karena pengurus masjid, perusahaan maupun pemerintah menyalurkan daging kurban ke masyarakat. Akan tetapi, selama turun survei ke pasar tradisional pedagang selalu mengeluhkan hal yang sama. Pedagang menjual daging sapi terbatas.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kata Nida, masyarakat justru enggan membeli daging beku meskipun harganya lebih murah dibandingkan daging segar. Masyarakat dinilai cerdas mencari kualitas daging yang baik untuk dikonsumsi. “Kalau daging beku berbeda segmennya. Biasanya untuk memenuhi kebutuhan di restaurant, hotel dan usaha catering,” jelasnya.

Selain itu lanjut Nida, daging beku jika dijual di pasar tradisional tanpa penyimanan yang bagus,justru akan berbahaya bagi kesehatan. Ia berharap masyarakat tidak panik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. (cem)

Daerah Berprestasi, NTB Dapat Tambahan Anggaran dari Kemendagri

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Daerah Berprestasi, NTB Dapat Tambahan Anggaran dari Kemendagri
Mendagri Tito Karnavian didampingi Menteri Perumahan dan Permukiman Maruarar Sirait, Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal saat memberikan keterangan usai kegiatan program Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi tahun 2026 untuk Regional Nusa Tenggara dan Maluku di Senggigi, pada Selasa (19/5/2026). (Suara NTB/her)

Giri Menang (ekbisntb.com) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) mengadakan program Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi tahun 2026 untuk Regional Nusa Tenggara dan Maluku pada Selasa (19/5/2026) di Senggigi. Daerah yang mendapatkan juara diberikan insentif fiskal Rp1-3 miliar.

“Hari ini (tadi malam, red) kami memberikan award kepala kepala daerah (provinsi dan kabupaten), bagi daerah diberikan insentif fiskal yang mendapat award,” kata Tito Karnavian di Hotel Merumatta, Senggigi, Lombok Barat, Selasa (19/5).

Award atau apresiasi Pemkab berprestasi ini diikuti empat provinsi yakni NTB, NTT,Maluku dan Maluku Utara serta kabupaten/kota di masing-masing provinsi.
Dikatakan daerah yang mendapatkan juara akan diberikan insentif fiskal berupa stimulus dana tambahan untuk pemerintah daerah berdasarkan peringkat. Untuk Juara 1 diberikan insentif fiskal Rp3 miliar, juara 2 diberikan Rp2 miliar dan juara 3 diberikan Rp1 miliar. Insentif fiskal ini tentunya membantu Pemkab, terlebih bagi daerah yang berhasil mempertahankan prestasinya.

Dalam penilaian kemendagri mengacu pada empat indikator utama. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan data yang terukur dari Badan Pusat Statistik (BPS), di antaranya Penurunan stunting, Pengendalian inflasi, Penurunan tingkat kemiskinan dan Upaya penghapusan pengangguran.

Mekanisme pelaksanan Apresiasi Pemkab berprestasi ini menggunakan sistem Regional agar lebih adil dan setara. Dimaan pengukuran dan penilaian kinerja daerah dibagi berdasarkan wilayah regional (seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Maluku dan Nusa Tenggara, serta Jawa dan Bali).

Tujuannya kegiatan ini, untuk menstimulasi kepala daerah agar lebih kreatif dan optimal dalam bekerja, serta tidak hanya mengandalkan teguran atau sanksi atas kinerja yang buruk. Diketahui, pemerintah mengalokasikan total anggaran sekitar Rp1 triliun untuk insentif fiskal daerah pada 2026.

Di sisi lain, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengapresiasi dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan di daerahnya. Ia menyebut Kementerian Dalam Negeri telah banyak membantu Pemerintah Provinsi NTB, terutama dalam mencari alternatif pendanaan melalui berbagai skema creative financing untuk mendukung pembangunan daerah.

Iqbal menilai dukungan tersebut sangat berarti, khususnya di tengah menurunnya transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah. Berkat berbagai skema pembiayaan tersebut, pembangunan di NTB tetap dapat berjalan dengan baik. Ia juga meyakini kondisi serupa turut dirasakan oleh pemerintah provinsi lainnya di Indonesia. (her)

Dari Forum Energi Terbarukan Internasional, Gubernur Harap Tidak Berorientasi pada Pembangunan Teknologi dan investasi

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Kepala Diskominfotik NTB H. Ahsanul Khalik (3 dari kanan) bersama perwakilan delegasi dari negara yang hadir pada Forum Internasional Kerja Sama Energi Terbarukan di Prime Park Hotel Mataram, Selasa (19/5/2026). (Suara NTB/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi tuan rumah Forum Internasional Kerja Sama Energi Terbarukan yang mempertemukan delegasi dari Indonesia, Madagaskar, Nepal, Kenya, dan Jerman di Prime Park Hotel Mataram, Selasa (19/5/2026).

Forum kerja sama Selatan-Selatan dan triangular tersebut membahas penguatan kolaborasi transisi energi bersih yang berkeadilan, khususnya bagi negara berkembang dan wilayah kepulauan yang menghadapi tantangan akses energi dan perubahan iklim.

Hadir Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, mewakili Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal. Hadir juga perwakilan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI, Pemerintah Republik Federal Jerman dan GIZ, Kementerian Luar Negeri RI, Bappenas, akademisi, serta pelaku industri energi terbarukan.

Gubernur NTB, ujar Aka – sapaan akrab Juru Bicara Pemprov NTB ini, menyampaikan apresiasi atas dipilihnya NTB sebagai lokasi penyelenggaraan forum internasional tersebut. Sekarang ini, ungkapnya, transisi energi bersih kini menjadi kebutuhan global di tengah tantangan perubahan iklim, ketahanan energi, dan tekanan ekonomi dunia yang semakin kompleks.

Namun demikian, menurutnya, transisi menuju energi bersih tidak boleh hanya berorientasi pada pembangunan teknologi dan investasi semata. Tetapi juga harus memastikan masyarakat kecil, wilayah terpencil, dan kelompok rentan tetap mendapatkan akses energi yang adil dan merata.

“Transisi energi bukan lagi sekedar pilihan, tetapi kebutuhan bersama. Namun prosesnya harus dijalankan secara adil dan inklusif agar tidak meninggalkan masyarakat kecil maupun kawasan terpencil,” tegasnya.

Ia menjelaskan, NTB memiliki potensi energi baru terbarukan yang besar, mulai dari energi surya, panas bumi, bioenergi, mikrohidro, hingga energi kelautan. Tingginya intensitas sinar matahari sepanjang tahun dinilai menjadi peluang besar bagi NTB untuk berkembang sebagai salah satu pusat energi surya di Indonesia.

Selain itu, kondisi geografis NTB yang terdiri dari banyak wilayah kepulauan dan kawasan terpencil menjadikan pengembangan energi berbasis komunitas, termasuk renewable energy minigrids, sangat relevan untuk memperluas akses energi masyarakat.

“Kami percaya energi bukan hanya soal listrik dan infrastruktur, tetapi juga berkaitan dengan kualitas hidup, pendidikan, kesehatan, kesempatan ekonomi, dan masa depan generasi mendatang,” katanya.

Forum kerja sama internasional ini, tambahnya, menjadi ruang strategis untuk memperkuat solidaritas antarnegara berkembang dalam menghadapi tantangan geopolitik global, krisis energi, dan perubahan iklim yang dampaknya dirasakan lintas negara.

Karena itu, kolaborasi antarnegara tidak cukup hanya berbasis kepentingan ekonomi, tetapi juga harus dibangun melalui transfer pengetahuan, penguatan kapasitas, pengembangan teknologi hijau, dan keberpihakan pada pembangunan berkelanjutan.

“Tidak ada satu negara pun yang mampu menghadapi tantangan perubahan iklim dan transisi energi sendirian. Dibutuhkan kemitraan global yang dibangun atas dasar kolaborasi dan saling menguatkan,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi NTB, lanjutnya, juga terbuka memperluas kerja sama internasional dalam pengembangan energi terbarukan, investasi hijau, teknologi ramah lingkungan, hingga pemberdayaan masyarakat berbasis energi bersih.

“NTB ingin menjadi bagian penting dalam peta pengembangan energi bersih kawasan Asia dan negara berkembang,” tambahnya.

Melalui forum tersebut, Pemprov NTB berharap lahir langkah konkret, penguatan jejaring internasional, serta inovasi yang mampu mempercepat pengembangan energi bersih yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Di akhir kegiatan, Pemerintah Provinsi NTB juga mengundang seluruh delegasi untuk menikmati keindahan alam dan kekayaan budaya NTB sebagai bagian dari penguatan persahabatan antarbangsa. (r/ham)

Terkendala KP2B, NTB Berencana Bangun Perumahan Vertikal

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Mendagri Tito Karnavian didampingi Menteri PKP Maruarar Sirait, Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal memberikan arahan pada pengembang di Ruang Rapat Kerja Kantor Gubernur NTB, Selasa (19/5/2026) . (Suara NTB/ham)

Mataram (ekbisntb.com) – Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berencana membangun perumahan vertikal, yaitu perumahan yang dibangun secara menjulang ke atas (bertumpuk). Hal ini karena banyak kawasan di NTB berstatus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B).

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal mengatakan saat ini, hampir nihil untuk membangun perumahan di NTB, khususnya di kawasan perkotaan. Pembangunan rumah tapak dinilai sudah kurang relevan jika pemerintah ingin mempertahankan lahan pertanian di NTB.

“Inginnya NTB ini sudah mulai sebagai model untuk pembangunan rumah susun bersubsidi. Karena memang pulau Lombok kan kecil, khususnya pulau Lombok,” ujarnya, Selasa, 19 Mei 2026.

Selain membangun perumahan vertikal, Pemprov juga mengambil alih kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KP2B yang semula berada di kabupaten/kota, kini di bawah kewenangan provinsi.

Menurutnya, penggunaan RTRW provinsi menjadi solusi sementara karena sebagian besar RTRW kabupaten/kota di NTB belum selesai. Selain itu, sejumlah daerah juga mengalami kesulitan memenuhi target luas KP2B hingga 87 persen.

“Karena kalau RTRW-nya kabupaten kan sebagian besar belum selesai. Dan ada beberapa kabupaten kota yang kesulitan mencapai KP2B-nya 87%. Sehingga kalau di provinsi kita bisa subsidi silang,” katanya.

Ia mencontohkan, kekurangan KP2B di Kota Mataram dapat ditutupi melalui wilayah lain seperti Sumbawa yang memiliki potensi cetak sawah baru. Kondisi tersebut dinilai penting untuk mendukung pengembangan kawasan perumahan, sebab setiap pembangunan perumahan otomatis mengurangi luasan KP2B di suatu daerah.

“Nah setiap daerah perumahan itu dipakai jadi perumahan berarti kan menghapus KP2B-nya. KP2B-nya dihapuskan. Nah itu kota Mataram dan kota-kotalah pada umumnya. Kota Bima itu pada umumnya sulit untuk mencapai KP2B,” jelasnya.

Pemerintah provinsi juga memastikan koordinasi dengan ATR/BPN sudah menghasilkan kesepakatan untuk mempercepat penyusunan RTRW dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di kabupaten/kota. Anggaran untuk percepatan penyusunan RDTR telah disiapkan tahun ini agar daerah segera menentukan kawasan pengembangan perumahan.

“Jadi tahun ini nanti akan dibantu. Sudah disediakan anggarannya untuk mempercepat. Jadi sekarang kita dorong kabupaten-kota segera selesaikan RT RW sehingga bisa masuk ke RDTR,” tutupnya.

Sementara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait ketika memberikan arahan pada pengembang di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam membantu masyarakat yang belum mendapatkan rumah.

Tidak hanya itu, pemerintah pusat dan daerah juga memberikan kemudahan pada pengembang dalam mengerjakan program pemerintah dari sisi penyediaan rumah, termasuk rumah bersubsidi. Pihaknya juga memberikan apresiasi pada Pemprov NTB dan pemerintah kabupaten/kota se NTB dalam memberikan kemudahan perizinan pada pengembang dalam menyediakan rumah pada masyarakat. Termasuk pada masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni.

Begitu juga Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan dukungan pada pemerintah daerah yang memberikan kemudahan dalam penyediaan rumah bagi masyarakat. Pihaknya juga mendorong semua daerah memiberikan pelayanan maksimal dari sisi perizinan hingga pembayaran pajak kepada masyarakat atau wajib pajak.

Meski satu sisi, dalam melaksanakan ini dihadapkan dengan masalah tata ruang. Kemendagri berkoordinasi dengan Kementerian PKP dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam mengurus tata ruang, khususnya yang berkaitan dengan lokasi pembangunan perumahan. (era/ham)

Sambut Hari Kebangkitan Nasional, Pertamina Patra Niaga Dorong Kemandirian Petani Kopi Sembalun

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Sambut Hari Kebangkitan Nasional, Pertamina Patra Niaga Dorong Kemandirian Petani Kopi Sembalun

Selong (ekbisntb.com) – Momentum Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-118 menjadi saksi kebangkitan kembali kejayaan kopi khas lereng Gunung Rinjani.

Melalui Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal (IT) Ampenan, memasuki fase exit strategy menuju kemandirian untuk program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) bertajuk Sembalun Agro Coffee (LUNACO) di Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.

Langkah ini diambil sebagai wujud nyata komitmen perusahaan dalam membangun kedaulatan ekonomi dan kemandirian masyarakat berbasis potensi lokal.

Sejak diinisiasi pada tahun 2022, program LUNACO telah melewati berbagai fase transformatif, mulai dari kelembagaan, budidaya varietas langka Typica Arabica khas Sembalun (2023), penerapan teknologi tepat guna (2024), hingga inisiasi eduwisata pada tahun 2025.

Rekam jejak keberhasilan ini mengantarkan LUNACO menjadi lokus benchmark bagi akademisi seperti Universitas Mataram, Universitas Nahdlatul Ulama NTB, dan Universitas Pendidikan Mandalika NTB, serta sukses meraih predikat PROPER Hijau berturut-turut pada 2024 dan 2025.

Di kancah penghargaan, program ini juga diakui lewat capaian Gold di ajang nasional ENSIA, serta penghargaan internasional bertaraf Platinum di Asian Impact Awards 2025 dan Gold di The International CSR Excellence Award 2025. Di tahun 2026 ini, program diarahkan pada kemandirian penuh kelompok melalui penguatan identitas merek yang memiliki nilai cerita yang kuat serta peluncuran destinasi eduwisata kopi yang ikonis.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi, mengungkapkan bahwa momentum Hari Kebangkitan Nasional sangat tepat untuk merefleksikan kemandirian masyarakat Sembalun.

“Hari Kebangkitan Nasional adalah simbol pergerakan menuju kemandirian. Melalui program LUNACO yang kini memasuki tahap exit strategy, Pertamina Patra Niaga ingin memastikan bahwa masyarakat Desa Sembalun Bumbung tidak hanya bangkit secara ekonomi, tetapi juga berdaya secara berkelanjutan.

Kami tidak hanya memberikan bantuan fisik, melainkan membangun ekosistem. Dengan menyatukan aspek konservasi alam (nature) melalui penyelamatan varietas kopi Typica Arabica dan kesejahteraan (wellbeing) lewat ekonomi sirkular, kami optimistis kelompok LUNACO siap menjadi motor penggerak desa wisata mandiri di NTB,” ujar Ahad.

Senada dengan hal tersebut, Ketua Kelompok Tani Sembalun Agro Lunaco Coffee, Sulman, menyampaikan rasa optimisme dan terima kasih atas pendampingan intensif yang diberikan oleh Pertamina Patra Niaga IT Ampenan.

“Kehadiran Pertamina sejak 2022 membangkitkan kami dari keterpurukan. Di tahun 2026 ini, kami sudah mampu mengolah dan melakukan branding modern melalui produk LUNACO – Sembalun Agro Coffee yang kini telah dijual di wilayah NTB. Kami bahkan mampu membuka eduwisata kopi. Ini adalah kebangkitan nyata bagi ekonomi keluarga kami,” tutur Sulman.

Melalui sinergi kuat bersama pemerintah daerah dan masyarakat setempat, keberlanjutan program LUNACO pasca-fase pendampingan ini diharapkan mampu menjadi cetak biru (blueprint) pemberdayaan masyarakat berbasis eco-tourism yang dapat direplikasi di wilayah lain di Indonesia.(bul)

Pupuk Kaltim Perkuat Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Petani Lewat Program Agrosolution di Bone Bolango

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Mataram (ekbisntb.com)— PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) terus memperkuat komitmen dalam mendukung ketahanan pangan nasional, melalui Program Tanam Jagung Project Agrosolution yang dilaksanakan di Desa Bunuo, Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, Selasa (19/5/2026).

Program ini menyasar lahan seluas 250 hektare, sebagai bagian dari upaya perusahaan meningkatkan produktivitas sektor pertanian, sekaligus memperkuat kesejahteraan petani melalui pendampingan budidaya yang terintegrasi. Mulai dari pengelolaan lahan hingga pemasaran hasil panen.

Direktur Keuangan dan Umum Pupuk Kaltim Qomaruzzaman, mengatakan program ini dirancang untuk dijalankan dalam dua musim tanam setiap tahun, dengan fokus pada peningkatan produktivitas lahan pertanian masyarakat. Menurutnya, keberhasilan sektor pertanian tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan pupuk, tapi juga pola pendampingan yang berkelanjutan, agar proses budidaya dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

“Dalam implementasi program ini, Pupuk Kaltim memberikan pendampingan untuk bimbingan teknis terkait pemupukan yang benar sehingga produktivitas tanaman bisa meningkat. Peningkatan produktivitas ini akan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan petani,” ujar Qomaruzzaman.

Ia menambahkan, Pupuk Kaltim tidak hanya menyediakan pupuk, tapi juga berperan mengintegrasikan dukungan dari berbagai pihak terkait. Meliputi akses permodalan, asuransi pertanian, hingga offtaker hasil panen. Dalam program ini, UD Tani Baru ditetapkan sebagai offtaker yang menjamin kepastian harga jagung tetap kompetitif saat panen.

Skema penguncian harga di awal masa tanam memungkinkan petani memprediksi perolehan hasil panen sejak dini, sehingga memberikan kepastian pendapatan dan rasa aman dalam menjalankan usaha tani.

“Kami harap program Agrosolution dapat diimplementasikan di wilayah lain. Untuk itu, kami memohon dukungan pemerintah daerah agar program ini bisa berkembang lebih luas. Semoga program ini dapat berjalan dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan petani,” ujarnya.

Komisaris Independen Pupuk Kaltim Mustofa, menjelaskan pendekatan Project Agrosolution dilakukan secara menyeluruh dengan mendampingi petani sejak tahap awal budidaya hingga pascapanen. Pendampingan mencakup analisis kondisi lahan, rekomendasi pemupukan, pengawalan proses tanam, hingga dukungan pemasaran hasil panen agar petani memperoleh nilai ekonomi yang lebih baik.

“Program ini akan mendampingi petani mulai dari analisis lahan, pemupukan, hingga pemasaran hasil panen,” kata Musthofa.

Dia menambahkan, pola pendampingan terintegrasi tersebut diharap dapat meningkatkan efisiensi usaha tani, sekaligus memperkuat kapasitas petani dalam mengelola budidaya jagung secara berkelanjutan.

“Kami harap program ini dimanfaatkan optimal oleh para petani, sebagai sarana untuk meningkatkan produktivitas dan pengetahuan budidaya,” tandasnya.

Dalam implementasinya, Agrosolution juga memberi kepastian pasar bagi petani, melalui skema penguncian harga hasil panen sejak awal masa tanam. Langkah tersebut dinilai krusial, untuk menjaga stabilitas pendapatan petani saat panen tiba.

“Harga hasil jagung telah dikunci di depan untuk memastikan petani mendapatkan harga yang adil saat panen,” lanjut Mustofa.

Dirinya optimistis, model kemitraan yang diterapkan melalui Agrosolution dapat direplikasi daerah lain di Indonesia, sebagai bagian dari penguatan sektor pertanian nasional.

“Kami percaya dengan dukungan tepat, program ini dapat diadopsi di daerah lain, sehingga meningkatkan kesejahteraan petani Indonesia,” ungkap Musthofa.

Sementara itu, Asisten II Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan SDA Setda Bone Bolango, Yusbar Ismail, mengapresiasi langkah Pupuk Kaltim dalam mendorong pengembangan sektor pertanian di daerah.

Menurutnya, kolaborasi antara dunia usaha dan pemerintah menjadi faktor penting dalam mendukung produktivitas pertanian dan menjaga keberlanjutan sektor pangan nasional.

“Kami akan terus mendukung inovasi dan langkah strategis Pupuk Kaltim dalam meningkatkan sektor pertanian nasional,” tutur Yusbar.(*)

Pemkab Bima Siapkan 26 Hewan Kurban

Penulis
ekbisntb.com
-
0
H. Ahyani. (Suara NTB/ist)

Bima (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Bima menyiapkan 26 ekor hewan kurban untuk Iduladha 1447 Hijriah. Hewan kurban akan disalurkan ke seluruh kecamatan di Kabupaten Bima.

Plt. Kabag Kesra Setda Kabupaten Bima, H. Ahyani, mengatakan penambahan jumlah hewan kurban dilakukan atas arahan Bupati Bima, Ady Mahyudi. Kebijakan itu diambil setelah pemerintah daerah menerima berbagai masukan terkait kebutuhan distribusi hewan kurban.

“Biasanya 18 kecamatan ditambah Bupati dan Wakil Bupati jadi 20 ekor. Sekarang justru ditambah oleh Bupati menjadi 26 ekor,” katanya saat dikonfirmasi, Senin (18/5).

Menurut Ahyani, tambahan enam ekor sapi kurban akan disalurkan ke sejumlah lembaga pelayanan dan pembinaan masyarakat. Di antaranya Polres Kabupaten Bima, Polres Bima Kota, Kejaksaan, pengadilan, serta lembaga lain yang diusulkan langsung oleh Bupati.

Proses pengadaan hewan kurban masih dalam tahap tender dan ditargetkan segera diumumkan karena waktu pelaksanaan Iduladha semakin dekat.

“Insya Allah paling telat besok sudah diumumkan karena waktunya sudah sangat dekat,” ujarnya.

Selain hewan kurban dari pemerintah daerah, Kabupaten Bima juga kembali menerima bantuan dua ekor sapi kurban dari Presiden RI, Prabowo Subianto. Bantuan tersebut akan disalurkan di wilayah Kabupaten Bima.

Ahyani menambahkan, sejumlah instansi dan perusahaan juga diperkirakan kembali menyalurkan hewan kurban melalui Panitia Hari Besar Islam (PHBI) Kabupaten Bima. Salah satunya bank daerah yang rutin berpartisipasi setiap tahun.

“Biasanya tiga sampai empat hari sebelum Iduladha mereka daftar di PHBI Kabupaten. Dari Bank NTB juga biasanya ada sampai tiga atau empat ekor sapi, bahkan kambing juga ada,” ujarnya.

Sementara itu, pelaksanaan Salat Iduladha tingkat Kabupaten Bima tahun ini direncanakan dipusatkan di Desa Rato, Kecamatan Lambu. Lokasi tersebut masih menunggu penetapan resmi dari Bupati Bima.

“Berdasarkan petunjuk sementara dari Bupati, Iduladha direncanakan di sana,” pungkasnya. (hir)

Benahi Destinasi Wisata, Dispar Targetkan Peningkatan PAD

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Muhammad Akbar. (Suara NTB/hir)

Bima (Suara NTB) – Dinas Pariwisata Kabupaten Bima memprioritaskan penataan kelembagaan dan pembenahan destinasi wisata. Langkah itu disiapkan untuk memperkuat sektor pariwisata sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli daerah (PAD).

Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bima, Muhammad Akbar menegaskan, seluruh program OPD harus berjalan searah dengan visi dan misi pemerintah daerah. Fokus pertama 30 hari pasca dilantik adalah penataan kelembagaan internal Dinas Pariwisata. Penataan dilakukan mulai dari sekretariat, bidang ekonomi kreatif, bidang pemasaran, hingga bidang pengembangan destinasi agar seluruh bidang bergerak dalam satu arah kebijakan.

“Yang paling penting itu adalah bagaimana kehadiran dinas itu untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bima,” ujarnya saat diwawancarai, Senin (18/5).

Menurutnya, penguatan internal penting dilakukan agar seluruh program berjalan terintegrasi dan tidak tumpang tindih. Selain pembenahan internal, Dinas Pariwisata juga mulai menata kelembagaan eksternal dengan melibatkan kelompok sadar wisata (Pokdarwis), komunitas pemerhati wisata dan pelaku usaha pariwisata. Keterlibatan berbagai pihak dinilai penting karena pengembangan sektor wisata tidak dapat dilakukan pemerintah daerah secara sendiri.

“Dispar tidak bisa jalan sendiri. Semua harus dilibatkan,” ujarnya.

Program berikutnya yang menjadi prioritas adalah penataan destinasi wisata. Akbar menyebut sebagian besar destinasi wisata di Kabupaten Bima, telah tersedia. Namun masih membutuhkan pembenahan agar lebih siap menerima wisatawan.

Penataan destinasi dilakukan bertahap dengan mempertimbangkan efisiensi anggaran daerah. Karena itu, pemerintah memprioritaskan lokasi wisata yang dinilai memiliki potensi mendukung peningkatan PAD.

“Karena efisiensi, kita lihat yang benar-benar berpotensi, yang punya peluang untuk menambah PAD kita,” katanya.

Selain dua program tersebut, Dinas Pariwisata juga akan optimalisasi festival dan pementasan seni budaya Bima. Kegiatan wisata dan budaya dinilai mampu menarik kunjungan wisatawan sekaligus menggerakkan sektor perdagangan, kuliner, dan UMKM masyarakat.

“Setiap event pariwisata itu harus bisa menghadirkan banyak orang,” ujarnya.
Akbar menambahkan, pengembangan sektor pariwisata akan diarahkan agar memberi dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Sebelumnya, Bupati Bima Ady Mahyudi melantik 10 pejabat eselon II hasil Seleksi Terbuka Jabatan Tinggi Pratama (JPT) lingkup Pemerintah Kabupaten Bima Tahun 2026. Dalam pelantikan tersebut, setiap OPD diminta menyiapkan dua hingga tiga program unggulan dalam waktu 30 hari yang relevan, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat. (hir)

Sambut Iduladha, DKP Kembali Gelar Gerakan Pangan Murah

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Nurul Syaspri Akhdiyanti

Taliwang (ekbisntb.com) – Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Sumbawa Barat, kembali menggelar kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) dalam rangka menyambut Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah. Kegiatan ini dilaksanakan di delapan kecamatan dimulai sejak 18 Mei 2026 di Kecamatan Taliwang.

Kepala DKP KSB, Hj. Nurul Syaspri Akhdiyanti mengatakan, pelaksanaan GPM kali ini bertujuan membantu masyarakat memperoleh bahan pangan pokok dengan harga terjangkau sekaligus menjaga stabilitas harga menjelang Iduladha. “Tujuan kita memastikan warga khususnya masyarakat miskin mendapat bahan pokok dengan biaya terjangkau,” terangnya, Senin (18/5).

Untuk memastikan distribusi merata, pembelian bahan-bahan pokok dilakukan pengaturan dengan menerapkan sistem antrean. Pembelian kupon kata dia, dilakukan dengan mendatangi petugas di lokasi. Setiap konsumen hanya maksimal boleh membeli dua lembar kupon untuk setiap jenis bahan pangan yang disediakan.

Hj. Nurul mengimbau masyarakat agar memahami jenis kupon yang digunakan dalam pembelian bahan pangan. Kupon kuning digunakan untuk minyak goreng, kupon orange untuk beras SPHP dan kupon putih untuk gula pasir.

“Proses penukaran dilakukan dengan menyerahkan kupon kepada petugas di stand produk. Nanti petugas akan memberikan produk sesuai dengan jenis kupon yang ditukarkan. Pastikan produk yang diterima sesuai jenis dan kualitasnya,” urainya.

Dalam kegiatan GPM tersebut, DKP KSB menyediakan sejumlah kebutuhan pokok dengan harga subsidi. Diantaranya beras SPHP Rp57.000 per 5 kilogram, gula pasir Rp15.000 per kilogram, minyak goreng Rp15.000 per kilogram, serta cabai rawit Rp40.000 per kilogram atau Rp10 ribu per kantong.
Program Gerakan Pangan Murah ini, diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan dengan harga lebih stabil di tengah meningkatnya permintaan menjelang Hari Raya Iduladha.

Berdasarkan jadwal yang ditetapkan DKP KSB, kegiatan GPM ini akan berlangsung selama 4 hari terhitung tanggal 18-22 Mei mendatang. Hj. Nurul mengatakan, setiap hari 2 kecamatan diagendakan melaksanakan kegiatan GPM. “Hari ini selain Taliwang kegiatan sama juga kita laksanakan di Kecatan Brang Ene. Besok (hari ini,red) jadwalnya Poto Tano dan Seteluk,” pungkasnya.(bug)

Realisasi Keuangan Kabupaten Bima Masih Rendah

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Realisasi Keuangan Kabupaten Bima Masih Rendah
Suryadin. (Suara NTB/dok)

Bima (ekbisntb.com) – Realisasi keuangan anggaran pendpaatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Bima Tahun 2026, masih rendah. Pasalnya, dari total anggaran Rp1,197 triliun baru terealisasi mencapai Rp377,33 miliar atau 31,52 persen.

Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemkab Bima, Suryadin, mengatakan tingginya realisasi belanja pegawai dipengaruhi pembayaran gaji dan belanja rutin aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten Bima.

“Belanja pegawai masih menjadi komponen terbesar dalam realisasi APBD pada caturwulan pertama tahun ini,” ujarnya, Senin (18/5).

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) hasil konsolidasi Pemerintah Kabupaten Bima dengan Pemerintah Provinsi NTB, total serapan APBD Kabupaten Bima hingga 9 Mei 2026 mencapai Rp486,42 miliar dari total pagu Rp1,986 triliun atau sebesar 24,48 persen.

Selain belanja pegawai, belanja transfer terealisasi Rp55,68 miliar dari target Rp265,92 miliar atau 20,93 persen. Belanja barang dan jasa tercatat Rp48,99 miliar dari target Rp442,18 miliar atau 11,07 persen.

Sementara itu, belanja hibah terealisasi Rp1,25 miliar dari target Rp13,38 miliar atau 9,35 persen. Belanja modal baru terealisasi Rp1,24 miliar dari target Rp64,51 miliar atau sekitar 1,9 persen. Untuk belanja tidak terduga, dari target Rp3,5 miliar telah terealisasi Rp1,92 miliar atau 54,94 persen.

Menurut Suryadin, realisasi belanja daerah masih akan meningkat pada semester berikutnya seiring mulai berjalannya sejumlah proyek fisik di berbagai kecamatan.

“Serapan ini akan terus mengalami peningkatan seiring meningkatnya belanja aparatur seperti pembayaran gaji ASN dan realisasi proyek infrastruktur di sejumlah kecamatan,” katanya.

Ia menegaskan pemerintah daerah tetap berupaya menjaga percepatan penyerapan anggaran, agar program prioritas daerah dapat berjalan sesuai target.

“Pemerintah daerah terus berkomitmen melakukan percepatan penyerapan anggaran dengan tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Pada sisi pendapatan, realisasi APBD Kabupaten Bima hingga 9 Mei 2026 mencapai Rp630,99 miliar atau 33,44 persen dari target Rp1,886 triliun. Pendapatan tersebut berasal dari pajak daerah Rp7,9 miliar atau 18,65 persen, retribusi daerah Rp32,73 miliar atau 21,03 persen, lain-lain PAD yang sah Rp431,3 juta atau 2,75 persen, serta pendapatan transfer Rp589,88 miliar atau 36,12 persen.

“Secara umum realisasi pendapatan daerah pada empat bulan pertama lebih tinggi dibandingkan realisasi belanja,” tandasnya. (hir)

1...236237238...1,080Halaman 237 dari 1,080