Beranda blog Halaman 236

Bank Indonesia Pangkas Batas Maksimal Pembelian Dolar AS, Efek Perang di Timur Tengah

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Bank Indonesia Pangkas Batas Maksimal Pembelian Dolar AS, Efek Perang di Timur Tengah
Bank Indonesia Pangkas Batas Maksimal Pembelian Dolar AS, Efek Perang di Timur Tengah

Mataram (ekbisntb.com) – Bank Indonesia (BI) mengambil langkah agresif untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah meningkatnya tekanan pasar keuangan global akibat eskalasi konflik di Timur Tengah. Salah satu kebijakan yang ditempuh adalah menurunkan batas maksimal pembelian valuta asing terhadap rupiah.

Sebagaimana keterangan tertulis dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, 20 Mei 2026, diterangkan, melalui hasil asesmen Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), BI menetapkan batas pembelian dolar AS secara tunai yang sebelumnya sebesar USD100 ribu per pelaku per bulan menjadi USD50 ribu. Bahkan, batas tersebut akan kembali dipangkas menjadi USD25 ribu per pelaku per bulan.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar menjaga stabilitas rupiah di tengah meningkatnya volatilitas pasar global yang dipicu konflik geopolitik dan lonjakan harga energi sejak awal 2026.

Hasil rapat berkala KSSK II Tahun 2026 yang digelar pada 27 April 2026, hasil asesmen KSSK menunjukkan kondisi fiskal, moneter, dan sektor keuangan pada triwulan I 2026 tetap terjaga, meskipun volatilitas pasar keuangan global meningkat akibat eskalasi konflik di Timur Tengah.

KSSK yang terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur BI, Ketua Dewan Komisioner OJK, dan Ketua Dewan Komisioner LPS menilai ketidakpastian global masih tinggi sehingga perlu langkah mitigasi terkoordinasi untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Selain menurunkan batas pembelian dolar AS, BI juga memperkuat intervensi di pasar valuta asing melalui transaksi spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), hingga Non-Deliverable Forward (NDF) di berbagai pusat keuangan dunia seperti Hong Kong, Singapura, London, dan New York.

Langkah ini dilakukan untuk mempertahankan stabilitas rupiah sekaligus menjaga inflasi tahun 2026 dan 2027 tetap berada dalam target 2,5±1 persen.

BI juga memperkuat instrumen moneter berbasis pasar melalui SRBI agar tetap menarik bagi investor asing sehingga arus modal masuk ke pasar keuangan domestik tetap terjaga.

Di pasar obligasi, BI melanjutkan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder melalui koordinasi dengan Kementerian Keuangan. Hingga 4 Mei 2026, total pembelian SBN telah mencapai Rp123,1 triliun, termasuk Rp63,15 triliun di pasar sekunder.

Untuk menjaga kecukupan likuiditas perbankan dan pasar uang, BI memastikan pertumbuhan uang primer berada di atas 10 persen sesuai arah ekspansi moneter.

Selain memperketat pembelian valas, BI juga menaikkan batas transaksi DNDF/Forward dan Swap dari USD5 juta menjadi USD10 juta per transaksi guna memperdalam pasar keuangan domestik.

Penguatan kebijakan lainnya dilakukan melalui perluasan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan dan investasi (Local Currency Transaction/LCT) serta pengembangan instrumen moneter berbasis Offshore Chinese Renminbi (CNH) terhadap rupiah.

BI bersama OJK juga memperkuat pengawasan terhadap bank dan korporasi yang memiliki aktivitas pembelian dolar AS dalam jumlah besar.

Tidak hanya itu, aturan pelaporan lalu lintas devisa juga diperketat melalui penurunan batas kewajiban dokumen pendukung transfer dana keluar negeri dalam valuta asing dari USD100 ribu menjadi USD50 ribu yang berlaku sejak April 2026.

Seluruh langkah tersebut diperlukan untuk menjaga daya tahan ekonomi nasional di tengah tekanan global yang masih berpotensi meningkat, sekaligus memastikan sistem keuangan Indonesia tetap stabil dan mampu menopang pertumbuhan ekonomi domestik. (bul)

PLN UIP Nusra Resmi Operasikan PLTMG Sumbawa 2, Listrik Kini Surplus

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – PT PLN (Persero) melalui Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusra) resmi menyelesaikan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Sumbawa 2 berkapasitas 30 MW.
Peresmian pembangkit dilakukan, Rabu, 20 Mei 2026. Kehadiran pembangkit ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat ketahanan energi di Pulau Sumbawa sekaligus mendukung pertumbuhan industri dan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
General Manager PLN UIP Nusra, Rizki Aftarianto, mengatakan proyek PLTMG Sumbawa 2 telah rampung sejak Desember 2025 setelah dikerjakan selama dua tahun sejak dimulai pada Desember 2023.
“Dengan beroperasinya PLTMG Sumbawa 2, kecukupan listrik di Pulau Sumbawa kini semakin kuat. Sebelumnya pasokan listrik di wilayah ini masih mengalami kekurangan sehingga kebutuhan pelanggan PLN, termasuk sektor industri, belum dapat terpenuhi secara optimal,” ujar Rizki dalam acara syukuran penyelesaian proyek bertajuk The New Energy of Sumbawa.
Ia menjelaskan, tambahan 30 MW dari PLTMG Sumbawa 2 membuat kapasitas listrik di Pulau Sumbawa meningkat dari sekitar 160 MW menjadi 191 MW. Dengan kapasitas tersebut, sistem kelistrikan Pulau Sumbawa kini memiliki cadangan daya sekitar 20 persen dari total kebutuhan.
“Kondisi ini sangat penting untuk menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh wilayah Sumbawa,” katanya.
Menurut Rizki, penguatan pasokan listrik ini menjadi faktor penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi NTB. Terlebih, Pulau Sumbawa saat ini menjadi salah satu kawasan yang tengah berkembang pesat dengan hadirnya industri smelter dan sektor-sektor ekonomi lainnya.
“Pasokan listrik sekarang jauh lebih cukup dan dapat melayani kebutuhan industri maupun masyarakat dengan baik. Bahkan sebelumnya masih ada pelanggan rumah tangga yang belum bisa dilayani untuk penambahan daya, sekarang kondisinya sudah jauh lebih baik,” ujarnya.
PLN UIP Nusra juga memastikan tambahan pasokan tersebut telah menjangkau seluruh wilayah Sistem Tambora yang mencakup Kabupaten Sumbawa Barat hingga Bima dan Dompu. Sistem kelistrikan Pulau Sumbawa kini sudah terinterkoneksi dari ujung barat hingga ujung timur.
“Seluruh Pulau Sumbawa kini dapat terlayani lebih baik dengan masuknya tambahan 30 MW dari PLTMG Sumbawa 2,” katanya.
Tak berhenti sampai di situ, PLN berencana kembali menambah kapasitas listrik di Pulau Sumbawa sebesar 60 MW hingga akhir 2027. Penambahan pembangkit juga akan dilakukan di sekitar Kota Sumbawa Besar untuk memperkuat sistem kelistrikan daerah tersebut.
Rizki menegaskan, pengembangan kelistrikan di NTB ke depan juga diarahkan pada energi yang lebih ramah lingkungan. Menurutnya, PLTMG menggunakan gas yang lebih bersih dibandingkan energi fosil konvensional dan menjadi bagian dari transisi energi nasional menuju target Net Zero Emission tahun 2060.
Selain PLTMG, PLN juga akan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di NTB dengan total kapasitas sekitar 333 MW.
“Dari sekitar 1.000 MW tambahan pembangkit yang akan dibangun di NTB hingga tahun 2034, sekitar 46 persen berasal dari energi baru terbarukan, baik tenaga surya, gas, air maupun sumber energi bersih lainnya,” jelasnya.
Saat ini, total kapasitas pembangkit yang telah terpasang di NTB, baik di Sistem Lombok maupun Sistem Sumbawa, mencapai sekitar 700 MW. Dalam 10 tahun mendatang, PLN menargetkan tambahan sekitar 1.000 MW lagi untuk memenuhi pertumbuhan kebutuhan listrik seiring meningkatnya ekonomi dan industri di NTB.
Sementara itu, Manager Unit Pelaksana Proyek Nusra 1, Yogi Yohannes Siburian, menyampaikan bahwa PLTMG Sumbawa 2 telah berhasil menyelesaikan seluruh tahapan komisioning dan pengujian, serta kini telah beroperasi penuh dengan tiga mesin (full load 3 engine).
“Pembangkit ini sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sejak sinkron pertama pada 27 Desember 2025,” katanya.
Yogi menjelaskan, PLTMG Sumbawa 2 menggunakan teknologi dual fuel engine dari Wärtsilä Finland tipe 20V31DF dengan konfigurasi tiga mesin berkapasitas total 30 MW. Teknologi ini memiliki efisiensi tinggi mencapai 50,2 persen pada mode gas dan 47,9 persen pada mode LFO, serta mampu mencapai kondisi full load hanya dalam waktu sekitar lima menit.
Ia memaparkan sejumlah tonggak penting proyek tersebut, mulai dari initial firing pada 19 Desember 2025, first synchronization pada 27 Desember 2025, hingga reliability run dan performance test yang selesai pada April 2026.
“Yang membanggakan, pembangunan proyek ini berhasil mencapai zero accident selama proses konstruksi,” ujarnya.
Dari sisi sistem kelistrikan, sebelum PLTMG Sumbawa 2 beroperasi, daya mampu Sistem Tambora hanya sekitar 168 MW dengan beban puncak 157 MW. Setelah pembangkit beroperasi, daya mampu meningkat menjadi 191,91 MW dengan reserve margin mencapai sekitar 21 persen.
Selain memperkuat keandalan listrik, proyek ini juga menghasilkan efisiensi biaya pokok penyediaan (BPP) listrik di Sistem Tambora hingga sekitar Rp194 miliar per tahun. Penurunan BPP terjadi dari Rp3.182 per kWh menjadi Rp3.001,49 per kWh setelah PLTMG Sumbawa 2 beroperasi.
“Proyek ini tidak hanya berhasil secara teknis dan operasional, tetapi juga menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumbawa,” katanya.
Menurut Yogi, tambahan daya 30 MW akan mendukung pertumbuhan sektor tambang emas, tambak udang, pariwisata, perhotelan hingga UMKM di Pulau Sumbawa, sekaligus meningkatkan penyerapan tenaga kerja.
Selama proses pembangunan, proyek tersebut juga melibatkan lebih dari 100 tenaga kerja lokal. Karena itu, ia menilai keberhasilan proyek merupakan hasil sinergi seluruh pihak, mulai dari PLN Group, konsorsium PT Adhi Karya–KEPCO E&C, Wärtsilä, pemerintah daerah, aparat keamanan hingga masyarakat sekitar proyek.
“Hari ini bukan sekadar seremoni penyelesaian proyek. Ini adalah momentum penting yang menandai keberhasilan perjuangan panjang dan kolaborasi besar dalam menghadirkan energi andal bagi Pulau Sumbawa dan Sistem Tambora,” tandasnya.(bul)

Jaga Fokus Agar Perjalanan Jauh Tetap Nyaman dan Aman di NTB

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Jaga Fokus Agar Perjalanan Jauh Tetap Nyaman dan Aman di NTB

Mataram (Ekbis NTB) – Perjalanan jarak jauh di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) tidak hanya membutuhkan kendaraan yang prima, tetapi juga kondisi fisik dan fokus pengendara yang tetap terjaga. Karakter jalan di NTB yang didominasi tanjakan, turunan, tikungan panjang, hingga cuaca panas menjadi tantangan tersendiri, khususnya bagi pengendara sepeda motor.

Rute antar kota maupun akses menuju berbagai destinasi wisata, seperti kawasan pegunungan dan pesisir, kerap membuat pengendara harus menempuh perjalanan dalam waktu cukup lama. Jika tidak diimbangi dengan stamina yang baik, rasa lelah dapat menurunkan konsentrasi, memperlambat refleks, hingga meningkatkan risiko kecelakaan di jalan.

Instruktur Safety Riding Astra Motor NTB, Satria Wiman Jaya, mengatakan bahwa masih banyak pengendara yang mengabaikan pentingnya menjaga kondisi tubuh saat melakukan perjalanan jauh.

“Sering kali pengendara terlalu fokus mencapai tujuan, hingga lupa bahwa kondisi tubuh juga harus dijaga. Padahal, kelelahan dan rasa kantuk sangat memengaruhi kemampuan berkendara dan dapat meningkatkan potensi terjadinya kecelakaan,” ujarnya.

Untuk itu, Astra Motor NTB mengimbau para pengendara agar lebih memperhatikan kondisi fisik sebelum dan selama perjalanan. Berikut beberapa tips aman dan nyaman saat touring atau perjalanan jarak jauh:

1. Pastikan tubuh dalam kondisi fit sebelum berkendara.

2. Istirahat setiap 2 jam sekali untuk mengurangi kelelahan.

3. Konsumsi air putih yang cukup agar tubuh tidak dehidrasi.

4. Gunakan perlengkapan berkendara lengkap dan nyaman.

5. Hindari memaksakan diri saat mulai mengantuk atau kehilangan fokus.

Selain itu, pengendara juga disarankan untuk mempersiapkan kendaraan dengan baik, mulai dari mengecek kondisi ban, rem, lampu, hingga oli mesin sebelum bepergian.

“Perjalanan jauh seharusnya menjadi pengalaman yang menyenangkan. Karena itu, penting bagi pengendara untuk tetap fokus, menjaga kondisi tubuh, serta selalu mengutamakan keselamatan selama di perjalanan,” tambah Satria.

Melalui edukasi keselamatan berkendara ini, Astra Motor NTB berharap masyarakat semakin memahami bahwa keselamatan di jalan bukan hanya soal kemampuan mengendarai motor, tetapi juga kesiapan fisik dan mental selama perjalanan. (r)

Kunjungan Menteri PKP Bawa Angin Segar, Ketua REI NTB : Kita Siap Laksanakan

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Mataram (ekbisntb.com) — Kehadiran Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Nusa Tenggara Barat membawa kabar baik bagi sektor perumahan di Bumi Gora.

Pemerintah pusat bahkan memberikan kuota tambahan pembangunan sebanyak 11 ribu unit rumah subsidi untuk NTB pada tahun 2026 ini.

Ketua DPD REI NTB, Hery Atmaja, di Mataram, Rabu, 20 Mei 2026 mengemukakan, Menteri PKP terkesan dengan perkembangan kualitas perumahan subsidi di NTB yang dinilai sudah modern dan mendekati rumah komersial.

“Pak Menteri Ara sangat senang melihat perumahan di NTB. Beliau melihat rumah subsidi di NTB sekarang sudah modern dan hampir seperti rumah komersial,” jelasnya.

Menurut Hery, apresiasi tersebut disampaikan langsung di hadapan Gubernur NTB, sekaligus disertai pemberian kuota sebanyak 11 ribu unit rumah subsidi untuk mendukung program nasional pembangunan tiga juta rumah.

Namun demikian, realisasi kuota tersebut masih menunggu kepastian aturan terkait lahan baku sawah (LBS) dan tata ruang yang saat ini hampir rampung dibahas bersama pemerintah daerah dan ATR/BPN.

Hery menjelaskan, aturan terbaru nantinya menetapkan sekitar 87 persen lahan baku sawah yang tidak boleh dialihfungsikan untuk pembangunan perumahan. Kebijakan tersebut akan menggunakan pendekatan tingkat provinsi, bukan lagi berdasarkan pembagian per kabupaten/kota.

“Kalau sudah dikalkulasikan dan disetujui ATR/BPN, nanti akan keluar SK gubernur sebagai dasar hukum bagi pengembang untuk mulai bekerja sambil menunggu revisi RTRW,” katanya.

Ia menilai kepastian regulasi ini menjadi kabar baik bagi pengembang karena memberikan kejelasan wilayah yang dapat dibangun dan yang harus dilindungi sebagai lahan pertanian. Dengan adanya aturan itu, lanjut Hery, pengembang tidak lagi berisiko salah membeli lahan yang ternyata masuk kawasan yang tidak boleh dibangun.

“Aturan ini membuat kami punya kepastian hukum, mana lahan yang boleh dibangun dan mana yang tidak boleh dibangun,” ujarnya.

Hery juga memastikan seluruh kabupaten/kota di NTB tetap memiliki peluang untuk pengembangan perumahan, sehingga target pembangunan 11 ribu unit rumah subsidi dapat direalisasikan. Ia mengakui selama ini banyak proyek perumahan tertunda karena menunggu kepastian regulasi tata ruang dan lahan baku sawah.

“Rata-rata proyek masih pending karena semua menunggu aturannya selesai,” katanya.

Selain kuota rumah subsidi, Hery mengapresiasi dukungan pemerintah terhadap sektor perumahan di NTB, termasuk kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah di 10 kabupaten/kota di NTB. Menurutnya, dukungan pemerintah pusat dan daerah menunjukkan komitmen bersama untuk mempercepat pembangunan perumahan rakyat di NTB.

“NTB siap menjalankan apa yang diminta Pak Menteri, dengan dukungan gubernur, bupati, wali kota, dan seluruh stakeholder,” tandasnya.(bul)

Penyesuaian Tarif PDAM Mulai Berlaku Bulan Juni

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Abdul Hakim. (Suara NTB/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Batulanteh, terus melakukan sosialisasi terkait rencana penyesuaian tarif dasar air minum sebesar Rp3.500 per meter kubik. Penyesuain tarif akan diberlakukan mulai bulan Juni 2026.

“Belum sih kita berlakukan untuk saat ini, karena masih ada beberapa tahap yang harus kita lalui. Sosialisasi kita akan lakukan kepada seluruh kepala desa dan camat terkait kebijakan tersebut,” kata Direktur Perumdam Batulanteh, H. Abdul Hakim kepada Suara NTB, Selasa (19/5).

Abi Hakim melanjutkan, sosialisasi dilakukan management untuk memastikan rencana penyesuaian tarif tersebut berjalan lancar dan aman. Karena pada prinsipnya penyesuaian tarif ini dilakukan, agar Perumdam Batulanteh bisa sehat dan tidak bergantung pada pemerintah.

“Kita tetap akan melakukan sosialisasi kepada para pelanggan dan masyarakat secara umum melalui kepala desa dan camat. Apalagi penyesuaian tarif dilakukan setelah terakhir kita lakukan pada tahun 2014 lalu,” ucapnya.

Selain sosialisasi, pihaknya juga akan melakukan perbaikan pelayanan kepada masyarakat. Bahkan tahun ini, pihaknya mendapatkan anggaran sekitar Rp19,5 miliar dari Kementerian Pekerjaan Umum termasuk pembayaran pajak.

“Anggaran itu kita akan gunakan untuk merehabilitasi Instalasi pengolahan air pungka dan pergantian jaringan distribusi sepanjang 6 kilometer,” ujarnya.

Selain untuk rehabilitasi, anggaran juga digunakan untuk penambahan sambungan rumah baru di wilayah layanan Kecamatan Utan dan Alas. Selain itu, akan dilakukan penggantian jaringan distribusi utama Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Beringin Sila dan penambahan jaringan distribusi dengan total anggaran sekitar Rp8 miliar.

“Rehabilitasi instalasi pengolahan air dan rehab rumah kimia SPAM Marenteh Alas sekitar Rp1,3 miliar. Rehab Browncaptering Langkayam wilayah Layanan Plampang Rp350 juta serta rehab intake penyempeng dan rehab Browncaptering Layanan Empang Rp3 miliar,” tambahnya.

Penyesuaian tarif juga tengah dikaji secara intensif dilakukan oleh pemerintah seiring dengan adanya surat Gubernur NTB nomor 497 tahun 2025. Di surat tersebut sudah ditetapkan tarif batas bawah dan batas atas untuk seluruh PDAM di NTB.

“Kalau boleh jujur kita (Sumbawa) yang paling murah tarif dasar air seluruh Indonesia. Bahkan kita belum pernah menyesuaikan tarif tersebut sejak terakhir dilakukan pada tahun 2014,” ucapnya.

Ia melanjutkan, jika mengacu ke surat keputusan (SK) Gubernur, maka tarif batas bawah yang bisa diterapkan di Sumbawa sebesar Rp3.500 per meter kubik. Besaran tersebut sebenarnya sudah harus diterapkan, hanya saja pemerintah saat ini masih melakukan kajian lebih lanjut.

“Memang sudah harus diterapkan untuk tarif batas bawah itu, tetapi kami masih sosialisasi dulu dengan melihat semua sisi jangan sampai menimbulkan persoalan di kemudian hari,” ujarnya. (ils) 

Gandeng Bulog hingga Perbankan, Dinas Koperindag Siap Fasilitasi Usaha KDKMP

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Bangunan gerai KDKMP Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, KSB daat dikunjungi Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal. Bangunan koperasi ini turut dalam deretan ribuan KDMKP yang diresmikan Presiden Prabowo Subianto secara nasional pekan lalu. (Suara NTB/bug)

Taliwang (ekbisntb.com) – Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), siap memfasilitasi berbagai kegiatan usaha yang dapat dijalankan oleh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) pada tahap awal operasional. Upaya tersebut dilakukan agar koperasi yang telah terbentuk bisa segera menjalankan aktivitas usaha meski masih menghadapi keterbatasan modal.

Kepala Dinas Koperindag KSB, Suryaman mengatakan, pihaknya saat ini fokus melakukan pembinaan kelembagaan sekaligus membuka akses kemitraan bagi KDKMP dengan berbagai pihak. Menurutnya, setelah bangunan koperasi diserahkan kepada pengurus, pemerintah daerah tetap akan melakukan intervensi dan pendampingan, agar koperasi dapat segera bergerak menjalankan usaha.

Salah satu langkah yang sedang dilakukan yakni memfasilitasi kerja sama antara KDKMP dengan Perum Bulog. Koperindag KSB mencoba membuka peluang, agar gerai-gerai koperasi tersebut dapat mulai menjual beras SPHP dan Minyakita.

“Kami coba fasilitasi ke Bulog. Saya minta Kabid Koperasi koordinasikan apakah beras SPHP dan Minyakita bisa mulai diisi di gerai KDMP. Karena sementara ini mereka belum punya modal usaha sendiri, jadi kami dorong model kerja sama seperti sistem titip barang dari Bulog,” kata Suryaman, Selasa (19/5).

Selain itu, pihaknya juga mulai menghubungkan beberapa KDKMP dengan lembaga perbankan. Bentuk kerja sama yang didorong di antaranya menjadikan KDKMP sebagai agen layanan perbankan seperti BRILink, agar koperasi memiliki aktivitas usaha sejak awal berdiri.

“Belum semua koperasi, baru beberapa. Kami arahkan ada kerja sama kemitraan dengan bank misalnya menjadi agen BRILink atau bentuk usaha lainnya supaya di awal sudah ada aktivitas,” katanya.

Tidak hanya itu, Koperindag KSB juga telah berkomunikasi dengan Pertamina terkait peluang KDKMP mengelola usaha penjualan gas elpiji 3 kilogram. Namun hingga kini, Pertamina disebut belum memiliki aturan dari pemerintah pusat terkait keterhubungan usaha pangkalan gas dengan KDKMP.

Suryaman menyebut, usaha pangkalan gas elpiji 3 kilogram saat ini masih menjadi mata pencaharian masyarakat, sehingga pengaturannya tidak bisa dilakukan secara sembarangan. “Pertamina menyampaikan belum ada arahan dari pusat untuk terkoneksi dengan KDKMP. Karena ini menyangkut usaha masyarakat yang sudah berjalan,” paparnya.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga menyiapkan dukungan sumber daya manusia untuk memperkuat operasional KDKMP. Sebanyak 135 tenaga PPPK disebut sedang diproses melalui BKPSDM KSB dan nantinya akan ditempatkan di 65 KDKMP yang tersebar di KSB.

“Kurang lebih dua orang PPPK untuk tiap KDMP sedang digodok di BKPSDM. Selain itu ada juga tenaga rekrutan dari pusat seperti Business Assistant dan PMO yang akan mendampingi operasional koperasi,” ungkapnya.

Suryaman menegaskan, pemerintah daerah siap melakukan pembinaan secara berkelanjutan, agar KDKMP di Kabupaten Sumbawa Barat dapat berkembang dan mulai beroperasi secara optimal. “Intinya kami siap bina kalau sudah mulai beroperasi,” tandasnya.(bug)

Realisasi Belanja Pemda Dompu Baru 25,36 Persen

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Muhammad Syahroni(ekbisntb.com/ist)

Dompu (ekbisntb.com) – Belanja pemerintah memberi kontribusi cukup besar dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah. Hingga Mei 2026, realisasi belanja daerah Pemda Kabupaten Dompu mencapai Rp298.012.940.141 atau 25,36 persen dari target belanja daerah sebesar Rp1.174.821.733.543.

Hal itu disampaikan Kepala BPKAD Kabupaten Dompu, Muhammad Syahroni, SP, MM di kantornya, Selasa (19/5) kemarin. “Sejauh ini tidak ada kendala dalam merealisasi belanja daerah. Ketersediaan anggaran kita ada sesuai kebutuhan,” ungkap Syahroni.

Diakui Syahroni, kendati belanja pemerintah tergolong kecil dibandingkan nilai total transaksi keuangan di daerah. Namun posisi belanja pemerintah cukup besar pengaruhnya terhadap pergerakan ekonomi suatu daerah. “Kita tidak akan menahan belanja selama sesuai peruntukan yang ada dalam APBD dan mekanisme yang dipersyaratkan,” jelasnya.

Karena itu, belanja gaji dan belanja operasional rutin tetap dikeluarkan. PPPK dan PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Dompu juga dibayarkan sesuai hak masing – masing. “Alhamdulillah semua gaji PPPK Paruh Waktu sudah dibayarkan. Pengajuan pembayarnya oleh masing – masing OPD, karena masuk dalam belanja operasional,” katanya. (ula)

NTB Berpeluang Manfaatkan Pelemahan Nilai Tukar Rupiah

Penulis
ekbisntb.com
-
0
M. Firmansyah. (ekbisntb.com/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dinilai tidak semata membawa dampak negatif bagi perekonomian.

Di tengah tekanan terhadap harga barang impor dan biaya produksi, kondisi seperti yang terjadi saat ini justru dapat menjadi peluang bagi daerah untuk memperkuat sektor ekspor dan pariwisata.

Pandangan itu disampaikan dosen ekonomi, Dr. Firmansyah, Selasa, 19 Mei 2026 di Mataram.

Menurut Firmansyah, pelemahan rupiah memang berdampak langsung terhadap kenaikan harga barang impor maupun bahan baku dari luar negeri.

Karena sistem ekonomi global saling terhubung, perubahan kurs mata uang akan memengaruhi harga berbagai komoditas dan kebutuhan masyarakat.

“Produk-produk luar negeri atau bahan baku dari luar negeri tentu mengalami peningkatan harga. Semua negara saling terhubung, sehingga ketika kurs berubah maka harga-harga tertentu ikut bergerak,” ujarnya.

Meski demikian, ia menilai kondisi ini juga membuka ruang bagi peningkatan daya saing produk ekspor daerah. Dengan nilai rupiah yang melemah, harga produk dalam negeri menjadi lebih murah di pasar internasional sehingga lebih kompetitif dibanding negara lain.

Firmansyah mencontohkan sejumlah negara seperti Vietnam, China, hingga Jepang yang pernah memanfaatkan pelemahan mata uang untuk memperkuat ekspor dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

“Untuk eksportir tentu ini menguntungkan. Produk kita menjadi lebih murah di pasar internasional sehingga daya saing meningkat,” katanya.

Bagi NTB, momentum ini dinilai dapat dimanfaatkan untuk memperbesar kontribusi sektor pariwisata dan ekspor daerah. NTB memiliki potensi besar melalui destinasi wisata unggulan seperti Lombok, dan Sumbawa, serta komoditas ekspor seperti udang, kopi, gerabah, hingga hasil pertanian.

Ia menjelaskan, wisatawan asing yang memegang dolar atau mata uang dengan nilai lebih kuat akan memperoleh keuntungan nilai tukar ketika bertransaksi menggunakan rupiah. Kondisi ini membuat wisatawan cenderung lebih lama tinggal dan membelanjakan uang lebih banyak selama berada di daerah wisata.

“Ini momentum bagus bagi daerah pariwisata seperti Lombok. Wisatawan bisa lebih lama menginap dan lebih banyak berbelanja,” ujarnya.

Karena itu, pemerintah daerah didorong memperkuat promosi wisata internasional dan memberikan dukungan bagi pelaku usaha berorientasi ekspor agar mampu meningkatkan produksi dan kualitas produk lokal.

Namun demikian, Firmansyah mengingatkan bahwa dampak negatif pelemahan rupiah tetap perlu diantisipasi. Indonesia masih bergantung pada impor sejumlah kebutuhan pokok dan bahan baku industri, termasuk kedelai yang digunakan untuk produksi tahu dan tempe.

“Kita masih banyak menggunakan barang impor. Ketika rupiah melemah tentu harga ikut naik dan itu dirasakan masyarakat,” katanya.

Selain itu, kondisi geopolitik global yang memengaruhi harga minyak dunia juga dinilai berpotensi menambah tekanan ekonomi domestik. Kenaikan harga energi dan bahan bakar akan berdampak pada biaya distribusi barang dan kebutuhan masyarakat secara luas.

Karena itu, ia menilai pemerintah perlu menjaga stabilitas ekonomi melalui penguatan sektor ekspor serta strategi substitusi impor agar ketergantungan terhadap produk luar negeri dapat dikurangi secara bertahap.

“Pemerintah perlu mendorong kebijakan berorientasi ekspor dan substitusi impor. Barang-barang yang selama ini diimpor harus mulai diproduksi sendiri,” ujarnya.

Firmansyah menegaskan, penguatan fundamental ekonomi nasional menjadi kunci agar Indonesia mampu menghadapi gejolak ekonomi global. Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak memandang pelemahan rupiah hanya dari sisi negatif semata.

“Jangan melihat pelemahan rupiah hanya dari sisi negatifnya. Ada peluang yang bisa dimanfaatkan, terutama untuk ekspor dan pariwisata,” katanya.

Ia berharap momentum pelemahan rupiah dapat dimanfaatkan NTB untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan memperkuat sektor pariwisata sebagai motor penggerak ekonomi daerah.

“Kalau belum sanggup mendatangkan modal besar, datangkan orang sebanyak-banyaknya. Pariwisata harus menjadi penggerak ekonomi daerah,” tandas Ekonom dari Unram ini. (bul)

Bupati Lotim Siapkan Karpet Merah untuk Pengusaha Properti

Penulis
ekbisntb.com
-
0
H. Haerul Warisin (Suara NTB/dok)

Mataram (ekbisntb.com) – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur membuka peluang investasi sektor properti dengan kemudahan perizinan gratis, namun tetap memperketat perlindungan terhadap lahan sawah produktif dan kawasan pertanian berkelanjutan.

Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin mengatakan, pembangunan perumahan maupun proyek besar tidak boleh mengorbankan lahan sawah produktif tanpa penggantian yang jelas.

Menurutnya, apabila pembangunan dilakukan di atas lahan sawah, maka pengembang wajib menyiapkan lahan pengganti dengan luasan lebih besar untuk menjaga keberlanjutan sektor pangan daerah.

“Kalau menggunakan lahan sawah, harus mencari pengganti sampai tiga kali lipat. Misalnya bangun sekolah rakyat 10 hektare di sawah, maka harus siapkan sawah baru sekitar 30 hektare,” ujarnya.

Ia menjelaskan, aturan tersebut diterapkan agar konversi lahan pertanian tidak terjadi secara masif dan mengancam ketahanan pangan daerah. Pemerintah daerah juga membuka peluang penggantian lahan sawah di wilayah lain selama masih berada dalam satu provinsi.

Haerul Warisin mengakui tekanan pembangunan di Lombok Timur cukup tinggi, terutama untuk sektor perumahan dan kawasan bisnis.

Bahkan, menurutnya, masih banyak pembangunan yang menyasar kawasan Lahan Sawah Dilindungi (LSD).

“Yang saya heran, justru banyak yang membangun di lahan sawah dilindungi. Ini yang harus dikendalikan,” tegasnya.

Untuk mengantisipasi kebutuhan hunian dan investasi, Pemkab Lombok Timur telah menyiapkan sekitar 5.000 hektare cadangan lahan yang dapat dikembangkan menjadi kawasan permukiman baru.

Cadangan lahan tersebut tersebar di sejumlah kecamatan dan menjadi solusi agar pembangunan tidak terus menggerus lahan pertanian produktif.

“Kita punya cadangan sekitar 5.000 hektare untuk permukiman. Datanya ada di setiap kecamatan,” katanya.

Haerul Warisin juga mengungkapkan adanya perubahan pola pemanfaatan lahan di sejumlah kawasan pesisir dan lahan kering di Lombok Timur. Kawasan yang sebelumnya dikategorikan lahan kering kini banyak berubah menjadi lahan pertanian setelah masyarakat membangun embung dan sistem irigasi sederhana.

Perubahan itu, menurutnya, perlu mendapat perhatian pemerintah pusat agar penataan ruang tetap memberikan ruang bagi pengembangan kawasan pariwisata dan investasi tanpa mengabaikan realitas di lapangan.

Di sisi lain, Pemkab Lombok Timur memastikan tetap terbuka terhadap investasi, khususnya di sektor properti dan pengembangan kawasan usaha.
“Kami sangat terbuka untuk investasi. Yang penting lokasinya jangan di lahan sawah dilindungi atau kawasan pertanian berkelanjutan,” ujarnya.

Bahkan, untuk menarik investor masuk ke Lombok Timur, pemerintah daerah memberikan kemudahan berupa pembebasan biaya perizinan bagi investasi yang sesuai tata ruang.

“Saya kasih izin gratis, selama lahannya sesuai dan bisa dibangun. Silakan investasi,” tegas Haerul Warisin. (bul)

330 Kolam Ikan Aset NTB Ingin Dikelola Secara Profesional

Penulis
ekbisntb.com
-
0
H. Muslim (Suara NTB/bul)

Mataram (ekbisntb.com) – Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat terus mendorong penguatan sektor budidaya melalui pola pengelolaan berbasis Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Skema ini dinilai mampu membuat pengelolaan balai benih ikan lebih fleksibel, mandiri, dan kompetitif.

Kepala DKP NTB, H. Muslim,St., M. Si mengatakan, saat ini NTB memiliki aset budidaya yang cukup besar, berupa sekitar 330 kolam darat yang tersebar di berbagai balai benih ikan di NTB dengan total luasan hampir 15 hektare.

Menurutnya, aset tersebut belum bisa berkembang maksimal apabila masih menggunakan pola pengelolaan konvensional yang sepenuhnya bergantung pada pembiayaan APBD.

“Kenapa BLUD kita dorong? Karena fleksibilitasnya. Kita punya sekitar 330 kolam di balai benih ikan dengan luas hampir 15 hektare tersebar di NTB. Kalau dikelola dengan pola biasa, sehatnya tidak maksimal,” ujarnya.

Muslim menjelaskan, melalui sistem BLUD, unit pelaksana teknis (UPT) dapat lebih mandiri dalam mengembangkan usaha sekaligus mempercepat pelayanan kepada masyarakat.

Ia menilai, pola tersebut akan memberikan sejumlah keuntungan, mulai dari percepatan layanan publik, keleluasaan pengembangan usaha, hingga meningkatkan daya saing sektor budidaya perikanan di NTB.

“Kalau dimandirikan tanpa menggantungkan pembiayaan APBD melalui sistem BLUD, layanan publik bisa lebih cepat, pengembangan usaha lebih leluasa, dan lebih kompetitif,” katanya.

Menurut Muslim, sebagian besar UPTD perikanan di NTB saat ini berbasis produksi dan terapan. Komoditas yang dikembangkan meliputi benih ikan air tawar hingga budidaya siput mutiara yang selama ini menjadi salah satu sektor unggulan daerah.

Ditambahkan, sektor budidaya yang paling menonjol di NTB saat ini, Muslim menyebut industri mutiara masih menjadi magnet investasi meskipun sempat mengalami dinamika usaha dalam beberapa tahun terakhir.

“Kalau yang paling menonjol sekarang sebenarnya mutiara. Proses perizinan juga terus berjalan,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, saat ini terdapat lebih dari 20 perusahaan budidaya mutiara yang masih aktif beroperasi di NTB. Beberapa perusahaan lama memang ada yang berhenti beroperasi, namun di saat yang sama muncul perusahaan baru yang masuk berinvestasi.

“Ada yang tutup, tapi ada juga yang baru masuk. Sekarang masih ada sekitar 20 lebih perusahaan yang eksis,” ujarnya.

Ia optimis, penguatan kelembagaan berbasis BLUD akan menjadi langkah strategis dalam meningkatkan produktivitas budidaya perikanan, memperkuat investasi kelautan, sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat pesisir dan pembudidaya di NTB. (bul)

1...235236237...1,080Halaman 236 dari 1,080