Bima (ekbisntb.com) – Realisasi keuangan anggaran pendpaatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Bima Tahun 2026, masih rendah. Pasalnya, dari total anggaran Rp1,197 triliun baru terealisasi mencapai Rp377,33 miliar atau 31,52 persen.
Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemkab Bima, Suryadin, mengatakan tingginya realisasi belanja pegawai dipengaruhi pembayaran gaji dan belanja rutin aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten Bima.
“Belanja pegawai masih menjadi komponen terbesar dalam realisasi APBD pada caturwulan pertama tahun ini,” ujarnya, Senin (18/5).
Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) hasil konsolidasi Pemerintah Kabupaten Bima dengan Pemerintah Provinsi NTB, total serapan APBD Kabupaten Bima hingga 9 Mei 2026 mencapai Rp486,42 miliar dari total pagu Rp1,986 triliun atau sebesar 24,48 persen.
Selain belanja pegawai, belanja transfer terealisasi Rp55,68 miliar dari target Rp265,92 miliar atau 20,93 persen. Belanja barang dan jasa tercatat Rp48,99 miliar dari target Rp442,18 miliar atau 11,07 persen.
Sementara itu, belanja hibah terealisasi Rp1,25 miliar dari target Rp13,38 miliar atau 9,35 persen. Belanja modal baru terealisasi Rp1,24 miliar dari target Rp64,51 miliar atau sekitar 1,9 persen. Untuk belanja tidak terduga, dari target Rp3,5 miliar telah terealisasi Rp1,92 miliar atau 54,94 persen.
Menurut Suryadin, realisasi belanja daerah masih akan meningkat pada semester berikutnya seiring mulai berjalannya sejumlah proyek fisik di berbagai kecamatan.
“Serapan ini akan terus mengalami peningkatan seiring meningkatnya belanja aparatur seperti pembayaran gaji ASN dan realisasi proyek infrastruktur di sejumlah kecamatan,” katanya.
Ia menegaskan pemerintah daerah tetap berupaya menjaga percepatan penyerapan anggaran, agar program prioritas daerah dapat berjalan sesuai target.
“Pemerintah daerah terus berkomitmen melakukan percepatan penyerapan anggaran dengan tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Pada sisi pendapatan, realisasi APBD Kabupaten Bima hingga 9 Mei 2026 mencapai Rp630,99 miliar atau 33,44 persen dari target Rp1,886 triliun. Pendapatan tersebut berasal dari pajak daerah Rp7,9 miliar atau 18,65 persen, retribusi daerah Rp32,73 miliar atau 21,03 persen, lain-lain PAD yang sah Rp431,3 juta atau 2,75 persen, serta pendapatan transfer Rp589,88 miliar atau 36,12 persen.
“Secara umum realisasi pendapatan daerah pada empat bulan pertama lebih tinggi dibandingkan realisasi belanja,” tandasnya. (hir)
