Mataram (ekbisntb.com) – Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat capaian impresif pada awal 2026 dengan menempati posisi kedua sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua di Indonesia.
Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB mencatat pertumbuhan ekonomi NTB pada triwulan I-2026 mencapai 13,64 persen, berada tepat di bawah Maluku Utara yang tumbuh sebesar 19,64 persen.
Meski demikian, Kepala BPS NTB, Dr. H. Wahyudin, MM, memperkirakan laju pertumbuhan ekonomi daerah pada triwulan II-2026 berpotensi melambat, seiring menurunnya kontribusi sektor pertanian pasca panen raya serta belum keluarnya izin ekspor konsentrat tambang.
“Iya, industri masih tetap berjalan walaupun belum ada izin ekspor (hasil tambang AMNT). Sampai 30 April izin ekspor selesai dan sudah diupayakan untuk diperpanjang mulai Mei, tetapi sampai sekarang belum keluar,” ujarnya pada Suara NTB, Senin (18/5/2026).
Menurut Wahyudin, meski aktivitas ekspor masih tertahan, operasional smelter di NTB tetap berjalan karena masih terdapat pasokan produksi untuk kebutuhan pengolahan domestik. Hanya saja, produksi diperkirakan belum dapat berjalan secara maksimal karena keterbatasan ruang ekspor.
“Smelternya tetap jalan karena masih ada produksi. Mungkin mereka menahan produksi karena belum ada ekspor. Kapasitas smelter juga belum berjalan penuh,” katanya.
Pada triwulan pertama, pertumbuhan ekonomi NTB ditopang kuat oleh sektor pertanian yang mencatat pertumbuhan di atas 10 persen, didorong musim panen raya pada awal tahun. Namun, kondisi tersebut dinilai tidak akan berlangsung lama karena masa panen mulai berakhir sejak Maret hingga April.
“Pertanian kemarin sangat menopang, pertumbuhannya lebih dari 10 persen. Tapi setelah panen raya berakhir, tentu kontribusinya mulai menurun,” jelasnya.
Meski demikian, Wahyudin menilai NTB masih memiliki peluang menjaga pertumbuhan ekonomi agar tidak turun terlalu dalam pada triwulan kedua. Ia menekankan pentingnya penguatan sektor perdagangan, program pemerintah yang mampu mendorong aktivitas ekonomi masyarakat, hingga optimalisasi sektor pariwisata.
Menurutnya, sejumlah program pemerintah yang mulai berjalan pada triwulan II turut memberikan dampak terhadap penyerapan tenaga kerja dan perputaran ekonomi daerah.
“Itu cukup lumayan karena menyerap tenaga kerja dan ikut mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Selain itu, sektor pariwisata dinilai berpotensi menjadi penopang pertumbuhan ekonomi pada pertengahan tahun. Memasuki periode libur panjang pada Juni hingga Agustus, NTB diperkirakan akan mengalami peningkatan kunjungan wisatawan, terutama ke kawasan unggulan seperti Mandalika, Gunung Rinjani, dan destinasi wisata lainnya di Nusa Tenggara Barat.
“Triwulan kedua mulai masuk musim pariwisata. Juni, Juli, Agustus biasanya momentum liburan, ini bisa menjadi penggerak ekonomi NTB,” katanya.
Dengan kombinasi sektor industri pengolahan, perdagangan, dan pariwisata, NTB diharapkan tetap mampu menjaga pertumbuhan ekonomi tetap positif meski menghadapi tantangan perlambatan pada sektor pertanian dan ekspor tambang. (bul)
Lampu jalan mati di Bypass Sengkol Mandalika. Anggaran untuk mengganti lampu jalan yang mati ini, pemerintah daerah masih dihadapkan masalah anggaran. (Suara NTB/era)
Mataram (ekbisntb.com) – Sejumlah titik jalan provinsi di NTB belum dilengkapi dengan Penerangan Jalan Umum (PJU). Akibatnya, banyak jalan yang gelap gulita di malam hari, sehingga mengganggu jalannya pengendara. Pengurangan penerangan jalan ini tidak hanya di kawasan umum biasa, bahkan di kawasan wisata super prioritas Bypass Mandalika juga mengalami hal yang serupa. Hampir di sepanjang jalan dari Bypass Bandara hingga Bundaran Sengkol minim penerangan.
Kepala Dinas Perhubungan NTB, Ervan Anwar mengaku untuk menerangi sepanjang jalan provinsi, butuh sekitar Rp1,5-2 triliun. Panjang jalan provinsi di NTB sekitar 1,4 ribu kilometer. 500 kilometernya di Pulau Lombok, sisanya di Pulau Sumbawa.
“Dari Ampenan sampai Sape yang kita butuh triliunan. Tapi sekarang kan belum ada anggaran,” ujarnya pekan kemarin.
Untuk penerangan jalan di Bypass Mandalika, Ervan mengaku Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD), Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) dan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
“Kita sudah surati, memperbaiki yang mati, mengganti yang rusak,” katanya.
Ia mengatakan pihak-pihak tersebut sudah meninjau titik PJU yang rusak sesuai dengan tanggung jawab masing-masing, tetapi baru dari BPTD yang sudah memberikan laporan bahwa ada ratusan lampu yang rusak.
Di tahun 2025 lalu, pada tahun 2025, Pemprov NTB memasang 447 titik lampu penerangan jalan umum (PJU), diruas jalan yang ada di Lombok-Sumbawa sepanjang tahun 2025 ini. Hal Ini sebagai upaya Pemprov NTB dalam menjamin keselamatan pengendara, saat melintasi jalan-jalan yang ada di Lombok-Sumbawa ketika malam hari.
Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dalam APBD Dishub NTB, setiap unit lampu PJU memiliki nilai kontrak sekitar Rp38–40 juta. Pemasangan dilakukan secara bertahap dan terbagi di dua pulau utama.
Untuk Pulau Lombok, PJU dipasang di sejumlah ruas prioritas, antara lain ruas Jalan Rembiga–Pemenang 20 titik. Jalan Kediri–Praya sebanyak 47 titik. Jalan Wakul–Ketangga 23 titik. Jalan Praya–Keruak 40 titik. Jalan Phuta–Mula 40 titik. Jalan Kuta–Montong Ajan 20 titik. Jalan Tanjung Teros–Korleko–Pringgabaya 50 titik.
Sementara itu di Pulau Sumbawa pemasangan PJU dilakukan di Jalan Sultan Kaharuddin Sila sebanyak 20 titik. Jalan Imam Bonjol Dompu 21 titik. Jalan Sila–Bano Bima 20 titik. Jalan Sila–Bajo Bima 1 titik. Jalan Talabiu–Simpasai Kabupaten Bima 18 titik. Jalan Karumbu–Sape Kabupaten Bima 20 titik. Terakhir Jalan Tawali–Sape Bima dipasang 23,7 titik. (era)
DANA Bagi Hasil (DBH) keuntungan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) kepada Pemerintah Provinsi NTB tahun 2025 sempat ditargetkan tembus hingga Rp111 miliar. Namun, realitanya keuntungan daerah dari operasional perusahaan tambang yang berlokasi di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) itu hanya Rp62 miliar.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) NTB, Dr. H. Nursalim, S.Sos., M.M., mengatakan daerah memasang target setinggi-tingginya, namun pada prosesnya tetap diperhatikan kondisi operasional dan hambatan yang dialami tambang selama tahun 2025 lalu. PT AMNT, katanya tidak bisa melakukan ekspor konsentrat tembaga selama dua triwulan. Di tambah lagi smelter belum beroperasi maksimal.
“Ya namanya target. Target kita kan sebesar itu, tetapi kalau semakin dia beroperasi PT AMNT, ya bagi hasil keuntungan kita akan semakin tinggi,” ujarnya di Kantor Gubernur NTB, Senin, 18 Mei 2026.
Penurunan pendapatan daerah dari bagi hasil keuntungan tambang menyebabkan Pemprov NTB kembali melakukan penyesuaian belanja demi menghindari terjadinya defisit APBD di akhir tahun nanti. Beberapa post belanja yang kemungkinan dipangkas di antaranya belanja perjalanan dinas, dan belanja yang dinilai tidak terlalu penting.
“Yang tidak urgent akan dilihat secara komprehensif oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD),” lanjutnya.
Selain itu, pihaknya juga akan melihat potensi-potensi pendapatan lain. Salah satunya adalah pendapatan dari 16 blok Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang Perdanya akan segera disahkan. “Artinya dua sisi, pendapatan dilihat potensi naiknya. Kemudian dari sisi belanja juga dilihat mana yang perlu dihemat,” katanya.
Di lain sisi, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) NTB, Baiq Nelly Yuniarti menegaskan adanya penurunan pendapatan dari sektor tambang ini membuat pihaknya harus kembali menyesuaikan belanja daerah. “Kemungkinan nanti kami lakukan di perubahan. Kondisi-kondisi terakhir itu selalu kita upayakan, itulah adanya APBD Perubahan,” ujarnya.
Sejauh ini, opsi yang dimiliki Pemprov NTB untuk menjaga keuangan daerah adalah dengan menyesuaikan belanja dengan pendapatan. Beberapa belanja yang berpotensi dikurangi Pemprov NTB di antaranya belanja perjalanan dinas. Namun, opsi ini bisa berubah ketika Pemprov sudah mengetahui potensi-potensi pendapatan lain pasca revisi Perda Pajak dan Retribusi Daerah.
Berdasarkan hitungan sementara, beberapa kantong pendapatan baru yang diharapkan mampu menambah pendapatan daerah belum menutupi kekurangan pendapatan dari PT AMNT. Misalnya Izin Pertambangan Rakyat (IPR), enam blok IPR yang ada di NTB dinilai hanya mampu memberikan keuntungan sekitar Rp29 miliar kepada provinsi.
“Kadis ESDM perkirakan pendapatan sekitar Rp29 miliar. Sementara yang kurang di angka Rp50an miliar lebih,” katanya.
Selain menggali kantong baru, Kepala Bappeda itu juga menyoroti rendahnya kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Padahal, pendapatan dari sektor pajak dinilai penting untuk menambah pendapatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan.
“Masih banyak warga yang belum rajin membayar pajak kendaraan, padahal itu kewajiban karena mereka menggunakan fasilitas jalan yang dipelihara negara,” jelasnya. (era)
Mataram (ekbisntb.com) – Pemerintah Kota Mataram memastikan lima proyek strategis akan ditender sesuai jadwal. Dokumen perencanaan telah diekspose di Kejaksaaan.
Lima proyek strategis itu diantaranya, pembangunan lanjutan kantor Wali Kota Mataram di Jalan Gajahmada, Kelurahan Jempong Baru senilai Rp200 miliar lebih. Rehabilitasi Puskesmas Pagesangan. Pembangunan Pustu Monjok. Dua proyek lainnya adalah pembangunan gedung RSUD H. Moh. Ruslan Kota Mataram.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Mataram, H. Miftahurrahman mengatakan, Pemkot Mataram telah menetapkan lima proyek strategis di tahun 2026. Pembangunan lanjutan kantor Wali Kota Mataram. Rehabilitasi Puskesmas Pagesangan. Pembangunan Pustu Monjok. Dua proyek lainnya adalah pembangunan gedung RSUD H. Moh. Ruslan Kota Mataram.
Pihaknya menargetkan salah satu proyek strategis telah tanda tangan kontrak. Pasalnya, dokumen perencanaan untuk pembangunan Puskesmas Pagesangan dan Pustu Monjok telah diekspose di Kejaksaan Negeri Mataram. “Kita targetnya bulan Juni ini sudah ada yang tanda tangan kontrak,” terang Miftah.
Pasca dilakukan ekspose ditindaklanjuti dengan review di Inspektorat apabila ada catatan dari lembaga Adhyaksa tersebut.
Miftah menegaskan tidak ada proyek strategis yang lamban. Artinya, tahapan mulai penyusunan dokumen, ekspose, review hingga tender sudah sesuai jadwal. “Kita sesuai jadwal semuanya,” jawabnya.
Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram menyebutkan, tender managemen konstruksi pembangunan Kantor Wali Kota telah tuntas. Managemen konstruksi diperlukan karena pekerjaan menggunakan anggaran tahun jamak. Saat ini lanjutnya, rekanan mulai berproses melakukan penilaian.
Pihaknya menargetkan empat proyek strategis tuntas di bulan November. “Kecuali pembangunan kantor wali kota dikerjakan skema multiyear,” ujarnya.
Pihaknya berharap seluruh lima proyek bisa tuntas sehingga tanda tangan kontrak dilakukan bulan Juni. Kecuali, pembangunan rehab ruang poli di RSUD Kota Mataram. (cem)
Mataram (ekbisntb.com) – Pemerintah pusat melakukan pengalihan pengelolaan aset bekas Bandara Selaparang. Lahan diperkirakan seluas 58 hektar itu dijadikan proyek strategis nasional (PSN). Hal ini berdampak hilangnya pendapatan daerah dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) senilai Rp43 miliar.
Kepala Bidang Pelayanan, Penyuluhan, dan Penagihan Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, Ahmad Amrin menjelaskan, pemerintah pusat melalui PT. Danantara mengambil alih pengelolaan sejumlah aset milik negara di sejumlah daerah, termasuk di Kota Mataram. Salah satu aset yang diambil alih adalah lahan bekas Bandara Selaparang. Peralihan aset ini menjadi proyek strategis nasional sesuai surat keputusan pemerintah pusat, sehingga bebas pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. “Jadi balik nama sertifikatnya bebas pajak dan berlaku atas asetnya di seluruh Indonesia,” terang Amrin.
Pihaknya telah menghitung apabila pajak BPHTB dikenakan atas peralihan aset bekas Bandara Selaparang, diprediksi pendapatan daerah mencapai Rp43 miliar lebih. Akan tetapi, peralihan aset ini menjadi PSN, maka tidak bisa dikenakan pajak.
Amrin menegaskan, khusus pajak bumi dan bangunan tetap berjalan seperti tahun-tahun sebelumnya. “Iya, cuma BPHTB saja yang nilainya Rp43 miliar lebih tidak bisa kita hitung jadi potensi pajak,” jelasnya.
Disinggung mengenai pedagang kali lima yang beroperasi di lahan bekas Bandara Selaparang. Amrin mengatakan, Pemkot Mataram hanya sebagai penengah saja antara PT. Angkasa Pura dengan pelaku usaha.
Artinya, pengelolaan sepenuhnya berada di PT Angkasa Pura, sehingga tidak ada kaitannya dengan pemerintah daerah. “Jadi murni bisnis to bisnis antara UMKM dan Angkasa Pura,” ujarnya.
Pihaknya berupaya mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak, terutama melalui pendataan ulang. Meskipun diakui kondisi cukuo berat, tetapi dipastikan tidak ada penurunan target pajak maupun retribusi sesuai arahan kepala daerah saat rapat bersama OPD teknis lainnya. (cem)
Selong (ekbisntb.com) – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Pemkab Lotim) terus memperluas kanal pembayaran pajak dan retribusi daerah secara daring. Langkah ini diambil guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD).
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lotim, Muksin, mengungkapkan, saat ini tersedia beragam kanal digital yang bisa dimanfaatkan masyarakat. Mulai dari e-commerce seperti Shopee, mobile banking (m-banking) Bank NTB, Bank Mandiri, dan menyusul BRI yang sedang dalam proses.
“Dengan adanya m-banking BRI dan Mandiri, wajib pajak dari luar daerah tetap bisa membayar. Kalau tidak punya m-banking, kami punya aplikasi Periri yang terintegrasi dengan berbagai layanan,” jelas Muksin di Lotim, baru-baru ini.
Selain itu, Pemkab Lotim juga mengoperasikan sistem QRIS Dinamis untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta sembilan jenis pajak lainnya yang menjadi kewenangan kabupaten. Muksin menambahkan, digitalisasi ini membawa dampak signifikan pada efektivitas pembayaran, terutama dari sisi kecepatan, ketepatan, keamanan, akuntabilitas, dan transparansi.
Data Bapenda Lotim menunjukkan lonjakan realisasi PBB setelah penerapan sistem digital. Pada tahun 2023, realisasi PBB tercatat Rp10,3 miliar. Angka itu meningkat menjadi Rp16 miliar pada 2024, dan melonjak lagi menjadi Rp27,2 miliar pada 2025. Adapun target tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp30 miliar.
“Potensinya ada, sekarang kami dorong kepatuhan lewat sistem digital. PBB adalah pajak kolektif yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat,” ujar Muksin.
Untuk memaksimalkan capaian, Pemkab Lotim menggandeng kepala desa dan lurah. Menurut Muksin, perangkat desa memiliki peran strategis karena masyarakat berada langsung di bawah koordinasi mereka. Desa pun mendapat insentif berupa bagi hasil pajak dan retribusi, termasuk dari PBB.
“Kami masifkan gerakan desa bersama pak camat. Jangan sampai desa hanya ingin mendapat bagi hasil besar tapi tidak mau bergerak. Kolaborasi ini untuk kepentingan bersama,” tegasnya.
Ke depan, Bapenda Lotim menargetkan seluruh pembayaran pajak terdigitalisasi penuh dengan sistem integrasi. Muksin optimistis transformasi digital akan meringankan kerja petugas dan menguatkan basis data, asalkan diiringi kerja keras dan inovasi berkelanjutan.
“Kami tidak bisa instan, tapi terus bergerak. Transformasi dan perubahan harus terus dilakukan,” ucapnya. (rus)
Giri Menang (ekbisntb.com) – Pemerintah Kabupatan Lombok Barat (Pemkab Lobar) diminta untuk menghidupkan kembali lapangan golf di Desa Golong Kecamatan Narmada, lantaran kondisinya yang kian terpuruk. Kondisi ini mengakibatkan tunggakan pajak lapangan golf itu mencapai Rp1,5 miliar.
Pemkab didorong berkoordinasi dengan Pemprov NTB sebagai pemilik lahan mayoritas untuk meninjau ulang perjanjian pengelolaan lapangan golf itu. Kepala Desa Golong H. M. Zainudin yang dikonfirmasi media mengatakan tunggakan pajak lapangan golf itu menjadi kendala realiasi PBB di desanya tahun lalu. Kendati realiasi PBB di desa tahun 2025 lalu di atas 100 persen.
“Capaian kita di atas 100 persen malah, cuma yang jadi problem hanya satu yaitu di lapangan golf,” kata Zainudin, Senin (18/5/2026). Tunggakan pajak Lapangan Golf itu mencapai Rp2 miliar, tetapi pihak desa berupaya membantu memanfaatkan lahan kosong yang tidak dimanfaatkan di luar lapangan golf untuk dikontrak oleh salah satu perusahaan.
Lahan seluas 1,5 hektare itu ditanami bunga sebagai bahan baku minyak wangi. Hasil sewa lahan itu dipergunakan untuk membayar tunggakan pajak le pemkab. Pihak desa terus mengupayakan membantu karena bagaimana pun lahan itu masuk Desa Golong. Ia tak ingin lapangan golf yang dulunya terkenal, justru mati dan tinggal nama.
“Kepada pemerintah juga kami berharap bagiamana menghidupkan lapangan Golf ini, sehingga banyak yang main di sana. Karena warga kami juga banyak yang kerja di sana,” harapnya.
Pemprov NTB memiliki kepemilikan lahan lapangan tersebut sebanyak 60 persen dan Pemkab Lobar sebanyak 40 persen. Ia berharap, agar perjanjian kontrak dengan investor ditinjau ulang, bahkan bila perlu pengelolaan diambil alih Pemkab atau pihak Desa untuk mendongkrak PAD ke depan.
Kontrak lapangan golf dengan investor luar negeri berlaku selama 70 tahun. Kontrak ini akan selesai pada tahun 2061. (her)
Petugas kesehatan hewan dari Dinas Pertanian Loteng sedang melakukan pemeriksaan kesehatan hewan ternak jelang Iduladha, di Kelurahan Sasake, Senin (18/5/2026). (Suara NTB/ist)
Praya (ekbisntb.com) – Jelang Iduladha tahun 2026, Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) memastikan stok hewan kurban di Loteng dalam kondisi aman. Karena itu, Loteng sebenarnya tidak membutuhkan suplai hewan kurban dari luar.
Demikian ditegaskan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pertanian Loteng Zaenal Arifin, S.P., kepada awak media saat ditemui disela-sela kegiatan rapat paripurna DPRD Loteng di kantor DPRD Loteng, Senin (18/5/2026).
“Secara umum total populasi ternak kita sekitar 157 ribu ekor. Jadi sangat aman dari sisi ketersediaan untuk kebutuhan hewan kurban,” sebutnya.
Hanya saja, memang ada pola yang unik di Loteng. Di mana ternak-ternak yang dipotong kebanyakan ternak yang didatangkan dari luar Loteng. Terutama dari Pulau Sumbawa. Sementara yang ternak lokal jumlah yang dipotong tidak terlalu banyak.
Dengan begitu, upaya pengawasan lalu lintas ternak jelang Iduladha seperti sekarang ini lebih diperkuat. Ini untuk mengantisipasi adanya ternak yang tidak sehat maupun potensi penyebaran penyakit ternak yang bisa mengancam kesehatan hewan ternak lokal Loteng.
“Kita punya petugas medis untuk hewan ternak itu disemua kecamatan. Merekalah yang setiap saat mengawasi keberadaan hewan ternak milik masyarakat,” sebutnya.
Disinggung jumlah hewan ternak asal Loteng yang dikirim ke luar Loteng, Zainal mengatakan secara data belum bisa dipastikan sejauh ini. Pihaknya biasanya mendapat data dari provinsi soal jumlah ternak Loteng yang dipotong atau dikirim ke luar. “Soal itu (data hewan ternak yang dikirim ke luar Loteng maupun yang dipotong) biasanya kita dapat datanya dari provinsi. Kalau laporan ke kami belum ada,” ujarnya.
Namun ia memastikan kalau ada hewan ternak asal Loteng yang dikirim ke luar semua dalam kondisi aman dari sisi kesehatan. Pasalnya, sampai sejauh ini belum ada laporan soal hewan ternak di Loteng yang terjangkit penyakit hewan. Terutama Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) maupun antraks.
Meski demikian pihaknya tetap waspada untuk memastikan hewan-hewan ternak di daerah ini tetap terbebas dari penyakit hewan. Apalagi menjelang Iduladha seperti sekarang ini, lalu lintas hewan ternak meningkat dari biasanya. (kir)
Suasana Karya Kreatif Nusa Tenggara Barat (KK-NTB) 2026 resmi di Lombok Epicentrum Mall (LEM) pada 15–17 Mei 2026. Kegiatan ini sukses mencatatkan capaian omzet penjualan dan realisasi pembiayaan yang impresif. (Suara NTB/ist)
Mataram (ekbisntb.com) – Gelaran tahunan bergengsi Karya Kreatif Nusa Tenggara Barat (KK-NTB) 2026 resmi berakhir dengan menorehkan catatan sejarah baru bagi perekonomian daerah. Salah satunya, lonjakan omzet UMKM hingga 64,67 persen.
Mengusung tema Harmoni Kreatif Sasambo, pameran di Lombok Epicentrum Mall (LEM) yang berlangsung selama tiga hari pada 15–17 Mei 2026 ini sukses mencatatkan capaian omzet penjualan dan realisasi pembiayaan yang impresif.
Kegiatan ini ditutup secara resmi oleh Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri, didampingi oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Hario K Pamungkas, Minggu (17/5/2026).
Ajang ini sekaligus mempertegas komitmen kuat Bank Indonesia dalam menyediakan platform promosi produk unggulan lokal, mulai dari sektor wastra (ready to wear), kriya (kerajinan), home decor, kuliner olahan, hingga komoditas kopi.
Selama tiga hari pelaksanaannya, antusiasme masyarakat dan wisatawan yang memadati area pameran berbuah manis pada pendapatan para pelaku UMKM. Berdasarkan data yang dihimpun hingga hari terakhir pukul 15.30 Wita, total omzet penjualan langsung UMKM sukses menyentuh angka Rp645.935.077,00.
Angka fantastis ini menunjukkan lonjakan tajam sebesar 64,67 persen jika dibandingkan dengan capaian pada penyelenggaraan KK-NTB 2025 lalu. Tak hanya dari sektor penjualan ritel, lompatan besar juga terjadi pada aspek akses permodalan.
Realisasi kesepakatan pembiayaan perpajakan dan perbankan melalui program business matching berhasil menembus angka Rp20,55 miliar, merangkak naik dari pencapaian tahun lalu yang berada di angka Rp19,31 miliar.
Selain itu, sisi religiusitas dan kepedulian sosial juga terekam melalui pengumpulan wakaf produktif senilai Rp2.418.738,00. Dana sosial ini dihimpun secara otomatis dari penyisihan 2,5 persen omzet penjualan berbasis transaksi non-tunai (QRIS) selama pameran berlangsung.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) NTB, Hario K Pamungkas merumuskan tiga pelajaran berharga (lesson learned) utama dari kesuksesan KK-NTB 2026 untuk dijadikan fondasi pengembangan ke depan. Pertama, pentingnya kolaborasi multisektor. Kuatnya sinergi antara Bank Indonesia, pemerintah daerah, asosiasi, dan stakeholders terkait menjadi kunci utama kelancaran acara.
Kedua, dia menekankan pada adaptasi teknologi dan pasar. Hal ini menuntut kemampuan UMKM dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan teknologi digital serta selera pasar yang dinamis. Terakhir, berkaitan dengan konsistensi kualitas. Yakni pentingnya menjaga mutu produk secara konsisten demi menjamin keberlanjutan (sustainability) usaha dalam jangka panjang.
“Penutupan KK-NTB 2026 ini bukan akhir, melainkan momentum penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk terus memajukan ekonomi kreatif daerah. Bank Indonesia berkomitmen penuh melakukan pendampingan berkelanjutan agar UMKM NTB naik kelas dan berdaya saing global,” tegas Hario.
Melalui event KK-NTB 2026 ini, para pelaku UMKM di Pulau Lombok dan Sumbawa diharapkan mampu menjaga momentum pertumbuhan ini untuk memperluas pasar secara mandiri melalui ekosistem digital yang telah terbentuk.
General Manager LEM Salim Abdad mengatakan, pihaknya terus mendukung berbagai kegiatan lokal hingga nasional di LEM. Ini menjadi bentuk dukungan nyata terhadap pengembangan sekaligus pemberdayaan pelaku UMKM lokal.
“Kami menyiapkan fasilitas sesuai kebutuhan teknis yang diminta panitia. Ada berbagai stan UMKM yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan mereka,” ujarnya. (r)
Selong (EkbisNTB.com) – Pemandangan tumpukan kayu di sepanjang ruas jalan wilayah selatan Pulau Lombok seolah menjadi hal biasa setiap kali musim tanam tembakau tiba. Di sejumlah titik di Kabupaten Lombok Timur hingga Lombok Tengah, kayu-kayu hasil tebangan terlihat ditumpuk di pinggir jalan, menunggu diangkut menuju lokasi pengeringan tembakau atau yang dikenal masyarakat sebagai omprongan.
Bagi sebagian warga, pemandangan itu mungkin dianggap lumrah karena sudah berlangsung bertahun-tahun. Namun di balik rutinitas tahunan tersebut, tersimpan persoalan serius yang selama ini belum benar-benar ditangani.
Ketergantungan industri tembakau rakyat terhadap kayu bakar yang terus menggerus sumber daya hutan. Miris melihatnya. Kayu-kayu yang berukuran besar ditebang, dibelah, dan siap dijadikan api untuk mengeringkan tembakau di Lombok.
Kayu-kayu tersebut digunakan sebagai bahan bakar utama dalam proses pengeringan daun tembakau. Tanpa proses itu, petani tidak bisa melanjutkan produksi mereka. Tembakau yang menjadi salah satu penopang ekonomi ribuan keluarga di Pulau Lombok pun terancam gagal panen.
Hingga kini, belum terlihat solusi nyata berupa bahan bakar alternatif yang murah, mudah diakses, dan efektif untuk menggantikan kayu bakar. Akibatnya, petani tetap bergantung pada pasokan kayu yang dijual oleh para pengepul.
“Kalau tidak ada kayu, petani tidak bisa melakukan omprongan. Petani juga tidak bisa melanjutkan ekonomi keluarganya dari tembakau,” ujar salah seorang petani tembakau di Lombok, Minggu, 17 Mei 2026.
Persoalan ini disebut telah berlangsung lebih dari satu dekade. Jika dihitung secara akumulatif, jumlah pohon yang ditebang untuk menopang industri pengeringan tembakau diyakini sangat besar.
Pertanyaan besarnya adalah, berapa luas kawasan yang telah kehilangan pohon akibat kebutuhan kayu bakar tersebut?
Kekhawatiran semakin besar ketika pasokan kayu dari Pulau Lombok mulai berkurang. Petani menyebut, mereka juga membeli kayu yang didatangkan dari Pulau Sumbawa. Saat ini, harga belinya hingga Rp2,5 juta per truk. Tergantung jenis kayunya.
Kayu-kayu ini menurut informasi dari petani, adalah kayu yang dibeli dari warga di kebunnya, ladang, bahkan kayu yang ada di pekarangan. Demi uang, kayu-kayunya rela di jual dan ditebang.
Fenomena ini dinilai menjadi sinyal bahwa tekanan terhadap sumber daya hutan semakin meluas.
Di tengah ancaman perubahan iklim yang semakin nyata, praktik ini dinilai sangat mengkhawatirkan. Cuaca ekstrem yang semakin sulit diprediksi, suhu panas yang terasa lebih menyengat, hingga perubahan pola musim menjadi ancaman nyata yang kini mulai dirasakan masyarakat.
Padahal, menumbuhkan kembali satu pohon bukan perkara singkat. Dibutuhkan waktu bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, untuk menggantikan pohon yang ditebang dalam hitungan jam.
Jenis kayu yang digunakan pun beragam. Ada kayu dengan masa tumbuh cepat, namun tidak sedikit pula kayu keras yang diduga telah berusia puluhan tahun ikut ditebang demi memenuhi kebutuhan musim tembakau.
Di sisi lain, masyarakat pemilik lahan yang menjual kayu juga menghadapi dilema ekonomi. Menjual kayu dianggap sebagai cara cepat memperoleh pendapatan. Karena itu, persoalan ini tidak bisa hanya dibebankan kepada petani.
Pemerintah daerah perlu segera hadir dengan kebijakan konkret, termasuk riset dan penyediaan energi alternatif yang lebih ramah lingkungan bagi petani tembakau.
Perusahaan rokok yang selama ini melakukan kemitraan atau pembinaan petani juga dinilai harus ikut bertanggung jawab. Mereka didorong menyiapkan teknologi pengeringan yang lebih efisien dan tidak bergantung pada kayu bakar. Dan praktinya harus nyata, tidak setengah-setengah.
Selain itu, aparat penegak hukum dan instansi terkait kehutanan juga harus menaruh perhatian terhadap aktivitas distribusi kayu yang terus berlangsung setiap musim tembakau.
Jika persoalan ini terus dibiarkan, Lombok berpotensi menghadapi kerusakan lingkungan yang lebih serius di masa depan.
Tembakau memang memberi kehidupan bagi banyak keluarga. Namun jika keberlangsungannya harus dibayar dengan hilangnya hutan secara perlahan, maka daerah ini sedang menyimpan bom waktu ekologis yang sewaktu-waktu bisa meledak.
Pertanyaannya kini, sampai kapan, karena alasan ekonomi dari tembakau, pohon dan hutan akan semakin terancam, sementara solusi nyata tak kunjung hadir?
APTI NTB Menilai Pemda Tak Serius Siapkan Energi Alternatif untuk Omprongan Tembakau
Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) NTB, Sahminudin, menyoroti masih tingginya ketergantungan petani tembakau di Pulau Lombok terhadap kayu bakar untuk proses pengovenan atau omprongan tembakau virginia Lombok.
Penggunaan bahan bakar kayu untuk omprongan tembakau telah berlangsung terlalu lama dan dikhawatirkan makin berdampak serius terhadap kerusakan lingkungan.
Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia Sahminudin mengatakan, penggunaan kayu sebagai bahan bakar omprongan seharusnya sudah bisa dikurangi karena teknologi alternatif sebenarnya telah tersedia. Namun, persoalan utama justru terletak pada minimnya keseriusan pemerintah daerah dalam menyiapkan sistem pendukung bagi petani. Ia menyebut sedikitnya ada dua bahan bakar alternatif yang dinilai layak menggantikan kayu, yakni cangkang sawit dan cangkang kemiri. Kedua bahan tersebut dapat digunakan melalui tungku modern yang lebih efisien dan ramah lingkungan.
“Teknologinya sudah ada. Tungkunya juga sudah ada. Yang belum ada itu keseriusan pemerintah untuk memastikan pasokan bahan bakunya tersedia,” tegasnya.
Sahminudin
Sahminudin menilai Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebenarnya memiliki ruang fiskal untuk membantu transisi energi bagi petani tembakau. Ia mencontohkan dana yang dibutuhkan untuk pengadaan tungku alternatif diperkirakan hanya sekitar Rp90 miliar hingga Rp100 miliar.
Jumlah itu dinilainya sangat kecil dibandingkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) yang diterima NTB pada tahun lalu yang disebut mencapai hampir Rp700 miliar. “Sudah 17 tahun petani bergantung pada kayu. Masa kebutuhan sekitar Rp100 miliar tidak bisa disisihkan? Padahal sejak 2010 total DBH-CHT yang diterima sudah lebih dari Rp5 triliun,” katanya.
Saat ini, kebutuhan kayu untuk omprongan sebagian besar masih dipenuhi dari kebun-kebun masyarakat. Ia menilai kondisi tersebut tidak akan selesai jika pemerintah daerah tidak segera membangun rantai pasok energi alternatif secara terintegrasi. Salah satu solusi yang ditawarkan APTI adalah kerja sama antar daerah dengan provinsi penghasil cangkang sawit maupun cangkang kemiri. Distribusinya dapat melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) maupun program Koperasi Merah Putih yang saat ini mulai dibentuk pemerintah.
“Kalau gubernur serius, kerja sama dengan daerah penghasil cangkang sawit bisa dilakukan. BUMDes bisa dilibatkan agar distribusi sampai ke petani,” katanya. Menurut Sahminudin, petani sebenarnya juga tidak ingin terus bergantung pada kayu. Namun mereka tidak memiliki pilihan lain karena keterbatasan akses terhadap tungku modern dan bahan bakar alternatif.
“Petani itu sadar kok. Mereka juga tidak mau terus pakai kayu, tapi alternatifnya belum tersedia,” katanya.
Ia mengungkapkan persoalan ini sudah berulang kali disampaikan APTI ke pemerintah pusat sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden Joko Widodo. Bahkan aspirasi serupa juga telah disampaikan kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.
Meski demikian, ia menilai implementasi di tingkat daerah masih belum berjalan optimal. “Virginia FC itu hanya ada di Lombok, tidak ada di daerah lain di Indonesia. Harusnya ini dijaga serius karena menjadi harapan nasional. Jangan sampai industri tembakau jalan, tapi lingkungan kita yang dikorbankan,” pungkasnya.
Pemprov Siapkan Cangkang Kemiri Jadi Bahan Bakar Alternatif Pengganti Kayu untuk Omprongan Tembakau
Pemerintah Provinsi NTB terus mendorong penggunaan cangkang kemiri sebagai bahan bakar alternatif untuk mengurangi ketergantungan petani terhadap kayu bakar yang selama ini dipakai petani untuk melakukan omprongan tembakau.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Lalu Mirza Amir Hamzah, menanggapi masih maraknya penggunaan kayu oleh petani tembakau untuk proses pengeringan (open) tembakau virginia Lombok sebelum dijual ke perusahaan Menurut Mirza, penggunaan kayu secara terus-menerus tidak bisa dibiarkan karena berdampak terhadap lingkungan dan kawasan hutan. Karena itu, pemerintah mencari sumber energi pengganti yang dinilai lebih ramah lingkungan.
“Selain kayu itu, karena dampaknya ke kehutanan, maka kami dorong penggunaan cangkang. Salah satunya cangkang kemiri sebagai bahan bakar alternatif pengganti kayu,” ujarnya.
Lalu. Mirza
Ia menjelaskan, bahan bakar cangkang kemiri ini dipasok dari luar daerah, termasuk dari Kalimantan, guna memenuhi kebutuhan petani di NTB. Meski bukan hal baru, penggunaan cangkang dinilai masih belum maksimal karena sebagian besar petani memilih bahan bakar yang lebih mudah diperoleh dan praktis digunakan.
“Petani itu biasanya memilih yang paling simpel. Karena itu transisi ke bahan bakar alternatif memang tidak mudah,” katanya.
Pemerintah daerah menilai persoalan penggunaan kayu bukan hanya tanggung jawab sektor pertanian semata, tetapi juga berkaitan erat dengan pengawasan kawasan hutan oleh instansi terkait. Namun demikian, Dinas Pertanian tetap mendorong perubahan pola penggunaan energi di kalangan petani.
Mirza menegaskan, pihaknya memiliki semangat agar petani secara bertahap meninggalkan penggunaan kayu, terutama untuk aktivitas pertanian Perkebunan yang membutuhkan pembakaran dalam jumlah besar.
Di sisi lain, pemerintah mengakui tantangan utama saat ini adalah memastikan pasokan cangkang kemiri tetap tersedia di pasaran. Meski begitu, Mirza optimistis kebutuhan tersebut masih dapat dipenuhi.
“Insya Allah tetap ada pasokannya,” katanya.
Soal harga, pemerintah belum bisa membandingkan secara langsung antara biaya penggunaan kayu dan cangkang kemiri. Namun, menurutnya, persoalan utama bukan semata harga, melainkan dampak lingkungan yang ditimbulkan jika penggunaan kayu terus dibiarkan.
“Kalau kayu, dampaknya terhadap lingkungan yang harus kita jaga. Karena itu kita dorong agar tidak lagi memakai kayu,” tegasnya.
Pemprov NTB kini menghadapi tantangan besar untuk mengubah kebiasaan petani yang selama bertahun-tahun mengandalkan kayu sebagai sumber energi utama. Selain faktor biaya dan akses, pola pikir petani yang cenderung memilih cara praktis menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi pemerintah daerah.
Meski belum sepenuhnya beralih, upaya memperkenalkan bahan bakar alternatif dinilai menjadi langkah penting untuk menekan kerusakan lingkungan sekaligus menjaga keberlanjutan sektor pertanian perkebunan di NTB.(bul)
