Mataram (ekbisntb.com) – Pemprov NTB kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-15 kali berturut-turut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTB Tahun Anggaran 2025.
Penyerahan LHP BPK 2025 ini diserahkan langsung Ketua BPK RI, Dr. Isma Yatun, CSFA., CfrA, kepada Ketua DPRD Provinsi NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, S.H., M.H dan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB dalam rangka Penyerahan LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemprov NTB Tahun Anggaran 2025 di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Jumat (5/6).
Bagi Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal LHP BPK RI bukan sekadar bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Namun, merupakan instrumen strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan berorientasi pada hasil.
Tidak hanya itu, Gubernur mengakui, penyerahan LHP tahun ini memiliki makna yang sangat spesial bagi dirinya bersama Wakil Gubernur (Wagub) Indah Dhamayanti Putri. Pasalnya, laporan keuangan yang diperiksa merupakan hasil kerja pemerintahan yang sepenuhnya dilaksanakan pada tahun 2025.
“Bagi saya dan Ibu Wakil Gubernur, ini adalah peristiwa yang spesial karena merupakan pemeriksaan pertama terhadap hasil kerja yang 100% kami laksanakan pada tahun 2025. Hasil pemeriksaan ini menjadi wajah dari kepemimpinan dan pemerintahan yang kami jalankan selama satu tahun terakhir,” terangnya.
Untuk itu, atas nama Pemprov NTB, Gubernur menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada BPK RI atas pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan secara independen, profesional, sekaligus edukatif. Menurutnya, selama proses pemeriksaan, BPK tidak hanya menjalankan fungsi audit, tetapi juga memberikan pendampingan dan edukasi yang mendorong semangat perbaikan tata kelola keuangan di seluruh jajaran pemerintahan daerah.
Penyerahan LHP, tambahnya, memiliki arti penting karena memberikan keyakinan kepada publik bahwa pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip good governance. Selain itu, berbagai rekomendasi yang diberikan BPK menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
Setiap rekomendasi yang diberikan BPK, terangnya, sebagai energi perbaikan yang harus ditindaklanjuti secara sungguh-sungguh. Untuk itu, keberhasilan pengelolaan keuangan daerah tidak hanya diukur dari kepatuhan administratif, tetapi sejauh mana mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Gubernur juga mengakui, di tengah dinamika perekonomian global yang masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari perlambatan ekonomi dunia, perubahan geopolitik, hingga tekanan terhadap perdagangan internasional, NTB dinilai tetap mampu menunjukkan daya tahan dan kemampuan adaptasi yang baik.
Untuk memperkuat fondasi pembangunan daerah, Pemprov NTB terus melakukan transformasi tata kelola pemerintahan melalui penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, digitalisasi layanan publik, reformasi birokrasi, serta penguatan budaya kerja yang profesional dan berintegritas.
Pada bagian lain, Gubernur juga mengapresiasi dukungan DPRD NTB yang selama ini menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
Baginya, keberhasilan Pemprov NTB mempertahankan opini WTP selama 15 tahun berturut-turut tidak membuat pemerintah daerah berpuas diri. Namun, yang paling penting menindaklanjuti catatan yang disampaikan BPK terkait pentingnya peningkatan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, Gubernur meminta seluruh perangkat daerah untuk bekerja lebih keras dalam mempercepat penyelesaian rekomendasi tersebut.
Gubernur berharap hasil pemeriksaan yang diterima hari ini menjadi momentum untuk terus memperkuat akuntabilitas, meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, serta mempercepat terwujudnya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Provinsi NTB.
Apresiasi Transformasi Tata Kelola Pemerintahan.
Sebelumnya, Ketua BPK RI Isma Yatun menyampaikan apresiasi terhadap transformasi tata kelola pemerintahan yang dilakukan pada tahun pertama kepemimpinan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal. Menurutnya, komitmen akuntabilitas yang ditunjukkan Pemprov NTB membuktikan bahwa daerah ini tidak hanya siap membangun, tetapi juga siap bersaing di tingkat global.
BPK RI mencatat sejumlah capaian positif, terutama dalam penyelesaian persoalan yang sebelumnya menjadi perhatian pada sektor kesehatan dan pendidikan. Permasalahan terkait pengendalian utang belanja rumah sakit daerah dan tata kelola dana pendidikan yang menjadi catatan pada pemeriksaan tahun sebelumnya dinilai tidak lagi terulang pada tahun 2025.
Permasalahan keuangan Rumah Sakit Daerah yang pada tahun 2024 ditandai oleh realisasi belanja yang melampaui kapasitas anggaran hingga menimbulkan utang besar, kini telah dikelola secara lebih tertib dan disiplin sesuai pagu yang ditetapkan. Bahkan, seluruh utang belanja dan utang bank telah diselesaikan pada tahun 2025.
Pada sektor pendidikan, Pemprov NTB juga mengambil langkah progresif dengan menghapus pungutan biaya pengelolaan pendidikan pada SMA dan SMK sejak semester II tahun 2025. Pemerintah daerah saat ini juga tengah mengupayakan penyesuaian regulasi terkait sumber penerimaan daerah yang terdampak kebijakan tersebut.
Meski demikian, BPK masih menemukan sejumlah permasalahan yang memerlukan tindak lanjut. Meski terdapat sejumlah catatan, BPK menilai dampaknya tidak material dan tidak memengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Atas dasar itu, BPK RI kembali memberikan opini WTP kepada Pemprov NTB. Capaian ini menjadi opini WTP ke-15 yang diraih Pemerintah Provinsi NTB secara berturut-turut. (ham)
