Beranda blog Halaman 218

Mulai Susun Raperda, Pembentukan NTB Capital Ditarget Tuntas Tahun Ini

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Izzudin Mahili (Suara NTB/era)

Mataram (ekbisntb.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus mematangkan rencana pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baru bernama NTB Capital. Saat ini, proses pembentukan holding investasi dan manajemen aset daerah tersebut telah mencapai sekitar 50 persen.


Kepala Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan (Ekbang) NTB, Izzudin Mahili mengatakan progres saat ini berada pada tahap penyusunan draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) sebagai dasar hukum pembentukan BUMD holding tersebut.


“Jadi NTB Capital sekarang ini dalam proses penyusunan draft raperda. Setelahnya Ya kan pasti pembahasan, baru nanti kita finalisasi baru masukkan ke Dewan. Melengkapi kajian-kajian kelayakan, kemudian naskah akademik, kan begitu,” ujarnya, Jumat (5/6/2026).


Menurutnya, setelah penyusunan draf rampung, masih terdapat sejumlah tahapan yang harus dilalui, mulai dari pembahasan bersama DPRD NTB, evaluasi pemerintah pusat, hingga proses finalisasi regulasi. “50 persen, kan nanti pembahasan Dewan, evaluasi Mendagri,” lanjutnya.


Pemprov NTB menargetkan seluruh proses administratif dan regulasi pembentukan NTB Capital dapat diselesaikan pada 2026. Setelah itu, akan dilanjutkan dengan masa transisi kelembagaan pada awal 2027.


NTB Capital dirancang sebagai perusahaan holding yang akan berfungsi sebagai wadah investasi sekaligus manajemen aset daerah. Kehadiran perusahaan ini diharapkan dapat menjadi jembatan bagi investor yang ingin berinvestasi di NTB namun selama ini terkendala proses birokrasi dan perizinan.


“Rata-rata investor kesulitan dengan proses-proses terkait perizinan, kemudian pengurusan-pengurusan yang lain-lain. Nah inilah yang ditawarkan NTB Capital nanti,” jelasnya.


Melalui holding tersebut, investor disebut cukup fokus pada realisasi investasi, sementara berbagai kebutuhan administratif, sosial, hingga pemanfaatan aset akan difasilitasi oleh NTB Capital. Selain mempermudah investasi, perusahaan daerah ini juga ditargetkan mampu meningkatkan nilai aset milik pemerintah daerah yang selama ini dinilai belum optimal.


“Aset daerah kita banyak potensial, tapi value-nya masih kurang. Nah nanti dengan NTB Capital ini sebagai manajemen aset daerah diharapkan value itu akan meningkat,” tambahnya.


Mantan Biro Administrasi Pembangunan NTB itu menilai, minat investor terhadap NTB cukup tinggi. Ketertarikan tersebut datang dari berbagai sektor strategis, mulai dari pariwisata, pertambangan, hingga perikanan dan kelautan.


“Oh banyak, banyak itu, dari sisi pariwisata saja. Kemudian dari pertambangan, dari perikanan kelautan banyak. Cuma kan konkretnya sekarang untuk masuk ke NTB ini mereka harus melalui banyak proses,” ungkapnya.

Rencananya, NTB Capital nantinya akan membawahi sejumlah anak perusahaan yang bergerak di sektor-sektor unggulan daerah. Salah satunya adalah PT Gerbang NTB Emas (GNE), yang direncanakan masuk sebagai anak usaha setelah perusahaan tersebut benar-benar sehat baik manajemen maupun keuangannya selama tiga tahun berturut-turut.


Selain itu, ada juga anak perusahaan lain akan difokuskan pada sektor pariwisata, energi, perikanan dan kelautan, hingga pengembangan digitalisasi dan teknologi informasi. Meski begitu, pembentukan holding ini, sambung Izzudin bukan bertujuan memperbanyak jumlah BUMD, melainkan memperkuat tata kelola perusahaan daerah agar lebih efisien dan profesional.


“Masyarakat itu bukan ingin BUMD itu banyak. Tapi ingin BUMD-nya itu lebih kuat, lebih efisien, lebih profesional. Nah inilah holding ini. Jadi kalau sudah dikelola oleh profesional, pasti dia akan kuat, dia akan efisien, dia akan menghasilkan,” pungkasnya. (era)

Groudbreaking By Pass Lembar-Kayangan Ditarget Tahun Depan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Groudbreaking By Pass Lembar-Kayangan Ditarget Tahun Depan
Ilustrasi bypass Pelabuhan Lembar (Lombok Barat) dengan Pelabuhan Kayangan (Lombok Timur) ditargetkan mulai tahun 2027. (Suara NTB/Artificial Intelligence)

Praya (ekbisntb.com) – Rencana pembangunan by pass Lembar-Kayangan oleh Pemerintah Provinsi NTB saat ini terus dimatangkan. Dengan fokus saat ini menyelesaikan DED (Detail Engineering Design) jalan yang nantinya akan menghubungkan Pelabuhan Lembar, Lombok Barat (Lobar)–Pelabuhan Kayangan, Lombok Timur (Lotim) tersebut.


‘’Koordinasi dan komunikasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga terus dilakukan untuk mematangkan desain serta sumber anggaran pembangunan jalan by pass tersebut,’’ ujar Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal saat dikonfirmasi Suara NTB di Kampus Poltekpar Lombok, Sabtu (6/6).


Gubernur menegaskan, kalau rencana pembangunan jalan port to port tersebut masih terus berproses. Pihaknya pun menargetkan tahun 2027 groundbreaking pembangunan jalur tersebut sudah dilaksanakan.


“Jadi tahun ini kita fokus menyelesaikan DED-nya dulu. Setelah itu, ditargetkan sesegara mungkin groundbreaking bisa dilakukan,” tegasnya. Karena targetnya pembangunan jalur by pass Lembar-Kayangan tersebut bisa selesai akhir tahun 2028 mendatang atau awal tahun 2029.


Disinggung sumber anggaran pembangunan jalur by pass tersebut, Gubernur NTB mengatakan juga sedang dibahas, apakah akan menggunakan anggaran provinsi atau sumber anggaran lainnya. Untuk itu, koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PUPR juga terus dilakukan. “Dari mana sumber anggaran pembangunannya, nanti akan disampaikan,” ujarnya.


Yang menarik lanjut mantan Dubes RI untuk Turki ini ialah konsep pembangunan jalur by pass tersebut akan mengadopsi konsep pembangunan berbasis lingkungan atau peduli lingkungan. Di mana setiap ada pohon yang ditebang dampak dari pembangunan jalan tersebut, maka harus diganti dengan cara penanaman pohon baru.


Dan, jumlah pohon baru yang ditanam tidak boleh sama. Tetapi harus lebih banyak dari jumlah pohon yang ditebang. “Jadi kalau ada satu pohon yang ditebang karena pembangunan jalan ini, maka harus diganti dengan penanaman pohon baru minimal dua kali lipatnya,” imbuhnya.


Langkah itu untuk memastikan, pembangunan jalan tersebut tidak merusakan keseimbangan lingkungan. Karena pastinya akan ada saja pohon yang ditebang. Terutama di wilayah-wilayah yang terkena jalur pembangunan by pass tersebut. Sehingga sebagai bentuk penyelamatan lingkungan, setiap pohon yang ditebang harus ada penggantinya. (kir)

BULOG Gelontorkan Beras SPHP dan Percepat Penyaluran Bantuan Pangan untuk Menjaga Stabilitas Harga Beras

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Mataram (Ekbis NTB) – Perum BULOG Kanwil NTB terus memperkuat langkah stabilisasi pangan nasional melalui percepatan penyaluran Bantuan Pangan Beras serta penggelontoran beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Langkah ini dilakukan ke berbagai wilayah guna menjaga keterjangkauan harga beras bagi masyarakat.

Pimpinan Wilayah Perum BULOG Kanwil NTB, Mara Kamin Siregar, menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen untuk mengantisipasi dinamika harga beras di sejumlah daerah. Salah satu langkah utama yang saat ini dijalankan adalah percepatan distribusi bantuan pangan dan optimalisasi penyaluran beras SPHP ke pasar-pasar rakyat.

“Hingga awal Juni 2026, stok beras yang dikelola BULOG Kanwil NTB mencapai sekitar 279.464 Ribu Ton. Jumlah ini sangat memadai untuk memenuhi kebutuhan program bantuan pangan, SPHP, serta berbagai intervensi pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di seluruh Indonesia,” ujar Mara Kamin di Mataram, Minggu (7/6/2026).

Sampai dengan tanggal 6 Juni 2026, penyaluran bantuan pangan beras telah terealisasi mencapai 58 persen. Total logistik yang disalurkan telah diterima oleh hampir 10.053.900 kg Beras dan 2.075.304 liter kepada 502.695 penerima dari total target 856.131 penerima. Pemerintah menargetkan seluruh bantuan pangan dapat tersalurkan hingga akhir Juni 2026.

Percepatan penyaluran bantuan pangan tersebut diyakini akan memberikan dampak langsung terhadap penguatan daya beli masyarakat sekaligus membantu meredam tekanan harga beras di tingkat konsumen.

Selain bantuan pangan, BULOG juga terus mengoptimalkan distribusi beras SPHP hingga mencapai sebanyak 4.037 Ribu Ton ke berbagai saluran distribusi resmi. Pasokan tersebut disebar ke pasar tradisional, kios pangan, Gerakan Pangan Murah (GPM), dan jaringan pengecer yang bekerja sama dengan pemerintah daerah.

“Beras SPHP merupakan instrumen strategis pemerintah untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh beras dengan harga yang terjangkau. Oleh karena itu, penyalurannya terus kami percepat dan perluas agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata,” tambah Mara Kamin.

Pemerintah menilai bahwa kombinasi antara penyaluran bantuan pangan dan distribusi beras SPHP merupakan langkah efektif dalam menjaga keseimbangan pasokan dan harga di pasar. Dengan ketersediaan stok yang kuat dan jaringan distribusi yang luas, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kecukupan pasokan beras nasional.

BULOG juga memastikan seluruh cadangan beras pemerintah yang dikelola saat ini berada dalam kondisi aman dan siap digunakan sewaktu-waktu untuk mendukung kebijakan stabilisasi pangan nasional.

“Kami mengajak masyarakat untuk tetap tenang karena stok beras nasional dalam kondisi sangat mencukupi. BULOG bersama Badan Pangan Nasional dan seluruh pemangku kepentingan akan terus bekerja memastikan harga beras tetap stabil dan kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi,” tutup Mara Kamin. (r/fan)

Pembayaran Gaji ke- 13 ASN, Pemkab Sumbawa Siapkan Anggaran Rp53 Miliar

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Budi Prasetiyo. (Suara NTB/ils)


Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Pemkab Sumbawa, mengaku sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp 53.425.948.069 untuk pembayaran gaji Ke-13 dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Tahun 2026 bagi para PNS, PPPK, PPPK Paruh Waktu, Bupati/ Wakil Bupati dan anggota DPRD.


“Anggarannya sudah kita siapkan, paling telat minggu depan anggaran tersebut sudah bisa dicairkan. Sehingga daya beli masyarakat bisa meningkat,” kata Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Dr. H. Budi Prasetiyo, kepada wartawan, Jumat (5/6).


Budi melanjutkan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat. Selain itu, gaji ke-13 ini juga sebagai penghargaan atas pengabdian para aparatur negara dalam menjaga roda pemerintahan tetap berjalan.
“Pemberian gaji Ke-13 juga menjadi bentuk penghargaan pemerintah atas pengabdian aparatur negara dalam menjalankan tugas dan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Pemberian gaji Ke-13 merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan mempertahankan tingkat konsumsi masyarakat melalui belanja aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan. Sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dari uang yang beredar di pasaran.


“Pemberian Gaji Ke-13 Tahun 2026 mengacu pada tentang pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2026,” jelasnya.

Selain itu, pelaksanaannya di daerah berpedoman pada tentang teknis pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Total alokasi anggaran gaji Ke-13 dan TPP Tahun 2026 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa mencapai Rp 53,4 miliar.

“Kami berharap pembayaran gaji Ke-13 ini tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan para penerima, tetapi juga mampu mendorong perputaran ekonomi daerah melalui peningkatan konsumsi masyarakat menjelang tahun ajaran baru sekolah,” ujarnya. (ils)


Antisipasi Bencana, Stok CPPD Ditambah 10 Ton

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Antisipasi Bencana, Stok CPPD Ditambah 10 Ton
Syaihuddin. (Suara NTB/ils)


Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Pemkab Sumbawa, resmi menambah stok beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) sebesar 10 ton. Tujuannya sebagai bentuk antisipasi terjadinya bencana baik alam maupun bencana non alam hingga akhir tahun 2026.
“Kami sangat bersyukur adanya tambahan CPPD ini,karena stok CPPD hasil pengadaan tahun 2025 tersisa hanya 4. 832 ton dan jumlah itu kita perkirakan tidak akan bertahan lama,” kata Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Syaihuddin, kepada Suara NTB, Jumat (5/6).

Ia melanjutkan, meski ada penambahan tetapi jumlah tersebut belum sesuai dengan Rencana Strategis Daerah (Renstra) yang ditargetkan sebesar 30 ton. Namun,yang baru bisa dipenuhi baru sekitar 10 ton di tahun 2025 dan 10 ton di pertengahan tahun 2026.


“Kita selalu berhitung dari bulan sekarang (April 2026, red) sampai dengan April 2027 sehingga dengan adanya tambahan stok yang ada saat ini bisa memenuhi kebutuhan hingga akhir tahun,” ucapnya.


Penambahan stok CPPD tersebut, diharapkan bisa memberikan rasa tenang bagi masyarakat, terutama dalam menyikapi dampak kemarau panjang yang diprediksi terjadi beberapa bulan kedepan. Apalagi dampak dari Elnino ini akan berdampak terhadap produksi termasuk harga yang akan berlaku di pasaran nantinya.


“Kami sangat bersyukur adanya tambahan stok, karena jika harga beras naik di pasaran, kita harus melakukan operasi pasar dan itu bisa kita lakukan ketika stok CPPD kita mencukupi,” jelasnya.


Saat ini kata dia, pemerintah telah memiliki sistem khusus untuk kejadian bencana alam. Proses bantuan pangan beras dimulai dari desa yang harus bersurat ke BPBD dalam kurun waktu 1 kali 24 jam. Selanjutnya, data dari BPBD menjadi acuan penyaluran bantuan pangan beras untuk bencana alam.

“Pola demikian kami lakukan untuk menekan terjadinya hal yang tidak diinginkan saat pelaksanaan nantinya terutama penyimpangan beras bantuan, ” demikian katanya. (ils)


Seleksi Karyawan AMNT, Bupati Amar Jamin Tidak Ada Titipan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Seleksi Karyawan AMNT, Bupati Amar Jamin Tidak Ada Titipan
Bupati KSB, H. Amar Nurmansyah saat memberikan pengarahan kepada ratusan pelamar PT AMNT yang akan mengikuti rangkaian seleksi pada, Jumat (5/6). (Suara NTB/ist)


Taliwang (ekbisntb.com) – Tahapan lanjutan seleksi penerimaan karyawan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) resmi dimulai di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) pada, Jumat (5/6). Kegiatan yang merupakan hasil kolaborasi Pemerintah KSB melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) bersama PT AMNT itu dipusatkan di Aula Gili Paserang, Sekretariat Daerah KSB.


Seleksi ini menjadi tahapan pertama yang dijalani peserta setelah dinyatakan lolos dalam proses seleksi administrasi. Berdasarkan jadwal perusahaan, rangkaian seleksi di wilayah Taliwang akan berlangsung selama 4 hari, mulai 5-8 Juni 2026.


Pembukaan dihadiri langsung oleh Bupati Sumbawa Barat, H. Amar Nurmansyah, didampingi Senior Manager Social Impact PT AMNT, Aji Suryanto, dan Kepala Disnakertrans KSB, Slamet Riadi.


Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa seluruh proses rekrutmen dilaksanakan secara transparan dan bebas dari intervensi pihak mana pun. Menurutnya, kelulusan peserta sepenuhnya ditentukan oleh kemampuan, kesiapan, dan hasil yang dicapai selama mengikuti tahapan seleksi.


“Ini adalah kesempatan yang sangat baik. Saya berharap seluruh peserta mempersiapkan diri secara maksimal. Bersainglah secara sehat dan tunjukkan kompetensi terbaik yang dimiliki,” cetusnya.


Bupati juga menyampaikan bahwa proses rekrutmen tenaga kerja melalui PT AMNT akan terus dilakukan secara berkala sesuai kebutuhan perusahaan dan perkembangan proyek yang sedang berjalan. “Dan harapan kami kepada AMMAN, pola seperti ini dapat dilanjutkan pada rekrutmen berikutnya,” cetusnya.


Sementara itu, panitia seleksi menegaskan bahwa proses rekrutmen kali ini sepenuhnya berbasis kompetensi dan pengetahuan peserta. Tidak ada target maupun kuota tertentu terkait jumlah peserta yang harus dinyatakan lulus. Setiap peserta memiliki peluang yang sama sepanjang mampu memenuhi standar penilaian dan kualifikasi yang ditetapkan.


Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan seleksi, panitia menerapkan sistem gugur pada setiap tahapan. Peserta yang tidak memenuhi standar penilaian akan langsung dinyatakan tidak dapat melanjutkan ke tahap berikutnya.


Pemerintah daerah bersama PT AMNT juga kembali mengingatkan masyarakat, agar waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan proses rekrutmen. Seluruh tahapan seleksi dipastikan tidak dipungut biaya dalam bentuk apa pun.


Masyarakat diimbau untuk memperoleh informasi hanya melalui saluran resmi pemerintah daerah maupun PT AMNT guna menghindari informasi yang menyesatkan.(bug)

Pemprov NTB Belum Tentukan Pengisian Dirut Baru Jamkrida NTB Syariah

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pemprov NTB Belum Tentukan Pengisian Dirut Baru Jamkrida NTB Syariah
Izzuddin Mahili (Suara NTB/bul)

Mataram (ekbisntb.com) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB belum memastikan langkah lanjutan terkait pengisian jabatan Direktur Utama PT Jamkrida NTB Syariah setelah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memutuskan memberhentikan Direktur Utama sebelumnya. Pemprov masih menunggu dokumen resmi hasil RUPS sebelum menentukan kebijakan lebih lanjut.


Kepala Biro Ekonomi dan Pembangunan Setda NTB, Izzuddin Mahili pada Jumat, 5 Juni 2026 menegaskan, pemerintah daerah menghormati keputusan RUPS sebagai organ tertinggi dalam Perseroan Daerah (Perseroda) dan akan mengawal seluruh tindak lanjut sesuai mekanisme yang berlaku.


“Untuk saat ini kita tunggu dulu akta RUPS dan dokumen resmi hasil keputusan RUPS tersebut. Setelah dokumen itu diterima dan dipelajari, baru Pemerintah Provinsi dapat melihat langkah tindak lanjut yang diperlukan, termasuk apabila nanti ada kebutuhan pengisian jabatan secara definitif,” ujar Izzuddin kepada Suara NTB, Jumat (5/6/2026).


Menurutnya, Pemprov NTB akan melakukan monitoring terhadap hasil RUPS yang dilaksanakan oleh setiap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), termasuk Jamkrida NTB Syariah. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh keputusan dan tindak lanjut berjalan sesuai mekanisme korporasi serta ketentuan peraturan perundang-undangan.


Ia menegaskan, pemerintah tidak ingin mendahului proses sebelum seluruh dokumen resmi hasil RUPS diterima dan dipelajari secara menyeluruh.


“Prinsipnya, semua proses akan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam tata kelola BUMD, baik melalui mekanisme korporasi maupun regulasi seperti PP Nomor 54 Tahun 2017 dan Permendagri terkait BUMD. Jadi kita tidak ingin mendahului proses sebelum akta RUPS dan dokumen resminya ada,” katanya.


Terkait kemungkinan dibukanya seleksi terbuka untuk mengisi posisi direktur utama secara definitif, Izzuddin mengatakan belum ada keputusan mengenai hal tersebut. Namun, apabila nantinya diperlukan pengisian jabatan direksi secara permanen, maka seluruh tahapan akan dilaksanakan sesuai regulasi yang berlaku.


“Apabila dalam perkembangan selanjutnya diperlukan restrukturisasi atau pengisian jabatan direksi secara definitif, tentu prosesnya akan dilakukan sesuai regulasi BUMD, termasuk PP 54 Tahun 2017 dan Permendagri terkait pengangkatan dan pemberhentian organ BUMD,” jelasnya.


Ia menambahkan, mekanisme seleksi, uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test), hingga pelibatan panitia seleksi akan ditempuh sesuai ketentuan apabila proses pengisian jabatan definitif nantinya dilakukan.


Dengan demikian, hingga saat ini belum ada kepastian apakah pengisian kursi Direktur Utama Jamkrida NTB Syariah akan dilakukan melalui lelang jabatan atau mekanisme seleksi terbuka lainnya. Kepastian mengenai hal tersebut masih menunggu hasil kajian terhadap dokumen resmi RUPS dan kebutuhan organisasi perusahaan ke depan.


Sebelumnya, RUPS PT Jamkrida NTB Syariah yang dipimpin langsung Sekda NTB, Abul Chair di Mataram, Kamis, 4 Juni 2026 memutuskan, memberhentikan dengan hormat Direktur Utama, Lalu Taufik Mulyajati. (bul)

Nilai Tukar Dolar AS Menguat, Belum Berdampak ke Penukaran Valas di NTB

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Nilai Tukar Dolar AS Menguat, Belum Berdampak ke Penukaran Valas di NTB
Aktivitas penukaran mata uang asing berlangsung normal bahkan cenderung sepi. (Suara NTB/bul)

Mataram (Suara NTB) – Menguatnya nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) terhadap rupiah yang sudah menembus level Rp18.000 per dolar AS pada awal Juni 2026 ini ternyata belum memberikan dampak signifikan terhadap aktivitas penukaran valuta asing (valas) di Nusa Tenggara Barat (NTB).


Pantauan di kantor PT Tri Putra Darma Valuta di Jalan Langko, Mataram, Jumat, 5 Juni 2026, menunjukkan aktivitas penukaran mata uang asing berlangsung normal bahkan cenderung sepi. Tidak terlihat antrean maupun lonjakan masyarakat yang memanfaatkan tingginya kurs dolar AS untuk menukarkan simpanan mereka ke rupiah.


Kondisi ini kontras dengan tempat penukaran valas di Jakarta yang justru tengah mengalami peningkatan transaksi karena banyak pemilik dolar memilih merealisasikan keuntungan saat nilai tukar mata uang Negeri Paman Sam berada di level tinggi.


Pemilik PT Tri Putra Darma Valuta yang juga Ketua Asosiasi Pedagang Valuta Asing (APVA) Provinsi NTB, Darda Subarda, mengatakan fenomena tersebut belum terlihat di NTB. Menurutnya, pasar valas di daerah ini memiliki karakteristik yang berbeda karena lebih banyak bergantung pada sektor pariwisata dibanding aktivitas bisnis dan proyek-proyek besar.


“Kalau di tempat kami malah sepi. Mungkin kalau di perkotaan besar berbeda. Kalau kita di Mataram dan destinasi wisata justru kecenderungannya menurun karena kami dominan mengandalkan wisatawan. Sementara wisatawan juga sedang sepi,” terangnya.
Darda menjelaskan, secara teori penguatan dolar AS seharusnya mendorong masyarakat yang memiliki simpanan dolar untuk menukarkannya ke rupiah karena nilai tukarnya sedang tinggi. Namun kondisi tersebut tidak terjadi di NTB.


Ia menilai salah satu penyebabnya adalah minimnya aktivitas spekulasi valuta asing oleh masyarakat lokal di NTB. Jika pada masa lalu, banyak masyarakat yang membeli dolar saat murah lalu menjualnya kembali ketika kurs naik, pola tersebut kini hampir tidak terlihat lagi.
“Dulu sekitar tahun 2011 banyak penukaran lokal. Ketika ada pergerakan nilai tukar, orang beli dolar, tunggu naik lalu dijual lagi. Sekarang sudah sangat berkurang. Mungkin karena kondisi ekonomi yang sedang sulit sekarang ini,” tambahnya.


Menurut Darda, tingginya transaksi penukaran dolar ke rupiah yang terjadi di Jakarta bisa jadi dipengaruhi oleh perputaran ekonomi yang lebih besar. Aktivitas proyek pemerintah, investasi, dan kegiatan usaha berskala nasional yang banyak terpusat di wilayah tersebut membuat kebutuhan likuiditas rupiah lebih tinggi dibanding daerah.


“Kalau di Jawa mungkin banyak yang menukar dolar ke rupiah karena proyek-proyek pemerintah dan aktivitas ekonomi lebih terpusat di sana. Pergerakan ekonominya memang lebih dominan di pusat,” ujarnya.


Di sisi lain, lesunya kunjungan wisatawan turut memukul bisnis penukaran valas di NTB. Darda mengungkapkan volume transaksi yang terjadi saat ini jauh lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu.


“Kalau dibandingkan tahun lalu pada bulan yang sama, penurunannya bisa mencapai 20 persen. Ini memang kelihatannya sedang berat,” katanya.


Ia menambahkan, sebagian besar wisatawan yang datang saat ini hanya melakukan penukaran dalam jumlah kecil. Transaksi yang terjadi umumnya berkisar puluhan dolar AS atau euro, sehingga tidak memberikan dampak berarti terhadap perputaran usaha penukaran valuta asing.


“Sekarang yang menukar kadang hanya 20 dolar atau 20 euro. Jumlah orang yang datang mungkin relatif sama karena aktivitas pariwisata masih ada, tetapi nilai yang ditukar kecil-kecil,” ujarnya.


Kondisi serupa, lanjut Darda, juga dirasakan oleh anggota APVA lainnya di berbagai daerah wisata di NTB. Sejumlah pelaku usaha penukaran valas di kawasan wisata seperti Kuta Mandalika maupun Gili Trawangan dilaporkan mengalami stagnasi transaksi.


“Anggota-anggota yang lain juga merasakan hal yang sama. Kalau di Kuta dan Gili mungkin cenderung stagnan. Kalau dulu, banyak yang wait and see, sekarang situasi ekonomi memang tidak banyak bergerak,” imbuhnya.


Pelaku usaha berharap pergerakan sektor pariwisata kembali meningkat pada musim liburan pertengahan tahun agar dapat mendorong aktivitas penukaran valuta asing yang selama beberapa bulan terakhir mengalami perlambatan. Dengan meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara, kebutuhan penukaran mata uang asing di NTB diharapkan kembali bergairah meski kondisi nilai tukar global masih berfluktuasi. (bul)

Optimistis Lampaui Target BPK

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Optimistis Lampaui Target BPK
H. Lalu Muhamad Iqbal (Suara NTB/ist)

DI tengah tantangan fiskal yang masih dihadapi daerah, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menorehkan dua capaian penting pada tahun pertama pemerintahan Gubernur Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Hj. Indah Dhamayanti Putri.


Selain berhasil menuntaskan seluruh kewajiban utang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Pemprov NTB juga optimistis mampu menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melampaui target nasional sebesar 85 persen.
Optimisme tersebut disampaikan Gubernur yang akrab disapa Miq Iqbal ini, usai Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB dalam rangka Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTB Tahun Anggaran 2025 yang berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Jumat (5/6/2026).


Bagi Gubernur, hasil pemeriksaan tahun ini memiliki arti strategis karena menjadi audit pertama yang sepenuhnya merekam kinerja pemerintahan yang dipimpinnya bersama Wakil Gubernur Hj. Indah Dhamayanti Putri sepanjang tahun 2025.


“Ini adalah pemeriksaan pertama terhadap hasil kerja yang sepenuhnya kami laksanakan selama tahun 2025. Karena itu, hasil pemeriksaan ini menjadi cerminan dari kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan yang kami bangun selama satu tahun terakhir,” ujarnya.


Ia menegaskan bahwa seluruh rekomendasi yang diberikan BPK akan ditindaklanjuti secara serius dan terukur sebagai bagian dari komitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada hasil.


“Insya Allah akan kami tindak lanjuti. Kami optimistis capaian penyelesaian tindak lanjut rekomendasi ini bisa berada di atas 85 persen,” tegasnya.


Komitmen tersebut ditopang oleh berbagai langkah pembenahan yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi NTB, termasuk penyelesaian kewajiban keuangan yang selama beberapa tahun terakhir menjadi perhatian.


Gubernur Miq Iqbal mengungkapkan bahwa seluruh utang pemerintah daerah, baik utang langsung Pemprov maupun utang pada BLUD, khususnya di RSUD Provinsi NTB, telah berhasil diselesaikan sesuai target yang ditetapkan.


“Kita sudah menyelesaikan utang, baik utang langsung Pemprov maupun utang di BLUD. Khususnya di RSUD Provinsi, alhamdulillah sesuai target, akhir bulan lalu sudah selesai 100 persen,” ungkapnya. (ham)

Picu Inflasi 3,78 Persen, Pemprov NTB Gencarkan GPM

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Picu Inflasi 3,78 Persen, Pemprov NTB Gencarkan GPM
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTB dan Pemdes Taman Ayu menggelar GPM di Desa Taman Ayu, Gerung, Jumat (5/6). (Suara NTB/ist)

Giri Menang (ekbisntb.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melakui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menggencarkan kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai upaya pengendalian inflasi sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Pasalnya laju inflasi tahunan (year-on-year/y-on-y) pada Mei 2026 tercatat sebesar 3,78 persen.


Salah satu lokasi GPM yang digelar adalah di Kantor Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Jumat (5/6/2026).
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTB, Lalu Mirza Amir Hamzah, menegaskan penyediaan pangan dengan harga terjangkau harus dirasakan seluruh lapisan masyarakat, termasuk warga yang tinggal di wilayah terpencil.


“Gerakan Pangan Murah ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap rakyat. Tidak hanya di perkotaan, tetapi juga sampai ke daerah-daerah pelosok. Kita harus memberikan pelayanan terbaik terutama dalam penyediaan bahan pangan yang terjangkau,” ujarnya di Kantor Desa Taman Ayu, Gerung.


Menurutnya, pemerintah berupaya menghadirkan harga kebutuhan pokok yang lebih murah dibandingkan harga pasar sebagai salah satu langkah strategis menekan laju inflasi di daerah. “Harga yang kita hadirkan dalam Gerakan Pangan Murah tentu dibuat semurah mungkin. Ini bagian dari upaya pengendalian inflasi agar kebutuhan masyarakat tetap dapat dijangkau,” katanya. Terlebih pada angka BPS Bulan Mei, angka inflasi mencapai 3,78 persen.


Disebutkan terdapat dua komoditi penyumbang inflasi di semua kabupaten /kota di NTB. “Itu ada bahan bakar rumah tangga dan minyak goreng, sehingga di sini (kegiatan GPM) kami hadirkan minyak goreng,” terangnya.


Warga pun antusias pada kegiatan GPM ini, mereka banyak mencari dan membeli minyak goreng karena menjadi komoditas penyumbang inflasi.


Berdasarkan hasil pemantauan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTB, kondisi harga kebutuhan pokok di pasar hingga saat ini masih dalam kategori aman dan terkendali. “Alhamdulillah, kondisi harga sembako di NTB masih aman. Namun pengendalian inflasi tidak bisa dilakukan oleh satu instansi saja. Kita harus bergerak bersama-sama, termasuk dengan Satgas Pangan dan seluruh pihak terkait agar harga di tingkat masyarakat tetap terjangkau,” tegasnya.


Sementara itu, komoditas cabai masih mengalami fluktuasi harga di beberapa wilayah, namun belum menjadi faktor utama yang mendorong inflasi daerah.”Cabai masih ada kenaikan di beberapa tempat, tetapi secara umum bukan komoditas teratas penyumbang inflasi saat ini,” katanya.


Ia menambahkan, GPM akan terus dilaksanakan secara rutin setiap bulan, tidak hanya menjelang hari-hari besar keagamaan.”Setiap bulan kita agendakan Gerakan Pangan Murah. Jadi bukan hanya saat menjelang hari raya. Lokasi pelaksanaannya akan menyesuaikan dengan daerah yang terindikasi mengalami kenaikan harga kebutuhan pokok,” katanya.


Pihaknya pun terus berupaya mengendalikan dan menekan inflasi ini. Dari sisi ketersediaan bapok di NTB, relatif masih aman. Tetapi distribusi juga berpengaruh, selain penyediaan bahan baku. Selain itu pihaknya memperkuat tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) baik di provinsi maupun kabupaten kota. TPID ini sangat membantu dalam stabilisasi harga.


“Tidak bisa hanya kami Dinas Pertanian dan ketahanan pangan sendiri, ini perlu kolaborasi dengan semua instansi, kabupaten kota, termasuk Satgas Pangan Polda ikut memantau sebagai bagian pengendalian Inflasi di lapangan,’’ ujarnya.


Selain pelaksanaan GPM, pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan berupa beras melalui Perum Bulog. Di Desa Taman Ayu, bantuan tersebut diberikan kepada 1.343 penerima manfaat yang telah terdata.


“Kami juga menyalurkan bantuan pangan beras melalui Bulog. Di Desa Taman Ayu hari ini sebanyak 1.343 orang menerima bantuan tersebut. Semua program ini ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat,” ucapnya. (her)

1...217218219...1,079Halaman 218 dari 1,079