Dompu (ekbisntb.com) – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Dompu tahun 2026 ditargetkan sebesar Rp189.254.655.520,. Realisasi PAD baru Rp36.180.878.467,07 atau 19,12 persen sampai akhir bulan Mei. Rendahnya capaian ini akibat dampak dari kebijakan efisiensi pemerintah.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Dompu, Farid Anshari, SE, M.Si., Kamis (4/6) mengungkapkan, PAD dari sektor pajak lainnya seperti pajak hotel, restaurant, BBN-KB, PKB, pajak hiburan, pajak air tanah itu sangat situasional dan kondisional. Artinya, pendapatan sangat bergantung kebijakan pemerintah. Sementara, kebijakan efisiensi sangat mempengaruhi pencapaian dan optimalisasi PAD.
Ia merincikan, target pendapatan asli daerah sebesar Rp36.180.878.467,07., berasal dari pajak daerah sebesar Rp10.592.680.913,11 dari target sebesar Rp51.745.820.000. Retribusi daerah sebesar Rp3.087.506.108 dari target Rp6.119.777.000., dan Lain – lain PAD yang sah sebesar Rp22.500.691.445 dari target Rp105.601.963.220.
Farid Anshari mengatakan, pihaknya tidak diam dalam mengejar target PAD. Selain mengoptimalkan kinerja OPD pengampu PAD, juga melakukan konsolidasi sumber – sumber PAD. Seperti mengoptimalkan potensi PAD yang ada di PT Sukses Mantap Sejahtera (SMS) yakni, perusahaan gula di Pekat dan PT Sumbawa Timur Mining (STM) Perusahaan eksplorasi mineral di Hu’u.
Termasuk mengoptimalkan pendapatan dari PBB–P2 melalui kebijakan syarat pencairan TPP harus melunasi PBB–P2 bagi ASN dan rekomendasi pencairan ADD berdasarkan realisasi PBB oleh warga di desa setempat. Selain itu, pihaknya juga melibatkan aparat penegak hukum dalam penagihan tunggakan pajak lainnya.
Sementara itu, Kepala BPKAD Kabupaten Dompu, Muhammad Syahroni, SP, MM., mengatakan, minimnya realisasi PAD akan mengancam belanja daerah tahun 2026. Tercatat sampai 4 Juni ini, realisasi pendapatan daerah baru sebesar Rp425.871.128.813., atau 37,74 persen dari target sebesar Rp1.128.321.733.543., Pendapatan daerah ini masih didominasi oleh dana transfer pusat ke daerah.
Sementara, belanja daerah telah mencapai Rp350.369.839.498 atau 29,82 persen dari target belanja sebesar Rp1.174.821.733.543. “Kita berharap target PAD bisa dimaksimalkan, sehingga program pembangunan bisa dibiayai,” harapnya. (ula)
