Mataram (Ekbis NTB) – Perum Bulog Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) menyampaikan apresiasi tinggi kepada jajaran Polda NTB, khususnya Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) yang tergabung dalam Satgas Pangan Polri. Apresiasi ini diberikan atas komitmen dan peran aktif kepolisian dalam mengawal serta mengawasi distribusi beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Pujian tersebut mengemuka menyusul keberhasilan Ditreskrimsus Polda NTB dalam membongkar dugaan penyalahgunaan beras SPHP di wilayah Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Tengah. Pengungkapan ini dinilai sebagai bukti konkret bahwa sinergi lintas instansi berjalan efektif dalam menjaga integritas rantai pasok pangan pemerintah.
Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil NTB, Kamin Siregar, menegaskan bahwa kehadiran Polri memberikan dukungan nyata di lapangan agar distribusi beras SPHP mematuhi ketentuan dan tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.
”Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kapolda NTB beserta jajaran, khususnya Ditreskrimsus pada Satgas Pangan Polri. Kehadiran Polri benar-benar sangat membantu Bulog dalam mengawal distribusi beras SPHP agar berjalan sesuai ketentuan,” ujar Kamin, Sabtu (7/11).
Ia mengakui, Bulog tidak dapat bekerja sendirian dalam mengawasi komoditas pangan strategis ini. Sinergi bersama kepolisian, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya memungkinkan potensi penyimpangan dideteksi lebih dini.
”Dengan adanya pengawasan bersama, kami mendapat kepastian bahwa program pemerintah benar-benar ditujukan untuk melindungi kepentingan masyarakat luas,” tambahnya.
Senada dengan hal tersebut, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda NTB, Kombes Pol. Ade Zamrah, S.I.K., M.H., menekankan bahwa keberhasilan penertiban distribusi pangan ini merupakan buah dari komunikasi dan kolaborasi yang solid antara Polda NTB dan Bulog Kanwil NTB.
”Keberhasilan ini merupakan hasil sinergi bersama, bukan keberhasilan satu instansi semata. Polri dan Bulog memiliki komitmen yang sama, yaitu memastikan program pemerintah berjalan dengan baik dan manfaatnya sampai kepada masyarakat,” tegas Kombes Pol. Ade Zamrah.
Ia memastikan bahwa Polda NTB melalui Satgas Pangan akan terus berdiri sebagai mitra strategis Bulog. Pengawasan menyeluruh akan dilakukan secara berkelanjutan—mulai dari tahap preventif, deteksi dini, pemantauan lapangan, hingga penegakan hukum yang tegas terhadap pihak-pihak yang mencoba mengambil keuntungan pribadi dari program subsidi pangan.
”Komitmen kami jelas, Polda NTB akan terus mengawal distribusi beras SPHP. Kami ingin memastikan tidak ada pihak yang menyalahgunakan program pemerintah untuk kepentingan pribadi dengan merugikan masyarakat,” pungkasnya.
Melalui momentum pengungkapan di Lombok Barat dan Lombok Tengah ini, Polda NTB dan Bulog Kanwil NTB bertekad untuk terus memperkuat koordinasi dan pertukaran informasi. Langkah ini diharapkan mampu menjaga stabilitas harga pangan, melindungi hak konsumen, serta memastikan setiap kilogram beras SPHP memberikan manfaat nyata bagi warga Nusa Tenggara Barat. (r)
