Beranda blog Halaman 203

Bank NTB Syariah Kembali Jadi Penyalur KUR untuk UMKM dan Pekerja Migran

0
penandantanganan kerjasama penyaluran KUR oleh Bank NTB Syariah


Mataram (Suara NTB)- Setelah delapan tahun, Bank NTB Syariah resmi kembali menjadi penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR), dengan dilakukannya penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pembiayaan (PKP) dengan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Republik Indonesia, Jumat, 19 Juni 2026.


Sasaran KUR ini juga diperluas kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) NTB.


Pada tahun 2026 ini, Bank NTB Syariah memperoleh plafon penyaluran KUR sebesar Rp40 miliar yang terdiri dari Rp30 miliar untuk sektor UMKM dan Rp10 miliar untuk PMI.


Direktur Utama Bank NTB Syariah, Nazaruddin, menyampaikan bahwa kepercayaan yang diberikan pemerintah merupakan peluang sekaligus amanah bagi Bank NTB Syariah untuk semakin memperkuat perannya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui pembiayaan yang produktif dan berkelanjutan.


“Kami bersyukur Bank NTB Syariah kembali dipercaya menjadi penyalur Kredit Usaha Rakyat. Ini merupakan momentum penting bagi kami untuk memperluas akses pembiayaan kepada pelaku UMKM dan masyarakat produktif di Nusa Tenggara Barat. Kami ingin pembiayaan KUR yang disalurkan benar-benar mampu mendorong pertumbuhan usaha, meningkatkan daya saing UMKM, serta memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat,” ujar Nazaruddin.


Menurutnya, keberadaan KUR akan memperkuat ekosistem pembiayaan syariah yang selama ini telah dikembangkan Bank NTB Syariah, terutama bagi sektor-sektor produktif yang menjadi penggerak utama ekonomi daerah seperti perdagangan, pertanian, peternakan, perikanan, industri kreatif, hingga sektor jasa.


Selain untuk pelaku UMKM, alokasi KUR bagi PMI juga diharapkan dapat membantu masyarakat yang akan bekerja ke luar negeri melalui pembiayaan yang mudah, terjangkau, dan sesuai prinsip syariah. Langkah tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan kesejahteraan pekerja migran Indonesia melalui akses pembiayaan yang aman dan legal.


Bank NTB Syariah optimistis penyaluran KUR tahun 2026 dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan inklusi keuangan, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan ekonomi masyarakat di Nusa Tenggara Barat. Ke depan, Bank NTB Syariah akan terus bersinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan program KUR dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha yang membutuhkan dukungan permodalan.


Sebagai bank daerah berbasis syariah, Bank NTB Syariah berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan dan produk pembiayaan yang mudah diakses, kompetitif, serta memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat, sejalan dengan semangat Amanah untuk Berkah Bermakna.(bul)

Berbagi Sehat untuk Sesama, Warga Mataram Dapat Layanan Bekam dan Pijat Gratis dari KTTS Lombok

0

Mataram (ekbisntb.com)- Yayasan Terapi Sehat Sejahtera bersama Komunitas Terapis Sehat Sejahtera (KTTS) Lombok menggelar kegiatan bakti sosial layanan bekam dan pijat relaksasi gratis bagi masyarakat di Masjid Raudatus Sakinah, Kompleks Perumahan Taman Sejahtera, Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Minggu, 21 Juni 2026.

Kegiatan ini mendapat sambutan dan antusias tinggi dari masyarakat, khususnya lingkungan setempat. puluhan peserta datang ke lokasi, baik laki-laki maupun perempuan, tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan keberadaan komunitas sekaligus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat melalui layanan kesehatan alternatif berbasis terapi tradisional.

Ketua Yayasan Terapi Sehat Sejahtera sekaligus Ketua Komunitas Terapis Sehat Sejahtera Lombok, Rusandi, S.Pd., M.M., mengatakan kegiatan sosial ini dilatarbelakangi oleh baru terbentuknya komunitas yang beralamat di Jalan Dr. Sutomo, Gang Setiakawan Nomor 41, Lingkungan Karangbaru Selatan, Kelurahan Karangbaru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram.

Menurutnya, selain menjalankan layanan terapi yang dilakukan masing-masing anggota, komunitas juga berkomitmen menghadirkan kegiatan sosial yang memberikan layanan kesehatan gratis kepada masyarakat.

“Melalui kegiatan ini kami ingin memperkenalkan Komunitas Terapis Sehat Sejahtera kepada masyarakat luas. Selain menjaga kesehatan anggota, kami juga ingin memberikan dampak positif bagi masyarakat melalui layanan terapi gratis,” ujarnya.

Kenalkan Terapi Tradisional kepada Masyarakat

Rusiandi menjelaskan, tingginya antusiasme warga menunjukkan masih besarnya minat masyarakat terhadap berbagai bentuk ikhtiar kesehatan nonmedis, seperti bekam dan pijat relaksasi.

Menurutnya, terapi tradisional dapat menjadi salah satu pilihan untuk membantu menjaga kebugaran tubuh, tentunya dengan tetap diimbangi pola hidup sehat dan aktivitas olahraga secara rutin.

“Bekam dan pijat relaksasi merupakan salah satu bentuk ikhtiar untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Kami berharap masyarakat semakin memahami manfaat terapi-terapi seperti ini sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan,” katanya.

Selain memberikan layanan terapi, kegiatan bakti sosial yang dilaksanakan juga dimanfaatkan sebagai sarana edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan melalui pendekatan yang holistik, termasuk pengobatan tradisional, herbal, dan terapi yang dikenal dalam tradisi pengobatan sunah.

Dorong Kesadaran Hidup Sehat

Rusyandi berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan dan menjangkau lebih banyak masyarakat di berbagai wilayah Kota Mataram.

Menurutnya, keberadaan komunitas tidak hanya berfokus pada pelayanan terapi, tetapi juga ingin membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan sejak dini.

“Kami ingin memberikan sosialisasi, pemahaman, dan pengetahuan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan tubuh melalui berbagai ikhtiar yang baik dan bijak, termasuk terapi bekam dan pijat,” ujarnya.

Pada kesempatan ini, , pihaknya juga menyampaikan apresiasi kepada pengurus Masjid Raudatus Sakinah yang telah memfasilitasi kegiatan, termasuk para tokoh masyarakat dan relawan yang turut mendukung terselenggaranya bakti sosial tersebut.

“Semoga kehadiran Yayasan dan Komunitas Terapis Sehat Sejahtera di tengah masyarakat Kota Mataram dapat terus memberikan manfaat yang lebih luas melalui berbagai kegiatan pelayanan kesehatan dan sosial,” kata Rusiandi.

Kegiatan bakti sosial ini menjadi langkah awal komunitas dalam membangun kedekatan dengan masyarakat sekaligus memperluas akses layanan terapi tradisional yang terjangkau bagi warga Kota Mataram.(r)

Realisasi Tembus 89%, Bulog NTB Salurkan 15 Ribu Ton Beras dan 3 Juta Liter Minyak Goreng

0

Mataram (Ekbis NTB) – Perum Bulog Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Pemerintah Daerah Provinsi NTB terus memperkuat sinergi demi menjaga ketahanan pangan lokal. Langkah nyata ini diwujudkan melalui akselerasi penyaluran bantuan pangan ke seluruh wilayah NTB.Hingga saat ini, Bulog Kanwil NTB tercatat telah menggelontorkan sebanyak 15.390 ton beras dan 3,07 juta liter minyak goreng kepada warga yang membutuhkan. Realisasi tersebut kini telah mencapai 89 persen dari total target penyaluran.Program intervensi ini menjadi salah satu pilar krusial pemerintah untuk memastikan ketersediaan komoditas pokok yang terjangkau. Untuk alokasi periode Februari–Maret 2026, terjadi peningkatan jumlah Penerima Bantuan Pangan (PBP) hingga 64 persen dari alokasi sebelumnya. Kabupaten Lombok Barat menjadi daerah dengan kenaikan tertinggi, yakni mencapai 58 persen.Di tengah fluktuasi harga bahan pokok yang kerap menekan daya beli, distribusi bantuan ini hadir sebagai angin segar yang menjaga roda perekonomian tingkat rumah tangga tetap berputar.Pemimpin Wilayah Perum Bulog NTB, Mara Kamin Siregar—yang akrab disapa Pak Regar—menegaskan bahwa pihaknya menargetkan seluruh proses pendistribusian rampung hingga ke tangan masyarakat pada pekan depan.“Penyaluran bantuan pangan ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara melalui Bulog dalam membantu masyarakat. Kami memastikan beras yang disalurkan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan sehingga layak dan aman dikonsumsi. Bulog akan terus menjaga ketersediaan stok dan kelancaran distribusi agar manfaat program ini dapat dirasakan secara optimal,” ujar Pak Regar, Sabtu (20/6/2026).Strategi yang diterapkan Bulog bersama Pemda NTB ini memprioritaskan wilayah dengan tingkat kebutuhan tinggi. Langkah taktis tersebut diambil guna menekan potensi inflasi daerah yang dipicu oleh kenaikan harga pangan, sekaligus berfungsi sebagai instrumen jaring pengaman sosial yang efektif.Manfaat dari masifnya penyaluran bantuan pangan ini dirasakan langsung oleh masyarakat di tingkat akar rumput. Salah satunya oleh Nurhayati (45), warga Desa Karang Bayan, Kabupaten Lombok Barat. Ia menyampaikan rasa syukurnya karena program ini secara signifikan mampu memangkas biaya dapur bulanannya.“Alhamdulillah, beras yang kami terima kualitasnya bagus, putih, dan enak saat dimasak. Bantuan ini sangat membantu keluarga kami karena bisa mengurangi pengeluaran untuk membeli kebutuhan pokok. Uangnya bisa digunakan untuk keperluan lain,” tutur Nurhayati.Secara makro, program ini tidak sekadar menjadi bantuan sosial sesaat, melainkan bagian dari strategi jangka panjang dalam menjaga stabilitas pangan daerah. Melalui sinergi ketat antara Bulog dan Pemda NTB, sistem pengawasan diperketat guna menjamin setiap liter minyak goreng dan tiap kilogram beras tersalurkan secara tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu.Ke depan, Perum Bulog Kanwil NTB berkomitmen untuk terus mengawal ketersediaan pasokan cadangan pangan pemerintah. Penguatan rantai pasok dan kolaborasi antarlembaga akan terus ditingkatkan demi mengantisipasi tantangan pemenuhan pangan di masa mendatang.“Pangan yang cukup, berkualitas, dan terjangkau adalah fondasi kesejahteraan masyarakat. Karena itu, Bulog akan terus hadir sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan dan mendukung kehidupan masyarakat yang lebih baik,” pungkas Pak Regar. (Fan)

LPS akan Jamin Asuransi

0
Bambang S Hidayat (Suara NTB/bul)

Mataram (ekbisntb.com) – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tengah mempersiapkan implementasi program penjaminan polis asuransi yang ditargetkan mulai berlaku pada 2027.


Saat ini, LPS masih menyusun rancangan peraturan pemerintah (RPP) sebagai dasar pelaksanaan program tersebut, termasuk menetapkan besaran nilai manfaat yang akan dijamin.


Kepala LPS Wilayah II Surabaya, Bambang S. Hidayat, menjelaskan bahwa penjaminan nantinya tidak berlaku untuk seluruh produk asuransi.


Skema yang disiapkan difokuskan pada asuransi jiwa, sementara beberapa jenis usaha asuransi tertentu tidak masuk dalam cakupan penjaminan.


Menurutnya, perusahaan asuransi yang ingin menjadi peserta program penjaminan juga harus memenuhi sejumlah persyaratan. Di antaranya memiliki tingkat kesehatan perusahaan yang memadai, kondisi pengawasan yang normal, serta tidak sedang dikenakan pembatasan kegiatan usaha oleh regulator.


“Prinsipnya, sepanjang perusahaan memenuhi persyaratan yang ditetapkan, seperti tingkat kesehatan yang baik, pengawasan normal, dan tidak terkena pembatasan kegiatan usaha, maka dapat menjadi peserta program penjaminan,” jelasnya.


Bambang mengakui bahwa tantangan terbesar dalam implementasi program ini adalah membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi. Sejumlah kasus gagal bayar yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir telah memengaruhi persepsi publik terhadap sektor ini.


Karena itu, menurutnya, pelaku industri perlu menyiapkan strategi komunikasi yang efektif agar kehadiran program penjaminan polis dapat dipahami sebagai nilai tambah yang memberikan perlindungan lebih besar kepada nasabah.


“Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi memang sedang menjadi tantangan. Karena itu perlu ada strategi komunikasi yang baik agar masyarakat memahami manfaat program ini,” katanya.


Bambang juga menyebut angka yang berkembang saat ini berada pada kisaran Rp500 juta hingga Rp700 juta per pemegang polis. Namun angka tersebut masih bersifat dinamis karena pembahasan regulasi masih berlangsung.


“Kalau simpanan di bank kan saat ini dijamin sampai Rp2 miliar. Untuk penjaminan polis asuransi, yang berkembang dalam pembahasan sekitar Rp500 juta sampai Rp700 juta. Tetapi ini masih bergerak dan belum final,” ujarnya.


Menurut Bambang, penentuan nilai penjaminan harus mempertimbangkan efektivitas program sekaligus kemampuan pendanaan yang tersedia ketika skema tersebut mulai dijalankan.


Saat ini LPS masih menyusun draf RPP sebagai turunan dari amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Setelah regulasi rampung, pemerintah dan LPS akan memfinalkan berbagai aspek teknis pelaksanaan program.


Bambang menegaskan bahwa perlindungan nantinya tidak otomatis berlaku untuk seluruh polis. Selain produk asuransi yang memenuhi syarat, perusahaan penyelenggara juga harus menjadi peserta program penjaminan dan memenuhi ketentuan yang ditetapkan regulator.
“Intinya ada dua hal yang harus dipenuhi, yaitu produknya memenuhi kriteria dan perusahaannya juga memenuhi persyaratan saat menjadi peserta program penjaminan,” katanya.


Ia menambahkan, kehadiran program penjaminan polis bukan berarti menghilangkan seluruh risiko dalam industri asuransi. Oleh karena itu masyarakat tetap perlu mencermati reputasi, kesehatan keuangan, dan kepatuhan perusahaan asuransi sebelum membeli produk. (bul)

Program PED Difokuskan ke Kakao Lombok Utara

0
Program PED Difokuskan ke Kakao Lombok Utara
Rudi Sulistyo (Suara NTB/bul)

Mataram (ekbisntb.com) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB memfokuskan pelaksanaan Program Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) pada komoditas kakao di Kabupaten Lombok Utara.


Komoditas ini dipilih karena dinilai memiliki potensi ekonomi yang besar dan memenuhi kriteria pengembangan ekosistem usaha secara berkelanjutan, mulai dari pembiayaan, pendampingan, hingga kepastian pasar bagi petani.


Kepala OJK Provinsi NTB, Rudi Sulistyo, mengatakan, pihaknya telah melakukan berbagai penjajakan dengan kelompok petani kakao di Lombok Utara, khususnya di Kecamatan Gangga, untuk memetakan kebutuhan riil yang dihadapi petani dalam mengembangkan usaha mereka.


Menurutnya, Program PED yang dijalankan melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) tidak hanya berfokus pada penyaluran pembiayaan, tetapi juga membangun ekosistem usaha yang mampu meningkatkan kesejahteraan petani secara berkelanjutan.


“Kami sudah beberapa kali berkoordinasi dengan petani kakao di Gangga, Lombok Utara. Nanti kami juga akan melibatkan perbankan, termasuk BPD NTB Syariah dan perusahaan asuransi, untuk melihat kebutuhan petani secara menyeluruh,” ujarnya.


Rudi mengungkapkan, OJK sebelumnya telah mengumpulkan sejumlah petani kakao dalam sebuah forum diskusi di Mataram untuk menggali berbagai persoalan yang mereka hadapi.


Dari hasil pertemuan tersebut, ditemukan bahwa kebutuhan utama petani tidak hanya berkaitan dengan akses pembiayaan, tetapi juga keberadaan offtaker atau perusahaan penampung hasil produksi yang mampu menjamin keberlanjutan pasar.


“Ada yang membutuhkan pembiayaan untuk pengembangan usaha, tetapi banyak juga yang menginginkan adanya penampung hasil panen. Mereka ingin ada kepastian pasar agar usaha kakao yang dijalankan bisa berkelanjutan,” jelasnya.


Ia menambahkan, kesadaran petani terhadap pentingnya perlindungan usaha melalui asuransi juga masih relatif rendah. Karena itu, OJK berupaya menghadirkan berbagai pihak dalam satu ekosistem yang dapat memberikan solusi menyeluruh bagi pengembangan komoditas kakao.


Untuk mendukung pemasaran hasil kakao NTB, OJK telah menjalin komunikasi dengan sejumlah perusahaan pengolah dan pembeli kakao di luar daerah. Langkah ini dilakukan agar petani memiliki akses pasar yang lebih luas dan berkelanjutan.


“Kami sudah mencoba menghubungi beberapa offtaker di luar NTB untuk melihat peluang kerja sama. Yang paling penting adalah bagaimana produk petani bisa terserap pasar dengan baik,” tambahnya.


Sebelum menetapkan kakao sebagai fokus pengembangan, OJK juga sempat mengkaji sejumlah komoditas lain seperti rumput laut, udang, dan tuna. Namun setelah melakukan berbagai penilaian, kakao dinilai memiliki peluang yang lebih besar untuk dikembangkan dalam kerangka Program PED.


“Namun sejauh ini kakao yang paling memungkinkan untuk menjadi fokus pengembangan,” jelasnya.


Rudi menjelaskan, pengembangan kakao melalui PED akan disinergikan dengan program Desa Berdaya yang menjadi salah satu prioritas Pemerintah Provinsi NTB.


Dalam implementasinya, OJK bersama TPAKD akan membangun model pengembangan yang mencakup seluruh rantai usaha, mulai dari produksi, pembiayaan, perlindungan usaha, hingga pemasaran.


“Konsepnya sama, yaitu membangun ekosistem. Kalau nanti ada offtaker yang kuat dan dukungan pembiayaan yang memadai, maka petani akan lebih mudah berkembang,” katanya.


Untuk diketahui, Program PED merupakan salah satu strategi OJK untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui penguatan komoditas unggulan daerah. (bul)

Kopi Sajang Sembalun Mendunia, Hajrul Azmi Mengangkat Martabat Petani Kopi dari Kaki Rinjani

0
Hajrul Azmy memperlihatkan kemasan kopi yang diraciknya. (Suara NTB/rus)

JARGON NTB mendunia yang menjadi visi besar Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal telah diwujudkan oleh warga Sembalun Lombok Timur (Lotim). Perjuangannya mengangkat martabat petani kopi di Sajang Sembalun membuat warga ini berhasil membuat kopi Sembalun ini mendunia.


Di balik keharuman secangkir kopi yang mengepul di kedai-kedai premium kota besar, tersembunyi perjuangan panjangnya. Dialah Hajrul Azmi, Warga Desa Sajang Sembalun yang telah telah mengubah narasi kopi Sembalun yang mudah menjadi lebih bernilai.


Berawal dari pinjaman Rp400 ribu dan 50 kilogram kopi satu dekade lalu, pria yang juga dikenal sebagai penggiat literasi ini kini sukses mengantarkan Kopi Sajang Sembalun menembus pasar global melalui brand-nya, Lokka Coffee (Lombok Kopi Akademi).


Perjalanan Azmi ke dunia kopi dimulai pada 2016 dari sebuah kejadian sederhana tetapi menggugah. Seorang petani asing datang ke rumahnya untuk meminjam uang Rp400 ribu dengan jaminan 50 kilogram kopi. “Saya agak curiga nih dengan si hitam ini dan penasaran. Harga jual kopi di petani sangat murah,” kenang Azmi saat ditemui di kediamannya di Dusun Bawak Nao, Kamis (11/6) lalu.


Rasa penasaran itu membawanya menjelajahi kedai-kedai kopi di Kota Mataram. Di sana, ia terkejut. Secangkir kopi dihargai Rp15.000 hingga Rp30.000, padahal hanya menghabiskan sekitar 10 gram bubuk kopi. Dari kalkulasi sederhana itu, Azmi melihat ketimpangan yang sangat timpang antara kesejahteraan petani di hulu dan keuntungan pengusaha di hilir.


Kala itu, para petani kopi di Sembalun dan Sajang terjerat dalam sistem ijon yang merugikan. Mereka terpaksa mengambil uang muka dari pengepul sebelum musim panen, sehingga saat panen tiba, harga jual kopi gelondongan (biji kopi berkulit) hanya berkisar Rp4.000 hingga Rp5.000 per kilogram—sebuah angka yang ironis.


Tergerak memutus rantai ketidakadilan itu, Azmi mengumpulkan sekitar 30 petani di Dusun Sajang. “Saya meminta kepada petani ini, buat kelompok jangan mengharapkan bantuan dari pihak mana pun, apa lagi dari pemerintah. Terpenting tunjukkan komitmen untuk maju bersama,” tegasnya.


Hasilnya menggembirakan. Pada tahun pertama, harga jual kopi kelompok binaan Azmi melonjak dari Rp20.000 menjadi Rp35.000 per kilogram, dan terus naik ke angka Rp45.000 di tahun berikutnya. Bendera “Kopi Tujak”—tujak berarti kopi ditumbuk atau kopi tubruk—pun berkibar.


Bencana gempa bumi yang mengguncang Lombok pada 2018 menjadi ujian berat. Aktivitas perkebunan lumpuh total selama hampir enam bulan. Di tengah kepungan bantuan sembako dari berbagai lembaga swadaya masyarakat, Azmi justru mengambil langkah berani demi kemandirian kelompoknya.


“Salah satu NGO dari Malaysia waktu itu, saya rasa tidak usah berikan kami beras lagi. Meski kami kena musibah, kenapa ndak mau beras? Karena saya punya kelompok tani kopi, bantu saya di sana saja. Saat ini kami butuh pengolahan kopi beserta peralatan yang kita butuhkan, beras bisa kami beli sendiri,” ujarnya.


Sikap teguh itu membuahkan hasil. Kelompok tani mendapatkan bantuan mesin pulper (pengupas kopi) pertama. Konsistensi mereka akhirnya melirik perhatian Bank Indonesia (BI), yang kemudian mengucurkan dana hibah untuk membangun infrastruktur gudang dan pengolahan yang lebih mumpuni.

“Lokka Coffee” Filosofi dan Standardisasi Global

Pada 2019, Azmi mendirikan brand sendiri, “Lokka Coffee”. Nama Loka memiliki filosofi ganda: pertama, diambil dari bahasa lokal Sajang, Nyeloka, yang berarti duduk berkumpul sambil bercerita. Kedua, merupakan akronim dari “Lombok Kopi Akademi”—buah dari pengalamannya menempuh pendidikan di Indonesia Coffee Academy, Jakarta, dengan 14 sertifikat kompetensi kopi bertaraf nasional dan internasional.


Kedai Lokka Coffee di Dusun Bawak Nao bukan sekadar tempat transaksi, melainkan ruang edukasi eksklusif. Pengunjung diajak memahami cerita di balik setiap cangkir, mulai dari varietas kopi, ketinggian tanam, cita rasa, cara penyajian, hingga proses pasca-panen. Azmi menerapkan standar ketat berskala dunia (World Coffee Standard), termasuk penggunaan timbangan digital dengan rasio penyeduhan presisi 1:12 hingga 1:18.

Menembus Pasar Global

Kini, produk Lokka Coffee—baik bubuk (powder) maupun biji kopi sangrai (roasted beans) untuk arabika dan robusta—telah menguasai pusat-pusat oleh-oleh di Senggigi, berbagai daerah di Lombok, serta merambah pasar digital hingga mancanegara. “Kemudian untuk yang luar negeri biasanya yang banyak memesan itu dari negara Malaysia, Singapura dan beberapa negara lainnya,” ungkap Azmi.
Bahkan, perkebunan binaannya rutin dikunjungi wisatawan lokal, domestik, dan mancanegara. Pelajar dari Malaysia pun kerap datang untuk belajar.


Keberhasilan ini berdampak langsung pada kesejahteraan petani. Saat ini, harga kopi Robusta green bean (biji kopi mentah siap sangrai) berkualitas tinggi di tingkat petani binaan Azmi mampu menembus Rp100.000 per kilogram—jauh di atas harga tengkulak yang hanya Rp75.000 hingga Rp85.000. Sementara untuk Arabika khas Sembalun, harga green bean di kelompoknya bisa mencapai Rp150.000 hingga Rp170.000 per kilogram.

Edukasi dan Harapan untuk Masa Depan

Meski sukses, Azmi tidak pernah berhenti berbagi ilmu. Seluruh pengetahuan mahal tentang kopi—dari pembibitan hingga siap minum—ia bagikan secara cuma-cuma kepada warga lokal Sembalun dan Sajang. “Kita mau jualan ini kan harus kenal dong brand kopi kita. Kopi itu tidak cukup dengan hanya transaksi atau diminum saja, pasti ada cerita di balik itu,” tuturnya.
Potensi pasar kopi Sembalun masih sangat besar. Berdasarkan kalkulasi Azmi, perputaran konsumsi bubuk kopi di tingkat lokal Kecamatan Sembalun saja bisa menghabiskan sekitar 90 kilogram per hari jika masyarakat meminumnya tiga kali sehari.
Melalui Lokka Coffee, Hajrul Azmi membuktikan bahwa dengan edukasi yang tepat, komoditas lokal tidak hanya mampu bersaing di pasar modern, tetapi yang terpenting—mampu memerdekakan petani dari jerat kemiskinan struktural di tanah mereka sendiri. Sebuah cangkir kopi yang tidak hanya hangat, tetapi juga membawa perubahan. (rus)

MotoGP Mandalika 2026 Jadi Nation Branding dan Nation Pride

0
MotoGP Mandalika 2026 Jadi Nation Branding dan Nation Pride
Menpora Erick Thohir, Wagub NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri, Ketua Umum IMI Moreno Soeprapto dan jajaran ITDC pose bersama usai Launching Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, di Jakarta, Kamis (18/6/2026). (Suara NTB/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Indonesia kembali menjadi tuan rumah Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, yang akan berlangsung pada 9–11 Oktober 2026 di Mandalika International Circuit, The Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah.


Memasuki tahun kelima penyelenggaraan di Mandalika, event MotoGP menjadi momentum penting untuk menunjukkan kapasitas bangsa dalam menyelenggarakan event olahraga internasional berkelas dunia.


Menurut Direktur Utama InJourney, Maya Watono, selain mendorong sektor pariwisata dan investasi serta pertumbuhan perekonomian daerah dan nasional, ajang balap motor dunia ini, berkontribusi terhadap peningkatan kualitas SDM lokal serta memperkuat citra Indonesia di mata dunia.


“MotoGP telah menjadi sarana promosi Indonesia yang efektif di tingkat global, utamanya dengan jangkauan mencapai 670 juta penonton di 200 negara di dunia,” paparnya dalam Launching Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, di Jakarta, Kamis (18/6/2026).


Saat ini, lanjutnya, Indonesia tidak hanya memiliki Nation Branding, tetapi juga Nation Pride. “Dunia mengenal Mandalika dan Indonesia dari gelaran MotoGP, dan sekarang kita punya local heroes yang menjadi kebanggaan bersama, ” katanya.


Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Erick Tohir, mengatakan MotoGP merupakan bagian dari strategi pengembangan ekonomi melalui sektor sport tourism dan sport industry, yang memiliki potensi pertumbuhan sangat besar.


“Lebih dari sekadar balapan, MotoGP Mandalika Indonesia, menjadi ajang yang memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi sport tourism global sekaligus etalase yang memperkenalkan keindahan alam, budaya, dan keramahan Indonesia kepada dunia, ” katanya.


Saat ini, lanjut Menpora, nilai pasar sport tourism global mencapai sekitar US$ 625 miliar dan diproyeksikan meningkat menjadi US$ 2,7 triliun dalam beberapa tahun ke depan. Untuk industri olahraga dunia sendiri, jelasnya, bernilai lebih dari US$ 500 miliar dengan pertumbuhan sekitar 8% per tahun.


Untuk itu, dukungan dari seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan MotoGP Mandalika, sangat diharapkan.


“Pertumbuhan penonton sudah terbukti. Economy impact sudah terbukti. Meng-create talenta sudah terbukti. Nah, bagaimana kita semua di sini bisa terus mendukung, meningkatkan supaya event seperti MotoGP ini benar-benar bisa terus kita sukseskan,” katanya.


Sementara itu, Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri yang hadir dalam kesempatan tersebut, menyebut bahwa MotoGP Mandalika telah menjadi magnet utama bagi pariwisata dan investasi di NTB.


Setiap penyelenggaraan MotoGP, lanjutnya, sangat berdampak positif pada peningkatan tingkat hunian hotel, penambahan penerbangan, serta aktivitas ekonomi masyarakat.

“Dengan dampak ekonomi yang sangat besar, pelibatan lebih dari 600 pelaku UMKM dalam setiap kali pelaksanaan, serta penyerapan tenaga kerja lokal, event ini menjadi berkah, tidak hanya untuk NTB, tapi bagi Indonesia,” katanya.


Untuk itu, Ia berharap, masyarakat Indonesia memiliki rasa kepemilikan yang sama terhadap MotoGP Mandalika, karena ajang tersebut merupakan kebanggaan nasional.


“Kami ingin Mandalika menjadi milik Indonesia, sehingga rasa memiliki untuk mensukseskan event ini, tidak hanya milik masyarakat NTB, tetapi juga milik masyarakat Indonesia,” pungkasnya.


Ajang MotoGP Mandalika, pada tahun kelima penyelenggaraannya, selain dampak ekonomi, juga menunjukkan dampak yang luar biasa dari sisi peningkatan kualitas SDM lokal.


Dari data InJourney, saat MotoGP pertama kali digelar di Mandalika pada 2022, seluruh Marshal yang bertugas didatangkan dari luar negeri.
Namun saat ini, seluruh marshal yang bertugas berasal dari masyarakat lokal, dengan kemampuan yang diakui hingga tingkat internasional. Bahkan, saat ini, marshal lokal telah dipercaya untuk bertugas di luar negeri.


Selain dari sisi tersebut, saat ini pembalap Indonesia telah mampu menunjukkan “taring”nya. Prestasi gemilang dalam ajang balap motor dunia ini, yang ditunjukkan oleh Mario Aji pada Moto2 dan Veda Ega Pratama pada Moto3, menjadi bukti bahwa pembalap Indonesia bisa bersaing secara kompetitif dengan pembalap dunia lainnya.


Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI), Moreno Soeprapto, menyatakan munculnya kedua pembalap tersebut semakin memicu antusiasme pencinta otomotif nasional.


“Selain Mario Aji dan Veda Ega Pratama, Indonesia juga memiliki sejumlah pembalap muda lain, yang berpotensi mengikuti jejak mereka menembus level dunia,” katanya.


Menurutnya, geliat industri otomotif, modifikasi motor, hingga pembinaan pembalap muda ikut tumbuh seiring hadirnya ajang balap motor paling bergengsi tersebut di Indonesia.


“IMI yang memiliki puluhan ribu anggota, siap mendukung kesuksesan MotoGP Mandalika. Kami pun siap hadir dan menyemarakkan MotoGP Mandalika 2026,” pungkasnya.


Launching MotoGP Mandalika 2026 ini, ditandai juga dengan secara resmi dimulainya penjualan tiket seri balapan Moto3, Moto2, dan MotoGP.


Turut hadir pada ceremony tersebut Sesmenko Bidang Perekonomian, Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital BAPPENAS, Jajaran Direksi dan Komisaris InJourney, MGPA, ITDC, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi NTB, dan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekraf Provinsi NTB. (ham)

Hitung Mundur MotoGP Mandalika 2026 Dimulai, Tiket Nonton Diobral Setengah Harga

0
Wagub NTB Hj. Indah Damayanti Putri (tiga kiri) memukul gendang bersama Menpora Erick Thohir bersama jajaran direksi InJourney, ITDC dan IMI pusat sebagai tandai dimulai hitung mundur gelaran MotoGP Mandalika, di Jakarta, Kamis (18/6/2026). (Suara NTB/ist)

Praya (ekbisntb.com) – Pejualan tiket nonton MotoGP Mandalika 2026 yang akan berlangsung di Sirkuit Internasional Mandalika, pada 9-11 Oktober 2026 mendatang, resmi dibuka mulai Kamis (18/6/2026). Peluncuran penjualan tiket yang berlangsung di gedung Sarinah Jakarat itu sekaligus menandai hitung mundur gelaran balap roda dua paling bergengsi di dunia tersebut.

Pada tahap penjualan awal ini, InJourney Tourism Developmeny Corporation (ITDC) bersama Mandalika Grand Prix Assocation (MGPA) selaku penyelenggara memberikan harga khusus. Berupa potongan harga hingga 50 persen untuk semua kategori tiket yang dijual. Baik tiket premium maupun grand stand. Dengan harga termurah ditetapkan sebesar Rp200 ribu.

“Program Early Bird berlangsung mulai 18 Juni hingga minggu kedua Juli 2026 dengan potongan harga 50 persen,” sebut Direktur Utama InJourney Maya Watono dalam keterangnya, Jumat (19/6/2026).

Setelah program Early Bird akan dilanjutkan dengan periode presale 1 pada minggu kedua bulan Juli hingga minggu kedua Agustus 2026. Di periode tersebut tiket bisa diperoleh dengan potongan harga 30 persen. Kemudian pada periode resale 2 antara minggu kedua bulan Agustus sampai minggu ketiga September 2026, tiket nonton MotoGP dijual dengan potongan harga sebesar 20 persen.

“Tiket resmi sendiri bisa diperoleh secara online aplikasi GOERS selaku Official Master Ticketing Partner dan website resmi themandalikagp.com. sementara untuk tiket off line bisa dipeoleh di Official Ticket Booth Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di Sarinah,” tambahnya.

Maya menjelaskan, memasuki tahun kelima penyelenggaran MotoGP Mandalika, event tersebut terus berkembang menjadi tidak hanya sebagaia ajang olahraga internasional saja. Tetapi juga bisa menjadi katalis pengembangan destinasi The Mandalika. Sekaligus instrumen nation branding Indonesia di mata dunia.

Dengan jangkauan siaran yang mencapai sekitar hingga 677 juta pasang mata diseluruh dunia, gelaran MotoGP Mandalika menjadi pembuktian bahwa Indonesia mampu menghadirkan event berstandar dunia. Sekaligus memberikan dampak positif yang bagi masyarakat.

Salah satunya transformasi sumber daya manusia (SDM) lokal. Di mana pada tahun awal penyelenggaraan MotoGP Mandalika, marshal untuk mendukung balapan harus didatangkan dari dari luar negeri. Tapi kini 100 persen marshal yang bertugas merupakan talenta lokal NTB dengan kualifikasi internasional.

“Ini bukti bahwa MotoGP Mandalika tidak hanya bisa menghadirkan kebanggaan nasional. Namun juga bisa membuka peluang, meningkatkan kompetensi serta menciptakan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat di daerah ini,” sebutnya.

MotoGP Diikuti 76 Pembalap Dunia

Ajang MotoGP Mandalika sendiri nantinya akan diikuti sebanyak 76 pembalap yang berasal dari 23 negara. Bertarung di tiga kelas utama. Mulai dari Moto3, Moto2 serta MotoGP. Selaku tuan rumah, Indonesia sendiri memiliku dua local heroes yakni Veda Ega Pratama di kelas Moto3 serta Mario Aji di kelas Moto2.

Kehadiran dua pembalap nasionla tersebut menurut Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir diharapkan bisa menambah keseruan ajang balap MotoGP Mandalika nantinya.

“Sukses dua pembalap nasional itu menembus ajang balap dunia menjadi bukti positif perkembangan pembinaan olahraga motorsport nasional,” terangnya.

Tidak kalah penting tambah Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Moreno Soeprapto, kehadiran Mario Suryo Aji dan Veda Ega Pratama di MotoGP menjadi bukti bahwa Indonesia juga memiliki pembalap dengan talenta tinggi. Buah dari proses pembinaan yang berkelanjutan.

“Maka semangat The Rise of Local Heroes yang diusung kali ini sangat relevan. Karena keberhasilan motorsport nasional tidak hanya dibangun oleh pembalap, tetapi juga oleh seluruh ekosistem yang mendukungnya,” tegasnya. (kir)

Tarif Penyeberangan Tak Sebanding Biaya Operasional, Gapasdap: Dapat Membahayakan Keselamatan Pelayaran

0
Firman Dandy (Suara NTB/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) mendesak pemerintah segera menyesuaikan tarif angkutan penyeberangan yang dinilai sudah tidak lagi sebanding dengan lonjakan biaya operasional kapal.

Jika kondisi ini terus dibiarkan, Gapasdap mengkhawatirkan keberlanjutan layanan penyeberangan hingga pemenuhan standar keselamatan pelayaran dapat terancam.

Ketua DPC Gapasdap Lembar, Firman Dandy, mengatakan perusahaan angkutan penyeberangan saat ini berada dalam tekanan berat.

Di satu sisi operator diwajibkan memenuhi standar keselamatan, keamanan, dan kenyamanan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Namun di sisi lain, pendapatan perusahaan tidak mengalami penyesuaian yang memadai untuk menutupi kenaikan biaya operasional.

“Pendapatan utama operator berasal dari tarif dan frekuensi perjalanan kapal. Namun saat ini frekuensi trip justru cenderung menurun karena semakin banyak kapal yang memperoleh izin operasi, sehingga kesempatan masing-masing kapal untuk beroperasi menjadi lebih terbatas,” ujarnya, Sabtu, 20 Juni 2026.

Menurut Firman, kondisi diperparah oleh tarif angkutan penyeberangan yang hingga kini masih berada di bawah kebutuhan biaya operasional riil.

Padahal, perhitungan tarif telah dilakukan melalui mekanisme resmi yang melibatkan Kementerian Perhubungan sebagai regulator, PT ASDP Indonesia Ferry sebagai fasilitator pelabuhan, Gapasdap sebagai perwakilan operator, serta unsur perlindungan konsumen sebagai representasi masyarakat pengguna jasa.

Firman menjelaskan, hasil perhitungan tarif yang dilakukan pada 2019 menunjukkan tarif angkutan penyeberangan masih berada 31,8 persen di bawah Harga Pokok Produksi (HPP). Namun hingga saat ini kekurangan tersebut belum direalisasikan dalam bentuk penyesuaian tarif.

“Kondisi ini membuat beban operasional angkutan penyeberangan semakin berat karena biaya untuk memenuhi standar pelayanan, keselamatan, dan perawatan kapal terus meningkat,” katanya.

Biaya Operasional Melonjak
Tekanan terhadap industri penyeberangan semakin besar akibat kenaikan berbagai komponen biaya yang dipengaruhi penguatan mata uang asing, khususnya dolar Amerika Serikat.

Banyak kebutuhan operasional dan perawatan kapal masih bergantung pada komponen impor sehingga membuat biaya perusahaan terus meningkat.

Gapasdap mencatat harga oli kapal saat ini naik hingga 60 persen. Sementara harga suku cadang meningkat sekitar 30 hingga 40 persen. Biaya perawatan rutin seperti pengedokan kapal dan pembaruan klasifikasi kapal juga mengalami kenaikan sekitar 20 persen.

Menurut Firman, seluruh komponen tersebut merupakan kebutuhan wajib yang tidak dapat dikurangi karena berkaitan langsung dengan pemenuhan standar keselamatan pelayaran.

“Semua biaya itu merupakan komponen penting untuk memenuhi standar keselamatan yang diwajibkan undang-undang, tetapi berada di luar kendali operator maupun pemerintah. Ini semakin menambah himpitan beban operasional kami,” ujarnya.

Khawatirkan Dampak pada Layanan Publik

Gapasdap mengingatkan bahwa apabila persoalan tarif dan biaya operasional tidak segera mendapat solusi, maka risiko yang muncul bukan hanya pada keberlanjutan usaha operator, tetapi juga pada kualitas layanan transportasi publik.

Organisasi tersebut menilai standar kenyamanan hingga keselamatan pelayaran berpotensi terdampak apabila perusahaan terus dipaksa beroperasi dalam kondisi biaya yang tidak seimbang dengan pendapatan.

“Keselamatan pelayaran menyangkut kepentingan publik dan tidak boleh dikompromikan. Perhitungan tarif yang dilakukan sudah sesuai ketentuan undang-undang. Karena itu, jika hasil perhitungan tersebut tidak direalisasikan dan kemudian terjadi kegagalan transportasi yang berdampak pada kenyamanan maupun keselamatan, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab regulator,” tegasnya.

Meski demikian, Gapasdap memastikan seluruh operator penyeberangan tetap berkomitmen memenuhi standar pelayanan yang berlaku dan menjaga keselamatan pelayaran di tengah tekanan biaya yang terus meningkat.

Minta Insentif untuk Industri Pelayaran

Selain mendesak penyesuaian tarif sesuai hasil perhitungan resmi, Gapasdap juga meminta pemerintah memberikan berbagai insentif untuk menjaga keberlangsungan industri angkutan penyeberangan.

Beberapa usulan yang disampaikan antara lain penghapusan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor penyeberangan, pengurangan biaya kepelabuhanan seperti yang telah diterapkan pada industri penerbangan, serta pengendalian komponen biaya yang dipengaruhi fluktuasi mata uang asing.

Gapasdap juga mengusulkan penghapusan pajak bahan bakar minyak (BBM) untuk kapal, penurunan biaya klasifikasi kapal, keringanan perpajakan, serta penyediaan fasilitas kredit perbankan berbunga rendah bagi pelaku usaha maritim.

“Kami berharap pemerintah segera menyesuaikan tarif angkutan penyeberangan sesuai hasil perhitungan yang telah dilakukan berdasarkan undang-undang. Selain itu, berbagai insentif juga diperlukan agar industri penyeberangan tetap sehat dan mampu menjaga standar keselamatan layanan kepada masyarakat,” tandasnya. (bul)

Project Talks Series PLN UIP Nusra Kupas Strategi Sukses Pembangunan PLTMG Sumbawa 2 dan SUTT Jeranjang-Sekotong

0
Project Talks Series PLN UIP Nusra Kupas Strategi Sukses Pembangunan PLTMG Sumbawa 2 dan SUTT Jeranjang-Sekotong

Mataram (ekbisntb.com)– PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusra) menggelar Project Talks Series #25 bertajuk “Igniting Sumbawa’s New Energy: Strengthening Lombok’s Transmission Reliability – The Success Story of Sumbawa 2 Gas Engine Power Plant (30 MW) & Jeranjang-Sekotong 150 kV Transmission Line”, Kamis, 18 Juni 2026.

Kegiatan knowledge sharing ini menghadirkan Executive Vice President Konstruksi Jawa, Madura, Bali, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara Widya Anggoro Putro; General Manager PT PLN (Persero) UIP Nusra, RDW. Manurung; Manager Unit Pelaksana Proyek (UPP) Nusra 1, Yogi Yohannes Siburian; Manager Pengendalian Proyek PT PLN (Persero) UIP Nusra, Taufan Febri Herdian; Assistant Manager Keuangan, Perizinan, Pertanahan dan Umum UPP Nusra 1, Alfian Wakhid; serta diikuti oleh insan PLN Group dari berbagai unit di seluruh Indonesia.

Project Talks Series merupakan forum berbagi pengalaman dan pembelajaran proyek strategis PLN. Pada kesempatan ini, PT PLN (Persero) UIP Nusra membagikan pengalaman keberhasilan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Sumbawa 2 berkapasitas 30 MW dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Jeranjang-Sekotong yang kini menjadi infrastruktur penting dalam memperkuat keandalan sistem kelistrikan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Executive Vice President Konstruksi Jawa, Madura, Bali, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara, Widya Anggoro Putro, mewakili Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN (Persero), Suroso Isnandar, mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian kedua proyek tersebut.

“Keberhasilan proyek tidak hanya diukur dari selesainya konstruksi atau tercapainya COD semata. Keberhasilan proyek sejatinya diukur dari manfaat yang dirasakan masyarakat, kontribusinya terhadap pembangunan daerah, serta nilai tambah yang dihasilkan bagi perusahaan dan bangsa,” ujar Widya.

Menurutnya, PLTMG Sumbawa 2 dan SUTT 150 kV Jeranjang-Sekotong menjadi contoh nyata bagaimana pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

General Manager PT PLN (Persero) UIP Nusra, RDW. Manurung, menyampaikan bahwa keberhasilan pembangunan proyek di wilayah Nusa Tenggara tidak terlepas dari kolaborasi yang kuat di tengah berbagai tantangan geografis, sosial, dan logistik yang dihadapi.

“Wilayah Nusa Tenggara memiliki karakteristik yang unik dan penuh tantangan. Namun melalui sinergi yang solid, koordinasi lintas fungsi, serta dukungan seluruh pemangku kepentingan, berbagai tantangan tersebut dapat dikelola dengan baik hingga menghasilkan capaian yang membanggakan,” ujar Manurung.

Ia menambahkan, kedua proyek tersebut memiliki peran strategis dalam mendukung keandalan sistem kelistrikan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Proyek strategis ini berperan penting dalam memperkuat keandalan Sistem Tambora, menurunkan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi, termasuk sektor pariwisata di Nusa Tenggara Barat,” tambahnya.

Pada sesi berikutnya, Manager UPP Nusra 1, Yogi Yohannes Siburian, memaparkan capaian teknis pembangunan PLTMG Sumbawa 2. Pembangkit ini memiliki kapasitas 30 MW dengan tiga unit mesin dual fuel tipe W20V31DF produksi Wartsila, Finlandia, yang mampu beroperasi menggunakan bahan bakar gas maupun minyak.

Menurut Yogi, penggunaan teknologi dual fuel menjadi bagian dari upaya PLN dalam mendukung transisi energi yang lebih bersih dan efisien. Seluruh unit mesin PLTMG Sumbawa 2 juga telah memperoleh Sertifikat Laik Operasi (SLO) serta berhasil menyelesaikan seluruh tahapan pengujian, termasuk performance test, pada April 2026.

Sementara itu, SUTT 150 kV Jeranjang-Sekotong memiliki panjang jalur 31,22 kilometer route dengan total 76 tower transmisi. Infrastruktur ini berhasil energize pada 23 Oktober 2025 dan memperoleh Sertifikat Laik Operasi pada November 2025.

Yogi menambahkan, kehadiran PLTMG Sumbawa 2 memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan keandalan Sistem Tambora. Sebelum pembangkit beroperasi, daya mampu sistem tercatat sebesar 168 MW dengan beban puncak sekitar 157 MW. Setelah beroperasi, daya mampu meningkat menjadi 191,91 MW dengan reserve margin sekitar 21 persen.

Manager Pengendalian Proyek PT PLN (Persero) UIP Nusra, Taufan Febri Herdian, menjelaskan bahwa PLTMG Sumbawa 2 dibangun untuk mengantisipasi risiko defisit daya pada Sistem Tambora. Sementara itu, SUTT 150 kV Jeranjang-Sekotong berfungsi meningkatkan keandalan jaringan transmisi di Pulau Lombok sekaligus membuka peluang pengembangan kawasan ekonomi, investasi, dan pariwisata di wilayah Sekotong.

Dalam paparannya, Taufan juga membagikan sejumlah lesson learned selama pelaksanaan proyek, di antaranya pentingnya memastikan kepastian jadwal fabrikasi long lead item kritikal sejak awal proyek serta memperkuat klausul kontrak terhadap potensi perubahan regulasi yang dapat memengaruhi biaya, jadwal, maupun lingkup pekerjaan.

“Pembangunan kedua infrastruktur ini dilakukan untuk menjawab kebutuhan pasokan listrik yang terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan masyarakat,” jelas Taufan.
Menutup paparannya, Yogi berharap PLTMG Sumbawa 2 dan SUTT 150 kV Jeranjang-Sekotong dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat melalui penyediaan pasokan listrik yang andal dan berkelanjutan.

“Kami berharap PLTMG Sumbawa 2 dan SUTT 150 kV Jeranjang-Sekotong dapat terus beroperasi secara andal dan berkelanjutan sehingga mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Nusa Tenggara Barat,” tutup Yogi.(bul)