Thursday, April 23, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 203

Hotel di NTB Mulai “Rontok”, Imbas Efisiensi Anggaran

0
Ni Ketut Wolini, Ketua PHRI NTB(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Industri perhotelan di Nusa Tenggara Barat (NTB) tengah menghadapi tekanan berat akibat kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Dampaknya, puluhan hotel kecil, termasuk bungalow dan losmen di Mataram dan Senggigi, terpaksa menghentikan operasional karena okupansi yang terus menurun.

Industri hotel di NTB saat ini menghadapi krisis berkelanjutan. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, stakeholder, dan sektor swasta untuk menghidupkan kembali pariwisata dan mendorong pemulihan ekonomi lokal.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB, Ni Ketut Wolini, menyebutkan bahwa banyak hotel di NTB sebelumnya bergantung pada kegiatan MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions). Namun, sejak anggaran belanja pemerintah untuk kegiatan dikurangi drastis, sektor ini kehilangan pasar utamanya.

“Di Mataram ada hotel yang sudah tutup, di Senggigi juga banyak. Puluhan hotel kecil sudah berhenti beroperasi karena operasionalnya terlalu berat,” ungkap Wolini, Selasa 12 Agustus 2025. Tingkat hunian (okupansi hotel) di NTB anjlok tajam sejak tahun 2024. Hal ini memaksa banyak pengelola hotel melakukan pemutusan kontrak terhadap pegawai dan hanya mempertahankan tenaga kerja tetap. “Sekarang kami hanya mempekerjakan daily worker jika ada event. Selebihnya, pegawai tetap yang bertahan,” jelasnya.

Sektor perhotelan NTB disebut masih belum sepenuhnya pulih pasca gempa bumi, pandemi Covid-19, serta kini diperparah dengan pemangkasan belanja negara dan daerah. Selain okupansi rendah, pelaku usaha hotel di NTB juga dibebani berbagai jenis pajak dan pungutan royalti. Wolini menilai kondisi ini membuat pengusaha semakin sulit bertahan. “Pajak daerah, pajak pusat, hingga royalti sangat memberatkan. Kami butuh keringanan, karena sanksi pidana membuat kami semakin tertekan,” ujarnya.

Sebagai solusi, PHRI NTB mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk lebih sering menyelenggarakan event lokal, nasional, maupun internasional di NTB. Kegiatan seperti Festival Olahraga Rekreasi Nasional (FORNAS) sebelumnya terbukti mampu meningkatkan okupansi hotel secara signifikan.

“Pemerintah dan organisasi harus mendatangkan lebih banyak event ke NTB agar hotel tetap bisa beroperasi dan tenaga kerja tidak terus berkurang,” tegas Wolini. (bul)

Penyelenggaraan MotoGPPenyelenggaraan MotoGP, Pengusaha Hotel Melati Jangan Sekadar Jadi PenontonPenyelenggaraan MotoGP

0
Gede Wenten. (ekbisntb.com/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Penyelenggaraan MotoGP di Bulan Oktober, diharapkan memberikan dampak positif bagi bisnis perhotelan di Kota Mataram. Pengusaha hotel melati jangan hanya jadi penonton, melainkan kegiatan skala internasional memberikan dampak bagi pelaku usaha.

Ketua Perhimpunan Hotel Melati (PHM) Kota Mataram Gede Wenten menerangkan,  penyelenggaraan MotoGP di Sirkuit Mandalika, Kuta, Kabupaten Lombok Tengah maka harus berbicara dari sisi ekonomi UMKM. Penyelenggaraan MotoGP tahun 2024, pengusaha hotel melati hanya sebagai penonton. Artinya, pengelola hotel non bintang tidak mendapatkan apapun.

Berbeda dengan penyelenggaraan MotoGP 2023, pengusaha hotel melati benar-benar merasakan dampak dari kegiatan berskala internasional tersebut. “Kita memang bersyukur sekali dari periode Pak Gubernur Dr. Zul kemudian dilanjutkan sekarang. MotoGP kedua kita tidak dapat apa-apa,” kata Wenten ditemui pada, Selasa 12 Agistus 2025.

Penyelenggaran kegiatan bertaraf nasional maupun internasional, ia selalu meminta pengusaha hotel melati tidak aji mumpung. PHM selalu mengingatkan tidak menaikan harga, membenahi fasilitas hotel dari sisi kebersihan, mesin pendingin dan lain sebagainya.

Wenten mengharapkan penyelenggaraan MotoGP pada awal bulan Oktober 2025, bisa memberikan dampak signifikan terhadap bisnis hotel melati. “Walaupun tidak full. Minimal 50 persen terisi. Jangan sampai hanya hotel bintang saja karena mereka punya pangsa pasar tersendiri,” harapnya.

Ia menyesalkan apabila kos-kosan justru digunakan untuk menampung atau menginap penonton MotoGP. Jumlah anggota hotel melati di Kota Mataram, berjumlah 38 dengan jumlah kamar mencapai 500 unit.

Saat ini kata Wenten, belum ada pesanan dari wisatawan yang ingin menonton MotoGP. Promosi akan digencarkan supaya hotel melati merasakan dampak secara ekonomi. “Saat Fornas ada beberapa kita dapat. Walaupun kita dapat sekitar 9 kamar, tetapi ada kecipratan atau dampaknya,” ujarnya.

Wenten kembali mengingatkan pengusaha hotel segera berbenah menyambut  balap motor kelas dunia tersebut. (cem)

Jagung Melimpah Namun Harga Rendah Pemerintah Dorong Investasi Peternakan di Sumbawa

0
Petani sedang masukan jagung pipilan yang dikeringkan di Lapangan Ta’a, Kecamatan Kempo beberapa waktu lalu. Kementerian Pertanian mengharapkan investor melirik Pulau Sumbawa menjadi tempat industri peternakan karena jagung yang melimpah (ekbisntb.com/dok)

Lombok ( ekbisntb.com ) – Pemerintah mendorong investor untuk melirik pengembangan industri peternakan ayam di wilayah timur Indonesia, khususnya Pulau Sumbawa, NTB. Hal ini menyusul melimpahnya produksi jagung di daerah tersebut yang belum diimbangi dengan kehadiran industri peternakan atau industri pakan ternak.

Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Investasi Pertanian, Suwandi, menyebutkan bahwa terjadi ketimpangan antara sentra produksi jagung dan daerah industri peternakan ayam. Ia mencontohkan Jawa Timur dan Jawa Tengah sebagai daerah peternakan unggas yang justru mengalami kesulitan bahan baku pakan.

“Di Sumbawa, Dompu, dan Bima, jagung melimpah. Tapi tidak ada industri petelur di sana. Mendekatkan industri ayam ke sentra pakan butuh investasi. Kami harap pengusaha mulai melirik Indonesia Timur,” ujar Suwandi dalam kegiatan Rakor Pengendalian Inflasi yang digelar secara virtual Senin 11 Agustus 2025.

Berdasarkan data Kementerian Pertanian, harga rata-rata jagung kering panen secara nasional per 9 Agustus 2025 tercatat sebesar Rp5.195 per kilogram, dengan luas panen pada Juli–Agustus mencapai 398 ribu hektare. Harga tersebut berada di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp5.500 per kilogram, meski di beberapa daerah tercatat lebih tinggi.

Sementara itu Deputi Kepala Kantor Staf Presiden, Dr. Edy Priyono, mengungkapkan bahwa harga jagung di tingkat peternak secara nasional telah melampaui Harga Acuan Penjualan (HAP) sebesar Rp5.800 per kilogram (pipilan kering dengan kadar air 15 persen) dengan harga terakhir mencapai Rp6.326 per kilogram. Kenaikan ini tercatat sekitar 2 persen secara bulanan, atau 9 persen di atas HAP.

“Di Jawa Tengah dan Jawa Timur, harga jagung sudah di atas Rp6.000 per kilogram. Sementara di NTB dan Gorontalo, harganya justru murah, bahkan di bawah Rp5.000. Ada gap antara daerah produsen dan pengguna jagung, ini pekerjaan rumah lama kita,” ujar Edy.

Ia menambahkan, jika harga jagung terus naik, banyak peternak rakyat yang terpaksa menutup usaha. “Populasi ayam menurun, suplai telur berkurang, dan harga telur pun naik,” katanya.

Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, pemerintah mendorong perbaikan distribusi jagung dari daerah produsen ke sentra industri peternakan. Selain itu, Bulog diharapkan dapat melepas cadangan jagung ke wilayah-wilayah yang membutuhkan.

“Distribusi jagung harus diperbaiki agar industri peternakan tetap berjalan. Ini penting untuk menjaga stabilitas harga telur dan keberlanjutan usaha peternak rakyat,” pungkas Edy.(ris)

Agromaritim, Kunci Entaskan Kemiskinan

0
Industri tuna di Lombok Timur (ekbisntb.com / DKP NTB)

SEKTOR kelautan dan perikanan di NTB yang menjadi bagian dari program agromaritim,  memiliki potensi ekonomi yang sangat melimpah, diperkirakan mencapai triliunan rupiah.Potensi ini dapat menjadi kunci untuk mengentaskan kemiskinan di wilayah pesisir, asalkan dikelola secara serius dan kolektif.

Menurut Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB, H. Muslim, ST., M.Si, dari hasil kajian, potensi ekonomi dari sektor kelautan perikanan yang hanya di Samota Sumbawa saja sudah mencapai triliunan. “Kalau se NTB bisa (mencapai Rp10 triliun),” sebutnya.

Diterangkan Muslim, laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) subsektor kelautan dan perikanan yang menunjukkan tren positif. Pada tahun 2023, PDRB sektor ini melonjak dari 2,6% menjadi lebih dari 4%, sebuah peningkatan yang hampir dua kali lipat. Kenaikan ini, menurut Muslim, didorong oleh aktivitas hilirisasi dan pengolahan hasil perikanan, seperti yang dilakukan oleh pabrik tuna yang beroperasi di Lombok Timur.

‘’Pabrik tuna yang baru beroperasi sekitar 1,5 tahun, telah memberikan kontribusi signifikan. Mereka menyerap lebih dari 280 tenaga kerja dan mengolah tuna mentah seharga Rp40-45 ribu per kilo menjadi produk ekspor dengan nilai jual yang jauh lebih tinggi,’’ katanya, Selasa, 12 Agustus 2025.

Sayangnya, sebagian besar komoditas tuna dari NTB masih diekspor dalam bentuk bahan mentah atau gelondongan, yang menyebabkan hilangnya nilai tambah. Muslim menyebutkan bahwa 70% bahan baku pabrik pengolahan tuna di Benoa, Bali, berasal dari NTB. Oleh karena itu, penting untuk mendorong lebih banyak investasi hilirisasi di dalam daerah agar potensi ekonomi ini dapat dinikmati oleh masyarakat NTB secara langsung.

Selain tuna, NTB juga memiliki potensi besar pada komoditas lain seperti garam dan rumput laut. Pada tahun 2023, produksi garam NTB mencapai lebih dari 200.000 ton. Jauh melebihi kebutuhan konsumsi daerah yang hanya sekitar 46.000 ton per tahun. Muslim menyoroti pentingnya hilirisasi garam, terutama untuk kebutuhan industri.

‘’Pemerintah pusat telah membangun pabrik garam di Bima yang memiliki kapasitas produksi 24 ton per hari untuk diolah menjadi garam industri dan konsumsi. Namun, manajemen dan operasional pabrik ini harus dikelola dengan baik agar bisa berjalan optimal,” jelasnya.

Sementara itu, NTB menghasilkan sekitar 800.000 ton rumput laut per tahun. Namun, sebagian besar komoditas ini dikirim dalam bentuk mentah ke Sulawesi Selatan dan NTT karena terbatasnya pabrik pengolahan yang memadai di NTB.

Ini belum termasuk hasil-hasil kegiatan budidaya dan tangka sektor kelautan perikanan lainnya seperti mutiara, udang vaname, perikanan air tawar, dan lainnya.

Meskipun memiliki potensi ekonomi yang melimpah, banyak masyarakat pesisir NTB masih hidup dalam kemiskinan. Muslim mengidentifikasi beberapa penyebab utama. Diantaranya,  Pola hidup yang tidak produktif sepanjang tahun. Banyak nelayan hanya produktif selama 6-8 bulan. Sisa waktu lainnya tidak dimanfaatkan secara optimal.

Literasi keuangan yang rendah. Di mana pendapatan yang diperoleh sering kali habis untuk kebutuhan konsumtif, bukan untuk investasi atau menabung. Dukungan program yang tidak tepat sasaran, bantuan atau program yang diberikan sering kali tidak berkelanjutan dan hanya menyentuh aspek dana. Bukan aspek pengembangan keahlian atau mentalitas.

Muslim menekankan bahwa mengentaskan kemiskinan di sektor kelautan dan perikanan membutuhkan pendekatan yang terintegrasi. Dinas Kelautan dan Perikanan NTB telah memiliki data 16.700 jiwa yang masuk dalam kategori miskin ekstrem di kawasan pesisir NTB.

“Kami ingin mewujudkan target zero kemiskinan ekstrem pada tahun 2029 sebagaimana target Pak Gubernur (Gubernur NTB). Karena sudah ada data by name by address, intervensi kedepannya bisa dilakukan lebih tepat sasaran,” kata Plt. Kepala Biro Perekonomian Setda NTB.

Caranya adalah dengan berkolaborasi bersama seluruh pihak, termasuk NGO dan sektor swasta, untuk mengimplementasikan program yang tepat sasaran. “Saya sudah mengumpulkan seluruh NGO untuk melaksanakan program yang searah dengan program pemerintah daerah. Supaya tujuannya sama,” tambahnya.

Strategi yang diusulkan mencakup, penguatan literasi keuangan, yaitu melatih masyarakat untuk mengelola pendapatan dengan lebih baik. Mendorong ekonomi produktif berbasis sumber daya lokal dengan menciptakan program-program yang memungkinkan masyarakat mengolah hasil laut menjadi produk bernilai jual tinggi.

Membangun kesadaran kolektif dan komunitas dengan mendorong masyarakat untuk membentuk komunitas yang kuat dan saling mendukung. Memberikan insentif dan kemudahan-kemudahan bagi investor yang melakukan hilirisasi di dalam daerah.

Muslim menegaskan bahwa dukungan kebijakan dan perencanaan yang matang menjadi kunci. Pemerintah harus memetakan potensi dan membuat skenario yang jelas, mengarahkan anggaran ke sektor yang strategis, dan memastikan infrastruktur seperti konektivitas dan layanan publik memadai.

Dengan potensi ekonomi triliunan rupiah yang didukung oleh sumber daya alam melimpah, NTB memiliki peluang besar untuk mengentaskan kemiskinan. Kuncinya terletak pada kolaborasi semua pihak, penguatan hilirisasi, dan perbaikan literasi keuangan masyarakat agar mereka dapat merasakan manfaat ekonomi secara berkelanjutan.(049/bul)

Lepas Tim Penari NTB, Gubernur Ingatkan Tampil yang Terbaik di Istana Merdeka

0
Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal didampingi Pj Sekda NTB H. Lalu Moh. Faozal melepas penari NTB yang akan tampil pada penurunan Bendera Pusaka di Istana Merdeka di Kantor Gubernur NTB, Selasa 12 Agustus 2025. (ekbisntb.com/ham)

Lombok (ekbisntb.com) – Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal melepas tim penari NTB yang akan tampil pada penurunan Bendera Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta, 17 Agustus 2025 mendatang di Kantor Gubernur NTB, Selasa, 12 Agustus 2025. Didampingi Penjabat (Pj) Sekda NTB H. Lalu Moh. Faozal, S.Sos., M.Si., Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi NTB H. Abdul Aziz, SH., MH., Kepala Dinas Pariwisata NTB Ahmad Nur Aulia dan Kepala Biro Umum Setda NTB Muhammad Riadi, Gubernur berpesan agar seluruh tim tampil maksimal dan memberikan kesan positif.

‘’Sekali lagi. Agar kalian menampilkan yang terbaik. Tampilkan tarian yang powerful. Kalau kalian menampilkan tarian itu dengan antusias dan semangat, power-nya akan terasa di penonton. Kalau kalian menampilkan ogah-ogahan dan akan berasa di penonton juga,’’ ujarnya mengingatkan.

Gubernur mengakui, jika keberangkatan 210 rombongan yang terdiri dari penari, pelatih dan ofisial ini merupakan sumbangan dana dari berbagai pihak. Menurutnya, tim dari NTB hanya diberikan waktu selama 10 hari untuk mempersiapkan diri, sementara dari daerah lain di Indonesia sudah mempersiapkan diri selama dua bulan.

Meski dihadapkan dengan ketiadaan anggaran, Gubernur meminta Kepala Taman Budaya NTB Lalu Suryadi Mulawarman untuk tidak memikirkan masalah uang atau dana keberangkatan tim ke Istana Merdeka Jakarta. Dalam hal ini, Lalu Suryadi sebagai Koreografer dan Sutradara diminta mempersiapkan tim agar bisa tampil maksimal di Istana Merdeka.

‘’Pak Sekda dan saya sama-sama jungkir balik menghimpun kiri kanan. Kita minta semua pihak memberikan dukungan. Dan alhamdulillah, dukungan datang, semua bantuan datang, semua upaya sudah kita coba dan alhamdulillah. Mulai dari tiket pesawat, makan, penginapan di Jakarta hingga balik ke Lombok sudah terpenuhi,’’ ujarnya.

Namun, Gubernur juga mengakui, tim penari yang akan tampil di Jakarta ini menerima lebih, namun karena keterbatasan anggaran, dana yang ada dibagi bersama. ‘’Dana berapa yang ada kita bagi. Pokoknya kita berangkat dulu. Dan kasih kesempatan adik-adik, pulangnya naik bis. Dan kesempatan melihat kota-kota yang dilewati. Dan nanti menyeberang dari Surabaya langsung menuju Pelabuhan Gilimas,’’ tambahnya.

Selain itu, ungkapnya, undangan dari pemerintah pusat ini merupakan kehormatan bagi NTB. Tidak hanya buat para talent, tapi buat warga NTB secara keseluruhan. ‘’Kalau kita dihormati orang tidak boleh menolak. Kita penuhi tantangan ini, kita penuhi permintaan ini. Meskipun provinsi lain sudah diinformasikan sejak dua bulan lalu. Sementara NTB hanya dikasih kesempatan 10 hari. Kita yakin, kita pasti bisa. Dan ini jadi kebanggaan buat kita semua mengikuti dan menyaksikan penampilan teman-teman di sana,’’ terangnya.

Sebelumnya, Pj Sekda NTB H. Lalu Moh. Faozal menyampaikan rombongan NTB berjumlah 210 orang. 110 orang sudah berangkat, Selasa 12 Agustus 2025 pagi, dan yang dilepas Selasa siang berangkat Rabu, 13 Agustus 2025 pagi. Nantinya setelah sampai Jakarta, tim akan mengikuti gladi bersih dan langsung disaksikan Presiden Prabowo Subianto. (ham)

Selama FORNAS di NTB, Penumpang Pesawat Naik jadi 93.215 Orang di Bandara Lombok

0
Suasana bandara BIZAM(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Pelaksanaan Festival Olahraga Rekreasi Nasional (FORNAS) VIII yang berlangsung pada 26 Juli hingga 1 Agustus 2025 di Provinsi Nusa Tenggara Barat berdampak positif bagi pergerakan penumpang di Bandara Lombok. Tercatat pertumbuhan jumlah penumpang mengalami kenaikan sekitar 16% selama sembilan hari periode kedatangan dan kepulangan kontingen FORNAS VIII NTB dari berbagai provinsi di Tanah Air.

Sejak tanggal 24 Juli hingga 3 Agustus 2025, Bandara Lombok telah melayani sebanyak 93.215 penumpang atau meningkat sekitar 16% dibanding periode waktu yang sama tahun lalu dimana Bandara Lombok tercatat melayani 80.486 penumpang. Kenaikan ini diiringi pertumbuhan pergerakan pesawat dari 725 pada tahun 2024 menjadi 907 pada tahun 2025, atau naik sekitar 25%, termasuk 15 extra flight untuk memenuhi kebutuhan transportasi tambahan.

General Manager Bandara Lombok, Stephanus Millyas Wardana, menyampaikan, peningkatan trafik ini mencerminkan peran strategis Bandara Lombok sebagai pintu gerbang utama Nusa Tenggara Barat.

“Pertumbuhan pergerakan penumpang dan pesawat selama event ini menjadi bukti tingginya potensi pergerakan wisatawan dan pelaku kegiatan dari berbagai daerah.,” tambahnya.

Selain catatan positif selama pelaksanaan FORNAS VIII NTB, Bandara Lombok juga mencatat kinerja operasional untuk Semester I 2025 (Januari–Juni) yang menunjukkan tren menarik. Total pergerakan pesawat pada periode tersebut tercatat sebanyak 11.659 pergerakan, sedikit menurun 2,8% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 11.993 pergerakan.

Meski demikian, jumlah penumpang justru mengalami kenaikan 1,4% menjadi 1.113.294 penumpang, dari sebelumnya 1.097.972 penumpang pada Semester I 2024.

“Kondisi ini mengindikasikan terjadinya peningkatan load factor atau tingkat keterisian kursi pada setiap penerbangan, yang mencerminkan efisiensi operasional maskapai dan tingginya permintaan perjalanan melalui Bandara Lombok,” jelas Millyas.

Dengan capaian positif pada kinerja pergerakan penumpang Semester I Tahun 2025, Bandara Lombok optimis tren pertumbuhan akan berlanjut hingga akhir tahun. Kehadiran sejumlah agenda nasional dan internasional di sisa tahun ini, seperti Pocari Run, MotoGP, libur Natal dan Tahun Baru, serta event lainnya diyakini akan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan trafik penumpang di lima bulan terakhir tahun 2025 ini.(bul)

Kembangkan Keahlian di Bidang Usaha, Dispora NTB Latih Puluhan Pemuda

0
Kepala Dispora NTB, H. Wirawan Ahmad (tengah) berfoto bersama dengan para peserta pelatihan kewirausahaan di Aula Dispora pada Senin, 11 Agustus 2025. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) NTB menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan di Aula Dispora, pada Senin 11 Agustus 2025. Pelatihan tersebut bertujuan melatih pemuda di NTB agar dapat mengembangkan potensinya, terutama di bidang usaha.

Kepala Dispora NTB, H.Wirawan Ahmad, S.SI.MT pada Senin 11 Agustus 2025 mengatakan, Dispora terus berupaya untuk mengembangkan potensi pemuda di segala bidang.  Salah satunya, kewirausahaan. “Salah satu bentuknya, kita melakukan pelatihan-pelatihan seperti ini,” katanya.

Wirawan berharap, pelatihan ini rutin terlaksana setiap tahunnya. Sehingga membuka peluang dan lapangan usaha yang lebih besar ke depannya. “Kita harapkan ini menjadi agenda rutin yang kita laksanakan setiap tahun dalam rangka berkontribusi untuk menciptakan pemuda-pemuda yang produktif. Pemuda-pemuda yang mampu berusaha, menciptakan lapangan kerja, dan berkontribusi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045,” jelasnya.

Sebagai informasi, sekitar 30 pemuda ikut serta dalam pelatihan tersebut. Puluhan peserta tersebut diseleksi dengan cukup ketat sesuai dengan persyaratan yang diharapkan oleh panitia.

“Kita berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota, meminta mereka untuk mengirim peserta pelatihan yang kira-kira memenuhi persyaratan. Mereka memiliki semangat berusaha, sehingga di pelatihan ini bisa dididik dan lebih dimantapkan sehingga mereka lebih kompetitif,” ujar Wirawan.

Pelatihan kewirausahaan ini secara umum menekankan pentingnya pemuda memiliki semangat enterpreneurship. Wirawan menyebut, ke depan pihaknya akan lebih menspesifikasikan fokus pelatihan. “Nanti kita juga ke depan akan lebih spesifik memilih bidang-bidang usaha apa saja yang memang dibutuhkan dalam era ini,” tuturnya.

Setelah pelaksanaan pelatihan ini, Wirawan mengatakan, pihaknya akan terus memantau sejauh mana perkembangan peserta setelah mengikuti pelatihan tersebut. “Kita akan melakukan pemantauan bagaimana impact dari pelatihan ini. Apakah berkontribusi untuk meningkatkan produktivitas dari peserta,” terangnya.

Wirawan berharap, pelatihan kewirausahaan ini dapat melahirkan pemuda-pemuda yang kreatif dan produktif. Sehingga mereka dapat menciptakan peluang bagi dirinya dan orang lain.

“Jadi harapan besarnya seperti itu. Kita melahirkan pemuda yang mampu menciptakan lapangan kerja, bukan hanya berorientasi mencari lapangan kerja, tapi juga menciptakan lapangan kerja,” pungkasnya. (sib)

Konektivitas ke Lombok Meningkat, NTB Bidik Wisatawan Asing Melalui Penerbangan Sore

0
H.Lalu Muhamad Iqbal (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com)— Prospek penerbangan menuju Lombok terus menunjukkan tren positif. Pemerintah Provinsi NTB kini membidik peningkatan wisatawan asing melalui penguatan konektivitas sore hari, menyusul rencana penambahan jadwal penerbangan dari Jakarta ke Lombok oleh maskapai Pelita Air mulai November 2025.

Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal kepada wartawan, Senin 11 Agustus 2025 mengatakan, penambahan jadwal penerbangan dari dan menuju Lombok telah dibahas dalam pertemuan dengan Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, di Jakarta, Jumat 8 Agustus 2025.

“Penerbangan sore dari Jakarta sangat penting karena mayoritas penerbangan internasional mendarat di Soekarno-Hatta pada siang hingga sore hari. Dengan adanya koneksi langsung ke Lombok di waktu yang sama, wisatawan asing bisa langsung melanjutkan perjalanan ke Lombok,” ujar Iqbal.

Saat ini kata Iqbal, penerbangan dari Lombok ke Labuan Bajo juga telah mengalami peningkatan signifikan. Dari awalnya hanya tiga kali seminggu, kini telah menjadi dua kali sehari. “Prospeknya sangat bagus. Ini menunjukkan konektivitas antar destinasi wisata semakin kuat,” tambahnya.

Lombok Menuju Status Hub Penerbangan

Pekan lalu, Gubernur Iqbal juga bertemu dengan Rusdi Kirana, pendiri Lion Group, yang membawahi sejumlah maskapai nasional dan regional seperti Wings Air, Batik Air, Super Air Jet, dan Malindo. Keduanya sepakat untuk mempercepat proses perizinan menjadikan Bandara Internasional Lombok (BIL/Bizam) sebagai hub penerbangan.

Sejumlah jalur penerbangan baru dijadwalkan mulai dibuka antara Agustus hingga Oktober 2025. Jalur tersebut mencakup rute domestik dan internasional, antara lain Lombok–Labuan Bajo, Lombok–Kupang, Lombok–Yogyakarta (Adi Sutjipto), Lombok–Malang, Lombok–Jakarta (sore) dan Lombok–Perth (Australia).

Sementara itu, rencana pembukaan jalur Lombok–Bangkok (Don Mueang) kemungkinan akan ditunda karena situasi keamanan di Thailand yang belum kondusif.

Terkait harga tiket, Gubernur Iqbal mengatakan bahwa pemerintah sejauh ini tidak melakukan intervensi langsung ke maskapai penerbangan. “Harga tiket akan menyesuaikan dengan permintaan. Ketika permintaan tinggi, maka harga akan turun dengan sendirinya. Kita atur dari sisi suplai dan demand,” ujarnya.

Dengan strategi konektivitas yang semakin matang dan dukungan dari berbagai pihak, NTB optimistis dapat menarik lebih banyak wisatawan, khususnya dari pasar internasional, untuk menjadikan Lombok-Sumbawa sebagai destinasi utama di Indonesia.(ris)

Lanal Mataram Segel SPBU Malomba Imbas Keluhan Konsumen

0
SPBU Malomba di Jalan Langko, Ampenan, Kota Mataram yang disegel Lanal Mataram. (ekbisntb.com/mit)

Lombok (ekbisntb.com) – Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (Lanal) Mataram menyegel operasional Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Malomba di Jalan Langko, Ampenan, Kota Mataram. Penyegelan itu, menyusul keluhan masyarakat terkait kerusakan kendaraan setelah mengisi bahan bakar di lokasi tersebut.

Komandan Lanal Mataram, Kolonel Marinir Achmad Hadi Alhasny, mengatakan penyegelan itu sebagai langkah internal pemilik untuk menghentikan sementara layanan. Setelah muncul laporan kendaraan konsumen kemasukan air pasca banjir Mataram awal Juli lalu.

“Banyak mobil yang rusak, kemasukan air, setelah mengisi bensin di sana. Maka saya minta pihak ketiga membersihkan seluruh tangki penyimpanan bahan bakar dari sisa banjir,” ujarnya, Senin 11 Agustus 2025. Dari pantauan Suara NTB segel kuning berlogo TNI AL terpasang di area dispenser BBM sejak Kamis 7 Agustus 2025 lalu.

Achmad menerangkan, SPBU tersebut berada di bawah kepemilikan Primer Koperasi TNI AL (Primkopal) Lanal Mataram, yang bekerjasama dengan pihak ketiga, PT Boga Artha Satria. “Sebelumnya, SPBU tersebut merupakan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Tentara (SPBT) yang dikelola langsung oleh TNI AL,” tuturnya.

Selain perintah pembersihan tangki, Achmad menegaskan akan melakukan audit pengelolaan SPBU tersebut. Ia mengaku sebelumnya juga pernah mendengar keluhan terkait dugaan pengurangan takaran pengisian BBM.

Menurutnya, langkah penyegelan ini sah dilakukan karena SPBU tersebut merupakan aset Primkopal Lanal Mataram. Penyegelan bersifat administratif internal antara pemilik dan pengelola, bukan sanksi hukum dari aparat penegak hukum atau instansi pengawas migas.

“Saya menjaga kenyamanan masyarakat juga. Apalagi kalau sudah ramai di media, di TikTok. Kalau bensinnya sampai kemasukan air, nama baik kita yang kena,” tegasnya. Saat ini, seluruh layanan pengisian BBM di SPBU Malomba terhenti. Hanya layanan pengisian nitrogen yang masih beroperasi.

Seorang warga Kota Mataram pria berinisial M membagikan cerita mobilnya mengalami kerusakan ketika mengisi bahan bakar di SPBU Ampenan. “Saat itu, tepat saat banjir Bulan Juli lalu di Mataram saya mengisi bensin di sana. Besoknya, mobil saya rusak,” tuturnya.

Mekanik yang menangani mobilnya menjelaskan bahwa kerusakan terjadi akibat bahan bakar mobil tercampur dengan air. “Setelahnya saya langsung ke pihak SPBU untuk meminta ganti rugi,” kata M.

Dia membeberkan bahwa saat itu bukan hanya dirinya saja yang datang mengadu. Ada beberapa orang lainnya juga yang datang dengan keluhan yang sama. Pihak SPBU kata dia langsung menerima keluhan para pengadu. Mereka langsung memberikan uang kompensasi perbaikan seluruh kendaraan rusak. “Mereka intinya bertanggung jawab, langsung memberikan kompensasi tanpa ada penyangkalan apapun,” pungkasnya. (mit)

Hotel di Mataram Kena Tagihan Royalti Musik Pelaku Usaha Minta Diskusi Sebelum Bayar

0
I Made Adiyasa (ekbisntb.com/hir)

Lombok (ekbisntb.com) – Setelah kafe dan restoran, kini hotel juga masuk daftar usaha yang diwajibkan membayar royalti musik atas pemutaran lagu. Ketua Asosiasi Hotel Mataram (AHM), I Made Adiyasa, mengungkapkan sejumlah hotel anggota AHM telah menerima surat tagihan royalti musik dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

“Teman-teman hotel sudah disurati. Menurut LMKN, semua usaha yang menyediakan sarana hiburan seperti musik itu wajib membayar royalti musik,” ujarnya saat dihubungi Ekbis NTB, Senin 11 Agustus 2025.

Namun, pelaku usaha hotel berargumen mereka tidak memutar musik secara khusus di hotel. Argumen ini dibantah LMKN dengan alasan di kamar hotel umumnya ada televisi, dan dari televisi itu tamu bisa mendengar musik. “Itu argumennya dari LMKN,” sebut Adiyasa.

Ia menjelaskan, perhitungan royalti musik untuk hotel didasarkan pada jumlah kamar. “Jadi, 0 sampai 50 kamar kena berapa rupiah, nanti 50 sampai 100 kamar kena berapa lagi. Dan itu sudah berlaku. Teman-teman kita (anggota AHM) sudah dikirimin surat (tagihan) oleh LMKN,” katanya.

Salah satu anggota AHM, pemilik Hotel Arianz Mataram, mengungkapkan bahwa cara penagihan royalti ini terasa seperti menagih utang. “Cara menagihnya itu kayak kita mengutang. ‘Kapan mau dibayar’. Begitu curhatannya temen-temen,” ujarnya.

Ia menambahkan, sebaiknya ada ruang untuk berdiskusi terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran. “Saya bilang, minta ruang untuk berdiskusi dulu sebelum bayar. Kan sudah ada pernyataan dari Ketua PHRI dan sudah ada gugatan di MK (terkait dengan royalti musik). Kita tunggu mengenai itu sampai clear,” katanya.

Menurutnya, surat tagihan yang datang mendadak membuat pelaku usaha kaget. Mereka tidak menolak membayar jika aturan sudah jelas dan dasar hukumnya kuat. Namun, mereka berharap mekanisme penagihan dilakukan secara transparan dan komunikatif.

Pandangan serupa juga disampaikan sejumlah anggota AHM lainnya. Mereka menilai cara penagihan saat ini terkesan terburu-buru dan belum disertai sosialisasi memadai.

Adiyasa menambahkan, sejauh ini hotel yang menerima surat tagihan royalti musik adalah hotel-hotel besar. Ia berharap LMKN memberikan penjelasan lengkap mulai dari dasar hukum, metode perhitungan, hingga mekanisme pembayaran. (hir)