Beranda blog Halaman 202

Kloter 15 Tiba, Rangkaian Pemberangkatan dan Kepulangan Jemaah Haji NTB Tuntas

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Kloter 15 tiba di Embarkasi Lombok, Minggu (21/6). Hal ini menandai berakhirnya rangkaian pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji NTB Embarkasi Lombok. (Suara NTB/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Kedatangan jemaah haji yang tergabung dalam Kelompok Terbang (Kloter) 15 menandai berakhirnya seluruh rangkaian pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji NTB Embarkasi Lombok pada musim haji 2026.


Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) NTB, H. Lalu Muhamad Amin, mengatakan Kloter 15 merupakan kloter gabungan yang terdiri dari jemaah asal sejumlah kabupaten dan kota di NTB. Jumlah jemaah yang tiba bersama Kloter 15 mencapai sekitar 365 orang.


“Kloter 15 yang tergabung dari beberapa kabupaten, yaitu ada delapan kabupaten. Itu dari Kabupaten Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, Kota Bima, Kabupaten Bima, dan Kabupaten Dompu. Jadi, kecuali KLU, Sumbawa, dan KSB,” ujar Lalu Amin usai menyambut kedatangan kloter 15, Minggu (21/6) siang.


“Dengan kedatangan jemaah dari Kloter 15 ini, maka dari Embarkasi Lombok telah berakhir proses pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji yang jumlahnya 5.864 orang,” tambahnya.


Seluruh kloter telah tiba di Tanah Air, masih terdapat empat jemaah haji asal NTB yang menjalani perawatan di Arab Saudi. Satu di antaranya merupakan jemaah dari Kloter 15 yang belum dapat dipulangkan, karena dinyatakan tidak layak terbang.


“Kalau yang untuk saat ini satu orang, kemudian ada informasi sebelumnya itu ada juga tiga orang yang masih dirawat di sana,” ungkap Lalu Amin.


Menurutnya, jika kondisi kesehatan mereka membaik dan memungkinkan untuk dipulangkan melalui skema tanazul bersama jemaah dari provinsi lain, maka pemerintah akan menjemput mereka di Jakarta.


Lalu Amin juga menyebut jumlah jemaah haji NTB yang wafat selama penyelenggaraan ibadah haji 2025 tercatat sebanyak 12 orang.
Sebanyak 11 orang meninggal dunia di Tanah Suci, sedangkan satu orang lainnya meninggal di Tanah Air setelah sempat menjalani perawatan di RSUD Provinsi NTB.


Ia berharap seluruh jemaah haji asal NTB yang telah menunaikan ibadah di Tanah Suci memperoleh predikat haji yang mabrur dan makbul. (bul)

Sensus Ekonomi 2026, BPS Minta Masyarakat NTB Berikan Data Akurat

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal (kanan) dan Wakil BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi. (Suara NTB/era)

Mataram (ekbisntb.com) – Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) meneguhkan komitmennya menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. Pencanangan tersebut merupakan bentuk penguatan dukungan terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang pendataan lapangannya telah dimulai secara serentak di seluruh Indonesia termasuk di NTB sejak 15 Juni 2026.


Di NTB, pencanangan ini dihadiri Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani, para bupati dan wali kota se Pulau Lombok, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah tingkat Provinsi, pimpinan instansi vertikal, para pelaku usaha, serta kelompok masyarakat, Jumat, 19 Juni 2026 malam.


Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi dalam sambutannya mengatakan, Sensus Ekonomi merupakan instrumen strategis untuk memotret kondisi dan perkembangan aktivitas usaha di Indonesia. Data yang dihasilkan akan menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah.


Menurutnya, keberhasilan sensus tidak hanya ditentukan oleh kerja petugas lapangan, tetapi juga partisipasi aktif pelaku usaha sebagai responden serta dukungan penuh pemerintah daerah.


“Data yang akurat akan memberi arah yang jelas bagi pembangunan. Karena itu, setiap pelaku usaha memiliki peran penting dalam menentukan kualitas hasil sensus,” ujarnya.


Melalui pencanangan ini, BPS berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya data statistik semakin meningkat. Dengan dukungan pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat, Sensus Ekonomi 2026 diharapkan mampu menghasilkan data yang berkualitas sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran pada masa mendatang.


Sementara itu, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal memberikan dukungan penuh terhadap ribuan anak NTB yang akan membantu suksesnya sensus ekonomi tersebut.


“Data ekonomi yang baik akan melahirkan kebijakan yang baik. Karena itu, Sensus Ekonomi 2026 harus kita sukseskan bersama,” ujarnya.
Mantan Duta Besar Indonesia untuk Turki itu mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha untuk menerima kedatangan petugas sensus serta memberikan informasi yang akurat sesuai kondisi sebenarnya.


“Ketika datanya baik, maka perencanaannya akan baik. Ketika perencanaannya baik, manfaat pembangunannya akan semakin dirasakan masyarakat,” katanya.


Kegiatan pencanangan berlangsung semarak dengan menampilkan atraksi peresean, seni bela tradisional masyarakat Sasak yang menjadi salah satu ikon budaya NTB. Atraksi tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi para peserta dan tamu undangan.

Suasana semakin meriah ketika Gubernur NTB dan Wakil Kepala BPS RI turun langsung ke arena sebagai pepadu peresean secara simbolis. Keduanya memperagakan peresean di hadapan ratusan peserta yang menyambut dengan tepuk tangan dan sorak antusias.


Peresean dipilih sebagai simbol keberanian, ketangguhan, dan sportivitas yang sejalan dengan semangat kolaborasi dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Melalui pendekatan budaya lokal tersebut, pesan mengenai pentingnya sensus diharapkan semakin dekat dengan masyarakat. (era)

Menjemput Data Jujur dalam Kegiatan Sensus Ekonomi di Tengah Kesibukan Warga

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Sekretaris Daerah Lombok Timur, Juaini Taofik saat pencanangan Sensus di Taman Tugu Selong, Minggu (21/6/2026). (Suara NTB/rus)

DI tengah aktivitas petani yang tengah sibuk di tengah sawah. Di tengah situasi kenaikan nilai tukar dolar atas rupiah yang makin keras. Badan Pusat Statistik (BPS) mulai melakukan Sensus Ekonomi tahun 2026. Kegiatan secara serentak dan nasional ini digelar di semua daerah, tak terkecuali di Kabupaten Lombok Timur (Lotim)

Sebanyak 1.336 petugas sensus telah diterjunkan ke seluruh penjuru daerah untuk mendata setiap denyut kegiatan ekonomi masyarakat—dari usaha mikro di pedesaan hingga perusahaan besar di perkotaan.

Dengan durasi pendataan yang berlangsung dari 15 Juni hingga 31 Agustus 2026, sensus tahun ini memiliki cakupan yang jauh lebih luas dibandingkan sepuluh tahun lalu. Kali ini, pendataan mengintegrasikan tiga sektor sekaligus: pertanian, usaha mikro-kecil-menengah, hingga usaha besar. Tak hanya itu, usaha berbasis daring atau online yang kian marak juga menjadi sasaran pendataan.

Sekretaris Daerah Juaini Taofik saat pencanangan Sensus di Taman Tugu Selong, Minggu (21/6/2026) memberikan arahan tegas. Baginya, tantangan terbesar sensus bukan terletak pada angka, melainkan pada bagaimana petugas mampu membangun komunikasi yang hangat dengan warga saat mendatangi rumah demi rumah.

Sekda meminta kerja sama semua unsur pemerintah daerah dan masyarakat agar bersedia menerima petugas sensus dengan senang hati ketika mereka datang melakukan pendataan.

Ia mengingatkan, mayoritas masyarakat Lombok Timur—sekitar 87 persen—berada di wilayah pedesaan. Meski kondisi ini dinilai menjadi keuntungan karena tantangan sosial di desa tidak seberat perkotaan, Juaini tetap berpesan agar petugas mengedepankan kesabaran dan ketekunan.

“Kalau datang ke rumah warga, jangan baru satu atau dua menit langsung pergi. Bisa jadi pemilik rumah sedang memasak atau berada di belakang rumah. Jadi petugas harus sabar,” katanya.

Salah satu tantangan yang dihadapi petugas di lapangan adalah masih adanya persepsi di masyarakat yang mengaitkan pendataan pemerintah dengan bantuan sosial. Juaini meminta para petugas mampu menjelaskan secara komunikatif bahwa sensus ekonomi murni dilakukan untuk pencatatan data dan tidak berkaitan dengan penyaluran bantuan.

Menurutnya, terkadang masyarakat berpikir kalau ada pendataan berarti ada bantuan sosial atau bantuan pemerintah lainnya. Padahal ini hanya pendataan. “Menjadi petugas pendata itu harus kreatif menggali informasi agar warga menjawab dengan apa adanya,” jelasnya.

Ia mencontohkan pentingnya kejujuran dalam memberikan data ekonomi rumah tangga. “Jangan malah diganti jawab punya dua kambing, padahal punya dua ekor sapi,” tegasnya.

Juaini juga menyoroti tantangan teknis di lapangan, terutama menyesuaikan jadwal warga yang terkadang sedang berada di luar rumah atau tengah menjalankan aktivitas seperti musim panen tembakau. Karena itu, petugas diminta fleksibel dalam mengatur jadwal pendataan—mendatangi rumah warga lain apabila responden yang dituju belum berada di tempat.

Juaini mengajak Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Timur, media lokal, serta berbagai kanal informasi publik untuk membantu menyosialisasikan pentingnya sensus ekonomi kepada masyarakat luas.

Senada dengan itu, Kepala BPS Kabupaten Lombok Timur, Sri Endah Wardanti, memastikan seluruh data yang diberikan masyarakat terjamin kerahasiaannya. “Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk menerima petugas sensus ekonomi dan memberikan jawaban yang jujur. Kami memastikan seluruh data yang diberikan masyarakat terjamin kerahasiaannya,” ujarnya.

Sensus Ekonomi 2026 merupakan agenda nasional yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali untuk memotret kondisi dan struktur ekonomi Indonesia secara utuh. Hasilnya akan menjadi fondasi penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.

Dengan durasi pendataan yang masih panjang hingga akhir Agustus, optimisme menyelimuti para pemangku kepentingan. Ribuan petugas telah terlatih, koordinasi lintas sektor terus diperkuat, dan masyarakat diharapkan menyambut dengan tangan terbuka. Sebab, dari data yang jujur dan akurat itulah masa depan ekonomi Lombok Timur akan dirancang—satu demi satu langkah, satu demi satu rumah, satu demi satu usaha. (rus)

Resmi Diluncurkan Bupati LAZ, Festival Senggigi Hadirkan Berbagai Atraksi Selama Tiga Bulan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Bupati Lobar H. Lalu Ahmad Zaini meluncurkan Festival Senggigi di Hotel Merumatta Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, Minggu (21/6/2026). (Suara NTB/ist)

Giri Menang (ekbisntb.com) – Berbagai upaya dilakukan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Pemkab Lobar) untuk menghidupkan sektor pariwisata di Lobar. Salah satunya, Pemkab resmi meluncurkan Festival Senggigi 2026 di kawasan Hotel Merumatta Senggigi, kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat, Minggu (21/6/2026).


Kick off Festival Senggigi itu dirangkai dengan ajang atau event Senggigi Lombok Fun Run dihadiri langsung oleh Bupati H. Lalu Ahmad Zaini didampingi Penjabat Sekda H. Akhmad Saikhu, Kepala Disparekrafpora Lombok Barat Agus Gunawan. Hadir pula Kepala Disparekraf Provinsi NTB, Kapolres Lombok Barat AKBP Yasmara Harahap, S.I.K., Dandim 1606 Mataram Kolonel Inf. Nyarman, M.Tr.(Han), para Kepala OPD.

Direktur PAM Giri Menang H. Sudirman, General Manager (GM) Hotel Merumatta Senggigi Lobar. Para camat serta pelaku pariwisata dan peserta Fun Run Festival Senggigi.


Festival yang akan berlangsung selama tiga bulan ke depan ini menghadirkan berbagai atraksi seni, budaya, olahraga, dan hiburan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.Dalam Sambutannya Bupati Lombok Barat, H. Lalu Ahmad Zaini (LAZ), mengatakan Festival Senggigi merupakan upaya mengintegrasikan berbagai agenda dan potensi daerah ke dalam satu kalender kegiatan yang terstruktur dan mudah diakses masyarakat maupun wisatawan.


“Di Senggigi ini selama ini kegiatan berjalan masing-masing. Melalui Festival Senggigi, semuanya kita rangkai menjadi satu kesatuan kegiatan. Insyaallah festival ini akan berlangsung selama tiga bulan dengan berbagai agenda yang telah disusun,” ujarnya.


Selain itu Bupati LAZ juga menjelaskan, seluruh rangkaian kegiatan festival telah didukung sistem informasi digital yang memungkinkan masyarakat mengakses jadwal acara secara cepat melalui pemindaian barcode.


Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital menjadi bagian dari transformasi pelayanan informasi yang lebih efektif dan adaptif. Lebih lanjut, Bupati LAZ menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berkomitmen menjadikan Festival Senggigi sebagai ruang promosi potensi daerah sekaligus penggerak ekonomi masyarakat.


Berbagai kegiatan akan digelar tidak hanya di kawasan Senggigi, tetapi juga di sejumlah lokasi lain, termasuk Kompleks Kantor Bupati Lombok Barat. Salah satu agenda yang telah disiapkan adalah karnaval budaya serta berbagai pertunjukan yang akan dipusatkan di Amphiteater Senggigi.


“Masing-masing kecamatan akan menampilkan kegiatan terbaiknya. Setiap akhir pekan selama tiga bulan ke depan, Amphiteater Senggigi akan dipenuhi berbagai pertunjukan. Tidak ada satu pun akhir pekan yang terlewat tanpa kegiatan. Ini adalah bagian dari ikhtiar kita bersama untuk membangkitkan Senggigi kembali,” tegasnya.


Festival Senggigi diharapkan menjadi magnet baru bagi wisatawan domestik maupun mancanegara, sekaligus memperkuat posisi Senggigi sebagai salah satu destinasi unggulan di Nusa Tenggara Barat. (her)

Tarif Penyeberangan Tak Sebanding Biaya Operasional, Gapasdap: Dapat membahayakan Keselamatan Pelayaran

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Firman Dandy (Suara NTB/bul)

Mataram (ekbisntb.com) – Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) mendesak pemerintah segera menyesuaikan tarif angkutan penyeberangan yang dinilai sudah tidak lagi sebanding dengan lonjakan biaya operasional kapal.


Jika kondisi ini terus dibiarkan, Gapasdap mengkhawatirkan keberlanjutan layanan penyeberangan hingga pemenuhan standar keselamatan pelayaran dapat terancam.


Ketua DPC Gapasdap Lembar, Firman Dandy, mengatakan perusahaan angkutan penyeberangan saat ini berada dalam tekanan berat.


Di satu sisi operator diwajibkan memenuhi standar keselamatan, keamanan, dan kenyamanan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Namun di sisi lain, pendapatan perusahaan tidak mengalami penyesuaian yang memadai untuk menutupi kenaikan biaya operasional.


“Pendapatan utama operator berasal dari tarif dan frekuensi perjalanan kapal. Namun saat ini frekuensi trip justru cenderung menurun karena semakin banyak kapal yang memperoleh izin operasi, sehingga kesempatan masing-masing kapal untuk beroperasi menjadi lebih terbatas,” ujarnya, Sabtu, 20 Juni 2026.


Menurut Firman, kondisi diperparah oleh tarif angkutan penyeberangan yang hingga kini masih berada di bawah kebutuhan biaya operasional riil.


Padahal, perhitungan tarif telah dilakukan melalui mekanisme resmi yang melibatkan Kementerian Perhubungan sebagai regulator, PT ASDP Indonesia Ferry sebagai fasilitator pelabuhan, Gapasdap sebagai perwakilan operator, serta unsur perlindungan konsumen sebagai representasi masyarakat pengguna jasa.

Firman menjelaskan, hasil perhitungan tarif yang dilakukan pada 2019 menunjukkan tarif angkutan penyeberangan masih berada 31,8 persen di bawah Harga Pokok Produksi (HPP). Namun hingga saat ini kekurangan tersebut belum direalisasikan dalam bentuk penyesuaian tarif.


“Kondisi ini membuat beban operasional angkutan penyeberangan semakin berat karena biaya untuk memenuhi standar pelayanan, keselamatan, dan perawatan kapal terus meningkat,” katanya.


Biaya Operasional Melonjak
Tekanan terhadap industri penyeberangan semakin besar akibat kenaikan berbagai komponen biaya yang dipengaruhi penguatan mata uang asing, khususnya dolar Amerika Serikat.


Banyak kebutuhan operasional dan perawatan kapal masih bergantung pada komponen impor sehingga membuat biaya perusahaan terus meningkat.


Gapasdap mencatat harga oli kapal saat ini naik hingga 60 persen. Sementara harga suku cadang meningkat sekitar 30 hingga 40 persen. Biaya perawatan rutin seperti pengedokan kapal dan pembaruan klasifikasi kapal juga mengalami kenaikan sekitar 20 persen.


Menurut Firman, seluruh komponen tersebut merupakan kebutuhan wajib yang tidak dapat dikurangi karena berkaitan langsung dengan pemenuhan standar keselamatan pelayaran.

“Semua biaya itu merupakan komponen penting untuk memenuhi standar keselamatan yang diwajibkan undang-undang, tetapi berada di luar kendali operator maupun pemerintah. Ini semakin menambah himpitan beban operasional kami,” ujarnya.


Khawatirkan Dampak pada Layanan Publik
Gapasdap mengingatkan bahwa apabila persoalan tarif dan biaya operasional tidak segera mendapat solusi, maka risiko yang muncul bukan hanya pada keberlanjutan usaha operator, tetapi juga pada kualitas layanan transportasi publik.


Organisasi tersebut menilai standar kenyamanan hingga keselamatan pelayaran berpotensi terdampak apabila perusahaan terus dipaksa beroperasi dalam kondisi biaya yang tidak seimbang dengan pendapatan.


“Keselamatan pelayaran menyangkut kepentingan publik dan tidak boleh dikompromikan. Perhitungan tarif yang dilakukan sudah sesuai ketentuan undang-undang. Karena itu, jika hasil perhitungan tersebut tidak direalisasikan dan kemudian terjadi kegagalan transportasi yang berdampak pada kenyamanan maupun keselamatan, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab regulator,” tegasnya.


Meski demikian, Gapasdap memastikan seluruh operator penyeberangan tetap berkomitmen memenuhi standar pelayanan yang berlaku dan menjaga keselamatan pelayaran di tengah tekanan biaya yang terus meningkat.


Minta Insentif untuk Industri Pelayaran
Selain mendesak penyesuaian tarif sesuai hasil perhitungan resmi, Gapasdap juga meminta pemerintah memberikan berbagai insentif untuk menjaga keberlangsungan industri angkutan penyeberangan. (bul)

Retribusi RPH dan Pasar Hewan di Mataram Capai 75 Persen

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Retribusi RPH dan Pasar Hewan di Mataram Capai 75 Persen
Beberapa anak masuk ke dalam RPH Majeluk, Kelurahan Majeluk, Kecamatan Mataram pada Minggu (21/6/2026). Retribusi RPH dan asar hewan di Mataram capai 75 persen. (Suara NTB/pan)

Mataram (ekbisntb.com) – Realisasi retribusi dari sektor Rumah Potong Hewan (RPH) dan pasar hewan di Kota Mataram menunjukkan kinerja yang menggembirakan. Hingga pertengahan tahun 2026, capaian retribusi dari dua sektor tersebut telah mencapai sekitar 75 persen dari target pendapatan asli daerah (PAD) yang ditetapkan Pemerintah Kota Mataram.

Capaian tersebut menjadi sinyal positif bagi sektor peternakan daerah, sekaligus memperkuat optimisme pemerintah bahwa target penerimaan tahun ini dapat tercapai, bahkan berpotensi melampaui target sebagaimana yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.

Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kota Mataram, Lalu Hapiludin, mengatakan target PAD yang dibebankan kepada sektor RPH dan pasar hewan pada tahun 2026 sebesar Rp500 juta. Target tersebut merupakan gabungan penerimaan dari aktivitas pemotongan ternak di RPH dan transaksi di pasar hewan.

“Target PAD-nya sekitar Rp500 juta, digabung antara RPH dan pasar hewan. Pada tahun-tahun sebelumnya, capaian PAD kami selalu melampaui target, bahkan bisa mencapai 150 persen,” ujarnya pekan kemarin.

Menurut Hapiludin, realisasi penerimaan yang telah mencapai sekitar 75 persen hingga Juni menunjukkan aktivitas pemotongan ternak dan perdagangan hewan masih berjalan cukup baik. Kondisi tersebut turut ditopang oleh tingginya kebutuhan masyarakat terhadap daging sapi, terutama untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, pelaku usaha kuliner, hingga berbagai kegiatan sosial dan keagamaan.

Ia menilai capaian tersebut cukup menggembirakan karena baru memasuki pertengahan tahun anggaran. Dengan tren yang terus bergerak positif, pihaknya optimistis target PAD yang ditetapkan dapat terpenuhi sebelum akhir tahun.

“Per Juni ini realisasinya sudah sekitar 75 persen. Kami optimistis target tahun ini bisa tercapai,” katanya.

Selain itu, Dinas Pertanian terus berupaya menjaga kualitas layanan di rumah potong hewan agar aktivitas pemotongan ternak tetap berlangsung sesuai standar kesehatan dan keamanan pangan. Keberadaan RPH tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi juga sebagai sarana pengawasan kesehatan hewan sebelum daging diedarkan kepada masyarakat.

Hapiludin menjelaskan, besaran retribusi yang dipungut ditetapkan berdasarkan jumlah ternak yang dipotong. Tarif retribusi dibedakan berdasarkan jenis kelamin ternak, yakni Rp25 ribu per ekor untuk sapi jantan dan Rp30 ribu per ekor untuk sapi betina.

“Kalau tarif per ekor, untuk jantan Rp25 ribu dan betina Rp30 ribu,” jelasnya.

Saat ini Kota Mataram memiliki dua rumah potong hewan yang menjadi pusat pelayanan pemotongan ternak, yakni RPH Majeluk di Kelurahan Majeluk, Kecamatan Mataram, dan RPH Gubuq Mamben di Kecamatan Sekarbela. Kedua fasilitas tersebut setiap harinya melayani pemotongan puluhan ekor sapi untuk memenuhi kebutuhan daging masyarakat Kota Mataram dan wilayah sekitarnya.

Dengan capaian retribusi yang sudah mencapai tiga perempat target pada semester pertama, Pemerintah Kota Mataram berharap kinerja sektor peternakan dapat terus meningkat hingga akhir tahun. Jika tren positif ini terus terjaga, penerimaan daerah dari sektor RPH dan pasar hewan diperkirakan tidak hanya memenuhi target, tetapi juga berpeluang melampauinya seperti pada tahun-tahun sebelumnya. (pan)

BPS Mataram Pastikan Kualitas Data Sensus Ekonomi Melalui Pengawasan Berjenjang

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Muhammad Reza Nugraha Kusumowinoto (Suara NTB/pan)

Mataram (ekbisntb.com) – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Mataram mulai melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 dengan mengerahkan 303 petugas lapangan yang akan melakukan pendataan secara langsung ke masyarakat di seluruh wilayah Kota Mataram.

Kegiatan yang berlangsung sejak 15 Juni hingga 21 Agustus 2026 tersebut menjadi upaya pemerintah untuk memperoleh gambaran terkini mengenai kondisi perekonomian daerah sebagai dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan.

Kepala BPS Kota Mataram, Muhammad Reza Nugraha Kusumowinoto, mengatakan sensus ekonomi merupakan kegiatan statistik berskala nasional yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali untuk memotret aktivitas ekonomi masyarakat di luar sektor pertanian. Data yang dihimpun nantinya akan menjadi rujukan pemerintah dalam merencanakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran.

“Sebanyak 303 petugas dikerahkan untuk mendata masyarakat dengan sistem rumah ke rumah atau door to door dan prosesnya sudah berjalan,” ujarnya pekan kemarin.

Menurut Reza, para petugas telah disebar ke 50 kelurahan di Kota Mataram. Mereka bertugas mendata berbagai unit usaha, baik yang berskala besar, menengah, kecil, maupun usaha mikro yang dijalankan masyarakat. Pendataan dilakukan dengan metode wawancara langsung untuk memastikan informasi yang diperoleh sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Ia menjelaskan, keberadaan data ekonomi yang lengkap dan akurat sangat penting untuk mengetahui perkembangan dunia usaha, potensi ekonomi daerah, serta tantangan yang dihadapi pelaku usaha. Dengan demikian, pemerintah dapat menyusun program pemberdayaan ekonomi dan kebijakan investasi yang lebih efektif.

Selain melakukan pendataan, BPS juga menyiapkan sistem pengawasan berjenjang guna menjaga kualitas hasil sensus. Pengawasan dilakukan mulai dari tingkat petugas lapangan, pengawas, hingga koordinator lapangan agar setiap data yang masuk dapat diverifikasi dan dipastikan validitasnya.

“Ini penting, terutama bagi petugas yang baru pertama kali mengikuti sensus. Karena itu, kami menyiapkan manajemen lapangan yang baik sebagai langkah mitigasi agar berbagai permasalahan yang muncul dapat segera diselesaikan,” katanya.

Reza menambahkan, masyarakat diharapkan dapat mendukung pelaksanaan sensus dengan memberikan informasi yang benar kepada petugas. Dukungan tersebut diperlukan agar data yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi Kota Mataram secara aktual.

Ia menegaskan, seluruh petugas yang bertugas telah dibekali identitas resmi dan pelatihan sebelum turun ke lapangan. Selain itu, kerahasiaan data responden dijamin sesuai ketentuan Undang-Undang Statistik sehingga informasi yang diberikan masyarakat tidak akan disalahgunakan.

Hasil Sensus Ekonomi 2026 nantinya tidak hanya digunakan untuk kepentingan pemerintah pusat, tetapi juga menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam menyusun program pembangunan, menentukan arah kebijakan ekonomi, memetakan potensi usaha, hingga mengukur kontribusi berbagai sektor ekonomi terhadap pertumbuhan daerah.

Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya dilakukan di Kota Mataram, tetapi juga berlangsung serentak di seluruh kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Barat (NTB). Secara keseluruhan, sebanyak 5.210 petugas lapangan diterjunkan untuk melakukan pendataan di seluruh wilayah provinsi tersebut. (pan)

Kelurahan Bertais Kembangkan Bidang Peternakan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Kelurahan Bertais Kembangkan Bidang Peternakan
Hapizudin (Suara NTB/ist)

PEMERINTAH Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, memilih sektor ketahanan pangan sebagai fokus utama dalam pelaksanaan Program Kelurahan Berdaya yang digagas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Melalui program tersebut, Kelurahan Bertais akan mengembangkan peternakan ayam petelur sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan di tingkat kelurahan.

Program Kelurahan Berdaya merupakan salah satu inovasi Pemerintah Provinsi NTB yang bertujuan mendorong pemberdayaan masyarakat berbasis potensi wilayah. Selain itu, program tersebut juga diharapkan mampu menjadi instrumen untuk menekan angka kemiskinan ekstrem melalui kegiatan ekonomi produktif yang melibatkan masyarakat secara langsung.

Setiap kelurahan yang ditetapkan sebagai penerima program memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp300 juta. Dana tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan program sesuai tema yang dipilih oleh masing-masing kelurahan berdasarkan kebutuhan dan potensi wilayahnya.

Lurah Bertais, Hapizidin, mengatakan pihaknya memutuskan untuk memusatkan program pada sektor ketahanan pangan karena dinilai paling sesuai dengan kondisi dan potensi masyarakat setempat. Setelah melalui berbagai pertimbangan, pengembangan peternakan ayam petelur dipilih sebagai program unggulan yang akan dijalankan.

“Kalau kami hanya mengambil satu tema, yaitu ketahanan pangan dengan mengembangkan peternakan ayam petelur,” ujarnya, Minggu (21/6).

Menurutnya, usaha peternakan ayam petelur memiliki prospek yang cukup baik karena kebutuhan masyarakat terhadap telur relatif tinggi dan stabil. Selain berpotensi meningkatkan pendapatan kelompok penerima manfaat, program tersebut juga dapat mendukung penyediaan sumber pangan bergizi bagi masyarakat.

Hapizidin menjelaskan, pengembangan peternakan ayam petelur juga dirancang agar selaras dengan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah didorong pemerintah pusat. Ketersediaan telur sebagai salah satu sumber protein hewani dinilai dapat mendukung pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak sekolah maupun kelompok rentan lainnya.

Tidak hanya itu, program tersebut juga diharapkan berkontribusi dalam upaya percepatan penurunan angka stunting. Telur selama ini dikenal sebagai salah satu bahan pangan yang memiliki kandungan protein tinggi dan mudah dijangkau masyarakat sehingga dapat dimanfaatkan sebagai makanan tambahan bagi balita.

Selain mengembangkan peternakan ayam petelur, Kelurahan Bertais juga membuka peluang dukungan terhadap kegiatan budidaya ikan kolam. Menurut Hapizidin, bantuan yang diberikan nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi masyarakat di lapangan.

“Tergantung kebutuhan. Kalau ada permintaan, itu yang kami siapkan. Intinya, kami fokus pada ketahanan pangan,” jelasnya.

Ia menambahkan, saat ini seluruh dokumen dan proposal pelaksanaan Program Kelurahan Berdaya telah selesai disusun oleh pihak kelurahan. Proposal tersebut telah diajukan dan kini tinggal menunggu proses verifikasi ulang dari tim Pemerintah Provinsi NTB sebelum program dapat direalisasikan. (pan)

Pertamina Dukung Pembinaan Talenta Balap Nasional

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Alih Istik Wahyuni (Suara NTB/kir)

Praya (ekbisntb.com) – Sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terbesar di Indonesia, Pertamina menegaskan komitmennya untuk turut mendukung pembinaan talenta balap nasional. Pertamina tidak hanya fokus memenuhi kebutuhan energi di dalam negeri saja.


Penegasan tersebut disampaikan Manager Corporate Brand PT Pertamina Alih Istik Wahyuni, kepada awak media di Sirkuit Internasional Mandalika, Sabtu (20/6). Salah satunya dibuktikan dengan dukungan penuh terhadap gelaran berbagai ajang atau event balap di Sirkuit Internasional Mandalika. Satu di antaranya, ajang Mandalika Racing Series (MRS).


“Dukungan penuh terhadap ajang MRS jadi wujud komitmen Pertamina dalam mendukung ekosistem balap Indonesia,” jelasnya.


Tidak hanya di Sirkuit Mandalika, Pertamina juga turut mendukung berbagai ajang balap di daerah lain bekerja sama dengan Ikatan Motor Indonesia (IMI). Ke depan, dari daerah bisa lahir talenta-talenta balap unggul yang tidak hanya mampu berbicara di level nasional. Namun, juga bisa kompetitif di ajang balap internasional.


“Harapan kita event-event di daerah bisa menjadi penyaring bagi lahirnya talenta balap Indonesia,” imbuhnya.


Khusus terhadap dukungan event di Sirkuit Internasional Mandalika, Alih mengaku sejauh ini komunikasi dengan ITDC maupun InJourney terus dibangun. Hal ini guna menentukan seperti apa bentuk dukungan terbaik ke depannya untuk memastikan proses pembinaan balap di Sirkuit Internasional Mandalika bisa terus berjalan.


Terlebih dampak dari penyelenggaran event di Sirkuit Internasional Mandalika tidaknya hanya balapan saja. Namun, lebih luas lagi ke sektor lainnya. “Setiap event di Sirkuit Mandalika membawa dampak luar biasa. Ini yang menjadi salah satu alasan Pertamina berkomitmen untuk terus mendukung Sirkuit Mandalika dari semua sisi,” tandasnya. (kir)

Masih Banyak Pengangguran, Dikpora NTB Dorong Gencarkan Kembali Program “Double Track”

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Supriadi (Suara NTB/dok)

Selong (ekbisntb.com) – Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Cabang Wilayah II Lombok Tengah dan Lombok Timur mendorong sekolah menggencarkan program double track bagi sekolah menengah atas (SMA) sebagai upaya membekali keterampilan siswa. Langkah ini diambil mengingat masih tingginya angka siswa yang tidak melanjutkan studi ke perguruan tinggi karena berbagai faktor, terutama keterbatasan ekonomi.

Kepala Cabang Wilayah II Loteng–Lotim, Supriadi, MPd., kepada Suara NTB, menyampaikan bahwa angka melanjutkan studi di dua kabupaten terbesar di NTB tersebut masih perlu ditingkatkan dengan ikhtiar lebih keras. “Ada yang naik dua kali lipat, dari 50 persen menjadi 65 persen. Harapan kami tahun ini bisa meningkat hingga 70 persen. Kalau literasi dan numerasi bagus, pasti minat anak untuk melanjutkan studi akan tinggi,” ujarnya.

Namun, data menunjukkan rata-rata siswa SMK justru lebih berharap langsung bekerja. Hanya sekitar 10 persen yang memilih melanjutkan kuliah. “Ke depan, kami berharap ada lulusan yang menjadi guru produktif, terutama yang tersebar di Bali dan Jawa karena di sana masih kekurangan guru produktif,” tambahnya.

Sejak tahun 2025, program double track telah diingatkan kepada seluruh kepala sekolah SMA. Konsepnya, siswa yang tidak berminat melanjutkan studi atau tidak langsung bekerja diberikan keterampilan praktis bekerja sama dengan SMK dan dunia industri. “Misalnya diajarkan otomotif. Petakan minat anak SMA karena selama ini SMA tidak membekali skill. Setelah lulus, mereka tidak menganggur,” tegasnya.

Sejumlah sekolah sudah mulai menerapkan meski belum maksimal. SMA Labuhan Haji, misalnya, telah memberikan keterampilan membatik. “Namun tidak hanya batik, bisa juga kecantikan dengan mendatangkan pakar. Masukkan dalam ekstrakurikuler atau pendidikan kewirausahaan. Kami serahkan ke sekolah bagaimana yang terbaik, intinya anak harus diberi kemampuan lebih,” jelasnya.

Menurutnya, banyak keluarga dengan kemampuan terbatas sehingga siswa dituntut langsung bekerja dan tidak melanjutkan studi. Padahal beasiswa sangat banyak yang bisa direbut. “Calon siswa harus percaya diri, bisa menulis, punya kemampuan bahasa, literasi, numerasi, dan beradaptasi. Itu modal masuk ke mana saja,” pesannya.

Kepala cabang juga menyoroti kebiasaan guru yang hanya membaca notifikasi WhatsApp tentang gaji dan sertifikasi, sementara informasi lain jarang diakses. “Pilihan buku juga harus disesuaikan dengan minat siswa,” tandasnya. (rus)

1...201202203...1,077Halaman 202 dari 1,077