Beranda blog Halaman 204

Hadirkan “Pertamina Berkah” Pertamina Patra Niaga AFT BIL dan IT Ampenan Berikan Santunan Anak Yatim dan Dhuafa di Lombok

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Hadirkan “Pertamina Berkah” Pertamina Patra Niaga AFT BIL dan IT Ampenan Berikan Santunan Anak Yatim dan Dhuafa di Lombok

​

​Lombok (ekbisntb.com)– Pertamina (Persero) melalui Pertamina Patra Niaga Aviation Fuel Terminal BIL (Bandara Internasional Lombok) dan Integrated Terminal (IT) Ampenan menggelar kegiatan “Pertamina Berkah – Melayani Sepenuh Hati” di Provinsi Nusa Tenggara Barat khususnya Lombok.


Kegiatan ini juga secara serentak dilakukan Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus di tiga Provinsi yaitu Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur yang terdiri dari satu Fuel Terminal (FT), tiga Integrated Terminal (IT), tiga Aviation Fuel Terminal (AFT) dan Bitumen Plant Gresik (BPG) yang merupakan unit operasi Pertamina Patra Niaga pada Jumat (19/6).

​Kegiatan ini menjadi wujud nyata kepedulian perusahaan kepada anak-anak yatim dan sahabat disabilitas, sekaligus membangun ruang kebersamaan yang inklusif.
AFT BIL menyalurkan bantuan kepada Yayasan Pondok Pesantren At – Tibyan sementara IT Ampenan menyalurkan bantuan kepada Yayasan Panti Asuhan Yatim Piatu Al Hidayah Ampenan yang keduanya merupakan Ring 1 Unit Operasi. Kegiatan serupa juga dilaksanakan serentak oleh Kantor Region Jatimbalinus di Surabaya, FT Malang, AFT Juanda, IT Surabaya, BPG dan AFT Eltari, dengan total 330 orang penerima manfaat.

​Aviation Fuel Terminal Manager BIL, Ilham, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting bagi perwira Pertamina dan perusahaan khsusunya untuk berbagi keberkahan kepada sahabat-sahabat kita yang membutuhkan.

“AFT BIL sebagai salah satu unit operasi Pertamina yang bertugas melakukan pengisian bahan bakar ke pesawat udara di Bandara Internasional Lombok Praya merasa sangat senang bertemu dengan adek-adek santri para penghafal Al Quran di Pondok Pesantren At – Tibyan. Santunan ini menjadi energi baik yang kami distribusikan untuk negeri dalam menajalankan amanah dari PT Pertamina (Persero) sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan. Semoga Adek-adek di sini semakin semangat dalam menggapai cita-cita.” ujar Ilham.

​Ketua Yayasan Pondok Pesantren At – Tibyan, Miftahudin, mengungkapkan rasa terima kasih dan apresiasi atas kunjungan tersebut.

​”Kami mewakili seluruh pengurus serta para santri mengungkapkan rasa syukur yang mendalam atas kunjungan kasih dan kepedulian yang diberikan oleh Pertamina, Kami senantiasa mendoakan agar Perusahaan seluruh pekerja Pertamina sukses, berkembang semakin maju, dan senantiasa diberkahi dalam setiap langkahnya. Semoga amal jariyah yang diberikan ini menjadi wasilah (perantara) bagi Allah SWT untuk senantiasa memudahkan segala urusan serta mendatangkan keberkahan bagi kita semua, baik di dunia maupun di akhirat.” tutur Miftahudin.

​Di sisi lain, Integrated Terminal Manager Ampenan Pertamina Patra Niaga, Taufik Nur Alam, menuturkan, “Melalui program Pertamina Berkah, kami ingin berbagi kebahagiaan dan mempererat silaturahmi dengan masyarakat, khususnya adik-adik di Panti Asuhan Yatim Piatu Al Hidayah Ampenan. Kegiatan ini merupakan wujud rasa syukur sekaligus komitmen Pertamina untuk terus hadir memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar khususnya di ring 1 operasional perusahaan.“

Menyambut baik kegiatan ini, Ketua Yayasan Panti Asuhan Yatim Piatu Al Hidayah Ampenan, Sabarudin menyampaikan rasa terimakasih atas kegiatan yang di laksanakan oleh Pertamina.

“Bantuan yang diberikan sangat berarti untuk mendukung kebutuhan anak-anak serta memberikan motivasi bahwa masih banyak pihak yang peduli terhadap mereka”ujarnya.

Terpisah, Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi, menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan refleksi dari komitmen Pertamina untuk terus melayani masyarakat dengan sepenuh hati di seluruh wilayah operasional khsusnya Regional Jatimbalinus.

​”Kami menyadari bahwa operasional Pertamina yang tersebar di berbagai Provinsi membutuhkan dukungan moril dan doa dari masyarakat. Melalui program ‘Pertamina Berkah – Melayani Sepenuh Hati’, perusahaan berharap dapat terus memberikan dampak sosial yang luas bagi masyarakat khususnya di ring 1 wilayah operasional, serta menjaga sinergi yang harmonis demi keberlangsungan pelayanan energi yang andal bagi seluruh masyarakat Indonesia,” tutup Ahad.(bul)

OJK NTB Kembangkan Klaster Kakao, Gandeng Offtaker Luar Daerah untuk Kesejahteraan Petani

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Mataram (Ekbis NTB) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus memperkuat sektor riil melalui Program Pengembangan Ekonomi Daerah (PED). Kali ini, komoditas kakao menjadi fokus utama pengembangan ekosistem usaha guna mendongkrak kesejahteraan petani lokal.

Kepala OJK NTB, Rudi Sulistyo, mengungkapkan bahwa pemilihan kakao didasarkan pada besarnya potensi komoditas ini dalam menggerakkan perekonomian daerah. OJK pun telah bergerak menjalin koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk kelompok tani di Lombok Utara.

“Untuk PED di NTB, kami fokus pada komoditas kakao. Kami sudah berkoordinasi dengan petani di Lombok Utara dan mencoba membangun kerja sama lintas sektor, termasuk melibatkan asuransi untuk memetakan kebutuhan mereka,” ujar Rudi di sela kegiatan Media Gathering OJK di Jawa Timur, Jumat (19/6/2026).

Memetakan Masalah: Dari Modal hingga Minimnya Asuransi

Melalui serangkaian diskusi bersama para petani di Mataram, OJK NTB berhasil mengidentifikasi sejumlah tantangan utama di lapangan. Masalah mendasar yang dihadapi petani meliputi keterbatasan pembiayaan modal usaha hingga belum adanya kepastian pasar (offtaker) yang siap menyerap hasil panen.

Selain itu, Rudi menyoroti rendahnya kesadaran para petani terhadap proteksi gagal panen.

“Sebagian besar petani ternyata belum memikirkan perlindungan melalui asuransi. Padahal, aspek ini sangat krusial untuk menjaga keberlanjutan usaha mereka dari risiko tak terduga,” jelasnya.

Menembus Pasar Luar Daerah dan Sinergi Desa Berdaya

Sebagai solusi konkret, OJK NTB kini tengah menjembatani para petani dengan sejumlah perusahaan penampung (offtaker) dari luar daerah. Langkah strategis ini diharapkan mampu memberikan jaminan harga dan pasar, sekaligus menaikkan nilai jual kakao NTB.

Sebelum menetapkan fokus pada kakao, OJK NTB sebenarnya telah melakukan uji coba pengembangan pada komoditas unggulan lain seperti udang, tuna, dan rumput laut. Namun, dari sisi kesiapan ekosistem saat ini, kakao dinilai memiliki peluang keberhasilan yang paling tinggi.

Untuk memperluas dampak positifnya, program klaster kakao ini juga disinergikan dengan program Desa Berdaya milik Pemerintah Provinsi NTB.

“Sinergi ini penting agar pemberdayaan ekonomi masyarakat berjalan terintegrasi dan memberikan dampak yang lebih luas bagi kesejahteraan warga desa,” pungkas Rudi.

Melalui integrasi akses pembiayaan, perlindungan asuransi, dan kepastian pasar ini, OJK NTB optimistis komoditas kakao dapat menjadi motor baru penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. (fan)

Perkuat Pasokan Komoditas, OJK NTB dan Jatim Kolaborasi Pacu Ekonomi Daerah

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Surabaya (Ekbis NTB) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memacu Program Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) melalui penguatan komoditas unggulan dan kolaborasi antarlembaga. Langkah strategis ini menjadi bahasan utama dalam kunjungan kerja OJK Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama media ke Kantor OJK Jawa Timur (Jatim) di Surabaya, Jumat (19/6/2026).

Kepala OJK NTB, Rudy Sulistyo, mengungkapkan bahwa hubungan ekonomi antara NTB dan Jawa Timur selama ini sudah terjalin sangat erat. NTB berperan strategis sebagai pemasok berbagai komoditas utama yang dibutuhkan oleh pasar Jawa Timur.

“NTB selama ini menjadi pemasok berbagai komoditas ke Jawa Timur, seperti udang, tuna, dan jagung. Seperti yang disampaikan Gubernur NTB, kami siap mendukung kebutuhan Jawa Timur selama hal itu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTB,” ujar Rudy.

Menurutnya, sinergi antardaerah ini harus terus diperkuat agar pertumbuhan ekonomi yang tercipta bisa memberikan dampak langsung pada kantong masyarakat.

Mandat UU dan Aspek Keberlanjutan

Pada kesempatan yang sama, Manajer Senior OJK Jawa Timur, Parata Surya Adi Moeljowidjojo, menjelaskan bahwa PED merupakan bagian dari mandat OJK yang diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 2011 dan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Program ini dirancang untuk meningkatkan kontribusi sektor jasa keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.

“Kantor OJK diharapkan menjadi pusat keunggulan (center of excellence) dalam pengembangan ekonomi daerah,” kata Parata.

Ia menekankan bahwa konsep PED menitikberatkan pada tiga aspek utama: keberlanjutan, kelayakan investasi, dan pendekatan komprehensif. “Program ini harus memberikan dampak ekonomi nyata, baik bagi penerima manfaat maupun penyedia dana,” imbuhnya.

Fokus Komoditas 2026: Susu Sapi Perah Malang

Parata memaparkan bahwa setiap daerah memiliki fokus komoditas yang berbeda sesuai potensi lokal. Jika NTB memiliki prospek besar pada komoditas kakao, pisang Cavendish, dan rumput laut, maka OJK Jatim memiliki strategi penahapan yang dinamis.

Setelah berfokus pada pisang Mas Kirana dan melon pada periode 2024–2025, kini pada tahun 2026 OJK Jatim memprioritaskan pengembangan sektor susu sapi perah di Kabupaten Malang.

Dipilihnya susu sapi perah bukan tanpa alasan. Parata menyebut ada kesenjangan (gap) yang lebar antara produksi dan konsumsi susu nasional, sehingga peluang pasar dalam negeri masih sangat terbuka luas. Selain itu, sektor ini juga didukung oleh ekosistem pariwisata berbasis peternakan dan kepastian penyerap pasar (offtaker).

Untuk memperkuat ekosistem tersebut, OJK Jatim menggandeng Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), pemerintah daerah, Industri Jasa Keuangan, hingga lembaga internasional.

“Terkait kolaborasi antarlembaga, saat ini terdapat dukungan kerja sama dengan ILO (International Labour Organization) dalam digitalisasi ekosistem susu sapi perah di Jawa Timur,” pungkas Parata.

Melalui program PED ini, OJK berharap komoditas unggulan daerah dapat berkembang lebih cepat lewat akses pembiayaan yang lebih luas, sekaligus menjadi motor kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (fan)

LPS Usulkan Skema Penjaminan Polis, Industri Asuransi Diminta Perkuat Kesehatan dan Integrasi Data

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Kepala Kantor Perwakilan LPS II Surabaya, Bambang S. Hidayat
Kepala Kantor Perwakilan LPS II Surabaya, Bambang S. Hidayat

Surabaya (Ekbis NTB) – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tengah mematangkan implementasi program penjaminan polis asuransi di Indonesia. Langkah ini diambil untuk memperkuat perlindungan konsumen sekaligus mendongkrak kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi nasional. Namun, tidak semua perusahaan asuransi bisa langsung bergabung, karena harus memenuhi sejumlah persyaratan kesehatan keuangan yang ketat.

Kepala Kantor Perwakilan LPS II Surabaya, Bambang S. Hidayat, mengungkapkan bahwa perusahaan asuransi yang ingin menjadi peserta wajib memenuhi indikator kesehatan tertentu. Salah satunya adalah memiliki tingkat solvabilitas atau Risk Based Capital (RBC) di atas 150 persen.

Selain modal yang kuat, perusahaan juga harus memiliki peringkat tingkat kesehatan yang sesuai ketentuan, tidak berada dalam pengawasan khusus regulator, serta bebas dari pembatasan kegiatan usaha maupun sanksi larangan tertentu.

“Untuk pertama kali, perusahaan asuransi wajib memenuhi persyaratan tingkat kesehatan. Salah satunya permodalan atau RBC harus lebih dari 150 persen,” ujar Bambang saat diskusi bersama OJK NTB dan Forum Wartawan Ekonomi NTB di Surabaya, Jumat (19/6/2026).

Bambang menegaskan, filter ketat ini diperlukan agar program penjaminan tidak langsung menanggung risiko dari perusahaan yang sejak awal sudah bermasalah. “Kalau dari awal ada perusahaan yang sakit kemudian menjadi peserta, lalu mengajukan klaim sebelum membayar premi secara memadai, tentu akan merugikan dana penjaminan,” cetusnya.

Dalam skema yang sedang disusun, penjaminan polis ini akan mencakup perusahaan asuransi jiwa dan asuransi umum. Sebaliknya, perusahaan reasuransi serta penyelenggara program asuransi sosial dan asuransi wajib dipastikan tidak masuk dalam cakupan program.

Terkait produk, Bambang menjelaskan bahwa seluruh produk asuransi yang memiliki unsur proteksi pada prinsipnya akan dijamin. Meski begitu, nilai maksimal polis yang ditanggung hingga kini masih digodok.

“Angka yang beredar saat ini masih berupa usulan LPS. Belum final karena pembahasannya masih terus berjalan,” tambahnya.

Skema ini juga membuka opsi penerapan premi tambahan atau premi khusus jika dana penjaminan mengalami defisit di kemudian hari. Ketentuan mengenai tarif premi dan iuran berkala ini nantinya akan diatur lebih lanjut dalam regulasi turunan.

Menyikapi rencana ini, LPS mendorong pelaku industri asuransi untuk mulai menyiapkan strategi bisnis dan pemasaran. Kehadiran penjaminan dari LPS dinilai bisa menjadi amunisi baru untuk menarik minat masyarakat.

“Pelaku industri perlu menyiapkan strategi komunikasi dan promosi bahwa produk mereka nantinya dijamin oleh LPS. Ini akan menjadi faktor penting untuk meningkatkan trust masyarakat,” kata Bambang.

Bukan hanya aspek pemasaran, korporasi asuransi juga dituntut memperkuat pemanfaatan teknologi digital, memperketat keamanan data nasabah, serta menyiapkan sistem yang siap berintegrasi dengan lembaga terkait.

Ke depan, LPS akan terus mengkaji kesiapan industri dalam membangun ekosistem perlindungan konsumen yang solid. Program penjaminan polis ini diharapkan menjadi instrumen vital dalam menjaga stabilitas sektor asuransi sekaligus memulihkan kepercayaan publik.

Menurut Bambang, kunci keberhasilan program ini tidak hanya bersandar pada regulasi pemerintah, melainkan juga kesiapan total para pelaku industri dalam menyehatkan usaha dan membangun integrasi sistem yang andal. (fan)

PLN UIP Nusra Perkuat Sinergi dengan Polda NTB Dukung Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan Strategis

Penulis
ekbisntb.com
-
0
PLN UIP Nusra Perkuat Sinergi dengan Polda NTB Dukung Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan Strategis
Kapolda NTB, Irjen Pol. Kalingga Rendra Raharja, bersama General Manager PT PLN (Persero) UIP Nusra, RDW. Manurung, dan jajaran manajemen PLN UIP Nusra berfoto bersama usai audiensi.

Mataram (ekbisntb.com)- PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusra) memperkuat sinergi dengan Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) guna mendukung kelancaran pembangunan dan pengamanan infrastruktur ketenagalistrikan strategis.
Sinergi diperkuat dalam audiensi yang dipimpin General Manager PT PLN (Persero) UIP Nusra, RDW. Manurung, kepada Kapolda NTB, Irjen Pol. Kalingga Rendra Raharja, Kamis (18/6).

Dalam pertemuan ini, kedua pihak membahas penguatan koordinasi dan kolaborasi dalam mendukung pembangunan serta pengamanan infrastruktur ketenagalistrikan strategis guna memastikan proyek-proyek kelistrikan di Provinsi NTB dapat berjalan aman, lancar, dan tepat waktu.

General Manager PT PLN (Persero) UIP Nusra, RDW. Manurung, menjelaskan bahwa dukungan seluruh pemangku kepentingan, termasuk unsur pengamanan, menjadi faktor penting dalam keberhasilan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di wilayah Nusa Tenggara.

“Saat ini PLN UIP Nusra tengah mengawal sejumlah proyek strategis ketenagalistrikan di NTB yang memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, investasi, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Karena itu, sinergi dengan Polda NTB menjadi sangat penting untuk memastikan seluruh proses pembangunan dapat berjalan aman, lancar, dan tepat waktu,” ujar Manurung.

Ia menambahkan, beberapa proyek strategis yang saat ini tengah berjalan antara lain pembangunan PLTU Lombok FTP-2 (2×50 MW) yang sedang memasuki tahap akhir, pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Mataram–Mantang yang akan memperkuat sistem transmisi Lombok, pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) di NTB, serta berbagai infrastruktur pendukung ketenagalistrikan lainnya di wilayah NTB.

“Sinergi dengan Polda NTB merupakan bagian penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang andal. Melalui kolaborasi yang erat, kami optimistis proyek-proyek strategis dapat diselesaikan tepat waktu sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Manurung menegaskan bahwa PLN berkomitmen membangun komunikasi yang terbuka dengan seluruh pemangku kepentingan sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

“Dengan kolaborasi yang erat antara PLN, pemerintah daerah, masyarakat, dan unsur pengamanan, pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di NTB diharapkan semakin memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kami berharap sinergi ini dapat terus diperkuat demi mendukung pembangunan daerah,” tutup Manurung.(bul)

Pengecer Elpiji 3 Kilogram Bakal Ditertibkan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Tabung elpiji 3 kilogram dijual di salah satu kios di Kota Bima. Pemerintah Kota Bima akan menertibkan penjualan elpiji bersubsidi melalui pengecer untuk menekan kenaikan harga dan memastikan distribusi tepat sasaran.(Suara NTB/hir)


Kota Bima (ekbisntb.com) – Pemerintah Kota Bima akan memperketat pengawasan distribusi elpiji 3 kilogram dengan menertibkan penjualan melalui pengecer. Langkah itu dilakukan menyusul masih tingginya harga gas bersubsidi di tengah masyarakat. Padahal harga eceran tertinggi (HET) telah ditetapkan Rp18 ribu per tabung.


Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Bima, Ruslan mengatakan hasil pengawasan di lapangan masih menemukan gejolak harga yang dipicu distribusi yang tidak berjalan sesuai ketentuan. Sejumlah pangkalan juga diketahui mengalami keterbatasan stok, sehingga memengaruhi harga jual kepada masyarakat.


“Harga eceran tertinggi (HET) elpiji 3 kilogram di Nusa Tenggara Barat ditetapkan sebesar Rp18 ribu per tabung. Namun dalam praktiknya, harga yang dibayar masyarakat kerap jauh lebih tinggi,” kata Ruslan, Kamis (18/6).


Ia mengungkapkan, pengawasan yang dilakukan pemerintah juga menemukan harga elpiji bersubsidi di tingkat pengecer jauh di atas ketentuan. Kondisi itu terjadi karena adanya tambahan rantai distribusi dari pangkalan ke pengecer sebelum sampai ke konsumen.


Menurut Ruslan, pemerintah telah memberikan teguran kepada pangkalan yang melanggar aturan distribusi. Jika pelanggaran terus terjadi, sanksi yang diberikan dapat berupa pengurangan kuota hingga usulan pembekuan dan pencabutan izin melalui agen penyalur. Pemerintah juga akan memperketat pengawasan, agar elpiji bersubsidi disalurkan sesuai ketentuan.

Selain melakukan pengawasan distribusi, Pemerintah Kota Bima juga telah berupaya berkomunikasi dengan Pertamina Patra,untuk meminta tambahan pasokan (extra dropping), terutama menjelang hari libur yang biasanya diikuti peningkatan kebutuhan masyarakat.

Menurut Ruslan, alokasi elpiji 3 kilogram untuk Kota Bima saat ini mencapai sekitar 1,3 juta tabung atau setara 1.300 metrik ton. Namun, usulan penambahan pasokan yang diajukan pemerintah daerah belum dapat dipenuhi secara maksimal, sehingga pengawasan distribusi tetap menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga.


Persoalan tersebut juga mendapat perhatian Wali Kota Bima H. A. Rahman H. Abidin, S.E., yang menilai kondisi di lapangan harus segera ditangani, agar masyarakat tidak terus kesulitan memperoleh elpiji dengan harga yang wajar.


“Rapat ini bukan hanya menjawab keluhan masyarakat yang kesulitan mendapatkan gas elpiji, tetapi juga menindaklanjuti aspirasi mahasiswa terkait kelangkaan dan tingginya harga elpiji di lapangan,” kata Rahman saat rapat koordinasi stabilitas pendistribusian elpiji 3 kilogram di Aula Maja Labo Dahu Kantor Pemerintah Kota Bima.


Ia menegaskan distribusi elpiji bersubsidi harus berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran. Karena itu, pemerintah tidak lagi menghendaki adanya penjualan elpiji 3 kilogram melalui pengecer atau kios yang dapat memicu kenaikan harga di tingkat masyarakat.


“Tidak boleh ada gas elpiji 3 kilogram di pengecer atau kios-kios. Distribusi harus dari agen ke pangkalan, lalu langsung kepada masyarakat yang berhak menerima manfaat,” tegasnya.


Rahman mengatakan pengawasan distribusi tidak bisa hanya dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi perdagangan dan ekonomi. Pengawasan perlu melibatkan seluruh unsur di tingkat wilayah untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan dalam penyaluran elpiji bersubsidi.


Pemerintah Kota Bima juga menilai stok elpiji 3 kilogram masih dalam kondisi mencukupi, meski kuota pasokan dari Pertamina tahun ini mengalami pengurangan. Masyarakat pun diminta tidak melakukan pembelian secara berlebihan.


Selain menertibkan penjualan melalui pengecer, pemerintah akan memperketat pengawasan terhadap pangkalan yang diduga menjual elpiji kepada pihak yang tidak berhak. Langkah tersebut diharapkan dapat memangkas rantai distribusi, menjaga stabilitas harga, dan memastikan elpiji 3 kilogram benar-benar diterima masyarakat yang menjadi sasaran subsidi pemerintah. (hir)

Penjualan Tiket MotoGP Mandalika 2026 Mulai Dibuka, Ada Diskon Hingga 50 Persen

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Penjualan Tiket MotoGP Mandalika 2026 Mulai Dibuka, Ada Diskon Hingga 50 Persen
Pelulncuran penjualan tiket MotoGP Mandalika, di Jakarta, Kamis (18/6/2026). (Suara NTB/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – MotoGP Mandalika kembali digelar pada 9–11 Oktober 2026 di Sirkuit Mandalika.

Penjualan tiket juga mulai dibuka di gedung Sarinah, Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Sebagai bagian dari peluncuran resmi, penyelenggara menghadirkan program penjualan tiket secara bertahap dengan berbagai keuntungan bagi masyarakat. Program Early Bird berlangsung mulai 18 Juni hingga minggu kedua Juli 2026 dengan potongan harga 50 persen.

Selanjutnya, Presale 1 berlangsung pada minggu kedua Juli hingga minggu kedua Agustus 2026 dengan potongan harga 30 persen, dan Presale 2 pada minggu kedua Agustus hingga minggu ketiga September 2026 dengan potongan harga 20 persen.

Tiket resmi dapat diperoleh melalui aplikasi GOERS sebagai Official Master Ticketing Partner, website resmi themandalikagp.com, serta Official Ticket Booth Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di Sarinah.

Direktur Utama InJourney, Maya Watono, menjelaskan, sebanyak 76 pembalap terbaik dunia dari 23 negara akan hadir, terdiri atas 22 pembalap MotoGP dari 8 negara, 28 pembalap Moto2 dari 13 negara, dan 26 pembalap Moto3 dari 12 negara.

Indonesia juga kembali memiliki wakil yang akan berlaga di kejuaraan dunia, yakni Mario Suryo Aji di kelas Moto2 dan Veda Ega Pratama di kelas Moto3.

Menteri Pemuda dan Olahraga RI, Erick Thohir, mengatakan, kehadiran pembalap Indonesia di level dunia menjadi bukti positif perkembangan pembinaan olahraga motorsport nasional. (bul)

Usung Tema “Senggigi Level Up”, Senggigi Lombok Fun Run 2026 Siap Digelar

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Usung Tema "Senggigi Level Up", Senggigi Lombok Fun Run 2026 Siap Digelar
Audiensi membahas Senggigi Lombok Fun Run di Aula Kantor Disparekrafpora, Rabu (17/6/2026). (Suara NTB/ist)

Giri Menang (ekbisntb.com) – Persiapan gelaran Senggigi Lombok Fun Run 2026 telah memasuki tahap akhir. Event sport tourism tahunan yang kini memasuki tahun ketiga pelaksanaannya tersebut siap dihelat pada Minggu, 21 Juni 2026, dengan mengusung tema ‘Senggigi Level Up’.

Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) Nusa Tenggara Barat (NTB), Sahlan M. Saleh, dalam acara audiensi di Aula Kantor Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga (Disparekrafpora) Lombok Barat, Rabu (17/6/2026).

Tahun ini, Senggigi Lombok Fun Run targetnya diikuti oleh 1.000 peserta. “Dari target 1.000 peserta, saat ini slot yang tersisa hanya sekitar 150 saja,” ungkap Sahlan.

Ia menjelaskan bahwa titik start dan finis Senggigi Lombok Fun Run 2026 masih sama dengan pelaksanaan dua tahun sebelumnya. Namun, ada yang berbeda dari sisi jalur lintasan.

“Tetapi yang membedakan tahun ini adalah rutenya. Para peserta akan diarahkan masuk ke area Pasar Seni Senggigi, kemudian kembali ke Hotel Merumatta melalui jogging track di pinggir pantai. Jadi, ada penambahan jarak sekitar setengah kilometer,” imbuh Sahlan.

Perubahan rute ini sengaja dirancang untuk mengenalkan keindahan alam serta denyut nadi ekonomi di kawasan Senggigi secara lebih dekat. “Ini selaras dengan tema yang kita angkat tahun ini, yaitu Senggigi Level Up,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Disparekrafpora Lombok Barat, Agus Gunawan, memberikan apresiasi kepada DPD Astindo NTB yang secara konsisten menghadirkan event untuk mendukung promosi pariwisata daerah.

Menurut Agus, Lombok Barat saat ini mengantongi sedikitnya 32 agenda pariwisata dalam kalender kalender event daerah sebagai strategi mendongkrak kunjungan wisatawan.

Agus juga menekankan bahwa Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menetapkan tiga indikator utama yang wajib dicapai dalam setiap penyelenggaraan acara pariwisata.

“Target utamanya adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), menaikkan okupansi (tingkat hunian) serta length of stay (lama menginap) wisatawan di hotel, sekaligus menggerakkan sektor UMKM lokal,” kata Agus.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap event yang terselenggara memiliki output yang jelas, dan dampaknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya para pelaku pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM,” tegasnya.

Sebagai informasi, sebelum melepas para pelari, panitia akan menggelar sesi senam bersama. Setelah mencapai garis finish, para peserta akan disambut dengan pengalungan medali finisher, berbagai hiburan menarik, serta pengundian doorprize utama berupa 3 Voucher Umrah beserta hadiah hiburan lainnya.

Senggigi Lombok Fun Run 2026 sekaligus menjadi event pembuka dari seluruh rangkaian Festival Senggigi 2026. Kegiatan seremonial Launching Festival Senggigi akan digelar di Anjungan Merumatta lokasi finish Senggigi Lombok Fun Run.

Festival Senggigi 2026 sendiri mengusung tema “The Soul of Lombok” dan akan menyuguhkan aneka kegiatan budaya dan hiburan hingga bulan Agustus mendatang, seperti Pekan Kesenian Senggigi, Presean, Giri Menang Karnaval, hingga panggung musik jazz. (her)

NTB Tawarkan Investasi Hijau dan Pariwisata Strategis kepada Oman

Penulis
ekbisntb.com
-
0
NTB Tawarkan Investasi Hijau dan Pariwisata Strategis kepada Oman
Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal (kiri) tukar cinderamata dengan Duta Besar Oman untuk Republik Indonesia Mohamed Ahmed Salim di ruang kerjanya, Kamis (18/6/2026). (Suara NTB/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus memperluas jejaring kerja sama internasional untuk mendorong investasi yang berkualitas dan berkelanjutan. Dalam pertemuan dengan Duta Besar Oman untuk Indonesia, Mohamed Ahmed Salim, di Ruang Kerja Gubernur NTB, Kamis (18/6/2026), Gubernur Lalu Muhamad Iqbal memaparkan berbagai peluang investasi unggulan di sektor energi terbarukan, pariwisata, serta hilirisasi kelautan dan perikanan sebagai bagian dari upaya memperkuat transformasi ekonomi daerah.


Pertemuan tersebut dihadiri Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Samsudin, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB Irnadi Kusuma, serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB Muslim.


Kehadiran jajaran perangkat daerah ini mencerminkan keseriusan Pemprov NTB dalam menghadirkan iklim investasi yang terintegrasi dan ramah bagi investor internasional.


Pada sektor energi, NTB menawarkan sejumlah proyek green energy yang siap dikembangkan, di antaranya pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Sengkol, Lombok Tengah, pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) di Jerowaru, Lombok Timur, serta pemanfaatan bendungan-bendungan daerah untuk pengembangan PLTS terapung dan pembangkit listrik tenaga air skala kecil. Seluruh proyek tersebut didukung potensi sumber daya alam yang melimpah, risiko investasi yang relatif rendah, dan prospek bisnis jangka panjang.


Selain energi, sektor pariwisata juga menjadi fokus penawaran investasi. Pemprov NTB mempromosikan sejumlah proyek prioritas berupa pengembangan akomodasi premium di kawasan strategis, termasuk Pantai Kerakas dengan destinasi Tujuh Mata Air Bawah Laut (Seven Spring Under Sea), Gili Gede, Mauktika Mandalika, dan Kuta Heights. Kawasan-kawasan tersebut didukung status strategis nasional, kesiapan lahan, serta komitmen pemerintah dalam memberikan kemudahan perizinan bagi investor.


Potensi investasi juga terbuka luas di sektor kelautan dan perikanan. Dengan produksi akuakultur yang terus meningkat, NTB menawarkan peluang pengembangan komoditas unggulan seperti rumput laut, lobster, dan ikan air tawar, termasuk hilirisasi industri garam di Pulau Sumbawa serta pembangunan pusat pascapanen dan cold storage modern di Pelabuhan Perikanan Soromandi, Teluk Cempi, untuk mendukung ekspor komoditas bernilai tinggi seperti tuna dan cakalang.


Melalui pemaparan tersebut, Pemerintah Provinsi NTB menegaskan komitmennya untuk membangun kemitraan investasi yang saling menguntungkan, berorientasi pada keberlanjutan, serta memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.


Kolaborasi dengan mitra internasional seperti Oman diharapkan tidak hanya menghadirkan aliran investasi baru, tetapi juga mempercepat pengembangan energi bersih, memperkuat daya saing sektor pariwisata, dan mendorong hilirisasi sumber daya kelautan sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi NTB yang inklusif dan berkelanjutan. (r/ham)

Kenaikan BBM dan Gejolak Global Dinilai Tak Terlalu Mengguncang NTB

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Kenaikan BBM dan Gejolak Global Dinilai Tak Terlalu Mengguncang NTB
Wahyudin (Suara NTB/bul)

Mataram (ekbisntb.com) – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), fluktuasi nilai tukar dolar AS, hingga gejolak harga minyak dunia dinilai tidak memberikan dampak signifikan terhadap kondisi ekonomi NTB.

Struktur ekonomi daerah yang masih ditopang sektor pertanian menjadi faktor utama yang membuat daya tahan ekonomi masyarakat relatif kuat.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, Dr. Wahyudin, mengatakan mayoritas penduduk NTB masih menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Kondisi ini berbeda dengan daerah perkotaan yang lebih bergantung pada sektor jasa dan perdagangan modern yang cenderung lebih sensitif terhadap gejolak ekonomi global.

“Kalau saya lihat untuk daerah kita, sebenarnya tidak terlalu banyak pengaruhnya dengan adanya kenaikan harga minyak dunia maupun pergerakan kurs dolar. Karena masyarakat kita umumnya bekerja di sektor pertanian,” ujarnya.

Pertanian Tumbuh di Atas 10 Persen

Menurut Wahyudin, sektor pertanian NTB saat ini menunjukkan performa yang sangat baik. Pertumbuhan sektor tersebut bahkan tercatat menembus dua digit dan menjadi yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir.

Pertumbuhan tersebut tidak hanya meningkatkan nilai ekonomi daerah, tetapi juga berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat karena menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

BPS mencatat lebih dari 35 persen penduduk yang bekerja di NTB berada di sektor pertanian. Karena itu, ketika sektor ini tumbuh positif, dampaknya langsung dirasakan oleh sebagian besar masyarakat.
“Pertanian kita tumbuh luar biasa, lebih dari 10 persen. Ini menghidupi banyak masyarakat kita. Karena itu saya melihat dampak kenaikan BBM atau gejolak ekonomi global tidak terlalu besar terhadap masyarakat NTB,” katanya.

Selain pertanian, sektor perdagangan juga menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Kedua sektor tersebut menjadi penopang utama perekonomian daerah dan sumber penghidupan masyarakat.

“Kalau pertambangan memang besar kontribusinya terhadap ekonomi, tetapi yang paling banyak menghidupi masyarakat tetap pertanian dan perdagangan,” jelasnya.

Wahyudin menjelaskan daerah yang perekonomiannya didominasi sektor jasa biasanya lebih rentan terhadap perlambatan ekonomi. Penurunan jumlah wisatawan, berkurangnya aktivitas bisnis, maupun melemahnya daya beli akan cepat memengaruhi pendapatan masyarakat.

Sementara NTB masih memiliki karakter ekonomi agraris yang kuat. Karena itu, gejolak yang terjadi di sektor jasa tidak serta-merta berdampak besar terhadap kehidupan masyarakat secara luas.

“Kalau di kota-kota besar yang bertumpu pada sektor jasa mungkin lebih terasa. Tapi NTB masih agraris. Sebagian besar masyarakat kita hidup dari lahan pertanian yang mereka kelola,” ujarnya.

Kemiskinan Terus Menurun

Optimisme terhadap kondisi ekonomi NTB juga tercermin dari tren penurunan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem dalam beberapa tahun terakhir.

Wahyudin mengungkapkan tingkat kemiskinan ekstrem di NTB saat ini sudah berada pada level yang sangat rendah, sekitar 0,04–0,05 persen. Capaian ini menunjukkan semakin sedikit penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ekstrem berdasarkan standar internasional.

“Kalau kemiskinan ekstrem sekarang sangat kecil sekali. Itu menunjukkan kondisi masyarakat semakin membaik,” katanya.

Sementara untuk angka kemiskinan secara keseluruhan, BPS NTB akan merilis data terbaru pada Juli 2026. Sebagai perbandingan, angka kemiskinan NTB pada 2025 tercatat sebesar 11,38 persen.

Faktor lain yang memperkuat daya tahan ekonomi masyarakat NTB adalah membaiknya harga sejumlah komoditas pertanian, terutama padi dan jagung.

Menurut Wahyudin, kenaikan harga hasil panen memberikan tambahan pendapatan bagi petani sekaligus menjadi insentif untuk terus meningkatkan produksi.

“Padi luar biasa, kemudian harganya juga naik. Jagung juga demikian. Artinya petani kita menikmati harga yang baik sehingga tetap bersemangat berproduksi,” ujarnya.

Kondisi tersebut membuat sebagian besar masyarakat pedesaan tidak terlalu terbebani oleh kenaikan BBM. Selain karena pendapatan pertanian yang membaik, mayoritas petani juga masih menggunakan BBM bersubsidi jenis Pertalite untuk aktivitas sehari-hari. (bul)

1...203204205...1,077Halaman 204 dari 1,077