Thursday, April 23, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 204

Memberatkan dan Mahal, Pembangunan Tol Lembar-Kayangan Diganti Jalan Bypass

By
ekbisntb.com
-
0
H. Sadimin (ekbisntb.com/ham)

Lombok (ekbisntb.com) – Rencana pembangunan jalan tol yang menghubungkan Pelabuhan Lembar di Lombok Barat dengan Pelabuhan Kayangan di Kabupaten Lombok Timur, ditunda. Pertimbangannya, selain memberatkan juga biayanya mahal. Sebagai gantinya, Pemprov NTB mengusulkan dibangun jalan bypass.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi NTB H. Sadimin, ST., MT, Senin 11 Agustus 2025 mengakui, jika sebelumnya, Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal mengusulkan pembangunan jalan tol ke pemerintah pusat. Namun kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda NTB ini, dari hasil perhitungan dan analisa pembangunan jalan tol ini, membutuhkan dana lebih dari Rp22 triliun. Sementara kondisi keuangan negara seperti ini, sehingga Pemprov NTB mengusulkan untuk membangun bypass yang nilainya jauh lebih murah.

“Proyek bypass ini dinilai lebih cepat dari segi waktu serta lebih hemat dari segi anggaran. Anggaran untuk pembangunan jalan bypass hanya sekitar Rp3,5 triliun. Jauh berbeda dengan biaya pembangunan jalan tol yang menyentuh angka Rp22 triliun. Kalau menunggu itu (jalan tol entah kapan terealisasi). Kalau yang ini mudah-mudahan harapannya pada pemerintahan Prabowo – Gibran,” harapnya.

Sadimin menyebutkan, anggaran Rp 3,5 triliun ini sudah mencakup pembangunan jalan dan pembebasan lahan. Hal ini bisa dirinci dengan asumsi pembiayaan perbaikan bypass I sekitar Rp700 miliar, kemudian untuk pembebasan lahan dan pembangunan jalan dari Lombok Tengah menuju Pelabuhan Kayangan sekitar Rp2,8 triliun. ‘’Jadi totalnya Rp3,5 triliun sampai Rp3,6 trilun lah,’’ sebutnya.

Pembangunan bypass ini diharapkan tuntas pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka atau pemerintahan Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur  Hj. Indah Dhamayanti Putri.

Ia mengatakan rencana pembangunan jalan bypass ini akan meneruskan jalan bypass dari Bundaran Gerung di Lombok Barat hingga ke jalan bypass Bandara Internasional Lombok (BIL) Mandalika menuju Sirkuit Mandalika.

“Nanti ada jalur lambatnya itu sekitar 20,4 kilometer dari Bundaran Gerung sampai Bundaran BIL. Kemudian ditambah dari bypass Sengkol (arah Sirkuit Mandalika) sampai ke Pringgabaya, Lombok Timur,” katanya.

Sadimin mengatakan anggaran Rp3,5 triliun ini sudah mencakup pembangunan jalan dan pembebasan lahan termasuk anggaran untuk Detail Engineering Design (DED). Anggaran ini diajukan ke pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Semua anggarannya bersumber dari pusat menggunakan APBN,” ucapnya.

Rencana pengerjaan jalan bypass yang menghubungkan Pelabuhan Lembar dan Kayangan ini akan dimulai tahun ini. Semula, kata dia, dana untuk feasibility study (FS) atau studi kelayakan Rp5 miliar untuk pembangunan jalan tol itu akan dialihkan untuk studi kelayakan pembangunan jalan bypass ini.

“Termasuklah mengurus dokumen analisis dampak lingkungan (Amdal). Ya, tahun depan harapannya DED sama pembebasan lahan. Kemudian, tahun 2027-2029 sudah bisa masuk konstruksi dan selesai,” terang Sadimin.

Sadimin menambahkan pembangunan jalan bypass ini merupakan proyek jangka menengah. Untuk pembangunan jalan tol bakal tetap dikomunikasikan dengan pemerintah pusat sebagai alternatif pembangunan jangka panjang. Penundaan pembangunan jalan tol ini juga telah dikonsultasikan ke pemerintah pusat.

“Gubernur NTB sudah bersurat ke Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Insya Allah semua aman,” ucap Sadimin.

Lebih lanjut, ia menyatakan pembangunan jalan tol di NTB juga dinilai belum ramah bagi masyarakat NTB. Selain biaya besar dan waktu pengerjaan cukup lama. “Kurang ramah terhadap masyarakat, karena harus berbayar. Makanya solusi jangka menengah pakai jalan bypass,” ujarnya.

Untuk itu Sadimin menegaskan adanya proyek bypass dinilai mampu mengurai kemacetan di jalur yang ada mulai dari Kota Mataram hingga ke Pelabuhan Kayangan, Lombok Timur. ‘’Nanti harapannya mobil truk, mobil logistik tidak perlu lagi lewat jalan existing dari Kota Mataram ke Kayangan,’’ katanya. (ham)

LPS Mencatat Niat Menabung Konsumen Melemah

By
ekbisntb.com
-
0
Ilustrasi menabung(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat Indeks Menabung Konsumen (IMK) Juli 2025 turun tipis menjadi 82,2 atau melemah 1,6 poin dibanding bulan sebelumnya. Pelemahan ini sejalan dengan turunnya Indeks Waktu Menabung (IWM) sebesar 4,7 poin ke level 90,5, meski Indeks Intensitas Menabung (IIM) naik 1,4 poin ke 73,8.

Direktur Group Riset LPS, Seto Wardono dalam keterangan resmi LPS kepada media ini mengatakan niat menabung konsumen melandai karena meningkatnya pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan di awal tahun ajaran baru.

“Stimulus ekonomi hanya memberi dorongan jangka pendek,” ujarnya.

LPS mencatat penurunan porsi responden yang tidak pernah menabung dari 26,7 persen di Juni menjadi 24,9 persen pada Juli. Responden yang menabung lebih sedikit dari rencana juga turun dari 52,5 persen menjadi 50 persen.

Di sisi lain, IMK meningkat pada rumah tangga berpendapatan rendah. Kenaikan terbesar terjadi pada kelompok penghasilan hingga Rp1,5 juta per bulan yang naik 9,1 poin, disusul kelompok Rp1,5–Rp3 juta per bulan yang naik 3,1 poin.

Untuk Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK), rumah tangga berpendapatan rendah juga mencatat optimisme tertinggi. IKK mereka naik 2,3 poin menjadi 100,4, sementara kelompok pendapatan menengah justru turun. Secara nasional, IKK Juli 2025 turun 2,5 poin menjadi 96,9, menandakan persepsi konsumen melemah akibat kenaikan harga sembako, biaya pendidikan, harga pupuk, serta anomali iklim yang memengaruhi hasil panen.

Meski demikian, LPS mencatat optimisme terhadap prospek ekonomi enam bulan ke depan tetap terjaga karena Indeks Ekspektasi (IE) masih berada di atas 100.(bul)

BAZNAS NTB Salurkan Bantuan Rumah Layak Huni dan Biaya Pendidikan untuk Keluarga Almarhum Tohir Royal di Lombok Timur

By
ekbisntb.com
-
0
Ketua BAZNAS NTB, Dr. Lalu M. Iqbal Murad, menyalurkan bantuan Bantuan Rumah Layak Huni dan Biaya Pendidikan untuk Keluarga Almarhum Tohir Royaldi Lombok Timur, sesuai arahan Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali menunjukkan komitmennya dalam mengentaskan kemiskinan dengan menyalurkan bantuan rumah layak huni. Bantuan ini diserahkan kepada keluarga almarhum Tohir Royaldi di Desa Lenek, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, atas arahan langsung dari Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal.

Ketua BAZNAS NTB, Dr. Lalu M. Iqbal Murad, menyatakan bahwa penyaluran bantuan ini bertujuan untuk menyediakan tempat tinggal yang aman, sehat, dan nyaman bagi warga yang selama ini menempati rumah tidak layak huni.

“Kami salurkan bantuan ini kepada keluarga almarhum Tohir Royaldi. Almarhum adalah sosok pejuang yang semasa hidupnya banyak berkontribusi bagi masyarakat,” ujar Dr. Lalu M. Iqbal Murad.

Selain bantuan rumah, BAZNAS NTB juga memberikan biaya pendidikan untuk anak-anak almarhum. Bantuan ini diharapkan dapat memotivasi mereka untuk terus menempuh pendidikan demi masa depan yang lebih baik.

Bantuan ini merupakan tindak lanjut dari usulan Pemerintah Desa, tokoh masyarakat, dan aktivis kemanusiaan setempat. Setelah menerima usulan tersebut, BAZNAS NTB segera melakukan verifikasi dan memastikan bantuan disalurkan tepat sasaran.

BAZNAS NTB memiliki komitmen kuat untuk terus menyalurkan berbagai program di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Melalui program-program ini, BAZNAS NTB berupaya menjangkau masyarakat kurang mampu di seluruh kabupaten/kota di NTB.

Untuk mewujudkan komitmen tersebut, BAZNAS NTB mengajak seluruh masyarakat, khususnya para muzaki, untuk menyalurkan zakat, infak, dan sedekah melalui BAZNAS. Dengan dukungan dari para muzaki, program kemanusiaan dan pemberdayaan ini akan terus berjalan, memberikan manfaat yang lebih luas, dan membantu mewujudkan kesejahteraan bagi lebih banyak warga di NTB.(bul)

Irwan Prasetya Kembali Ditunjuk Jadi Ketua APKLI NTB

By
ekbisntb.com
-
0
Irwan Prasetya(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (DPP APKLI) kembali menunjuk Irwan Prasetya sebagai Ketua APKLI Provinsi NTB periode 2024–2029. Penunjukan ini tertuang dalam Surat Keputusan DPP APKLI Nomor 05/SK/DPP-APKLI/2024 tertanggal 26 Desember 2024.

Irwan mengatakan, kepengurusan baru akan fokus memperkuat peran pedagang kaki lima (PKL) di seluruh kabupaten dan kota di NTB.

“Kami akan melakukan pendataan PKL secara menyeluruh, menertibkan, menata, sekaligus memberdayakan mereka agar usahanya lebih maju,” ujarnya, Senin, 11 Agustus 2025.

Dalam program kerjanya, APKLI NTB juga akan menjalin kemitraan dengan BUMN dan BUMD untuk memfasilitasi PKL mendapatkan akses kredit usaha rakyat (KUR) maupun kredit komersial, terutama untuk investasi sarana usaha. Irwan menegaskan, pembiayaan ini penting agar PKL dapat meningkatkan kualitas dagangannya dan memperluas pasar.

Selain itu, APKLI NTB akan mengintensifkan sosialisasi penggunaan transaksi digital QRIS bagi PKL. Langkah ini diambil untuk melindungi pedagang dari peredaran uang palsu yang kerap menyasar mereka.

“PKL selama ini tidak memiliki alat pendeteksi uang kertas. Dengan QRIS, transaksi lebih aman dan praktis,” kata Irwan.

Kepengurusan baru juga menggulirkan program “Celengan Qurban dan Umrah” bagi PKL bekerja sama dengan perbankan, termasuk menggalakkan tabungan uang logam. Program ini diharapkan dapat mendorong budaya menabung sekaligus mewujudkan impian PKL untuk beribadah dan berkurban.

Irwan menegaskan, dalam lima tahun ke depan akan membawa perubahan signifikan bagi kesejahteraan PKL di NTB.

“Kami ingin PKL naik kelas, mandiri secara ekonomi, dan semakin diakui perannya dalam perekonomian daerah,” tegasnya.(bul)

Bank Indonesia : Daerah Tambang Berisiko Jadi Daerah Miskin

By
ekbisntb.com
-
0
Berry A Harahap(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi NTB, Berry A. Harahap, mengingatkan risiko besar yang mengintai daerah penghasil tambang. Menurutnya, ketergantungan ekonomi pada sektor pertambangan berpotensi membuat wilayah kaya sumber daya alam justru terjerumus menjadi daerah miskin di masa depan.

Berry mencontohkan, beberapa daerah seperti Aceh, Papua, dan Sawahlunto pernah mengalami kemunduran ekonomi setelah sumber daya tambangnya habis.

“Tambang itu tidak membuat masyarakat otomatis sejahtera. Yang dibutuhkan adalah kebijakan ekonomi yang menggerakkan sektor produktif dan inklusif, sehingga manfaatnya dirasakan masyarakat luas,” tegas Berry di Mataram, Senin, 11 Agustus 2025.

“Di Kabupaten Sumbawa Barat, ada tambang sudah hampir 30 tahun. daya beli masyarakatnya begitu-begitu saja,” tambahnya.

Ia menilai, daerah tambang cenderung memiliki kualitas sumber daya manusia (SDM) yang rendah karena masyarakat menjadi kurang kreatif dan cenderung malas akibat kemudahan yang diberikan oleh kekayaan alam.

“Contoh Aceh atau Papua. Kecenderungan masyarakatnya ogah-ogahan karena sumber daya alamnya dilihat luar biasa. Tapi nanti begitu habis tambangnya, ndak baik bagi SDM lokal yang sudah terbiasa mendapat kemudahan karena tambang, bisa ogah-ogahan menyiapkan masa depannya,” ujarnya.

Berry menekankan, risiko kemiskinan sangat terbuka jika daerah tambang tidak mengembangkan sektor produktif lain, seperti pertanian dan industri pengolahan.

“Kalau hanya mengandalkan tambang, kita hanya membeli masalah di masa depan. Karena itu, perlu menggalakkan kegiatan ekonomi inklusif. Karenanya, kepala daerah harus kreatif mengembangkan potensi-potensi non tambang yang inklusif,” tambahnya.

Ekonomi provinsi ini pada Triwulan II 2025 masih terkontraksi sebesar -0,82% (yoy). Meski begitu, kinerja ekspor mulai membaik seiring dimulainya penjualan produk olahan smelter, diikuti akselerasi investasi di sektor tambang dan proyek di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.

Momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Iduladha dan libur sekolah juga mendorong konsumsi rumah tangga. Dari sisi sektoral, perbaikan ekonomi ditopang oleh meningkatnya produksi konsentrat pertambangan akibat cuaca kondusif, berlanjutnya masa panen padi dan jagung, serta peningkatan kinerja peternakan menjelang Iduladha.

Namun, Berry mengingatkan, pertumbuhan ekonomi NTB masih sangat fluktuatif karena dominasi sektor tambang.

“Ketika produksi tinggi, ekonomi daerah meroket karena ekspor tinggi. Tapi saat produksi turun, ekspor turun, pertumbuhan bisa anjlok tajam,” katanya.(bul)

Pemkab Sumbawa Atensi Penempatan CPMI ke Sejumlah Negara

By
ekbisntb.com
-
0
H.Varian Bintoro (ekbisntb.com/ils)

Sumbawa Besar (ekbintb.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa memastikan akan memberikan atensi khusus terkait penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ke sejumlah negara. Langkah ini untuk menekan terjadinya kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

“Kami tetap akan memberikan atensi terkait penempatan CPMI ke sejumlah negara yang membuka lowongan untuk menekan terjadinya hal yang tidak diinginkan, salah satunya TPPO,”  kata Kepala Dinas Nakertrans H. Varian Bintoro, kepada Suara NTB, kemarin.

Bahkan para CPMI dimintai untuk memantau informasi di aplikasi Siap Kerja untuk memastikan perusahaan tempat mereka bekerja terdaftar. Hal tersebut dilakukan untuk menekan terjadinya hal yang tidak diinginkan, apalagi di Timur Tengah sudah banyak persoalan yang menimpa CPMI.

“Kami minta CPMI untuk menjadi CPMI cerdas untuk menekan terjadinya hal yang tidak diinginkan, terutama kaitannya dengan perusahaan yang melakukan perekrutan, ” ujarnya.

Selain itu, lanjut H. Varian, sebelum penempatan, CPMI juga akan dilatih sehingga memiliki keahlian atau skill. Keahlian yang didapatkan nantinya akan dicantumkan dalam bukti sertifikat kompetensi sebagai bukti tenaga yang akan dikirim benar-benar sebagai tenaga yang terampil.

“Jadi, skill yang kita latih nantinya terutama terkait dengan perilaku selama berada di luar negeri, dan juga keterampilan lainnya supaya tidak menjadi masalah di negara penempatan, ” ucapnya.

Ia mengakui, untuk penempatan CPMI di Timur Tengah masih menjadi primadona masyarakat, khususnya Sumbawa. Sebab PMI yang bekerja di negara tersebut tidak hanya menjadi pekerja melainkan bisa melakukan ibadah.

“Kalau dari Pulau Lombok lebih senang ke Asia Pasifik, tetapi untuk Sumbawa lebih ke Timur Tengah, karena mereka bisa beribadah di samping bekerja seperti haji dan umrah,” ujarnya.

Varian turut mengimbau kepada CPMI untuk tidak mengubah data hanya karena ingin berangkat. Selain itu, mereka juga diharapkan mendaftar secara resmi dan prosedural terutama terkait perusahaan yang akan merekrut mereka.

“Jadi, CPMI harus cerdas dan harus melihat ke aplikasi siap kerja sehingga hal-hal yang tidak diinginkan bisa diminimalisasi salah satunya TPPO dan kasus lainnya,” tambahnya.

Selain itu, pemerintah juga akan menggandeng para kepala desa untuk melakukan pengawasan terhadap masyarakat nya yang akan berangkat menjadi CPMI baik ke Timur Tengah maupun ke negara lainnya.

“Pemerintah kabupaten hampir tidak memiliki kewenangan untuk memantau keberangkatan CPMI, sehingga Kades memiliki peran cukup penting untuk memantau warganya agar tidak menjadi korban TPPO,” ujarnya.

Bahkan Pemdes diminta untuk pro-aktif jika ada perusahaan yang melakukan perekrutan di desanya dengan meminta izin mereka. Hal itu dilakukan sebagai pola antisipasi hal yang tdak diinginkan bahkan jika ditemukan kejanggalan diminta untuk melaporkan ke pemerintah untuk disikapi.

“Jaring awalnya dari desa, jika desa memberikan proteksi terhadap masyarakatnya dengan meminta kelengkapan izin perusahaan yang akan melakukan perekrutan agar tidak terjadi persoalan di kemudian hari,” ucapnya.

Disinggung terkait jumlah CPMI yang akan berangkat ke timur tengah pasca-moratorium dicabut, Varian mengaku hingga saat ini belum ada perusahaan yang mengajukan permohonan penempatan CPMI ke timur tengah. Kendati demikian, pihaknya tetap akan melakukan pengawasan khusus untuk menekan Tindak pidana TPPO.

“Masih belum ada perusahaan yang mengajukan perekrutan CPMI ke timur tengah, tetapi kami tetap akan melakukan pengawasan khusus untuk menekan hal yang tidak diinginkan,” pungkasnya. (ils)

Ditemani Sunset dan Deburan Ombak, Keseruan Turis Asing Main Bola dengan Anak Pesisir Cemara Lembar

By
ekbisntb.com
-
0
Wisatawan asing dari Spanyol asyik bermain bola dengan anak pesisir sambil menikmati deburan ombak dan matahari terbenam di Pantai Cemara Lembar. (ekbisntb.com/her)

Kawasan wisata Pantai Cemara, Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Lombok Barat (Lobar) memiliki daya tarik sunset (matahari terbenam) dan deburan ombak. Bagi wisatawan yang berwisata ke sana tak melewatkan momen tersebut. Mereka datang ke kawasan itu untuk menikmati suasana indah ini.

SEPERTI Sabtu 9 Agustus 2025 sore, tampak delapan wisatawan asing asal Spanyol berkunjung ke kawasan Pantai Cemara. Mereka takjub melihat keindahan matahari terbenam di tempat ini. Sesekali, kapal-kapal laut hilir mudik dari Pelabuhan Lembar dan Padangbai. Di saat menikmati suasana pantai, ada anak-anak pesisir yang bermain bola di pantai tersebut. Aksi anak-anak ini pun mengundang perhatian para turis dari negara yang dikenal menjadi gudang pemain sepak bola dunia itu.

Mereka pun sontak ikut bermain bola bersama anak-anak pantai. Mereka asyik bermain bola, sembari becanda gurau dengan anak-anak. Sesekali mereka menikmati suasana pantai yang saat itu begitu indah dengan panorama siluetnya. Keasyikan itu membuat tak terasa hingga senja dan berhenti bermain bola, karena hari sudah beranjak malam.

Mus’ab, salah seorang pengelola pariwisata di Cemara mengatakan, jika hal ini menjadi salah satu upaya untuk promosi desa wisata. “Mereka (wisatawan, red) delapan orang, berkunjung melihat sunset Pantai Cemara. Ketepatan moment sunset bagus,” katanya.

Tamu asal Spanyol satu grup menginap di penginapan Bugenvil Lembar, tak jauh dari kawasan Cemara itu.  Antar sesama pengelola penginapan, mereka saling isi. Ketika ada tamu menginap, diajak keliling menikmati Pantai Cemara. Begitupula ada tamu yang butuh penginapan dan transportasi, mereka saling mengnformasikan. Termasuk wisatawan Spanyol ini, awalnya menikmati sunset. Namun begitu melihat anak-anak main bola, mereka pun ikutan bermain bersama anak-anak.

Pihaknya pun berupaya tetap menjaga kebersihan Pantai Cemara. Kendati tantangan berat, namun bagaimana masyarakat bisa sadar akan kebersihan. Sebab pariwisata itu butuh lingkungan yang bersih, sehingga sasarannya adalah edukasi masyarakat, setelah warga sadar barulah ke pengunjung agar tidak membuang sampah sembarangan. Sebab sumbangan sampah di kawasan itu banyak dari pengunjung. (her)

Pemdes Minta Pemkab Siapkan Tempat  PKL Berjualan di Bundaran GMS

By
ekbisntb.com
-
0
Kades Beleka Islahudin dan Sekretaris Dinas PUTR Lalu Ratnawi latar belakang bundaran GMS yang akan ditata. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Proyek renovasi Bundaran Giri Menang Square (GMS) Desa Beleka, Kecamatan Gerung, Lombok Barat (Lobar) akan dilaksanakan tahun ini. Renovasi yang dianggarkan Rp5,5 miliar tu meliputi pekerjan utama, air mancur dan lampu laser dan lainnya.

Pihak desa setempat menyambut baik penataan GMS ini untuk menghidupkan bundaran tersebut.  Namun pihak desa berharap dilibatkan dalam proses pembahasan, terutama terkait penyiapan space (lokasi) pusat kuliner untuk mengakomodir puluhan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang biasa berjualan di bundaran tersebut. “Kami berterima kasih kepada Pemkab dalam hal ini pak Bupati yang akan menata (hidupkan) bundaran GMS,” kata Kades Beleka Islahudin, akhir pekan Kemarin.

Bundaran perlu dihidupkan, karena menjadi wajah kota yang dilalui warga luar maupun mancanegara, baik dari pelabuhan maupun bandara. Ketika GMS itu hidup, banyak warga dari luar yang sekedar berswafoto di monumen berbentuk masjid itu, sehingga bundaran itu pun menjadi daya tarik bagi warga luar.

GMS itu juga menjadi pusat perekonomian warga setempat maupun dari luar. Warganya yang berjualan di sekitar areal itu hampir 47-48 orang.  Ia berharap agar para PKL ini disiapkan tempat khusus untuk berjualan. Selain Bundaran GMS itu lebih tertata rapi, keberadaan PKL ini juga tidak menganggu arus lalu lintas di jalur negara itu.

Dengan diberikan tempat khusus bagi PKL , perputaran ekonomi akan meningkat dan kemandirian ekonomi desa akan kuat. “Dengan begitu sejahtera dari desa akan terelwujud seperti program Bupati Lobar,” tambah Ketua Asosiasi Kepala Desa Indonesia NTB (AKSI NTB) sekaligus Ketua Forum Kepala Desa Kecamatan Gerung ini.

Pihaknya pun telah menyiapkan langkah untuk membantu menghidupkan kawasan itu dengan meminta lahan di sekitar bundaran yang kini dijadikan areal bermain itu bisa dikelola desa. Pihaknya melalui BUMDes nantinya berencana menata dengan menyiapkan angkringan di lokasi tersebut. “Nanti dikelola oleh BUMDes,”ujarnya.

Untuk pemakaian lahan itu, pihaknya sudah bersurat ke pihak terkait agar lahan itu bisa dipinjam atau dikelola. “Kita nanti akan intervensi, tata siapkan tempat seperti angkringan,” imbuhnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas PUTR Lalu Ratnawi mengatakan anggaran untuk renovasi Bundaran GMS dialokasikan Rp5,5 miliar dengan item  pekerjaan intinya, terdiri dari air mancur dan laser untuk layar optik embun yang berfungsi sebagai Megatron di bundaran tersebut. Ditambah lampu-lampu ornamen lainnya.

Sementara untuk tempat PKL akan dibangun tahun depan, mengingat waktu di perubahan ini sangat mepet. Hal ini agar kualitas pekerjaan bundaran tidak tergesa-gesa.  ‘’Yang jelas nantinya, ada space untuk PKL yang berjualan agar tertata rapi sehingga tidak terkesan semrawut seperti sekarang ini,’’ ujarnya. (her)

Perusda Pasar dan Parkir Mendesak Dibentuk

By
ekbisntb.com
-
0
ilustrasi pasar(ekbisntb.com/dok)

Lombok (ekbisntb.com) – Potensi kebocoran retribusi daerah dari pasar dan parkir disinyalir terus ditemukan. Permasalahan ini perlu segera dilakukan mitigasi. Pembentukan perusahaan daerah parkir dan pasar mendesak dibentuk untuk meminimalisir kebocoran pendapatan asli daerah.

Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram Abdurrahman ditemui pekan kemarin menegaskan, pembentukan perusahaan daerah atau badan layanan umum daerah parkir dan pasar digagas sejak tahun 2019 lalu. Akan tetapi, eksekutif belum siap melaksanakan terobosan tersebut. Pembentukan perusda ini untuk memaksimalkan pendapatan dari dua sektor sumber pendapatan asli daerah Kota mataram. “Pembentukan Perusda sebenarnya hasil kajian dari Brida yang menyarankan membuat Perusda untuk dua bidang sumber PAD tersebut,” terangnya.

Politisi Partai Gerindra berpandangan bahwa Mataram sebagai ibukota provinsi, pusat bisnis serta perdagangan semestinya harus banyak membentuk Perusda. Perusda dikelola secara profesional, sehingga kebocoran PAD yang selama ini menghantui pemasukan daerah bisa ditekan atau minimalisir. “Kalau saya bukan dua itu saja melainkan lebih banyak Perusda di Mataram malah lebih bagus,” ujarnya.

Menurut Rahman, kompleksitas pengelolaan retribusi parkir dan pasar tidak terkelola secara profesional. Target dari tahun ke tahun tidak pernah tercapai. Karena itu, ia memandang Perusda ini harus segara dibentuk untuk kebaikan bersama. Artinya, pemerintah daerah bisa meningkatkan pendapatan dan masyarakat bisa merasakan dampak dari program yang dilaksanakan. “Saya kira ini demi kepentingan bersama baik pemerintah dan masyarakat,” pungkasnya.

Sekretaris Daerah Kota Mataram, H. Lalu Alwan Basri mengakui, pembentukan perusahaan daerah atau BLUD telah digagas sejak tahun 2019. Akan tetapi, pembentukan tidak semudah yang dibayangkan. Artinya, perlu kajian secara komprehensif dan mendalam agar perusahaan daerah dijalankan secara profesional. “Iya, perlu waktu dulu untuk dikaji secara mendalam,” pungkasnya.

Alwan memahami bahwa pembentukan perusda sebagai upaya mengoptimalkan pendapatan asli daerah dari retribusi parkir dan pasar. Pihaknya perlu mempersiapkan secara matang agar perusda benar-benar berjalan optimal pasca terbentuk. (cem)

Inspektorat Optimis Mataram Jadi Kota Anti Korupsi

By
ekbisntb.com
-
0
Hj. Baiq Nelly Kusumawati. (ekbisntb.com/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Inspektorat Kota Mataram terus melengkapi dokumen administatif yang dibutuhkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, sebagai syarat menjadi kota anti korupsi. Beberapa indikator telah dipenuhi sehingga optimis dapat meraih predikat tersebut. Demikian disampaikan Inspektur Inspektorat Kota Mataram, Hj. Baiq Nelly Kusumawati ditemui akhir pekan kemarin.

Nelly menambahkan Komisi Antirasuah ini, fokus pada delapan area intervensi. Yakni, perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengawasan APIP, manajemen ASN, pengeloaan barang milik daerah dan optimalisasi pajak daerah.

Delapan area ini harus dilakukan pencegahan  korupsi, karena jika indikator monitoring center for prevention (MCP) bagus akan menjadi penilaian utama untuk kota anti korupsi. “Sehingga, kita harus punya standar tinggi untuk delapan area itu,” ujarnya.

Komitmen sebagai kota anti korupsi mendapatkan dukungan penuh dari Wali Kota Mataram Dr. H. Mohan Roliskana. Wali Kota sebut Nelly, mendorong masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat harus memiliki pengendalian internal yang baik.

Pencegahan korupsi bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga memastikan regulasi mendukung ekosistem yang bersih dan sehat. Mantan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menegaskan kembali bahwa optimis bisa mewujudkan Kota Mataram sebagai kota anti korupsi. “Iya mudah-mudahan. Tim KPK juga menyampaikan ke Pak Wali sangat mendukung 1.000 persen Mataram sebagai kota anti korupsi. Tinggal kolaboratif antara opd bisa mewujudkan itu,” pungkasnya.

Sekretaris Daerah Kota Mataram H. Lalu Alwan Basri ditemui menegaskan, Pemerintah Kota Mataram telah masuk nominator sebagai kota anti korupsi dari Komisi Anti Korupsi Republik Indonesia. Nominasi ini tidak boleh dianggap biasa, sehingga mewujudkan predikat ini tidak boleh setengah hati. “Setelah masuk nominator tidak boleh setengah hati untuk mewujudkannya,” terangnya.

Rapat melalui dalam jaringan (daring) bersama Komisi Antirasuah memfokuskan pada indikator pemenuhan kota anti korupsi tersebut. Indikator penilaian ini akan disempurnakan dan dilengkapi supaya antara KPK dan Pemkot Mataram memiliki penilaian bersama. “Supaya dokumen yang diberikan sama, sehingga penyelarasan dimaksud sama,” jelasnya.

Mantan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Mataram menambahkan, KPK menekankan tiga arah antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Mewujudkan kota anti korupsi tidak hanya diserahkan ke pemerintah, melainkan perlu peran masyarakat.

Ia mencontohkan masyarakat memanfaatkan spam lapor. Laporan masyarakat berapa lama ditindaklanjuti dan lain sebagainya. “Apa yang menjadi laporan dari masyarakat ditindaklanjuti atau tidak,” pungkasnya. (cem)

1...203204205...817Page 204 of 817

EKBISNTB.com adalah sebuah portal berita lokal yang merupakan bagian dari Kelompok Media Bali Post (KMB) di NTB. EKBISNTB.com didirikan oleh para awak Redaksi Harian Suara NTB, Untuk lebih dekat dengan kami, silakan berkunjung ke Redaksi EKBISNTB.com di Jalan Bangau Nomor 15 Cakranegara, Mataram. Telepon (0370) 639543. (*)

Copyright ©2024 EkbisNTB.com - PT. Suara NTB Pers

JARINGAN MEDIA

Ketentuan Pengguna

Pedoman Media Siber

Tentang Kami