Friday, April 24, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 192

Hasil Musdalub, Yanuar Alfan Terpilih Kembali jadi Ketua Perbarindo NTB

0
Yanuar Alfan(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Yanuar Alfan kembali terpilih sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo) Nusa Tenggara Barat (NTB) periode 2024-2028. Pemilihan tersebut berlangsung dalam Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) yang digelar di Hotel Golden Palace, Mataram, Sabtu, 23 Agustus 2025.

Prosesi pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua Umum Perbarindo, Tedy Alamsyah. Kegiatan ini turut dihadiri oleh perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB, serta seluruh anggota BPR dan BPRS yang tergabung dalam DPD Perbarindo NTB.

Dalam sambutannya, Yanuar Alfan menegaskan komitmennya untuk memperkuat konsolidasi kepengurusan yang baru. Ia menyampaikan, struktur organisasi tidak banyak mengalami perubahan, hanya dilakukan pengisian pada posisi jabatan yang kosong.

“Seperti biasa, langkah pertama adalah melakukan konsolidasi kepengurusan serta melaksanakan program-program yang telah kita susun sejak awal tahun ini. Fokus utama kami adalah pengembangan SDM BPR dan BPRS anggota Perbarindo NTB melalui pelatihan berbasis kompetensi, bekerja sama dengan DPP Perbarindo maupun lembaga pelatihan lainnya,” ujar Yanuar.

Ia menekankan, kolaborasi antaranggota Perbarindo dan sinergi dengan lembaga terkait sangat penting untuk mendukung pertumbuhan industri BPR dan BPRS di NTB.

Yanuar juga menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya Musdalub dengan tertib, aman, dan lancar. Ia menilai hal ini mencerminkan kekompakan dan kerjasama yang baik dari seluruh perwakilan anggota.

“Alhamdulillah, kita telah sama-sama mengikuti seluruh tahapan pemilihan Ketua Pengganti Antar Waktu DPD Perbarindo NTB dengan baik. Saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk kembali memimpin organisasi ini. Amanah ini tentu memerlukan dukungan moril dan kerjasama dari seluruh anggota agar roda organisasi dapat berjalan optimal,” ucapnya.

Menurutnya, Musdalub menjadi momentum penting untuk menata ulang kepengurusan Perbarindo NTB agar lebih solid. Dengan demikian, kehadiran organisasi ini diharapkan tidak hanya bermanfaat bagi para anggota BPR dan BPRS, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat NTB secara luas.(bul)

Rp21 Miliar DD Belum Fokus ke Stunting

0
Warga Desa Jagaraga yang keluar dari stunting diberikan reward oleh Kades M Hasyim(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Rp21 miliar Dana Desa (DD) dialokasikan oleh seluruh desa di Lombok Barat (Lobar) untuk penanganan stunting. Namun hasil evaluasi, belum fokus pada sasaran stunting. Pemkab bersama kecamatan pun akan melakukan upaya kontrol pengawasan melalui evaluasi APBDes semua desa untuk memastikan alokasi anggaran tetap sasaran yakni pemberian susu.

Bupati Lobar H Lalu Ahmad Zaini menegaskan bahwa evaluasi APBDes setiap desa dilakukan oleh Pemda melalui OPD terkait diperkuat dan perketat. Hal ini untuk memastikan bahwa penggunaan APBDes baik dana desa itu sesuai mandantori. “Saya berharap evaluasi APBDes setiap desa dilakukan oleh kabupaten, untuk memastikan bahwa penggunaan dana itu sesuai dengan mandatori,” tegasnya.

Dikatakan, anggaran yang besar itu harus optimal dan tepat sasaran untuk penanganan stunting. Seperti DD, sesuai ketentuan ada peruntukan sekian persen untuk program mandatori, salah satunya stunting harus dipastikan dianggarkan. Ia harus memastikan anggaran ini sesuai peruntukannya.

“Sekarang praktiknya, sudah tidak berpedoman pada itu?, itu yang harus saya pastikan,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Desa Jagaraga M Hasyim mengatakan bahwa mendukung langkah bupati menekan stunting sesuai program nasional. Saat ini jumlah stunting di desanya bisa ditekan drastis, di mana tahun 2024 pada terdapat 117 kasus, turun menjadi 82 kasus dan tahun ini bisa ditekan 11 stunting menjadi 71 kasus.

“Kami berkomitmen dengan semua, 71 ini yang akan kami selesaikan, menjadi nol stunting pada tahun 2029, akhir masa jabatan saya,” imbuhnya.

Ia bersama kader dan puskesmas terus berupaya menekan kasus stunting di desa, melalui inovasi yang dilakukan membuat regulasi memberikan insentif kepada kader posyandu sebesar Rp150 ribu per bulan.

Hal ini untuk memotivasi pelayanan di tingkat posyandu, kemudian memberikan pelatihan peningkatan kapasitas SDM kader, orang tua dan unsur lainnya.  Pihaknya juga melakukan inovasi program “Genting” atau Gerebek Stunting. Dalam hal ini, pihaknya turun langsung memonitor evaluasi pelayanan posyandu dan menargetkan Kadus hingga RT menekan kasus stunting.

Camat Kediri Iswarta Mahmuluddin mengatakan kecamatan bersama tim berfungsi dalam mengevaluasi APBDes pada saat perancangan dan perencanaan tiap-tiap desa. “Di situ peran kecamatan dengan Dinas PMD dan Inspektorat,” tegasnya.

Ketika kades, perangkat desa atau operator desa asistensi terkait APBDes ke kecamatan, maka pihaknya bersama tim dari OPD terkait memastikan bahwa pos anggaran dipakai untuk keperluan yang langsung pada penyelesaian penurunan angka stunting. Ketika nanti hasil evaluasi rancangan APBDes ada tidak sesuai mandatori, misalnya untuk stunting maka tim kecamatan dan OPD boleh tidak menerbitkan rekomendasi. (her)

Wabup Dorong Pertumbuhan Ekonomi Kreatif Lewat Festival Tenun Lotim 2025

0
Penampilan Wakil Bupati Lotim, H. Muhammad Edwin Hadiwijaya bersama istri yang juga ketua IWAPI Lotim, Hj. Mahyu Wardani dalam acara festival tenun di kantor Bupati Lotim(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Pada momentum Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 RI, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menggelar berbagai kegiatan unik. Salah satunya adalah festival tenun Lombok. Kegiatan ini diikuti secara berpasangan mulai dari Wakil Bupati Lotim, H. Muhammad Edwin Hadiwijaya bersama sang Istri Hj. Mahyu, Sekretaris Daerah (Sekda) Lotim, H. M. Juaini Taofik bersama Istri, Hj. Nurhidayati.

Melalui kegiatan festival tenun ini, Wabup mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif masyarakat Lotim. Kegiatan penyelenggaraan Festival Tenun Lombok Timur 2025 yang digelar di Halaman Kantor Bupati Lombok Timur pada Kamis 21 Agustus 2025 lalu.

Festival yang dikemas dalam bentuk lomba tersebut berlangsung meriah dengan peserta dari pimpinan OPD, camat, hingga staf. Antusiasme penonton dan dukungan dari masing-masing OPD membuat suasana semakin semarak.

Wabup memberikan apresiasi atas terselenggaranya festival tersebut. Ia berharap produk lokal, khususnya tenun tradisional, dapat berkembang menjadi industri yang memberi manfaat luas bagi perajin, desainer, hingga pelaku usaha yang memasarkan produk tersebut.

“Industri kreatif di Lombok Timur sudah mulai tumbuh. Contohnya Car Free Night (CFN), di mana UMKM bergerak sendiri, membawa tenda sendiri, membayar listrik dan kebersihan sendiri, sementara Pemda hanya memfasilitasi,” ungkapnya.

Lebih jauh, Wabup menekankan pentingnya pengembangan industri kreatif lainnya seperti musik dan film agar mampu menyerap tenaga kerja yang lebih luas.

Selain lomba, festival ini juga menampilkan karya desainer lokal dan siswa-siswi SMKN 2 Selong. Koleksi busana berbahan tenun tradisional dari berbagai daerah, seperti Sembalun, Kesik, Pulau Maringkik, Pringgasela, hingga Kembang Kerang, diperagakan oleh duta pariwisata Lombok Timur 2025 dan duta pariwisata lainnya yang telah berprestasi di tingkat nasional maupun internasional. Pertunjukan tersebut berhasil memikat seluruh tamu undangan.

Festival Tenun 2025 ini sekaligus menjadi wujud nyata dukungan Pemkab Lombok Timur dalam memperkuat ekonomi kreatif berbasis budaya lokal, dengan harapan dapat membuka peluang usaha sekaligus menjaga warisan tradisi tenun agar tetap lestari. (rus)

Jelobar, Bupati dan Wabup Jajal Wisata Sekotong

0
Bupati Lobar H. Lalu Ahmad Zaini dan Wabup Hj. Nurul Adha bersama jajaran menjajal kawasan wisata Sekotong, Kamis 21 Agustus 2025(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbsintb.com) – Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia (RI), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat (Lobar) menggelar kegiatan Jelajah Lombok Barat (Jelobar), Kamis 21 Agustus 2025.

Kali ini kegiatan Jelobar diikuti oleh pegawai lingkup Pemkab Lobar ini dipimpin langsung oleh Bupati Lombok Barat, H. Lalu Ahmad Zaini (LAZ) bersama Wakil Bupati, Nurul Adha.

Rombongan start dari Kantor Bupati Lobar dan menempuh perjalanan menuju Pantai Kepo yang berada di Desa Batu Putih, Kecamatan Sekotong. Jelobar sendiri merupakan kegiatan touring untuk mengunjungi destinasi-destinasi wisata yang ada di Lobar dan diresmikan beberapa waktu yang lalu.

Bupati H. Lalu Ahmad Zaini menegaskan bahwa kegiatan Jelobar bukan hanya untuk memeriahkan HUT RI, tetapi juga menjadi kesempatan untuk melihat langsung potensi-potensi wisata yang ada di Lobar. “Kita ingin melihat potensi-potensi wilayah yang nanti mungkin dengan kehadiran kita bersama, terinspirasi untuk melakukan sesuatu dan bisa menjadi karya nyata bagi Lombok Barat,” ujar LAZ.

Kepala Dinas Pariwisata Lombok Barat, Agus Gunawan, menambahkan bahwa touring ini juga ditujukan untuk menghidupkan perekonomian masyarakat lokal, terutama para pelaku UMKM.“Di Pantai Kepo yang menjadi tujuan kita hari ini ada beberapa UMKM yang sedang menata kawasan. Dengan kehadiran kita, berbelanja di sini, harapannya mereka semakin bersemangat untuk memajukan pariwisata,” ungkap Agus.

Kehadiran rombongan touring pun membawa berkah bagi masyarakat setempat. Amelia, salah seorang pedagang di Pantai Kepo, mengaku dagangannya laris manis karena banyak peserta Jelobar yang berbelanja di warungnya. “Alhamdulillah banyak pokoknya, lebih dari biasanya,” ucapnya sambil tersenyum.

Kegiatan Jelobar ini menjadi salah satu rangkaian perayaan HUT ke-80 RI di Lombok Barat sekaligus bentuk nyata kolaborasi pemerintah dengan masyarakat dalam memajukan sektor pariwisata dan UMKM di daerah. (her)

Pastikan Tak Ada Bantuan ‘’Hosting Fee’’, Gubernur Iqbal Minta Lurah se-DKI Beli Tiket MotoGP

0
H.Lalu Muhamad Iqbal (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemprov NTB memastikan tidak akan membantu membayar hosting fee MotoGP Mandalika 2025. Dana ini harus dibayar ITDC kepada Dorna Sport, selaku pemegang hak komersial eksklusif untuk kejuaraan MotoGP.

Gubernur NTB, Dr.H.Lalu Muhamad Iqbal mengatakan, Pemprov NTB membantu dengan cara lain. Membantu promosi hingga pembukaan acara (opening ceremony). Bahkan, dia mengaku telah meminta ribuan lurah yang ada di DKI Jakarta untuk turut membeli tiket MotoGP.

“Iya bentuk promosi dan sebagainya kita bantu dan kita dorong bahkan kemarin kita membantu mendorong lurah se DKI untuk nonton MotoGP. Hampir pasti, sudah proses,” ujarnya, Jumat, 22 Agustus 2025.

Dia menjelaskan, alasan Pemprov NTB tidak membantu membayar biaya hosting fee MotoGP karena kondisi fiskal daerah yang tidak stabil, bahkan cenderung minim. NTB tidak memiliki cukup dana untuk membayar hosting fee hingga miliaran rupiah.

“Pemprov pasti akan memberikan dukungan penuh demi suksesnya penyelenggaraan MotoGP tetapi sesuai dengan kemampuan fiskal yang ada untuk bantuannya,” lanjutnya.

Menurutnya, antara ITDC, MGPA, dan Pemprov NTB pasti ada pembagian untuk kesuksesan penyelenggaraan Grand Prix Sepeda Motor yang akan diselenggarakan beberapa bulan mendatang itu. Namun, bagian Pemprov bukan berpartisipasi membayar hosting fee.

“Sharing beban, tapi belum tentu sharing hosting fee, jadi bentuk-bentuk yang bisa kita bantu supaya kita juga bisa tetap mnejalankan program sosial yang lain,” pungkasnya.

Sebelumnya, Pj Sekda NTB, Lalu Mohammad Faozal juga mengatakan hal serupa. Daerah tidak memiliki kemampuan anggaran untuk menutup biaya hosting tersebut.

Menurutnya, Pemprov hanya akan berfokus memberikan dukungan pada aspek pendukung kegiatan, seperti promosi, hiburan, transportasi berupa shuttle bus, hingga penyelenggaraan acara pembukaan (opening ceremony).

Mantan Kepala Dinas Perhubungan NTB itu juga mengaku hingga kini belum menerima informasi resmi terkait besaran nilai hosting fee MotoGP Mandalika tahun ini. (era)

Susul Sertifikat Varietas Lombok KLU1, Petani Porang Temui Bupati

0
Bahan baku porang setelah panen siap diserap pabrik di Lombok Timur. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Petani porang di Kabupaten Lombok Utara (KLU) meminta kepada Pemda untuk membantu mempercepat proses sertifikasi varietas Lombos KLU1. Usai diusulkan pada tahun 2024 lalu, progres sertifikasi ini belum berlanjut ke tahap selanjutnya.

Permintaan tersebut disampaikan Ketua Koperasi Porang Berkah Gumi Lombok (BGL), Lombok Utara, Putra Anom, Jumat, 22 Agustus 2025. Pihaknya dalam waktu dekat, akan menemui Bupati KLU agar mengeluarkan instruksi kepada OPD terkait guna melanjutkan proses sertifikasi.

“Dalam waktu dekat kami akan menghadap ke Bupati, mengingat tinggal satu upaya lagi Pemda KLU untuk menghadap ke Kementerian terkait Sertifikat Varietas Lombos KLU1,” ungkap Putra Anom.

Ia menyampaikan harapan besar, upaya sertifikasi tidak didiamkan begitu saja. Pasalnya, porang menjadi komoditas yang memiliki nilai tambah dan dampak inklusif bagi banyak petani yang terlibat.

“Varietas porang bersertifikat hanya ada satu di Indonesia, yaitu Lombos Madiun1. Kalau sertifikat Lombos KLU keluar, ini yang kedua di Indonesia,” tegasnya.

Putra menerangkan, Sertifikat nasional Lombos KLU1 memiliki dampak luas. Petani KLU bisa mengadakan bibit sendiri untuk kebutuhan lokal, bahkan melakukan jual beli bibit porang dengan petani di berbagai daerah di Indonesia.

Menjadi keuntungan tersendiri, kata dia, bibit porang Lombok Utara diserap oleh banyak petani luar daerah. Sebab secara budidaya, bibit porang yang bersertifikat yang boleh diperjualbelikan.

“Contoh kecil saja, Pemda Lotim akan menganggarkan bibit porang untuk petani Lotim. Artinya, pengadaan bibitnya otomatis akan melibatkan petani pemegang varietas bersertifikat.”

Putra Anom juga menegaskan, Koperasi porang BGL di Lombok Utara, dapat dikatakan memiliki power suplai untuk bahan baku pabrik yang ada di Lombok Timur. Di saat pabrik membutuhkan suplai 80 ton sehari untuk berproduksi, Petani KLU setidaknya bisa mengisi 115 ton/hari selama periode panen.

“Sebesar apapun pabrik di NTB bila tidak kolaborasi bersama BGL, kami yakin suplainya tersendat. Tahun kemarin saja, seluruh petani KLU menghasilkan produksi mencapai 115 ton sehari,” tegasnya.

Dasar itulah, pihaknya berharap Bupati Lombok Utara, dapat memberi perhatian kepada petani porang. Kendati komoditas ini tidak bisa langsung dikonsumsi, namun melalui proses industrialisasi, barang jadinya (tepung, beras) memiliki harga cukup tinggi.

“Pondasi yang kita lakukan sudah sangat positif. KLU juga sudah berproses untuk Lombos KLU1, hanya saja, pejabat yang dipercaya Bupati sepertinya belum menaruh minat pada potensi ekonomi porang,” tandasnya. (ari)

Rupiah Melemah Seiring Rilis Data Ekonomi AS Membaik

0
Nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menilai pelemahan nilai tukar (kurs) rupiah dipengaruhi serangkaian rilis data ekonomi Amerika Serikat (AS) yang menunjukkan ketahanan aktivitas ekonomi.

Nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan hari Jumat di Jakarta melemah sebesar 51 poin atau 0,31 persen menjadi Rp16.339 per dolar Amerika Serikat (AS) dari sebelumnya Rp16.288 per dolar AS.

“S&P Manufacturing PMI (Purchasing Managers’ Index) meningkat ke 53,3 pada Agustus 2025 dari 49,8 di Juli 2025, melampaui ekspektasi pasar di 49,5 sekaligus mencatat level tertinggi sejak Mei 2022,” ujarnya kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.

Kenaikan tersebut dinilai mencerminkan pertumbuhan pesanan baru yang solid, sekaligus menandakan perbaikan kembali pada kondisi manufaktur setelah sempat melemah pada Juli 2025.

Di sektor jasa, S&P Services PMI turun tipis menjadi 55,4 pada Agustus 2025 dari level tertinggi sepanjang tahun 55,7 di Juli 2025, tetapi tetap jauh di atas konsensus pasar sebesar 54,2. Hal ini disebut mengindikasikan sektor jasa AS masih tumbuh kuat.

Sementara itu, penjualan rumah existing meningkat 2 persen month to month (MoM) menjadi 4,01 juta unit di Juli 2025, kenaikan terbesar sejak Februari 2025 dan lebih tinggi dari proyeksi pasar sebesar 3,92 juta unit.

Data survei juga menunjukkan biaya input yang tinggi, sehingga mendorong perusahaan menaikkan harga jual dengan laju tercepat dalam tiga tahun. Ini sejalan dengan tekanan inflasi tertinggi sejak tiga tahun terakhir yang tercermin dalam survei The Philadelphia Fed.

“Indeks harga yang dibayar naik 8 poin menjadi 66,8 pada Agustus 2025, level tertinggi sejak Mei 2022,” ungkap Josua.

Untuk sinyal pasar tenaga kerja, lanjutnya, terpantau beragam. Survei S&P menunjukkan penguatan kondisi tenaga kerja, namun terjadi peningkatan initial jobless claims yang mencapai level tertinggi sejak 2021, yakni sebesar 11 ribu dari pekan sebelumnya menjadi 235 ribu pada pekan kedua Agustus 2025.

Capaian tersebut melampaui perkiraan 225 ribu dan mencatat kenaikan mingguan tertinggi dalam dua bulan terakhir.

Adapun sentimen dari dalam negeri dipengaruhi rilis Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) kuartal II 2025 oleh Bank Indonesia (BI) yang mencatat defisit sebesar 6,74 miliar dolar AS, meningkat dibandingkan defisit 0,79 miliar dolar AS pada kuartal sebelumnya.

“Pelebaran defisit tersebut disebabkan oleh pelebaran defisit pada neraca transaksi berjalan maupun neraca transaksi finansial, dipicu oleh meningkatnya ketidakpastian global akibat Trade War 2.0 serta eskalasi ketegangan geopolitik,” kata Kepala Ekonom Permata Bank.

Selain itu, defisit transaksi berjalan melebar jadi 3,01 miliar dolar AS atau -0,84 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada kuartal II 2025, dibandingkan 0,23 miliar dolar AS atau -0,07 persen dari PDB pada kuartal I 2025.

Tekanan tambahan juga datang dari sentimen global, terutama menjelang simposium tahunan Jackson Hole yang diselenggarakan oleh The Fed yang berpotensi memberikan kejelasan arah kebijakan suku bunga ke depan.

“Hari ini, rupiah diperkirakan bergerak dalam kisaran Rp16.225-Rp16.375 per dolar AS,” ucap dia. (ant)

Emas Antam Jumat Ini Naik Tipis Rp2.000 ke Angka Rp1,916 Juta Per gram ‎

0
Emas Antam(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia, Jumat, mengalami kenaikan Rp2.000 menjadi Rp1.916.000 dari semula Rp1.914.000 per gram

Adapun harga jual kembali (buyback) sebesar Rp1.762.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

‎PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback. Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Jumat.

‎- Harga emas 0,5 gram: Rp1.008.000.

‎- ⁠Harga emas 1 gram: Rp1.916.000.

‎- ⁠Harga emas 2 gram: Rp3.772.000.

‎- ⁠Harga emas 3 gram: Rp5.633.000.

‎- ⁠Harga emas 5 gram: Rp9.355.000.

‎- ⁠Harga emas 10 gram: Rp18.655.000.

‎- Harga emas 25 gram: Rp46.512.000.

‎- ⁠Harga emas 50 gram: Rp92.945.000.

‎- ⁠Harga emas 100 gram: Rp185.812.000.

‎- ⁠Harga emas 250 gram: Rp464.265.000.

‎- ⁠Harga emas 500 gram: Rp928.320.000.

‎- ⁠Harga emas 1.000 gram: Rp1.856.600.000.

Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22. (ant)

NTB Gunakan Pendekatan Desa Berdaya Untuk Pengentasan Kemiskinan Ekstrem

0
Lalu. Hamdi, M. Si(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Pemerintahan Desa meluncurkan program unggulan Desa Berdaya sebagai upaya percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem. Program ini akan fokus pada 106 desa miskin ekstrem dengan target seluruh desa keluar dari kemiskinan pada tahun 2029.

H. Lalu Hamdi, M.Si Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DPMPD Dukcapil ) Provinsi NTB di Mataram, Jumat, 22 Agustus 2025 menjelaskan bahwa program Desa Berdaya dirancang untuk mengintervensi langsung faktor penyebab kemiskinan, baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun pelayanan dasar masyarakat. Pendekatan dilakukan secara kolaboratif melibatkan pemerintah desa, kabupaten, provinsi, pusat, hingga mitra pembangunan termasuk CSR perusahaan.

“Program ini adalah orkestrasi bersama. Pemerintah provinsi menyiapkan anggaran, namun keberhasilan program akan ditentukan oleh kolaborasi dengan berbagai pihak. Desa yang terpilih akan mendapat dukungan pendampingan intensif agar dalam waktu dua tahun bisa keluar dari kategori miskin ekstrem,” jelas mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB ini.

Pada tahap pertama tahun 2025, pemerintah akan menyeleksi 20 desa yang akan menjadi contoh pelaksanaan program Desa Berdaya. Desa-desa tersebut sedang dikonsultasikan dengan pemerintah kabupaten/kota. Selanjutnya, program diperluas bertahap hingga mencakup seluruh 106 desa miskin ekstrem di NTB.

Hamdi menambahkan, fokus utama program Desa Berdaya adalah membangun kemandirian pangan melalui sektor pertanian dan mengembangkan sektor pariwisata. Dua lokomotif ini dipandang strategis untuk menggerakkan ekonomi desa dan membuka lapangan kerja.

“Target kami jelas, pada tahun 2029 NTB sudah bebas dari kemiskinan ekstrem. Setiap desa akan mendapatkan intervensi berupa bantuan program sesuai kebutuhan masyarakat, baik untuk peningkatan ekonomi, akses layanan dasar, maupun pemberdayaan sosial budaya,” paparnya.

Selain bantuan ekonomi, desa juga akan mendapatkan pendampingan berkelanjutan agar masyarakat memiliki pekerjaan tetap dan berkelanjutan.

“Bantuan diberikan setelah identifikasi kebutuhan masyarakat. Kami ingin setiap desa memiliki aset ekonomi dan layanan sosial yang lebih baik, sehingga hasilnya benar-benar berkelanjutan,” tegas Hamdi.

Program Desa Berdaya diharapkan tidak hanya menekan angka kemiskinan, tetapi juga memperkuat NTB sebagai destinasi wisata dunia dengan basis budaya dan ketahanan pangan yang kuat. (bul)

BLKDLN NTB Fasilitasi 10 Paket Pelatihan Gratis untuk Perluasan Peluang Kerja Masyarakat

0
Kepala BLKDLN NTB, Niniek Rahayu memberikan pengarahan pada kegiatan pelatihan di BLKDLN NTB(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Balai Latihan Kerja BLK Dalam dan Luar Negeri (BLKDLN) Provinsi Nusa Tenggara Barat (UPTD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi) NTB pada tahun 2025 ini tetap memfasilitasi pelatihan pelatihan kerja bagi masyarakat untuk memperluas peluang kerja.

Kepala BLK NTB, Niniek Rahayu, menyebutkan tahun ini hanya ada 10 paket pelatihan dari berbagai sumber anggaran.

“Tahun sebelumnya kami bisa melaksanakan hingga 25 paket pelatihan. Namun karena efisiensi anggaran pemerintah, tahun ini hanya ada 10 paket. Meski begitu, kami tetap bersyukur karena masih ada dukungan anggaran untuk pelatihan gratis bagi masyarakat,” jelas Niniek, Jumat, 22 Agustus 2025.
Rinciannya, terdapat 4 paket yang anggarannya didukung dari APBN, yakni barista (180 jam pelajaran/JP), tour guide (180 JP), computer operator assistant (260 JP), dan desain grafis muda (260 JP).

Selanjutnya, 3 paket pelatihan nonbudget meliputi desain produk dasar, menjahit, dan MS Office pemula dengan masing-masing 40 JP.

Sementara dari dukungan APBD tersedia 3 paket, yaitu barista (180 JP dengan peluang kerja ke Arab Saudi), bahasa Inggris (180 JP untuk penempatan luar negeri), dan upskilling TPHP (100 JP peluang kerja usaha mandiri).

Hingga Agustus 2025, tercatat 156 orang sudah mengikuti pelatihan di BLK NTB. Menurut Niniek, seluruh pelatihan terbuka bagi warga Indonesia melalui pendaftaran daring di aplikasi Siap Kerja. Setelah menyelesaikan program, peserta akan memperoleh sertifikat BLK dan sertifikat kompetensi sebagai bekal memasuki dunia kerja.

“Hasil dari pelatihan ini peluang kerja peserta cukup terbuka, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Misalnya barista bisa ditempatkan di Arab Saudi, tour guide bisa membuka usaha mandiri, hingga operator komputer dan desain grafis yang bisa bekerja di perusahaan dalam negeri,” tambah Niniek.

Ia menegaskan, seluruh paket pelatihan gratis tanpa biaya apapun.

“Masyarakat tidak perlu khawatir soal biaya, semua ditanggung pemerintah. Karena dengan fasilitas ini, pemerintah memastikan setiap peserta memiliki keterampilan dan daya saing kerja,” pungkasnya. (bul)