Beranda blog Halaman 192

Penyeberangan Laut Mobil Listrik Belum Punya Standar Keselamatan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Penyeberangan Laut Mobil Listrik Belum Punya Standar Keselamatan
Suasana penyeberangan di Pelabuhan kayangan. Pihak pelabuhan masih memberlakukan SE Dirjen Perhubungan Laut Nomor 12 Tahun 2024 bagi kendaraan listrik yang menyeberang. (Suara NTB/rus)

Selong (ekbisntb.com) – Jumlah mobil listrik terus bertambah. Bahkan pengadaan mobil listrik masuk program nasional. Termasuk Pemerintah Provinsi NTB yang melakukan pengadaan khusus kendaraan dinas mobil listrik para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Akan tetapi, aturan penyeberangan yang mengangkut mobil listrik belum memiliki regulasi dan standar keselamatan.

Anggota Komisi VII DPR RI, Ir. H. Bambang Harjo, turut mengungkapkan kegelisahan serius terkait pengangkutan mobil listrik di kapal penyeberangan. Ia menyoroti belum adanya standar keselamatan dan alat pemadam kebakaran yang mumpuni untuk menangani potensi kebakaran baterai kendaraan listrik (EV) di tengah laut.

Menjawab media saat berkunjung ke Pelabuhan Kayangan Lombok Timur, Sabtu (27/6/2026), Bambang mengakui hingga saat ini belum ditemukan alat pemadam yang efektif untuk memadamkan api dari baterai lithium-ion kendaraan listrik.

Ia bahkan menyebutkan bahwa teknologi yang sesuai baru ditargetkan terwujud pada tahun 2032. “Kalau terjadi kebakaran, pakai air butuh 3 atau 4 kali truk itu nggak bisa padam,” tegas Bambang, menggambarkan betapa sulitnya proses pemadaman.

Kondisi ini dinilainya membebani pengusaha pelayaran. Bambang yang juga pemilik PT Dharma Lautan Utama itu menyebut berada di posisi sulit, terpaksa menjalankan program nasional kendaraan listrik, namun tanpa peralatan keselamatan yang memadai. “Kalau terjadi apa-apa, ya nanti yang bisa disalahkan perusahaan pelayaran,” ujarnya.

Bambang menyoroti bahwa kebakaran EV bukan hanya menghanguskan muatan, tetapi mengancam keselamatan penumpang dan kapal itu sendiri. “Ada muatan penumpang juga, jadi bukan mobil aja, bukan barang aja,” tegasnya.

Risiko terbesar adalah potensi kehilangan kapal yang membutuhkan waktu dan biaya sangat besar untuk diganti. Seperti diketahui, api dari baterai lithium-ion sulit dipadamkan, suhu pembakarannya sangat tinggi, dan berpotensi menyala kembali (re-ignition). Dalam industri pelayaran, asuransi untuk kasus seperti ini biasanya hanya menanggung kerugian tidak lebih dari 80%, yang dinilai tidak cukup untuk menutup biaya penggantian kapal.

Menghadapi kebuntuan ini, Bambang menawarkan dua opsi solusi yang kontroversial. Pertama, menyediakan kapal khusus yang hanya mengangkut mobil listrik tanpa muatan lain dan penumpang, sehingga jika terjadi kebakaran, risikonya terisolasi. Kedua, jika program nasional tetap harus jalan, maka pengusaha harus “siap-siap mengorbankan kapalnya”.

“Tergantung keberanian. Kalau terpaksa demi program nasional, ya diangkut, tapi siap-siap aja, asuransinya, semua risikonya harus siap-siap,” imbuhnya.

Meski demikian, PT ASDP Indonesia Ferry memastikan kendaraan listrik tetap boleh naik kapal dengan mengacu pada Surat Edaran Dirjen Perhubungan Laut Nomor SE-DJPL 12 Tahun 2024. Aturan ini mengatur penempatan di area khusus, pemantauan CCTV, hingga penggunaan alat pendeteksi panas (thermal imaging).

Namun, kalangan pengusaha melalui Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) terus mendesak pemerintah segera menetapkan standar nasional yang jelas dan seragam. Standar itu harus mencakup pemeriksaan pra-naik, prosedur darurat untuk mengatasi thermal runaway pada baterai, serta peralatan pemadam yang sesuai.

Bambang memastikan persoalan ini akan segera dibawa ke Jakarta untuk dicarikan solusi terbaik. Namun hingga standar itu terwujud, industri pelayaran dan para pengguna jasa penyeberangan masih dibayangi oleh ketidakpastian dan risiko besar di tengah lautan.

Segera Ada Regulasi

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi NTB, Drs. Ervan Anwar, M.M., menyampaikan sejumlah poin penting hasil pertemuannya dengan anggota DPR RI Bambang Harjo saat ke Pelabuhan Kayangan tersebut,

Dijelaskan, memang perlu memperkuat kolaborasi dan keamanan energi antar pengusaha di wilayah serta dengan otoritas pelabuhan. Penting juga, meningkatkan aspek keamanan, keselamatan, dan kenyamanan dalam transportasi laut. Serta, mendorong peningkatan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa transportasi.

Berdasarkan pengalamannya yang panjang di NTB, ia menilai perkembangan transportasi laut telah menunjukkan kemajuan. Pemerintah daerah dan pengusaha berharap adanya dukungan untuk pengembangan Pelabuhan Kayangan ke depan agar perubahan yang terjadi, terutama di bidang pelayanan, kenyamanan, dan keamanan, dapat terus membaik.

Salah satu isu spesifik yang dibahas adalah pengembangan mobil listrik. Ervan menyampaikan bahwa Pemprov NTB, melalui Gubernur, telah memulai langkah konkret dengan menyediakan mobil listrik sebagai kendaraan operasional bagi kepala OPD. Namun, implementasi program nasional ini menghadapi kendala regulasi dari Kementerian Perhubungan terkait penyeberangan mobil listrik.

Kendala ini muncul karena Surat Edaran Dirjen Perhubungan Laut Nomor SE-DJPL 12 Tahun 2024 mengatur standar keselamatan yang ketat untuk pengangkutan kendaraan listrik di kapal, sehingga membatasi kapasitas angkut. Regulasi ini dinilai kurang sesuai dengan perkembangan teknologi baterai terkini. Akibatnya, sejumlah kendaraan listrik, termasuk mobil dinas Pemprov NTB, sempat tertahan dan tidak diizinkan menyeberang di Pelabuhan Kayangan.

Pemprov NTB saat ini tengah berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari formula regulasi yang tepat. Rapat koordinasi dengan Kemenhub, KSOP, dan pihak terkait direncanakan untuk membahas aturan yang dianggap menjadi kendala. Tujuannya adalah agar program kendaraan listrik dapat berjalan lancar tanpa mengabaikan aspek keselamatan dan keamanan penyeberangan.

Kondisi riil di lapangan dinilai sudah cukup baik, namun beberapa regulasi dianggap memerlukan penyesuaian. Pemerintah berharap Kepala Dishub dapat menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk menyelesaikan persoalan ini. (rus)

Keluarga PMI Diedukasi Bijak Gunakan Kiriman Uang dari Luar Negeri

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Keluarga PMI Diedukasi Bijak Gunakan Kiriman Uang dari Luar Negeri
Kepala BP3MI NTB, Kadir pada kegiatan pelatihan Smart Budgeting bagi purna PMI dan keluarga PMI di Desa Telaga Waru, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Sabtu, 27 Juni 2026.(Suara NTB/ist)

Selong (ekbisntb.com) – Banyak pekerja migran Indonesia (PMI) berhasil memperoleh penghasilan yang lebih baik di luar negeri. Namun, tanpa pengelolaan keuangan yang tepat, remitansi atau uang kiriman dari luar negeri kerap habis untuk kebutuhan konsumtif dan tidak memberikan dampak jangka panjang bagi kesejahteraan keluarga.


Kondisi itu mendorong Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) melalui Direktorat Literasi Keuangan dan Pemanfaatan Remitansi bersama Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) NTB, International Organization for Migration (IOM), dan Saver Global menggelar pelatihan Smart Budgeting bagi purna PMI dan keluarga PMI di Desa Telaga Waru, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Sabtu, 27 Juni 2026.


Sebanyak 50 peserta mengikuti pelatihan yang mengajarkan cara menyusun anggaran, mengelola pemasukan dan pengeluaran, membangun tabungan serta dana darurat, hingga memilih investasi yang aman dan menghindari penipuan berkedok investasi.


Direktur Literasi Keuangan dan Pemanfaatan Remitansi KP2MI, Dr. Ramadhan NA, mengatakan tujuan bekerja ke luar negeri bukan sekadar memperoleh penghasilan, tetapi juga membangun kesejahteraan keluarga melalui pengelolaan keuangan yang baik.


Peserta juga diperkenalkan dengan Aplikasi Saver Learning yang dikembangkan Saver Global. Melalui aplikasi tersebut, peserta dapat langsung mempraktikkan penyusunan anggaran sesuai kondisi keuangan masing-masing sehingga lebih mudah menentukan prioritas kebutuhan dan merencanakan masa depan keluarga.


Hasil pelatihan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta. Nilai rata-rata peserta naik dari 70,38 persen sebelum pelatihan menjadi 79,60 persen setelah pelatihan atau meningkat sekitar 13,1 persen.


Kepala BP3MI NTB, Kadir, mengapresiasi pelaksanaan pelatihan tersebut. Menurutnya, literasi keuangan menjadi bekal penting agar hasil kerja PMI tidak habis untuk konsumsi semata, tetapi dapat menjadi modal meningkatkan kesejahteraan keluarga.


“Harapannya uang yang dikirim PMI dari luar negeri bisa dikelola dengan baik oleh keluarga. Begitu juga para purna PMI dapat merencanakan dan memanfaatkan penghasilannya secara lebih produktif sehingga benar-benar meningkatkan kesejahteraan mereka,” ujarnya.


Melalui program ini, BP3MI NTB berharap semakin banyak keluarga pekerja migran yang mampu mengelola remitansi secara bijak, sehingga hasil bekerja di luar negeri tidak hanya memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga menjadi modal usaha, pendidikan, maupun investasi yang berkelanjutan. (bul)


Bulog NTB Buka Suara Soal Dugaan Beras Oplosan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Bulog NTB Buka Suara Soal Dugaan Beras Oplosan
Mara Kamin Siregar (Suara NTB/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Perum Bulog NTB menegaskan mendukung penuh proses hukum yang sedang berjalan serta menindak tegas apabila ditemukan keterlibatan oknum internal dalam kasus dugaan beras oplosan.

Pemimpin Wilayah Perum Bulog NTB, Mara Kamin Siregar, mengatakan pihaknya menerima dengan terbuka kedatangan massa aksi dari Laskar Pemuda Sasak yang menyampaikan aspirasi di Kantor Wilayah Bulog NTB.

“Kami menerima dengan baik kedatangan rekan-rekan dari Laskar Pemuda Sasak. Pintu kantor kami buka dan kami persilakan berdiskusi di dalam, namun saat aksi, teman-teman memilih menyampaikan aspirasinya di luar kantor dan meminta bertemu langsung dengan Kepala Bulog,” ujarnya.

Massa aksi menyampaikan dua tuntutan utama terkait dugaan pengoplosan beras di Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Timur.

Ia menjelaskan, kasus di Lombok Barat terjadi pada Juni 2025 dan dilakukan oleh oknum di luar Bulog.

“Kasus tersebut sudah diproses sesuai hukum dan pelakunya telah ditahan. Dengan demikian, perkara itu tidak memiliki keterkaitan dengan Bulog,” tegasnya.

Sementara itu, dugaan pengoplosan beras di Lombok Timur terjadi sekitar Oktober 2025 dan melibatkan oknum mitra kerja Bulog.

“Kasus di Lombok Timur juga telah diproses oleh Polres Lombok Timur dan saat ini masih berjalan. Bulog menghormati serta mendukung penuh seluruh proses penegakan hukum yang dilakukan aparat,” katanya.

Siregar menegaskan, Bulog NTB bersikap kooperatif dengan memberikan seluruh data dan informasi yang dibutuhkan aparat penegak hukum. Di saat yang sama, Bulog juga melakukan evaluasi terhadap sistem pengawasan internal.

“Apabila di kemudian hari terbukti ada oknum internal Bulog yang terlibat dalam pelanggaran, tentu akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kami sangat menghormati mekanisme hukum yang sedang berjalan,” ujarnya.

Di tengah mencuatnya kasus tersebut, Bulog NTB memastikan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di daerah tetap dalam kondisi aman. Bahkan, stok yang tersedia disebut menjadi yang terbesar sepanjang sejarah Bulog NTB.

“Saat ini stok beras yang dikuasai Bulog NTB sangat mencukupi, bahkan menjadi yang terbesar sepanjang sejarah Bulog NTB. Kapasitas gudang kami sampai harus ditambah dengan menyewa gudang di luar. Selain memenuhi kebutuhan NTB, kami juga membantu pemenuhan stok untuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara Timur,” jelasnya.

Ia juga memastikan penyaluran program Bantuan Pangan tetap berlangsung sesuai ketentuan.

“Saat ini kami sedang menyalurkan bantuan pangan untuk dua alokasi secara bersamaan dan ditargetkan seluruhnya selesai pada akhir Juni. Seluruh proses penyaluran berjalan sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya.

Untuk mencegah terulangnya kasus serupa, Bulog NTB terus memperkuat sistem pengawasan bersama Satgas Pangan. Setiap beras yang masuk ke gudang diperiksa sesuai standar yang berlaku, kemudian dilakukan perawatan kualitas secara berkala setiap bulan.

“Kami secara aktif bekerja sama dengan Satgas Pangan dalam melakukan pengawasan dan monitoring, baik secara rutin maupun insidental. Kami juga terus memberikan pembinaan kepada seluruh mitra kerja agar kepatuhan terhadap aturan semakin baik,” ujarnya.

Siregar menambahkan, Bulog NTB terbuka terhadap kritik dan masukan dari seluruh elemen masyarakat sebagai bagian dari upaya meningkatkan pelayanan dan menjaga kepercayaan publik.

“Bulog pada prinsipnya sangat terbuka terhadap semua pihak. Kami siap menerima kritik, saran, maupun masukan sebagai bagian dari upaya memperbaiki pelayanan dan menjalankan penugasan pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan. Pintu Bulog selalu terbuka bagi siapa pun yang ingin berdiskusi secara baik,” pungkasnya. (bul)

Anggarkan Rp3 Miliar, 120 Rumah Tidak Layak Huni di Mataram Direnovasi

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Anggarkan Rp3 Miliar, 120 Rumah Tidak Layak Huni di Mataram Direnovasi
Seorang petugas sedang mengecek RTLH yang akan direnovasi di Kelurahan Sayang-Sayang yang dipotret beberapa waktu lalu. Sebanyak 120 RTLH di Mataram dipugar, setiap rumah terima bantuan Rp25 Juta. (Suara NTB/pan)

Mataram (ekbisntb.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) mulai merealisasikan program renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada tahun 2026. Sebanyak 120 unit rumah yang tersebar di enam kecamatan menjadi sasaran program dengan total anggaran mencapai Rp3 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Mataram.

Program tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah agar memiliki tempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.

Kepala Disperkim Kota Mataram, Muhammad Nazaruddin Fikri, mengatakan anggaran program berasal dari Dana Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD Kota Mataram. Dari total anggaran tersebut, setiap rumah yang menjadi sasaran memperoleh bantuan renovasi sebesar Rp25 juta.

“Program pemugaran untuk 120 unit RTLH ini sudah mulai kita kerjakan, bahkan sudah ada yang rampung,” ujarnya pekan kemarin.

Menurut Nazaruddin, penetapan penerima bantuan dilakukan berdasarkan hasil pendataan dan verifikasi yang telah dilakukan Disperkim. Sebaran penerima berada di enam kecamatan di Kota Mataram dengan mempertimbangkan kondisi fisik rumah dan tingkat kebutuhan masyarakat.

Meski demikian, ia memastikan jumlah penerima masih berpeluang bertambah apabila ditemukan rumah warga lain yang memenuhi kriteria sebagai rumah tidak layak huni. “Untuk Program Pemugaran RTLH, kami sudah menyiapkan data target sasaran hasil verifikasi. Data riil ada di kantor,” katanya.

Nazaruddin yang akrab disapa Ujang menjelaskan, konsep pemugaran tidak hanya berorientasi pada perbaikan tampilan bangunan, tetapi juga meningkatkan standar kelayakan rumah sesuai kebutuhan dasar masyarakat. Perbaikan meliputi komponen utama bangunan, seperti atap, dinding, dan lantai, sekaligus peningkatan fasilitas sanitasi keluarga.

Menurutnya, keberadaan sanitasi yang memadai menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan rumah yang sehat serta menekan risiko munculnya penyakit akibat kondisi hunian yang tidak memenuhi standar.

Ia menambahkan, program RTLH memiliki dampak yang lebih luas dibanding sekadar memperbaiki fisik rumah. Hunian yang layak diyakini mampu meningkatkan kualitas kesehatan penghuni, memberikan rasa aman, serta mendorong produktivitas masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi.

Selain mengalokasikan anggaran melalui APBD, Kota Mataram juga memperoleh dukungan dari pemerintah pusat berupa bantuan renovasi sebanyak 570 unit RTLH. Program tersebut merupakan bagian dari kebijakan nasional dalam mempercepat pengentasan rumah tidak layak huni di daerah.

Namun demikian, Nazaruddin menjelaskan bahwa pelaksanaan program bantuan dari pemerintah pusat sepenuhnya menjadi kewenangan
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Pemkot Mataram hanya berperan dalam menyiapkan data calon penerima manfaat serta melakukan verifikasi administrasi sebelum diusulkan kepada pemerintah pusat.

“Kami hanya menyiapkan data usulan, kemudian melakukan verifikasi. Selanjutnya seluruh tahapan pelaksanaan dilakukan langsung oleh Kementerian PKP,” katanya.

Dengan adanya dua sumber pembiayaan tersebut, yakni APBD Kota Mataram dan pemerintah pusat, Disperkim berharap jumlah rumah tidak layak huni di Kota Mataram dapat terus berkurang setiap tahun. Program ini juga diharapkan menjadi salah satu instrumen untuk menekan angka kemiskinan melalui penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. (pan)

Bank NTB Syariah Selaraskan Sistem dengan Kemenkeu untuk Penyaluran KUR

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Nazaruddin(ekbisntb.com/bul)

Mataram (ekbisntb.com) – Bank NTB Syariah memastikan kesiapan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2026. Bank Pembangunan Daerah (BPD) NTB ini tengah proses penyelarasan sistem dengan Kementerian Keuangan sebelum layanan pembiayaan dapat dibuka bagi masyarakat.


Direktur Utama Bank NTB Syariah, Nazaruddin, Minggu, 28 Juni 2026 mengatakan, proses teknis tersebut diperkirakan membutuhkan waktu sekitar satu hingga dua pekan. Setelah proses penyelarasan sistem selesai, masyarakat sudah dapat mulai mengajukan pembiayaan KUR.


“Saat ini kami sedang dalam proses matching sistem dengan Kementerian Keuangan. Mudah-mudahan sekitar satu sampai dua minggu ke depan prosesnya selesai sehingga masyarakat sudah bisa mengajukan KUR,” ujarnya.


Ia menjelaskan, persiapan internal sebenarnya telah dilakukan. Bahkan, sejak resmi kembali dipercaya menjadi penyalur KUR, manajemen terus memantau perkembangan proses integrasi sistem agar penyaluran dapat segera dimulai.


Nazaruddin meminta masyarakat yang membutuhkan pembiayaan produktif untuk bersabar, dan dapat mempersiapkan persyaratan pengajuan sembari menunggu proses teknis tersebut rampung.


Menurutnya, ketentuan KUR yang disalurkan Bank NTB Syariah tidak berbeda dengan bank penyalur lainnya karena seluruh skema, termasuk margin pembiayaan, telah ditetapkan pemerintah.


“Ketentuannya sama. Ini program pemerintah sehingga tidak boleh ada perbedaan antarbank penyalur,” tegasnya.


Ia juga memastikan Bank NTB Syariah siap mempercepat penyaluran begitu akses sistem dibuka pemerintah. Hal itu didukung kesiapan unit pembiayaan mikro yang selama ini telah berjalan dengan baik.


“Segmen mikro kami sudah running dan siap. Jadi begitu sistemnya terbuka, kami siap langsung menyalurkan KUR,” katanya.


Sebagaimana diketahui, Bank NTB Syariah resmi kembali menjadi penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) setelah menandatangani Perjanjian Kerja Sama Pembiayaan (PKP) KUR bersama Kementerian UMKM RI pada 22 Juni 2026. Penunjukan tersebut mengakhiri sekitar delapan tahun vakumnya Bank NTB Syariah dari program pembiayaan bersubsidi pemerintah.


Pada tahun 2026, Bank NTB Syariah memperoleh plafon penyaluran KUR sebesar Rp40 miliar, terdiri atas Rp30 miliar untuk pembiayaan pelaku UMKM dan Rp10 miliar untuk pembiayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI).


Menurut Nazaruddin, kembalinya Bank NTB Syariah sebagai penyalur KUR menjadi momentum untuk memperluas akses pembiayaan produktif bagi masyarakat NTB, khususnya sektor-sektor unggulan seperti perdagangan, pertanian, peternakan, perikanan, industri kreatif, dan jasa.


Selain memperkuat pembiayaan UMKM, alokasi KUR bagi PMI diharapkan dapat membantu masyarakat yang akan bekerja ke luar negeri memperoleh akses pembiayaan yang mudah, terjangkau, dan sesuai prinsip syariah. (bul)

BULOG NTB Buka Suara Soal Dugaan Beras Oplosan dan Tuntutan Massa

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Mataram (Ekbis NTB) – Perum BULOG Wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan sikap terbuka terhadap aspirasi yang disampaikan oleh massa aksi dari Laskar Pemuda Sasak di Kantor Wilayah BULOG NTB, baru-baru ini. Kendati pihak BULOG telah memfasilitasi ruang diskusi di dalam kantor, massa memilih untuk menyampaikan tuntutan mereka di luar ruangan sembari mendesak pertemuan langsung dengan pimpinan.

Pemimpin Wilayah Perum BULOG NTB, Mara Kamin Siregar, menjelaskan bahwa aksi tersebut membawa dua tuntutan utama terkait dugaan pengoplosan beras di wilayah Lombok Barat dan Lombok Timur.

Klarifikasi Dua Kasus Pengoplosan

Terkait dengan kasus di Lombok Barat, Mara Kamin menegaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Juni 2025 dan dilakukan oleh oknum di luar institusi BULOG.

“Kasus tersebut telah diproses sesuai hukum dan pelakunya telah ditahan. Dengan demikian, kasus tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan BULOG,” tegas Mara Kamin.

Sementara itu, untuk dugaan pengoplosan di Lombok Timur yang terjadi sekitar Oktober 2025, Mara Kamin membenarkan adanya keterlibatan oknum mitra kerja BULOG. Kasus ini kini tengah ditangani oleh aparat penegak hukum.

“Kasus di Lombok Timur telah diproses secara hukum oleh Polres Lombok Timur dan saat ini masih berjalan. BULOG menghormati serta mendukung penuh seluruh proses penegakan hukum tersebut,” ujarnya.

Ia menambahkan, BULOG NTB bersikap kooperatif dengan memasok data dan informasi yang dibutuhkan penyidik, sekaligus melakukan evaluasi mendalam pada sistem pengawasan internal. Mara Kamin juga memastikan akan menindak tegas apabila ditemukan indikasi keterlibatan dari dalam.

“Apabila di kemudian hari terbukti ada oknum internal BULOG yang terlibat dalam pelanggaran, tentu akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” cetusnya.

Stok Beras Melimpah dan Penyaluran Bantuan Pangan

Di tengah bergulirnya isu ini, BULOG NTB memastikan bahwa pasokan beras pemerintah di wilayah tersebut berada dalam kondisi yang sangat aman. Bahkan, volume stok saat ini tercatat sebagai yang terbesar dalam sejarah BULOG NTB hingga memaksa manajemen menyewa gudang tambahan di luar fasilitas yang ada.

“Selain memenuhi kebutuhan NTB, kami juga menyuplai pemenuhan stok untuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara Timur (NTT),” kata Mara Kamin.

Di sisi lain, program penyaluran Bantuan Pangan (Banpang) dipastikan tetap berjalan normatif sesuai regulasi. Saat ini, BULOG sedang menggenjot penyaluran dua alokasi bantuan sekaligus yang ditargetkan rampung pada akhir Juni ini.

Perketat Pengawasan Bersama Satgas Pangan

Guna mengantisipasi berulangnya kasus pengoplosan, BULOG NTB kini memperketat sistem hulu ke hilir. Beras yang masuk ke gudang wajib melalui proses skrining ketat sesuai ketentuan standar mutu, dilanjutkan dengan perawatan kualitas secara berkala setiap bulan.

“Kami secara aktif bekerja sama dengan Satgas Pangan untuk melakukan monitoring, baik secara rutin maupun insidental. Kami juga terus memberikan pembinaan kepada seluruh mitra kerja agar kepatuhan terhadap aturan semakin baik,” tuturnya.

Menutup keterangannya, Mara Kamin menegaskan komitmen BULOG NTB untuk tetap membuka ruang dialog dan menerima kritik konstruktif dari masyarakat demi menjaga ketahanan pangan daerah. (r/fan)

Penyiapan Infrastruktur PLTP Mataloko FTP 2 (2X10 MW) Rampung, PLN Percepat Pengembangan Energi Panas Bumi di Flores

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Kabupaten Ngada (ekbisntb.com)- PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusra) menuntaskan 100 persen pekerjaan penyiapan infrastruktur PLTP Mataloko sebagai bagian dari komitmen mempercepat pengembangan energi baru terbarukan di Nusa Tenggara Timur. Capaian tersebut mencakup penyelesaian akses jalan, empat wellpad, serta laydown area yang akan mendukung pelaksanaan tahap pengeboran panas bumi sebagai tahapan strategis pengembangan PLTP Mataloko.

Pekerjaan penyiapan infrastruktur tersebut dilaksanakan di Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, meliputi Desa Tiwotoda, Desa Ulubelu, Desa Wogo, Desa Dadawea, Desa Ratogesa, dan Desa Radabata. Infrastruktur yang telah rampung 100 persen mencakup pembangunan empat wellpad (A, B, C, dan D), akses jalan (access road) sepanjang 6,7 kilometer, serta laydown area sebagai fondasi utama untuk mendukung tahapan pengeboran dan pengembangan PLTP Mataloko.

Kepala Teknik Panas Bumi (KTPB) WKP Mataloko, Adrys A.S. Silaban, menjelaskan bahwa secara keseluruhan pekerjaan penyiapan infrastruktur telah mencapai 100 persen. Saat ini, PLN bersama penyedia jasa tengah melaksanakan tahapan quality assurance melalui penyelesaian sejumlah pekerjaan penyempurnaan (finishing), antara lain perbaikan pada beberapa ruas lapis aspal, penyesuaian elevasi water pond, serta penyempurnaan pekerjaan minor lainnya berdasarkan hasil inspeksi lapangan.

“Penyelesaian pekerjaan penyiapan infrastruktur telah mencapai 100 persen. Saat ini kami memastikan seluruh tahapan quality assurance berjalan dengan baik sehingga setiap detail pekerjaan memenuhi standar mutu, keselamatan, dan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan sebelum memasuki tahapan berikutnya. Dengan demikian, infrastruktur yang telah dibangun benar-benar siap mendukung pelaksanaan pengeboran PLTP Mataloko,” ujar Adrys.

Adrys menambahkan, pelaksanaan pekerjaan penyiapan infrastruktur juga mengedepankan keterlibatan masyarakat setempat. Selama pekerjaan berlangsung, 85 persen tenaga kerja proyek merupakan tenaga kerja lokal. Secara paralel, PLN juga melaksanakan rangkaian Pre-FPIC (Free, Prior and Informed Consent) atau konsultasi bermakna kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya membangun komunikasi yang terbuka serta memberikan pemahaman mengenai rencana pengembangan proyek.

Manager Unit Pelaksana Proyek (MUPP) Nusra 2, Avianda Edwin Fachruddin, menegaskan bahwa setiap tahapan pengembangan PLTP Mataloko tidak hanya berfokus pada penyelesaian konstruksi, tetapi juga mengedepankan keterbukaan informasi dan pelibatan masyarakat sejak tahap perencanaan.

“PLN berkomitmen melaksanakan pengembangan PLTP Mataloko secara transparan dan partisipatif. Melalui kegiatan Pre-FPIC atau konsultasi bermakna, kami memastikan masyarakat memperoleh informasi mengenai rencana kegiatan, potensi dampak, serta langkah-langkah pengelolaan yang akan dilakukan. Pendekatan ini menjadi bagian penting dalam membangun komunikasi yang terbuka dan hubungan yang harmonis dengan masyarakat di sekitar wilayah proyek,” ujar Avianda.

Rangkaian kegiatan Pre-FPIC atau konsultasi bermakna tersebut dilaksanakan secara bertahap sejak November 2025 hingga Maret 2026 dengan melibatkan masyarakat di Desa Were, Desa Kezewea, Desa Nirmala, dan Desa Sadha. Melalui kegiatan tersebut, PLN membuka ruang dialog bersama masyarakat untuk menyampaikan informasi mengenai rencana pengembangan proyek, potensi dampak, serta langkah-langkah pengelolaan yang akan dilaksanakan sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam mengedepankan prinsip keterbukaan dan pelibatan masyarakat.

General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusra), RDW Manurung, menyampaikan, “PLTP Mataloko bukan sekadar pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, tetapi merupakan investasi strategis untuk masa depan energi Indonesia. PLN berkomitmen menyelesaikan setiap tahapan pengembangannya secara profesional agar proyek ini segera berkontribusi dalam meningkatkan keandalan pasokan listrik di Pulau Flores, mengoptimalkan pemanfaatan energi panas bumi sebagai energi domestik, serta mendukung Asta Cita Pemerintah dalam mewujudkan swasembada energi dan ketahanan energi nasional,” tutup RDW.

Sejalan dengan pengembangan PLTP Mataloko, pada tahun 2026 PLN juga merencanakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) berupa pembangunan sarana air bersih melalui pemasangan jaringan perpipaan bagi masyarakat di sekitar wilayah proyek sebagai upaya meningkatkan akses terhadap air bersih. Program tersebut menjadi wujud komitmen PLN bahwa pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan berjalan seiring dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat serta penciptaan manfaat yang berkelanjutan bagi wilayah sekitar proyek.(bul)

Dari Sembalun ke Mandalika, Komunitas Vario Nikmati Sensasi Touring di Lombok

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Mataram (Ekbis NTB) – Astra Motor NTB menghadirkan pengalaman eksklusif bagi para pecinta skutik premium melalui gelaran Honda Track Day 2026 Seri 2 di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Selama tiga hari (19–21 Juni 2026), para peserta ditantang menaklukkan jalur ekstrem pegunungan Sembalun sekaligus merasakan sensasi memacu adrenalin di Sirkuit Internasional Mandalika.

Agenda tahunan ini melibatkan komunitas Honda Vario lintas kawasan, mulai dari lokal Lombok, Jakarta, hingga Yogyakarta. Selain menjadi ajang mempererat silaturahmi, kegiatan ini dirancang untuk menguji ketangguhan Honda Vario 160 di berbagai medan jalan.

Marketing Manager Astra Motor NTB, Yehezkiel Felix, menjelaskan bahwa Honda Track Day kali ini sengaja mengombinasikan dua karakter berkendara yang kontras: ketahanan touring jarak jauh dan performa di lintasan balap.

“Kami ingin memberikan pengalaman yang lengkap kepada komunitas Honda Vario. Mereka tidak hanya menikmati perjalanan wisata ke Sembalun, tetapi juga merasakan langsung sensasi berkendara di Sirkuit Mandalika yang menjadi salah satu kebanggaan Indonesia,” ujar Yehezkiel, Minggu (21/6/2026).

Menaklukkan Jalur Pegunungan Sembalun Rangkaian acara dimulai pada Jumat, 19 Juni 2026, dengan agenda touring menuju kawasan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur. Rute ini menyuguhkan trek yang bervariasi dan menantang, mulai dari jalan pesisir pantai yang berangin, kawasan perbukitan yang berliku, hingga jalur menanjak khas pegunungan.

Sepanjang perjalanan, para peserta menguji kenyamanan dan ketangguhan mesin Honda Vario 160 sembari menikmati panorama alam Lombok yang memukau. Pemilihan Sembalun sebagai destinasi touring dinilai sangat tepat untuk membuktikan keandalan skutik tersebut.

“Kami ingin peserta membawa pulang pengalaman yang berkesan. Lombok memiliki banyak destinasi menarik, dan Sembalun adalah salah satu lokasi terbaik untuk menikmati perjalanan bersama komunitas,” tambah Yehezkiel.

Satu Solidaritas di Vario Street Nation Usai menjajal jalur pegunungan, seluruh peserta berkumpul dalam acara “Vario Street Nation” pada Sabtu malam (20/6/2026) di Taman Hiburan Loang Baloq, Kota Mataram. Acara ini menjadi malam keakraban yang mempertemukan komunitas lokal Lombok dengan peserta dari luar pulau.

Suasana kebersamaan begitu kental saat para pengguna Honda Vario ini saling bertukar cerita modifikasi, pengalaman berkendara, serta memperluas jaringan pertemanan hingga larut malam.

Puncaknya: Mengaspal di Sirkuit Mandalika Ajang yang paling dinanti akhirnya tiba pada Minggu, 21 Juni 2026. Seluruh peserta mendapatkan kesempatan langka untuk menjajal aspal sirkuit kelas dunia, Sirkuit Mandalika di Lombok Tengah, dalam sesi track day.

Di lintasan yang biasa digunakan oleh para pembalap MotoGP ini, para anggota komunitas memacu Honda Vario 160 mereka untuk merasakan performa maksimal kendaraan dalam kondisi aman dan terkendali. Pengalaman ini menjadi momen premium yang jarang didapatkan oleh pengendara roda dua dalam aktivitas harian.

Yehezkiel menegaskan, Honda Track Day merupakan komitmen Astra Motor NTB untuk terus membangun kedekatan dengan konsumen loyal sekaligus mengampanyekan keselamatan berkendara (safety riding).

“Kami berharap kegiatan ini menjadi pengalaman tidak terlupakan bagi seluruh peserta. Kami juga ingin terus menghadirkan program yang memberikan nilai tambah bagi komunitas Honda di Indonesia,” pungkasnya. (r/fan)

Jangan Asal Rem! Pahami Prosedur Pengereman yang Benar untuk Cegah Kecelakaan

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Mataram (Ekbis NTB) – Kecelakaan lalu lintas masih menjadi salah satu momok utama penyebab cedera hingga hilangnya nyawa di jalan raya. Banyak kasus kecelakaan terjadi bukan sekadar karena faktor kecepatan, melainkan akibat kekeliruan pengendara saat melakukan pengereman. Padahal, kemampuan mengerem dengan benar merupakan keterampilan dasar yang wajib dikuasai setiap pengendara sepeda motor.

Safety Riding Instructor Astra Motor NTB, Satria Wiman Jaya, menjelaskan bahwa prosedur pengereman yang benar harus dipahami dan dilatih secara rutin agar menjadi refleks alami saat berkendara.

“Banyak pengendara yang masih punya kebiasaan menempatkan jari di tuas rem depan atau tuas kopling saat motor berjalan. Padahal, kebiasaan ini bisa memicu pengereman mendadak yang berisiko membuat kendaraan kehilangan keseimbangan. Saat berkendara, seluruh jari sebaiknya menggenggam handlebar (setang) dengan sempurna dan hanya berpindah ke tuas rem ketika memang diperlukan,” ujar Satria.

Melalui kampanye keselamatan berkendara #Cari_Aman, Astra Motor NTB membagikan lima prosedur pengereman yang benar untuk menekan risiko kecelakaan di jalan raya:

1. Tutup Putaran Gas Terlebih Dahulu

Sebelum melakukan pengereman, pengendara wajib menutup putaran gas dengan cara mendorong grip gas ke depan sampai habis. Langkah ini bertujuan untuk memutus aliran tenaga dari mesin ke roda.

2. Gunakan Rem Depan Secara Dominan

Setelah gas tertutup, tarik tuas rem depan secara bertahap menggunakan teknik meremas secara progresif, mulai dari ujung jari kelingking hingga diikuti seluruh jari. Rem depan memegang peran sekitar 60–70% dalam proses penghentian laju karena beban kendaraan akan berpindah ke depan saat kecepatan berkurang. Teknik bertahap ini penting untuk mencegah roda mengunci (locking) yang berisiko membuat pengendara terjatuh.

3. Kombinasikan dengan Rem Belakang

Gunakan rem belakang dengan porsi sekitar 30–40% untuk menjaga kestabilan kendaraan.

  • Motor Matic: Rem belakang dioperasikan dengan menarik tuas rem kiri secara bertahap.
  • Motor Sport/Manual: Rem belakang dioperasikan dengan menginjak pedal rem menggunakan kaki kanan.

Kombinasi yang tepat antara rem depan dan belakang akan menghasilkan pengereman yang jauh lebih efektif, stabil, dan aman.

4. Persiapan Berhenti Sesuai Jenis Kendaraan

Ketika kecepatan motor sudah semakin rendah dan hampir berhenti:

  • Motor Matic: Pengendara bisa langsung bersiap menurunkan kaki kiri untuk menopang kendaraan.
  • Motor Sport/Manual: Pengendara wajib menarik tuas kopling sesaat sebelum motor berhenti sempurna agar mesin tidak mati (stall).

5. Turunkan Kaki Kiri Sebagai Tumpuan Utama

Saat kendaraan benar-benar akan berhenti, turunkan kaki kiri terlebih dahulu sebagai tumpuan keseimbangan. Mengapa harus kaki kiri? Posisi ini menjaga agar kaki kanan tetap siaga di atas pedal rem belakang jika sewaktu-waktu diperlukan.

Satria Wiman Jaya kembali mengingatkan bahwa prosedur sederhana ini dapat menyelamatkan nyawa jika dilatih secara konsisten.

“Keselamatan berkendara dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan dengan benar. Jangan menunggu situasi darurat baru belajar mengerem. Latih prosedur ini setiap hari agar menjadi refleks otomatis saat menghadapi kondisi tak terduga di jalan,” tegasnya.

Melalui semangat #Cari_Aman, Astra Motor NTB terus berkomitmen mengajak masyarakat meningkatkan kesadaran akan pentingnya teknik berkendara yang aman. Sebab pada akhirnya, esensi dari sebuah perjalanan bukanlah seberapa cepat kita sampai, melainkan bagaimana kita bisa tiba di tujuan dengan selamat.

Ingat, jangan hanya jago tancap gas. Pengendara yang hebat adalah mereka yang tahu kapan dan bagaimana cara mengerem dengan benar. Jago #Cari_Aman Biar Happy! (r/fan)

Bandara Lombok Kini Dilengkapi Tempat Pengisian Kendaraan Listrik

Penulis
ekbisntb.com
-
0


Mataram (ekbisntb.com)–

PT Angkasa Pura Indonesia (Persero) atau InJourney Airports Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) bersama PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah (UIW) Nusa Tenggara Barat (NTB) meresmikan pengoperasian Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di kawasan Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid.


Guna mendukung pengembangan ekosistem kendaraan listrik sekaligus memperkuat upaya transisi menuju transportasi yang lebih ramah lingkungan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

SPKLU yang berlokasi di area parkir timur roda 4 (empat) BIZAM terdiri atas 1 (satu) unit pengisian daya berkapasitas 60 kW dan 1 (satu) unit pengisian daya berkapasitas 30 kW. Kehadiran fasilitas ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat, pengguna jasa bandara, maupun pelaku usaha transportasi dalam mengakses layanan pengisian daya kendaraan listrik. Selain meningkatkan kenyamanan pengguna jasa, penyediaan SPKLU juga menjadi bagian dari transformasi pelayanan bandara yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan mobilitas masyarakat.

General Manager BIZAM, Aidhil Philip Julian, mengatakan bandara tidak hanya berfungsi sebagai simpul transportasi udara, tetapi juga menjadi bagian dari ekosistem mobilitas masa depan.
“Kehadiran SPKLU ini merupakan bentuk komitmen kami dalam menyediakan fasilitas yang semakin lengkap bagi pengguna jasa sekaligus mendukung program pemerintah dalam percepatan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Kami mengapresiasi sinergi yang terjalin bersama PLN sehingga fasilitas ini dapat hadir dan dimanfaatkan oleh masyarakat,” ujar Aidhil.

Sementara itu, General Manager PT PLN (Persero) UIW NTB, Sri Heny Purwanti, menyampaikan bahwa pembangunan SPKLU di BIZAM merupakan bagian dari komitmen PLN dalam memperluas jaringan infrastruktur kendaraan listrik di lokasi-lokasi strategis serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menggunakan kendaraan listrik.

“Kolaborasi antara PLN UIW NTB da BIZAM ini sejalan dengan komitmen kami dalam mendukung target program Go Green dan keberlanjutan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berpusat pada Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2050,” demikian Heny.(bul)

1...191192193...1,074Halaman 192 dari 1,074