Beranda blog Halaman 193

32 Desa Masuk Program Desa Berdaya

Penulis
ekbisntb.com
-
0
32 Desa Masuk Program Desa Berdaya
Masykur. (Suara NTB/dok)


Bima (Suara NTB) – Sebanyak 32 desa di Kabupaten Bima, ditetapkan sebagai penerima Program Desa Berdaya Tahun 2026 yang digulirkan Pemerintah Provinsi NTB. Program tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan, mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kegiatan pemberdayaan di tingkat desa.


Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bima, Masykur mengatakan, penetapan 32 desa penerima program merupakan tahap awal pelaksanaan Program Desa Berdaya di Kabupaten Bima. Program tersebut diharapkan dapat menjangkau lebih banyak desa dari total 191 desa.


“Untuk tahun anggaran ini, desa yang mendapat program Desa Berdaya di wilayah Kabupaten Bima itu sebanyak 32 desa,” ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (25/6).


Menurut Masykur, desa penerima program terdiri dari desa kategori transformasi dan desa tematik. Penetapan penerima dilakukan melalui mekanisme pengajuan proposal yang disampaikan pemerintah desa kepada Pemerintah Provinsi NTB, melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Dukcapil.


“Jadi mekanismenya kemarin itu, mereka sudah menyampaikan permohonan dalam bentuk proposal kepada pemerintah provinsi,” katanya.
Ia menjelaskan, Program Desa Berdaya dirancang dengan berbagai fokus kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi masing-masing desa. Program tersebut tidak hanya diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan, tetapi juga menjadi instrumen dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem serta pemberian bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.


“Dan nanti arah programnya itu memang macam-macam. Ada untuk ketahanan pangan. Ada untuk pengentasan kemiskinan ekstrem, itu semacam (Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan lain sebagainya,” jelasnya.


Pihaknya berharap Program Desa Berdaya dapat berjalan selaras dengan program pembangunan desa yang selama ini didukung melalui Dana Desa maupun program pemerintah daerah lainnya. Sinergi antarsumber pendanaan dinilai penting, untuk mempercepat pencapaian target pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai tujuan, DPMD Kabupaten Bima akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi NTB. Selain itu, monitoring dan evaluasi juga akan dilakukan secara berkala guna mengukur efektivitas program serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat desa.


“Posisi kami tetap melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi, pada saat yang sama juga akan melakukan monitoring dan evaluasi sejauh mana efektivitasnya, dampaknya, apakah secara signifikan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat di desa itu,” pungkasnya. (hir)

Masyarakat Kategori Miskin Ekstrem akan Diberikan Modal Usaha

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Masyarakat Kategori Miskin Ekstrem akan Diberikan Modal Usaha
Dwi Rahayu Ratih Wulandari. (Suara NTB/ils)


Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Pemerintah Kabupaten Sumbawa telah menyiapkan program khusus untuk mengintervensi masyarakat yang berada di desil 1 dan 2 dengan kategori kemiskinan ekstrem. Di tahap pertama, sekitar 1.000 kepala keluarga (KK) kategori miskin ekstrem akan diintervensi dengan pola pemberdayaan melalui pemberian modal usaha.


“Sasaran utama program ini adalah perempuan, sebab banyak wanita Sumbawa memilih menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Program ini menyasar perempuan sehingga mereka tidak perlu keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,” kata Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah (Bapperida) Kabupaten Sumbawa, Dwi Rahayu Ratih Wulandari, kepada Suara NTB, Kamis (25/6).


Dwi melanjutkan, pola program ini bukan pemberian uang secara langsung dan bukan barang yang langsung jual. Tetapi berupa bibit ikan, sayuran, obat-obatan untuk menjaga ketahanan bagi mereka yang berada di posisi kemiskinan ekstrem.


Pemberian bantuan obat-obatan ini dianggap sangat penting, minimal masyarakat bisa melakukan penanganan pertama ketika ada keluarga yang sakit. Jika ada sisa hasil panen tersebut, mereka bisa langsung menjual ke masyarakat sehingga akan menambah ekonomi bagi mereka dalam memenuhi kebutuhan lainnya.


“Kita juga bekerjasama dengan Dinas KUKMindag untuk pola pengemasan ikan, sehingga bisa langsung dijual ke sejumlah toko modern dan pasar,” ujarnya.


Pola pendampingan juga akan dilakukan pemerintah, sehingga pelaksanaan tidak terjadi penyalahgunaan. Selain itu, pemerintah juga mengharapkan pola pemberdayaan ini minimal pengeluaran masyarakat berkurang serta pendapatan akan bertambah. “Tantangan kita yakni keberlanjutan nantinya, kalau kita kasih barang maka akan habis termasuk uang. Jadi polanya mereka harus berusaha dulu baru mendapatkan hasil dari apa yang dilakukan,” jelasnya.


Program ini juga dihajatkan untuk merubah mindset bagi masyarakat yang berada pada kategori kemiskinan ekstrem. Karena biasanya jika mendapatkan hasil lebih dari program tersebut, maka akan dijual ke sejumlah pasar termasuk meningkatkan ekonomi bagi mereka.
Ia pun memastikan saat ini pendampingan terus dilakukan dengan menggandeng para akademisi dari Universitas Sumbawa (Unsa), Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) dan Stikes Griya Husada Sumbawa.


“Yang sudah melakukan sosialisasi yakni Stikes, Unsa. Sementara UTS dalam minggu ini juga akan melakukan sosialisasi termasuk pendampingan terhadap keluarga para penerima program,” sebutnya.


Pola intervensi yakni kepala keluarga akan mendapatkan bantuan senilai Rp2 juta termasuk bibit dan pakan. Pihaknya mengkhawatirkan jika warga diberikan uang secara langsung, maka tidak cukup dan pasti akan habis begitu saja tanpa memberikan manfaat lebih.


Oleh karena itu,program ini sebagai stimulus agar masyarakat bisa keluar dari kemiskinan ekstrem. Apabila program ini terjadi eror maka diklaim tetap memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat serta ketahanan keluarga.

“Kita sudah minta kepada tim pendamping untuk mendampingi secara intens, sehingga bisa berjalan sampai berhasil. Masyarakat yang lain juga bisa terpacu untuk mengikuti program tersebut meskipun tanpa bantuan pemerintah,” ujarnya. (ils)


Realisasi PAD Kabupaten Dompu Mencapai Rp50,8 Miliar

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Farid Anshari. (Suara NTB/dok)


Dompu (ekbisntb.com) – Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran strategis bagi pembangunan di tengah keterbatasan fiskal daerah akibat pemangkasan transfer pusat ke daerah. Hingga pertengahan Juni, realisasi PAD Kabupaten Dompu baru 26,88 persen atau sebesar Rp50,876 miliar dari target Rp189,254 miliar pada tahun 2026.


Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Dompu, Farid Anshari, SE., M.Si., mengungkapkan, hingga 17 Juni 2026 realisasi PAD Kabupaten Dompu 26,88 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD tahun 2026.
Realisasi ini bersumber dari pajak daerah sebesar Rp12,504 miliar atau 24,17 persen, retribusi sebesar Rp3,366 miliar atau 55,01 persen, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp12,399 miliar atau 48,08 persen, dan lain – lain PAD yang sah sebesar Rp22,606 miliar atau 21,41 persen.


Farid Anshari mengatakan, minimnya realisasi PAD dipengaruhi beberapa faktor. Diantaranya, penetapan target yang tidak sesuai potensi PAD yang dimiliki, serta terbatasnya belanja pemerintah akibat efisiensi belanja.


“Harus diakui, belanja pemerintah ikut mempengaruhi PAD. Apalagi saat ini melalui undan–undang HKPD, ada keterbatasan kewenangan daerah dalam penentuan obyek pajak. Untuk pertanian saja kita sudah tidak bisa menarik pajak,” jelasnya.


Ia juga mendorong ada penyesuaian target PAD berdasarkan potensi dan kondisi rill potensi pajak daerah. Dicontohkan, untuk target PBB P2 sebesar Rp7 miliar, padahal tahun 2025 realisasinya sekitar Rp3 miliar lebih.


Begitu juga dengan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang ditargetkan sebesar Rp8,2 miliar. Pada 2025 lalu realisasinya Rp2 miliar lebih. “Target PAD seharusnya tidak boleh terlalu jauh dari realisasi tahun sebelumnya, terlebih kita memiliki keterbatasan obyek pajak yang menjadi kewenangan daerah,” ungkapnya. (ula)

Masuk Miskin Ekstrem, 134 KK di Mekarsari Dibantu Insentif Rp7 Juta

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal bersama Bupati Lombok Barat H. Lalu Ahmad Zaini saat gotong royong membangun rumah layak huni pada warga yang mendapat bantuan dari program Desa Berdaya Pemprov NTB di Desa Mekarsar, Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat, Kamis (25/6). (Suara NTB/ist)

Giri Menang (ekbisntb.com) – Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal meninjau Desa Mekarsari, Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat. Desa ini termasuk kategori miskin ekstrem dan masuk dalam Desa Berdaya Transformatif. Berdasarkan peninjauan, ditemukan terdapat 134 Kepala Keluarga (KK) di kawasan ini, dari jumlah itu, setiap KK akan diberdayakan dengan memberikan insentif Rp7 juta.


Selain itu, Pemprov NTB juga akan memberikan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) kepada 19 KK. “Mudah-mudahan saya bisa berkunjung ke 40 Desa Berdaya Transformatif yang masuk dalam list tahun ini,” ujarnya saat melakukan kunjungan kerja ke Dusun Malaka, Desa Mekarsari, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, Kamis, 25 Juni 2026.


Selain mendapatkan bantuan Rp7 juta per KK, Pemprov NTB, ujarnya, juga berencana memperbaiki jalan desa tersebut. Hal ini menyusul adanya permintaan masyarakat yang mengadukan kondisi jalan yang kurang layak. Lebih lagi, jalan sempit itu seringkali memakan korban.
Di samping itu, perbaikan jalan juga dinilai mampu menggerakkan roda ekonomi di dusun tersebut. Apalagi, Pemprov NTB mengalokasikan sekitar Rp,1,5 miliar khusus untuk desa yang ada di Kabupaten Lombok Barat tersebut.


“Jadi jalan di ujung Dusun Malaka ini memang salah satu kendala utama. Sehingga produk-produk dari agroforestri dari hutan yang kita dorong sekarang untuk dimanfaatkan melalui Desa Berdaya ini,” katanya.


Pemprov juga membangun fasilitas Mandi, Cuci, Kakus (MCK) kepada masyarakat. Tidak hanya itu, ia juga berupaya mengatasi masalah lingkungan seperti persampahan dan ketersediaan air bersih.


Dari temuan lapangan, Desa Mekarsari memiliki potensi kuat menjadi desa wisata dan agroforestri karena kawasan dikelilingi hutan. Untuk merealisasikan potensi tersebut, Pemprov NTB tidak hanya bekerja sendiri melalui program Desa Berdaya, tetapi juga akan melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, hingga dukungan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).


Keterlibatan lembaga filantropi serta organisasi non-pemerintah (NGO) nasional maupun internasional juga diharapkan dapat mempercepat pengembangan desa. Dengan kolaborasi lintas sektor tersebut, pembangunan desa dilakukan secara gotong royong untuk menghasilkan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan.


“Intinya ini dikerjakan bersama-sama. Tugas pendamping adalah mengidentifikasi potensi dan kebutuhan yang ada di desa agar seluruh dukungan dapat diarahkan secara tepat,” ucapnya.


Salah satu potensi unggulan yang menjadi perhatian adalah kekayaan sumber daya hutan. Wilayah tersebut diketahui memiliki potensi besar sebagai produsen nira, yang selama ini diolah menjadi tuak merah dan gula merah.

Ke depan, Mantan Dubes RI untuk Turki itu akan mencari berbagai alternatif pengembangan produk turunan nira yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memperkuat perekonomian desa.


“Potensi hutannya sangat besar dan menjadi salah satu penghasil nira terbesar. Karena itu, kita sedang memikirkan bagaimana memaksimalkan pemanfaatan nira dan gula merah, serta mencari alternatif produk yang bisa memberikan keuntungan ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat,” ungkapnya. (era)

Pinjol Hapus Penerima Bansos, Warga Lotim Diingatkan Bahaya Penyalahgunaan KTP

Penulis
ekbisntb.com
-
0
H. M. Juaini Taofik (Suara NTB/ist)

Selong (ekbisntb.com) – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Pemkab Lotim) mengingatkan masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan identitas kependudukan, terutama Kartu Tanda Penduduk (KTP). Terutama dengan banyaknya kasus penyalahgunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang diduga berkaitan dengan pinjaman online (pinjol). Kondisi tersebut bahkan berdampak pada terputusnya bantuan sosial yang diterima sejumlah warga.


Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Timur, H. M. Juaini Taofik, menjelaskan, pemerintah pusat sempat mempertanyakan banyaknya warga yang dinonaktifkan dari daftar penerima bantuan sosial. Jumlahnya mencapai sekitar 230 ribu orang.


Menurutnya, ada beberapa faktor yang menyebabkan warga keluar dari daftar penerima bantuan. Salah satunya karena ketidaksesuaian data kependudukan yang harus ditertibkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).


“Selain itu ada juga penerima yang sebenarnya sudah tergolong mampu, tetapi masih tercatat sebagai penerima bantuan. Mereka seharusnya secara sadar mengundurkan diri agar bantuan tepat sasaran,” ujarnya.


Juaini juga menyoroti masih adanya exclusion error, yakni masyarakat yang sebenarnya layak menerima bantuan karena berada pada kelompok desil satu hingga empat, tetapi belum masuk dalam daftar penerima. Untuk itu, para penjabat sementara (Pjs) kepala desa didorong aktif melakukan pembaruan dan penertiban data warga.


Ia menegaskan bahwa proses pembaruan data tersebut tidak memiliki tujuan politik, melainkan untuk memastikan kebijakan pemerintah berbasis data yang akurat. Karena itu, masyarakat diminta memanfaatkan pelaksanaan sensus tahun 2026 dengan memberikan data yang faktual dan sesuai kondisi sebenarnya.


“Data yang valid sangat penting karena menjadi dasar pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan dan program bantuan,” katanya.
Terkait maraknya pinjaman online, Juaini mengingatkan masyarakat agar tidak sembarangan memberikan atau meminjamkan identitas kependudukannya kepada orang lain, termasuk dengan alasan membantu teman atau kerabat.


“Hati-hati menggunakan identitas kependudukan. Jangan sampai KTP disalahgunakan oleh pihak lain. Sekarang semua data sudah terkoneksi dengan pusat, sehingga dampaknya bisa sangat besar bagi pemilik identitas,” tegasnya.


Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Lombok Timur Siti Aminah mengungkapkan, pihaknya menemukan sejumlah kasus di mana NIK warga digunakan oleh pihak lain untuk kepentingan tertentu, termasuk dugaan pengajuan pinjaman online.


Akibatnya, data ekonomi warga yang bersangkutan berubah dalam sistem sehingga tingkat kesejahteraannya terdeteksi meningkat. Perubahan tersebut menyebabkan warga naik kategori desil dan akhirnya tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial.
“Banyak kasus NIK yang digunakan pihak lain. Bisa jadi karena penyalahgunaan untuk pinjaman online. Hal ini membuat status desil warga berubah sehingga bantuan sosial yang diterima menjadi terputus,” jelasnya.


Pemkab Lombok Timur pun mengimbau masyarakat untuk menjaga kerahasiaan data pribadi dan segera melaporkan apabila menemukan indikasi penyalahgunaan identitas kependudukan agar tidak menimbulkan kerugian di kemudian hari. (rus)

Kendaraan Listrik di NTB Meningkat, Pemprov Siapkan Pengenaan Pajak

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Kendaraan Listrik di NTB Meningkat, Pemprov Siapkan Pengenaan Pajak
Baiq Nelly Yuniarti (Suara NTB/dok)

Mataram (ekbisntb.com) – Pertumbuhan kendaraan listrik di Provinsi NTB menunjukkan tren yang sangat pesat. Lonjakan terlihat dari meningkatnya konsumsi listrik pada Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).

Data PLN UIW NTB menunjukkan penggunaan listrik pada SPKLU selama Mei 2025 mencapai 4.249,64 kWh. Angka tersebut melonjak menjadi 32.522,42 kWh pada Mei 2026. Kenaikan konsumsi listrik itu mengindikasikan semakin banyak masyarakat yang beralih menggunakan kendaraan listrik di NTB.

Pemerintah Provinsi NTB sendiri mulai menyiapkan kebijakan baru terkait pengenaan pajak kendaraan listrik. Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) NTB, Baiq Nelly Yuniarti, mengatakan kendaraan listrik selama ini belum menjadi objek pajak kendaraan bermotor sebagaimana kendaraan konvensional.


“Memang saat ini kendaraan listrik belum dikenakan pajak. Karena itu, kami memasukkannya sebagai instrumen baru dalam perda pajak daerah yang sedang disiapkan,” ujar Nelly di Mataram, Kamis, 25 Juni 2026.


Menurutnya, pengenaan pajak terhadap kendaraan listrik merupakan hal yang wajar karena kendaraan tersebut juga memanfaatkan fasilitas jalan yang dibangun dan dipelihara pemerintah.


“Mereka juga menggunakan jalan raya. Pajak kendaraan pada prinsipnya digunakan untuk mendukung pemeliharaan jalan. Jadi semua kendaraan yang menggunakan jalan sudah sewajarnya memberikan kontribusi,” katanya.


Meski demikian, Nelly menegaskan besaran pajak yang akan dikenakan relatif kecil dan tidak akan mengurangi daya tarik masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik. Kebijakan tersebut lebih diarahkan untuk menciptakan rasa keadilan bagi seluruh pengguna jalan.
“Nilainya kecil, tetapi tetap ada kontribusinya untuk daerah,” ujarnya.


Kepala Bapeda Provinsi NTB ini juga menepis kekhawatiran bahwa meningkatnya penggunaan kendaraan listrik akan mengurangi penerimaan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor.


“Pendapatan justru bertambah karena selama ini kendaraan listrik belum membayar pajak. Ketika nanti dikenakan pajak, tentu akan menjadi tambahan penerimaan daerah,” jelasnya.


Saat ini, regulasi yang mengatur pengenaan pajak kendaraan listrik masih dalam proses penyempurnaan dan pembahasan lebih lanjut. Pemerintah daerah berharap aturan tersebut dapat segera ditetapkan agar memberikan kepastian hukum sekaligus menciptakan perlakuan yang lebih setara antara kendaraan listrik dan kendaraan berbahan bakar konvensional.


Menurut Nelly, aspirasi untuk mengenakan pajak kendaraan listrik juga muncul dari pelaku usaha otomotif kendaraan konvensional yang menilai seluruh pengguna jalan seharusnya memiliki kewajiban yang sama dalam memberikan kontribusi kepada daerah. (bul)

Bulog: Pembelian Jagung Tidak Lagi Dikenakan Pajak

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Bulog: Pembelian Jagung Tidak Lagi Dikenakan Pajak
Foto Bersama usai hearing di Kantor Gubernur NTB, Rabu 24 Juni 2026, bersama dengan Gubernur NTB, Lalu Iqbal, Kepala Dinas Pertanian Provinsi NTB, Lalu Mirza, Perum Bulog Kanwil NTB, Bapenda Provinsi NTB, dan Perwakilan Gapoktan Jagung di wilayah NTB dalam rangka pembahasan aspek perpajakan PPh pasal 22 khususnya untuk komoditi Jagung pipil kering. (Suara NTB/bul)

Mataram (ekbisntb.com) – Perum Bulog Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat hadir dalam kegiatan hearing di Kantor Gubernur NTB, Rabu 24 Juni 2026, bersama dengan Gubernur NTB, Dr. Lalu. Iqbal, Kepala Dinas Pertanian Provinsi NTB, Lalu. Mirza, Perum Bulog Kanwil NTB, Bapenda Provinsi NTB, dan Perwakilan Gapoktan Jagung di wilayah NTB dalam rangka pembahasan aspek perpajakan PPh pasal 22 khususnya untuk komoditi Jagung pipil kering.


Dalam konteks ini, Perum BULOG Kanwil NTB menyatakan telah melaksanakan pengadaan jagung pipil kering dengan harga sesuai ketetapan HPP Rp.6.400/Kg dengan pengenaan pajak PPh pasal 22 sebesar 1,5% sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


Wakil Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil NTB Rizal P. Sukmaadijaya menjelaskan, pihaknya melaksanakan kegiatan pengadaan jagung pipil kering tahun 2026 sudah berjalan sesuai prosedur dan target yang sudah di tetapkan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga dan mendukung kesejahtraan petani.


“Perum Bulog Kanwil NTB tetap melakukan penyerapan jagung sesuai yang diberikan. Sampai dengan 23 Juni ini, total jagung yang sudah kami serap mencapai 55 Ribu Ton dari seluruh wilayah Provinsi NTB,”ujarnya.


Rizal menambahkan, pada pertemuan tersebut di sampaikan juga, terhitung sejak tanggal 21 Mei 2026 dan seterusnya seluruh transaksi pengadaan jagung di Perum BULOG Kanwil NTB tidak dilakukan pengenaan PPh Pasal 22 sebesar 1,5% lagi, sedangkan terhadap seluruh nilai pajak pengenaan PPh 22 atas transaksi pengadaan jagung sebelumnya telah disetorkan secara rutin ke Kas Negara.


“Kami menegaskan komitmen untuk menjaga keberpihakan kepada petani, Bapak Gubernur NTB melalui Dinas Pertanian Provinsi NTB dan Perum Bulog Kanwil NTB akan melakukan konsolidasi jumlah keseluruhan nilai PPh pasal 22 yang telah dikenakan kepada Gapoktan melalui Dinas Pertanian Kota/Kabupaten setempat, hasil konsolidasi tersebut akan diajukan permohonan restitusi kepada Direktorat Jenderal Pajak,” tegasnya. (bul)

Pelaksanaan MotoGP, Pengusaha Hotel dan Kuliner Jangan Mainkan Harga

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Cahya Samudra (Suara NTB/dok)

Mataram (ekbisntb.com) – Pelaksanaan MotoGP Mandalika tahun 2026 dijadwalkan akan digelar pada, 9-11 Oktober di Pertamina Mandalika Internasional Circuit, Kabupaten Lombok Tengah. Kegiatan berskala internasional diharapkan tidak dijadikan momen bagi pengusaha hotel dan kuliner untuk memainkan harga.

Kepala Dinas Pariwisata Kota Mataram, Dr. Cahya Samudra menyampaikan, persoalan tingginya harga akomodasi saat penyelenggaraan kegiatan bertaraf nasional maupun internasional menjadi kendala pariwisata di Pulau Lombok. Hal ini selalu menjadi keluhan dari wisatawan yang ingin berlibur. Permasalahan ini kata dia, akan dikoordinasikan dengan Dinas Pariwisata Provinsi NTB dan organisasi pelaku usaha hotel dan kuliner. “Iya, ini memang permasalahan pariwisata kita di Pulau Lombok,” jelas Cahya dikonfirmasi, Rabu (24/6).

Ia menjelaskan, wisatawan sering membanding-bandingkan ketika ingin menonton MotoGP di Malaysia dan Lombok. Harga tiket ke Malaysia sangat murah dibandingkan harus terbang ke Lombok. Belum lagi lanjut Cahya, harga kamar hotel melonjak drastis.

Mantan Camat Sekarbela mengatakan, Dispar Provinsi NTB diharapkan membantu berkoordinasi dengan PT Angkasa Pura, maskapai dan lain sebagai.

Khusus hotel dan kuliner akan diundang Asosiasi Hotel Mataram dan pengusaha kuliner untuk membahas kembali kesepakatan harga. “Iya, nanti kita undang AHM dan pengusaha lainnya,” katanya.

Penyelenggaraan MotoGP ini,diharapkan memberikan dampak secara ekonomi kepada masyarakat. Wisatawan secara leluasa dapat memilih kuliner yang enak dan lengkap. Sementara itu, tamu juga bisa memilih hotel mulai kelas bintang maupun melati. (cem)

Pembangunan KNMP Bintaro Capai 94 Persen, Operasional Penuh Tunggu Fasilitas Pendukung Rampung

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Tampak depan bangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Bintaro, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan pada Kamis, (25/6/2026). Kini progeres bangunan tersebut sudah mencapai 94,24 persen. Operasional penuh tunggu fasilitas pendukung rampung. (Suara NTB/pan)

Mataram (ekbisntb.com) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkapkan progres pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, telah mencapai 94,24 persen. Meski para pedagang ikan telah direlokasi dari Pasar Ikan Bintaro ke kawasan tersebut, fasilitas KNMP belum dapat beroperasi secara penuh karena sejumlah infrastruktur dan sarana pendukung masih dalam tahap penyelesaian.

Dalam proyek pembangunan KNMP Bintaro, KKP mengalokasikan anggaran sebesar Rp11 miliar. Dana tersebut difokuskan untuk pembangunan fisik kawasan, sedangkan penyediaan sarana dan prasarana pendukung ditangani oleh unit kerja lain di lingkungan KKP.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan KNMP Bintaro, Diana Santiaji Irawan, menjelaskan bahwa anggaran Rp11 miliar hanya digunakan untuk pekerjaan fisik. Sementara itu, fasilitas pendukung seperti cold storage dan sarana lainnya akan dibangun pada tahap berikutnya.

“Untuk fasilitas lainnya kemungkinan mulai direalisasikan pada Juli ini karena masih menunggu pekerjaan fisik selesai terlebih dahulu,” ujarnya, Kamis (25/6).

Diana mengatakan pembangunan KNMP Bintaro berjalan sesuai target yang ditetapkan, yakni enam bulan masa pengerjaan. Kawasan tersebut diproyeksikan dapat dimanfaatkan secara menyeluruh oleh nelayan dan pedagang ikan setelah masa pemeliharaan selesai atau setelah Provisional Hand Over (PHO) yang ditargetkan berlangsung pada 15 Juli 2026.

Setelah proses PHO, aset KNMP akan diserahterimakan kepada pemerintah daerah sebelum selanjutnya dikelola oleh koperasi yang telah ditunjuk.

Selain itu, pembangunan fasilitas pabrik es juga telah direncanakan dan dijadwalkan mulai dikerjakan pada Agustus 2026. Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan dapat mendukung aktivitas perikanan dan menjaga kualitas hasil tangkapan nelayan.

Terkait kendala pembangunan, Diana memastikan seluruh tahapan pekerjaan berjalan lancar tanpa hambatan berarti. Menurutnya, dukungan dari Pemerintah Kota Mataram maupun masyarakat setempat turut berkontribusi terhadap kelancaran pelaksanaan proyek.

“Selama proses pembangunan tidak ada kendala yang signifikan. Dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat sangat baik sehingga pekerjaan dapat berjalan sesuai rencana,” katanya.

KNMP Bintaro merupakan salah satu program pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui penyediaan fasilitas yang lebih representatif bagi nelayan dan pelaku usaha perikanan. Dengan selesainya pembangunan kawasan dan fasilitas pendukung secara bertahap, KNMP diharapkan menjadi pusat aktivitas ekonomi perikanan yang modern dan terintegrasi di Kota Mataram. (pan)

Harga Kebutuhan Pokok Stabil

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Foto : Sri Wahyunida. (ekbisntb.com/dok)

Mataram (ekbisntb.com) – Dinas Perdagangan Kota Mataram, memastikan harga kebutuhan pokok stabil. Hal ini disebabkan pasokan melimpah di pasar tradisional.

Kepala Bidang Barang Pokok dan Penting Dinas Perdagangan Kota Mataram, Sri Wahyunida mengatakan, harga barang pokok di pasar tradisional stabil. Kondisi ini disebabkan karena pasokan barang terpenuhi, karena beberapa komoditas seperti cabai rawit dan bawang merah melimpah. Pasokan cabai rawit banyak didatangkan dari Pulau Jawa, Lombok Timur dan Pulau Sumbawa. “Alhamdulillah, harga kebutuhan pokok stabil,” kata Nida dikonfirmasi pada, Kamis (25/6).

Nida menyebutkan, harga komoditas seperti cabai harga Rp45 ribu per kilogram, tomat Rp12 ribu per kilogram, bawang merah Rp30 ribu per kilogram, beras premium lokal Rp13 ribu per kilogram, daging ayam ras Rp32 ribu per kilogram dan lain sebagainya.

Situasi ini diharapkan harga tetap stabil, karena hasil panen petani melimpah di beberapa wilayah di Pulau Lombok maupun Sumbawa. “Seperti bawang merah melimpah hasil panen petani di Pulau Sumbawa,” terangnya.

Kendati demikian, fluktuasi harga ini tetap harus dipantau. Pasalnya, lonjakan harga barang pokok terjadi apabila ada momen besar seperti hari raya, agenda nasional dan lain sebagainya.
Nida perlu mengantisipasi momentum ada sekolah, karena barang pokok akan mengalami fluktuasi harga. Ia berharap kondisi ekonomi tetap stabil, sehingga tidak terjadi kepanikan di tengah masyarakat. “Nanti saat mulai masuk sekolah ini perlu kita antisipasi,” ujarnya.

Ia mengingatkan masyarakat tidak panik memenuhi kebutuhan rumah tangg, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan. (cem)

1...192193194...1,074Halaman 193 dari 1,074