Thursday, April 23, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 193

Istri Gubernur NTB Sanjung Kualitas Beras SPHP

By
ekbisntb.com
-
0
Ketua Tim Penggerak PKK Nusa Tenggara Barat (NTB), Sinta M Iqbal memeriksa beras SPHP yang ditunjukkan Pimpinan Wilayah Perum Bulog NTB, Sri Muniati(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Ketua Tim Penggerak PKK Nusa Tenggara Barat (NTB), Sinta M Iqbal, mengajak masyarakat untuk mengubah pandangan terhadap beras medium yang disediakan pemerintah melalui Perum Bulog. Ia menilai beras dengan harga terjangkau tersebut tidak kalah berkualitas dibandingkan dengan beras premium yang beredar di pasaran.

“Selama ini ada stigma kalau beras murah itu jelek dan tidak layak dikonsumsi. Padahal setelah kami lihat langsung, beras medium ini butirannya utuh, warnanya putih, dan ketika dicuci airnya tidak keruh. Artinya kualitasnya sangat layak dikonsumsi,” kata Sinta, di sela- sela acara Rakerda Tim Penggerak PKK NTB di Gedung Graha Bakti Praja, Jumat 22 Agustus 2025.

Ia menegaskan, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap beras medium yang dipasarkan Bulog. Keberadaan beras dengan harga terjangkau justru menjadi bentuk perhatian pemerintah untuk menjaga stabilitas pangan sekaligus meringankan beban masyarakat.

Sinta juga menyoroti kualitas beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang disebutnya “medium serasa premium”. Menurutnya, kualitas beras SPHP jauh di atas stigma masyarakat selama ini.

“Kalau kita lihat secara langsung, SPHP ini serasa premium. Bentuk butirannya bagus, warnanya putih bersih, dan rasanya pun enak. Jadi jangan lagi menganggap murah berarti jelek,” ujarnya.

Dengan harga yang ramah di kantong, Sinta berharap beras SPHP dapat menjadi pilihan utama masyarakat tanpa harus mengorbankan kualitas.

“Ini bentuk perhatian pemerintah kepada rakyatnya, jadi mari kita manfaatkan dengan baik,” tambahnya.

Sementara itu, Pemimpin Wilayah Bulog NTB, Sri Muniati, menegaskan pihaknya berkomitmen menjaga kualitas beras SPHP agar tetap layak konsumsi masyarakat. Berbagai langkah perawatan rutin dilakukan demi memastikan stok beras pemerintah terjaga dengan baik.

“Kami rutin melakukan spraying, pengawasan hama, hingga perawatan harian di gudang. Setiap hari gudang dibuka tutup untuk sirkulasi udara dan cahaya, sehingga kebersihan serta sanitasi lingkungan tetap terjaga,” ujar Sri.

Menurutnya, beras SPHP merupakan hasil produksi petani lokal yang dipadukan dengan stok impor sesuai arahan pusat. Seluruh beras tersebut mendapat perlakuan pengolahan yang sama sebelum disalurkan kepada masyarakat.

“Dalam proses pengemasan ulang menjadi kemasan 5 kilogram, pengawasan mutu kami lakukan dengan ketat. Setiap beras yang keluar dari gudang Bulog telah melewati quality control, timbangannya sesuai label, kualitasnya bersih dan bebas hama,” jelasnya.

Bulog NTB juga memastikan distribusi beras SPHP dilakukan tepat sasaran sesuai arahan pemerintah. Dengan pengawasan ketat dan perawatan gudang yang optimal, Sri Muniati berharap kepercayaan masyarakat terhadap kualitas beras SPHP tetap terjaga, sekaligus mendukung stabilitas harga pangan di daerah.(bul)

Wabup Buka CFN

By
ekbisntb.com
-
0
Wabup Lotim H. Moh. Edwin Hadiwijaya mengunjungi salah satu stand UMKM dalam CFN, Rabu 20 Agustus 2025 malam(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Kegiatan Car Free Night (CFN) digelar untuk memperkuat peningkatan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam menjaga kestabilan ekonomi. Terbukti saat Covid-19 melanda, pelaku UMKM mampu tampil menjaga perekonomian masyarakat.

Penegasan ini disampaikan Wakil Bupati (Wabup) Lombok Timur (Lotim), H. Moh. Edwin Hadiwijaya, saat membuka kegiatan CFN bertajuk Bukan Bazar Biasa di Simpang Empat depan Kantor DPRD Lotim hingga simpang empat sebelum SMPN 3 Selong, Rabu 20 Agustus 2025 malam.

Kegiatan ini merupakan inisiasi Asosiasi Pelaku Industri Kecil Menengah (APIKM) Lombok Timur yang berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah, Bank NTB Syariah, dan Bank BRI. Sebanyak 50 stan pelaku  UMKM ikut meramaikan event perdana tersebut.

Wabup memberikan apresiasi kepada APIKM yang berhasil mewadahi ide para pelaku ,UMKM sehingga CFN bisa terlaksana. Ia menegaskan, kegiatan ini akan menjadi uji coba hingga Desember mendatang, dengan agenda digelar setiap dua pekan sekali pada malam Sabtu.

“Langkah ini sebagai uji coba sampai Desember, yang artinya APIKM sadar bahwa membangun kegiatan seperti ini tidaklah mudah,” ujarnya.

Menurut Wabup, kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi daerah sangat penting, terlebih ketika kemampuan belanja pemerintah daerah menurun akibat berkurangnya hingga 85 persen transfer pusat ke daerah. Ia berharap CFN dapat menjadi motor penggerak ekonomi kecil di berbagai kecamatan di Lotim.

 Wabup menantang APIKM untuk ikut menghidupkan kembali sentra-sentra UMKM yang tersebar di sejumlah titik, mulai dari pasar apung Jenggik hingga pasar lama Masbagik. “Ini menjadi PR kita bersama untuk melahirkan entrepreneur baru,” katanya.

Ketua APIKM Lotim, Suratman Prasetyo A, menyampaikan CFN berawal dari ide para pedagang di Car Free Day (CFD) yang kemudian difasilitasi APIKM. Sebanyak 50 UMKM yang terlibat telah melalui proses registrasi dan verifikasi.

“Ide ini mendapat sambutan positif dari Dinas Koperasi dan UMKM, Wabup Lotim, hingga sejumlah bank. Harapannya, ke depan bukan hanya 50 UMKM lokal yang terlibat, tetapi lebih banyak lagi UMKM bisa ikut membangun usahanya lebih maju,” ungkapnya. (rus)

Bupati Lobar Minta Puskesmas Pastikan Susu Diminum Anak Stunting

By
ekbisntb.com
-
0
Bupati Lobar H. Lalu Ahmad Zaini dan Wabup Hj. Nurul Adha turun memantau pemeriksaan terhadap anak-anak stunting di puskesmas(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemkab Lombok Barat (Lobar) menganggarkan Rp3 miliar untuk pembelian susu bagi anak stunting. Pemberian bantuan susu ini harus benar-benar diawasi oleh Dinas Kesehatan dan puskesmas memastikan susu tersebut tidak salah sasaran dan diminum oleh anak yang stunting.

Bupati Lobar H Lalu Ahmad Zaini menyampaikan, dalam penanganan stunting ini dilibatkan pendampingan oleh dokter spesialis anak. Rekomendasi dari dokter ini, bahwa untuk menangani anak stunting itu harus diberikan susu.

“Cuma saya tidak cukup dengan itu, saya minta kepada seluruh Puskesmas memastikan bahwa susu itu betul-betul diminum oleh anak yang terkena stunting. Itu yang saya harus pastikan,” tegasnya, Kamis 21 Agustus 2025.

Para pihak yang terlibat dalam penanganan stunting ini seperti bidan dan petugas yang bertanggung jawab di masing-masing dusun dan desa. Di mana kata dia, per dusun ada penanggung jawabnya. Petugas di dusun inilah yang melaporkan setiap hari, bahwa susu itu dipastikan diminum oleh anak stunting ini. Mereka ini melakukan koordinasi dan pelaporan anak-anak yang sudah minum susu secara riil melalui grup WhatsApp.

Efek dari pemberian susu terhadap anak akan dilihat dalam jangka waktu bisa dua atau tiga bulan, kalau betul-betul diminum oleh anak stunting ini. Sehingga kalau umpamanya, anak tidak mau minum susu, perlu ada cara bahkan dipaksa agar anak tersebut mau minum susu. “Karena itu nutrisi,”imbuhnya.

Sementara itu, Wabup Hj Nurul Adha mengatakan jumlah stunting di Lobar 9,4 persen atau 4.500 anak lebih. Yang mau difokuskan dengan penanganan susu jumlahnya 1.266 anak usia 0-2 tahun. Anggaran penanganan susu ini pun sudah ada sebesar Rp3 miliar. “Jadi 3 miliar, kalau mau diselesaikan tidak cukup dengan ini (anggaran),” terangnya kemarin.

Anggaran inipun belum diizinkan dieksekusi Dinas Kesehatan, sebelum ada semacam satu persepsi dan pemahaman tentang penanganan stunting ini.

Untuk itu pihaknya pun sudah turun pada kegiatan mini lokakarya di 10 kecamatan melibatkan pemangku kebijakan puskesmas, posyandu, PLKB dan kepala desa di tingkat desa. Dalam rangka percepatan penanganan penurunan stunting. Pihaknya melakukan pemantauan pemeriksaan terhadap anak-anak stunting di puskesmas, karena kemampuan dokter spesialis anak hanya bisa memeriksa dalam satu hari 20 anak, sebab detail yang perlu diperiksa.

Sementara itu, Camat Kediri Iswarta Mahmuluddin mengatakan bahwa pihak kecamatan berpedoman pada yang menjadi kebijakan Bupati. Seperti pada pemberian bantuan harus tepat sasaran dan diawasi. Sesuai arahan Bupati terkait stunting, bukan akibatnya yang ditangani, namun penyebabnya yang diselesaikan. Stunting disebabkan banyak faktor, salah satunya ekonomi. Jika ekonomi masyarakat bagus, maka suplai nutrisi dan gizi yang baik ke anak-anaknya, sehingga stunting tidak terjadi.

Lalu ada faktor kesehatan, penyakit bawaan. Jika orang tua anak terdeteksi TBC misalnya, maka TBC ini yang diselesaikan supaya tidak menular ke anaknya. “Ini tetap diawasi agar mendapatkan treatment yang tepat,”imbuhnya. (her)

Ekspansi Wisata dari Gili Rendah, Sekda KLU Minta ObJek Wisata Darat Ditingkatkan

By
ekbisntb.com
-
0
Susun RPKP Pariwisata Pemenang, Sekda KLU Anding Duwi Cahyadi ajak stakeholder tingkatkan kualitas objek wisata daratan(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lombok Utara (klu), Anding Duwi Cahyadi, S.STP., MM., meminta kualitas obJek wisata daratan di KLU ditingkatkan. Hal ini bertujuan untuk menarik minat kunjungan wisata, khususnya ekspansi wisatawan dari 3 Gili ke daratan.

Hal tersebut dikatakan Sekda saat menghadiri Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) Pariwisata Kecamatan Pemenang 2025-2030 di Tanjung. Penyusunan RPKP tersebut melibatkan Konsepsi NTB.

Menurutnya, KLU memiliki bekal di sektor pariwisata dengan dikenalnya kawasan 3 Gili secara nasional dan dunia. Potensi ini bisa menjadi magnet pembangunan ekonomi jika dikelola terintegrasi dengan kawasan wisata di daratan KLU.

“Salah satu kawasan wisata yang terkenal sampai mancanegara adalah Gili Tramena (Trawangan, Meno dan Air). Wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Gili ribuan orang per hari, namun yang berliburan ke daratan kurang lebih 10 persen,” ungkapnya.

Dasar itulah, Anding mengajak OPD, Pemdes dan pelaku wisata untuk meningkatkan nilai jual objek wisata daratan dengan pendekatan terukur dan berkelanjutan.

“Kepada para pelaku wisata, untuk meningkatkan kualitas wisata yang ada di daratan, baik wisata air terjun, budaya serta lainnya sehingga menjadi daya tarik wisatawan untuk hadir,” sambungnya.

Ia memaparkan, sejak terbentuk tahun 2008, pembangunan di Lombok Utara telah berkembang secara positif. Salah satu indikatornya adalah peningkatan PAD dari hanya Rp 6 miliar menjadi Rp 290 miliar lebih di tahun 2025.

Dalam penyusunan RPKP Pariwisata khusus kecamatan Pemenang ini, ia mengingatkan agar perencanaan pariwisata berbasis lingkungan dan berkelanjutan. “Apa yang kita rencanakan sekarang, akan bisa terlihat dan nikmati hasilnya di masa yang akan datang,” tandasnya.

Untuk diketahui, penyusunan dokumen RPKP Pemenang ini, menjadi percontohan di Lombok Utara. Ke depannya, semua kecamatan akan diprogram untuk menyusun RPKP berbasis potensi di kecamatan masing-masing.

“RPKP Pariwisata Pemenang akan menjadi percontohan di Lombok Utara. Insyaallah tahun berikutnya RPKP pariwisata akan terbentuk di semua kecamatan yang ada KLU,” kata Wakil Direktur Konsepsi NTB, Haerul Anwar. (ari)

PLN UIW NTB Hadirkan Listrik Gratis bagi 85 Keluarga Kurang Mampu di Momen HUT RI ke-80

By
ekbisntb.com
-
0
Sebanyak 85 keluarga di NTB kini bisa menikmati sambungan listrik gratis(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia, PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat (UIW NTB) menghadirkan kebahagiaan bagi masyarakat kurang mampu melalui program Light Up The Dream (LUTD). Sebanyak 85 keluarga di NTB kini bisa menikmati sambungan listrik gratis.

Penyalaan serentak dilakukan pada Rabu (20/8) di empat lokasi, yakni Jonggat (Lombok Tengah), Gerung (Lombok Barat), Desa Moyo Hilir (Sumbawa), dan Woha (Bima). Kegiatan ini digelar bersamaan dengan penyalaan serentak program LUTD di seluruh Indonesia.

Program Light Up The Dream, Wujud Kepedulian Sosial PLN

Program LUTD merupakan inisiatif sosial PLN berupa penyambungan listrik gratis bagi masyarakat kurang mampu yang tinggal di wilayah berlistrik, namun belum mampu melakukan pemasangan mandiri. Sejak pertama kali diluncurkan pada 2020, program ini berasal dari donasi sukarela pegawai PLN dan hingga kini telah membantu puluhan ribu keluarga di berbagai daerah di Indonesia.

General Manager PLN UIW NTB, Sri Heny Purwanti, menegaskan bahwa program ini adalah bentuk nyata kepedulian PLN kepada masyarakat. “Light Up The Dream adalah wujud solidaritas insan PLN untuk membantu saudara-saudara kita yang kurang mampu. Kami ingin memastikan semua masyarakat, termasuk di NTB, bisa menikmati akses listrik sebagai kebutuhan dasar,” ujarnya.

Kisah Haru Penerima Manfaat

Salah satu penerima manfaat, Ibu Asep dari Desa Sukarara, Lombok Tengah, merasa sangat bersyukur. “Selama ini saya hanya menumpang satu lampu dari saudara supaya tidak gelap. Sehari-hari menenun dalam kondisi remang. Alhamdulillah sekarang berkat PLN saya bisa menambah lampu, menggunakan kipas angin, dan lebih nyaman beraktivitas,” ungkapnya.

Apresiasi Pemerintah Daerah

Wakil Bupati Lombok Tengah, M. Nursiah, turut hadir dalam penyalaan serentak dan menyampaikan apresiasinya. “Program PLN ini sangat bermanfaat. Listrik tidak hanya dipakai untuk kebutuhan sehari-hari, tapi juga untuk belajar, mengaji, hingga mendukung usaha masyarakat. Pemerintah siap berkolaborasi dengan PLN untuk mengembangkan program sesuai kebutuhan,” ujarnya.

Capaian Program LUTD di NTB

Dalam penyalaan serentak kali ini, total 85 sambungan listrik baru berhasil dinyalakan dengan rincian : UP3 Mataram: 25 pelanggan. UP3 Selaparang : 25 pelanggan. UP3 Bima : 25 pelanggan. UP3 Sumbawa : 10 pelanggan.

Hingga Agustus 2025, sebanyak 897 keluarga kurang mampu di NTB telah merasakan manfaat program LUTD. Jumlah tersebut menjadi bagian dari 7.978 keluarga penerima manfaat di 38 provinsi seluruh Indonesia pada tahun ini. Sri Heny menambahkan, PLN akan terus mendorong keberlanjutan program ini, terutama di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).

“Kami percaya listrik adalah hak seluruh rakyat. Dengan listrik yang andal dan merata, masyarakat bisa lebih produktif, ekonomi daerah tumbuh, dan anak-anak memiliki masa depan lebih cerah,” pungkasnya. (bul)

OJK NTB Akan Gencarkan Edukasi Keuangan Legal Hingga di Pulau-pulau Terluar

By
ekbisntb.com
-
0
Deputi Direktur OJK NTB, Dhita Listya Mardianing(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan komitmennya untuk memperluas literasi dan inklusi keuangan hingga ke pulau-pulau terluar dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Tahun 2025, seluruh kabupaten/kota di NTB menjadi target sasaran program edukasi keuangan legal.

Deputi Direktur OJK NTB, Dhita Listya Mardianing, mengatakan edukasi keuangan kini akan digencarkan secara masif, tidak hanya dilakukan oleh OJK, tetapi juga melibatkan pelaku industri jasa keuangan di setiap kabupaten.

“Edukasi kita masih seperti biasa, dan terus kita gencarkan. Sosialisasi tidak hanya dilakukan oleh OJK sendiri, melainkan juga oleh para campaign manager dari berbagai industri keuangan. Mereka yang akan turun ke masyarakat di daerah,” jelas Dhita di Kantor OJK NTB, Kamis, 21 Agustus 2025.

Menurutnya, banyak masyarakat masih terjerat praktik keuangan ilegal seperti bank subuh, pinjaman online (pinjol) ilegal, hingga judi online. Untuk meminimalisir hal itu, OJK bersama pemerintah daerah juga mendorong masyarakat agar memanfaatkan lembaga keuangan legal.

“Pertama, kita lakukan edukasi. Kemudian kita arahkan masyarakat yang butuh permodalan untuk ke lembaga keuangan resmi. Pemerintah daerah juga sudah menjalankan program TKPAD (Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah) dengan subsidi bunga sebagai langkah melawan rentenir. Bahkan, industri keuangan juga memanfaatkan dana kebajikan untuk membantu,” papar Dhita.

Hingga kini, beberapa daerah yang sudah menjalankan program subsidi bunga TKPAD antara lain Kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Timur, Kota Mataram, dan Pemerintah Provinsi NTB.

Dhita menambahkan, OJK NTB setiap tahun menyusun program kerja sejak awal, dengan menentukan daerah sasaran edukasi, baik masyarakat umum, pelajar, mahasiswa, PMI, hingga kelompok masyarakat prioritas lainnya.

“Target kami bukan jumlah orang, tapi wilayah. Semua kabupaten/kota harus tersentuh edukasi, termasuk daerah 3T. Di sana kami memberikan materi pengelolaan keuangan, perlindungan data diri, serta pemahaman produk keuangan. Masyarakat harus tahu perbedaan produk legal agar tidak salah memilih,” tegasnya.

Dalam setiap kegiatan, OJK NTB biasanya menjangkau lebih dari 100 peserta. Hingga kini, ribuan masyarakat di berbagai kabupaten/kota telah mengikuti edukasi keuangan dimaksud.

Dhita menegaskan pentingnya literasi keuangan sebagai langkah pencegahan agar masyarakat tidak mudah terjerat pinjol ilegal maupun bank subuh.

“Kita tahu, banyak pengaduan masuk ke OJK karena masyarakat tidak paham lembaga dan produk keuangan. Maka edukasi ini menjadi kunci utama. Dan banyak tawaran-tawaran pinjaman mudah (illegal), tapi risikonya kemudian itu besar. ini yang kita ajak terus masyarakat agar senantiasa memanfaatkan lembaga-lembaga keuangan yang memang resmi dibawah pengawasan OJK,” pungkasnya.(bul)

Pengusaha di NTB Berharap Suku Bunga Bank Riil Diturunkan Mengikuti BI Rate

By
ekbisntb.com
-
0
I Made Agus Ariana(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Para pelaku usaha di Nusa Tenggara Barat (NTB) berharap penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI rate) segera diikuti dengan turunnya suku bunga kredit riil di perbankan. Ketua Jaringan Pengusaha Nasional (Japnas) Provinsi NTB, I Made Agus Ariana, menegaskan bahwa suku bunga kredit rendah sangat dibutuhkan untuk mempercepat perputaran roda perekonomian daerah.

Bank Indonesia telah memangkas suku bunga acuan sebanyak empat kali sepanjang 2025, masing-masing 25 basis poin. Total penurunan mencapai 100 basis poin, dari 6,00 persen pada awal tahun menjadi 5,00 persen. Jika dihitung sejak siklus pelonggaran pada September 2024, BI telah menurunkan suku bunga acuan sebesar 125 basis poin dari posisi 6,25 persen.

“Kami menyambut baik langkah BI menurunkan suku bunga. Itu artinya bunga kredit seharusnya ikut turun. Namun, di lapangan masih banyak bank swasta maupun BUMN yang belum menyesuaikan, bahkan ada yang tetap menawarkan bunga tinggi,” ujar Agus Ariana di Mataram, Kamis, 21 Agustus 2025.

Kekhawatiran Pelaku Usaha

Agus menilai kondisi ini menimbulkan kekhawatiran, terutama bagi pengusaha pemula dan UMKM yang sangat membutuhkan pembiayaan murah. Minimnya sosialisasi produk kredit berbunga rendah membuat banyak pengusaha enggan mengakses pinjaman bank.

“Kredit Usaha Rakyat (KUR) misalnya, bunganya sekitar 6 persen. Tapi informasi itu tidak tersosialisasi dengan baik. Banyak pengusaha pemula masih mengira bunganya tinggi, sehingga ragu mengajukan pinjaman,” jelasnya.

Menurut pengusaha perhotelan dan aneka usaha ini, hampir 90 persen pengusaha di NTB bergantung pada pembiayaan perbankan. Karena itu, penurunan suku bunga kredit riil diyakini akan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

“Kalau suku bunga benar-benar turun dan informasinya mudah diakses, pengusaha akan lebih termotivasi. Risiko usaha juga akan lebih kecil. Sosialisasi harus melibatkan asosiasi-asosiasi pengusaha agar pesan sampai ke seluruh anggota,” tambahnya.

Agus mencontohkan, hingga kini sejumlah bank pemerintah (Himbara) masih menerapkan bunga kredit di atas 10 persen untuk kredit reguler. Kondisi ini dinilainya bertolak belakang dengan arah kebijakan BI.

“Situasi ekonomi saat ini butuh dukungan penuh dari sektor perbankan. Kalau bunga lebih rendah, akses lebih mudah, dan informasi lebih massif, maka geliat usaha akan semakin cepat tumbuh,” tegasnya.

Keuntungan Penurunan Suku Bunga bagi Dunia Usaha

Ditambahkan Agus Ariana, penurunan suku bunga acuan ke level 5 persen sebenarnya membawa banyak keuntungan bagi pengusaha, antara lain. Biaya pinjaman lebih murah : bunga kredit modal kerja, investasi, maupun konsumtif menjadi lebih ringan.

Dorongan investasi : beban bunga rendah membuat lebih banyak pengusaha berani ekspansi. Konsumsi masyarakat meningkat : Suku bunga rendah biasanya diikuti turunnya bunga KPR dan kredit konsumtif, sehingga daya beli naik dan penjualan usaha ikut terdorong.

Likuiditas perbankan lebih longgar : Bank lebih agresif menyalurkan kredit ke sektor produktif.

Dorongan kepada Perbankan

Agus kembali menekankan agar perbankan di NTB segera menyesuaikan bunga kredit dengan kebijakan BI. Menurutnya, koordinasi BI, OJK, perbankan, dan asosiasi pengusaha sangat diperlukan agar manfaat penurunan suku bunga benar-benar dirasakan dunia usaha di daerah.

“Kalau semua pihak bisa jalan beriringan, maka target pemerintah meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional lewat dukungan dunia usaha bisa tercapai, termasuk di NTB,” pungkasnya.(bul)

BI Sebut Neraca Pembayaran Indonesia di Triwulan II Tetap Terjaga

By
ekbisntb.com
-
0
Ilustrasi Ekspor Impor(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Bank Indonesia (BI) menyebutkan kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada triwulan II 2025 tetap terjaga dengan mencatatkan defisit 6,7 miliar dolar Amerika Serikat (AS).

Adapun posisi cadangan devisa pada akhir Juni 2025 tetap tinggi sebesar 152,6 miliar dolar AS, setara untuk pembiayaan 6,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.

Posisi cadangan devisa tersebut berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

“Defisit transaksi berjalan tercatat rendah di tengah perlambatan ekonomi global dan harga komoditas. Sementara itu, transaksi modal dan finansial mencatat defisit yang terkendali di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Junanto Herdiawan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Lebih lanjut, defisit transaksi berjalan pada triwulan II 2025 tercatat sebesar 3,0 miliar dolar AS (0,8 persen dari PDB), lebih tinggi dibandingkan dengan defisit 0,2 miliar dolar AS (0,1 persen dari PDB) pada triwulan I 2025.

Neraca perdagangan nonmigas tetap membukukan surplus, meski lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya, sejalan dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi global dan harga komoditas.

Di sisi lain, defisit neraca perdagangan migas menurun sejalan dengan harga minyak global yang lebih rendah.

Sementara itu, defisit neraca pendapatan primer meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya, seiring dengan kenaikan pembayaran dividen dan bunga/kupon sesuai pola triwulanan.

Surplus neraca pendapatan sekunder meningkat dipengaruhi kenaikan hibah dan remitansi pekerja migran Indonesia (PMI) di luar negeri.

Sementara itu, kinerja transaksi modal dan finansial tetap terkendali di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi.

Investasi langsung membukukan peningkatan surplus dibandingkan triwulan I 2025 sebagai cerminan dari terjaganya persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian dan iklim investasi domestik.

Investasi portofolio mencatat defisit terutama didorong oleh aliran keluar modal asing dalam bentuk surat utang domestik.

Sedangkan, investasi lainnya mencatat surplus dipengaruhi oleh penarikan pinjaman luar negeri sektor swasta.

Dengan perkembangan tersebut, transaksi modal dan finansial pada triwulan II 2025 mencatat defisit sebesar 5,2 miliar dolar AS.

“Ke depan, Bank Indonesia senantiasa mencermati dinamika perekonomian global yang dapat memengaruhi prospek NPI dan terus memperkuat respons bauran kebijakan yang didukung sinergi kebijakan yang erat dengan Pemerintah dan otoritas terkait, guna memperkuat ketahanan sektor eksternal,” kata Junanto.

Kinerja NPI 2025 diprakirakan tetap sehat ditopang oleh surplus transaksi modal dan finansial serta defisit transaksi berjalan yang rendah dalam kisaran defisit 0,5 persen sampai dengan 1,3 persen dari PDB.

Surplus transaksi modal dan finansial didukung oleh aliran masuk modal asing sejalan dengan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian domestik yang tetap baik dan imbal hasil investasi yang menarik. (ant)

Emas Antam Kamis Ini Meroket Rp24.000 ke Angka Rp1,914 Juta Pergram

By
ekbisntb.com
-
0
Emas Antam (ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia, Kamis, mengalami kenaikan Rp24.000 menjadi Rp1.914.000 dari semula Rp1.890.000 per gram

Adapun harga jual kembali (buyback) sebesar Rp1.760.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback. Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Kamis:

‎‎- Harga emas 0,5 gram: Rp1.007.000.

‎- ⁠Harga emas 1 gram: Rp1.914.000.

‎- ⁠Harga emas 2 gram: Rp3.768.000.

‎- ⁠Harga emas 3 gram: Rp5.627.000.

‎- ⁠Harga emas 5 gram: Rp9.345.000.

‎- ⁠Harga emas 10 gram: Rp18.635.000.

‎- Harga emas 25 gram: Rp46.462.000.

‎- ⁠Harga emas 50 gram: Rp92.845.000.

‎- ⁠Harga emas 100 gram: Rp185.612.000.

‎- ⁠Harga emas 250 gram: Rp453.765.000.

‎- ⁠Harga emas 500 gram: Rp927.320.000.

‎- ⁠Harga emas 1.000 gram: Rp1.854.600.000.

Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22. (ant)

Termasuk di NTB, Harga Beras di 13 Provinsi Turun

By
ekbisntb.com
-
0
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut turunnya harga beras di 13 provinsi menjadi sinyal positif stabilitas pangan, menegaskan keberhasilan langkah pemerintah dalam menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan kestabilan harga pangan nasional yang semakin terkendali.

“Penurunan ini menjadi sinyal positif bahwa upaya pemerintah dalam menstabilkan harga pangan mulai membuahkan hasil,” kata Mentan dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Dia menyampaikan harga beras di Indonesia menunjukkan tren penurunan di 13 provinsi, memberikan angin segar bagi masyarakat di tengah tantangan ekonomi.

Berdasarkan data panel harga pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) per 20 Agustus 2025, harga beras medium dan premium berangsur turun secara nasional.

Menurut laporan, penurunan harga beras terjadi di 13 provinsi, termasuk Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan.

Mentan menyambut baik tren penurunan tersebut dan optimistis harga beras akan terus melandai dalam waktu dekat.

Ia mengungkapkan harga beras premium di pasaran sudah mulai turun, sebagaimana dilaporkan oleh Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo).

“Premium kan sudah turun Rp1.500 untuk kemasan 5 kilogram. Ini laporan dari Ketua Aprindo. Saya optimistis dalam beberapa hari ke depan harga akan semakin stabil seiring penguatan distribusi beras SPHP,” ujar Amran.

Mentan menambahkan pemerintah terus mendorong program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) melalui Perum Bulog untuk mengatasi fluktuasi harga.

“Pemerintah fokus pada distribusi beras SPHP sebanyak 1,3 juta ton hingga akhir tahun. Stok beras nasional juga saat ini mencapai 3,9 juta ton, sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga akhir tahun,” tegasnya.

Meski begitu, harga beras di beberapa wilayah masih berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah, yaitu Rp12.500 per kg untuk beras medium dan Rp14.900 per kg untuk beras premium di Zona 1 (Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, NTB, Sulawesi).

“Hal ini menunjukkan bahwa tantangan distribusi dan pengawasan masih perlu diperkuat,” ucapnya.

Oleh karena itu ia juga menegaskan pemerintah akan terus memperkuat pengawasan untuk mencegah praktik oplosan beras yang merugikan konsumen.

“Kami telah menemukan beras yang tidak sesuai standar. Ini sudah kami laporkan ke penegak hukum untuk ditindak tegas,” katanya.

Langkah ini, lanjut Amran, diharapkan dapat meminimalkan manipulasi harga dan memastikan kualitas beras yang sampai ke tangan masyarakat.

Dengan stok beras nasional yang melimpah, penyaluran SPHP yang semakin masif, dan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas harga, masyarakat dapat berharap bahwa harga beras akan terus turun dalam beberapa minggu ke depan.

Pemerintah juga mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi distribusi beras SPHP agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh rakyat kecil. Bersama-sama, Indonesia menuju ketahanan pangan yang lebih kuat dan harga pangan yang lebih terjangkau untuk semua.

Berdasarkan data dari Panel Harga Bapanas dilansir di Jakarta, Kamis pukul 10.25 WIB, harga pangan lainnya di tingkat pedagang eceran secara nasional, beras premium di harga Rp16.130 per kg turun dari sebelumnya Rp16.132 per kg.

Lalu, beras medium di harga Rp14.319 per kg turun dari hari sebelumnya Rp14.351 per kg; beras Stabilitas Pasokan Harga Pangan (SPHP) Rp12.570 per kg turun tipis dari sebelumnya Rp12.608 per kg. (ant)

1...192193194...817Page 193 of 817

EKBISNTB.com adalah sebuah portal berita lokal yang merupakan bagian dari Kelompok Media Bali Post (KMB) di NTB. EKBISNTB.com didirikan oleh para awak Redaksi Harian Suara NTB, Untuk lebih dekat dengan kami, silakan berkunjung ke Redaksi EKBISNTB.com di Jalan Bangau Nomor 15 Cakranegara, Mataram. Telepon (0370) 639543. (*)

Copyright ©2024 EkbisNTB.com - PT. Suara NTB Pers

JARINGAN MEDIA

Ketentuan Pengguna

Pedoman Media Siber

Tentang Kami