Friday, April 24, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 191

Sumbawa Mulai Siapkan Lima Model Kopdes Merah Putih

By
ekbisntb.com
-
0
S. Adi Nusantara(ekbisntb.com/dok)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian Perdagangan (Kukmindag) Sumbawa, memastikan tengah menyiapkan lima model koperasi desa/kelurahan merah putih untuk kemudian diusulkan ke provinsi.

“Jadi, masing-masing kabupaten/kota diminta oleh Pemerintah Provinsi menyiapkan lima koperasi model sebelum bulan Oktober dan kami sudah mulai menyiapkan hal tersebut,” Kata Kepala Dinas Kukmindag Sumbawa, E. S. Adi Nusantara, kepada Ekbis NTB, pekan kemarin.

Ia melanjutkan, selain menyiapkan koperasinya, pemerintah juga tengah menyiapkan core bisnis terhadap lima koperasi model itu. Salah satu core bisnis yang didorong oleh pemerintah yakni penyediaan pupuk bagi para petani bekerjasama langsung dengan PT Pupuk Indonesia.

“Kami akan segera melakukan kordinasi lebih lanjut untuk membahas hal tersebut. Kami juga upayakan lima koperasi modal bisa segera terwujud sebelum bulan Oktober,” ucapnya.

Ia melanjutkan, pembentukan koperasi desa merah putih merupakan kebijakan nasional yang pelaksanaannya cukup cepat. Apalagi di tingkat daerah, proses legalitas (berbadan hukum) koperasi sudah dilakukan pemerintah tinggal mendorong adanya core bisnis yang akan mereka jalankan.

“KDMP tetap akan kita dampingi secara serius dan pembinaan lebih lanjut sehingga tidak terjadi stagnasi terhadap koperasi tersebut,” ujarnya.

Pemerintah juga akan menggandeng Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mendorong keterlibatan perbankan nasional, khususnya bank-bank Himbara. Hal terseret dilakukan agar mereka bisa turut membantu koperasi menyusun rencana bisnis yang sesuai dengan potensi lokal.

“Kami gandeng OJK agar OJK bisa melibatkan bank Himbara di daerah agar mereka ikut mendampingi koperasi dalam merancang dan menjalankan usaha yang relevan dengan karakter wilayah,” jelasnya.

Ia menyebutkan, 50 persen desa di Sumbawa berada di kawasan pesisir. Kondisi ini membuka peluang besar untuk mengembangkan koperasi berbasis ekonomi biru, seperti perikanan, garam, atau wisata bahari yang disinergikan dengan Bappenas agar sejalan dengan peta jalan pengembangan ekonomi nasional.

“Pendampingan yang lebih intensif dan tepat sasaran, sangat kami harapkan agar koperasi tidak hanya menjadi formalitas program, tetapi mampu menjadi penggerak ekonomi kerakyatan di tingkat desa,” pungkasnya. (ils)

Rendah, Minat Masyarakat Sumbawa Ikuti Pemeriksaan Kesehatan Gratis

By
ekbisntb.com
-
0
Nur Atika(ekbisntb.com/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Dinas Kesehatan (Dikes) Sumbawa, mengaku program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) yang diluncurkan Pemerintah sejak Februari 2025 masih minim diminati masyarakat. Baru 0,9 persen masyarakat yang mengikuti program ini hingga semester pertama.

“Capaian rendah karena sosialisasinya belum menjangkau lapisan masyarakat dan ada kesan mereka enggan memanfaatkan layanan karena takut mengetahui penyakit yang diderita,” kata Plt. Kadikes, Sumbawa, Nur Atika, pekan kemarin.

Ia menjelaskan, program PKG ini merupakan upaya pemerintah dalam memberikan layanan pemeriksaan awal atau skrining. Jika ditemukan gejala penyakit tertentu, akan dilanjutkan dengan pemeriksaan lanjutan, termasuk pemeriksaan darah lengkap.

“Misalnya kita temukan ada warga yang memiliki riwayat diabetes saat skrining maka akan langsung kita untuk menjalani pemeriksaan lebih mendetail,” ujarnya.

Ia melanjutkan, program ini manfaatnya sangat besar bagi masyarakat. Sebab jika penyakit terdeteksi sejak dini, maka penanganan bisa segera dilakukan untuk mencegah komplikasi begitu juga dengan masyarakat yang sehat bisa mempertahankan gaya hidup sehat.

“Manfaat dari program ini sangat besar, sehingga kami berharap masyarakat bisa lebih antusias dalam melakukan pemeriksaan kesehatannya,” ucapnya.

Ia menambahkan, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, pihaknya akan terus mengintensifkan sosialisasi. Petugas puskesmas juga akan diminta menyampaikan informasi tentang PKG dalam setiap kegiatan desa.

“Kami berharap ada dukungan kuat dari pemerintah, supaya PKG bisa disosialisasikan secara lebih luas dan dimanfaatkan masyarakat secara maksimal,” tukasnya. (ils)

Pemkab Bima Fokus Bina UMKM agar Bersaing di Pasar Modern

By
ekbisntb.com
-
0
Salah satu pelaku UMKM di kegiatan Selasa Menyapa pada awal pekan kemarin, di Kecamatan Palibelo(ekbisntb.com/hir)

Bima (ekbisntb.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima melalui Dinas Koperasi dan UMKM terus membina pelaku UMKM agar mampu bersaing di pasar modern. Pemkab mendorong lahirnya produk lokal yang berdaya saing, tidak hanya di tingkat regional, tetapi juga nasional bahkan internasional.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bima, H. Dahlan H. Muhammad, mengatakan bahwa Bupati Bima menggagas program nyata untuk mendukung UMKM melalui Selasa Menyapa. Program ini memberi kesempatan bagi para pelaku UMKM untuk mempromosikan dan memasarkan produk di desa yang menjadi lokasi acara.

“Di Kabupaten Bima sendiri, salah satunya adalah melalui program Selasa Menyapa. Melalui kegiatan ini, menjadi kesempatan bagi para pelaku UMKM untuk mempromosi dan memasarkan produk lokal di desa yang bersangkutan (setiap lokasi kegiatan),” jelasnya, Minggu 24 Agustus 2025.

Dahlan menegaskan, program tersebut terbukti efektif. Para pelaku UMKM bisa hadir langsung, menjual produk, sekaligus memperkenalkan hasil produksinya sendiri. Meskipun dalam skala regional.

“Melalui kegiatan itu sangat memajukan UMKM, karena di sana para pelaku bisa hadir, menjual, sekaligus memperkenalkan produk-produk hasil produksinya sendiri,” sambung Dahlan.

Selain Selasa Menyapa, Pemkab Bima juga melibatkan UMKM dalam berbagai kegiatan besar. Pada festival daerah hingga perayaan HUT RI 17 Agustus lalu, pelaku UMKM tetap mendapat ruang untuk memamerkan produk andalan mereka.

Meski begitu, Dahlan mengakui bahwa produk lokal Bima belum banyak menembus pasar nasional maupun internasional. Namun, ia menegaskan Pemkab terus mengambil langkah untuk mendorong hal itu.

“Inilah yang sedang kita kembangkan. Jadi kita sedang mencoba melakukan sosialisasi dan edukasi melalui diklat kepada para pelaku UMKM di Kabupaten Bima agar produknya bisa bersaing di pasar modern, dan dikenal di luar daerah,” katanya.

Ia mengatakan, beberapa produk lokal Bima sebenarnya sudah cukup dikenal, seperti kain tenun dan renda. Produk kuliner khas juga mulai menarik perhatian, meskipun masih terbatas di luar daerah. Dahlan menilai potensi kuliner Bima cukup besar, namun pengemasan produk masih menjadi kendala utama.

“Kalau di makanan atau kuliner khas Bima bisa dipasarkan sampai skala nasional, sebenarnya kendalanya hanya pada masalah pengemasan. Ya namanya para pelaku UMKM ini maunya cepat laku. Itu yang menjadi tantangan, sehingga untuk membuat produk yang lebih bisa dipasarkan di skala nasional maupun internasional masih sangat terbatas. Namun itu yang akan kami lakukan pembinaan serius,” jelasnya.

Selain soal kualitas produk, Dinas Koperasi dan UMKM juga gencar memberikan edukasi terkait legalitas dan standar produk. Mereka mendorong UMKM untuk memiliki sertifikat halal dan kelengkapan lain agar produk bisa bersaing dengan baik.

“Kami juga membantu memberikan edukasi kepada para pelaku UMKM untuk perlunya sertifikat halal dan hal-hal yang menunjang produk mereka agar memiliki daya saing,” pungkasnya.

Dengan berbagai langkah tersebut, Pemkab Bima optimis produk lokal akan semakin berkembang dan mampu bersaing di pasar modern. Pemkab berharap UMKM tidak hanya menopang ekonomi desa, tetapi juga menjadi penopang ekonomi daerah secara berkelanjutan. (hir)

Festival Peresean Bupati Lobar Cup, Komitmen Pemda Lobar Dorong Budaya Peresean Menasional dan Mendunia

By
ekbisntb.com
-
0
Bupati Lobar H Lalu Ahmad bersama Ketua TP PKK dan Wabup Hj Nurul Adha membuka Festival Peresean Bupati Lobar Cup 2025, Sabtu 23 Agustus 2025.(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Lalu Ahmad Zaini secara resmi membuka Festival Peresean Bupati Lobar Cup 2025 di Taman Kota Gerung, Sabtu 23 Agustus 2025. Festival ini akan berlangsung hngga 31 Agustus 2025.

Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI. Festival Peresan ini wujud nyata upaya Ketua DPW PAN itu untuk menciptakan panggung yang lebih besar bagi para pepadu Lombok khususnya Lobar, sekaligus memperkenalkan budaya khas daerah ini ke seluruh Indonesia dan dunia.

Pembukaan festival ini dihadiri Wakil Bupati Lobar Hj. Nurul Adha, Ketua TP PKK Hj. Ayu Indra Rukmana Zaini, jajaran Kepala OPD, serta ribuan masyarakat.

Bupati menegaskan, event ini menunjukkan komitmenyang kuat dalam melestarikan budaya peresean yang menjadi kebanggaan masyarakat Lombok. Bahkan, pihaknya berencana memperluas area penyelenggaraan di Taman Kota Gerung pada Desember mendatang, “Saya bertekad untuk membawa pertandingan peresean ke level yang lebih tinggi (menasional dan mendunia),” katanya.

Bupati mengakui, bahwa pelestarian peresean bukan hanya menjaga warisan budaya, tetapi juga memperkuat jati diri masyarakat Lombok. “Saya mengajak seluruh elemen, terutama generasi muda, untuk terus memupuk semangat ini agar tradisi tetap hidup dan berkembang,” ujarnya.

Bupati juga mengharapkan agar peresean dapat ditetapkan sebagai cabang olahraga nasional yang bisa dipertandingkan dalam event-event besar. Pemkab Lobar, kata dia, telah merumuskan aturan baku tentang peresean sebagai standar resmi dalam pertandingan.

Selain sebagai ajang pelestarian budaya, Festival Peresean juga diharapkan mampu menjadi daya tarik wisata yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Pemkab berencana meningkatkan fasilitas arena peresean dengan memperluas kapasitas tempat duduk hingga 12 trap, sehingga dapat dimanfaatkan untuk berbagai pertunjukan budaya.  (her)

Disperindag Lobar Latih Petani dan IKM Produksi Alat Perajang Tembakau

By
ekbisntb.com
-
0
Petani dan pelaku IKM di Lobar dilatih pembuatan mesin perajang tembakau oleh Disperindag(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Sebagai untuk memenuhi kebutuhan peralatan dan permesinan bagi petani dan pelaku usaha disetor industri tembakau di Lombok Barat (Lobar), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Lobar memberikan pelatihan pembuatan mesin perajang tembakau. Adanya mesin ini, warga tidak perlu lagi membeli alat keluar daerah.

Di samping bisa meningkat usaha industri tembakau diharapkan mendongkrak alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang diperoleh Lobar. Langkah ini juga untuk mendukung rencana pembangunan Sentra Industri Hasil Tembakau (SIHT) di wilayah Lembar.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disperindag Lobar H. M. Adnan, menjelaskan, mesin ini bisa dipergunakan oleh masyarakat Lobar ,terutama yang memproduksi industri rokok. ‘’Dan insyaallah tahun 2026, SIHT ini akan mulai dibangun dan beroperasi,” terang Adnan didampingi Sekdis Lalu Wira Kencana dan Fungsional Industri pada Bidang Bidang Industri Logam, Mesin, Elektronik, dan Aneka (Ilmea) Agus Putrawan Hardi.

Dikatakan, mesin produksi dari IKM ini juga diharapkan bisa dipergunakan atau dimanfaatkan di SIHT ketika nanti telah beroperasi. “Dengan adanya mesin alat perajang ini juga petani tidak perlu membeli ke luar daerah untuk produksi industri Tembakau yang ada di Lobar ini,” sambungnya.

Untuk pengembangan produksi mesin ini, petani dan IKM perlu pembinaan lebih lanjut.  Di samping mereka butuh modal untuk memproduksi, salah satunya bisa dibantu melalui pinjaman modal tanpa bunga dari Pemkab Lobar. Mereka juga bisa dibantu melalui program bantuan melalui APBD, bukan hanya dari DBHCHT, sehingga nantinya ketika IKM ini banyak pesanan, diutamakan memenuhi kebutuhan dalam daerah dulu.

Pihaknya juga berkolaborasi dengan semua OPD, terutama dinas pertanian. Sebab nantinya di lahan SIHT yang tak dipakai untuk bangunan SIHT akan dikembangkan demplot – demplot tembakau.

“Sehingga kita bisa kerja sama, itu butuh alat yang banyak juga agar cepat diproses. Tembakau yang dihasilkan tidak numpuk dan rusak,” ujarnya.

Dalam pelatihan ini, jelasnya, dilibatkan 10 perwakilan petani dan pelaku IKM dari enam kecamatan yakni Sekotong, Lembar, Gerung, Kuripan, Kediri dan Labuapi.

Sementara itu, perwakilan IKM mengatakan alat ini bisa membantu petani dari sisi harga lebih murah jika dibanding beli di luar seperti di Jawa. “Kalau dari produk lokal kan bisa agak ngirit dari sisi harga,” kata M Akil dari Gerung.

Satu mesin diproduksi dalam waktu satu sampai dua Minggu. Harganya pun cukup murah, Rp10-20 juta. Ada dua mesin yang diproduksi yakni mesin perajang listrik dan tenaga surya. Ia berharap agar OPD bisa mengakomodir mesin yang dihasilkan sebab petani di Lobar rata-rata terkendala dari sisi alat. (her)

Perkuat Kemandirian Ekonomi Warga

By
ekbisntb.com
-
0
Musadi Azani(ekbisntb.com/pan)

PEMERINTAH Kelurahan Turida menunjukkan komitmennya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kerakyatan dengan mengakomodasi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal untuk bergabung dalam Koperasi Merah Putih. Langkah ini bertujuan memperkuat kemandirian ekonomi warga serta menciptakan ekosistem usaha yang inklusif dan berkelanjutan di tingkat kelurahan.

Lurah Turida, Musadi Azani, menyampaikan bahwa inisiatif ini merupakan bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui koperasi sebagai wadah bersama yang dikelola secara transparan dan partisipatif.

“Kita mungkin akan bermusyawarah kembali, terutama untuk UMKM. Di sana sudah mulai kita akomodasi secara bertahap untuk masuk dalam keanggotaan koperasi,” ujarnya, Minggu 24 Agustus 2025.

Musadi menilai, UMKM di wilayah Turida memiliki potensi besar. Melalui Koperasi Merah Putih, pihaknya ingin memberikan ruang dan dukungan yang lebih terstruktur agar para pelaku usaha kecil bisa berkembang dan naik kelas.

Selain UMKM, pihak kelurahan juga mendorong keterlibatan generasi muda yang memiliki keahlian di bidang teknologi informasi (TI). Menurut Musadi, seluruh aktivitas pelayanan saat ini telah berbasis digital. Sehingga dibutuhkan pengurus koperasi yang mampu mengakomodasi kebutuhan tersebut.

“Kita ingin anak-anak muda juga ambil bagian. Jadi, koperasi ini tidak hanya untuk pelaku usaha, tapi juga membuka ruang kolaborasi dengan tenaga muda di bidang teknologi,” jelasnya.

Ia menambahkan, saat ini sudah ada puluhan pelaku UMKM dari berbagai sektor seperti kuliner, kerajinan tangan, sembako, hingga jasa yang mulai terlibat. Para pelaku usaha tersebut akan mendapatkan pelatihan singkat mengenai pengelolaan koperasi, manajemen keuangan, serta akses permodalan berbasis komunitas.

“Alhamdulillah, di Turida kita tetap mengikuti proses sesuai arahan dari Dinas Koperasi,” kata Musadi.

Ke depan, Pemerintah Kelurahan Turida berencana melakukan pendampingan secara berkala dan membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk-produk UMKM anggotanya, baik secara offline maupun digital.

Musadi menegaskan, program ini disambut positif oleh warga yang berharap koperasi dapat menjadi jembatan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan usaha lokal. (pan)

Pendapatan 11 Puskesmas Ditarget Capai Rp26 Miliar

By
ekbisntb.com
-
0
H. Emirald Isfihan(ekbisntb.com/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Kesehatan Kota Mataram menargetkan pendapatan di 11 Puskemas mencapai Rp26 miliar sampai akhir 2025. Puskesmas dan layanan kesehatan lainnya diminta berinovasi, guna meningkatkan kualitas layanan.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram dr. H. Emirald Isfihan menyampaikan, target pendapatan asli daerah dari 11 Puskesmas di tahun 2025, mencapai Rp23 miliar. Realisasi sampai bulan Juli telah mencapai 56 persen. Pihaknya menargetkan realisasi bisa mencapai 108 persen atau sekitar Rp25 miliar-Rp26 miliar. “Target kita sekitar Rp26 miliar,” sebutnya dikonfirmasi pekan kemarin.

Peningkatan target pendapatan ini berdasarkan tren layanan kapitasi di Puskesmas. Emirald menyebutkan, pendapatan ini bersumber dari badan layanan umum daerah, pendapatan non kapitasi Puskesmas dan unit pengelolaan teknis dinas terutama laboratorium kesehatan.

Mantan Wakil Direktur RSUD Kota Mataram (sekarang RS. H. M. Ruslan,red) meminta BLUD maupun UPTD untuk berinovasi lagi, guna mengoptimalkan pendapatan asli daerah. “Saya meminta BLUD dan UPTD berinovasi lagi untuk meningkatkan pendapatan daerah,” pintanya.

Peningkatan pendapatan dari layanan Puskesmas dipastikan tidak memiliki hambatan apapun. Puskesmas sebagai BLUD sedang berproses melatih diri mereka untuk berinovasi. Inovasi ini dinilai penting untuk meningkatkan peluang untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. “Kalau hambatan tidak ada masalah,” pungkasnya.

Emirald meminta tenaga kesehatan bekerja secara maksimal, mengedepankan ramah tamah kepada pasien serta meningkatkan kualitas layanan baik di poli maupun instalasi gawat darurat. (cem)

PAD 2025 dari Retribusi Parkir Berpotensi Tak Capai Target

By
ekbisntb.com
-
0
Seorang juru parkir di Jalan Selaparang sedang menagtur kendaraan pada Minggu 24 Agustus 2025. Dishub khawatir PAD tidak mencapai target. (ekbisntb.com/pan)

Lombok (ekbisntb.com) – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Mataram tahun 2025 dari sektor retribusi parkir berpotensi tidak mencapai target. Hingga triwulan ketiga, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Mataram mencatat realisasi retribusi parkir baru mencapai Rp6,4 miliar dari total target Rp18 miliar, atau baru sekitar 35,5 persen.

Kepala Dishub Kota Mataram, Zulkarwin, mengungkapkan rendahnya kesadaran juru parkir dalam menyetorkan retribusi menjadi salah satu penyebab utama minimnya capaian. Selain itu, masih banyak titik parkir liar yang belum tertangani secara optimal. “Realisasi per 20 Agustus 2025 baru mencapai sekitar Rp6,4 miliar. Kita usahakan kejar,” ujarnya pekan kemarin.

Sebagai upaya penanganan, Dishub terus memaksimalkan pengawasan serta mengevaluasi kinerja para juru parkir. Zulkarwin menegaskan, pihaknya telah mengambil langkah tegas dengan mengganti juru parkir yang dianggap bermasalah untuk mengoptimalkan pendapatan.

“Beberapa jukir yang sudah kita ganti karena bermasalah sekarang mulai menunjukkan kinerja yang bagus. Terlihat dari hasil setorannya di sistem yang sudah mulai hijau,” jelasnya.

Ia juga menyebutkan, Dishub telah memperketat sistem pelaporan dan meningkatkan koordinasi antara koordinator lapangan dan para juru parkir. Sebelumnya, sebanyak 144 juru parkir telah diberhentikan karena menunggak setoran retribusi, meski telah berulang kali diingatkan oleh petugas.

Untuk meminimalisir kebocoran retribusi dan memastikan setiap transaksi tercatat dengan baik, Dishub turut mendorong masyarakat agar beralih ke sistem pembayaran parkir non tunai.

Mantan Camat Selaparang ini menambahkan, beberapa lokasi parkir strategis seperti kawasan pertokoan, pusat kuliner, dan fasilitas umum lainnya masih belum sepenuhnya terpantau oleh petugas Dishub secara maksimal.

Meski menghadapi sejumlah kendala, pihaknya tetap optimistis target PAD dari sektor parkir dapat dikejar dalam sisa waktu empat bulan ke depan. Oleh karena itu, dukungan dari masyarakat khususnya pengguna jasa parkir dan pelaku usaha sangat penting dalam meningkatkan kepatuhan terhadap pembayaran retribusi.

“Sektor retribusi parkir merupakan salah satu andalan PAD Kota Mataram, apalagi di tengah keterbatasan sumber pendapatan lain. Ia berharap semua pihak bisa bersinergi agar target PAD tahun ini bisa tercapai,” pungkasnya. (pan)

Masuk Ilegal, Karantina NTB Musnahkan Ratusan Kilogram Stroberi Beku Dalam Kemasan

By
ekbisntb.com
-
0
Pemusnahan stroberi beku dalam kemasan yang masuk secara ilegal(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Karantina NTB memusnahkan 400 kilogram stroberi beku ilegal yang masuk dari Surabaya tanpa dokumen resmi. Pemusnahan dilakukan di halaman belakang kantor Satuan Pelayanan Pelabuhan Lembar.

Petugas memusnahkan stroberi ilegal tersebut dengan cara mengubur ke dalam tanah dan menyiramnya menggunakan cairan pembusuk. Proses ini disaksikan langsung oleh sejumlah instansi terkait, antara lain Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II NTB dan Kepolisian Kawasan Pelabuhan (KP3) Lembar.

Kepala Karantina NTB, Agus Mugiyanto, menegaskan bahwa pemusnahan ini merupakan langkah nyata untuk melindungi ketahanan pangan sekaligus mencegah ancaman terhadap keamanan hayati Indonesia.

“Pemusnahan ini bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga bentuk perlindungan terhadap kekayaan hayati negara kita. Sinergi antarinstansi sangat penting dalam menjaga NTB dari masuknya komoditas ilegal,” ujar Agus.

Tidak Miliki Dokumen Karantina

Agus menjelaskan, stroberi beku asal Surabaya itu disita karena tidak memenuhi persyaratan karantina. Komoditas tersebut tidak dilengkapi dokumen kesehatan dari daerah asal, tidak melalui jalur pemasukan resmi, serta tidak dilaporkan kepada petugas karantina.

“Tindakan pemusnahan ini sesuai dengan Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Media pembawa yang tidak memiliki dokumen sah wajib ditindak demi mencegah risiko penyebaran hama dan penyakit,” tegasnya.

Harapan Beri Efek Jera

Karantina NTB berharap langkah pemusnahan ini dapat memberikan efek jera bagi para pelaku usaha sekaligus menjadi edukasi bagi masyarakat. Agus mengingatkan agar semua pihak selalu mematuhi aturan perkarantinaan serta melaporkan setiap pemasukan komoditas pertanian kepada pejabat karantina.
“Kami ingin memastikan pangan yang beredar aman, sehat, dan bermutu. Di saat yang sama, kita juga menjaga keanekaragaman hayati Indonesia dari ancaman yang bisa datang melalui produk ilegal,” pungkasnya.(bul)

Pengecer Sudah Tak Lagi Bebas Jual Pertalite

By
ekbisntb.com
-
0
Lalu. Wahidin, salah satu pengecer BBM di Kota Mataram(ekbisntb/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Dalam beberapa waktu terakhir, sudah jarang menjumpai pengecer di pinggir jalan menjual BBM Pertalite. Pemerintah makin melakukan pengetatan penjualan BBM subsidi ini melalui SPBU-SPBU.

Di Kota Mataram, pengecer sudah rata-rata hanya menjual Pertamax berwarna biru dalam botol eceran. Begitu juga pengecer eceran yang menggunakan mesin SPBU mini.

Lalu Wahidin, salah seorang pengecer BBM di Kota Mataram, mengaku kini Pertalite tidak tersedia di lapaknya. Ia terpaksa menjual Pertamax meskipun harganya lebih tinggi.

“Sekarang yang beli Pertamax (di pengecer) hanya motor-motor kecil yang terpaksa karena kehabisan BBM di jalan. Kebijakan pengaturan BBM subsidi ini tidak tepat. Masyarakat seperti dipaksa mandiri di tengah ekonomi yang sulit,” kata Wahidin, Minggu, 24 Agustus 2025.

Menurutnya, kebijakan pembatasan BBM bersubsidi akan lebih relevan jika kondisi politik, ekonomi, dan kesejahteraan rakyat sedang baik. Namun saat ini, ekonomi sedang tertekan sehingga kebijakan tersebut justru semakin menyulitkan masyarakat kecil.

“Negara kalau sedang punya uang malah jadi tukang bangunan, bangun IKN (Ibu Kota Nusantara). Kalau sudah ndak punya uang, larinya ke rakyat” tambahnya.

Lalu Wahidin adalah potret suara rakyat berharap pemerintah tidak hanya mengatur distribusi BBM, tetapi juga memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga bagi rakyat kecil.

Hiswana Migas NTB: Pertalite Hanya untuk Kendaraan dengan Barcode

Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) NTB, Reza Nurdin, membenarkan bahwa saat ini sudah diterapkan pembatasan pelayanan kepada konsumen Pertalite. Menurutnya, SPBU hanya melayani konsumen kendaraan roda dua dan roda empat yang sudah menggunakan barcode.

“Untuk non-kendaraan seperti petani, nelayan, atau usaha kecil, pembelian Pertalite maupun Solar harus menggunakan surat rekomendasi (surkom) yang diterbitkan melalui aplikasi XStar. Surat ini hanya bisa diterbitkan oleh dinas terkait, bukan lagi oleh desa/kelurahan seperti dulu,” jelas Reza.

Ia mengungkapkan, sistem lama membuka peluang penyalahgunaan karena surat rekomendasi yang diterbitkan desa tidak terverifikasi. Banyak kasus di mana alokasi BBM jauh melebihi kebutuhan riil.

“Contohnya, kebutuhan riil petani mungkin hanya 50 liter per bulan, tapi di surat rekomendasi bisa mencapai 500 liter. Selisih inilah yang rawan diselewengkan. Karena itu, BPH Migas melakukan evaluasi dan meluncurkan aplikasi XStar,” tegas Reza.

Reza menambahkan, SPBU wajib melayani masyarakat yang membawa surat rekomendasi resmi dari aplikasi XStar.

“Dasar kami menyalurkan BBM adalah surat rekomendasi itu. Kalau SPBU menolak melayani padahal konsumen membawa surkom resmi, maka SPBU yang salah,” katanya.

Sebagai informasi, Aplikasi XStar merupakan sistem digital yang dikembangkan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dengan dukungan Pertamina dan pemerintah daerah. Aplikasi ini dirancang untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan tepat sasaran, tepat volume, dan tepat guna.

Fitur utama aplikasi XStar antara lain : Penerbitan Surat Rekomendasi Digital, dimana OPD yang berwenang dapat menerbitkan surat rekomendasi bagi nelayan, petani, UMKM, transportasi umum, dan layanan publik. Setiap surat dilengkapi QR Code atau barcode yang bisa langsung dipindai di SPBU, sehingga proses menjadi lebih cepat dan akurat.

Sistem otomatis XStar mampu menghitung kebutuhan BBM riil dan mencegah penggelembungan alokasi. Data yang terkumpul juga bisa dipakai kepala daerah dalam pengajuan kuota BBM ke BPH Migas, sehingga penyaluran lebih transparan. (bul)

1...190191192...817Page 191 of 817

EKBISNTB.com adalah sebuah portal berita lokal yang merupakan bagian dari Kelompok Media Bali Post (KMB) di NTB. EKBISNTB.com didirikan oleh para awak Redaksi Harian Suara NTB, Untuk lebih dekat dengan kami, silakan berkunjung ke Redaksi EKBISNTB.com di Jalan Bangau Nomor 15 Cakranegara, Mataram. Telepon (0370) 639543. (*)

Copyright ©2024 EkbisNTB.com - PT. Suara NTB Pers

JARINGAN MEDIA

Ketentuan Pengguna

Pedoman Media Siber

Tentang Kami