Home Blog Page 18

Bagi Hasil AMNT Tahun 2025 Minus Rp110 Miliar Dibanding 2024

By
ekbisntb.com
-
0
Baiq Nelly Yuniarti (Ekbis NTB/dok)

BAGI keuntungan atas Dana Bagi Hasil (DBH) PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) di tahun 2025 minus Rp110 miliar dibanding tahun 2024 lalu. Tahun 2025, NTB hanya mendapatkan keuntungan Rp62 miliar, sedangkan pada tahun 2024 provinsi bisa mendapatkan hingga Rp172 miliar.

Minusnya pendapatan dari bagi hasil tahun 2025 membuat fiskal daerah kian tertekan. Bahkan berpeluang defisit apabila kantong-kantong pendapatan lain tidak dimaksimalkan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) NTB, Baiq Nelly Yuniarti menegaskan adanya penurunan pendapatan dari sektor tambang ini membuat pihaknya harus kembali menyesuaikan belanja daerah. “Kemungkinan nanti kami lakukan di perubahan. Kondisi-kondisi terakhir itu selalu kita upayakan, itulah adanya APBD Perubahan,” ujarnya.

Sejauh ini, opsi yang dimiliki Pemprov NTB untuk menjaga keuangan daerah adalah dengan menyesuaikan belanja dengan pendapatan. Beberapa belanja yang berpotensi dikurangi Pemprov NTB di antaranya belanja perjalanan dinas. Namun, opsi ini bisa berubah ketika Pemprov sudah mengetahui potensi-potensi pendapatan lain pasca-revisi Perda Pajak dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan hitungan sementara, beberapa kantong pendapatan baru yang diharapkan mampu menambah pendapatan daerah belum menutupi kekurangan pendapatan dari PT AMNT. Misalnya Izin Pertambangan Rakyat (IPR), enam blok IPR yang ada di NTB dinilai hanya mampu memberikan keuntungan sekitar Rp29 miliar kepada provinsi.

“Kadis ESDM memperkirakan pendapatan sekitar Rp29 miliar. Sementara yang kurang di angka Rp50an miliar lebih,” katanya.

Selain menggali kantong baru, Kepala Bappeda NTB itu juga menyoroti rendahnya kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Padahal, pendapatan dari sektor pajak dinilai penting untuk menambah pendapatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan.

“Masih banyak warga yang belum rajin membayar pajak kendaraan, padahal itu kewajiban karena mereka menggunakan fasilitas jalan yang dipelihara negara,” jelasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB, Samsudin mengaku DBH Pemprov dari PT AMNT merosot. Penurunan ini terjadi akibat perusahaan tambang terbesar di NTB itu tidak bisa melakukan ekspor konsentrat selama dua triwulan. Ditambah terjadinya force major akibat kebakaran di smelter.

“Kejadian kahar itu menyebabkan dia tidak berproduksi kan. Hanya memperbaiki beberapa infrastruktur yang ada. Kalau tidak ada produksi kan pasti turun kan pendapatan ke negaranya. Otomatis untuk daerah juga DBH nya berkurang,” jelasnya.

Per April 2026, AMNT tidak lagi diperbolehkan izin konsentrat tembaga. Hal ini dikhawatirkan dapat semakin memperburuk kondisi fiskal daerah, termasuk juga dengan pertumbuhan ekonomi pada triwulan berikutnya karena ekonomi NTB masih ditopang oleh sektor tambang.

PT AMNT Belum Ajukan Perpanjangan

PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMMAN) menyampaikan proses peningkatan kapasitas produksi (ramp-up) smelter terus menunjukkan perbaikan setelah perusahaan menyelesaikan pekerjaan perbaikan fasilitas pada kuartal IV 2025.
Perusahaan menegaskan tetap berkomitmen menjalankan kebijakan pemerintah terkait hilirisasi mineral, seiring berakhirnya izin ekspor konsentrat pada akhir April 2026.

Vice President Corporate Communications AMMAN, Kartika Octaviana dalam keterangan resmi kepada media ini menyampaikan, saat ini fokus utama perusahaan adalah memastikan proses peningkatan produksi smelter berjalan secara bertahap, aman, dan tetap sesuai ketentuan yang berlaku.

Perusahaan, lanjutnya terus melakukan evaluasi serta pengawasan operasional secara ketat guna memastikan peningkatan produksi berjalan optimal. Selain itu, koordinasi dengan pemerintah juga terus dilakukan secara berkelanjutan.

Hingga saat ini, AMMAN belum mengajukan perpanjangan izin ekspor konsentrat. Langkah tersebut menegaskan fokus perusahaan untuk mengoptimalkan operasional smelter sebagai bagian dari dukungan terhadap program hilirisasi mineral yang terus didorong pemerintah. (era)

Bank NTB Syariah Perluas Ekosistem QRIS Cross Border di Kawasan TNGR, 34 Ojek Wisata Kini Layani Pembayaran Non Tunai

By
ekbisntb.com
-
0
Ojek wisata sedang melayani wisatawan atau pendaki ke Gunung Rinjani menggunakan pembayaran non tunai. (Suara NTB/ist)

Selong (ekbisntb.com) – Sebagai tindak lanjut penguatan implementasi QRIS Cross Border, Bank NTB Syariah kembali memperluas ekosistem pembayaran digital dengan menyerahkan merchant QRIS kepada 34 pelaku jasa ojek wisata di Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) di jalur pendakian pintu masuk Kandang Sapi.

Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Bank NTB Syariah dalam mendukung kemudahan transaksi digital bagi wisatawan dan pendaki Gunung Rinjani yang setiap harinya dilayani oleh para ojek wisata tersebut.


Dengan hadirnya QRIS Bank NTB Syariah, para wisatawan kini tidak perlu lagi bergantung pada transaksi tunai (cash), karena pembayaran dapat dilakukan secara praktis melalui scan QRIS.

Inisiatif ini juga merupakan respons nyata atas keberhasilan implementasi QRIS Cross Border Bank NTB Syariah yang telah berhasil menerima transaksi internasional dari beberapa negara seperti, Singapura, Thailand, Malaysia, Korea Selatan, dan China.

Negara-negara tersebut diketahui masih menjadi salah satu asal wisatawan dan pendaki mancanegara yang cukup dominan berkunjung ke kawasan Gunung Rinjani.

Sub Branch Manager Bank NTB Syariah KCP Pringgabaya, Andrian Syafrial Huda, menyampaikan bahwa penguatan ekosistem QRIS di kawasan wisata merupakan langkah strategis untuk mendukung sektor pariwisata NTB yang semakin mendunia.

“Melalui QRIS Bank NTB Syariah, kami ingin memastikan masyarakat pelaku wisata lokal dapat ikut merasakan manfaat transformasi digital. Kehadiran QRIS di kawasan Rinjani ini bukan hanya mempermudah transaksi wisatawan, tetapi juga menjadi bagian dari penguatan ekonomi masyarakat berbasis digital dan inklusif,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa keberhasilan QRIS Cross Border menjadi bukti bahwa Bank NTB Syariah mampu menghadirkan layanan pembayaran yang sejajar dengan perbankan nasional lainnya.

“Ini adalah bentuk nyata semangat Inovasi Tanpa Batas dan Lokal ke Global. Bank daerah seperti Bank NTB Syariah kini mampu menghadirkan sistem pembayaran yang dapat digunakan wisatawan mancanegara secara mudah, aman, dan nyaman di destinasi wisata unggulan NTB,” tambahnya.

Melalui penguatan ekosistem pembayaran digital tersebut, Bank NTB Syariah berharap dapat mendukung percepatan digitalisasi sektor pariwisata, meningkatkan kenyamanan wisatawan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal di sekitar kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani.

Bank NTB Syariah akan terus memperluas implementasi QRIS pada berbagai sektor strategis sebagai bagian dari transformasi layanan digital yang inklusif, aman, dan berkelanjutan. (bul/*)

RUPS Tahunan Tahun Buku 2025, Bank NTB Syariah Perkuat Pondasi Pertumbuhan dan Keberlanjutan

By
ekbisntb.com
-
0
Foto bersama jajaran PT Bank NTB Syariah usai melaksanakan RUPS Tahunan Tahun Buku 2025 pada Jumat, 8 Mei 2026. (Suara NTB/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – PT Bank NTB Syariah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2025 pada Jumat, 08 Mei 2026 bertempat di Auditorium Raudhah Bank NTB Syariah Lantai 6, yang dihadiri oleh para pemegang saham dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTB, serta PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.

Dalam RUPS ini, para pemegang saham menyetujui dan mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2025, termasuk pengesahan laporan keuangan Perseroan per 31 Desember 2025.

Bank NTB Syariah mencatatkan kinerja keuangan yang tetap terjaga sepanjang Tahun Buku 2025, sebagai bentuk konsistensi Perseroan dalam memperkuat fundamental bisnis, menjaga kepercayaan masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Dengan strategi yang tepat dan terukur, Bank NTB Syariah berhasil melewati berbagai tantangan risiko operasional maupun risiko pembiayaan sepanjang tahun 2025.

Pengalaman tersebut selanjutnya menjadi pijakan penting bagi Perseroan dalam memperkuat ketahanan dan pengelolaan risiko secara berkelanjutan di seluruh lini bisnis perbankan.

Selain itu, RUPS juga menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2025, penetapan pembayaran zakat perusahaan yang didistribusikan melalui BAZNAS di masing-masing daerah, serta alokasi anggaran Corporate Social Responsibility (CSR) Tahun 2026 sebagai bentuk komitmen sosial dan kontribusi Perseroan kepada masyarakat.

Direktur Utama Bank NTB Syariah, Nazaruddin menyampaikan bahwa pelaksanaan RUPS Tahunan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat komitmen Perseroan terhadap tata kelola perusahaan yang baik, transformasi berkelanjutan, dan penguatan kontribusi terhadap pembangunan daerah.

RUPS Tahunan Tahun Buku 2025 menjadi bentuk komitmen Bank NTB Syariah dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola perusahaan yang baik di tengah dinamika industri perbankan yang terus berkembang.

” Keputusan-keputusan yang dihasilkan dalam RUPS ini diharapkan semakin memperkuat fondasi Bank dalam melanjutkan transformasi, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah di Nusa Tenggara Barat,” ujar Nazaruddin.

Ia menambahkan, Bank NTB Syariah akan terus mendorong penguatan layanan digital, peningkatan kualitas bisnis, serta pengembangan ekosistem ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan.

“Bank NTB Syariah terus bergerak dengan semangat Berkah Bermakna, tidak hanya fokus pada pertumbuhan bisnis, tetapi juga memastikan keberadaan Bank mampu memberikan manfaat luas bagi masyarakat, pemerintah daerah, pelaku UMKM, dan seluruh stakeholder,” tambahnya.

RUPS Tahunan juga memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dalam melakukan audit laporan keuangan Perseroan Tahun Buku 2026.

Melalui pelaksanaan RUPS Tahunan Tahun Buku 2025 ini, Bank NTB Syariah optimis dapat terus memperkuat perannya sebagai bank syariah kebanggaan masyarakat NTB yang adaptif, profesional, dan mampu bersaing di tingkat nasional. (bul)

Masyarakat Diminta Dukung Sensus Ekonomi

By
ekbisntb.com
-
0
Kepala BPS KSB Ni Ketut Alit Rahayu Hendrayani memberikan sambutan saat sosialisai penyelenggaraan sensus ekonomi tahun 2026. Masyarakat diminta mendukung sensus tersebut. (Suara NTB/ist)

Taliwang (Suara NTB) – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengajak seluruh pelaku usaha dan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) yang akan digelar serentak mulai Mei-Juli 2026.

Kepala BPS KSB, Ni Ketut Alit Rahayu Hendrayani, mengatakan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam kegiatan sensus ekonomi dalam menentukan kualitas data. “Kami minta bantu sosialisasikan Sensus Ekonomi 2026 ke tetangga, keluarga, dan pelaku UMKM. Saat petugas datang, mohon berikan data sejujurnya. Data Anda dijamin kerahasiaannya oleh UU Statistik,” katanya saat hadir dalam acara Forum Yasinan yang digelar Pemda KSB, Kamis malam (7/5).

Alit Rahayu menjelaskan, pada kegiatan sensus ini seluruh unit usaha masyarakat akan didata. Baik usaha menetap, tidak menetap, maupun online. Cakupannya mulai dari pedagang kaki lima, warung, bengkel, kontraktor, hingga perusahaan skala besar. “Semua usaha akan didatangi, kecuali sektor pertanian yang sudah tercakup Sensus Pertanian. Tujuannya memotret struktur ekonomi masyarakat terkini,” ujarnya.

Petugas akan dilengkapi tanda pengenal resmi, rompi, dan surat tugas BPS. Dikatakan Alit Rahayu, masyarakat patut mempertanyakan para petugas sensus saat berkunjung untuk menunjukkan bukti dirinya sebagai petutas.

Lanjut ia menyampaikan bahwa hasil sensus akan menjadi dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan. Sebab itu, data valid diperlukan untuk memotret kondisi ekonomi masyarakat terkini. “Jadi kalau ada petugas yang datang, bapak ibu dijawab jujur. Jangan ada yang disembunyikan, toh tidak ada data penting yang akan diminta oleh petugas,” janjinya.

Penyelenggaran sensus ekonomi diterangkan Alit Rahayu, akan dilaksanakan dalam 2 tahap. Tahap pertama untuk usaha menengah dan besar yang akan didata secara daring lewat website yang telah disediakan oleh BPS.

Sementara tahap II, ia melanjutkan akan mendata pelaku usaha UMKM . Alit Rahayu menuturkan, petugas sensus nantinya akan turun mendatangi langsung dari rumah ke rumah warga. “Nanti petugas sensusnya door to door ke semua warga. Begitu juga untuk bangunan khusus seperti kios dan toko pasti dikunjungi,” cetusnya. (bug)

Elpiji Non Subsidi di Bima Langka

By
ekbisntb.com
-
0
Juriadin. (Suara NTB/hir)

Bima (ekbisntb.com) –  Ketersediaan elpiji non subsidi di Kabupaten Bima, masih langka. Pemerintah Kabupaten Bima mengusulkan pembangunan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kabid Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bima, Juraidin, ST., M.Si., mengatakan tidak tersediannya SPBE di Kabupaten Bima, memicu distribusi elpiji non subsidi bergantung dari Pulau Lombok, sehingga harga bakar bakar di tingkat masyarakat menjadi lebih mahal.

“Karena kita belum ada SPBE untuk gas non subsidi di Bima. Jadi barang ini harus diambil di Lombok,” ujarnya.

Menurutnya, biaya distribusi dari Lombok ikut mempengaruhi harga elpiji lebih mahal dibandingkan daerah lain. Persoalan tersebut diperparah dengan kenaikan harga dalam beberapa bulan terakhir. Ia menyebutkan, elpiji non subsidi ukuran 5,5 kilogram dan 12 kilogram mengalami kenaikan sekitar 18-19 persen.

“Jadi saat ini ada kecenderungan masyarakat kembali lari ke LPG tiga kilogram, karena harga LPG non-subsidi naik,” ujarnya.

Selain harga sebutnya, keterbatasan distribusi juga sulit ditemukan di pasaran. Akibatnya, masyarakat yang sebenarnya mampu membeli tetap menggunakan elpiji bersubsidi.

Pihaknya bersama DPRD Kabupaten Bima telah berkonsultasi dengan Kementerian ESDM, untuk mengusulkan pembangunan SPBE non-subsidi di Bima.

“Kami sebenarnya pernah menghadap dan melakukan konsultasi ke Kementerian ESDM bersama Komisi II meminta supaya SPBE untuk LPG non-subsidi ini ada di Bima,” ujarnya.

Menurut Juraidin, keberadaan SPBE akan memangkas biaya distribusi sehingga harganya lebih terjangkau dan ketersediaan barang lebih mudah diakses masyarakat.

“Kalau ada SPBE di Bima, harga elpiji non-subsidi kemungkinan bisa lebih terjangkau. Sekarang harganya berkisar Rp107 ribu untuk ukuran 5,5 kilogram dan Rp228 ribu untuk ukuran 12 kilogram, harga tersebut adalah harga yang belum termasuk biaya distribusi, sehingga masyarakat tidak cenderung lagi beralih ke elpiji 3 kilogram,” tandasnya. (hir)

Sembilan Desa di Dompu Lolos Verifikasi KNMP 2026

By
ekbisntb.com
-
0
Amiruddin(ekbis NTB/dok)

Dompu (ekbisntb.com) – Sebanyak 9 desa di Kabupaten Dompu lolos verifikasi lanjutan untuk ditunjuk sebagai lokasi pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih tahun 2026 dari Kementrian Kelautan dan Perikanan RI.

Kesembilan desa ini yaitu Hu’u Kecamatan Hu’u, Desa Tolokalo dan Soro Kecamatan Kempo, Desa Malaju dan Karama Kecamatan Kilo, Desa Kwangko Kecamatan Manggelewa, Desa Jambu Kecamatan Pajo, Desa Pekat dan Nangamiro Kecamatan Pekat.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu, Amiruddin, S.Hut pada Jumat (8/5) kemarin mengaku telah mendapat informasi rencana peninjauan calon lokasi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) tahun 2026. Peninjauan ini untuk keperluan penyusunan DEDnya. “Di Dompu ada 9 calon lokasi yang akan ditinjau,” ungkapnya.

Dikatakan Amiruddin, peninjauan ini sekaligus melakukan survei topografi dan akan dilakukan paling cepan pekan depan. “Kita sekarang tinggal menkoordinasikan dengan desa lokasi KNMP untuk menyiapkan dokuman dan persyaratan pendukung,” jelasnya.

Dengan adanya jawaban dari kementrian, Amiruddin, berharap akan lebih banyak daerah pesisir di Dompu bisa dikembangkan sebagai lokasi kampung nelayan. Program ini tidak hanya menghadirkan pemberdayaan bagi nelayan dan Masyarakat pesisir, tapi juga akan didampingi hingga tumbuh dan berkembang.

Karena program KNMP ini targetnya untuk pengentasan kemiskinan ekstrim dan mengeluarkan Kawasan pesisir dari kekumuhan. “Kita ingin mendorong kemandirian ekonomi Masyarakat pesisir melalui kampung nelayan. Kita menargetkan lebih banyak desa di Dompu menjadi sasaran,” katanya.

Untuk tahun 2025, Desa Jala Kecamatan Hu’u ditunjuk sebagai lokasi KNMP. Di des aini Tengah dibangun beberapa sarana prasarana pendukung sebagai kawasan yang mendukung perekonomian nelayan dengan nilai anggaran Rp22 miliar. Alokasi ini ada untuk pembangunan sarana prasarana, juga untuk peralatan kebutuhan industry perikanan. (ula)

Setelah GT World Challenge Asia, MHA Nantikan Ajang yang Lebih Tinggi Levelnya

By
ekbisntb.com
-
0
Ajang GT World Challange Asia 2026 di Sirkuit Mandalika sukses memberi dampak bagi geliat pariwisata di kawasan The Mandalika. (Suara NTB/ist)

Praya (ekbisntb.com) – Ajang GT World Challenge Asia 2026 yang berlangsung di Pertamina Mandalika International Circuit akhir pekan kemarin, mencatatkan sukses tersendiri. Tidak hanya dari aspek penyelenggaraannya saja, event balap mobil skala Asia tersebut juga sukses memberi dampak terhadap geliat pariwisata khususnya di kawasan The Mandalika dan sekitarnya. Kehadiran event dengan level yang lebih tinggi pun sangat dinanti para pelaku wisata di daerah ini.

“Selama event GT World Challenge Asia berlangsung, pariwisata di kawasan Kuta menggeliat,” ujar Ketua Mandalika Hotel Assocation (MHA) Syamsul Bahri, kepada Suara NTB, Jumat (8/5/2026) kemarin.

Dari sisi tamu hotel, okupansi hotel di kawasan Kuta Mandalika mencapai hingga 100 persen. Dengan long stay bahkan ada yang sampai lima hari. Hal itu menunjukkan bagaimana besarnya dampak kehadiran event tersebut terhadap geliat pariwisata di daerah ini. Khususnya di kawasan The Mandalika.

Sehingga pihaknya berharap kedepan, event-event dengan skala dan level lebih tinggi bisa hadir di kawasan The Mandalika. “Kita selaku pelaku wisata berharap event dengan level lebih tinggi dari GT World Challange Asia bisa hadir kedepanya,” sebut Syamsul.

Pihaknya siap mendukung dan membantu mempromosikan event-event tersebut. Supaya jangkauan promosinya bisa lebih luas lagi. Dengan begitu, semakin banyak orang tahu bahwa ada event di kawasan The Mandalika. Dan, tentunya bisa menarik minat wisatawan untuk datang menonton event tersebut.

“Ini jadi catatan dari kami, promosi event harus lebih awal. MGPA selaku penyelenggara juga penting mengandeng pelaku wisata yang ada untuk membantu promosinya melalui jaringan yang dimilikinya. Dalam hal ini kami siap,” tegasnya.

Terkait aspirasi untuk bisa menghadirkan event dengan level lebih tinggi dari GT World Challenge Asia, Direktur Utama MGPA Priandhi Satria sebelumnya mengaku, itu sedang dipertimbangkan. Saat ini memang ada beberapa event balap mobil yang masuk dalam list target untuk diselengarakan di Sirkuit Mandalika. Salah satunya balap Le Mans Asia.

Lebih lanjut Priandhi juga menyampaikan apresiasi atas dukungan berbagai pihak di daerah ini. Sehingga ajang GT World Challenge Asia 2026 bisa berlangsung dengan sukses serta bisa memberikan dampak positif bagi daerah.

Dari catatan MGPA ajang GT World Challenge Asia 2026 yang kemarin, mampu menarik antusiasme penonton yang tinggi. Selama tiga hari pelaksanaannya total pengunjung mencapai 12.522 orang. Baik di area paddock maupun tribun. Kehadiran belasan ribu pengunjung tersebut mampu menggerakkan pelaku UKM yang ada.

“Kesuksesan ini tidak terlepas dari sinergi lintas sektor yang kuat antara penyelenggara, pemerintah, aparat keamanan, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya,” pungkasnya seraya menambakan, untuk tenaga kerja GT World Challenge Asia 2026 sukses menyerah hingga 347 tenaga kerja lokal. (kir)

NTB Kejar Lama Menginap Wisatawan

By
ekbisntb.com
-
0
Wisatawan sedang check in di salah satu hotel di Mataram. (Suara NTB/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Pemerintah Provinsi NTB terus berupaya meningkatkan rata-rata lama menginap wisatawan di daerah ini. Salah satu strategi yang disiapkan adalah memperbanyak atraksi dan aktivitas wisata agar wisatawan tidak hanya datang singkat, tetapi menghabiskan lebih banyak waktu di destinasi wisata di NTB.

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) Provinsi NTB, Ahmad Nur Aulia, mengakui rata-rata lama menginap wisatawan masih menjadi tantangan yang harus dibenahi ke depan.

“Rata-rata lama menginap ini yang terus kita dorong untuk meningkat. Salah satu caranya dengan memperbanyak atraksi dan aktivitas wisata yang bisa membuat wisatawan lebih lama tinggal di destinasi,” ujarnya, Jumat, 8 Mei 2026.

Berdasarkan data BPS, wisatawan yang menginap di hotel rata rata masih dibawah 2 hari. Namun menurutnya, data lama tinggal wisatawan belum sepenuhnya menggambarkan kondisi riil di lapangan.

Pasalnya, masih ada pola akomodasi wisatawan yang belum terpantau secara utuh, seperti wisatawan kapal pesiar yang datang ke Lombok namun memilih menginap di kapal.

Nur Aulia menjelaskan, kunjungan kapal pesiar memang memberikan kontribusi terhadap angka kunjungan wisatawan. Namun, dampaknya terhadap tingkat hunian hotel dan lama tinggal wisatawan di daratan masih belum maksimal.

“Puluhan ribu wisatawan bisa datang melalui kapal pesiar, tetapi mereka menginap di kapal. Ke depan kita ingin bagaimana wisatawan kapal pesiar ini bisa overnight di Lombok dan bermalam di daratan,” katanya.

Selain wisatawan kapal pesiar, pola kunjungan wisatawan harian atau one day trip juga menjadi tantangan tersendiri karena belum memberikan dampak optimal terhadap sektor perhotelan dan ekonomi lokal.

Meski tren rata-rata lama menginap pada awal tahun terlihat menurun, Aulia menilai kondisi ini masih dipengaruhi faktor musim kunjungan wisata atau low season. Ia optimistis tren tersebut akan bergerak positif pada bulan-bulan berikutnya.

“Ini masih awal tahun dan masih masa low season. Kami optimistis ke depan trennya akan membaik,” katanya.

Di sisi lain, Pemprov NTB juga mulai memfokuskan promosi wisata pada pasar potensial, khususnya kawasan Australia, Asia, dan Oseania. Pemilihan kawasan tersebut mempertimbangkan konektivitas penerbangan langsung serta kontribusi wisatawan dari kawasan tersebut yang dinilai cukup besar dalam beberapa tahun terakhir.

“Fokus pasar kita saat ini Australia, Asia, dan Oseania karena konektivitasnya sudah ada dan kontribusinya juga cukup baik. Tapi bukan berarti kita mengabaikan pasar dari negara lain,” jelasnya.

Tahun ini, Pemprov NTB menargetkan kunjungan wisatawan mencapai 2,55 juta orang. Pemerintah berharap target tersebut dapat tercapai seiring penguatan promosi, peningkatan konektivitas, serta penambahan atraksi wisata di berbagai destinasi unggulan di NTB. (bul)

Kawasan The Mandalika Masuk Zona Merah Karhutla

By
ekbisntb.com
-
0
Pengendara melintasi area pegunungan diwilayah sekitar kawasan The Mandalika yang ditanami jagung oleh masyarakat(ekbisntb.com/kir)

Praya (ekbisntb.com) – Potensi terjadinya kasus Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di wilayah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mulai meningkat. Seiring dengan mulai masuknya musim kemarau yang tahun ini diperkirakan bakal berlama lama dan lebih panas. Efek dari fenonema El Nino yang akan berlangsung selama musim kemarau tahun ini.

Wilayah selatan menjadi wilayah yang berpotensi terjadi kebakaran hutan dan lahan. Termasuk kawasan The Mandalika, masuk menjadi salah satu zona merah kasus kebakaran hutan dan lahan di daerah ini.

Mengingat, dari catatan kasus kebakaran hutan dan lahan sebelum-sebelumnya itu terjadi di kawasan The Mandalika. Pasalnya, di kawasan tersebut masih ada beberapa masyarakat yang mengelola lahan dan melakukan aktivitas pembakaran saat membuka lahan.

“Di selatan banyak zona merah kita. Termasuk kawasan The Mandalika dan sekitarnya. Karena disitu masih ada masyarakat kita yang membuka lahan dengan cara membakar,” ungkap Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkartan) Loteng Drs. H. Supardan, kepada Suara NTB, Kamis (7/5/2026).

Masyarakat pun diimbau untuk tetap berhati-hati. Terutama bagi masyarakat yang berada atau tinggal di dekat kawasan hutan diminta agar bisa ikut berpartisipasi menekan potensi terjadinya kebakatan lahan dan hutan. Salah satunya dengan tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar semak ataupun hasil sisa pembukaan lahan.

“Terutama masyarakat kita yang ada di wilayah selatan, diimbau untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Karena itu bisa memicu kebakaran hutan,” ujar.

Ditemui di Kantor Bupati Loteng, Supardan mengatakan, bersama instansi terkait pihaknya mulai melakukan pemetaan daerah-daerah rawan dan berpotensi terjadi kebakaran hutan. Sosialisasi kepada masyarakat sekitar kawasan hutan juga terus digalakkan. Harapannya, bisa menumbuhkan kesadaran dari masyarakat akan dampak dari kasus kebakaran lahan dan hutan.

“Pos pemadam kebakaran di kawasan Kuta Mandalika juga kita perkuat. Baik dengan penyiapan armada maupun personel pendukung. Bekerjasama dengan ITDC sebagai pengelola kawasan The Mandalika,” sebutnya seraya menambahkan pos-pos pemadam kebakaran yang lain juga tetap disiagakan untuk mengantisipasi kasus kebakaran hutan dan lahan di daerah ini. (kir)

Butuh Triliunan Rehabilitasi Ratusan Ribu Hektare Hutan Kritis di NTB

By
ekbisntb.com
-
0
Lahan jagung sebagai salah satu penyebab hutan kritis. Butuh dana besar dalam melakukan rehabilitasi hutan. (Suara NTB/era)

Mataram (ekbisntb.com) – Hingga tahun 2025 luas hutan kritis di NTB sekitar 180 ribu hektare. Angka ini sempat mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 lalu yang mencapai 192 ribu hektare. Rehabilitasi lahan kritis di NTB membutuhkan anggaran besar, sekitar Rp5-6 triliun.

Kepala Bidang Planologi dan Pemanfaatan Hutan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) NTB, Burhan Bono mengatakan perbaikan hutan kritis Rp8-10 juta per hektare. Ia menjadi salah satu penyebab terjadinya bencana alam, seperti banjir dan longsor.

“Lahan kritis itu kan lahan yang tidak punya penutupan lagi yang optimal untuk mendukung fungsinya. Karena sudah tidak ada tempat lagi untuk menampung air. Begitu kan lahan kritis itu,” ujarnya belum lama ini.

Atas kondisi itu, pihaknya mendorong perubahan pola pengelolaan lahan. Salah satu pendekatan yang dinilai efektif adalah konsep agroforestri seperti yang berkembang di sejumlah wilayah Pulau Lombok. Pola pengelolaan hutan berbasis tanaman produktif dinilai mampu menjaga tutupan hutan sekaligus memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat.

“Konsep-konsep yang dilakukan teman-teman di Pulau Lombok ini harus kita adopsi. Di wilayah kaki Rinjani banyak masyarakat berkegiatan, tapi hutannya masih tetap ada,” ungkapnya.

Hutan kritis, lanjutnya tersebar di sejumlah wilayah di NTB, Paling banyak berada di Kabupaten Dompu, Sumbawa, dan Bima. Sementara di Pulau Lombok banyak ditemukan di Lombok Barat bagian selatan. Penyebab utama lahan kritis yaitu aktivitas manusia. Termasuk pembukaan lahan yang menghilangkan tutupan vegetasi.

Namun, tidak semua kawasan minim pohon dapat dikategorikan rusak, karena beberapa wilayah memang memiliki karakter ekosistem alami seperti savana di kawasan Rinjani.

“Lahan kritis itu lahan yang tidak punya penutupan optimal untuk mendukung fungsinya. Tapi jangan salah, seperti di Rinjani ada ekosistem savana, itu memang ekosistem alami dan tidak perlu diubah lagi,” jelasnya.

Rehabilitasi hutan kritis, sambungnya tidak melulu soal anggaran. Pemerintah bisa mengambil kebijakan lain tanpa mengganggu APBD. Misalnya, kebijakan larangan menanam jagung di kawasan hutan yang dikeluarkan oleh Bupati Sumbawa. Persoalan rehabilitasi hutan tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran.

Yang lebih utama yaitu perubahan tata kelola dalam pengelolaan kawasan hutan agar lebih berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. “Anggaran bukan lagi menjadi salah satu alasan untuk menghutan kembali kawasan. Yang harus kita atur adalah tata kelolanya,” katanya.

Perubahan tata kelola dapat dilakukan melalui transformasi pola tanam dan pemanfaatan kawasan hutan. Salah satu skema yang mulai didorong adalah peralihan dari pola monokultur menuju sistem agroforestri. Menurutnya, pola monokultur yang selama ini diterapkan dinilai memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada satu jenis tanaman.

Sementara sistem agroforestri memungkinkan pengelolaan lahan dengan kombinasi tanaman kehutanan dan tanaman produktif lainnya. “Tata kelola misalnya sekarang monokultur, besok kita agroforestri, itu kan tata kelola,” tutupnya. (era)

1...171819...851Page 18 of 851