Mataram (Ekbis NTB) – Provinsi NTB dijadikan salah satu lumbung energi baru terbarukan untuk listrik tenaga surya. Pemerintah bahkan menetapkan, NTB dijadikan lokasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 1,2 gigawat, atau setara dengan 1.200 megawatt (MW).
Program ini merupakan bagian dari target nasional pembangunan PLTS berkapasitas 100 GW yang dicanangkan pemerintah pusat dan ditargetkan rampung pada 2028.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB, Samsudin, mengatakan PLN telah menyampaikan rencana pengembangan pembangkit energi surya tersebut kepada Gubernur NTB, Lalu. Muh. Iqbal. Pemprov NTB kini mulai menyiapkan dukungan, terutama dalam mengidentifikasi lokasi dan memastikan status lahan yang berpotensi digunakan untuk pembangunan pembangkit.
Ia menjelaskan, NTB menjadi salah satu daerah yang diproyeksikan berkontribusi dalam program nasional tersebut karena memiliki potensi radiasi matahari yang tinggi. Potensi ini dinilai dapat menjadi modal untuk memperbesar porsi energi bersih sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.
Menurut Samsudin, PLN telah menetapkan 29 titik yang perlu ditindaklanjuti untuk pengembangan energi surya di NTB. Titik-titik tersebut mencakup sejumlah lokasi, termasuk wilayah kepulauan kecil yang selama ini masih mengandalkan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD).
“PLTD yang selama ini menggunakan diesel akan diarahkan untuk beralih ke PLTS,” jelasnya.
Pengembangan itu tidak hanya diarahkan untuk menambah kapasitas pembangkit listrik, tetapi juga memperkuat pasokan energi di daerah yang belum terhubung dengan jaringan listrik utama.
Samsudin menyebut, meski memiliki potensi energi surya yang besar, Samsudin mengakui penyiapan lahan menjadi salah satu tantangan utama dalam merealisasikan rencana tersebut. Selain harus memiliki luasan yang memadai, lokasi pembangkit perlu memenuhi persyaratan teknis, termasuk kedekatan dengan gardu induk (GI) dan jaringan kelistrikan.
Karena itu, Pemprov NTB diminta membantu PLN berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk mengidentifikasi lokasi yang sesuai. Proses ini mencakup pemeriksaan status lahan, kepemilikan, serta kemungkinan pemanfaatannya untuk pembangunan pembangkit.
“Sekarang masih dalam proses identifikasi. Kami bersama PLN dan pemerintah kabupaten/kota akan mengecek lahannya, di mana lokasinya, bagaimana statusnya, dan siapa pemiliknya,” ujarnya.
Ia menilai tantangan penyediaan lahan dapat berbeda antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Ketersediaan lahan di Lombok relatif terbatas, sedangkan Sumbawa memiliki peluang pengembangan yang lebih luas. Namun, pembangunan di Sumbawa juga perlu mempertimbangkan kesiapan infrastruktur jaringan listrik untuk menyalurkan energi yang dihasilkan.
Di sisi lain, pemanfaatan lahan harus memperhatikan ketentuan tata ruang dan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. Dengan demikian, penentuan lokasi tidak bisa hanya didasarkan pada ketersediaan lahan, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek teknis, lingkungan, dan regulasi.
Samsudin mengatakan, penggunaan teknologi PLTS yang lebih efisien, termasuk kemungkinan pemasangan panel surya terapung, dapat menjadi salah satu alternatif untuk mengatasi keterbatasan lahan. Teknologi tersebut memungkinkan pemanfaatan permukaan waduk atau bendungan tanpa harus sepenuhnya mengandalkan lahan daratan. (bul)
NTB Jadi Lokasi Pembangunan PLTS 1,2 Gigawatt
Bank Indonesia NTB Dorong Perluasan QRIS Cross Border dan Pemberdayaan UMKM di Ajang MotoGP Mandalika 2026
Mataram (Ekbis NTB) — Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat (BI NTB) mengambil peran strategis dalam mendukung kesuksesan Pertamina Grand Prix of Indonesia (MotoGP Mandalika) 2026 yang berlangsung pada 9–11 Oktober 2026. Dukungan ini diwujudkan melalui penguatan keandalan sistem pembayaran, perluasan penggunaan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) termasuk QRIS Antarnegara (QRIS Cross Border), serta pemberdayaan UMKM lokal.
Kepala Perwakilan BI NTB, Hario K. Pamungkas, menyampaikan bahwa keberhasilan ajang internasional ini tidak hanya diukur dari kelancaran acara, tetapi juga dari besarnya manfaat ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Kami terus mendorong agar berbagai program Bank Indonesia memberikan dampak nyata bagi perekonomian dan keuangan daerah, bersifat inklusif kepada seluruh lapisan masyarakat, terintegrasi dengan program prioritas pemerintah, serta dilaksanakan melalui sinergi yang kuat dengan seluruh pemangku kepentingan,” ujar Hario.
Lonjakan Penonton dan Dampak Ekonomi Rp5 Triliun
Penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2026 mencatatkan rekor penonton tertinggi sejak pertama kali digelar pada 2022, yakni mencapai 157.875 penonton atau meningkat 12,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Lonjakan antusiasme wisatawan ini turut menggerakkan sektor pariwisata, akomodasi, transportasi, perdagangan, dan UMKM.
InJourney memperkirakan total dampak ekonomi nasional dari ajang ini mencapai sekitar Rp5 triliun. Ajang internasional ini melibatkan sekitar 3.000 tenaga kerja lokal serta 600 UMKM, membuka peluang ekonomi yang luas bagi pelaku usaha di daerah.
Transaksi Aman dan Adopsi QRIS Cross Border
Dari sisi sistem pembayaran, pemantauan BI NTB menunjukkan bahwa layanan transaksi selama perhelatan MotoGP berjalan dengan baik tanpa gangguan berarti. BI NTB sebelumnya telah mengimbau seluruh Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) dan KUPVA Bukan Bank untuk memastikan keandalan layanan.
Selain itu, edukasi penggunaan QRIS Antarnegara digencarkan di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) serta titik-titik strategis melalui pemasangan stiker khusus dan baliho informasi. Bersama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, BI NTB menghadirkan QRIS Experience di kawasan sirkuit yang mencatatkan sebanyak 200 transaksi menggunakan QRIS Cross Border selama perhelatan berlangsung.
Layanan QRIS Cross Border ini memberikan kemudahan bagi wisatawan mancanegara dari negara mitra yang telah terhubung dengan Indonesia, yaitu Thailand, Malaysia, Singapura, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok.
Panggung UMKM Unggulan NTB
Kehadiran UMKM binaan BI NTB di kawasan Sirkuit Mandalika juga mendulang respons positif. Produk-produk unggulan lokal seperti kopi Dersi Coffee, Ayam Merangkat dari Desa Wisata Bonjeruk, olahan kacang dan jagung Songgajah, bakery Rasa Baru, hingga kerajinan tangan dari Bale Rattan laris manis dikunjungi pembeli setiap harinya. Kehadiran UMKM ini menjadi wadah efektif untuk memperkenalkan produk khas NTB sekaligus memperluas jangkauan pasar ke kancah global.
Ke depan, BI NTB berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi bersama pemerintah daerah, perbankan, dan pelaku industri guna memperluas ekosistem ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan di Nusa Tenggara Barat. (r/fan)
Satu Hati Dukung Pembalap Honda, Komunitas HALO Bawa Semangat ke Sirkuit Mandalika
Lombok Tengah (Ekbis NTB) — Gemuruh ajang MotoGP 2026 tidak hanya datang dari deru mesin di lintasan Sirkuit Internasional Mandalika. Semangat serupa turut bergema dari tribun penonton saat 100 anggota komunitas Honda yang tergabung dalam Paguyuban Honda Asosiasi Lombok (HALO) hadir memeriahkan gelaran balap bergengsi tersebut pada 10–11 Oktober 2026.
Mengenakan atribut khas dan mengusung semangat “Satu Hati”, para bikers asal Lombok ini menyatukan langkah demi memberikan dukungan langsung kepada para pembalap Honda yang berlaga di kelas utama.
Kehadiran rombongan ini mencerminkan kuatnya kultur dan soliditas komunitas Honda di Nusa Tenggara Barat (NTB). Berasal dari latar belakang klub yang beragam, para anggota melebur dalam suasana penuh antusiasme, persaudaraan, dan kecintaan mendalam terhadap dunia roda dua.
Bagi mereka, MotoGP bukan sekadar tontonan hiburan semata. Ajang balap internasional ini menjadi momentum merayakan passion sekaligus mempererat ikatan kekeluargaan antarkomunitas.
Presidium Honda Asosiasi Lombok, Wirawan Hamied, menyatakan bahwa pengerahan 100 anggota ini membuktikan bahwa api semangat komunitas Honda di Lombok terus menyala.
“Kami datang bukan hanya untuk menonton MotoGP. Kami membawa semangat komunitas Honda Lombok, membawa nama NTB, sekaligus memberikan dukungan penuh kepada pembalap Honda. Seratus member ini dipersatukan oleh semangat yang sama, yaitu satu hati, satu passion, dan satu keluarga besar Honda,” ujar Wirawan.
Menurutnya, momentum MotoGP juga dimanfaatkan untuk memperkuat silaturahmi. Perbedaan latar belakang justru menjadi kekuatan untuk merajut kebersamaan yang lebih solid.
“Harapannya, sekembalinya ke Lombok, semangat ini tidak lantas padam. Kekompakan terus dijaga melalui berbagai kegiatan positif,” tambahnya.
Antusiasme tersebut mendapat apresiasi tinggi dari Kepala Wilayah Astra Motor NTB, Suryanto Wirawan. Ia menilai komunitas memegang peran krusial dalam ekosistem Honda di NTB, khususnya dalam merawat hubungan erat antar-pengguna sepeda motor.
“Kami sangat mengapresiasi antusiasme 100 member Honda Community yang hadir memeriahkan MotoGP 2026. Hal ini menunjukkan akar kecintaan terhadap Honda tumbuh sangat kuat di NTB,” ungkap Suryanto.
Suryanto berpesan agar energi positif dari Sirkuit Mandalika dapat dibawa pulang ke daerah asal dan diwujudkan melalui kegiatan yang inspiratif, tertib, serta menjadi teladan dalam kampanye berkendara aman (safety riding). (r/fan)
Bappenda Optimis Pajak Hotel Capai Target
Sumbawa Besar (Ekbis NTB)- Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sumbawa optimis target penerimaan dari Pajak Barang dan Jasa (PBJT) hotel dan losmen mencapai target. Pasalnya, realisasi hingga triwulan III mencapai 98 persen atau Rp4,4 miliar.
“Target penerimaan daerah dari pajak hotel sebesar Rp4,5 miliar dan yang sudah terealisasi hingga saat ini Rp 4,4 miliar. Tentu dengan sisa waktu yang ada kami optimis bisa tercapai bahkan lebih,” kata Kepala Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Bapenda Kabupaten Sumbawa, Muh. Yakub, Senin (12/10).
Yakub menambahkan, tercatat sekitar Rp161 juta piutang serta denda mencapai Rp76,3 juta belum diselesaikan oleh wajib pajak. Piutang ini terhitung sejak tahun 2012-2025. Tunggakan itu tetap dilakukan penagihan dengan melibatkan Kejaksaan. Tujuannya agar wajib pajak membayar sisa tunggakan ke kas daerah.
“Kami tetap akan melakukan penagihan terhadap hotel yang masih menunggak pembayaran tersebut,sehingga target yang ditetapkan pemerintah bisa tercapai,” ucapnya.
Ia bersyukur pengusaha hotel di Sumbawa taat membayar pajak, karena wajib pajak menggunakan skema self assesment (tergantung tamu). Oleh karena itu, pihaknya berharap agar Dinas Pariwisata lebih giat melakukan promosi wisata, agar okupansi hotel bisa meningkat dan pajak hotel yang ditetapkan pemerintah bisa terus meningkat.
Di satu sisi, ia menyebutkan pendapatan asli daerah yang masih rendah yakni pajak Mineral Bukan Logam Batuan (MBLB). Realisasinya baru mencapai 10 persen. (ils)
Penerima Asuransi Sasar Nelayan hingga Ojol
Kota Bima (Ekbis NTB) – Pemerintah Kota Bima menyasar 10.000 pekerja rentan dalam perluasan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan atau penerima asuransi di 2026. Sasaran tersebut meliputi nelayan, pelaku UMKM, relawan, pengemudi ojek online (ojol), dan kelompok masyarakat rentan lainnya.
Sekretaris Daerah Kota Bima, Drs. H. Muhammad Fakhrunraji, M.E., mengatakan calon penerima asuransi harus berasal dari kelompok masyarakat dalam desil 1-5, terutama mereka yang belum mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Target 10.000 ini harus masuk dalam desil 1-5, khususnya masyarakat yang belum mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan,” tegasnya pada Senin (12/10).
Menurutnya, perluasan kepesertaan tidak hanya berorientasi pada pencapaian target jumlah peserta, tetapi juga memastikan penerima memenuhi kriteria dan membutuhkan perlindungan.
Untuk memastikan ketepatan sasaran kata dia, Pemkot Bima melakukan pemadanan data lintas perangkat daerah. Data calon peserta akan diperiksa berdasarkan identitas kependudukan, domisili, dan status desil untuk memastikan kesesuaian dengan kriteria penerima manfaat.
“Proses pendataan dilakukan secara cermat dan melalui pemadanan data lintas perangkat daerah. Validasi data menjadi bagian penting untuk memastikan calon peserta benar-benar berdomisili di Kota Bima dan memenuhi persyaratan sebagai penerima manfaat,” sebutnya.
Pemadanan melibatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), terutama untuk memeriksa Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta Dinas Sosial untuk memverifikasi status desil calon peserta. Hasil verifikasi menjadi dasar penetapan penerima melalui surat keputusan (SK).
Sebelumnya, Pemkot Bima telah membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi 9.283 warga selama 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.250 orang merupakan petani tembakau dan pekerja rentan yang iurannya bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Sementara, asuransi peserta lainnya dibiayai melalui dana alokasi umum dalam APBD Kota Bima.
Penerima bantuan iuran tersebut mencakup PPPK paruh waktu, perangkat RT/RW, kader posyandu, imam dan marbot, serta pekerja rentan lainnya. Perlindungan yang diberikan antara lain mencakup risiko kecelakaan kerja dan jaminan kematian sesuai ketentuan kepesertaan. (hir)
DPMD Gelar Bimtek Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan BUMDes
Taliwang (Ekbis NTB) – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Senin (12/10).
Kegiatan yang bertujuan meningkatkan kemampuan pengelola BUMDes dalam menerapkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel ini, berlangsung di Aula Gotong Royong DPMD KSB
Bimtek ini menghadirkan narasumber dari Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) Jakarta, Riska Yolanda dan Heri Santoso.
Fahrozi menekankan pentingnya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap BUMDes. Menurutnya, tata kelola keuangan yang baik juga menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberlanjutan usaha yang dijalankan oleh BUMDes.
“Intinya transparansi pengelolaan, terutama soal keuangan. Kalau tata kelola keuangan dibuat terbuka, maka BUMDes telah dikelola secara bertanggung jawab,” cetus Fahrozi.
Pengelola BUMDes diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Dengan demikian, pengelolaan dana dan kegiatan usaha dapat dilaksanakan secara lebih tertib serta dapat dipertanggungjawabkan.
Bimtek ini juga menjadi bagian dari upaya DPMD KSB dalam mendorong pengelolaan BUMDes yang lebih profesional. Kemampuan pengelola dalam menjalankan administrasi dan mengelola keuangan dinilai penting, agar kegiatan usaha desa dapat berjalan secara berkelanjutan.
Selain meningkatkan kapasitas pengelola, penerapan prinsip transparansi diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan BUMDes. Kepercayaan tersebut diperlukan agar BUMDes dapat menjalankan perannya sebagai lembaga usaha yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat desa.
Bimbingan teknis ini diharapkan pengelolaan BUMDes semakin baik dan mampu mendukung pengembangan potensi ekonomi desa. Penguatan tata kelola keuangan diharapkan menjadi salah satu landasan bagi BUMDes untuk menjalankan usaha secara profesional dan bertanggung jawab.(bug)
Insentif Rp2 Ribu Per Porsi, Mitra SPPG di Lombok Mengeluh
Mataram (Ekbis NTB) – Puluhan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi NTB khususnya Pulau Lombok mengeluhkan kebijakan baru insentif Rp2 ribu per porsi. Kebijakan yang berlaku mulai 5 Oktober 2026 ini dinilai memunculkan gejolak sebab beberapa SPPG mulai mengurangi relawan setelah insentif tidak lagi Rp6 juta per hari.
Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) NTB, Fathul Gani, membenarkan beberapa mitra mengeluh akibat perubahan kebijakan tersebut. Banyak mitra yang terbebani akibat insentif disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat (PM), karena tidak semua SPPG melayani tiga ribu PM.
“Mitra juga banyak beban. Misalnya ada perbaikan instalasi infrastruktur. Jadi tidak serta merta kita bayangkan Rp6 juta per hari, mereka masuk semua ke mitra. Tapi ada juga biaya-biaya operasional perbaikan infrastruktur yang setiap saat memang diperlukan,” ujar Asisten I Setda NTB ini Senin (12/10).
Mitra SPPG, lanjutnya, biasa menggunakan insentif dari Badan Gizi Nasional (BGN) senilai Rp6 juta per hari untuk membantu membiayai operasional dan perbaikan infrastruktur seperti instalasi air, listrik, kemudian penggantian alat-alat masak. Dengan penyesuaian insentif tersebut, berdampak pada keuangan hingga pengurangan jumlah pegawai.
“Nah ini kan tentu menjadi beban bagi mitra, beban operasionalnya, perbaikan-perbaikan yang tadi saya sampaikan,” lanjutnya.
Di NTB, khususnya Pulau Lombok, banyak SPPG yang hanya melayani 1,2 – 2 ribu penerima manfaat. Akibatnya, insentif yang diterima cukup jauh berkurang dibandingkan insentif sebelumnya. Menurut Fathul, kondisi ini menjadi atensi pihaknya agar setiap SPPG di NTB bisa melayani minimal 2 ribu penerima manfaat.
“Tapi ini kan dengan banyaknya jumlah operasional dapur, terutama di Pulau Lombok ini kan agak susah mencari penerima manfaatnya yang bisa 3.000,” katanya.
Adanya kebijakan ini, para mitra dikhawatirkan berebut penerima manfaat agar bisa mendapatkan insentif sesuai nominal awal. Hal ini karena para mitra dinilai telah berinvestasi dengan nominal yang cukup tinggi. Sehingga kebijakan baru terkait insentif ini menimbulkan gejolak di tengah para mitra.
Sebagai informasi, BGN mengubah mekanisme pemberian insentif SPPG mulai 5 Oktober 2026. Hal itu berdasarkan Peraturan Badan Nomor 13 Tahun 2026 tentang Hari Pelayanan Efektif Program Makan Bergizi Gratis dan Pemberian Insentif Ketersediaan dan Mutu Layanan Satuan Pelayanan Pembunuhan Gizi, insentif diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah porsi makanan yang dibagikan kepada penerima manfaat.
Besaran Rp2 ribu merupakan bagian dari alokasi Rp15 ribu untuk setiap penerima manfaat. Alokasi itu terdiri atas Rp10 ribu untuk makanan yang diberikan kepada penerima manfaat, Rp3 ribu untuk operasional, dan Rp2 ribu sebagai insentif ketersediaan dan mutu layanan SPPG. Bagi SPPG yang tidak melayani penerima manfaat karena hari libur nasional. Maka SPPG juga tidak mendapatkan insentif dari BGN. (era)
Pemprov dan BI Dorong UMKM Harus Mampu Naik Kelas Lewat Inovasi Produk
Mataram (Ekbis NTB) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) NTB terus memperkuat sinergi dalam mendorong sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar tidak sekadar berorientasi pada jumlah pameran, melainkan mampu naik kelas melalui inovasi produk, sentuhan desain kreatif, serta penciptaan lapangan kerja baru.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan bahwa pola pembinaan UMKM di daerah harus dievaluasi agar lepas dari kejenuhan. Ia menyoroti fenomena di mana produk dan pelaku usaha yang tampil dalam berbagai pameran kerap kali merupakan pihak yang sama dari tahun ke tahun tanpa adanya pembaruan yang signifikan.
“KPI kita dalam hal pembinaan UMKM ini adalah seberapa banyak UMKM baru yang bisa kita ortukan [tumbuhkan] gitu benar-benar. Karena saya itu sampai bosan tuh melihatnya, tiap ketemu aja UMKM, ini lagi-lagi,” ujar Gubernur, Senin (12/10).
Sebagai langkah konkret, Gubernur mendorong agar produk-produk kerajinan lokal dapat didorong naik tingkat dari sekadar handicraft atau kerajinan tangan biasa menjadi produk bernilai seni tinggi (art). Dengan sentuhan ide, desain, dan kurasi yang tepat, para perajin lokal diharapkan mampu menghargai karya cipta dan identitas estetika alih-alih sekadar mengejar kuantitas produksi yang murah.
Senada dengan hal tersebut, pihak Kantor Perwakilan Bank Indonesia NTB Hario Kartiko Pamungkas menyampaikan bahwa saat ini Bank Indonesia juga menaruh fokus yang besar pada penciptaan lapangan pekerjaan melalui pembinaan sektor UMKM. BI berkomitmen untuk terus menyesuaikan program pendampingan agar dampaknya bermuara langsung pada perluasan kesempatan kerja di tengah masyarakat.
Melalui pendekatan berbasis inovasi, perluasan jejaring pasar, serta penciptaan wirausaha baru di setiap desa, Pemprov NTB dan Bank Indonesia optimistis sektor UMKM di daerah akan semakin berdaya saing global dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. (ham)
MotoGP Mandalika 2026 Sukses Besar ITDC Akui Masih Banyak Kekurangan dan Minta Maaf
Praya (Ekbis NTB) – Ajang MotoGP Mandalika 2026 yang berlangsung di Sirkuit Internasional Mandalika pada 9-11 Oktober 2026 meraih sukses besar. Tidak hanya dari sisi penyelenggaraan yang diiakui oleh Dorna Sport berlangsung jauh lebih rapi, tertib dan bersih. Dari sisi jumlah penonton MotoGP Mandalika 2026 berhasil mencatatkan rekor baru dengan jumlah penonton yang datang mencapai 157.875 orang.
Angka tersebut jauh di atas target awal sekitar 145 ribu spectator. Namun di balik sukses tersebut pihak InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) mengaku masih banyak kekurangan yang butuh dibenahi terkait penyelenggaraan ajang MotoGP Mandalika
Salah satu yang jadi perhatian terkait kemacetan parah yang sempat terjadi di jalur menuju Sirkuit Internasional Mandalika jelang balapan puncak pada hari Minggu (11/10).
Atas ketidaknyaman tersebut Chairman Pertamina Grand Prix of Indonesia Troy R. Warokka menyampaikan permohonan maaf secara terbuka. Dan, mengaku itu akan menjadi bahan evaluasi pada penyelenggaraan ajang MotoGP Mandalika di tahun berikutnya.
“Saya menyampaikan permohonan maaf pada semua pihak bila mana ada permasalahan katakanlah mungkin sedikit macet dan segala macam,” ujar Troy, Minggu sore.
Tetapi harus dipahami kemacetan yang disebabkan pengaturan traffic kendaraan tersebut dilakukan semata-mata untuk memastikan kenyamanan di dalam area sirkuit. Ke depan, pihaknya akan berusaha untuk menambah area parkir dengan memanfaatkan lahan yang ada supaya daya tampung kendaraan di area sirkuit bisa bertambah.
Lebih lanjut Direktur Operasi ITDC ini menambahkan, dari sisi konten kegiatan pihaknya juga berusaha untuk terus ditingkatkan. Mulai dari soal hiburan, pelibatan UMKM dan aspek-aspek non race lainnya.
Termasuk juga soal fasilitas pendukung di area sirkuit juga akan diupayakan untuk ditingkatkan. Baik itu secara kuantitas maupun kualitas fasilitas pendukung yang ada. “Salah satu yang menjadi perhatian yakni soal keberadaan grandstand yang tidak memiliki atap. Sedangkan didiskusikan untuk untuk ditambah (dipasangi atap),” sebutnya.
Ke depan, agar kegiatan di Sirkuit Mandalika tetap semarak diupayakan event pendukungnya akan diperbanyak. Sehingga kegiatan di Sirkuit Mandalika tidak hanya ramai saat hari balapan saja. Tetapi bisa sampai sampai seminggu.
“Sangat mungkin event (MotoGP) bukan dilakukan tiga hari. Tapi satu minggu. Artinya, event utamanya tetap ada. Tapi ada pra event seperti conference, metting atau rapat-rapat,” imbuh Troy. (kir)
Kemarau Panjang, Pemprov Berencana Gelar Salat Istisqa
Mataram (Ekbis NTB) – Pemerintah Provinsi NTB berencana menggelar Salat Istisqa atau salat khusus untuk memohon turunnya hujan. Hal ini menyusul kemarau ekstrem yang melanda hampir seluruh wilayah NTB, serta beberapa kabupaten seperti Lombok Barat dan Lombok Timur yang telah lebih dulu melaksanakan salat meminta hujan.
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda NTB, H. Amir, mengatakan rencana itu akan dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Gubernur NTB sebelum pelaksanaan ditetapkan. Koordinasi itu berkaitan dengan waktu pelaksanaan dan sejumlah persiapan teknis yang diperlukan
“Termasuk juga untuk memohon arahan sehubungan dengan kemarau yang panjang ini, perlu dilakukan Salat Istisqa minta hujan turun gitu ya. Karena ini kegiatan yang tidak direncanakan sebelumnya, sehingga hal-hal teknis lainnya juga perlu dipikirkan,” ujarnya, Senin (12/10).
Pelaksanaan Salat Istisqa, katanya tidak bisa ujug-ujug dilakukan. Perlu berbagai kesiapan seperti penentuan imam, butuh khatib, kemudian juga perlu sosialisasi pada masyarakat. Karena itu, koordinasi diperlukan agar kegiatan dapat dipersiapkan dengan baik.
“Intinya ada niat untuk itu, namun perlu mendapat arahan dan petunjuk dari pimpinan dalam hal ini, nanti Bapak Gubernur atau mungkin Pak Sekda. Ya dalam waktu dekat, waktu pas tepatnya belum. Mudah-mudahan,” katanya.
Menurutnya, Salat Istisqa direncanakan berlangsung di halaman Kantor Gubernur NTB dan terbuka bagi masyarakat umum. Namun, kepastian lokasi dan waktu pelaksanaan masih akan dikomunikasikan lebih lanjut dengan pimpinan.
“Ya kita akan melakukan seperti biasa di halaman kantor Gubernur. Ini baru rencananya, nanti saya akan segera menghadap pimpinan untuk memastikan. Ini kemauan,” ucapnya lagi.
Ia menegaskan, koordinasi akan segera dilakukan agar rencana tersebut dapat dipastikan dalam waktu dekat. Selain persiapan teknis, keterlibatan masyarakat menjadi salah satu hal penting untuk mendukung pelaksanaan Salat Istisqa.
Sembilan Kabupaten/Kota di NTB Siaga Kekeringan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB mencatat sembilan kabupaten/kota di NTB kini dilanda kekeringan. Kondisi itu mencakup 227 desa di 66 kecamatan. Per bulan September lalu, jumlah korban yang terdampak mencapai ratusan ribu jiwa. Dengan rincian Kabupaten Lombok Timur 92.950 jiwa, Kabupaten Sumbawa 42.728 jiwa.
Selanjutnya, Kabupaten Lombok Tengah 33.695 jiwa, Kabupaten Bima 28.894 jiwa, Kabupaten Lombok Barat 22.030 jiwa, Kabupaten Lombok Utara 17.855 jiwa, Kabupaten Dompu 8.940 jiwa, Kabupaten Sumbawa Barat 6.765 jiwa, dan Kota Bima 3.287 jiwa. (era)
