Bima (ekbisntb.com) – Ketersediaan elpiji non subsidi di Kabupaten Bima, masih langka. Pemerintah Kabupaten Bima mengusulkan pembangunan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Kabid Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bima, Juraidin, ST., M.Si., mengatakan tidak tersediannya SPBE di Kabupaten Bima, memicu distribusi elpiji non subsidi bergantung dari Pulau Lombok, sehingga harga bakar bakar di tingkat masyarakat menjadi lebih mahal.
“Karena kita belum ada SPBE untuk gas non subsidi di Bima. Jadi barang ini harus diambil di Lombok,” ujarnya.
Menurutnya, biaya distribusi dari Lombok ikut mempengaruhi harga elpiji lebih mahal dibandingkan daerah lain. Persoalan tersebut diperparah dengan kenaikan harga dalam beberapa bulan terakhir. Ia menyebutkan, elpiji non subsidi ukuran 5,5 kilogram dan 12 kilogram mengalami kenaikan sekitar 18-19 persen.
“Jadi saat ini ada kecenderungan masyarakat kembali lari ke LPG tiga kilogram, karena harga LPG non-subsidi naik,” ujarnya.
Selain harga sebutnya, keterbatasan distribusi juga sulit ditemukan di pasaran. Akibatnya, masyarakat yang sebenarnya mampu membeli tetap menggunakan elpiji bersubsidi.
Pihaknya bersama DPRD Kabupaten Bima telah berkonsultasi dengan Kementerian ESDM, untuk mengusulkan pembangunan SPBE non-subsidi di Bima.
“Kami sebenarnya pernah menghadap dan melakukan konsultasi ke Kementerian ESDM bersama Komisi II meminta supaya SPBE untuk LPG non-subsidi ini ada di Bima,” ujarnya.
Menurut Juraidin, keberadaan SPBE akan memangkas biaya distribusi sehingga harganya lebih terjangkau dan ketersediaan barang lebih mudah diakses masyarakat.
“Kalau ada SPBE di Bima, harga elpiji non-subsidi kemungkinan bisa lebih terjangkau. Sekarang harganya berkisar Rp107 ribu untuk ukuran 5,5 kilogram dan Rp228 ribu untuk ukuran 12 kilogram, harga tersebut adalah harga yang belum termasuk biaya distribusi, sehingga masyarakat tidak cenderung lagi beralih ke elpiji 3 kilogram,” tandasnya. (hir)
