Beranda blog Halaman 174

Meski Alami Penolakan, Pemprov NTB Pastikan Seaplane Tetap Berjalan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Ilustrasi pendaratan Seaplane di NTB. (Suara NTB/ist)
Meski Alami Penolakan, Pemprov NTB Pastikan Seaplane Tetap Berjalan

Mataram (EKBIS NTB) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memastikan keberadaan pesawat air atau seaplane dan pembangunan terminal di Bendungan Batujai, Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) tetap berjalan meski diiringi dengan penolakan pembangunan terminal oleh sejumlah masyarakat.

Kepala Kadis Kominfotik NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Ahsanul Khalik mengatakan hingga saat ini rencana operasional Seaplane masih berada pada tahapan pemenuhan berbagai persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Termasuk proses perizinan dan kajian lingkungan. Dengan demikian, belum ada kegiatan pembangunan yang dilakukan di lapangan.

Pemkab Loteng bersama pihak-pihak terkait juga terus membangun komunikasi dengan kelompok masyarakat, termasuk para nelayan dan pemuda di sekitar Bendungan Batujai. Sosialisasi akan terus dilakukan agar masyarakat memperoleh informasi yang benar dan komprehensif, termasuk mengenai aspek keselamatan, perlindungan lingkungan, serta dampaknya terhadap aktivitas masyarakat di kawasan bendungan.

Terkait anggapan proyek tersebut dipaksakan, Ahsanul menegaskan bahwa hal tersebut tidak tepat. Seluruh proses berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku, sehingga setiap tahapan harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, maupun lingkungan sebelum dapat dilaksanakan.

“Pemerintah tidak akan mengabaikan kepentingan masyarakat. Justru seluruh proses dilakukan secara bertahap agar setiap aspek dapat dikaji secara matang dan setiap aspirasi masyarakat dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan,” tegasnya.

Pemerintah Provinsi NTB juga memastikan pengembangan investasi di daerah harus mampu menciptakan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Karena itu, koordinasi dengan Pemkab Loteng akan terus dilakukan agar masyarakat setempat dapat memperoleh peluang berpartisipasi dan merasakan manfaat dari pengembangan kawasan tersebut.

“Pemprov NTB berharap komunikasi yang terbuka dan konstruktif dapat terus terbangun sehingga setiap perbedaan pandangan dapat diselesaikan melalui musyawarah, dengan tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat, kelestarian lingkungan, dan upaya mendorong investasi yang berkualitas bagi pembangunan daerah,” jelasnya.

Di samping itu, pihaknya juga mengaku menghormati aspirasi sebagian masyarakat yang menyampaikan penolakan terhadap rencana operasional Seaplane di kawasan Bendungan Batujai.

“Aspirasi tersebut merupakan hal yang wajar dalam setiap proses pembangunan dan menjadi bagian dari perhatian masyarakat terhadap rencana investasi yang akan dilaksanakan,” katanya.

Pemprov NTB, katanya berkomitmen mengedepankan komunikasi, keterbukaan informasi, dan dialog dengan masyarakat agar seluruh pihak memperoleh pemahaman yang utuh mengenai rencana pengembangan tersebut.

“Setiap investasi harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, masukan dan aspirasi warga merupakan bagian penting yang akan didengar dan menjadi perhatian dalam setiap tahapan proses,” pungkasnya. (era)

Sejumlah Kementerian dan Injourney Keroyokan Selesaikan ‘’Hosting Fee’’ MotoGP Mandalika Sejumlah Kementerian dan Injourney Keroyokan Selesaikan ‘’Hosting Fee’’ MotoGP Mandalika

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Ilustrasi Sirkuit Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB, (Suara NTB/Artificial Intelligence)
Sejumlah Kementerian dan Injourney Keroyokan Selesaikan ‘’Hosting Fee’’ MotoGP Mandalika Sejumlah Kementerian dan Injourney Keroyokan Selesaikan ‘’Hosting Fee’’ MotoGP Mandalika

Praya (Suara NTB) – Sejumlah kementerian bersama InJourney bakal keroyokan untuk menuntaskan pembayaran hosting fee penyelenggaraan MotoGP Mandalika. Kolaborasi tersebut dilakukan untuk memastikan ajang balap dunia tersebut bisa tetap mentas di Sirkuit Internasional Mandalika. Sekaligus bentuk keseriusan dan komitmen pemerintah pusat untuk melanjutkan penyelenggaran ajang MotoGP di tahun-tahun ke depan.


“Pemerintah sangat sangat serius untuk melanjutkan penyelenggaraan MotoGP,” ungkap Direktur Operasi Troy R. Warokka kepada awak media di sela-sela peresmian operasional fasilitas pusat olahraga Sade Sosial Space, Sabtu (12/7).


Hal itu diwujudkan dengan kolaborasi sejumlah kementerian bersama InJourney memastikan dalam menyelesaikan persoalan hosting fee penyelenggaraan event MotoGP.

Mulai dari Kementerian Koodinator Bidang Ekonomi, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Kementerian Pariwisata (Kemenpar) hingga Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas).


Kolaborasi tersebut menunjukkan adanya kontribusi yang lebih besar lagi pemerintah pusat dalam mendukung penyelenggaraan event MotoGP. Mengingat, dampak dari ajang tersebut yang begitu besar bagi pergerakan ekonomi secara nasional hingga daerah di tengah kian berkembangnya sektor ecotourism saat ini.


Disinggung besaran hosting fee MotoGP, Troy mengatakan saat ini masih dihitung. Tapi yang jelas kemungkinan besar ada kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya. Karena memang soal besaran hosting fee cukup tinggi dinamikannya.

Sehingga memang perlu perhitungan yang tepat
“Tapi yang jelas dengan semakin kuatnya keterlibatan pemerintah pusat dalam hal hosting fee ini menunjukkan bahwa ajang MotoGP akan terus berlanjut,” ujarnya.


Di satu sisi animo penonton untuk menonton langsung MotoGP juga terus meningkat. Bisa dilihat dari pergerakan penjualan tiket MotoGP tahun ini yang cukup tinggi di awal penjualan. Yang sebelumnya belum pernah terjadi. Di mana saat ini nilai penjualan tiket MotoGP Mandalika sudah menembus angka lebih dari Rp 2,3 miliar.


Dengan rentan waktu pelaksaan MotoGP Mandalika yang masih cukup panjang, penjualan tiket MotoGP akan terus bergerak naik. “Kehadiran local hero (Veda Pratama dan Mario Aji) di ajang MotoGP jadi salah satu pendorong meningkatkan penonton untuk hadir langsung menyaksikan ajang MotoGP Mandalika,” imbuh Troy. (kir)

Fasilitas Olahraga di Kawasan The Mandalika Kian Lengkap

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Fasilitas Olahraga di Kawasan The Mandalika Kian Lengkap
JAJAL LAPANGAN - Wamenpora Taufik Hidayat jajal lapangan Padel di pusat olahraga Sade Social Space kawasan The Mandalika, Sabtu (11/7/2026). (Suara NTB/kir)

Praya (EKBIS NTB) – InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) terus melengkapi kawasan The Mandalika dengan berbagai fasilitas olahraga. Terbaru, ITDC mulai mengoperasikan pusat olahraga Sade Sosial Spade di wilayah barat kawasan The Mandalika. Area yang bersebelahan langsung dengan Bazar Mandalika tersebut memiliki tiga lapangan Padel serta satu lapangan basket.


Wakil Menteri Pemuda dan Olahrana (Wamenpora) Taufik Hidayat serta Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Enik Ermawati berkesempatan menjajal fasilitas olahraga pada hari pertama dibuka pada Sabtu (11/7) dan Minggu (12/7). Kehadiran pusat olahraga Sade Social Space tersebut kian menambah lengkap fasilitas olahraga di kawasan The Mandalika.


“Selama ini kawasan The Mandalika lebih dikenal karena Sirkuit Mandalikanya. Tapi dengan kehadiran Sade Sosial Space ini pilihan fasilitas olahraga yang bisa diakses oleh masyarakat sekarang lebih beragam,” ungkap Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama ITDC Ahmad Fajar, Sabtu (11/7) pagi.


Ia menegaskan, pembangunan fasilitas pusat olahraga tersebut sebagai wujud komitmen ITDC dalam mengembangkan kawasan The Mandalika. Selain sebagai destinasi wisata dan budaya, sekaligus menjadi pusat aktivitas olahraga di daerah ini. Yang tidak hanya bisa berkontribusi dalam mendukung pengembangan pariwisata, tetapi pengembangan olahraga rekreasi hingga olahraga prestasi.


Fajar menambahkan, pembangunan fasilitas olahraga di kawasan The Mandalika dipastikan tidak akan berhenti sampai di sini. Masih ada beberapa fasilitas olahraga yang ke depannya akan dibangun. Dengan fokus pembangunan di wilayah barat kawasan The Mandalika.

“Kenapa di wilayah barat? Karena kita ingin menjadikan wilayah barat sebagai pusat keramaian di kawasan The Mandalika,” imbuhnya.
Di wilayah barat saat ini sudah banyak berdiri berbagai akomodasi pariwisata.

Seperti hotel, restoran dan pusat aktivitas lainnya. Maka dengan hadirnya berbagai fasilitas olahraga maka wilayah barat kawasan The Mandalika akan semakin ramai. “Jadi orang nantinya ketika ke kawasan The Mandalika tidak hanya berwisata. Tetapi juga bisa berolahraga,” tandasnya.


Di tempat yang sama Wamenpora Taufik Hidayat mengapreasi langkah ITDC dengan menyediakan fasilitas olahraga bagi masyarakat dan wisatawan tersebut. Langkah itu diyakininya akan memberi dampak positif bagi kawasan The Mandalika. Di mana kawasan The Mandalika yang saat ini sudah begitu dikenal dunia dengan keberadaan Sirkuit Mandalikanya, akan semakin dikenal dengan kehadiran fasilitas-fasilitas olahraga lainnya selain olahraga otomitif.


Mantan juara dunia bulu tangkis ini pun berharap fasilitas-fasilitas olahraga yang lebih merakyat lainnya bisa dibangun juga di kawasan The Mandalika. Seperti lapangan bulu tangkis dan olahraga lainnya. Sehingga kawasan The Mandalika bisa berkontribusi besar dalam membangun dan membangkitkan budaya berolahraga masyarakat di daerah ini.


Hal senada juga disampaikan Wamenpar Ni Luh Enik Ermawati saat meninjau fasilits Sade Sosial Space pada Minggu (12/7) pagi. Menurutnya, kehadiran fasilitas olahraga tersebut menjadi salah satu bentuk inovasi yang kedepan diharapkan bisa terus dikembangkan. Dengan hadirnya berbagai fasilitas olahraga lainya. Karena di era sekarang ini, olahraga juga tidak bisa lepas dari pariwisata.


Tidak kalah penting fasilitas olahraga yang dibangun tersebut haruslah bisa dijangkau oleh semua elemen masyarakat. Jangan hanya menyasar masyarakat kelas atas saja. Tetapi masyarakat menengah ke bawah juga harus bisa difasilitasi. Sehingga kawasan The Mandalika benar-benar menjadi kawasan yang inklusif. Bukan kawasan yang ekslusif.


“Kawasan The Mandalika harus menjadi kawasan yang inklusif. Bisa diakses oleh semua elemen masyarakat,” tegas Ni Luh. (kir)

JAJAL LAPANGAN – Wamenpora Taufik Hidayat jajal lapangan Padel di pusat olahraga Sade Social Space kawasan The Mandalika, Sabtu (11/7/2026). (Suara NTB/kir)

Wellness Tourism: Strategi NTB Membangun Pariwisata Berkualitas

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Wellness Tourism: Strategi NTB Membangun Pariwisata Berkualitas
Itulah hakikat strategi NTB membangun pariwisata berkualitas.

Oleh: Dr. H. Ahsanul Khalik (Kadis Kominfotik NTB/Juru Bicara Pemprov NTB)

Pariwisata Nusa Tenggara Barat (NTB) sedang berada pada momentum yang sangat baik. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB menunjukkan bahwa pada Mei 2026 jumlah perjalanan wisatawan Nusantara mencapai 1.332.393 perjalanan, meningkat 10,49 persen dibandingkan April 2026 dan tumbuh 13,20 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.


Secara kumulatif, sepanjang Januari hingga Mei 2026 jumlah perjalanan wisatawan nusantara telah mencapai 6.161.011 perjalanan. Sementara itu, tingkat penghunian kamar hotel berbintang mencapai 41,07 persen, dengan rata-rata lama menginap 1,86 hari.
Data tersebut memberikan dua pesan penting. Pertama, fondasi pariwisata NTB semakin kuat. Kedua, masih terbuka ruang yang sangat besar untuk meningkatkan kualitas kunjungan wisatawan sehingga manfaat ekonominya semakin dirasakan masyarakat.


Bagi Pemerintah Provinsi NTB, keberhasilan pembangunan pariwisata tidak cukup diukur dari meningkatnya jumlah kunjungan atau tingginya tingkat hunian hotel.

Tantangan berikutnya adalah bagaimana membuat wisatawan tinggal lebih lama, menikmati lebih banyak pengalaman, membelanjakan lebih banyak produk lokal, dan pada akhirnya meninggalkan nilai ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.
Di sinilah arah baru pembangunan pariwisata NTB dimulai. Perubahan tersebut juga sejalan dengan perkembangan dunia.

Laporan Global Wellness Institute menunjukkan bahwa Industri wellness economy (ekonomi kebugaran) dunia tumbuh hingga US$6,8 triliun pada 2024, diproyeksikan mencapai sekitar US$9,8 triliun pada 2029 dan akan terus berkembang. Masyarakat dunia tidak lagi sekadar mencari destinasi yang indah, tetapi mencari perjalanan yang mampu meningkatkan kesehatan, ketenangan, keseimbangan hidup, dan kualitas diri.


Perubahan perilaku wisatawan inilah yang dibaca oleh Pemerintah Provinsi NTB sebagai sebuah peluang strategis. Karena itu, di bawah kepemimpinan Gubernur, Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri pengembangan wellness tourism ditempatkan sebagai salah satu strategi untuk mewujudkan Triple Agenda Pemerintah Provinsi NTB, khususnya Pariwisata Berkelanjutan.


Strategi ini bukan sekadar mengembangkan jenis wisata baru, melainkan membangun paradigma bahwa pariwisata harus menjadi penggerak kesejahteraan masyarakat, pelestarian lingkungan, penguatan budaya, dan peningkatan kualitas hidup.
Pariwisata berkualitas bukanlah tentang berapa banyak orang yang datang, tetapi berapa besar manfaat yang tinggal.


Kalimat sederhana ini menjadi filosofi yang mendasari arah baru pembangunan pariwisata NTB. Inilah saatnya NTB merangkai potensi menjadi strategi. Lombok dan Sumbawa sesungguhnya tidak memulai dari titik nol.


Provinsi ini dianugerahi bentang alam yang luar biasa, mulai dari Gunung Rinjani, Geopark Rinjani, Gunung Tambora, Pulau Moyo, Teluk Saleh, Pulau Satonda, hingga kawasan Mandalika yang telah dikenal dunia. Seluruhnya menghadirkan pengalaman yang semakin dicari wisatawan modern: alam yang masih terjaga, udara yang bersih, laut yang sehat, dan ruang untuk memulihkan diri dari hiruk-pikuk kehidupan.


Keunggulan tersebut diperkaya oleh budaya masyarakat Sasak, Samawa, Dompu dan Mbojo yang tetap menjaga harmoni dengan alam, nilai-nilai religius, keramahan, serta semangat gotong royong.
Di sisi lain, NTB juga memiliki kekayaan pangan lokal yang menjadi bagian penting dari gaya hidup sehat, mulai dari madu Sumbawa, kopi NTB, kelor, rempah-rempah, hasil pertanian organik, hingga hasil perikanan yang berkualitas.

Tidak banyak daerah yang memiliki perpaduan antara gunung, laut, geopark, budaya, masyarakat yang ramah, pangan sehat, serta kalender kegiatan olahraga dan wisata yang berkembang secara bersamaan.
Yang dilakukan Pemerintah Provinsi NTB bukan menciptakan potensi baru. Yang dilakukan adalah merangkai seluruh potensi tersebut menjadi satu strategi pembangunan yang utuh.


Dengan modal kekuatan dari sport tourism, NTB bergerak menuju wellness tourism. Strategi ini sesungguhnya telah dimulai melalui keberhasilan NTB mengembangkan sport tourism.
Dalam beberapa tahun terakhir, budaya hidup sehat berkembang sangat pesat di tengah masyarakat. Komunitas lari, bersepeda, mendaki gunung, yoga, selancar, hingga berbagai aktivitas kebugaran tumbuh di hampir seluruh kabupaten dan kota.


Hampir setiap akhir pekan masyarakat mengikuti berbagai kegiatan fun run (lari santai), road race (lomba lari di jalan raya) maupun trail running (lari lintas alam) yang melibatkan ratusan hingga ribuan peserta dari berbagai kelompok usia.
Perkembangan tersebut diperkuat oleh berbagai agenda nasional dan internasional.

Rinjani 100 Ultra 2026 menghadirkan 2.275 pelari, terdiri atas 1.375 peserta Indonesia dan 900 peserta internasional dari 38 negara.
Sementara itu, Pocari Sweat Run Lombok 2026 kembali membuktikan bahwa Mandalika mampu menjadi tuan rumah ajang lari nasional berskala besar dengan sekitar 9.200 peserta dan pendamping yang menggerakkan hotel, restoran, transportasi, penerbangan, UMKM, dan berbagai sektor ekonomi lainnya.


Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Enik Ermawati menyebut penyelenggaraan event seperti Pocari Sweat Run memberikan multiplier effect (efek berganda) yang nyata terhadap sektor pariwisata dan ekonomi daerah. Senada dengan itu, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga menegaskan bahwa manfaatnya tidak hanya dirasakan dunia olahraga, tetapi juga oleh hotel, restoran, penerbangan, UMKM, dan masyarakat luas.


Karena itu, bagi Pemerintah Provinsi NTB, sport tourism bukanlah tujuan akhir. Sport tourism menggerakkan orang datang ke NTB. Wellness tourism membuat mereka tinggal lebih lama, kembali lagi, dan membawa pulang pengalaman hidup yang bermakna.
Karenanya wellness tourism sebagai strategi pembangunan daerah. Di sinilah letak perbedaan cara pandang Pemerintah Provinsi NTB.

Wellness tourism tidak diposisikan sebagai produk wisata baru, melainkan sebagai instrumen pembangunan daerah, di mana sport tourism telah berhasil membawa wisatawan datang ke NTB, sehingga langkah berikutnya adalah membangun pengalaman yang lebih utuh agar mereka tinggal lebih lama, datang kembali, dan meninggalkan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.


Strategi ini dibangun melalui keterhubungan berbagai sektor pembangunan. Pariwisata dihubungkan dengan kesehatan melalui pengembangan gaya hidup sehat, olahraga, yoga, meditasi, spa berbasis rempah Nusantara, hingga aktivitas berbasis alam yang memberikan manfaat bagi kesehatan fisik maupun mental.


Pariwisata dihubungkan dengan pertanian melalui peningkatan permintaan terhadap pangan sehat, produk organik, madu Sumbawa, kopi NTB, kelor, buah-buahan tropis, rempah-rempah, dan berbagai komoditas lokal yang menjadi bagian dari pengalaman wisata.


Pariwisata dihubungkan dengan sektor kelautan melalui hasil perikanan berkualitas, wisata bahari, konservasi laut, serta pengembangan ekonomi biru yang berkelanjutan. Pariwisata dihubungkan dengan desa melalui penguatan desa wisata, homestay, atraksi budaya, ekonomi kreatif, serta keterlibatan langsung masyarakat sebagai pelaku utama.


Pada saat yang sama, pelestarian hutan, pantai, laut, sumber mata air, dan budaya lokal menjadi fondasi utama. Sebab, tidak mungkin menghadirkan pengalaman wellness tourism tanpa alam yang lestari dan masyarakat yang tetap menjaga jati dirinya.
Inilah makna sesungguhnya dari pariwisata berkelanjutan sebagai salah satu Triple Agenda Pemerintah Provinsi NTB.


Pada akhirnya suatu saat kita akan melahirkan, apa yang disebut dengan dari pertumbuhan menuju kesejahteraan, di mana Pemerintah Provinsi NTB meyakini bahwa keberhasilan pembangunan pariwisata tidak boleh berhenti pada pertumbuhan angka kunjungan wisatawan.
Pertumbuhan harus diterjemahkan menjadi kesejahteraan.

Setiap wisatawan yang datang untuk mengikuti Pocari Sweat Run, Rinjani 100 Ultra, MotoGP Mandalika, dan berbagai event lainnya, akan juga menikmati yoga di tepi pantai, mendaki Gunung Rinjani, menyelam di Teluk Saleh, atau berlibur di Pulau Moyo, dan dipastikan menggunakan transportasi lokal, menginap di hotel maupun homestay, menikmati kuliner khas daerah, membeli hasil pertanian dan perikanan lokal, serta memanfaatkan berbagai jasa masyarakat.


Artinya, manfaat ekonomi mengalir kepada petani, nelayan, peternak, pelaku UMKM, pemandu wisata, pengemudi transportasi, perajin, seniman, hingga generasi muda yang membangun usaha kreatif.
Semakin panjang rantai ekonomi lokal yang terlibat, semakin besar nilai tambah yang tinggal di daerah. Di sinilah wellness tourism menjadi bagian penting dalam upaya pengurangan kemiskinan.


Pada saat yang sama, meningkatnya permintaan terhadap pangan sehat akan memperkuat pasar bagi hasil pertanian, peternakan, dan perikanan lokal. Kondisi ini akan mendorong peningkatan produksi, meningkatkan pendapatan petani dan nelayan, serta memperkuat ketahanan pangan daerah.


Karena itu, wellness tourism tidak hanya berbicara tentang pariwisata. Ia berbicara tentang kesehatan. Ia berbicara tentang pertanian. Ia berbicara tentang kelautan. Ia berbicara tentang desa. Ia berbicara tentang budaya. Ia berbicara tentang lingkungan. Dan pada akhirnya, ia berbicara tentang kesejahteraan masyarakat.


Akhirnya NTB melahirkan paradigma baru dalam menggerakkan pariwisata daerah, dengan memahami bahwa sesungguhnya manusia selalu mencari tiga hal dalam hidupnya: kesehatan, ketenangan, dan kebahagiaan, di mana Lombok dan Sumbawa memiliki ruang untuk menghadirkan ketiganya.


Di masa lalu, orang datang ke Lombok untuk melihat Gunung Rinjani. Hari ini, mereka datang ke Rinjani bukan hanya untuk mencapai puncaknya, tetapi juga untuk mengenal dirinya sendiri. Demikian pula arah baru pembangunan pariwisata NTB, di mana Pemerintah Provinsi NTB tidak sedang membangun destinasi wisata baru.


Yang sedang dibangun adalah paradigma baru pembangunan daerah. Paradigma yang menempatkan pariwisata sebagai penggerak kesejahteraan masyarakat, pelestarian alam, penguatan budaya, dan peningkatan kualitas hidup.
Karena pada akhirnya, pariwisata berkualitas bukanlah tentang berapa banyak orang yang datang, tetapi berapa besar manfaat yang tinggal. Dan karena itu pula, wellness tourism bukan sekadar menjual tempat. Wellness tourism menghadirkan kualitas hidup.

Ketika dunia mencari kesehatan, NTB memiliki alam yang terjaga. Ketika dunia mencari ketenangan, NTB memiliki budaya yang hidup. Ketika dunia mencari pengalaman yang autentik, NTB memiliki masyarakat yang ramah dan tradisi yang tetap lestari.


Dan ketika dunia mencari masa depan pariwisata yang berkelanjutan, NTB memilih membangunnya melalui kesejahteraan masyarakat.
Jika dahulu dunia mengenal Lombok dan Sumbawa karena keindahan alamnya, maka di masa depan dunia akan mengenal NTB karena kemampuannya menghadirkan kesehatan, ketenangan, dan kesejahteraan dalam satu pengalaman wisata yang utuh.

Itulah hakikat strategi NTB membangun pariwisata berkualitas.

Menko AHY Setujui Rencana Pembangunan Port to Port Lembar-Kayangan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Menko AHY Setujui Rencana Pembangunan Port to Port Lembar-Kayangan
Agus Harimurti Yudhoyono (Suara NTB/era)

MENTERI Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyetujui rencana Pemprov NTB membangun jalan port to port Lembar-Kayangan yang direncanakan mulai dibangun fisik tahun 2027.
Menurutnya, konektivitas yang baik mampu menghemat biaya logistik dan transportasi, sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di NTB.


“Port to Port kan, jadi prinsipnya adalah konektivitas terhubung akan meningkatkan produktivitas. Mengurangi biaya logistik, transportasi. Saya setuju sekali,” ujarnya saat dikonfirmasi di Mataram akhir pekan kemarin.
Ia menilai, jalan Lembar-Kayangan yang ada saat ini membutuhkan setidaknya 5 – 6 jam untuk sampai ke masing-masing lokasi.

Padahal, jarak antara keduanya hanya sekitar 100 kilometer. “Ini terlalu panjang, lama. Dengan demikian biayanya juga tentu lebih tinggi dengan distribusi dan biaya transportasi logistik,” katanya.


Oleh karena itu, ia menyatakan NTB memang membutuhkan konektivitas baru yang menghubungkan dua pelabuhan utama di provinsi ini. Dengan adanya bypass port to port tersebut, jarak tempuh dari Pelabuhan Lembar ke Pelabuhan Kayangan pun sebaliknya bisa dihemat hingga 2-3 jam.


“Jadi sekali lagi konektivitas yang dihubungkan dengan baik semakin memadai ini yang akan dibutuhkan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi termasuk yang di NTB,” ungkapnya.
Sebelumnya, Gubernur NTB, Dr. Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan komitmen realisasi proyek tersebut saat berkunjung ke Pelabuhan Kayangan. “InsyaAllah tahun 2027 mulai konstruksi,” ujarnya.


Adapun di tahun ini, Pemrpov NTB fokus pada tiga hal, yaitu penyusunan Detail Engineering Design (DED), penyelesaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), serta proses pembebasan lahan.
Jalan bypass Lembar-Kayangan sepanjang kurang lebih 50 kilometer ini akan mengambil rute jalur selatan.

Jalur ini melintasi wilayah Gerung, Praya, Sengkol, Keruak, Labuhan Haji, hingga Pringgabaya. Pemilihan rute ini dinilai lebih efisien secara logistik dan ekonomis.
Mengenai mekanisme pembebasan lahan, Pemerintah Provinsi NTB akan menerapkan skema khusus konsolidasi atau wakaf lahan. Skema ini dirancang tanpa pembayaran tunai langsung. Sebaliknya, dilakukan penataan ulang dan pemberian sertifikat lahan baru yang lebih teratur bagi masyarakat terdampak.


Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) mega proyek Bypass Lembar-Kayangan sepanjang 50 kilometer terkendala. Selain Amdal, Detail Engineering Design (DED) proyek ini juga berpotensi tidak bisa tuntas tahun ini.

Padahal, awalnya Amdal dan DED proyek tersebut diproyeksikan tuntas pada 2026, sehingga tahun 2027 bisa langsung mengerjakan proyek fisik. (era)
Agus Harimurti Yudhoyono (Suara NTB/era)

Presiden Prabowo Resmikan Bendungan Meninting, Perkuat Ketahanan Pangan dan Air di NTB

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Presiden Prabowo Resmikan Bendungan Meninting, Perkuat Ketahanan Pangan dan Air di NTB
Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Agus Subiyanto Plt. Kepala Balai Besar Wilayah Nusa Tenggara I, Antonius Suryono. Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Damayanti. Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini. Dan stakeholders lainnya. (bul/*

Giri Menang (EKBIS NTB) – Presiden Prabowo Subianto meresmikan Bendungan Meninting di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat, 10 Juli 2026.
Peresmian dilakukan secara serentak bersama empat bendungan lainnya di Indonesia sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan, ketahanan air, dan ketahanan energi nasional.


Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan pembangunan bendungan merupakan investasi jangka panjang yang membutuhkan waktu, biaya, dan kesinambungan lintas pemerintahan.
“Saya bersyukur bendungan ini bisa saya resmikan. Tetapi pendahulu-pendahulu saya semua berjasa. Pemerintah yang memulai pembangunan belum tentu menjadi pemerintah yang meresmikan. Inilah pembangunan bangsa, hasil kerja keras dan kerja bersama,” ujarnya.


Prabowo mengungkapkan, lima bendungan tersebut dibangun dengan nilai investasi sekitar Rp9,79 triliun. Menurutnya, infrastruktur tersebut akan menjadi fondasi penting untuk meningkatkan produksi pangan nasional.


Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menyampaikan, Bendungan Meninting menjadi salah satu infrastruktur yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat NTB, khususnya petani di Lombok Barat.
Menurutnya, sebelum bendungan dibangun, petani di wilayah ini kerap mengalami konflik akibat berebut air saat musim tanam.


“Kehadiran Bendungan Meninting mampu mengurangi konflik horizontal antarpetani karena kini ketersediaan air dapat dimanfaatkan sepanjang tahun,” ujarnya.
Bendungan Meninting menjadi salah satu infrastruktur strategis yang dibangun untuk mendukung ketahanan air, pertanian, pengendalian banjir, dan energi terbarukan.

Proyek ini dibangun pada periode 2018–2025 dengan biaya konstruksi sekitar Rp1,473 triliun.
Bendungan ini memiliki kapasitas tampung 9,91 juta meter kubik, luas genangan 46,16 hektare, serta tinggi bendungan mencapai 74 meter dengan tipe bendungan random tanah inti tegak.


Keberadaan Bendungan Meninting mampu menyediakan air baku sebesar 0,15 meter kubik per detik untuk Kecamatan Gunungsari dan Batu Layar. Selain itu, bendungan ini melayani irigasi seluas 1.559 hektare yang mencakup Daerah Irigasi Penimbung, Ketapang, dan Sesaot, sehingga diharapkan dapat meningkatkan intensitas tanam petani.


Manfaat lainnya adalah membantu mengurangi risiko banjir di wilayah Gunungsari, Lingsar, Batu Layar, dan Ampenan seluas sekitar 59 hektare. Bendungan ini juga mendukung pengembangan energi terbarukan dengan potensi pembangkit listrik sebesar 10,03 MW yang terdiri dari PLTA 0,80 MW dan PLTS terapung 9,23 MW.


Pembangunan Bendungan Meninting diharapkan menjadi penggerak peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan sektor pertanian, penyediaan air bersih, pengendalian banjir, serta pemanfaatan energi ramah lingkungan.
Dody menjelaskan, sebelum bendungan beroperasi, sebagian besar lahan pertanian hanya mengandalkan air hujan sehingga petani umumnya hanya dapat melakukan panen sekali dalam setahun. Kini, dengan dukungan irigasi, intensitas tanam meningkat menjadi tiga kali setahun.


“Produktivitas juga meningkat menjadi sekitar 6,3 ton per hektare,” katanya.
Selain mendukung sektor pertanian, bendungan ini juga menyediakan air baku sebesar 0,15 meter kubik per detik yang dapat melayani sekitar 100 ribu jiwa.


Dengan diresmikannya Bendungan Meninting, pemerintah berharap infrastruktur tersebut mampu menjadi penopang utama ketahanan pangan di NTB sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani, memperkuat layanan air bersih, mengurangi risiko banjir, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Ikut hadir dalam peresmian bendungan ini di antaranya, Menko Infrastruktur, Agus Harimurti Yudhoyono. Menko Pangan, Zulkifli Hasan. Menteri Pertanian Andy Amran Sulaiman. Mensesneg, Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya.

Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Agus Subiyanto Plt. Kepala Balai Besar Wilayah Nusa Tenggara I, Antonius Suryono. Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Damayanti. Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini. Dan stakeholders lainnya. (bul/*

Petani Gegerung Mengeluh 5 Hektare Lahan Belum Diairi Irigasi Bendungan Meninting

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Petani Gegerung Mengeluh 5 Hektare Lahan Belum Diairi Irigasi Bendungan Meninting
BENDUNGAN MENINTING

Giri Menang (EKBIS NTB) – Petani di wilayah Desa Gegerung Kecamatan Lingsar, Lombok Barat (Lobar) yang berada di sekitar Bendungan Meninting, Kecamatan Batulayar, Lombok Barat mengeluhkan 4 hingga 5 hektare lahan mereka belum bisa digarap. Hal ini karena lahan pertanian itu belum dialiri jaringan irigasi bendungan yang baru diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada Jumat (10/7/2026) itu.


Sebelumnya, petani mendapatkan pasokan dari jaringan irigasi untuk mengaliri lahan mereka, tetapi akibat terkena pembebasan lahan sehingga tidak lagi difungsikan. Kepala Desa Gegerung Harun mengatakan, persoalan ini sebenarnya ingin disampaikan perwakilan petani kepada presiden secara langsung ketika peresmian Bendungan Meninting. Di mana pihaknya telah menyiapkan dua petani sebagai perwakilan yang rencananya berdialog dengan Presiden.


“Rencananya pak Presiden kan mau ngomong (berdialog) dengan petani, kami sudah siapkan dua orang perwakilan, tetapi tidak ada konfirmasi pak Presiden mau berdialog dengan petani,” jelas Harun, Minggu (12/7/2026).
Disebutkan, luas areal pertanian yang menerima manfaat dari jaringan Bendungan Meninting di desanya seluas 86,4 hektare. Areal pertanian ini selama ini cukup suplai air.


Dulunya, ada areal yang menjadi sumber irigasi petani, tetapi semenjak dibebaskan lahan itu untuk Bendungan Meninting jaringan irigasinya tidak difungsikan lagi. Akibatnya, petani tidak bisa mengairi areal pertaniannya.
“Itu (jaringan irigasi) rusak, tidak diperbaiki jaringan irigasinya. Dulunya areal ini tempat (sumber) warga ambil air irigasi. Nah, ketika dibebaskan, tidak ada lagi tempat kami mengambil (irigasi),” tuturnya.


Jaringan irigasi tidak dibuka lagi setelah dibebaskan lahannya. Jaringan yang difungsikan hanya ke bagian bawah, sedangkan ke lahan pertanian warga yang berada pada bagian atas seluas 4-5 hektare tidak dibuka.


Pihaknya pun beberapa kali menyampaikan hal ini ke pihak terkait dan bersurat ke Dinas PU, bahkan petani turun langsung ke Bendungan Meninting menemui unsur terkait. Pihak terkait pun berkomitmen akan membangun jaringan irigasi itu, tetapi sampai sekarang belum direalisasikan.


“Harapan petani kami, irigasi dihidupkan, dibangun lagi,” harap dia. Sebab tidak ada lagi alternatif petani mendapatkan air irigasi untuk pertanian.
Ia mengatakan, alternatif lain sudah diupayakan menggunakan pipa untuk mengaliri air irigasi ke lahan pertanian warga.

Tetapi itu tidak bisa maksimal, karena petani perlu menggali menyebabkan elevasi permukaan menjadi semakin bawah. Selain itu, petani juga diberikan pompa air oleh Dinas Pertanian tetapi tidak maksimal juga. Seharusnya harapan kades, hal ini disampaikan oleh warga ke presiden agar diatensi segara ditangani agar petani bisa bercocok tanam.


Sementara itu, Kadis PUPRPKP Lobar, Lalu Ratnawi mengatakan, harapan para petani ini menjadi atensi pihaknya untuk dikoordinasikan secepatnya dengan pihak terkait dalam hal ini BBWS. “Kami atensi ini dengan BBWS,” katanya.


Untuk diketahui Bendungan Meninting dibangun sejak 2018 lalu dengan anggaran Rp1,4 triliun. Di bendungan ini dibangun juga jarigan irigasi sepanjang 280 kilometer dengan lahan kurang lebih seluas 40 hektare. (her)

BENDUNGAN MENINTING – Bendungan Meninting di Lombok Barat. Bendungan ini diresmikan Presiden Prabowo Subianto, tetapi belum bisa mengairi 4-5 hektare lahan pertanian milik warga di Desa Gegerung, Kecamatan Lingsar, Lobar. (EKBIS NTB/her)

Ekonomi Unram: BUMD NTB Bisa Belajar dari Keberhasilan BUMN

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Ekonomi Unram: BUMD NTB Bisa Belajar dari Keberhasilan BUMN
M. Firmansyah (EKBIS NTB/bul)

Mataram (EKBIS NTB) – Meningkatnya kinerja sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinilai dapat menjadi pembelajaran penting bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), termasuk di Provinsi NTB.


Keberhasilan BUMN menurutnya tidak hanya dilihat dari besarnya laba yang diraih, tetapi juga dari transformasi tata kelola, efisiensi, dan konsolidasi bisnis yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir.


Ekonom Universitas Mataram, Dr. M. Firmansyah, mengatakan pengelola BUMD perlu memanfaatkan momentum saat ini untuk mempelajari strategi yang diterapkan BUMN. Menurutnya, meski skala usaha BUMN dan BUMD berbeda, terdapat banyak praktik bisnis yang dapat diadopsi.
“Yang bisa diambil adalah bagaimana mereka melakukan efisiensi, memperbaiki manajemen, dan mengembangkan bisnis. Hal-hal seperti itu bisa menjadi pembelajaran bagi BUMD,” ujarnya, Sabtu, 11 Juli 2026.


Ia menilai keberhasilan sejumlah BUMN tidak bisa dilepaskan dari proses transformasi yang tengah berlangsung. Meski masih menjadi perdebatan apakah peningkatan kinerja dipengaruhi oleh pembentukan Danantara atau faktor internal perusahaan, yang terpenting adalah adanya perubahan nyata dalam pengelolaan perusahaan.


Menurut Firmansyah, BUMN kini mulai lebih fokus pada efisiensi operasional, memangkas lini usaha yang kurang produktif, serta melakukan ekspansi ke sektor-sektor yang lebih menjanjikan. Langkah tersebut dinilai menjadi salah satu faktor yang mendorong peningkatan kinerja perusahaan.


“Apakah karena Danantara atau memang transformasi internal perusahaan, kita belum bisa menyimpulkan. Tetapi yang jelas, kalau perusahaan untung berarti ada sesuatu yang dibenahi, minimal efisiensinya berjalan,” katanya.
Ia juga melihat transformasi di tubuh BUMN mulai diikuti dengan perubahan pola manajemen yang lebih profesional.

Kesempatan diberikan kepada sumber daya manusia yang dinilai memiliki kompetensi sehingga perusahaan dapat bergerak lebih efektif dan adaptif terhadap perubahan.


Sebaliknya, kondisi tersebut dinilai belum sepenuhnya terjadi di banyak BUMD. Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah dan pengelola BUMD untuk duduk bersama mempelajari model transformasi yang diterapkan BUMN.
“Memang tidak bisa dibandingkan secara langsung karena skala BUMN nasional, sementara BUMD ruang usahanya lebih kecil.

Tetapi strategi pengelolaan, efisiensi, dan tata kelola tetap bisa menjadi contoh,” ujarnya.
Firmansyah juga berharap pemerintah pusat dapat memperluas pola konsolidasi bisnis hingga ke daerah. Menurutnya, jika terdapat mekanisme yang mampu mengoordinasikan dan memperkuat sinergi antar-BUMD seperti yang dilakukan pada BUMN, maka daya saing perusahaan daerah akan meningkat.


Di sisi lain, ia menilai NTB memiliki ruang investasi yang masih sangat besar. Salah satunya adalah pengembangan ekosistem peternakan yang tengah didorong pemerintah pusat dengan nilai investasi yang cukup besar.
Menurutnya, peluang tersebut seharusnya dimanfaatkan secara optimal melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, BUMD, BUMN, dan sektor swasta.

“Kalau dibangun dalam bentuk ekosistem, semua pihak bisa terlibat. Ini menjadi kesempatan bagi BUMD untuk ikut berkembang dan mengambil peran dalam berbagai proyek strategis di daerah,” katanya.


Ia menegaskan, keberhasilan BUMN semestinya tidak hanya dipandang sebagai capaian perusahaan negara semata, tetapi juga menjadi inspirasi bagi BUMD untuk melakukan reformasi tata kelola, meningkatkan efisiensi, serta memperkuat profesionalisme agar mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah. (bul)

M. Firmansyah (EKBIS NTB/bul)

Ratusan Jemaah NTB Daftar Haji Khusus Lewat Muhsinin

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Ratusan Jemaah NTB Daftar Haji Khusus Lewat Muhsinin
SILATURAHMI - Silaturrahmi jamaah calon haji khusus Muhsinin. (EKBIS NTB/ist)

Mataram (EKBIS NTB) – Sebanyak 300 calon jemaah asal NTB telah terdaftar sebagai peserta haji khusus melalui Travel Muhsinin. Sebagai penyelenggara haji khusus pertama yang berizin di NTB, Muhsinin pada musim haji tahun 2026 ini telah sukses menghajikan puluhan Jemaah.


Minat masyarakat NTB terhadap program haji khusus terus meningkat. Hingga saat ini, sekitar 300 calon jemaah telah mendaftarkan diri melalui Travel Haji dan Umrah Muhsinin, penyelenggara ibadah haji khusus pertama di NTB yang mengantongi izin resmi dari pemerintah.
Para jemaah yang telah mendaftar haji khusus ini telah mengikuti kegiatan silaturrahmi yang diselenggarakan oleh Muhsinin di Hotel Lombok Garden, Sabtu, 11 Juli 2026.


Owner Travel Haji dan Umrah Muhsinin, H. Ahmad Muharis, mengatakan sejak memperoleh izin operasional pada 2021, jumlah pendaftar haji khusus terus bertambah.
“Yang sudah terdaftar dalam sistem kami sekitar 300 orang. Alhamdulillah, estimasi keberangkatan yang sebelumnya diperkirakan enam sampai tujuh tahun, kini bisa terealisasi dalam waktu sekitar empat sampai lima tahun,” ujarnya di sela acara.


Menurut Muharis, pihaknya tidak hanya fokus pada proses pendaftaran dan keberangkatan, tetapi juga membangun hubungan kekeluargaan dengan seluruh calon jemaah. Melalui kegiatan silaturahmi, calon jemaah dapat saling mengenal, berinteraksi dengan manajemen travel, sekaligus memperoleh informasi secara langsung mengenai nomor porsi, estimasi keberangkatan, hingga tahapan pelaksanaan ibadah.


“Kami ingin jamaah merasa menjadi keluarga besar Muhsinin. Mereka bebas bertanya mengenai kapan berangkat, nomor porsi, maupun hal-hal lain sehingga tidak ada keraguan,” katanya.
Untuk musim haji tahun 2027 mendatang, Muhsinin telah menyiapkan sekitar 35 calon jemaah yang diproyeksikan berangkat. Jumlah ini masih berpeluang bertambah apabila terdapat alokasi kuota tambahan dari sistem.


Ia menjelaskan, keberangkatan haji khusus sepenuhnya mengikuti sistem kuota nasional yang dikelola pemerintah sehingga tidak dapat ditentukan secara sepihak oleh penyelenggara.


“Haji khusus menggunakan sistem. Kami tidak bisa memastikan seseorang berangkat pada tahun tertentu karena semuanya mengikuti urutan porsi yang sudah ditetapkan,” jelasnya.


Berbekal pengalaman lebih dari tiga dekade di bidang pelayanan haji khusus sejak 1995, Muharis optimistis kualitas pelayanan menjadi nilai tambah bagi Muhsinin.


“Travel Muhsinin memang baru berdiri, tetapi tim kami sudah lama menangani haji khusus. Pengalaman itu yang menjadi modal utama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah,” katanya. (bul/*)

SILATURAHMI – Silaturrahmi jamaah calon haji khusus Muhsinin. (EKBIS NTB/ist)

Promosi Pariwisata Perlu Ditingkatkan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Promosi Pariwisata Perlu Ditingkatkan
Misban Ratmaji (EKBIS NTB/dok)

ANGGOTA Komisi II DPRD Kota Mataram, Misban Ratmaji, SE., mendorong pemerintah daerah dan pihak pengelola destinasi wisata untuk memperkuat strategi promosi pariwisata melalui penyelenggaraan berbagai event serta kerja sama dengan pemerintah daerah lain. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam penyampaiannya pada rapat pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Mataram tahun anggaran 2025 bersama OPD mitra Komisi II, Misban menilai promosi destinasi wisata di Kota Mataram masih perlu ditingkatkan. Menurutnya, potensi wisata yang dimiliki daerah akan lebih dikenal apabila dipasarkan secara aktif dan berkelanjutan.

Ia mengusulkan agar setiap agenda atau kegiatan yang digelar di kawasan wisata dipublikasikan secara luas melalui berbagai media promosi, seperti brosur, media informasi, hingga kerja sama dengan pemerintah kabupaten dan kota lainnya.

“Kalau ada event di sini, sampaikan kepada pemerintah daerah lain. Informasikan melalui brosur maupun media lainnya sehingga masyarakat mengetahui ada kegiatan yang bisa dikunjungi,” ujarnya baru-baru ini.

Misban mencontohkan sejumlah daerah yang secara rutin mempromosikan kalender event mereka sehingga mampu menarik lebih banyak wisatawan. Menurutnya, strategi serupa dapat diterapkan di Kota Mataram agar setiap kegiatan menjadi daya tarik bagi wisatawan lokal maupun luar daerah.

Selain memperkuat promosi, ia juga menilai pengelolaan destinasi wisata harus dibarengi dengan sistem tata kelola yang baik. Pengelola diminta memastikan seluruh aktivitas yang berlangsung di kawasan wisata tetap memperhatikan keamanan serta menjaga aset milik pemerintah daerah.

Di sisi lain, Misban juga mendorong penerapan sistem pembayaran digital dalam pengelolaan destinasi wisata. Digitalisasi dinilai dapat meningkatkan transparansi, mempermudah pelayanan kepada pengunjung, serta mendukung pengelolaan destinasi yang lebih profesional.

Ia menegaskan bahwa dewan melalui fungsi pengawasan akan terus mendorong pengelolaan destinasi wisata dilakukan secara terbuka, termasuk dalam pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga. Dengan tata kelola yang baik dan promosi yang lebih agresif, diharapkan sektor pariwisata Kota Mataram semakin berkembang dan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap peningkatan pendapatan daerah serta kesejahteraan masyarakat. (fit)

Misban Ratmaji (EKBIS NTB/dok)

1...173174175...1,074Halaman 174 dari 1,074