Saturday, April 25, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 174

Bupati Lobar Minta MBG Jadi Penggerak Ekonomi Masyarakat

0

Lombok (ekbisntb.com) –

Makan Bergizi Gratis (MBG) salah satu program unggulan yang digaungkan pemerintah pusat saat ini. Program ini tidak sekedar diharapkan memberikan asupan gizi buat anak-anak Indonesia, namun diyakini menjadi penggerak ekonomi masyarakat.

Seperti halnya di Lombok Barat, program MBG diharuskan mampu menjadi penggerak ekonomi di daerah.

“Kita sudah kumpulkan semua pengelola SPPG. Kita ingin agar mereka memprioritaskan bahan baku dari petani dan peternak kita. Jangan semua bahan baku didatangkan dari luar Lombok Barat,” tegas Bupati Lobar, H. Lalu Ahmad Zaini, Jumat 12 September 2025.

Bupati mengaku menerima kunjungan Deputi V Bidang Inkom Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI pada Kamis 11 September 2025.

Menurutnya, jika SPPG melalui para ahli gizinya menetapkan salah satu menu dalam MBG, misalnya buah atau sayuran, maka harusnya jangan terlalu kaku pada satu jenis saja.

“Misal ada keharusan buah atau sayuran, kenapa harus brokoli atau buah pir? Kan bisa saja buah pisang atau jeruk? Jika harus sayuran, kan kangkung bayam juga sayuran? Intinya pihak SPPG jangan membuat itu menjadi keharusan. Itu kan alternatif?” tanyanya.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Inkom Kemenko Polkam yang hadir juga sepakat bahwa MBG dapat menjadi program untuk menggerakkan ekonomi lokal.

“Kita di pusat pun memiliki pemikiran yang sama. Kita ingin MBG bisa menumbuhkan kreativitas perekonomian masyarakat,” terang Deputi Bidang Inkom, Eko D. Indarto.

Kehadiran Eko D. Indarto di Lobar memang ingin menelusuri perjalanan program MBG.”Kita hadir memang ingin mendapatkan masukan untuk bisa dilakukan harmonisasi program oleh lembaga teknis dalam hal ini BGN (Badan Gizi Nasional),’’ terangnya.

Dalam kunjungannya di Lobar, Eko D. Indarto didampingi oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra H. Saepul Akhkam, Kepala Dinas Koperasi UMKM Baiq Mustika, Kabag Ekonomi Setda Lobar Abu Bakar, Sekretaris Dinas Kesehatan Erni Suryana, dan beberapa staf lainnya.Mereka menyaksikan pembagian MBG di SMKN 1 Lingsar.

Ada 1.052 siswa yang menikmati MBG di sekolah tersebut. Kunjungan itu menghasilkan beberapa catatan buat sekolah penerima MBG, para siswa, pengelola SPPG, dan bahkan BGN.

Salah satu catatan pentingnya adalah penyediaan air minum. Jika diserahkan ke para siswa dengan membawa tumbler untuk isi ulang air minum, rombongan Deputi Bidang Inkom merasakan tidak efektif karena kenyataannya semua siswa tidak memiliki air minum. (her)

Belum Ada BUMDes Jadi Penyuplai Kebutuhan Dapur MBG di Lotim

0

Lombok (ekbisntb.com) –

Meski sebagian besar Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) telah menerima alih dana program ketahanan pangan, hingga saat ini belum ada BUMDes yang dapat berperan sebagai pemasok atau penyedia kebutuhan dapur untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menjawab EkbisNTB.com, Jumat 12 September 2025, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Lotim, Salmun Rahman, menjelaskan perkembangan pengalihan dana sebesar 20 persen dari Dana Desa (DD) untuk ketahanan pangan ke rekening BUMDes telah berjalan sangat baik.

“Alhamdulillah sudah sebagian terbesar desa melakukannya, lebih dari 95 persen. Termonitor lewat aplikasi Siskeudes, tinggal 10 desa saja yang belum transfer karena menunggu pencairan DD tahap II,” jelas Salmun Rahman.

Namun, ia menegaskan alih dana tersebut tidak serta merta membuat BUMDes langsung mampu menjadi mitra dapur MBG.

“Untuk sementara waktu tentu belum bisa BUMDes menjadi pemasok ataupun penyedia kebutuhan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Tapi kalau sudah berjalan core bisnisnya, maka tentu bisa menjadi partner Dapur MBG yang ada,” ujarnya.

Salmun memaparkan semua BUMDes yang telah menerima transfer dana tersebut telah memiliki arah core bisnis yang jelas, yaitu di sektor hewani dan/atau nabati sesuai dengan kebijakan program.

Untuk mewujudkannya, masing-masing BUMDES telah mengajukan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan studi kelayakan usaha yang telah dipresentasikan dan mendapat persetujuan dalam forum Musyawarah Desa (Musdes).Guna memastikan dana yang dikelola tidak disalahgunakan, DPMD bersama Tim Ahli dan Tenaga Pendamping Profesional (TA/TPP) terus melakukan pembinaan dan pengawasan.

Mereka mengingatkan agar BUMDES menggunakan dana strictly sesuai dengan rencana yang telah diekspos dalam Musdes.

“Kepada para kepala desa, kami minta untuk memberi kepercayaan penuh kepada pengurus BUMDes serta aktif mengawasi tanpa mengintervensi jalannya core bisnis yang dilakukan oleh BUMDes,” pungkas Salmun Rahman.

Dengan demikian, diharapkan dalam waktu ke depan, BUMDes tidak hanya mandiri secara finansial tetapi juga dapat menjadi tulang punggung dalam mendukung keberlanjutan program-program strategis desa, termasuk MBG. (rus)

Pengusaha NTB Sambut Positif Menkeu Baru, Dorong Keringanan Pajak dan Akses KUR untuk UMKM

0
Hj. Baiq. Diyah Ratu Ganefi

Lombok (ekbisntb.com)-

Kalangan pengusaha di Nusa Tenggara Barat (NTB) menyambut positif pelantikan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Mereka optimistis pergantian menteri ini akan memberi angin segar bagi perekonomian nasional, khususnya sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Ketua Perempuan Indonesia Maju (PIM) NTB sekaligus mantan Ketua Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) NTB, Hj. Baiq Diyah Ratu Ganefi, mengatakan rekam jejak Purbaya Yudhi Sadewa di bidang ekonomi sudah teruji. Sebelum menjadi Menkeu, ia dikenal sebagai Ketua Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan memiliki pengalaman panjang dalam dunia ekonomi dan keuangan.

“Kalau kita lihat figur Menteri Keuangan yang baru, saya tidak meragukan lagi kemampuan beliau. Saya yakin ekonomi akan tumbuh, terutama untuk UMKM. Rekam jejaknya banyak di bidang ekonomi dan tidak kalah dari Bu Sri Mulyani,” ujar mantan senator ini di Mataram, Jumat, 12 September 2025.

Meski demikian, Diyah menekankan agar pemerintah melalui Menkeu yang baru tidak hanya fokus pada penerimaan negara dari sektor pajak, melainkan juga memberikan ruang gerak bagi pelaku usaha kecil. Menurutnya, kondisi ekonomi di NTB masih menghadapi tantangan, termasuk peredaran uang yang belum signifikan pascapandemi dan perlambatan global.

“Kami berharap jangan lagi ada penarikan pajak yang memberatkan UMKM. Dalam situasi sekarang, justru pemerintah sebaiknya memberikan keringanan agar pelaku usaha bisa bertahan dan berkembang,” jelasnya.

Selain soal pajak, Diyah juga menyoroti pentingnya akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Ia mendorong agar pemerintah memperluas akses KUR bagi pelaku usaha kecil tanpa agunan serta memberikan penyelesaian terhadap kredit macet yang menjerat sebagian UMKM.

“Kami ingin memperjuangkan supaya KUR bisa diberikan kepada UMKM tanpa agunan. Kredit yang macet juga diharapkan bisa diputihkan, seperti yang pernah disampaikan Pak Presiden. Kami berharap ada sinergi antara visi misi Presiden Prabowo dan Menteri Keuangan yang baru untuk mendukung UMKM ke depan,” paparnya.

Diyah optimistis dengan kebijakan yang tepat, UMKM di NTB dapat lebih berkembang dan menyerap tenaga kerja lokal. Ia juga menilai kehadiran Menkeu baru merupakan kesempatan untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, sehingga kebijakan pusat dapat menjawab kebutuhan spesifik pelaku usaha di daerah.

“Kami percaya dengan pengalaman Pak Purbaya, akan ada perhatian lebih terhadap pengusaha daerah, terutama UMKM. Ini momentum bagi pelaku usaha untuk bersuara dan memastikan kepentingan kita diakomodasi,” pungkasnya.(bul)

Percepat Arus Kargo Internasional, Bandara Lombok Hadirkan TPFT

0
Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) di Gedung Kargo Bandara Lombok diresmikan

Lombok (ekbisntb.com)-

Guna mewujudkan proses pemeriksaan keamanan penerbangan terhadap kargo yang terpadu dan berkualitas sebagai salah satu tindak lanjut dari instruksi Presiden (Inpres) nomor 5 tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional, Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) di Gedung Kargo Bandara Lombok diresmikan.

Peresmian dilakukan, Kamis, 11 September 2025 oleh General Manager Bandara Lombok beserta pimpinan instansi Otoritas Bandara, Bea Cukai, Badan Karantina Indonesia serta Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi NTB.

TPFT ini berfungsi sebagai tempat pemeriksaan terpadu dari sisi Karantina, Pabean dan Keamanan Penerbangan pada Angkutan Udara Kargo Internasional di Bandara Lombok. Dengan adanya proses pemeriksaan fisik barang kargo Internasional oleh instansi terkait di satu lokasi dapat menyingkat proses pengiriman kargo Internasional di bandara serta mengurangi biaya arus barang dalam perdagangan internasional.

General Manager Bandara Lombok Stephanus Millyas Wardana mengatakan bahwa melalui TPFT yang merupakan hasil kolaborasi serta sinergi antar instansi dapat meningkatkan efisiensi waktu dan biaya dalam layanan karantina dan kepabeanan serta keamanan penerbangan.

“Dengan adanya TPFT ini diharapkan dapat memangkas waktu dan biaya pengiriman, menjamin keamanan serta mempermudah bagi para eksportir dalam proses pemeriksaan fisik barang yang akan dikirim,” jelas Millyas.

Melalui kemudahan layanan pemeriksaan fisik barang kargo Internasional secara terpadu diharapkan dapat menarik minat eksportir yang pada akhirnya dapat meningkatkan roda perekonomian masyarakat Lombok

Bandara Lombok menurutnya berkomitmen untuk mendukung upaya pemerintah dalam menghilangkan hambatan dan mengurangi biaya arus barang dalam perdagangan Internasional, dengan adanya TPFT ini kami berharap dapat meningkatkan jumlah pengiriman kargo Internasional di Bandara Lombok serta khususnya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat NTB.(bul)

Jamkrida NTB Syariah Segera Rampungkan Seleksi Pengurus, Nama Calon Diajukan ke Gubernur Akhir September

0
Direktur Utama Jamkrida NTB Syariah, Lalu. Taufik Mulyajati

Lombok (ekbisntb.com)- Proses seleksi calon pengurus yang tengah lowong di PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) NTB Syariah memasuki tahap akhir. Direktur Utama Jamkrida NTB Syariah, Lalu Taufik Mulyajati, memastikan nama-nama calon akan diserahkan kepada Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, paling lambat pada akhir September 2025.

“Persiapan seleksi masih on progress. Sesuai timeline yang sudah kami sampaikan, pekan depan sudah clear. Target kami maksimal tanggal 28 September nama-nama yang lolos seleksi akan masuk ke meja gubernur,” kata Lalu. Taufik, Jumat (12/9).

Ia menjelaskan, ada lima posisi strategis yang saat ini masih kosong di tubuh Jamkrida NTB Syariah. Jabatan tersebut meliputi satu direktur, dua anggota Dewan Pengawas Syariah, dan dua komisaris. Menurut Taufik, khusus untuk posisi direktur, animo pendaftar sangat tinggi.

“Untuk jabatan direktur ini banyak sekali peminatnya. Ada belasan calon, baik dari dalam daerah maupun luar NTB. Seleksi memang dilakukan secara terbuka sehingga siapa saja yang memenuhi kualifikasi bisa ikut,” ujarnya.

Proses seleksi sendiri dilakukan oleh tim panitia seleksi (pansel) independen yang telah dibentuk sejak beberapa waktu lalu. Tim ini bertugas menyeleksi administrasi, kualifikasi, serta rekam jejak para kandidat. Setelah itu, mereka akan menyodorkan beberapa nama terbaik kepada gubernur untuk dipilih dan kemudian diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Nanti akan ada beberapa nama yang kami ajukan kepada Pak Gubernur untuk dipilih. Selanjutnya, beliau yang akan meneruskan ke OJK untuk dilakukan fit and proper test terhadap calon direktur,” terang Taufik.

Ia menegaskan, setelah berkas diserahkan ke OJK, tahapan selanjutnya sepenuhnya menjadi kewenangan lembaga tersebut, termasuk menentukan jadwal uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).

“Kalau sudah masuk ke OJK, bolanya ada di sana kapan prosesnya akan dilaksanakan,” tambahnya.

Taufik optimistis proses seleksi ini akan menghasilkan pengurus yang kompeten dan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Ia berharap posisi yang kosong segera terisi agar kinerja Jamkrida NTB Syariah semakin optimal dalam memberikan layanan penjaminan berbasis syariah di daerah.

“Jamkrida NTB Syariah adalah salah satu penopang perekonomian daerah, terutama dalam mendukung akses pembiayaan bagi pelaku usaha. Kelengkapan struktur pengurus tentu dapat memperkuat peran tersebut,” ujarnya.

Perusahaan daerah yang bergerak di bidang penjaminan kredit berbasis syariah ini memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan UMKM dan koperasi. Dengan kehadiran pengurus lengkap, Jamkrida NTB Syariah diharapkan mampu meningkatkan inovasi produk penjaminan, memperluas jejaring, dan memperkuat tata kelola sesuai prinsip syariah.

“Kami ingin memastikan bahwa siapa pun yang terpilih nanti adalah figur yang mampu membawa Jamkrida NTB Syariah lebih maju dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi NTB,” tutup Taufik.(bul)

ASTINDO NTB Promosikan Wisata di Beijing, Potensi Transaksi Capai Rp12 Miliar

0
Ketua Astindo NTB yang juga ketua BPPD NTB, Sahlan M Saleh menawarkan paket wisata NTB pada kegiatan Business Matching Wonderful Indonesia yang berlangsung di Hotel Four Seasons, Beijing, Kamis (11/9).

Lombok (ekbisntb.com)- Asosiasi Travel Agent Indonesia (ASTINDO) NTB mempromosikan keunggulan destinasi Lombok dan Sumbawa kepada pasar kelas menengah ke atas di Tiongkok, pada kegiatan Business Matching Wonderful Indonesia yang berlangsung di Hotel Four Seasons, Beijing, Kamis (11/9).

Ketua ASTINDO NTB, Sahlan M Saleh, mengatakan kegiatan ini mendapat dukungan penuh dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Republik Indonesia. Hadir dalam acara tersebut Deputi Bidang Pemasaran Kemenparekraf, Ni Made Martini, serta Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok.

“Antusiasme para buyer di Beijing sangat luar biasa terhadap destinasi NTB, khususnya Lombok. Mereka tertarik dengan paket wisata yang menawarkan keindahan pantai dan akomodasi bintang lima,” ujar Sahlan.

“Dari hasil pertemuan awal, potensi transaksi selama setahun ke depan diperkirakan mencapai Rp12 miliar.” Tambah ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB ini.

Menurut Sahlan, pasar Tiongkok memiliki prospek besar karena jumlah wisatawannya yang tinggi dan preferensi terhadap liburan premium. Lombok, dengan pantai-pantai berpasir putih dan resor mewah, menjadi daya tarik utama bagi wisatawan Tiongkok yang mencari kenyamanan dan pengalaman eksklusif.

“Kami melihat peluang yang sangat menjanjikan di pasar Tiongkok. Karena itu, kami berkomitmen melanjutkan komunikasi dan promosi dengan agen perjalanan potensial yang ada di Beijing, agar paket wisata NTB semakin dikenal luas,” jelasnya.

Kegiatan promosi di Beijing ini merupakan kelanjutan dari agenda business matching yang lebih dulu digelar di Seoul, Korea Selatan, pada awal pekan ini. Dalam forum di Seoul, ASTINDO NTB sukses mencatat transaksi penjualan paket wisata mencapai Rp9 miliar. Permintaan terbesar datang dari wisata bahari, honeymoon, dan perjalanan insentif perusahaan.

“Pasar Asia Timur seperti Korea dan Tiongkok sedang tumbuh pesat. Mereka mencari destinasi yang menawarkan paduan alam, budaya, dan fasilitas premium. Lombok dan Sumbawa punya semua itu,” ungkap Sahlan.

Ia juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah pusat dalam memperkuat promosi pariwisata daerah. Kehadiran pejabat Kemenparekraf dan duta besar dalam acara di Beijing dinilai menjadi bukti keseriusan Indonesia untuk mendorong destinasi di luar Bali agar dikenal di kancah global.

Selain melakukan promosi langsung, delegasi NTB memanfaatkan forum ini untuk menjalin kerja sama strategis dengan pelaku industri pariwisata Tiongkok, mulai dari agen perjalanan, operator tur, hingga manajemen hotel internasional. Sahlan berharap kolaborasi tersebut dapat memperluas jaringan distribusi produk wisata NTB dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara.

“Target kami bukan hanya transaksi, tetapi juga membangun hubungan jangka panjang dengan mitra internasional. Dengan begitu, NTB bisa terus menjadi pilihan utama bagi wisatawan yang mencari pengalaman berbeda di Indonesia,” imbuhnya.

ASTINDO NTB optimistis total potensi transaksi dari dua negara, Korea Selatan dan Tiongkok, yang mencapai lebih dari Rp21 miliar akan menjadi pijakan strategis dalam memperluas pasar di tahun-tahun berikutnya.

“Kami akan terus mengawal tindak lanjut dari hasil pertemuan ini, agar potensi transaksi benar-benar terealisasi dan memberikan dampak nyata bagi perekonomian daerah,” tutup Sahlan.(bul)

SK Belum Keluar, Karangan Bunga untuk Calon Direktur PDAM Sudah Beredar di Publik

0

Lombok (ekbisntb.com) –

Karangan bunga berisi ucapan selamat untuk penunjukan Direktur PDAM Amerta Dayan Gunung, Kabupaten Lombok Utara (KLU), beredar di publik. Karangan bunga tersebut lantas menjadi bahan pertanyaan dalam sorotan kritik, mengingat SK Penetapan Direktur PDAM belum keluar, alias masih berproses di Kementerian Dalam Negeri.

Sebagaimana dokumentasi foto yang beredar, ucapan selamat pada karangan bunga, ditujukan kepada salah satu dari 3 calon Direktur yang masuk tahap akhir. Tertera dengan jelas nama calon direktur dimaksud. Pada karangan bunga tersebut, tertera sumber pengirim.

Publik sempat menduga bahwa Karangan bunga tersebut adalah hasil desain AI (Artificial Intelligence/kecerdasan buatan). Namun informasi lain yang diterima awak media menyebut, jika karangan bunga tersebut benar adanya. Bahkan, foto diambil pada salah satu sudut perumahan milik warga di kawasan Desa Jenggala, Kecamatan Tanjung.

Foto tersebut lantas mengundang sorotan dari Anggota Komisi III DPRD KLU, sekaligus Ketua Fraksi PKB DPRD KLU, Adwin Gablon. Melalui akun media sosial FB-nya, Gablon secara tegas mengkritik terlampau over active – nya oknum yang berkenaan dengan hasil seleksi Calon Direktur PDAM AMDG KLU. Bahkan, ia juga menyindir latar belakang pendidikan calon direktur.

Menanggapi hal tersebut, Plt. Direktur PDAM, Raden Wahyu kepada wartawan membantah karangan bunga tersebut. Ia mengklaim, karangan bunga tersebut tidak berada atau sedang disimpan di gudang PDAM di kantor pusat di Tanjung. Namun, apabila karangan bunga tersebut berada di luar PDAM, dirinya tak tahu menahu.

“Tidak ada karangan bunga bentuk apapun yang ditujukan untuk siapapun di kantor kami,” tegasnya, Kamis 11 September.

Dirinya enggan menjawab lebih jauh terkait karangan bunga tersebut. Sebagai manajemen PDAM, tugas pokoknya adalah menjaga pelayanan berjalan optimal.

Sementara, perihal panitia seleksi dan hasilnya, merupakan kewenangan eksekutif pada Sekretariat Daerah.

Untuk diketahui, berdasarkan surat pengumuman nomor: 03/EKO.SDA/2025 tentang hasil seleksi calon direktur perumda air minum amerta dayan gunung Lombok Utara periode 2025-2030, merujuk hasil akhir uji kelayakan dan keputusan calon seleksi calon direktur panitia seleksi menetapkan tiga nama sebagai berikut, di antaranya Ramdhan Jayadi, Akarman, dan nama terakhir ada Asjad. Ketiga peserta itu selanjutnya akan mengikuti tes wawancara dengan Bupati KLU H. Najmul Akhyar.

Ketua Tim Pansel Calon Direktur PDAM, Ir. Hermanto, juga mengaku heran dengan munculnya karangan bunga mendahului SK penetapan direktur oleh Bupati.

Ia mengakui, 3 nama calon direktur telah diserahkan ke Bupati untuk melewati tahap terakhir, yaitu wawancara.

“Kami baru saja mengumumkan tiga besar sesuai hasil nilai psikotest, makalah dan pemaparan makalah. Selanjutnya 3 nama itu dilakukan wawancara oleh KPM selaku Kuasa Pemilik Modal. Sebelum ditetapkan, calon juga harus dilaporkan ke Kemendagri,” imbuh Hermanto. (ari)

Baznas Berikan Tambahan Insentif untuk 3.856 Guru Honor dengan Pendapatan Rendah

0

Lombok (ekbisntb.com) –

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Lombok Timur (Lotim) memberikan tambahan insentif kepada 3.856 guru honor dengan pendapatan rendah. Bantuan Baznas ini diserahkan secara simbolis oleh Bupati Lotim, H. Haerul Warisin di gedung Baznas Lotim, Kamis 11 September 2025.

Wakil Ketua Baznas Lotim, Dr. Hamidi menjelaskan tambahan insentif dari Baznas ini diberikan untuk guru SD/MI dan SMP/MTs sederajat, baik di bawah Kementerian Agama (Kemenag) maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud).

Sementara untuk guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diakui belum bisa tersentuh. Alasan guru PAUD atau TK sederajat belum disentuh karena belum direncanakan atau belum tertuang dalam dokumen Rencana Anggaran Tahunan 2025 ini.

Pihaknya akan mengupayakan, tahun 2026 mendatang guru PAUD ini juga ikut dapat bagian.Dr. Hamidi merincikan, untuk guru SD dan SMP sederajat di bawah Dinas Dikbud ini jumlahnya 3.079 orang.

Masing-masing diberikan Rp 300 ribu per orang, sehingga akumulasinya keseluruhan Rp 923 juta lebih. Sedangkan untuk guru MI dan MTs sederajat di bawah Kemenag diberikan insentif sebesar Rp 200 ribu dengan total jumlah guru 777 orang. Adapun jumlah uangnya mencapai Rp 135 juta.

Total keseluruhan dana Baznas yang digelontorkan untuk membantu guru honorer ini lebih dari Rp 1 miliar. Perbedaan jumlah insentif antara guru di bawah Kemenag dan Dikbud ini sudah diperintahkan oleh Bupati agar disamakan dan total kekurangannya Rp 77 juta.

Sebelumnya, Ketua Baznas Lotim H. Muhammad Kamli menyebutkan, jumlah insentif untuk guru honor di bawah kemenang itu ditentukan sendiri oleh Kemenag. Namun, Bupati minta untuk disamakan, sehingga segera akan disamakan agar tidak menimbulkan kecemburuan. (rus)

Pemerintah Ajak Semua Pihak di NTB Atasi Penyebaran Konten Negatif

0

Lombok (ekbisntb.com) –

Kementerian Koordinator Bidang Politik, dan Keamanan (Kemenkopolkam) mengajak masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk selektif dan lebih teliti dalam memverifikasi informasi guna menangkal kabar bohong (hoaks) dan mencegah beredarnya konten negatif di tengah era ruang siber yang semakin terbuka.

Deputi Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenkopolkam Marsda TNI Ekodono Indarto, menegaskan, bahwa NTB memiliki peran strategis, tidak hanya sebagai destinasi wisata internasional seperti Mandalika, tetapi juga sebagai simbol konektivitas dan stabilitas keamanan nasional.”NTB menjadi wilayah tertinggi di kawasan tengah Indonesia dalam aktivitas digital.

Di era ruang siber tanpa batas, NTB bukan hanya pusat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga benteng kedaulatan digital nasional,” ujarnya dalam kegiatan bimbingan teknis (bimtek) literasi keamanan siber di Hotel Astoria, Mataram, Kamis, 11 September 2025.

Selain menghadirkan Deputi Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenkopolkam Marsda TNI Ekodono Indarto.

Bimtek ini juga menghadirkan Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Brigadir Jenderal TNI Berty B.W. Sumakud, Dirjen Komunikasi Publik dan Media Kemenkomdigi Dimas Aditya Nugraha, dan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Gani F. Siahaan.

Ia mengakui maraknya kabar bohong (hoaks) dan konten meragukan di dunia maya menuntut masyarakat untuk lebih teliti lagi dalam memverifikasi informasi.

“Melindungi data pribadi, keluarga, dan lingkungan adalah kunci. Jika dipahami dengan baik, maka kebocoran data dapat dihindari demi mewujudkan keamanan siber nasional,” tegas Ekodono.

Ekodono menyampaikan amanat Presiden Prabowo Subianto mengenai pentingnya transparansi dan efektivitas dalam mencegah budaya korupsi melalui tata kelola digital.

Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Brigadir Jenderal TNI Berty B.W. Sumakud, yang turut menjadi narasumber, menekankan bahwa keamanan siber memerlukan kerja sama semua pihak di NTB.

“Kita sering tidak sadar membagikan data pribadi melalui platform belanja online dan aplikasi lain. Data sensitif seperti ukuran baju atau alamat rumah bisa dimanfaatkan pihak tak bertanggung jawab,” ujarnya.

Dirjen Komunikasi Publik dan Media Kemenkomdigi, Dimas Aditya Nugraha, menyebut Indonesia kini menempati peringkat keempat dunia pengguna internet.

“Internet sudah seperti kebutuhan primer. Lupa handphone lebih mengganggu daripada lupa dompet. Sehari saja rasanya sulit, karena semua data tersimpan di ponsel. Penggunaan gawai pada anak-anak juga perlu diawasi oleh orang tua maupun keluarga,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Gani F. Siahaan, memaparkan dampak serta langkah penegakan hukum terkait ujaran kebencian dan judi online.

Kegiatan bimtek ini bertujuan memperkuat pemahaman masyarakat khususnya di wilayah NTB mengenai pentingnya keamanan dan literasi digital di era ruang siber yang semakin terbuka sehingga melalui bimtek ini, pemerintah berharap literasi digital masyarakat semakin kuat, sehingga ruang siber Indonesia dapat terjaga aman, sehat, dan produktif. (ham)

Gubernur Iqbal: Kadin NTB Mitra Strategis Menuju NTB Makmur Mendunia

0

Lombok (ekbisntb.com) –

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, menerima audiensi Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) NTB, H. Faurani, beserta rombongan di ruang kerjanya, Kamis, 11 September 2025.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Iqbal menyampaikan apresiasinya atas sinergi dan kolaborasi Kadin NTB dengan pemerintah daerah.

Ia menilai Kadin berperan penting sebagai jembatan penghubung antara dunia usaha dan pemerintah.“Kadin NTB selama ini menjadi mitra strategis pemerintah daerah. Kolaborasi ini sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka peluang investasi,” ujar Iqbal.

Ketua Kadin NTB, H. Faurani, menyampaikan terima kasih atas sambutan yang diberikan. Ia menyebutkan, audiensi ini sekaligus untuk mengundang Gubernur hadir pada Musyawarah Provinsi (Musprov) Kadin NTB 2025 yang akan digelar pada 15 September mendatang.

“Forum lima tahunan ini menjadi momentum penting untuk menentukan arah kepemimpinan Kadin NTB lima tahun ke depan,” jelas Faurani.

Ia menegaskan komitmen Kadin NTB untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah. Jika kembali terpilih sebagai ketua, Faurani memprioritaskan pembangunan kembali kantor lama Kadin NTB di Jalan Tambora, Kota Mataram.

Rencana tersebut mencakup pembangunan area khusus untuk UMKM, fasilitas pelatihan tenaga kerja, dan ruang interaksi bisnis modern.

“Langkah ini kami harapkan memperkuat posisi Kadin sebagai pusat pengembangan ekonomi daerah sekaligus rumah bersama para pengusaha,” tambahnya.

Musprov Kadin NTB 2025 mengangkat tema “Meningkatkan Peran dan Fungsi Kadin untuk NTB Makmur Mendunia”.

Tema ini selaras dengan visi pembangunan provinsi yang menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi lokal dengan daya saing global.

Kadin NTB juga aktif mendukung berbagai program pemerintah, antara lain pendampingan pengusaha lokal, penyediaan bahan untuk program Dapur Makanan Bergizi Gratis (MBG), dan kontribusi dalam pengendalian inflasi daerah melalui stabilisasi harga bahan pokok. (ham)