Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus berupaya menekan angka pengangguran, terutama dari kalangan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang hingga kini masih mendominasi tingkat pengangguran terbuka di daerah ini. Salah satu strategi yang akan diintensifkan adalah menggelar job fair atau bursa kerja langsung di lingkungan kampus dan lembaga pendidikan.
Plt. Kepala Disnakertrans NTB, Baiq Nelly Yuniarti, mengatakan job fair akan diarahkan agar lebih dekat dengan calon tenaga kerja muda yang sedang bersiap menyelesaikan pendidikannya. “Kita akan buat bursa kerja di kampus-kampus, seperti di Universitas Malikussaleh, Politeknik Pariwisata, atau Poltektor Lombok Tengah. Jadi tidak lagi di hotel. Dengan begitu, kita bisa langsung menyentuh anak-anak yang sedang persiapan wisuda,” ujarnya.
Menurut Nelly, tantangan utama penyerapan tenaga kerja di NTB adalah minimnya sektor industri besar yang mampu menyerap lulusan SMK secara masif.
“Data BPS menunjukkan, pengangguran terbesar kita berasal dari lulusan SMK. Sementara kita belum menjadi daerah industri yang punya pabrik besar. Mau tidak mau harus ada lowongan yang bisa diisi, termasuk peluang kerja ke luar negeri,” jelasnya.
Ia menegaskan, bekerja ke luar negeri tidak menjadi masalah selama prosesnya dilakukan secara aman dan legal. Pemerintah provinsi, kata Nelly, terus memastikan penempatan tenaga kerja migran sesuai dengan regulasi dan memberikan perlindungan yang optimal.
“Yang penting berangkatnya aman, legal, dan hak-haknya terlindungi,” tambahnya.
Di sisi lain, Disnakertrans juga tengah memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk dunia usaha dan lembaga pendidikan, agar kurikulum dan pelatihan vokasi lebih sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
“Kita ingin membangun jembatan antara lulusan dan dunia kerja. Bursa kerja ini salah satunya, sekaligus menjadi media sosialisasi pentingnya kesiapan kompetensi dan etika kerja,” ungkapnya.
Nelly menekankan, meskipun sektor industri di NTB masih berkembang, peluang kerja tetap terbuka di sektor lain seperti pariwisata, pertanian modern, konstruksi, hingga penempatan tenaga kerja ke luar negeri yang prosedural.
“Anak-anak kita harus didorong agar siap bersaing. Jangan sampai lulusan kita bingung setelah wisuda karena tidak tahu ke mana melangkah,” katanya.
Melalui langkah-langkah ini, Disnakertrans berharap dapat mengurangi pengangguran, meningkatkan kualitas tenaga kerja muda, serta memastikan mereka mendapat akses pekerjaan yang layak dan aman, baik di dalam maupun di luar negeri.(bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Kalangan pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Nusa Tenggara Barat menyambut positif kebijakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang akan mengalihkan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun dari Bank Indonesia ke bank-bank BUMN untuk dikucurkan kembali sebagai kredit kepada masyarakat bawah.

Kebijakan ini diyakini mampu menggerakkan sektor riil sekaligus menjadi peluang emas bagi dunia usaha di daerah.
Pengurus Kadin NTB, H. Lalu Rizvi, menilai dana jumbo tersebut akan membuka ruang bagi pelaku usaha untuk memperluas skala bisnis.
“Kita harus siapkan diri, siapa yang punya proyek yang benar-benar feasible untuk ekspansi. Ada dana Rp200 triliun, kesiapan pengusaha kita bagaimana? Inilah yang kita dorong,” ujarnya, Jumat (13/9).

Rizvi menjelaskan, kebijakan pemerintah pusat ini perlu direspons serius oleh pelaku usaha di NTB. Menurutnya, peluang sebesar ini tidak datang dua kali.
“Pengusaha itu harus bisa menangkap peluang. Modal saja tidak cukup, yang penting ada rencana proyek yang jelas, layak dibiayai, dan mampu memberi dampak bagi perekonomian,” katanya.

Kadin NTB, kata Rizvi, siap mengambil peran penting dalam memastikan para pelaku usaha di daerah benar-benar siap menyongsong momentum tersebut. Program pembinaan dan pendampingan akan diarahkan agar UMKM dan pelaku usaha menengah menjadi lebih profesional, sehat secara keuangan, dan memenuhi syarat untuk memperoleh kredit.
“Kita tidak bisa lagi bekerja seperti biasa. Kita harus mengubah mindset, memperbaiki tata kelola, dan memastikan proyek yang ditawarkan benar-benar berkualitas,” tegas Rizvi.

Menurutnya, langkah Menteri Keuangan membuka keran likuiditas bagi sektor riil merupakan angin segar di tengah upaya pemulihan ekonomi pascapandemi.
“Sekarang tinggal bagaimana kita di daerah, khususnya di NTB, mampu mengoptimalkan peluang ini untuk mempercepat pertumbuhan usaha dan menciptakan lapangan kerja baru,” katanya.

Hal senada disampaikan pengurus Kadin NTB lainnya, H. Hasmudin. Ia menekankan pentingnya keberanian sekaligus kehati-hatian dalam memanfaatkan kesempatan tersebut.
“Pengusaha itu menangkap peluang, karena peluang tidak hadir dua kali. Tapi kita juga alergi dengan bisnis yang berhadapan dengan hukum. Artinya, kita harus memitigasi risiko agar langkah kita tetap aman secara regulasi,” jelasnya.

Hasmudin mengakui, selama beberapa tahun terakhir, dunia usaha di NTB menghadapi berbagai hambatan, mulai dari krisis akibat gempa bumi 2018 hingga pandemi Covid-19 yang memukul pertumbuhan ekonomi lokal. Dampak terbesarnya, banyak pengusaha kehilangan kelayakan kredit atau tidak lagi “bankable” di mata perbankan.
“Inilah yang sekarang harus disiapkan Kadin, bagaimana pelaku usaha bisa kembali sehat dan dipercaya bank,” tambahnya.
Ia menyebut, dengan kucuran dana Rp200 triliun ke bank-bank umum, kapasitas kredit perbankan akan meningkat signifikan.

“Ketika dana bank besar untuk dikucurkan, hukum pasar akan berlaku. Bank berlomba-lomba menawarkan kredit dengan bunga yang lebih lunak. Masyarakat dan pengusaha bisa mendapat akses pendanaan yang lebih mudah dan murah. Ini akan menggerakkan ekonomi di bawah,” urainya.

Hasmudin menambahkan, kehadiran Kadin sebagai wadah tunggal pengusaha Indonesia sangat penting untuk memastikan seluruh anggota mendapat informasi dan bimbingan yang tepat.
“Kadin harus menjadi garda terdepan dalam memfasilitasi pelaku usaha agar siap memanfaatkan peluang ini. Jangan sampai dana sebesar itu mengalir ke luar daerah karena kita tidak siap,” ujarnya.

Dengan momentum kebijakan baru ini, pengusaha NTB diharapkan lebih percaya diri untuk mengajukan pembiayaan, memperluas pasar, dan memperkuat daya saing produk lokal, baik di tingkat nasional maupun global.(bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Nusa Tenggara Barat siap menggelar Musyawarah Provinsi (Muprov) ke-VIII pada Senin, 15 September 2025, di Hotel Lombok Astoria, Mataram. Muprov ini mengusung tema “Optimalisasi Peran dan Fungsi Kadin Menuju NTB Makmur Mendunia”, selaras dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur NTB.
Seluruh panitia dan pengurus Kadin NTB, Sabtu, 13 September 2025 menggelar persiapan final Muprov Kadin di Sekretariat INKINDO NTB di Mataram.

H. Lalu Rizvi (Ketua SC), H. Hasmudin (Ketua OC), Ketua H. Agus Mulyadi (Sekretaris SC), Nasrin H Muhtar, dan H. Lalu. Karman usai menggelar rapat menyampaikan bahwa, sehari sebelum pelaksanaan sidang utama, pada Minggu malam (14/9), panitia menyiapkan gala dinner yang diisi dialog antara pengusaha Kadin daerah dengan pengurus Kadin pusat. Forum ini akan membahas strategi kolaborasi untuk meningkatkan skala usaha, mulai dari kategori kecil ke menengah, menengah ke besar, hingga menembus pasar internasional (mendorong pengusaha daerah naik kelas.

Panitia Muprov VIII Kadin NTB memastikan seluruh tahapan penyelenggaraan telah berjalan sesuai ketentuan. Pemberitahuan kepada Kadin kabupaten/kota dan asosiasi yang terdaftar telah dilakukan sejak awal. Pendaftaran calon ketua ditutup pada 8 September 2025, dengan hanya satu kandidat yang mendaftar, yakni H. Faurani (ketua petahana/incumbent).

Meski hanya ada satu calon, mekanisme pemilihan tetap akan mengikuti amanat Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin.
“Tidak bisa langsung dilantik begitu saja meskipun calonnya tunggal. Sidang Muprov tetap berjalan untuk mengesahkan keputusan organisasi,” tegas panitia.

Pengukuhan ketua terpilih bersama pengurus baru dijadwalkan pada momen tersendiri, berbarengan dengan rencana peletakan batu pertama pembangunan kantor baru Kadin NTB di Jalan Tambora, Mataram. Kantor representatif ini diharapkan menjadi simbol komitmen Kadin untuk memperkuat pelayanan dan memperluas jaringan usaha di daerah.

Ditambahkan, Muprov VIII juga akan dihadiri Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal, yang dijadwalkan membuka secara resmi sidang tersebut.
“Kami sudah melakukan audiensi, dan Bapak Gubernur siap hadir. Ini menjadi dukungan moral yang penting bagi seluruh anggota Kadin,” tambah panitia.
Selain memilih ketua, forum Muprov akan merumuskan program kerja strategis lima tahun ke depan. Salah satu fokusnya adalah mempertegas peran Kadin sebagai satu-satunya induk organisasi pengusaha di Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang dan diperkuat Perpres Nomor 18 Tahun 2022.
“ini momentum Kadin hadir lebih kuat, baik di tingkat daerah maupun nasional untuk menyelaraskan mendukung pembangunan di daerah hingga tingkat pusat,” tegas panitia.

Dalam dialog gala dinner, para pelaku usaha akan berbagi gagasan untuk memperluas pasar produk lokal dan menciptakan peluang ekspor. Dengan menyelaraskan visi misi pemerintah NTB yaitu “NTB Makmur Mendunia”, Muprov VIII diharapkan menjadi momentum penting mempercepat peningkatan kualitas wirausaha di daerah.

“Kami ingin agar Kadin lebih mampu mengayomi anggota, mempermudah regulasi, serta membuka akses pasar nasional dan internasional,” kata panitia.
Berbagai harapan pun disematkan pada Muprov kali ini. Selain memperkokoh sinergi antaranggota, Kadin NTB diharapkan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemberdayaan sektor unggulan, inovasi, dan kemitraan yang lebih luas. Ke depan, organisasi ini ditantang untuk memperlihatkan kiprah nyata dalam membantu pengusaha lokal bersaing di pasar global.(bul)