Beranda blog Halaman 173

Kepala BPS Lotim Tegaskan Sensus Ekonomi 2026 Harus Secara Langsung

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Kepala BPS Lotim Tegaskan Sensus Ekonomi 2026 Harus Secara Langsung
Endah Wardanti (Suara NTB/rus)

MEMASUKI bulan kedua pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE 2026), Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menegaskan komitmennya untuk melakukan pendataan secara langsung (door to door) guna memastikan akurasi data. Kepala BPS Lotim, Sri Endah Wardanti, menyatakan bahwa seluruh petugas telah dibekali pelatihan selama tiga hari penuh serta pemahaman tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ketat

“Semua pendataan adalah door to door. Tidak boleh ada pendataan yang dilakukan di atas meja atau dari rumah,” tegas Sri Endah Wardanti menjawab Suara NTB di Selong, Senin (13/7/2026).

Pihaknya meminta partisipasi masyarakat untuk melaporkan jika menemukan petugas yang tidak sesuai prosedur, karena hasil sensus ini sangat berpengaruh terhadap perencanaan pembangunan 10 tahun ke depan.

SE 2026 dilaksanakan serentak mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Di Lombok Timur, kegiatan ini melibatkan 1.336 petugas yang telah dilatih untuk mendata seluruh keluarga dan pelaku usaha, baik sektor pertanian maupun non-pertanian. Pendataan mencakup usaha mikro, kecil, menengah, hingga perusahaan besar. BPS juga memastikan data yang terkumpul tidak ada kaitannya dengan urusan perpajakan dan kerahasiaannya dijaga ketat.

Menyinggung capaian di lapangan, Sri Endah optimistis target dapat tercapai. “Sampai akhir bulan ini mencapai 75 persen, mudah-mudahan ini bisa tercapai, dan kami yakin targetnya bisa kita capai,” ujarnya.

Untuk menjaga semangat petugas, BPS telah melakukan dua kali pembayaran honor selama periode pendataan 2,5 bulan ini.

Data dari SE2026 akan menjadi basis data utama perencanaan pembangunan daerah dan nasional. “Hasil sensus ini bisa melihat berapa sebetulnya usaha yang ada di Lombok Timur. Selama ini pertumbuhan ekonomi kita sangat tinggi, 7,83 dan 4,93 untuk 2026. Dari sensus ini kita ingin membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang kita capai benar adanya,” pungkasnya.

Masyarakat diimbau menerima petugas dan memberikan data yang jujur, karena hasil sensus ini akan menentukan ketepatan sasaran program pembangunan untuk satu dekade ke depan. (rus)

Endah Wardanti (Suara NTB/rus)

ITDC dan Narmada Kembali Berkolaborasi untuk MotoGP Mandalika 2026

Penulis
ekbisntb.com
-
0
TDC dan Narmada Kembali Berkolaborasi untuk MotoGP Mandalika 2026
KOLABORASI - ITDC

Giri Menang (EKBIS NTB) – InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) kembali berkolaborasi dengan PT Narmada Awet Muda sebagai official drinking water pada ajang MotoGP Mandalika 2026. Kolaborasi ini ditandai dengan perjanjian kerjasama kedua pihak untuk mendukung penyelenggaraan balap motor kelas dunia sekaligus memperkuat peran produk lokal NTB di panggung internasional.


Direktur PT Narmada Awet Muda, Pengky Jupiter usai melakukan penandatanganan kerjasama di kantornya, Senin, 13 Juli 2026 menyampaikan, kepercayaan yang kembali diberikan ITDC menjadi bukti bahwa produk lokal mampu memenuhi standar kualitas untuk mendukung event internasional.


“Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada ITDC yang kembali mempercayai Narmada sebagai official drinking water MotoGP 2026. Ini merupakan kerja sama untuk kedua kalinya dan menjadi kesempatan bagi produk lokal untuk tampil di ajang internasional,” ujar Pengky, didampingi Wakil Direktur PT Narmada Awet Muda, Indrasari Mustany.


Menurutnya, Narmada telah memenuhi berbagai standar internasional, di antaranya sertifikasi ISO 22000, standar keamanan pangan, serta ketentuan SNI dan Kementerian Kesehatan, sehingga kualitas produk yang disediakan telah terjamin.


Pada MotoGP Mandalika 2026, Narmada akan memasok sekitar 30 ribu botol air mineral dan 1.000 galon untuk memenuhi kebutuhan panitia, pembalap, kru, tamu VIP, hingga pengunjung di berbagai area sirkuit.


Seluruh kebutuhan air minum di area paddock, VIP hospitality, kawasan UMKM, hingga operasional panitia akan dipenuhi oleh Narmada sebagai satu-satunya official drinking water dalam ajang tersebut.


Selain mendukung kelancaran penyelenggaraan event, kerja sama tahun ini juga menghadirkan program keberlanjutan yang lebih kuat. Narmada bersama ITDC akan menyediakan sejumlah titik pengumpulan botol plastik di kawasan sirkuit untuk kemudian didaur ulang bekerja sama dengan bank sampah.


“Kami ingin mengurangi dampak sampah plastik. Nantinya botol-botol bekas akan dikumpulkan, didaur ulang menjadi bahan baku plastik kembali sehingga bisa dimanfaatkan lagi,” jelas Pengky.


Sebagai bagian dari inovasi produk, Narmada juga tengah menyiapkan kemasan baru berupa air mineral ukuran lima liter serta botol kaca yang dapat digunakan kembali (returnable) guna mengurangi penggunaan plastik sekali pakai.


Pengky mengungkapkan, keterlibatan pada MotoGP Mandalika sebelumnya memberikan dampak positif terhadap perkembangan perusahaan. Secara kuantitas, penjualan Narmada mengalami pertumbuhan sekitar 8 persen setelah menjadi mitra resmi MotoGP.
Saat ini perusahaan juga mulai memperluas distribusi ke luar NTB, termasuk menjajaki pasar Jawa Timur, dengan target pertumbuhan dua digit pada tahun ini.


Sementara itu, Vice President Marketing & Sales ITDC, Dwi Dewi Permatasari, mengatakan pemilihan Narmada kembali sebagai mitra didasarkan pada komitmen perusahaan yang dinilai sangat mendukung berbagai kegiatan yang diselenggarakan ITDC.


“Tahun lalu kerja sama berjalan sangat baik. Tim Narmada juga sangat suportif di setiap kegiatan yang kami laksanakan, sehingga kolaborasi ini kembali dilanjutkan untuk MotoGP 2026,” ujarnya.


Menurut Dwi, kehadiran Narmada juga menjadi bagian dari upaya mendorong produk lokal NTB agar semakin dikenal secara nasional. Selain MotoGP, Narmada juga akan mendukung sejumlah agenda promosi Mandalika dan ITDC di tingkat nasional.


ITDC juga memastikan MotoGP Mandalika 2026 tetap memberikan ruang besar bagi pelaku UMKM lokal. Sedikitnya 60 UMKM binaan ITDC, sponsor, dan pemerintah daerah akan difasilitasi untuk berjualan di area khusus selama penyelenggaraan MotoGP.


Tak hanya itu, ITDC akan memperluas implementasi program pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular dengan menyediakan recycle box di sejumlah titik strategis kawasan sirkuit.


“Nantinya seluruh botol plastik yang terkumpul akan bekerja sama dengan bank sampah untuk didaur ulang. Program ini menjadi bagian dari komitmen ESG ITDC yang akan terus diterapkan pada setiap penyelenggaraan event di Mandalika,” kata Dwi. (bul)

KOLABORASI – ITDC dan Narmad Awet Muda kembali berkolaborasi untuk mensukseskan MotoGP Mandalika 2026. (EKBIS NTB/ist)

Jalankan Instruksi Gubernur, NTB Galakkan Gerakan Tanam Cabai dari Sekolah

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Jalankan Instruksi Gubernur, NTB Galakkan Gerakan Tanam Cabai dari Sekolah
BIBIT CABAI

Mataram (EKBIS NTB) – Pemerintah Provinsi NTB mengintensifkan gerakan budidaya cabai di lingkungan sekolah sebagai strategi mengendalikan inflasi, sebagaimana diistruksikan Gubernur NTB, Dr. H. Lalu. Iqbal.

Gerakan ini diawali dengan pelatihan budidaya cabai bagi 61 guru SMA, SMK, dan SLB di Pulau Lombok, yang di pusatkan di SMK Pertanian Pembangunan Negeri Mataram pada, Senin 13 Juli 2026.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTB, Lalu Mirza Amir Hamzah, mengatakan para guru yang mengikuti pelatihan akan menjadi pendamping di sekolah untuk membimbing siswa dalam membudidayakan cabai. “Hari ini ada 61 guru yang mengikuti pelatihan budidaya cabai. Mereka nantinya menjadi pendamping di sekolah untuk memberikan edukasi kepada para siswa mengenai teknik budidaya cabai,” ujar Mirza.

Ia menjelaskan, program ini lahir dari tingginya kontribusi komoditas cabai terhadap inflasi, baik di tingkat nasional maupun daerah. Melalui pendidikan sejak dini, pemerintah ingin membangun pemahaman siswa mengenai pentingnya sektor pertanian sekaligus membuka peluang usaha di bidang agribisnis.

“Ini merupakan langkah konkret dari Pak Gubernur Iqbal agar siswa memahami cara budidaya cabai sekaligus memiliki minat menjadi entrepreneur di bidang agribisnis,” katanya.

Setelah pelatihan, para guru akan menerima bantuan bibit cabai untuk dibagikan kepada siswa baru. Setiap siswa akan bertanggung jawab menanam, merawat hingga memanen tanaman cabai, baik menggunakan polybag maupun lahan yang tersedia di sekolah.

“Bibit diberikan dalam bentuk semaian, kemudian dipindahkan ke media tanam. Anak-anak akan belajar langsung mulai dari proses penanaman sampai panen,” ujarnya.

Selain menjadi media pembelajaran, budidaya cabai juga dinilai memiliki prospek ekonomi yang menjanjikan. Mirza menyebut keuntungan budidaya cabai dapat mencapai ratusan juta rupiah apabila dikelola secara optimal.

“Kalau budidaya dilakukan dengan baik, keuntungan per hektare dalam satu siklus bisa mencapai sekitar Rp550 juta dengan asumsi harga acuan pemerintah sekitar Rp33 ribu per kilogram,” jelasnya.

Menurut Mirza, sektor pertanian perlu dikenalkan sejak usia sekolah agar lahir generasi muda yang tertarik mengembangkan agribisnis. Terlebih, NTB selama ini merupakan daerah surplus produksi cabai.

Pada 2025, produksi cabai NTB mencapai sekitar 74 ribu ton, sedangkan kebutuhan konsumsi daerah sekitar 36 ribu ton. Surplus tersebut menjadikan NTB sebagai salah satu daerah pemasok cabai bagi wilayah lain yang mengalami defisit.

“NTB merupakan salah satu daerah penyangga kebutuhan cabai nasional. Karena itu kami ingin melahirkan generasi muda yang memiliki jiwa agribisnis agar mampu mempertahankan bahkan meningkatkan produksi cabai di masa depan,” katanya.

Pelatihan tahap awal difokuskan bagi guru di Pulau Lombok dan selanjutnya akan diperluas ke sekolah-sekolah di Pulau Sumbawa. Pemerintah Provinsi NTB juga akan menyalurkan bibit cabai secara gratis sebagai bagian dari gerakan menanam cabai di lingkungan pendidikan.

Sementara itu, SMK Pertanian Pembangunan (SMKPP) Negeri Mataram ditunjuk menyiapkan ribuan bibit cabai untuk mendukung pelaksanaan program tersebut.

Kepala SMKPP Negeri Mataram, Sugiarta, M.Pd., mengatakan bibit disiapkan di tiga lokasi, yakni Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, dan Kabupaten Lombok Timur. Adapun kebutuhan bibit untuk Pulau Sumbawa dipusatkan di SMKPP Bima.

“Bibit ini kami siapkan untuk dibagikan kepada seluruh sekolah, mulai dari SMP, SMA hingga SLB di Pulau Lombok. Jika ada sekolah dari Pulau Sumbawa yang membutuhkan, juga bisa mengambil sesuai lokasi yang telah ditentukan,” ujarnya.

Distribusi bibit dijadwalkan mulai pekan kedua pelaksanaan program. Guru peserta pelatihan akan membawa bibit ke sekolah untuk ditanam bersama siswa dalam rangkaian kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).

Sugiarta menilai program tersebut bukan sekadar menghasilkan panen cabai, tetapi juga membangun karakter, kepedulian terhadap ketahanan pangan, serta kecintaan generasi muda terhadap sektor pertanian.
“Program ini sangat bagus karena menjadi media edukasi bagi siswa. Ketahanan pangan harus dibangun mulai dari sekolah. Anak-anak nantinya akan membawa pengetahuan itu ke rumah dan diharapkan mampu mengajak bahkan membimbing orang tua mereka untuk ikut menanam,” katanya.

Ia menambahkan, konsep “pertanian masuk sekolah” juga akan diterapkan di pondok pesantren dan berbagai satuan pendidikan lainnya. Sekolah di kawasan perkotaan diarahkan menerapkan urban farming menggunakan polybag, sedangkan sekolah yang memiliki lahan dapat memanfaatkan kebun sebagai lokasi budidaya.

Program ini juga dirancang berkelanjutan. Setelah panen, sekolah didorong kembali melakukan pembibitan dan penanaman sehingga kegiatan bercocok tanam terus berlangsung. Untuk memperkuat implementasinya, SMKPP Negeri Mataram berencana membentuk forum budidaya cabai sebagai wadah berbagi pengalaman, memantau perkembangan tanaman, serta memperkuat kolaborasi antarsekolah dalam mengembangkan pertanian berbasis pendidikan di NTB. (bul)

BIBIT CABAI – Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTB, Lalu. Mirza dan bersama Kepala SMKPP Negeri Mataram, Sugiarta, menyerahkan secara simbolis bibit cabai kepada salah satu guru. (EKBIS NTB/bul)

Wali Kota Minta OPD Genjot Realisasi PAD pada Triwulan III

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Wali Kota Minta OPD Genjot Realisasi PAD pada Triwulan III
H. Mohan Roliskana (EKBIS NTB/pan)

Mataram (EKBIS NTB) – Wali Kota Mataram, Dr. H. Mohan Roliskana, meminta organisasi perangkat daerah (OPD) yang realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusinya masih rendah pada Semester I 2026 agar menggenjot kinerja pada Semester II. Langkah tersebut diharapkan mampu mengejar target PAD yang telah ditetapkan hingga akhir tahun.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Mataram mencatat realisasi PAD dari sektor retribusi pada empat OPD hingga Semester I 2026 masih berada di bawah 50 persen. Keempat OPD tersebut adalah Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pariwisata.

Berdasarkan data realisasi PAD hingga Juni 2026, DLH baru membukukan pendapatan sekitar Rp4,25 miliar atau 34 persen dari target Rp12,5 miliar. Dinas Pariwisata merealisasikan sekitar Rp200 juta dari target Rp800 juta.

Sementara itu, Dinas Perhubungan mencatat realisasi sekitar Rp5 miliar dari target Rp18,5 miliar. Adapun Dinas Perdagangan menjadi OPD dengan capaian terendah, yakni sekitar 17 persen dari target PAD sebesar Rp8,2 miliar.

Menanggapi capaian tersebut, Mohan meminta seluruh OPD yang realisasinya masih rendah segera melakukan percepatan melalui berbagai upaya, termasuk memperkuat manajemen dan strategi peningkatan penerimaan retribusi.

“Dari laporan pencapaian di beberapa OPD yang masih minim, harus mulai sekarang diupayakan untuk digenjot dengan memaksimalkan pola-pola pendekatan dan manajemen. Saya sudah sampaikan, pada triwulan ketiga harus kembali digenjot. Biasanya memang kenaikan realisasi terjadi menjelang akhir triwulan ketiga,” ujarnya, Senin (13/7).

Menurut Mohan, pemerintah daerah telah melakukan evaluasi dan pemetaan terhadap OPD yang realisasi PAD-nya belum optimal. Dengan langkah tersebut, ia optimistis target PAD yang telah disepakati dapat tercapai hingga akhir tahun.

Meski demikian, ia mengakui target yang diberikan kepada setiap OPD tidak selalu mudah dipenuhi. Sebab, OPD tidak hanya bertugas mengejar pendapatan daerah, tetapi juga menjalankan berbagai pekerjaan teknis yang menjadi tanggung jawab utama masing-masing.

“Di satu sisi mereka mengerjakan tugas-tugas teknis yang tidak mudah, di sisi lain juga harus memikirkan optimalisasi retribusi untuk PAD. Dua hal ini harus berjalan beriringan,” katanya.

Ia menambahkan, pencapaian target PAD merupakan tanggung jawab bersama yang harus diupayakan secara kolektif. Menurutnya, selama OPD telah bekerja secara maksimal, selisih capaian yang tidak terlalu jauh dari target masih dapat dimaklumi.

“Sepanjang saya melihat nanti usahanya sudah maksimal dan marginnya tidak terlalu besar dengan target, saya rasa hal itu masih bisa kita maklumi,” jelasnya.

Mohan juga menegaskan seluruh OPD terus bekerja keras untuk meningkatkan penerimaan retribusi. Ia meyakini masing-masing perangkat daerah memiliki terobosan dan inovasi yang dapat mempercepat realisasi PAD hingga akhir tahun. (pan)

H. Mohan Roliskana (EKBIS NTB/pan)

Efisiensi Anggaran, KONI Mataram Pangkas Kontingen demi Target 180 Emas

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Efisiensi Anggaran, KONI Mataram Pangkas Kontingen demi Target 180 Emas
H. Firadz Pariska (EKBIS NTB/pan)

Mataram (EKBIS NTB) – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Mataram menerapkan seleksi yang lebih ketat dalam menentukan atlet yang akan diberangkatkan pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XII NTB 2026. Kebijakan tersebut diambil sebagai dampak efisiensi anggaran sehingga jumlah atlet yang dikirim lebih sedikit dibandingkan pelaksanaan Porprov sebelumnya.

Ketua Umum KONI Kota Mataram, H. Firadz Pariska, mengatakan pada penyelenggaraan Porprov sebelumnya kontingen Kota Mataram selalu menjadi yang terbesar di antara kabupaten/kota di NTB. Namun, pada Porprov XII, jumlah atlet yang diberangkatkan hanya mencapai 587 orang sehingga berada di peringkat keempat dari sisi jumlah kontingen.

“Dari catatan saya, justru tahun ini kita hanya nomor empat terbanyak, yaitu 587 atlet,” ujarnya, Senin (13/7).

Menurutnya, jumlah tersebut berada di bawah kontingen Kabupaten Lombok Barat, Lombok Timur, serta Sumbawa maupun Kabupaten Sumbawa Barat.

Meski jumlah atlet berkurang, Firadz menegaskan target prestasi tidak ikut diturunkan. KONI Kota Mataram tetap optimistis mampu mempertahankan gelar juara umum melalui proses seleksi yang lebih selektif dengan mempertimbangkan hasil pemantauan performa atlet, termasuk pencapaian pada Kejuaraan Daerah (Kejurda) dan Kejuaraan Nasional (Kejurnas).

Ia menjelaskan, KONI hanya mendaftarkan atlet yang dinilai memiliki peluang besar meraih medali emas. Atlet yang diproyeksikan hanya mampu meraih medali perunggu tidak dimasukkan dalam daftar kontingen.

“Kami memfokuskan pengiriman atlet yang benar-benar berpeluang meraih medali emas agar target mempertahankan juara umum bisa tercapai,” katanya.

Target yang dipasang KONI Kota Mataram pun cukup ambisius, yakni meraih 180 medali emas. Jumlah tersebut meningkat 28 medali dibandingkan capaian pada Porprov XI NTB 2023 yang menghasilkan 152 medali emas.

Sekretaris DPD I Partai Golkar NTB menambahkan, keputusan tersebut diambil melalui analisis yang matang dengan melibatkan pendekatan sport science atau ilmu keolahragaan. Proses seleksi dilakukan melalui berbagai indikator, termasuk pemanfaatan teknologi dan penilaian tingkat kebugaran setiap atlet.

“Banyak indikator yang kami masukkan untuk memutuskan atlet yang akan kami kirim,” ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Mataram, Dr. H. Mohan Roliskana, menyatakan dukungan penuh terhadap seluruh atlet yang akan berlaga pada Porprov XII NTB. Ia berharap Kota Mataram mampu mempertahankan gelar juara umum melalui persiapan yang matang.

“Pemerintah Kota Mataram memberikan dukungan penuh, baik secara moril maupun materiel, kepada seluruh kontingen. Kita harus optimistis, dengan persiapan yang matang dan disiplin tinggi, Kota Mataram bisa kembali membawa pulang piala juara umum dan mempertahankan supremasi olahraga kita,” pungkasnya. (pan)

H. Firadz Pariska
(EKBIS NTB/pan)

Pembebasan Lahan Jalan Nuraksa–Batu Bolong akan Dilanjutkan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pembebasan Lahan Jalan Nuraksa–Batu Bolong
JALAN NURAKSA

Mataram (EKBIS NTB) – Wali Kota Mataram, Dr. H. Mohan Roliskana, memastikan proses pembebasan lahan untuk pembangunan Jalan Nuraksa–Batu Bolong di Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram, akan tetap dilanjutkan. Pemerintah Kota Mataram menargetkan persoalan pembebasan lahan tersebut dapat diselesaikan pada tahun 2026.

Sebelumnya, proses pembebasan lahan mengalami penundaan karena belum tercapai kesepakatan dengan sejumlah pemilik lahan. Kondisi tersebut menyebabkan anggaran yang telah dialokasikan tidak dapat direalisasikan dan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

Mohan menjelaskan, belum terealisasinya pembebasan lahan murni disebabkan kendala teknis serta persoalan sosial di lapangan. Oleh karena itu, proyek pembangunan jalan tersebut akan dilanjutkan secara bertahap dengan penyesuaian anggaran.

“Tidak bisa tereksekusi memang karena persoalan teknis. Nanti akan berlanjut lagi di tahun berikutnya,” ujarnya, Senin (13/7/2026).

Terkait anggaran pembebasan lahan senilai sekitar Rp5,2 miliar yang sebelumnya menjadi SiLPA di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Mohan memastikan dana tersebut akan dialokasikan kembali kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait agar program dapat dilanjutkan.

Menurutnya, salah satu kendala utama dalam proses pembebasan lahan adalah keinginan sebagian warga agar pemerintah membeli seluruh bidang tanah yang mereka miliki, bukan hanya sebagian yang terdampak pembangunan jalan.

Warga beranggapan sisa lahan yang tidak dibebaskan akan memiliki nilai ekonomi yang rendah dan sulit dimanfaatkan.

Menyikapi kondisi tersebut, Pemkot Mataram akan terus mengedepankan pendekatan persuasif melalui komunikasi dengan masyarakat terdampak. Mohan optimistis pembangunan jalan tersebut tetap dapat direalisasikan.

“Pembebasan lahannya akan dilakukan secara bertahap, kemudian dilanjutkan dengan pembangunan infrastrukturnya. Itu persoalannya, warga menolak jika pemerintah hanya membeli sebagian tanah mereka. Tapi itu hanya soal waktu saja. Kita akan selesaikan,” tegasnya.

Sebelumnya, Dinas PUPR Kota Mataram mengembalikan anggaran pembebasan lahan tahun 2025 sebesar Rp5 miliar ke kas daerah karena proses pembebasan lahan belum dapat dilaksanakan.

Kepala Dinas PUPR Kota Mataram, Lale Widiahning, menjelaskan anggaran tersebut semula dialokasikan untuk pembebasan lahan pembangunan jalan yang akan menghubungkan Jalan Nuraksa di Lingkungan Karang Anyar dengan Jalan Batu Bolong.

Ia mengatakan seluruh tahapan persiapan sebenarnya telah dilakukan, mulai dari sosialisasi, pendataan, hingga konsultasi publik bersama masyarakat pada 2025. Namun, proses pembebasan lahan tidak dapat dilanjutkan karena negosiasi mengenai besaran nilai ganti rugi belum mencapai kesepakatan antara pemerintah dan pemilik lahan. (pan)

JALAN NURAKSA – Seorang pengendara melintas di Jalan Nuraksa, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram yang dipotret beberapa waktu lalu. Pembebasan lahan Jalan Nuraksa–Batu Bolong akan dilanjutkan. (EKBIS NTB/ist)

Dorong Penataan Area Parkir RSUD

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Dorong Penataan Area Parkir RSUD
H. Muhtar (EKBIS NTB/dok)

ANGGOTA Komisi II DPRD Kota Mataram, H. Muhtar, SH, memberikan apresiasi terhadap perkembangan dan pengelolaan RSUD H. Moh. Ruslan Kota Mataram. Menurutnya, rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut telah menunjukkan kinerja manajemen yang baik dan didukung kemampuan anggaran yang cukup besar. Namun demikian, ia menilai masih ada sejumlah aspek yang perlu dibenahi, khususnya penataan area parkir agar lebih tertata dan mencerminkan kemajuan Kota Mataram.

Muhtar mengatakan, dengan dukungan APBD yang besar serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terus meningkat, pengembangan fasilitas rumah sakit perlu terus dilakukan. Ia menilai manajemen RSUD selama ini telah bekerja dengan baik, sehingga ke depan perhatian dapat difokuskan pada peningkatan kualitas sarana pendukung.

“Manajemen rumah sakit saya anggap sudah cukup bagus. Tinggal bagaimana ke depan menata dan mengelola fasilitas yang masih perlu dibenahi,” ujarnya di DPRD Kota Mataram, baru-baru ini.

Menurutnya, salah satu sorotan utama adalah kondisi lahan parkir di area depan rumah sakit yang dinilai masih terlihat kurang rapi. Penataan kawasan parkir, kata dia, perlu dilakukan agar memberikan kenyamanan bagi pasien, keluarga pasien, maupun pengunjung yang datang ke rumah sakit.

Ia menyebut, apabila memungkinkan, pemerintah dapat menggandeng pihak ketiga atau investor untuk membangun fasilitas parkir yang lebih representatif sehingga kawasan rumah sakit terlihat lebih modern dan tertata.

“Kalau nanti ada perusahaan yang ingin membangun fasilitas yang lebih rapi, termasuk tempat parkir, tentu rumah sakit kita akan semakin modern,” katanya.

Muhtar menegaskan, RSUD Kota Mataram merupakan salah satu wajah pelayanan publik yang dimiliki Pemerintah Kota Mataram. Rumah sakit tersebut tidak hanya melayani masyarakat Kota Mataram, tetapi juga menjadi rujukan bagi warga dari berbagai daerah di Pulau Lombok, mulai dari wilayah barat, tengah hingga timur.

Karena itu, menurutnya, kualitas pelayanan harus didukung dengan fasilitas penunjang yang memadai, termasuk sistem dan tata kelola parkir yang baik.

Ia juga mengakui pengelolaan parkir saat ini sudah mengalami perbaikan dibandingkan sebelumnya. Meski demikian, masih diperlukan inovasi agar penataannya semakin optimal.

Sebagai perbandingan, H. Muhtar mencontohkan sistem penataan parkir di salah satu rumah sakit di Kabupaten Tabanan, Bali, yang dinilainya lebih tertata dan nyaman bagi pengunjung. Ia berharap konsep serupa dapat menjadi referensi bagi RSUD Kota Mataram dalam meningkatkan kualitas fasilitas pendukung.

“Dengan penataan parkir yang lebih baik, citra rumah sakit akan semakin meningkat dan sejalan dengan kemajuan Kota Mataram sebagai pusat pelayanan kesehatan di Pulau Lombok,” pungkasnya. (fit)

H. Muhtar (EKBIS NTB/dok)

ITDC dan Narmada Kembali Berkolaborasi untuk MotoGP Mandalika 2026

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Giri Menang (Suara NTB) – InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) kembali berkolaborasi dengan PT Narmada Awet Muda sebagai official drinking water pada ajang MotoGP Mandalika 2026. Kolaborasi ini ditandai dengan perjanjian kerjasama kedua pihak untuk mendukung penyelenggaraan balap motor kelas dunia sekaligus memperkuat peran produk lokal NTB di panggung internasional.
Direktur PT Narmada Awet Muda, Pengky Jupiter usai melakukan penandatanganan kerjasama di kantornya, Senin, 13 Juli 2026 menyampaikan, kepercayaan yang kembali diberikan ITDC menjadi bukti bahwa produk lokal mampu memenuhi standar kualitas untuk mendukung event internasional.
“Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada ITDC yang kembali mempercayai Narmada sebagai official drinking water MotoGP 2026. Ini merupakan kerja sama untuk kedua kalinya dan menjadi kesempatan bagi produk lokal untuk tampil di ajang internasional,” ujar Pengky, didampingi Wakil Direktur PT Narmada Awet Muda, Indrasari Mustany.
Menurutnya, Narmada telah memenuhi berbagai standar internasional, di antaranya sertifikasi ISO 22000, standar keamanan pangan, serta ketentuan SNI dan Kementerian Kesehatan, sehingga kualitas produk yang disediakan telah terjamin.
Pada MotoGP Mandalika 2026, Narmada akan memasok sekitar 30 ribu botol air mineral dan 1.000 galon untuk memenuhi kebutuhan panitia, pembalap, kru, tamu VIP, hingga pengunjung di berbagai area sirkuit.
Seluruh kebutuhan air minum di area paddock, VIP hospitality, kawasan UMKM, hingga operasional panitia akan dipenuhi oleh Narmada sebagai satu-satunya official drinking water dalam ajang tersebut.
Selain mendukung kelancaran penyelenggaraan event, kerja sama tahun ini juga menghadirkan program keberlanjutan yang lebih kuat. Narmada bersama ITDC akan menyediakan sejumlah titik pengumpulan botol plastik di kawasan sirkuit untuk kemudian didaur ulang bekerja sama dengan bank sampah.
“Kami ingin mengurangi dampak sampah plastik. Nantinya botol-botol bekas akan dikumpulkan, didaur ulang menjadi bahan baku plastik kembali sehingga bisa dimanfaatkan lagi,” jelas Pengky.
Sebagai bagian dari inovasi produk, Narmada juga tengah menyiapkan kemasan baru berupa air mineral ukuran lima liter serta botol kaca yang dapat digunakan kembali (returnable) guna mengurangi penggunaan plastik sekali pakai.
Pengky mengungkapkan, keterlibatan pada MotoGP Mandalika sebelumnya memberikan dampak positif terhadap perkembangan perusahaan. Secara kuantitas, penjualan Narmada mengalami pertumbuhan sekitar 8 persen setelah menjadi mitra resmi MotoGP.
Saat ini perusahaan juga mulai memperluas distribusi ke luar NTB, termasuk menjajaki pasar Jawa Timur, dengan target pertumbuhan dua digit pada tahun ini.
“Kami berharap kerja sama ini tidak hanya mengangkat Narmada, tetapi juga membangkitkan semangat industri lokal dan UMKM NTB bahwa produk daerah mampu berkontribusi dalam event internasional,” katanya.
Sementara itu, Vice President Marketing & Sales ITDC, Dwi Dewi Permatasari, mengatakan pemilihan Narmada kembali sebagai mitra didasarkan pada komitmen perusahaan yang dinilai sangat mendukung berbagai kegiatan yang diselenggarakan ITDC.
“Tahun lalu kerja sama berjalan sangat baik. Tim Narmada juga sangat suportif di setiap kegiatan yang kami laksanakan, sehingga kolaborasi ini kembali dilanjutkan untuk MotoGP 2026,” ujarnya.
Menurut Dwi, kehadiran Narmada juga menjadi bagian dari upaya mendorong produk lokal NTB agar semakin dikenal secara nasional. Selain MotoGP, Narmada juga akan mendukung sejumlah agenda promosi Mandalika dan ITDC di tingkat nasional.
ITDC juga memastikan MotoGP Mandalika 2026 tetap memberikan ruang besar bagi pelaku UMKM lokal. Sedikitnya 60 UMKM binaan ITDC, sponsor, dan pemerintah daerah akan difasilitasi untuk berjualan di area khusus selama penyelenggaraan MotoGP.
Tak hanya itu, ITDC akan memperluas implementasi program pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular dengan menyediakan recycle box di sejumlah titik strategis kawasan sirkuit.
“Nantinya seluruh botol plastik yang terkumpul akan bekerja sama dengan bank sampah untuk didaur ulang. Program ini menjadi bagian dari komitmen ESG ITDC yang akan terus diterapkan pada setiap penyelenggaraan event di Mandalika,” kata Dwi.
Kolaborasi ITDC dan Narmada diharapkan tidak hanya mendukung suksesnya MotoGP Mandalika 2026, tetapi juga menjadi contoh sinergi antara penyelenggara event internasional dengan industri lokal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemberdayaan UMKM, serta penerapan prinsip keberlanjutan lingkungan.(bul)

Ahli Geothermal ITB: Pemanfaatan Air untuk Pengeboran PLTP Mataloko Bersifat Sementara

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Mataram (ekbisntb.com)- PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusra) menegaskan bahwa pemanfaatan air Sungai Tiwu Bala untuk mendukung kegiatan pengeboran Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Mataloko (2×10 MW) di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), dilakukan secara terbatas, bersifat sementara, dan telah melalui kajian teknis serta lingkungan yang komprehensif.

Pengajar sekaligus Advisory Board Program Magister Panas Bumi Institut Teknologi Bandung (ITB), Ali Ashat, menjelaskan bahwa penggunaan air sungai saat ini masih berada pada tahap penyediaan air untuk mengisi kolam penampung (water pond) yang digunakan selama proses pengeboran.

“Pemanfaatan air sungai ini hanya untuk mendukung kegiatan pengeboran. Yang paling penting adalah dilakukan monitoring secara berkala dan sosialisasi yang berkesinambungan kepada masyarakat,” ujar Ali.

Ia menjelaskan, kebutuhan air tersebut juga tidak digunakan secara terus-menerus selama 24 jam setiap hari. Air hanya akan diambil ketika cadangan pada water pond berkurang, sementara sumber utama pengisian kolam penampung berasal dari air hujan dan air yang tersirkulasi kembali selama proses pengeboran.

Ali menambahkan bahwa kegiatan pengeboran panas bumi hanya membutuhkan tambahan air dalam jumlah lebih besar ketika pengeboran telah mencapai lapisan reservoir atau kondisi total loss, dan kondisi tersebut bersifat sementara dengan durasi terbatas.

“Dalam kondisi normal, kebutuhan air di lapangan sangat kecil dan sebagian besar hanya digunakan untuk mendukung aktivitas operasional pekerja. Karena itu, pemanfaatan air sungai untuk pengeboran bersifat sementara dan bukan kebutuhan permanen,” jelasnya.

Pemanfaatan air Sungai Tiwu Bala untuk mendukung kegiatan pengeboran PLTP Mataloko telah memperoleh Izin Pengusahaan Sumber Daya Air dari Kementerian Pekerjaan Umum. Izin tersebut menjadi dasar pelaksanaan pemanfaatan air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta memastikan kegiatan dilakukan dengan memperhatikan aspek pengelolaan dan kelestarian sumber daya air.

Sementara itu, Kepala Teknik Panas Bumi (KTPB) WKP Mataloko, Adrys Silaban, menjelaskan bahwa untuk mendukung kegiatan pengeboran, PLN telah menyiapkan empat kolam penampung (water pond) yang akan diisi menggunakan air dari Sungai Tiwu Bala.

“Masing-masing water pond memiliki kapasitas rata-rata sekitar 4.840 meter kubik. Pengambilan air dilakukan hanya untuk mengisi kolam penampung sebelum kegiatan pengeboran dimulai. Selanjutnya, air dimanfaatkan secara sirkulatif selama proses pengeboran, sehingga penambahan pasokan air dari sungai hanya dilakukan apabila volume kolam berkurang.

Dengan demikian, pengambilan air tidak dilakukan secara terus-menerus dan hanya bersifat sementara selama tahapan pengeboran,” jelas Adrys.
Ia menambahkan, saat ini water pond juga telah mulai terisi secara alami oleh air hujan sebagai bagian dari persiapan kegiatan pengeboran.

Ia menambahkan, saat ini sebagian kebutuhan air pada water pond juga telah terpenuhi secara alami melalui air hujan yang tertampung. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengambilan air dari sungai dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan operasional dan tidak berlangsung secara terus-menerus.

General Manager PT PLN (Persero) UIP Nusra, RDW. Manurung, mengatakan bahwa seluruh tahapan pengembangan PLTP Mataloko dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, keterbukaan, dan partisipasi masyarakat.

“Kami memastikan pemanfaatan air dilakukan berdasarkan hasil kajian teknis dan lingkungan yang memadai serta senantiasa mengedepankan aspek keberlanjutan. PLN juga berkomitmen untuk terus melibatkan masyarakat dalam proses monitoring dan membuka ruang komunikasi secara terbuka,” ujar Manurung.

Menurutnya, pengembangan PLTP Mataloko merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan bauran energi baru terbarukan di Flores sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pembangkit berbahan bakar fosil.(bul)

Penilaian Aset Tunggu Taksiran KPKNL

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Penilaian Aset Tunggu Taksiran KPKNL
(Suara NTB/bug) Amir Syarifuddin


Taliwang (EKBIS NTB) –
Proses pelepasan aset pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) di area smelter PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) masih tersendat. Meski mekanisme pelepasan sudah ditentukan dengan metode rusilag atau tukar menukar, namun tahapannya belum dapat dilanjutkan.


Adapun sebab belum dapat dilanjutkannya proses pelepasan aset tersebut, dikarenakan salah satunya Pemda KSB belum mengantongi data taksiran nilai aset yang terdiri atas dua bidang lahan. Untuk menghitung nilai asset diserahkan sepenuhnya kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bima.


“Untuk menaksir nilainya kita serahkan ke KPKNL Bima. Nah, ini yang masih kita tunggu hasilnya,” ungkap Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) KSB, H. Amir Syarifuddin.


Menurutnya, permintaan untuk menaksir nilai aset di lokasi smelter itu sudah diajukan ke KPKNL Bima beberapa waktu lalu. Akan tetapi, KPKNL Bima belum dapat turun lapangan karena jadwal padat dan kekurangan personil.
“Usulan kita sudah sejak awal Juni. Tapi KPKNL Bima masih padat kerjaannya,” sebutnya.


Untuk melakukan perhitungan atau penaksiran nilai aset tersebut, sebenarnya Pemda KSB dapat menggunakan lembaga audit independen atau Kantor Akuntan Publik (KAP). Tetapi Amir menyatakan, pemerintah KSB lebih memilih menggunakan KPKNL selaku juru taksir resmi negara untuk keamanan. “Kita tidak ingin ada masalah dikemudian hari. Jadi kita pakai KPKNL langsung yang menaksirnya,” cetus mantan Inspektur KSB.


Sementara itu, Anggota DPRD KSB, Iwan Irawan Marhalim mendukung langkah pemerintah yang meminta KPKNL untuk menghitung atau menaksir nilai aset yang akan dilepas di area smelter PT AMNT itu. Kata dia, prinsip kehati-hatian harus dikedepankan oleh Pemda KSB, agar setiap aset yang akan dilepaskan benar-benar dilakukan sesuai aturan yang berlaku. “Banyak pengalaman di daerah lain. Ada aset yang dilepaskan ternyata ujung-ujungnya bermasalah. Tentu kita tidak mau seperti itu,” katanya.


Kendati mendukung, Iwan tetap mendorong adanya upaya percepatan pelepasan aset yang ada di lokasi smelter tersebut. Hal ini penting agar ada kejelasan status. “Apalagi itu kan bisa dibilang sudah dimanfaatkan oleh perusahaan,” pungkasnya.


Sebagai informasi aset Pemda KSB yang berada di area smelter PT AMNT berupa dua bidang tanah. Sebelumnya, Pemda KSB mengusulkan ke DPRD untuk pelepasaan dilakukan melalui mekanisme jual beli. Namun, DPRD setempat tidak menyetujui mekanisme tersebut dan lebih menyarankan dilakukan lewat mekanisme tukar menukar.(bug)
(Suara NTB/bug)
Amir Syarifuddin

1...172173174...1,074Halaman 173 dari 1,074