Beranda blog Halaman 818

Rata-rata Lama Pendidikan Rendah karena Faktor Ekonomi dan Keluarga

0
Aidy Furqan(ekbisntb.com/era)

Lombok (ekbisntb.com) – Rata-rata lama pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Barat lebih rendah daripada rata-rata nasional. Hal ini dikarenakan berbagai faktor, termasuk faktor ekonomi dan keluarga.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pendidikan (Dikbud) Provinsi NTB, Dr. H. Aidy Furqan, M.Pd mengatakan rata-rata lama sekolah di NTB selama 7,74 tahun, atau sampai dengan kelas dua Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Sedangkan, rata-rata lama sekolah secara nasional berada di angka 8,5 atau hampir tamat SMP. Aidy mengatakan, meski rata-rata lama sekolah di NTB masih berada di bawah nasional. Tapi, lama sekolah di NTB mengalami peningkatan, yang mana beberapa tahun sebelumnya rata-rata lama sekolah di NTB selama 6 tahun.

“Trennya cukup tinggi, waktu saya belum menjadi Kepala Dinas trennya 6,8 menjadi 7,4, menjadi 7,6. Sekarang 7,74 untuk semakin menguatkan masyarakat berminat mengalami pendidikan,” ujarnya, Kamis, 31 Oktober 2024.

Ia menyatakan, salah satu faktor utama rendahnya rata-rata lama pendidikan di NTB salah satunya karena faktor keluarga. “Banyak problem di rumah tangga. Di sekolah enggak ada. Ada broken home, ada faktor ekonomi,” ujarnya.

Aidy menjelaskan, salah satu alasan mengapa lama pendidikan di NTB rendah karena banyak dari pelajar yang tidak melanjutkan sekolah. Misal, anak SD tidak lanjut SMP, SMP tidak lanjut SMA, atau putus sekolah baik di waktu SD, SMP, maupun SMA.

Untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap pendidikan, ia mengatakan pihaknya telah melakukan berbagai upaya termasuk dengan mengedukasi masyarakat betapa pentingnya pendidikan.

Adapun dengan adanya peraturan baru dari pemerintah pusat yang mengharuskan setiap anak wajib belajar 13 tahun. Diharapkan mampu memicu peningkatan rata-rata lama sekolah di Provinsi ini.

“Sekarang dengan perubahan Kementerian menjadi wajib belajar 13 tahun. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA/sederajat 3 tahun, ditambah dengan TK/PAUD 1 tahun. Nanti sistemnya terintegrasi dengan Sekolah Dasar bagi zona-zona yang PAUD nya tidak ada,” jelasnya.

Hal senada disampaikan oleh Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi NTB, Drs. Wahyudin, MM., yang mengatakan bahwa faktor utama rendahnya rata-rata lama sekolah di NTB di karenakan faktor ekonomi.

Meski rata-rata lama sekolah di NTB cukup rendah, namun harapan rata-rata lama sekolah cukup tinggi yaitu mencapai 13,97 tahun sesuai dengan peraturan baru Kementerian yang mewajibkan anak belajar selama 13 tahun.  (era)

TPID Antisipasi Kenaikan Inflasi Jelang Akhir Tahun

0
Pedagang cabai rawit di salah satu pasar di Kota Mataram pada, Kamis 31 Oktober 2024 mengatur barang dagangannya. TPID berupaya mengendalikan inflasi menjelang akhir tahun. Pasalnya, kebutuhan barang pokok akan mengalami peningkatan saat perayaan Hari Raya Natal dan Tahun Baru. (ekbisntb.com/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Tim Pengendali Inflasi Daerah Kota Mataram mengantisipasi kenaikan inflasi menjelang akhir tahun. Kecendrungan kebutuhan pangan akan melonjak pada Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Ketersediaan stok kebutuhan pokok dipastikan aman.

Kepala Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Manusia Setda Kota Mataram, Luh Putu Sari Savitri dikonfirmasi kemarin menerangkan, pihaknya tetap berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah teknis untuk memastikan pengendalian inflasi di Kota Mataram. Selama ini, inflasi di Ibukota Provinsi NTB, berada dalam ring aman atau di bawah target nasional 2,5 plus minus 1. Walaupun terjadi peningkatan harga tomat dan ayam tetapi dapat dikendalikan. “Harga kebutuhan pokok sudah mulai naik seperti tomat. Kita terus berupaya mengendalikan inflasi menjelang akhir tahun,” jelasnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Mataram 2024 terjadi inflasi year on year sebesar 2,47 persen atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 103,31 pada Juli 2023 menjadi 105,86 pada Juli 2024. Sementara itu, di bulan Agustus, inflasi mencapai 1,97 persen.

Tren penurunan inflasi Kota Mataram selama tiga bulan terakhir cukup bagus, tetapi perlu juga diambil langkah-langkah cepat untuk mengendalikan harga. Ia bersyukur organisasi perangkat daerah telah paham pola atau skema pengendalian harga melalui pasar rakyat dan gelar pangan murah. “Harus segera membangun koordinasi dengan OPD teknis. Kita bersyukurnya OPD teknis sudah tahu pola untuk menangani gejolak harga,” ujarnya.

Dipastikan, stok sepuluh komoditas pangan masih aman sampai bulan Desember. Kendati demikian, tingginya kebutuhan bahan pokok menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru perlu diantisipasi.

Di satu sisi, ia menggambarkan inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sepuluh indeks kelompok pengeluaran dari total sebelas indeks kelompok. Yaitu, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 5,82 persen. Kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,97 persen. Kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 2,72 persen. Kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 2,14 persen. Kelompok transportasi sebesar 1,90 persen. Kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,84 persen. Kelompok pendidikan sebesar 1,57 persen. Kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 0,75 persen. Kelompok kesehatan sebesar 0,27 persen dan kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,18 persen. Sedangkan penurunan indeks kelompok pengeluaran terjadi pada kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 1,77 persen. “Kondisi inflasi di Kota Mataram masih wajar,” katanya.

Adapun perkembangan harga berbagai komoditas pada September 2024 secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Berdasarkan hasil pemantauan BPS Kota Mataram, pada September 2024 terjadi inflasi y-on-y sebesar 1,97 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 103,92 pada September 2023 menjadi 105,97 pada September 2024. Sedangkan untuk tingkat inflasi m-to-m sebesar 0,08 persen dan tingkat inflasi y-to-d sebesar 0,94 persen.

Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sepuluh indeks kelompok pengeluaran dari total sebelas indeks kelompok. Diantaranya, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 5,82 persen. Kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,97 persen. Kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 2,72 persen. Kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 2,14 persen. Kelompok transportasi sebesar 1,90 persen. Kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,84 persen. Kelompok pendidikan sebesar 1,57 persen. Kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 0,75 persen. Kelompok kesehatan sebesar 0,27 persen dan kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,18 persen.

Perihal hadiah disiapkan pemerintah pusat mencapai Rp1 triliun bagi daerah dengan capaian inflasi rendah selama tiga bulan terturut-turut? Ia menegaskan, Pemkot Mataram relatif berhasil mengendalikan inflasi selama tiga bulan. Selain itu, data inflasi secara konsisten disampaikan ke pemerintah pusat. Hal ini menjadi pertimbangan pemerintah pusat untuk memberikan hadiah. “Tahun 2023, kita dapat TPID Award,” demikian kata dia. (cem)

UMR Kota Mataram Lebih Tinggi dari Provinsi

0
H.Rudi Suryawan (ekbisntb.com/dok)

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Tenaga Kerja Kota sedang mempersiapkan rapat untuk membahas kenaikan upah minimum kota. Penetapan upah pekerja harus lebih tinggi dari penetapan upah di tingkat provinsi.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, H.Rudi Suryawan mengatakan, pihaknya sedang mempersiapkan rapat pembahasan upah minimum kota tahun 2025. Rapat akan mengundang dewan pengupahan kota, serikat pekerja, asosiasi pengusaha, dan badan pusat statistik. Penetapan upah pekerja menunggu penetapan di tingkat provinsi, tetapi dipastikan UMK Kota Mataram lebih ditinggi dibandingkan UMP. “Pertengahan bulan November ini kita sudah mulai rapat, karena target akhir November sudah keluar penetapannya,” ujarnya.

Upah Minimum Kota (UMK) Kota Mataram pada tahun 2024 adalah sebesar Rp2.685.000. Angka ini naik 3,35 persen dari UMK Kota Mataram pada tahun 2023 yang sebesar Rp2.598.079. Sementara UMP NTB 2024 sebesar Rp 2.444.067.

Rudi mengatakan, pemerintah pusat melalui dewan pengupahan nasional sedang menggodok rumusan penetapan UMP/UMK di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota.

Penghitung upah berdasarkan formula dengan mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Formula ini dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022. “Kita akan lihat edaran dari pemerintah pusat bagaimana rumusnnya,” ujarnya.

Mantan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram belum berani memprediksi persentase kenaikan UMK Kota Mataram. Akan tetapi, asosiasi pekerja telah meminta kenaikan upah pekerja tahun 2025 mencapai 12 persen.

Tuntutan asosiasi pekerja dinilai sah-sah saja. Akan tetapi, pihaknya juga perlu mendengarkan aspirasi dari pengusaha karena mereka juga berharap tidak ada kenaikan signifikan terhadap upah pekerja. “Iya, bisa saja asosiasi pekerja meminta menaikan, tetapi pengusaha juga pasti pendapat berbeda. Seperti tahun sebelumnya pekerja nuntut naik 10-12 persen nyatanya hanya naik 3,3 persen,” demikian kata Rudi. (cem)

Banyak Terima Keluhan Wisatawan

0
H. Lalu Gita Ariadi (ekbisntb.com/bul)

NTB khususnya Lombok memiliki banyak produk khas yang dijadikan oleh-oleh saat wisatawan berkunjung ke objek wisata yang ada di daerah ini. Tidak hanya itu, pemerintah daerah juga ikut mempromosikan produk khas Lombok ini pada tamu yang berkunjung dari luar daerah.

Meski demikian, ungkap Sekda NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., banyak wisatawan yang kecewa ketika sudah membeli produk, seperti mutiara dan wastra, banyak yang tidak asli atau merupakan produk dari luar daerah atau luar negeri. Kekecewaan pembeli atau wisatawan ini disampaikan lewat pesan yang masuk ke nomor pribadinya.

“Jadi malu kita. Sudah banyak komplain baik pada cara penjualan sampai pada apa yang dijual, baik pada mutiara atau wastra,” ungkapnya saat memimpin rapat pelaksanaan “Ite Begawe Fest Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, Bangga Berwisata di Indonesia dan Penggunaan Produk Dalam Negeri” di Pendopo Timur, Kamis 31 Oktober 2024.

Mantan Penjabat Gubernur NTB ini menyebut keberadaan Rumah Mutiara Indonesia (RMI) di dekat Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) lebih ditekankan sebagai tempat edukasi bagi wisatawan yang berkunjung ke NTB. Ketika wisatawan turun dari bandara bisa langsung menuju RMI untuk diedukasi terkait proses budidaya, penyuntikan hingga panen butir mutiara.

Nantinya, pengunjung yang masuk ke RMI ini bisa membedakan mana mutiara asli dan palsu yang dijual di pasaran, sehingga ketika mereka ingin membeli mutiara sudah teredukasi tidak salah dalam membeli. “Jadi Rumah Mutiara Indonesia bukan tempat jualan, tapi tempat edukasi, ada dioramanya. Jadi banyak yang terputus-putus polanya,” ungkapnya.

Begitu juga pada penjualan wastra Lombok, diakuinya, banyak yang komplain. Dicontohkannya, wisatawan datang ke beberapa objek wisata yang menjadi sentra wastra atau tenun yang merupakan buatan tangan (hand made) penenun setempat. “Apa yang terjadi? Ada Troso dan sebagainya yang dijual di sana,” tambahnya.

Terkait hal ini, Sekda menugaskan Kepala Dinas Perindustrian Hj. Nuryanti, SE., M.E., melakukan edukasi ke masyarakat untuk menjual produk asli suvenir khas NTB, seperti mutiara dan tenun ikat. Dalam melakukan edukasi ini, Dinas Perindustrian harus berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata dan juga Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk lebih mengedepankan penjualan suvenir lokal NTB.

Khusus untuk Satpol PP tetap mengedepankan humanisme, sehingga saat turun ke lapangan bisa diterima oleh masyarakat dan pelaku penjual suvenir khas NTB.

Tidak hanya itu, harapnya, edukasi yang dilakukan ini diharapkan mampu memberikan dampak terutama terhadap pedagang suvenir. “Jangan sampai diuber-uber bus oleh pedagang asongan kita. Itu memalukan. Sudah banyak masuk WA-WA ke kami seperti itu,” ujarnya mengingatkan.

Menurutnya harus ada solusi dalam mengatasi masalah ini, sehingga hal seperti itu kembali terulang. Pembinaan dan pemberian pinjaman modal harus dilakukan, demi kemajuan pariwisata NTB di masa mendatang.

Kepala Dinas Perindustrian Hj Nuryanti siap menindaklanjuti apa yang menjadi arahan Sekda dan berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan organisasi pariwisata lainnya. (ham)

Tata Kelola Pariwisata NTB Perlu Pembenahan, Wisatawan Keluhkan Kenyamanan di Objek Wisata

0
H. Lalu Fatwir Uzali dan Sahlan M. Saleh (ekbisntb.com/ham)

Lombok (ekbisntb.com) – Tantangan membangun pariwisata di NTB diakui masih cukup berat. Pelaku pariwisata hingga organisasi pariwisata masih mengeluhkan hospitality yang belum optimal diterapkan di objek wisata. Bahkan, ada pengelola desa wisata yang mempertontonkan hal yang tidak baik di hadapan wisatawan.

Kondisi ini diakui Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Provinsi NTB Sahlan M. Saleh kepada Ekbis NTB usai mengikuti rapat pelaksanaan “Ite Begawe Fest Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, Bangga Berwisata di Indonesia dan Penggunaan Produk Dalam Negeri” di Pendopo Timur, Kamis 31 Oktober 2024.

Ketua Astindo ini mengakui, jika permasalahan hospitality ini selalu disuarakan semenjak sebelum jadi pengurus BPPD, termasuk saat berada pada kepengurusan BPPD. Menurutnya, jika pihaknya menemukan keluhan atau permasalahan pariwisata di lapangan, ia langsung berkoordinasi dengan pengelola objek wisata tersebut. Termasuk berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan organisasi perangkat daerah di pemerintah provinsi untuk mengatasinya.

Menurutnya, tata kelola pariwisata di NTB perlu ada pembenahan, terutama di sektor keamanan dan kenyamanan. Apalagi pemerintah daerah menyorot terkait masalah hospitality atau kenyamanan yang selama ini dikeluhkan wisatawan. “Pedagang asongan seolah -olah memaksa tamunya, sehingga perlu ditata kembali. Untuk itu, kita perlu berikan edukasi supaya tidak melakukan hal yang seperti itu,” ungkapnya.

Dalam mengatasi masalah ini, ujarnya, pemerintah harus menyiapkan lokasi di salah satu objek wisata yang bisa dijadikan lokasi berjualan pedagang asongan atau penjual suvenir. Setelah dilokalisasi, nantinya pemerintah atau asosiasi pariwisata mendatangkan pembeli.

Pihaknya yakin jika sudah ada penataan serius dan pemerintah mendengar masukan industri pariwisata, maka persoalan yang selama ini ada, secara perlahan permasalahan akan bisa diatasi. “BPPD juga serius terhadap permasalahan ini. Karena tamu-tamu kita juga yang akan terdampak. Selain itu tidak cukup dengan edukasi, tapi memberikan solusi bagaimana nafkah mereka tetap mengalir,” tambahnya.

Hal senada disampaikan Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) NTB Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, M.Pd. Sebagai pihak yang terjun langsung, pramuwisata atau pemandu wisata memahami kondisi lapangan yang dipersoalkan wisatawan.

Mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram ini mengakui, persoalan pariwisata yang terjadi di lapangan selalu ada setiap hari, terutama menyangkut hospitality atau kenyamanan wisatawan.

Sekretaris BPPD Provinsi NTB ini menyebut salah satu objek wisata di Lombok Tengah memiliki hospitality yang kurang terhadap wisatawan. Pengelola objek wisata ini dianggap belum menerapkan hospitality dengan baik, sehingga akan membuat wisatawan kapok datang ke lokasi itu. “Tidak hanya pada wisatawan, tapi juga pada kita (guide, red), driver dan lain sebagainya,” ujarnya.

Sebagai praktisi pariwisata, tambahnya, pihaknya memahami jika pengelola objek wisata dan masyarakat sekitar masih belum memahami penerapan hospitality yang baik, sehingga butuh edukasi dan pembinaan.

“Di situ ada pedagang, ada restoran, ada teman driver juga. Lalu ada tamu yang betul-betul merasa aman di sana. Karena Sapta Pesona yang pertama adalah aman, kemudian nyaman. Setelah nyaman baru senang-senang. Senang baru ada kata puas,”  tambahnya.

Menurutnya, ketika pengelola objek wisata sudah tidak memberikan pelayanan yang memuaskan, maka akan timbul protes atau tindakan yang bisa memicu ketidaknyamanan.

Untuk itu, harapnya, dalam mengatasi masalah ini harus duduk bersama antara pengelola objek wisata dan juga pelaku pariwisata serta pemerintah daerah. Hal ini penting dilakukan agar dampak keberadaan objek wisata bagi warga sekitar sangat penting, terutama dalam meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar.

Fatwir juga mengaku sudah berkoordinasi dengan Pemkab Lombok Tengah terkait persoalan yang ada di objek wisata tersebut. Pihaknya ingin segera ada solusi dan tidak ada lagi pengelola wisata atau pemilik restoran yang berebutan pembeli. “Kenapa Yogya bisa? Kenapa Bali bisa? Kenapa NTB sekarang ini belum bisa?” tanyanya.

Menurutnya pola yang diterapkan di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bali bisa diterapkan di NTB dan membuat pelaku wisata dan pekerja -pekerja wisata merasa nyaman di lapangan. Hal ini diharapkan tidak ada lagi keluhan wisatawan saat berkunjung ke objek wisata di NTB, terutama terkait masalah hospitality. (ham)

Ungkap Ikhtiar NTB Kendalikan Inflasi

0
H.Lalu Gita Ariadi (ekbisntb.com/ist)

SEKDA NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, MSi menghadiri kegiatan Capacity Building TPID Se-Provinsi Bengkulu ke TPID  NTB yang digelar di Mataram, Kamis 31 Oktober 2024.

Dalam acara tersebut, Sekda menjabarkan berbagai ikhtiar Provinsi NTB dalam mengendalikan inflasi. Salah satunya dengan terus menggenjot produksi dalam daerah berbagai produk pertanian penyumbang inflasi seperti cabai, beras, dan produk-produk lainnya.

Gita dalam sambutannya juga mengungkapkan siap bekerjasama dengan Provinsi Bengkulu dan Sekarkijang dalam bidang perdagangan yang sekiranya dapat membantu mengendalikan inflasi di daerah masing-masing. “Nanti kerja sama antar daerah akan kami lakukan dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Sementara itu, Sekda Provinsi Bengkulu Isnan Fajri, S.Sos., M.Kes mewakili rombongan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Provinsi NTB karena telah menyambut dan mendampingi Capacity Building dengan baik.

Sekda Bengkulu berharap dengan digelarnya Capacity Building di Provinsi NTB, setiap daerah yang terlibat dapat saling belajar dari kelebihan dan kekurangan masing-masing. Isnan Fajri juga berharap agar pertemuan antar daerah ini ke depannya akan menghasilkan kerja  sama yang menguntungkan kedua belah pihak. Dan yang terpenting jelasnya, kerja sama yang dilakukan bisa membantu pengendalian inflasi di daerah masing-masing. (r)

Walhi: Negara bertanggung Jawab Soal Krisis Air di Gili Meno dan Trawangan

0
Direktur Walhi NTB Amri Nuryadin (kanan) bersama Koordinator BKKPN Kupang Wilayah Kerja Perairan Gili Tramena Martanina (kedua kiri) saat hadir dalam kegiatan diskusi publik pengentasan krisis air bersih dan kerusakan ekosistem laut di kawasan Gili Meno dan Trawangan di Mataram(ekbisntb.com/ant)

Lombok (ekbisntb.com) – Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Nusa Tenggara Barat Amri Nuryadin menyampaikan bahwa negara harus bertanggung jawab atas persoalan krisis air yang terjadi di kawasan wisata Gili Meno dan Trawangan dan juga kerusakan ekosistem laut yang terjadi akibat dampak pengeboran pemasangan pipa penyulingan air laut milik PT Tiara Cipta Nirwana (TCN) di Gili Trawangan.

“Yang pasti, negara di sini harus bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi di Gili Trawangan dan juga di Gili Meno, baik persoalan krisis air maupun dampak perluasan dari kerusakan ekosistem laut  di Gili Trawangan,” kata Amri usai menggelar diskusi publik soal pengentasan krisis air Gili Meno dan Trawangan di Mataram, Kamis.

Amri menyampaikan bahwa hasil pertemuan dalam diskusi publik tersebut Walhi NTB bersama seluruh elemen masyarakat yang berdomisili di Gili Meno dan Trawangan mendesak pemerintah untuk segera menemukan solusi dalam pemenuhan hak dasar masyarakat tersebut.

“Kami yakin, pemerintah memiliki solusi-solusi, baik dalam jangka pendek maupun panjang dalam air bersih yang menjadi kebutuyan dasar masyarakat. Kami akan terus melakukan beragam upaya, termasuk advokasi untuk masyarakat agar kebutuhan air bersih ini bisa segera terpenuhi,” ujarnya.

Menurut dia, tawaran solusi jangka pendek yang muncul dalam diskusi publik tersebut berupa penyambungan pipa air bersih dari Gili Air menuju Gili Meno dan Trawangan bisa menjadi bahan pertimbangan pemerintah untuk mengentaskan persoalan krisis air bersih tersebut.

“Dalam diskusi publik tadi ada disebut bahwa pipa distribusi air bersih dari Pantai Sire menuju Gili Air itu dapat disambungkan ke Gili Meno dan Trawangan. Dari diskusi disebutkan, solusi itu bisa diselesaikan dalam waktu satu bulan. Itu yang kami dorong agar pemerintah bisa lebih serius dalam mengentaskan pemenuhan hak dasar masyarakat ini,” ucap dia.

Dia turut mengingatkan agar persoalan kerusakan ekosistem laut dampak dari pengeboran pemasangan pipa milik PT TCN yang mengakibatkan adanya endapan lumpur seluas 2.364 meter persegi dengan ketinggian mencapai 1 meter menutupi terumbu karang di perairan Gili Trawangan agar menjadi perhatian pemerintah daerah.

Dia berharap agar sanksi administratif yang nanti akan diterapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terhadap PT TCN dapat menjadi momentum pemerintah daerah mengkaji kembali soal keberadaan PT TCN di kawasan Gili Trawangan maupun rencana pembangunan sarana di Gili Meno.

“Kami menegaskan bahwa Walhi NTB akan mengawal proses rehabilitasi kawasan ekosistem laut itu sampai tuntas, termasuk mendorong Pemerintah Kabupaten Lombok Utara untuk mengkaji ulang soal operasional PT TCN,” katanya.

Koordinator BKKPN Kupang Wilayah Kerja Perairan Gili Trawangan, Meno, dan Air (Tramena) Martanina turut menyatakan bahwa pihaknya mendukung upaya pengentasan krisis air dan perbaikan kerusakan ekosistem laut tersebut.

Dari berbagai solusi yang muncul dalam diskusi publik tersebut, dia menegaskan bahwa BKKPN Kupang mendukung hal tersebut dengan menerapkan metode yang ramah lingkungan.

“Apa pun metode-nya nanti, kami tetap mendukung selagi itu sifatnya ramah lingkungan,” ujar Martanina. (ant)

Nunggak Iuran, BPJamsostek Layangkan Tagihan ke Pemkab Lotim

0
Zaidar Rohman (ekbisntb.com/rus)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemkab Lombok Timur (Lotim) belum membayar iuran kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek) bulan Oktober 2024. Saat ini, pihak BPJamsostek sudah melayangkan tagihan ke Pemda. Akibat keterlambatan pembayaran iuran ini membuat klaim Jaminan Kematian (Jkm) petani tembakau turut tersendat.

“Ada lima petani tembakau yang meninggal dan ahli warisnya menunggu klaim,” ungkap Kepala Cabang BPJamsostek Lotim, Halik As’sam kepada ekbisntb.com, Kamis 31 Oktober 2024.

Halik As’sam (ekbisntb.com/rus)

Halik menyebut total yang belum dibayar ini mencapai Rp 288 juta. Sesuai perjanjian, pembayaran iuran kepesertaan petani tembakau ini dibebankan lewat Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (CHT).

Semenjak didaftarkan, terdapat 38 petani tembakau yang sudah dibayarkan klaim JKm khusus dari DBH CHT. Akumulasi nilainya mencapai Rp 1,5 miliar, sehingga jelas ketika terjadi keterlambatan, maka terpaksa yang belum terbayar klaim lima orang ini ditunda. “Dipending sampai iurannya masuk, begitu iuran masuk baru kita proses pembayaran klaim,” ucapnya.

Proses administrasi pembayaran iuran ini lewat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans). Proses di Disnakertrans sudah rampung. Tinggal bagian keuangan di pemerintah daerah yang belum.

Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lotim, Zaidar Rohman saat dikonfirmasi terpisah mengatakan untuk pembayaran iuran JKM dan JKN untuk petani yang bersumber dari DBHCHT sudah diterbitkan pada tanggal 30 Oktober untuk pembayaran bulan Juli sampai dengan bulan November 2024.

Jumlah petani tembakau yang masuk dalam daftar peserta BPJamsostek 17.172 orang. Sebanyak Rp 116.769.600,00 yang harus dibayarkan setiap bulan untuk Jaminan Kematian (Jkm).

Adapun jumlah iuran untuk bulan Oktober 2024 telah dikurangi peserta yang meninggal dunia di bulan Mei September 2024 sebanyak 20 orang, terdaftar sebagai CPMI 1 orang dan melanjutkan kepesertaan mandiri sebanyak 2 orang. (rus)

Tiga Pelaku Usaha Tempati APHT NTB, Beri Kontribusi Rp1,4 Miliar Penerimaan Cukai

0
Cukai Rokok(ekbisntb.com/idxchannel.com)

Lombok (ekbisntb.com) – Sebanyak tiga pelaku usaha telah menjalankan aktivitas usaha di Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau (APHT) NTB di Paok Motong Lombok Timur sejak Januari 2024. Dari tiga pelaku usaha tersebut, sebanyak dua diantaranya terpantau aktif, sementara satunya lagi sedang proses pembaharuan izin usaha.

Kepala Seksi Perbendaharaan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Mataram Widaya mengatakan, satu dari tiga pelaku usaha di APHT dinilai memiliki aktivitas bisnis yang sangat baik, pelaku usaha di sana telah berkontribusi terhadap penerimaan cukai sebesar Rp1,4 miliar.

“Jadi secara kinerja sejauh ini APHT Paok Motong sangat baik,” kata Widaya kepada wartawan kemarin.

Ia mengatakan, secara umum sarana dan prasarana serta persyaratan di gedung APHT sudah memadai dan terpenuhi. Hanya saja pihaknya telah memberikan masukan kepada Pemprov NTB untuk meninggikan pagar kawasan APHT untuk memenuhi standar keamanan dan aktivitas pengawasan Bea Cukai di sana.

“Kita masih menunggu agar biasa direalisasikan, karena di APHT itu kan harus ada batas yang jelas. Di sana satu pintu masuk dan ada penjagaan, sehingga memudahkan kita melakukan pengawasan semua kegiatan di dalam APHT,” katanya.

Di kawasan tersebut terdapat pegawai Bea Cukai Mataram yang memiliki tugas khusus untuk melakukan pengawasan, bimbingan serta konsultasi terkait dengan bea cukai.

Menurutnya, Lombok adalah penghasil tembakau yang sangat besar di Indonesia. Namun selama ini sekitar 90 persen produk tembakau dibawa keluar Jawa untuk dilakukan produksi menjadi produk jadi. Hanya sekitar 10 persen saja yang diproduksi di Pulau Lombok, itu pun hanya dalam bentuk temabaku iris yang nilai tambahnya tak terlalu besar.

Dengan demikian Bea Cukai Mataram mendukung APHT tersebut dalam rangka industrialisasi hasil tembakau. Di sana terdapat aktivitas SKT atau sigaret kretek tangan yang memberikan nilai tambah besar bagi dunia usaha temabakau, menciptakan lapangan kerja dan menambah penerimaan negara dari sektor cukai.

“Di Lombok Tengah itu juga sebenarnya ada usulan dibuat adanya sentra industry hasil tembakau. Luas wilayahnya lebih kecil daripada APHT, namun masih terkendala dengan ketentuan persyaratan, bahwa untuk sentra industri ini harus berjarak sekian kilometer dari fasilitas publik sekolah. Sehingga izin operasinya belum terbit,” katanya.(ris)

Jaminan Keamanan dan Jumlah Event di Sirkuit Mandalika Jadi Jualan ITDC ke Investor

0
Troy Reza Warokka (ekbisntb.com/ris)

Lombok (ekbismtb.com) – Manajemen PT. Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) memfokuskan pada jaminan keamanan dan peningkatan jumlah event di Sirkuit Mandalika sebagai salah satu daya tarik investasi di kawasan Mandalika. Termasuk event MotoGP Mandalika diakui telah menjadi magnet yang besar bagi perusahaan yang akan menanamkan investasinya.

Direktur Komersial ITDC Troy Reza Warokka mengatakan, ada beberapa investor asing dan lokal yang akan datang ke Mandalika untuk menanamkan investasinya. Namun demikian semuanya membutuhkan proses dan waktu untuk mempersiapkan investasinya.

“Yang paling penting bagaimana membuat investor nyaman untuk berinvestasi di Mandalika. Jaminan keamanan yang paling penting dan jaminan konten. Karena kita harus yakinkan bahwa sirkuit itu full dengan aktivitas, karena salah satu daya tariknya adalah konten atau kegiatan balap dan segala macam,” kata Troy Reza Warokka kepada wartawan kemarin.

ITDC sebagai sebagai pengembang kata Troy melakukan hal-hal yang kongkret untuk kemajuan kawasan. Pelaksanaan MotoGP 2024 dengan 121 ribu penonton memiliki dampak yang besar. Banyak pihak yang memberikan apresiasi dan menumbuhkan kesempatan untuk berbisnis di masa yang akan datang.

Ia menjelaskan, salah satu investor yang sedang mengurus investasinya adalah hotel Jambuluwuk yang akan dibangun di kawasan Kuta. Investor sedang menyiapkan masalah desain, lahan, air, dan lain sebagainya sebelum mulai membangun.

“Kita harus menghargai ada proses-proses yang harus dilakukan. Namun ITDC mengingatkan ada jangka waktu. Jangan kelamaan karena kita harus melakukan pergerakan pertumbuhan lebih cepat,” katanya.

Secara umum kata Troy, pihaknya sudah melakukan evaluasi terhadap investor yang terlalu lama tak melakukan pembangunan. Evaluasi dilakukan untuk memberikan gambaran investor yang serius melakukan investasi atau mereka yang sedang memiliki kendala tertentu.

Sebelumnya, Direktur Operasi ITDC, Wenda R Nabiel beberapa waktu lalu mengatakan, tingkat keterisian event di Sirkuit Mandalika pada 2024 mencapai 250 event dalam setahun dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika ini telah ditetapkan menjadi salah satu kawasan destinasi pariwisata prioritas.

Ia mengatakan semakin banyak event yang digelar di KEK Mandalika ini diharapkan bisa meningkatkan kunjungan wisatawan, sehingga ekonomi masyarakat atau para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) bergerak.

“Artinya event yang dilaksanakan bisa memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat, baik itu jasa transportasi, hotel, restoran dan UMKM,” katanya.(ris)