Beranda blog Halaman 166

PLN UIP Nusra dan KJPP Tandatangani Kontrak untuk Proyek SUTT 150 kV Mataram-Mantang

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Foto bersama GM PLN UIP Nusra, RDW Manurung, bersama KJPP Mushofah, dalam kegiatan penandatanganan kontrak KJPP proyek SUTT 150 kV GI Mataram - GI Mantang


Mataram (ekbisntb.com)- PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusra) melaksanakan penandatanganan Kontrak Jasa Konsultansi Penilaian Besaran Kompensasi Tanah, Bangunan, dan/atau Tanaman yang Berada di Bawah Ruang Bebas (Right of Way/ROW) pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Gardu Induk (GI) Mataram-GI Mantang bersama Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Mushofah dan Rekan, Selasa, 14 Juli 2026.


Penandatanganan kontrak ini merupakan bagian dari komitmen PLN dalam memastikan seluruh proses pemberian kompensasi kepada masyarakat dilaksanakan secara profesional, independen, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


General Manager PT PLN (Persero) UIP Nusra, RDW. Manurung, mengatakan penilaian oleh KJPP menjadi tahapan penting dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, khususnya untuk menentukan besaran kompensasi atas tanah, bangunan, maupun tanaman yang berada pada ruang bebas jaringan transmisi.


Proses ini dilaksanakan mengacu pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 13 Tahun 2025 tentang Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik dan Kompensasi atas Tanah, Bangunan, dan/atau Tanaman yang Berada di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik.


“Kami berkomitmen melaksanakan setiap tahapan pembangunan sesuai regulasi yang berlaku. Penilaian oleh KJPP dilakukan secara independen agar besaran kompensasi yang diberikan kepada masyarakat memenuhi prinsip keadilan, objektivitas, dan akuntabilitas,” ujar Manurung.


Ia menjelaskan, penunjukan KJPP dilakukan melalui mekanisme pengadaan lelang yang dilaksanakan sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa di lingkungan PLN, sehingga menghasilkan konsultan penilai yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam melakukan penilaian aset.


Proyek SUTT 150 kV GI Mataram – GI Mantang merupakan salah satu infrastruktur strategis yang akan memperkuat sistem kelistrikan Pulau Lombok melalui interkoneksi GI Mataram dengan GI Mantang.


Infrastruktur ini akan menghubungkan GI Mantang di Kabupaten Lombok Tengah dengan GI Mataram di Kota Mataram melalui jaringan transmisi sepanjang 17,22 kilometer route (kmr) dan 53 titik tower.

Kehadiran infrastruktur ini diharapkan semakin memperkuat keandalan sistem kelistrikan Lombok, sekaligus mendukung pertumbuhan kebutuhan listrik masyarakat, sektor industri, dan investasi di NTB.

Manurung menambahkan, keberhasilan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan memerlukan dukungan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat yang lahannya berada di sepanjang jalur transmisi.


“Kami berharap seluruh proses penilaian hingga pemberian kompensasi dapat berjalan lancar melalui komunikasi yang baik dengan masyarakat. PLN akan terus mengedepankan keterbukaan, kepatuhan terhadap regulasi, serta prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap tahapan pembangunan,” tutup Manurung.(bul)


Laras Ajeng, Pecahkan Dua Rekor Baru di Porprov XII NTB 2026

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Laras Ajeng, Pecahkan Dua Rekor Baru di Porprov XII NTB 2026
Laras Ajeng Nareswari atlet dari Kota Mataram saat pose bersama dengan atlet peraih medali lainnya usai pengalungan medali, Kamis, 16 Juli 2026. (EKBIS ntb.com/ist)


Mataram (EKBIS ntb.com) Laras Ajeng Nareswari atlet dari Kota Mataram berhasil memecahkan dua rekor baru Cabor Aquatik pada gelaran Pekan Olahraga Provinsi XII Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2026, yang berlangsung di Kolam Renang Dewi Anjani, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat.

Putri kedua pasangan Jibeng Ismono dan Nusapenida Dyah Pitaloka ini sukses finish dengan catatan waktu 01:11,09 pada nomor 100 M gaya kupu putri, melampaui rekor Porprov sebelumnya tahun 2023, milik Annisa Nurjanah Djaelani dengan catatan waktu 1:12,75.

Selain itu, Laras Ajeng juga sukses memecahkan rekor baru pada nomor 50 M gaya bebas putri dengan catatan waktu 00:28,32 melampaui rekor milik Putri Angkie dengan catatan waktu 00:29,59 yang belum terpecahkan sejak 2018.

Menyambut hasil tersebut, Wakil Ketua KONI NTB Agus Suharyan mengaku bangga melihat prestasi yang ditorehkan atlet muda NTB. “Ini patut diapresiasi, karena hari pertama gelaran Porprov cabor renang sudah ada yang pecah rekor,” ujarnya usai mengalungkan medali pada Upacara Penghormatan Pemenang (UPP), Kamis 16 Juli 2026.

Ia mengakui, NTB memiliki banyak sekali potensi atlet berbakat yang dapat mengharumkan nama NTB dan Indonesia di panggung dunia. Ia berharap, cabor-cabor lainnya juga akan memecahkan rekor-rekor baru yang menunjukkan pembinaan di daerah yang terus berkembang.

Sementara, Laras Ajeng mengaku senang dan gembira. Gadis pemalu yang bersekolah di SMP N 2 Mataram ini mengucapkan terima kasih kepada ayah bundanya dan seluruh pelatih yang terus memberikan dukungan saat mengikuti Pelatda.

“Semoga teman-teman atlet renang lainnya juga bisa memecahkan rekor baru di event porprov ini,” ujarnya malu-malu.

Nusapenida, sang ibu mengaku bangga dan terharu melihat prestasi putri keduanya. “Tumben saya sampai teriak-teriak saat nonton Laras lomba. Perfoma Laras bagus sekali,” ujar ASN lingkup Pemprov NTB ini.

Laras Ajeng Nareswari adalah salah satu atlet muda NTB yang tercatat cukup banyak meraih prestasi baik di tingkat nasional maupun provinsi. Sejak kelas 1 SD, Laras mengikuti les renang di Klub Moyoshaki. Tahun 2024 lalu, Laras mewakili NTB di ajang O2SN tingkat Sekolah Dasar di Jakarta dan sukses memboyong medali perak dan perunggu.

Pada event UAFC II yang diselenggarakan Undikma pada Juni 2026 lalu, di Kolam Renang Dewi Anajni, Laras Ajeng juga sukses menjadi The Best Atlet dengan meraih tujuh medali emas di tujuh nomor perlombaan. (r/ham)


Audiensi PLN UIP Nusra dengan Kejati NTB, Dukung Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang Akuntabel

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Foto bersama GM PLN UIP Nusra, RDW Manurung, beserta jajaran, bersama Kejati NTB, Wahyudi, beserta jajaran, dalam agenda audiensi
Foto bersama GM PLN UIP Nusra, RDW Manurung, beserta jajaran, bersama Kejati NTB, Wahyudi, beserta jajaran, dalam agenda audiensi

Mataram (EKBIS NTB) – PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusra) memperkuat sinergi dengan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Kejati NTB) melalui audiensi antara General Manager PT PLN (Persero) UIP Nusra, RDW. Manurung, beserta jajaran manajemen dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Wahyudi, di Kantor Kejati NTB, Selasa, 15 Juli 2026.

Audiensi ini menjadi momentum untuk mempererat hubungan kelembagaan sekaligus memperkuat koordinasi dalam mendukung pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang akuntabel, taat hukum, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh semangat kolaborasi. Kedua belah pihak berdiskusi mengenai pentingnya sinergi antara PLN dan Kejaksaan dalam mendukung pelaksanaan berbagai proyek strategis nasional di sektor ketenagalistrikan, khususnya yang tengah dikembangkan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

General Manager PT PLN (Persero) UIP Nusra, RDW. Manurung, menyampaikan apresiasi atas dukungan Kejati NTB yang selama ini berperan dalam memberikan pendampingan hukum terhadap berbagai program dan kegiatan pembangunan PLN.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan merupakan proses yang melibatkan banyak pemangku kepentingan sehingga membutuhkan kepastian hukum serta koordinasi yang baik agar setiap tahapan dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kami meyakini bahwa sinergi dengan Kejati NTB menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan setiap proses pembangunan berjalan secara akuntabel, transparan, serta sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik,” ujar Manurung.

Dalam kesempatan tersebut, Manurung memaparkan sejumlah proyek strategis yang tengah dikembangkan PT PLN (Persero) UIP Nusra di wilayah NTB, termasuk pembangunan jaringan transmisi, gardu induk, serta berbagai infrastruktur ketenagalistrikan yang bertujuan meningkatkan keandalan pasokan listrik sekaligus mendukung pertumbuhan investasi, sektor pariwisata, dan perekonomian daerah.

Ia menegaskan, PLN berkomitmen menjalankan seluruh tahapan pembangunan dengan mengedepankan kepatuhan terhadap regulasi, keterbukaan informasi, serta komunikasi yang konstruktif dengan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.

Melalui audiensi ini, PT PLN (Persero) UIP Nusra dan Kejaksaan Tinggi NTB berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi dan sinergi dalam mendukung pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang andal, berkelanjutan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah.(bul)

Ahli Geothermal Luruskan Persepsi tentang WKP Mataloko dan Pemanfaatan Lahan PLTP

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Ali Ashat, Ahli Geothermal Institut Teknologi Bandung (ITB), menyampaikan materi mengenai pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) kepada masyarakat pada kegiatan sosialisasi pembangunan PLTP Atadei di Kabupaten Lembata.
Ali Ashat, Ahli Geothermal Institut Teknologi Bandung (ITB), menyampaikan materi mengenai pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) kepada masyarakat pada kegiatan sosialisasi pembangunan PLTP Atadei di Kabupaten Lembata.

Mataram (EKBIS NTB) – Ahli geothermal Institut Teknologi Bandung (ITB), Ali Ashat, meluruskan persepsi yang berkembang di masyarakat mengenai pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Mataloko (2×10 MW) di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), khususnya terkait pemahaman mengenai Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) dan kebutuhan lahan aktual untuk pembangunan fasilitas panas bumi.

Ali menjelaskan, lahan yang digunakan secara aktual dalam pembangunan PLTP hanya sebagian kecil dari total luas WKP dan diperuntukkan bagi fasilitas-fasilitas yang mendukung operasional panas bumi.

“Saat eksplorasi luas WKP cukup luas namun akan mengecil saat produksi. WKP dapat mencapai puluhan ribuan hektar, tetapi pemanfaatan lahannya sangat minim dan hanya digunakan untuk fasilitas tertentu seperti jalan akses, wellpad, jalur pipa, fasilitas pembangkit, serta sarana penunjang operasi,” jelas Ali.

Berdasarkan data gambaran umum pengembangan PLTP Mataloko, luas WKP mencapai sekitar 996,2 hektare. Namun, kebutuhan lahan untuk pengembangan PLTP Mataloko hanya sekitar 13,3 hektare atau sekitar 1,3 persen dari total luas WKP tersebut.

Kebutuhan lahan ini lebih efisien dibandingkan dengan rata-rata kebutuhan lahan PLTP menurut EBTKE yang sebesar 0,9 ha/MW.

Di sisi lain, Kepala Teknik Panas Bumi (KTPB) sekaligus Assistant Manager Project Site PLTP Mataloko Unit Pelaksana Proyek (UPP) Nusra 2, Adrys Silaban, menyampaikan bahwa rencana pengembangan WKP Mataloko saat ini telah menyelesaikan pembangunan infrastruktur pendukung tahap awal dengan progres mencapai 100 persen.

Infrastruktur tersebut meliputi pembangunan wellpad A, B, C, dan D, laydown area, jalan akses (access road), serta sistem penyediaan air (supply water system). Kesiapan infrastruktur ini menjadi tonggak penting sebelum proyek memasuki tahapan pengeboran (drilling).

Kepala Teknik Panas Bumi (KTPB) sekaligus Assistant Manager Project Site PLTP Mataloko UPP Nusra 2, Adrys Silaban, menegaskan bahwa setiap tahapan pengembangan PLTP Mataloko selalu dilaksanakan dengan mengedepankan pelibatan masyarakat adat serta menghormati nilai-nilai, norma, dan mekanisme adat yang berlaku di wilayah setempat.

Menurutnya, pendekatan tersebut menjadi bagian penting dalam membangun komunikasi yang terbuka, saling menghormati, dan menciptakan hubungan yang harmonis dengan masyarakat sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan proyek.

“Seluruh proses kami laksanakan melalui koordinasi dan musyawarah bersama masyarakat adat sesuai ketentuan yang berlaku. Sebagai contoh, pelepasan hak atas tanah secara adat dilaksanakan melalui prosesi Gose Ngusu Juta Lange, sedangkan penanaman pilar batas adat dilakukan melalui prosesi Mula Watu Ngusu yang disaksikan oleh para saksi batas dan tokoh adat.

Kami berkomitmen agar setiap tahapan pengembangan proyek berjalan selaras dengan kearifan lokal sebagai wujud penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat,” ujar Adrys.

Manager PT PLN (Persero) UPP Nusra 2, Avianda Edwin Fachruddin, mengatakan kehadiran infrastruktur-infrastruktur pendukung dalam pengembangan PLTP Mataloko tidak hanya ditujukan untuk mendukung operasional proyek, tetapi juga diharapkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar.

Sebagai bagian dari site development proyek, PLN telah membangun akses jalan sepanjang sekitar 8 kilometer menuju lokasi pengembangan PLTP Mataloko hingga Desa Ulubelu, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada. Jalan tersebut dibangun untuk mendukung mobilisasi peralatan dan material selama masa konstruksi.

Menurut Avianda, jalan yang kini beraspal dan menghubungkan kawasan permukiman serta lahan pertanian warga telah meningkatkan konektivitas dan mempermudah aktivitas masyarakat sehari-hari.

“Kami berharap akses jalan ini dapat memperlancar mobilitas warga, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, dan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah proyek,” ujar Avianda.

General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusra), RDW. Manurung, menegaskan bahwa pengembangan PLTP Mataloko merupakan bagian dari upaya PLN dalam memperkuat bauran energi baru terbarukan sekaligus mendukung keandalan sistem kelistrikan di Pulau Flores.

“Kami berkomitmen memastikan pengembangan PLTP Mataloko dilaksanakan secara bertahap, terencana, dan sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan,” tutup Manurung.(bul)

DBHCHT Fokus untuk Kesejahteraan Petani Tembakau

Penulis
ekbisntb.com
-
0
DBHCHT Fokus untuk Kesejahteraan Petani Tembakau
Petani tembakau sedang melakukan pemeliharaan tanaman tembakaunya. ( EKBIS NTB/era)

Mataram ( EKBIS NTB) – Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Pemprov NTB Rp32 miliar difokuskan untuk kesejahteraan petani di NTB, khususnya petani tembakau. Anggaran sejumlah tersebut dialokasikan untuk bantuan pemberian pupuk, cangkang sawit, dan bantuan pupuk NPK.


Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Distanpangan) NTB, Lalu Mirza Amir Hamzah, mengatakan khusus untuk DBHCHT, memang difokuskan untuk petani-petani tembakau.

Bantuan untuk petani tembakau ini tidak hanya lewat DBHCHT provinsi, tetapi juga kabupaten/kota.


“Mereka juga dapat, tapi porsinya engga banyak. Makanya Lombok Tengah, Lombok Timur akan memberikan anggaran yang lebih besar karena di situ tempat banyak petani tembakau,” ujarnya, Rabu, 15 Juli 2026.


Ia menegaskan, bantuan yang diberikan bukan berupa uang tunai kepada petani, melainkan dalam bentuk barang yang mendukung kegiatan budidaya.


Menyinggung soal rincian pembagian anggaran DBHCHT secara keseluruhan, Mirza mengaku tidak mengetahui pasti.


“Kalau terkait porsi DBHCHT secara utuh dan pembagiannya, silakan ke Sekber di Biro Ekonomi karena mereka yang mengelola datanya,” katanya.


Mengenai jumlah petani penerima manfaat DBHCHT, ia mengatakan penerima bantuan mencapai lebih dari seribu petani. Namun, ia mengakui tidak mengingat angka pasti.

Ia menjelaskan, penerima bantuan merupakan petani tembakau yang terdata dalam kelompok tani berdasarkan usulan dari pemerintah kabupaten.


“Data penerima berasal dari kabupaten. Yang mendapatkan bantuan adalah petani yang memang terdata sebagai penanam tembakau melalui kelompok tani,” lanjutnya.


Ia menambahkan, pada tahun 2027 nanti, porsi DBHCHT dipastikan tetap akan lebih besar ke petani, khususnya petani tembakau. “Ke depan arahnya tetap sama, yaitu memberikan porsi terbesar kepada petani. Semua masukan akan kami rumuskan bersama agar pemanfaatannya semakin tepat sasaran,” ungkapnya.


Tahun 2025 lalu, produksi padi di NTB mencapai 86 ribu ton. 21 ribu ton merupakan tembakau rakyat, sisanya merupakan tembakau virginia. Target produksi tembakau tahun ini, ungkap Lalu Mirza sama dengan tahun lalu karena saat ini pemerintah pusat tengah fokus menanam padi.


Di tengah dinamika swasembada pangan yang fokus menanam padi, Mirza menilai tidak terlalu mempengaruhi kondisi petani tembakau.

Hal tersebut didukung oleh beberapa harga sejumlah komoditas pertanian lain yang mengalami kenaikan. Misalnya saja, harga komoditas jagung saat ini memiliki harga cukup baik sehingga dapat menjadi penyeimbang ketika harga komoditas lain mengalami tekanan.


“Iya, karena komoditi yang lain kan bagus ini. Jagung juga bagus sekarang kan. Artinya ada komoditi yang lain yang jadi penyeimbang,” pungkasnya. (era)

NTB Bidik Pajak Permukaan Air, Target Pendapatan Capai Rp2 Miliar

Penulis
ekbisntb.com
-
0
NTB Bidik Pajak Permukaan Air, Target Pendapatan Capai Rp2 Miliar
Konferensi Pers APPSI, membahas tentang UMKM dan pajak permukaan air. ( EKBIS NTB/era)

Mataram (EKBIS NTB) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) membidik sumber pendapatan baru, salah satu yang kini menjadi pembahasan yaitu pajak permukaan air.

Rencananya, pajak ini akan menyasar pengusaha-pengusaha yang menggunakan permukaan air, seperti PDAM, Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH), tambang, dan industri yang menjadikan air permukaan.


Kepala Bidang Pajak pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) NTB, Hamid Fahmi Ardiyanto, mengatakan target pendapatan dari sumber pajak baru ini Rp2 miliar di tahun ini.

Saat ini, sumber pajak baru tersebut telah masuk dalam revisi Peraturan Daerah (Perda) Pajak dan Retribusi Daerah (PDRB) yang hingga kini tak kunjung disahkan.


“Ini didorong juga sama kepala-kepala daerah. Ini juga sudah masuk semua di revisi,” ujarnya, Kamis, 16 Juli 2026.
Menurutnya, potensi pendapatan daerah dari pajak permukaan air cukup tinggi. Hanya saja, untuk memaksimalkan potensi tersebut perlu penggunaan water meter atau alat pengukur yang mencatat jumlah volume air yang mengalir melalui pipa.

Namun, hingga kini NTB belum memiliki water meter sehingga Bapenda berupaya menganggarkan pengadaan water meter di APBD Perubahan.


“Kalau dia ditempel di pipa, dia tau pergerakan airnya. Itu bisa dihitung,” katanya.
Pengadaan water meter dianggarkan sekitar Rp3 miliar dengan harga satu unit water meter mencapai Rp120 juta yang akan dipasang di sejumlah titik.

Dalam pengadaannya, Hamid mengaku harus mengikuti standar nasional. Sementara, beberapa perusahaan dikatakan telah memiliki water meter sendiri, namun tidak semua sesuai dengan standar yang dibutuhkan.


“Memang kendalanya di PDAM Lombok Tengah itu anggarannya tidak ada. Sehingga ia tidak memasang. Kalau bisa kita sarankan pasang lah sendiri,“ lanjutnya.


Sementara itu, untuk pemasangan water meter oleh Pemprov NTB, ia mengaku akan memasang di sumber-sumber potensial. Sebenarnya, ungkapnya pajak air permukaan akan menggunakan skema patungan dengan kabupaten/kota.


“Kalau misalnya air itu diambil di Lombok Tengah, jadi nanti fifty-fifty. 50 untuk Loteng, Pemprov 50 persen,” ungkapnya.
Di lain sisi, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah (P2EPD) di Bappeda Provinsi NTB, Firmansyah, mengatakan di samping mengadakan kantong pajak baru, Pemprov juga sudah mulai memikirkan rehabilitasi lingkungan agar pengenaan pajak air permukaan tidak merusak lingkungan.


Pemprov NTB, katanya telah menganggarkan sekitar Rp105 miliar pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB pada APBD Tahun 2027.

“Pemprov mendorong pajak permukaan air, tapi juga menganggarkan untuk rehabilitasi di DLH. Ada beberapa perusahaan belum teridentifikasi dengan tepat pajak air permukaannya,” katanya. (era)

Banggar DPRD NTB Minta Pemprov Proyeksikan PAD dengan Cermat dan Realistis

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Banggar DPRD NTB Minta Pemprov Proyeksikan PAD dengan Cermat dan Realistis
Sambirang Ahmadi ( EKBIS NTB/ist)

Mataram ( EKBIS NTB) – Pemprov NTB telah menyampaikan dokumen rancangan KUA-PPAS APBD murni tahun anggaran 2027 kepada DPRD NTB. Dokumen KUA-PPAS tersebut kini tengah dalam kajian dan pembahasan DPRD untuk kemudian disepakati bersama.

Diketahui dalam rancangan KUA-PPAS tahun 2027 tersebut, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp6,2 triliun atau meningkat 10,69 persen jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2026 yang dianggarkan sebesar Rp5,6 triliun.

Lonjakan pendapatan ini ditopang oleh tiga pilar utama, yaitu pendapatan daerah, transfer pusat dan lain-lain pendapatan yang sah. Untuk pendapatan daerah meliputi pendapatan asli daerah tahun 2027 ditargetkan naik sebesar 3,44 persen yang semula pada APBD 2026 berjumlah Rp3,02 triliun lebih menjadi sebesar Rp3,12 triliun lebih.

Sementara pendapatan transfer dianggarkan naik sebesar 20,01 persen yang semula pada APBD 2026 berjumlah Rp2,48 triliun menjadi Rp2,98 triliun. Kemudian lain-lain pendapatan daerah yang sah direncanakan naik sebesar 0,10 persen dari APBD tahun 2026 sebesar Rp114,01 miliar lebih menjadi sebesar Rp114,12 miliar lebih.

Meski APBD NTB tahun 2027 diproyeksikan naik, DPRD menekankan perlunya kehati-hatian dan rasionalitas dalam penetapan target pendapatan asli daerah (PAD). Yakni harus disesuaikan dengan potensi riil daerah. Yaitu dengan melihat tren hasil realisasi tahun-tahun sebelumnya, serta asumsi makro ekonomi yang terukur.

“Ini penting untuk menghindari tekanan fiskal, defisit anggaran, dan potensi tunggakan kewajiban daerah,” ucap Ketua Komisi III DPRD NTB, Sambirang Ahmadi.

Politisi PKS itu juga menyoroti terkait dengan peningkatan PAD yang cukup optimistis. Menurutnya bahwa Pemprov perlu lebih cermat dalam menyusun asumsi pendapatan yang lebih realistis.

“Soal penetapan target PAD ini juga perlu kecermatan. Boleh kita optimistis tapi juga harus realistis,” kata anggota Banggar DPRD NTB ini.

Dari sisi penguatan kualitas belanja daerah, APBD 2027 diminta lebih berorientasi pada pemenuhan belanja wajib pusat. Yaitu mandatory spending, dan standar pelayanan minimal, serta mengurangi belanja yang kurang berdampak langsung terhadap pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, dewan kembali memberikan perhatian serius terhadap porsi belanja pegawai yang masih melebihi 30 persen. Hal ini berpotensi bertentangan dengan semangat undang-undang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.

“Sehingga diperlukan pengendalian dan penyesuaian belanja pegawai secara bertahap agar struktur APBD menjadi lebih sehat dan produktif,” pungkasnya. (ndi)

Kunjungi Galeri Dekranasda, Wamendagri dan Istri Terkesan dengan Kerajinan Khas Lobar

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Kunjungi Galeri Dekranasda, Wamendagri dan Istri Terkesan dengan Kerajinan Khas Lobar
Kunjungi Galeri Dekranasda, Wamendagri dan Istri Terkesan dengan Kerajinan Khas Lobar

Giri Menang (EKBIS NTB) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI, Bima Arya Sugiarto bersama istrinya Yane Ardian, berkunjung ke Galeri Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Lombok Barat yang ada di Kantor Pemkab Lobar

. Wamendagri dan istri pun mengaku terkesan dengan hasil kerajinan perajin Lobar, karena dinilai kerajinannya berkualitas bagus.

Wamendagri diketahui menghadiri sebuah kegiatan kediansan di Lombok. Usai kegiatan itu, Wamendagri didampingi istri pun pulang ke Jakarta. Sebelum pulang, Wamendagri menyempatkan mampir ke kantor Bupati Lobar Kamis (16/7/2026).

Kunjungannya ke kantor Bupati ini di luar agenda kediansan, karena keduanya bersahabat dan kebetulan sesama Kader PAN.

Wamendagri dan istri pun disambut langsung Bupati Lobar, H. Lalu Ahmad Zaini (LAZ) didampingi istri Hj. Ayu Indra Rukmana Ahmad Zaini di kantornya. Dalam kunjungan itu, Wamendagri dan istri pun diajak ke galeri Dekranasda yang berada di lobi kantor Bupati.

Wamendagri bersama istri ditemani Bupati dan istrinya yang juga Ketua Dekranasda Lobar, melihat-lihat aneka kerajinan yang dipajang di galeri Dekranasda di lobi kantor Bupati.

Mereka sangat tertarik dengan kerajinan yang dipajang, sehingga beberapa kerajinan pun dibeli oleh mantan Walikota Bogor itu. Bahkan, istri Wamendagri memborong sejumlah kerajinan tangan khas Lobar. Salah satu yang menarik perhatiannya, Kendi khas Sasak yang terbuat dari tanah liat. Bima Arya penasaran, kendi air tidak diisi dari atas, melainkan dari bagian bawah ceret.

Bupati LAZ pun langung merespons dengan menjelaskan pada Wamendagri, bagiamana proses pembuatan hingga mengisi air dari kendi air khas Sasak tersebut. Penjelasan Bupati pun, kian membuat Wamendagri takjub dan terkesan dengan kerajinan Lobar.

“Wah semuanya bagus, kerajinan khasnya itu (Lobar) keren-keren, buatannya halus,” puji Bima Arya.

Selain itu, yang menarik perhatian Bima Arya, meja dengan desain bidak catur buatan Lapas Lobar. Bima Arya mengaku tertarik dengan kerajinan khas daerah setempat, sehingga ia dan istri pun membeli banyak kerajinan tangan. “Borong, keren bagus, keren,” pungkasnya sambil berlalu masuk kendaraan yang diparkir di parkiran kantor Bupati Lobar. (her)

Wamendagri Apresiasi Konsep Bale KITA

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Wamendagri Apresiasi Konsep Bale KITA
Wamendagri Apresiasi Konsep Bale KITA

Mataram (EKBIS NTB) – Kehadiran Bale KITA sebagai ruang promosi dan pemasaran produk unggulan Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai menunjukkan daya tariknya di tingkat nasional. Baru sepekan sejak diresmikan, rumah bersama bagi pelaku UMKM dan perajin NTB itu telah menjadi destinasi kunjungan sejumlah tokoh nasional, sekaligus membuka peluang kolaborasi dalam pengembangan ekonomi kreatif.


Pada Kamis (16/7), Bale KITA menerima kunjungan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, jajaran Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) Pusat, serta Ketua Dekranasda Provinsi Banten. Kehadiran para tamu tersebut menjadi sinyal bahwa konsep yang diusung Bale KITA dinilai mampu menghadirkan etalase produk lokal yang berkualitas, terkurasi, dan memiliki identitas kuat.


Didampingi Ketua Dekranasda Provinsi NTB, Sinta M. Iqbal, rombongan berkeliling melihat berbagai produk unggulan yang dipamerkan, mulai dari kerajinan tangan, fesyen, kain tenun, hingga produk pangan olahan khas NTB.

Sejumlah produk bahkan langsung menarik perhatian para tamu dan dibeli sebagai bentuk apresiasi terhadap kualitas karya para pelaku UMKM, di antaranya kain tenun, outer, kaus bertema Lombok, serta kerajinan hasil karya warga binaan.


Wamendagri, Bima Arya Sugiarto, mengapresiasi konsep Bale KITA yang dinilai berhasil menghadirkan produk-produk unggulan dalam satu ruang promosi yang representatif.
“Hari ini kita diajak melihat Bale KITA. Barang-barangnya keren-keren. Saya dapat kain, outer, kaus Lombok yang keren sekali.

Kita mengapresiasi bagaimana seluruh tim di sini mengkurasi, mempromosikan, dan mendampingi teman-teman UMKM agar bisa naik kelas,” ujarnya.
Dalam kunjungannya, Bima Arya juga menunjukkan ketertarikan terhadap produk kerajinan hasil karya warga bina

an yang dipamerkan di Bale KITA. Menurutnya, produk-produk tersebut memiliki potensi untuk dikembangkan melalui konsep customized, sehingga mampu memberikan nilai tambah dan menjangkau pasar yang lebih luas.


Apresiasi serupa datang dari Pengurus Dekranas Pusat, Yane Ardian Bima Arya. Ia menilai produk-produk yang dipamerkan di Bale KITA memiliki kualitas yang mampu bersaing di pasar global karena telah melalui proses kurasi yang ketat.


“Senang sekali bisa berkunjung ke Bale KITA. Saya melihat langsung UMKM-UMKM yang kualitasnya sudah sangat baik dan membanggakan. Produk yang masuk ke sini telah melalui proses kurasi sehingga benar-benar menjadi showcase produk lokal yang memiliki daya jual tinggi dan mampu meningkatkan ekonomi masyarakat. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi daerah lain,” katanya.


Kunjungan tersebut juga menjadi momentum memperkuat jejaring kerja sama antardaerah. Ketua Dekranasda Provinsi Banten, Tinawati Andra Soni, mengungkapkan ketertarikannya mempelajari pola pembinaan UMKM yang diterapkan oleh Dekranasda NTB.


Menurutnya, Bale KITA menjadi contoh bagaimana pemerintah daerah mampu menyediakan ruang bersama yang menghimpun produk unggulan dari seluruh kabupaten dan kota dalam satu pusat promosi yang terintegrasi.

“Kami ingin berkolaborasi dengan Dekranasda NTB, terutama dalam hal pembinaan UMKM. Bale KITA menjadi contoh yang baik bagaimana produk lokal yang telah dikurasi dapat menjadi oleh-oleh unggulan daerah. Semoga kolaborasi antardaerah seperti ini semakin memperkuat promosi produk Nusantara,” ujarnya.
Bagi Pemerintah Provinsi NTB, perhatian yang diberikan berbagai pihak terhadap Bale KITA menjadi dorongan untuk te

rus memperkuat pembinaan terhadap pelaku UMKM dan perajin. Ketua Dekranasda Provinsi NTB, Sinta M. Iqbal, mengaku bersyukur karena ruang promosi yang baru diresmikan itu telah memperoleh respons positif dari berbagai kalangan.


Ia menilai setiap kunjungan merupakan kesempatan berharga untuk menerima masukan demi menyempurnakan Bale KITA sebagai rumah bersama bagi UMKM dan perajin NTB.


“Saya bahagia sekali karena Bale KITA mendapat kunjungan dan masukan dari berbagai pihak. Kami banyak berdiskusi tentang bagaimana meningkatkan kualitas pembinaan kepada para perajin dan pelaku UMKM. Semoga dari kolaborasi ini, pengrajin-pengrajin kita semakin maju dan produk NTB semakin dikenal hingga tingkat dunia,” ujar Sinta.


Ia juga menegaskan bahwa Dekranasda NTB membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya dengan berbagai daerah agar pengalaman, inovasi, dan praktik baik dalam pengembangan UMKM dapat saling dipelajari dan diterapkan.


Bale KITA merupakan pusat promosi dan pemasaran yang diresmikan oleh Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal bersama Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri. Nama KITA merupakan akronim dari Kreatif, Inovatif, Terbuka, dan Autentik, yang mencerminkan semangat menghadirkan ruang bersama bagi produk-produk unggulan daerah.


Melalui sistem kurasi yang mengedepankan kualitas, keaslian karya, dan identitas lokal, Bale KITA diharapkan menjadi simpul baru dalam penguatan ekosistem ekonomi kreatif NTB.

Tidak hanya sebagai pusat pemasaran, tetapi juga sebagai ruang kolaborasi yang mampu mempertemukan pelaku UMKM dengan pasar yang lebih luas, membuka peluang kemitraan antardaerah, sekaligus memperkuat posisi produk-produk NTB di tingkat nasional hingga internasional. (ham)

Transformasi Digital Harus Berpusat pada Manusia

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Transformasi Digital Harus Berpusat pada Manusia
PEMBICARA

Mataram (EKBIS NTB) – Di tengah pesatnya perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), big data, dan teknologi digital, tantangan terbesar pendidikan tinggi bukan lagi sekadar menghasilkan inovasi, melainkan memastikan bahwa setiap inovasi tetap berorientasi pada manusia.

Semangat inilah yang menjadi fokus Guest Lecture “Digitalogy: Towards a Human-Centered Transformation” yang diselenggarakan Universitas Mataram (Unram) bersama Seoul National University (SNU) di Ruang Sidang Senat, Rektorat Unram, pada Rabu (15/7).


Kuliah umum tersebut menghadirkan Professor Jun Seok Joseph Hwang, Professor di Seoul National University sekaligus Head of the Smart City Global Convergence Program, sebagai pembicara utama. Kehadirannya menjadi bagian dari upaya memperkuat kemitraan akademik internasional antara Unram dan SNU dalam pengembangan pendidikan, riset, serta inovasi digital yang berdampak bagi masyarakat.


Wakil Rektor Bidang Akademik, Prof. Dr. Sitti Hilyana, M.Si., menegaskan bahwa transformasi digital tidak boleh hanya diukur dari kecanggihan teknologi yang diadopsi, tetapi dari sejauh mana teknologi tersebut mampu meningkatkan kualitas kehidupan manusia.

Menurutnya, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab menyiapkan lulusan yang tidak hanya menguasai teknologi, tetapi juga memiliki integritas, kepedulian sosial, kemampuan berpikir kritis, serta kepemimpinan yang beretika untuk menghadapi berbagai tantangan global.


“Konsep Digitalogy mengingatkan kita bahwa transformasi digital bukan sekadar tentang mengadopsi teknologi yang semakin canggih, melainkan memastikan setiap inovasi tetap berpusat pada manusia, dengan menjunjung tinggi inklusivitas, tanggung jawab etis, kreativitas, keberlanjutan, serta kesejahteraan masyarakat,” ujar Prof. Hilyana.


Dalam kuliah umumnya, Prof. Jun Seok Joseph Hwang mengajak peserta melihat transformasi digital dari perspektif yang lebih luas. Menurutnya, keberhasilan sebuah negara dalam memanfaatkan teknologi tidak semata ditentukan oleh kecanggihan infrastruktur digital, tetapi oleh kualitas manusia dan karakter masyarakat yang dibangun melalui pendidikan.


Ia menjelaskan, setiap peradaban memiliki model transformasi yang berbeda sesuai dengan sejarah, budaya, dan institusinya. Korea Selatan, misalnya, dikenal dengan kapasitas implementasi transformasi digital yang kuat, kawasan Mediterania menonjol dalam tradisi dialog dan pertukaran gagasan, sementara negara-negara Nordik berhasil membangun kepercayaan sosial dan kolaborasi sebagai fondasi inovasi.

Beragam model tersebut menunjukkan bahwa teknologi berkembang mengikuti karakter masyarakat, bukan sebaliknya.
Mengangkat konsep “Smart Education for Smart Civilization”, Prof. Hwang menegaskan bahwa pembangunan kota cerdas harus diawali dengan pembangunan manusia.

Ia menggambarkan transformasi tersebut sebagai sebuah tahapan yang saling berkesinambungan, dimulai dari Smart Education yang melahirkan Smart Citizenship, kemudian membentuk Smart City, hingga pada akhirnya menciptakan Smart Civilization.

Dengan kata lain, teknologi hanya akan menghasilkan dampak apabila didukung oleh warga yang memiliki literasi digital, etika, kemampuan berpikir kritis, serta kesadaran untuk berkolaborasi. (ron)

1...165166167...1,073Halaman 166 dari 1,073