Mataram (ekbisntb.com) – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Nusa Tenggara Barat  tidak hanya berdampak pada peningkatan gizi masyarakat, tetapi juga membuka peluang kerja yang luas. Karenanya, Gubernur NTB, Dr. H. Lalu. Muhamad Iqbal meminta agar program MBG ini dikawal serius dan disukseskan secara maksimal.

Ketua Satgas MBG Provinsi NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, Selasa, 23 Hingga 15 September 2025, program ini telah menyerap 11.650 tenaga kerja lokal dengan berbagai peran. Dengan proyeksi kebutuhan 613 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG, jumlah tenaga kerja yang diserap diperkirakan dapat mencapai 29.891 orang.

mengatakan tenaga kerja tersebut tersebar di 269 SPPG aktif dengan beragam tugas, mulai dari juru masak, tenaga distribusi, keamanan, akuntan, hingga ahli gizi. “Kalau seluruh kebutuhan 623 SPPG di NTB terpenuhi, maka setiap dapur yang rata-rata menyerap 47 tenaga kerja akan memberi peluang kerja hampir 30 ribu orang. Ini manfaat besar selain pemenuhan gizi masyarakat,” ujarnya di Mataram, Senin (23/9).

Capaian Penerima Manfaat

Hingga pertengahan September, program MBG di NTB telah melayani 862.734 penerima manfaat dari potensi 1.850.501 jiwa atau sekitar 47 persen. Sebanyak 987.767 jiwa masih menunggu giliran terlayani.

Sebaran penerima manfaat mencakup peserta didik dari PAUD, TK, SD, MI, SMP, MTs, SMA, SMK, MA, SLB, pondok pesantren, hingga PKBM. Selain itu, program ini juga menjangkau non-peserta didik seperti balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

“MBG di NTB berjalan cukup progresif jika dibandingkan dengan capaian nasional yang baru sekitar 27–28 persen atau 23 juta penerima manfaat. Artinya, NTB lebih siap dari sisi infrastruktur, koordinasi lintas sektor, serta dukungan mitra lokal,” jelas Ahsanul Khalik.

Mitra Lokal Terlibat

Program MBG NTB juga menggerakkan perekonomian daerah dengan melibatkan 944 mitra dan supplier lokal, yang terdiri atas 25 koperasi, 3 BUMDes, 469 UMKM, dan 447 supplier lainnya.

Dampak positif ini terlihat di pasar-pasar tradisional, di mana pedagang sayur dan bahan pangan kini lebih cepat habis dagangannya karena terserap program MBG. “Kalau dulu pedagang baru selesai jualan menjelang sore, sekarang jam 10 pagi dagangan mereka sudah ludes. Ini bukti MBG ikut menghidupkan ekonomi lokal,” kata Ahsanul.

Tantangan dan Evaluasi

Meski progres berjalan baik, Satgas MBG tidak menampikkan adanya kasus keracunan. Kasus tersebut antara lain terkait distribusi makanan, pengolahan bahan yang tidak layak, hingga ketidaksesuaian harga dengan standar biaya.

“Jumlah kasusnya sangat kecil dibanding total penerima manfaat yang sudah di atas 860 ribu orang. Sangat kecil sebenarnya temuan kasusnya. Namun tetap menjadi perhatian. Kami sudah memperketat pengawasan dengan mewajibkan setiap SPPG melibatkan ahli gizi dalam proses pembelian, pengolahan, hingga distribusi makanan,” tegasnya.

Satgas juga mendorong adanya SOP lebih jelas serta sanksi tegas dari Badan Gizi Nasional bagi pihak yang melanggar. Selain itu, sistem akuntansi pembayaran telah diperkuat agar lebih transparan.

“Kalau ada makanan yang nilainya di bawah standar Rp10 ribu per paket, maka pembayaran tidak boleh tetap Rp10 ribu, tapi sesuai nilai riil yang ditemukan oleh akuntan dan penanggung jawab SPPG,” jelas mantan Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB ini.

Rekomendasi

Untuk memperluas jangkauan, Satgas MBG NTB merekomendasikan keterlibatan lebih besar dari desa/kelurahan, PAUD, TK, Posyandu, serta fasilitas pendidikan lain. Hal ini untuk memastikan balita, ibu hamil, dan ibu menyusui mendapat manfaat yang lebih luas.

“Program ini terbukti memberi manfaat ganda, baik dari sisi gizi maupun ekonomi. Oleh karena itu, kami sejalan dengan arahan Gubernur, tetap melanjutkan MBG dengan evaluasi menyeluruh. Kelemahan-kelemahan harus diperbaiki sambil jalan,” pungkas Ahsanul Khalik.

Dengan capaian yang lebih maju dibanding rata-rata nasional, NTB diharapkan dapat menjadi model implementasi MBG di daerah lain, sekaligus memperkuat langkah menuju Generasi Emas Indonesia 2045.(bul)

Mataram (ekbisntb.com) – Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) NTB, H. Agus Mulyadi, mengingatkan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk memperhatikan ketentuan Sisa Kemampuan Menangani Proyek (SKP) dalam pemberian proyek, terutama proyek penunjukan langsung (PL), agar tidak ada monopoli oleh satu perusahaan.

Ia menekankan bahwa aturan yang ada harus ditegakkan demi menciptakan persaingan yang sehat dan adil di industri konstruksi, serta memastikan distribusi proyek yang merata.

H.Agus Mulyadi di Mataram, Senin, 22 September 2025 mengungkapkan kekhawatirannya terkait banyaknya kasus di mana satu perusahaan mendapatkan lebih dari batas SKP yang diperbolehkan, yang bisa berdampak pada ketidakadilan dalam pembagian proyek.

Menurutnya, hal ini sudah sering terjadi, baik pada proyek-proyek yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun daerah, khususnya pada proyek-proyek yang dianggarkan melalui pokok pikiran (Pokir).

“Aturan SKP itu jelas, misalnya untuk proyek kecil seharusnya perusahaan hanya boleh mengerjakan lima paket. Tapi faktanya sering kali ada satu perusahaan yang diberi hingga enam paket atau lebih, padahal itu melanggar ketentuan,” ujarnya.

Proyek Penunjukan Langsung Harus Dikelola Secara Adil

Agus Mulyadi juga menyoroti masalah dalam mekanisme penunjukan langsung (PL) yang, menurutnya, seringkali tidak sesuai dengan aturan yang ada. Banyaknya proyek PL yang diberikan kepada satu perusahaan bisa menyebabkan ketimpangan, mengurangi peluang bagi perusahaan lain untuk mendapatkan proyek.

“Kami tidak menolak untuk mendapatkan proyek, tapi tolong aturan SKP ini ditegakkan. Jangan sampai ada perusahaan yang mendominasi satu proyek atau lebih melebihi batas SKP yang diizinkan. Ini bisa merugikan banyak pihak dan bisa menjadi temuan di kemudian hari,” tambah Agus.

Menurutnya, hal ini bisa terjadi untuk proyek terutama yang terkait dengan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air, yang diberikan tanpa mempertimbangkan proporsionalitas perusahaan dalam menangani proyek.

Agus juga menyarankan agar pemerintah daerah lebih proaktif dalam mengawasi dan memastikan bahwa pembagian proyek dilaksanakan dengan transparan dan adil. Dalam hal ini, ia berharap agar Gapensi dan asosiasi lainnya bisa bekerja sama dengan pemerintah untuk memastikan distribusi proyek yang lebih merata dan sesuai dengan ketentuan SKP.

“Asosiasi bisa dilibatkan oleh pemerintah di daerah untuk memastikan bahwa pembagian proyek dilakukan dengan adil. Jangan sampai ada yang merasa dirugikan hanya karena ada perusahaan yang mendapatkan proyek melebihi kapasitasnya. Harapan kami, dengan komunikasi yang baik, ini bisa berjalan lebih lancar,” ungkap Agus.

Tantangan dalam Pengawasan dan Deteksi Proyek

Agus juga menekankan bahwa salah satu tantangan terbesar adalah kurangnya pengawasan yang efektif terhadap SKP perusahaan, yang sering kali tidak terdeteksi saat ada perusahaan yang mengambil lebih banyak proyek daripada yang diperbolehkan.

“Kadang-kadang proyek-proyek ini tidak terdeteksi, terutama di daerah-daerah yang lebih terpencil. Misalnya di Bima atau wilayah lainnya, ada proyek yang seharusnya terbuka untuk banyak perusahaan, tapi hanya diberikan kepada satu perusahaan yang sudah melebihi batas SKP-nya,” kata Agus.

Pentingnya peran asosiasi dalam melakukan pengawasan bersama pemerintah juga menjadi sorotan Agus. Ia berharap adanya komunikasi yang lebih baik antara Gapensi dan pemerintah agar proses pengawasan dan pembagian proyek dapat lebih terkoordinasi dan transparan.

Pentingnya Penerapan Aturan yang Konsisten

Agus Mulyadi kembali menegaskan pentingnya penerapan aturan yang konsisten mengenai SKP dan penunjukan langsung. Ia berharap agar pemerintah tidak hanya mengandalkan laporan administratif, tetapi juga melakukan pengecekan yang lebih mendalam mengenai kesiapan dan kapasitas masing-masing perusahaan dalam menangani proyek.

“Kami berharap pemerintah dapat memperhatikan ini, agar aturan yang ada benar-benar dijalankan dengan baik. Hal ini sangat penting untuk memastikan tidak ada monopoli dan agar proyek bisa berjalan dengan efektif dan tepat sasaran,” pungkas Agus.(bul)