Beranda blog Halaman 165

Empat Proyek Senilai Rp1,67 Triliun Siap Ditawarkan ke Investor

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Empat Proyek Senilai Rp1,67 Triliun Siap Ditawarkan ke Investor
H. Lalu Muhamad Iqbal ( EKBIS NTB/era)


Mataram ( EKBIS NTB) –
Pemprov NTB siap menawarkan empat proyek investasi senilai Rp1,67 triliun. Empat proyek tersebut yaitu Kerakas Beach Five Star Hotel di Lombok Utara, Gili Gede Luxury Resort dan Five Star Hotel, Mautika Mandalika Hotel, dan Kuta Heights Hotel di kawasan Mandalika.


Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal mengatakan seluruh proyek tersebut memiliki nilai investasi sekitar Rp1,61 triliun dan telah dipersiapkan dengan dukungan infrastruktur, kemudahan perizinan, serta prospek pasar yang menjanjikan.


“Diplomasi investasi yang dibangun Pemerintah Provinsi NTB merupakan bagian dari strategi memperluas kemitraan internasional untuk mempercepat transformasi ekonomi daerah,” ujarnya, kemarin.


Selain empat proyek itu, saat ini NTB juga tengah membidik kerja sama strategis di berbagai sektor dengan Maroko. Potensi kerja sama antara kedua wilayah yaitu bidang pariwisata, bidang energi, pertanian, perdagangan, pengembangan sumber daya alam, hingga pengembangan sumber daya manusia.


Iqbal menilai, kerja sama internasional harus mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat melalui peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, hilirisasi industri, serta penguatan daya saing ekonomi daerah.


Menurutnya, NTB merupakan daerah dengan potensi investasi yang besar dan beragam. Dengan jumlah penduduk sekitar 5,81 juta jiwa, didominasi usia produktif, serta didukung pertumbuhan ekonomi yang stabil dan posisi geografis yang strategis sebagai gerbang kawasan timur Indonesia, NTB dinilai memiliki fondasi kuat untuk menjadi tujuan investasi internasional.


Di sektor pariwisata, Pemerintah Provinsi NTB menawarkan konsep Road to Quality Tourism, yakni pembangunan destinasi yang berkualitas, berkelanjutan, dan berdaya saing global. Saat ini NTB memiliki 265 destinasi wisata, 375 desa wisata, serta infrastruktur pendukung yang terus berkembang.


“Tren kunjungan wisatawan menunjukkan peningkatan, seiring dengan upaya memperluas konektivitas penerbangan internasional dan pengembangan investasi di bidang perhotelan, kawasan wisata, serta transportasi pariwisata,” jelasnya.


Sektor pertanian turut menjadi salah satu kekuatan utama NTB dengan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Berbagai komoditas unggulan seperti padi, jagung, bawang merah, cabai, kopi, kakao, kelapa, vanili, hingga tembakau menjadi peluang investasi yang menjanjikan.


Pemerintah Provinsi NTB juga tengah menjalankan program penanaman satu juta pohon kelapa dan satu juta pohon kopi sebagai bagian dari strategi pembangunan pertanian berkelanjutan yang terintegrasi dengan industri pengolahan hasil pertanian.


Pada sektor peternakan, NTB dikenal sebagai salah satu sentra produksi sapi potong nasional. Pemerintah membuka peluang investasi pada pengembangan pembibitan, rumah potong hewan modern, industri pengolahan daging, produk susu, hingga proyek strategis Investment Project Ready to Offer (IPRO) Beef Cattle Farming di Labangka, Kabupaten Sumbawa.

Potensi besar juga dimiliki sektor kelautan dan perikanan. Produksi perikanan yang mencapai sekitar 1,25 juta ton pada 2025 menjadi modal penting bagi pengembangan industri pengolahan hasil perikanan, pembangunan fasilitas cold chain, serta hilirisasi berbagai komoditas ekspor unggulan seperti tuna, udang vaname, lobster, rumput laut, dan garam.


Di bidang energi, ia membeberkan NTB memiliki potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) yang sangat besar, terutama energi surya, angin, air, biomassa, dan panas bumi.

Potensi tersebut diperkuat dengan keberadaan sedikitnya 15 bendungan besar yang dapat dikembangkan sebagai lokasi pembangkit listrik tenaga surya terapung maupun sistem pembangkit listrik hibrida.


“Sumber daya mineral strategis seperti tembaga, emas, perak, mangan, pasir besi, dan timbal menjadi peluang besar bagi pengembangan industri hilirisasi berbasis energi hijau,” pungkasnya. (era)

Jaringan Irigasi Bendungan Meninting Belum Dibangun, Pemprov NTB Sebut Itu Kewenangan Pusat

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Jaringan Irigasi Bendungan Meninting Belum Dibangun, Pemprov NTB Sebut Itu Kewenangan Pusat
Lalu Moh. Faozal

BENDUNGAN Meninting yang baru seminggu diresmikan Presiden Prabowo Subianto terletak di Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat belum memiliki jaringan irigasi. Akibatnya, bendungan senilai Rp1,4 triliun ini belum bisa mengairi lahan pertanian warga yang berdampak pada mati surinya belasan hektare lahan pertanian warga.


Menyikapi hal ini, Pemerintah Provinsi NTB melalui Asisten II Setda NTB, Lalu Moh. Faozal mengaku tetap berkomunikasi dengan pusat mengenai pembangunan Bendungan Meninting, mulai dari pembangunan utama bendungan hingga pembangunan irigasi.
“Ya pasti (komunikasi, red). Karena ini kan satu rangkaian (bendungan hingga irigasi),” ujarnya.


Menurutnya, pembangunan irigasi sepanjang kurang lebih 30 kilometer merupakan kewenangan pusat. Karena pembangunan primer hingga tersier bendungan dibangun langsung oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Hanya saja, ia menilai baru bangunan primer dan sekunder yang telah rampung, sementara bangunan tersier seperti irigasi masih dalam proses pembahasan.


“Bisa jadi ada yang masih belum selesai sampai tersiarnya, tetapi seluruhan dari fasilitas utama bendungan kan sudah dirizmikan presiden,” ungkapnya.
Bendungan Meninting yang berada di Kabupaten Lombok Barat, lanjut Faozal memiliki peran strategis dalam mendukung sektor pertanian, khususnya di Kabupaten Lombok Tengah.

Meski berada di Lobar, daerah yang diproyeksikan paling banyak menerima manfaat irigasi dari bendungan tersebut adalah lahan pertanian di Lombok Tengah.
Sebelum adanya Bendungan Meninting, sebagian lahan pertanian di wilayah Lombok Tengah hanya mengandalkan air hujan, sehingga umumnya hanya dapat ditanami padi satu kali dalam setahun.

Di musim tertentu, petani dapat memaksakan dua kali musim tanam, namun dinilai berisiko karena keterbatasan pasokan air.
“Ini satu-satunya bendungan di Lombok Barat. Di Lombok Tengah itu ada dua bendungan, Bendungan Batujai dan Bendungan Pengga.

Tapi aliran dua bendungan itu bukan ke Lombok Tengah, tapi ke Lombok Barat. Nah ini Meninting adanya di Lombok Barat, tetapi penikmatnya itu besok Lombok Tengah paling banyak,” jelasnya.
Dengan terbangunnya jaringan irigasi dari Bendungan Meninting, mantan Kepala Dishub NTB itu berharap intensita

s tanam dapat meningkat hingga tiga kali dalam setahun. Peningkatan indeks pertanaman tersebut diharapkan mampu mendongkrak produksi pangan dan mendukung target peningkatan produksi beras nasional mencapai 720 ribu ton dari bendungan Meninting.


Namun demikian, target produksi tersebut baru dapat tercapai setelah seluruh infrastruktur pendukung, terutama jaringan irigasi, selesai dibangun dan berfungsi secara optimal.
“Di Lombok Tengah bagian Selatan itu cuma satu kali panen. Bisa saja dua kali kalau dipaksa-paksa. Tapi kan berisiko,” pungkasnya. (era)

Pengaruhi Citra Pariwisata

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pengaruhi Citra Pariwisata
Ahmad Nur Aulia

INSIDEN kekerasan yang menimpa seorang sopir taksi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dinilai dapat mempengaruhi pariwisata daerah.

Pemerintah Provinsi NTB menilai, kejadian tersebut berpotensi menodai citra pariwisata NTB yang saat ini tengah gencar dipromosikan sebagai destinasi aman dan ramah bagi pelancong.

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) NTB, Ahmad Nur Aulia, menegaskan kenyamanan wisatawan tidak melulu soal keindahan destinasi, melainkan juga sangat dipengaruhi oleh kualitas layanan transportasi di lapangan.

“Ya tentunya kami sangat menyayangkan ada kejadian seperti ini,” ujarnya, Kamis, 16 Juli 2026.Ia menekankan pentingnya membangun ekosistem pariwisata yang aman dan nyaman.

Salah satunya yaitu memastikan seluruh moda transportasi beroperasi secara tertib dan mampu memberikan rasa aman kepada para pengunjung yang datang ke NTB.

“Orang datang berwisata tentu ingin mendapatkan pengalaman yang baik, nyaman, dan berkesan. Karena itu, layanan transportasi sebagai bagian dari ekosistem pariwisata harus mampu memberikan pelayanan yang profesional,” katanya.

Adapun atas insiden ini, ia berharap seluruh pegiat wisata di NTB bisa mempererat koordinasi untuk menciptakan keamanan berwisata. Ia mengaku akan memperkuat konsolidari semua pihak memiliki pemahaman yang sama terkait regulasi, sehingga potensi gesekan di lapangan bisa ditekan.

Saat ini, mantan Kepala DPMPD Dukcapil itu mengungkapkan pihaknya telah berkomunikasi dengan Dinas Perhubungan NTB untuk menyelesaikan solusi gesekan antar pegiat transportasi di NTB itu. Salah satu fokus utamanya adalah memperjelas pembagian peran dan wilayah operasional antara angkutan konvensional, taksi, hingga transportasi daring (online).

“Ini menjadi atensi kami. Jangan sampai persoalan seperti ini mengganggu citra destinasi pariwisata NTB yang selama ini terus kita bangun,” pungkasnya. (era)

Peningkatan PAD Jadi Rekomendasi Utama

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Peningkatan PAD Jadi Rekomendasi Utama
Hj. Baiq Zuhar Parhi

GABUNGAN Komisi DPRD Kota Mataram menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Mataram Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Persetujuan tersebut disertai sejumlah saran dan rekomendasi kepada Pemerintah Kota Mataram guna meningkatkan kinerja pembangunan dan pelayanan publik.

Rekomendasi tersebut dibacakan Sekretaris Gabungan Komisi DPRD Kota Mataram, Hj. Baiq Zuhar Parhi, SH., MH., dalam rapat paripurna di DPRD Kota Mataram, baru-baru ini.

Salah satu rekomendasi utama adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Gabungan Komisi meminta Pemkot Mataram lebih proaktif melakukan pendataan potensi PAD, terutama dari sektor parkir, pasar, reklame, serta pelaku UMKM dan pedagang kaki lima beromzet besar.

Selain itu, pemerintah didorong memperkuat sistem penagihan pajak berbasis digital, memberikan insentif kepada wajib pajak yang patuh, serta mengoptimalkan pengelolaan aset daerah agar mampu meningkatkan kontribusi terhadap PAD.

Di sektor perdagangan, DPRD merekomendasikan penataan pasar tradisional melalui sistem klasterisasi pedagang berdasarkan jenis komoditas.

Langkah tersebut dinilai dapat menciptakan pasar yang lebih tertata, bersih, dan nyaman, sekaligus mempermudah pendataan lapak, pengawasan aset pasar, serta meningkatkan penerimaan daerah.

Dinas Perdagangan juga diminta menyusun roadmap pengembangan pasar tradisional yang terintegrasi dengan potensi wisata belanja lokal dan digitalisasi sistem retribusi.

Gabungan Komisi juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah meningkatkan realisasi anggaran setiap tahun agar pelaksanaan program pembangunan berjalan lebih optimal dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Di bidang kesehatan, DPRD mendorong peningkatan kualitas Posyandu melalui pelatihan kader, penambahan fasilitas berstandar SNI, serta penyuluhan gizi yang lebih komprehensif sebagai upaya menekan angka stunting.

Dinas Kesehatan juga diminta memprioritaskan pemenuhan alat kesehatan dasar di seluruh puskesmas berdasarkan pemetaan kebutuhan.

Sementara di sektor pendidikan, Pemerintah Kota Mataram didorong mempercepat transformasi digital di sekolah, meningkatkan kompetensi tenaga pendidik, dan menerapkan kurikulum yang lebih fleksibel guna mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan.

Selain itu, DPRD meminta pemerintah segera mengisi jabatan kosong di seluruh organisasi perangkat daerah untuk mengoptimalkan pelayanan publik, sekaligus memperbarui database talenta daerah dengan menjadikan kinerja dua tahun terakhir sebagai dasar promosi jabatan.

Gabungan Komisi juga menyoroti persoalan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu dan Tenaga Pendukung Kegiatan (TPK).

Pemerintah diminta menyiapkan langkah strategis terkait sistem penganggaran gaji dan tunjangan agar tidak membebani belanja pegawai, serta menerapkan evaluasi berbasis kinerja dalam proses perpanjangan kontrak PPPK Paruh Waktu.

Selain itu, DPRD merekomendasikan penambahan anggaran bagi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Mataram untuk mendukung pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) 2026. (fit)

BPJS Ketenagakerjaan dan Pemda KLU Salurkan Santunan Jaminan Kematian

Penulis
ekbisntb.com
-
0
BPJS Ketenagakerjaan dan Pemda KLU Salurkan Santunan Jaminan Kematian
SERAHKAN SANTUNAN

Tanjung (EKBIS NTB) – Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) bersama BPJS Ketenagakerjaan Provinsi NTB, menyalurkan santunan jaminan kematian (JKM) kepada tiga anggota keluarga ahli waris yang tercatat sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Seluruh penerima berasal dari Desa Rempek, Kecamatan Gangga.


Distribusi santunan masing-masing, dua orang menerima Rp42 juta (kepesertaan lebih dari tigabulan) dan satu orang menerima Rp10 juta (kepesertaan kurang dari tiga bulan).


Secara kumulatif, BPJS Ketenagakerjaan Provinsi NTB mencatat telah menyalurkan total santunan senilai Rp450 juta kepada 16 ahli waris di seluruh Kabupaten Lombok Utara.


Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH., MH., di sela-sela serah terima santunan di Masjid Al Mujahirin Dusun Lempenge, Desa Rempek, mengatakan penyerahan santunan sebagai bagian dari komitmen daerah dalam memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan.


Ia menegaskan, program BPJS Ketenagakerjaan merupakan wujud ikhtiar nyata untuk melindungi masyarakat dari risiko kemiskinan ekstrem akibat kehilangan mata pencaharian utama. Sehi

ngga Pemda KLU tidak ragu untuk membayarkan premi BPJS untuk menjamin keberlangsungan warganya.
Pemda KLU mengalokasikan anggaran sebesar Rp4 miliar iuran BPJS Ketenagakerjaan kepada 24.000 penerima.

Adapun kelompok penerima premi berasal dari kalangan pekerja non-ASN, tenaga honorer pemerintah daerah, Guru dan tenaga kependidikan non-ASN, Tenaga kesehatan non-ASN, Kepala desa, perangkat desa, perangkat BPD, RT, RW, serta kader kemasyarakatan.


“Salah satu cara kami melayani masyarakat adalah dengan membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan. Harapan kami, semuanya tetap sehat walafiat. Namun, jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan, kematian, pemerintah daerah telah menyediakan jaminan anggaran untuk meringankan beban keluarga yang ditinggalkan,” ungkap Najmul.


Kepala BPJS Ketenagakerjaan NTB, H. Nasrullah Umar, menyampaikan Penyerahan ini merupakan bagian dari program perlindungan sosial bagi pekerja rentan yang diinisiasi oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU).


Program BPJS Ketenagakerjaan mencakup sekitar 24.000 pekerja rentan, termasuk nelayan, petani, dan tenaga kerja informal lainnya. Hingga saat ini, total peserta yang telah dilindungi di KLU mencapai angka tersebut, yang terdiri dari 12.000 pekerja non-ASN, aparat desa, serta kelompok pekerja rentan lainnya.


“Program ini sudah berjalan dan terus berlanjut di tahun 2026, ini adalah salah satu upaya konkret Pemda KLU dalam memberantas kemiskinan ekstrem dengan memberikan jaring pengaman sosial bagi masyarakat,” ujar Nasrullah.


Nasrullah juga menekankan pentingnya kesadaran masyarakat untuk mendaftar secara mandiri ke program BPJS Ketenagakerjaan. Ia mengungkapkan bahwa pemerintah daerah secara rutin melakukan sosialisasi setiap hari di berbagai desa.


“Masyarakat tidak harus sepenuhnya bergantung pada bantuan pemerintah karena keterbatasan fiskal. Saat ini, ada diskon iuran 50 persen sehingga hanya perlu membayar Rp8.400 per bulan (dari normalnya Rp16.800) untuk mendapatkan perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM),” jelasnya.


Kolaborasi antara BPJS Ketenagakerjaan NTB, Pemkab KLU melaui Dinas PMPTSP Naker diharapkan dapat memperluas cakupan perlindungan sosial hingga ke seluruh lapisan masyarakat Lombok Utara, memastikan setiap tenaga kerja memiliki rasa aman dalam menjalani aktivitas perekonomiannya. (ari)

Desa Sapit Jadi Surga Tersembunyi bagi Pencinta Kopi

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Desa Sapit Jadi Surga Tersembunyi bagi Pencinta Kopi
PEMANDANGAN - Aktivitas berwisata di Desa Sapit memperlihatkan pemandangan wilayah pedesaan di kabupaten Lombok Timur. (Suara NTB/rus)

Di ketinggian antara 697 meter hingga 1.100 meter di atas permukaan laut, terdapat sebuah desa yang menyimpan keindahan sekaligus cita rasa kopi istimewa. Desa Sapit, yang terletak di Kecamatan Suela, Lombok Timur, menjelma menjadi destinasi wisata kopi yang semakin diminati, terutama di kalangan pencinta kopi dan petualang alam.

HAMPARAN kebun kopi dengan varietas Arabika dan Robusta membentang di lereng-lereng desa, dibudidayakan pada rentang ketinggian 600 hingga 1.200 MDPL—kondisi ideal yang menghasilkan biji kopi berkualitas premium.

Udara sejuk khas pegunungan menyambut setiap pengunjung yang datang, sementara hamparan Laut Sumbawa di sisi selatan dan kemegahan Gunung Rinjani di sisi utara menjadi pemandangan yang sulit dilupakan.


“Desa Sapit memiliki potensi besar dalam wisata kopi. Kami tidak hanya menawarkan rasa, tetapi juga pengalaman lengkap dari kebun hingga ke cangkir,” ujar Hijazi Noor, pelaku wisata Desa Sapit.
Bagi yang ingin menikmati kopi langsung dari kebun, deretan kedai kopi lokal siap memanjakan lidah sekaligus mata. Berikut beberapa pilihan tempat nongkrong favorit di Desa Sapit:


Kopi Sapit – Coffee Shop yang berada di Jalan Raya Sapit menyajikan kopi petik merah dari kebun setempat. Pengunjung dapat menikmati sajian kopi Arabika dan Robusta sambil ditemani camilan ringan dan panorama alam yang asri.


Tak jauh dari sana, Canvas Coffee – Coffee Shop and Homestay di Batu Cangku menawarkan pengalaman berbeda dengan pemandangan persawahan dan Gunung Rinjani. Tempat ini menjadi pilihan tepat bagi yang ingin menginap sambil menikmati suasana nongkrong yang nyaman.


Bagi pencinta roti sourdough, Balelangga Sapit – Coffee Shop and Homestay di Jalan Raya Sapit adalah surga kecil. Selain menyajikan kopi Nusantara, tempat ini memiliki home bakery dengan roti sourdough yang lezat, ditambah panorama memukau yang menemani setiap tegukan.


Sementara itu, X.TEROS CAMP COFFEE & NATURE di Batu Cangku mengusung konsep lesehan dengan suasana sejuk khas pegunungan, cocok untuk bersantai atau sekadar melepas penat.
Bagi yang ingin belajar lebih dalam tentang kopi, Micofam Lombok Coffee di Jalan Raya Sapit menjadi tempat edukasi dengan tur pertanian berkelanjutan. Pengunjung bisa melihat langsung proses budidaya kopi dari kebun hingga menjadi biji siap sangrai.


Namun, satu tempat yang belakangan menjadi primadona adalah Serata Farm & Camp. Berlokasi di Dusun Gubuk Baru, sekitar 1,7 kilometer ke atas dari Dusun Baru menuju pertanian Serata—tepat di perbatasan antara hutan HKm dan tanah pertanian—kafe ini berada di ketinggian 900 MDPL.


Serata Coffee and Camp telah menjadi tempat nongkrong favorit warga Lombok Timur, bahkan dari seluruh Nusa Tenggara Barat. Saat hari libur atau akhir pekan, tempat ini selalu ramai dikunjungi.

Pesonanya terletak pada kemampuannya menyuguhkan dua keindahan sekaligus: hamparan laut di sisi selatan dan keperkasaan Gunung Rinjani di sisi utara. Pengunjung bisa menyeruput kopi hangat sambil menyaksikan matahari terbenam atau sekadar menikmati semilir angin pegunungan. Bagi yang ingin bermalam, lokasi ini juga menyediakan area camping ground.


Apakah Anda berencana untuk wisata edukasi kebun kopi, atau sekadar ingin bersantai sambil menikmati pemandangan? Desa Sapit bisa jadi pilihannya, di mana setiap cangkir kopi bercerita tentang alam dan kehangatan. (rus)

Picu Kerusakaan Jalan Bengkel-Merembu, Dishub Temukan Kendaraan Langgar Tonase Hindari Jembatan Timbang

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Picu Kerusakaan Jalan Bengkel-Merembu, Dishub Temukan Kendaraan Langgar Tonase Hindari Jembatan Timbang
Kerusakan jalan di Desa Bengkel-Merembu Kecamatan Labuapi rusak kerusakan jalan di Merembu-Bengkel dipicu kendaraan bertonase melebihi kapasitas yang diduga menghindari jembatan timbang. (Suara NTB/her)

Giri Menang (EKBIS NTB) – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Lombok Barat (Lobar) menemukan kendaraan truk pengangkut material yang melebihi tonase sering melintas di jalur Bengkel-Merembu-Narmada. Kendaraan bermuatan melebihi kapasitas itu memicu kerusakan jalan kabupaten tersebut.


Untuk itu, pihak Dishub pun mendorong kolaborasi lintas sektor dalam menangani kerusakan Jalan Bengkel–Merembu yang dipicu tingginya aktivitas kendaraan bertonase besar terutama angkutan material galian C tersebut. Upaya tersebut akan dilakukan bersama Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD), pemerintah desa, pemerintah kecamatan, serta instansi terkait.


Kepala Dinas Perhubungan Lombok Barat, Hendrayadi, mengatakan, banyak ruas jalan yang dibangun pemerintah mengalami kerusakan lebih cepat karena dilintasi kendaraan yang melebihi kapasitas kelas jalan.“Selain angkutan material galian C, kami juga menemukan kendaraan bertonase besar yang melintasi Jalan Bengkel–Merembu untuk menghindari jembatan timbang. Kondisi ini mempercepat kerusakan jalan,” ujarnya, Kamis (16/7/2026).


Menindaklanjuti hal tersebut, Hendrayadi menjelaskan, pihaknya akan memperkuat koordinasi dengan BPTD sebagai pengelola jembatan timbang, pemerintah desa, dan pemerintah kecamatan agar masyarakat turut berperan aktif menjaga kondisi jalan yang menjadi akses utama aktivitas sehari-hari.


Selain pengawasan, Dishub juga mendorong pemerintah provinsi berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten untuk menata zonasi lokasi galian C melalui pengaturan perizinan. Menurutnya, penempatan aktivitas pertambangan pada kawasan yang sesuai akan lebih efektif dalam mengurangi dampak kerusakan jalan dibandingkan hanya mengandalkan penertiban di lapangan.


Hendrayadi menegaskan Dishub bersama Satpol PP, Dinas Pekerjaan Umum, dan instansi terkait akan terus bersinergi menjaga kualitas infrastruktur jalan. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga kelancaran mobilitas masyarakat sekaligus mendukung aktivitas ekonomi warga secara berkelanjutan.


Sementara itu, Warga mengeluhkan kendaraan truk yang lalu lalang di jalur lintas Sembung dan Kecamatan Narmada menuju Bengkel Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat (Lobar). Lantaran akibat kendaraan truk bermuatan melebihi tonase, diduga memicu kerusakan jalan yang baru beberapa tahun lalu dibangun.


Belum lagi dampak jalur itu rawan kecelakaan, akibat jalan rusak dan material seperti pasir dan tanah galian yang tercecer di jalan raya. Pantauan media, jalan di depan kantor Desa Sembung banyak dilewati kendaraan pengangkut pasir, bahan bangunan dan lainnya dari wilayah Mataram menuju Lombok Tengah, Lombok Timur, dan sebaliknya. Kendaraan ini bermuatan melebihi kapasitas, hingga muatannya melampaui bak kendaraan.


Sementara dari sisi kapasitas jalan, tidak memungkinkan jalur itu dilalui. Akibatnya, kondisi jalan ini mengalami kerusakan di banyak titik. Di Desa Merembu, jalan yang dibangun dua tahun lalu sudah rusak dan bergelombang.

Kondisi jalan sempit, tapi dilalui kendaraan truk besar yang membahayakan pengendara. Jalan berlubang tampak ditambal menggunakan semen, tetapi itu justru menjadikan jalan bergelombang. (her)

Pengetesan Kemiskinan Ekstrem di NTB Tak akan Tercapai Tanpa Penguatan Layanan Dasar

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pengetesan Kemiskinan Ekstrem di NTB Tak akan Tercapai Tanpa Penguatan Layanan Dasar
PENGETASAN KEMISKINAN - MSF Tingkat Provinsi NTB. Forum yang diinisiasi IBP, FITRA NTB, dan Koalisi PRIMA NTB menyoroti pengetasan kemiskinan ekstrem di NTB. (Suara NTB/ist)

Mataram (EKBIS NTB) – Upaya mengentaskan kemiskinan ekstrem di wilayah Provinsi NTB tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi, besarnya investasi, atau tingginya realisasi belanja pemerintah. Di balik capaian makro tersebut, masih ada persoalan yang setiap hari dihadapi masyarakat: sulitnya memperoleh air bersih, sanitasi yang belum layak, hingga layanan kesehatan yang belum sepenuhnya ramah bagi penyandang disabilitas.

Realitas itu menjadi benang merah yang ditarik dalam Multi Stakeholders Forum (MSF) Tingkat Provinsi NTB. Forum yang diinisiasi International Budget Partnership (IBP), FITRA NTB, dan Koalisi PRIMA NTB pada Kamis kemarin.

Forum yang mempertemukan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, kelompok perempuan pesisir, organisasi penyandang disabilitas, serta mitra pembangunan untuk membahas hasil kajian kredibilitas anggaran dan audit sosial pada sektor layanan dasar.

Direktur Global International Budget Partnership, Ana Patricia Munoz, mengingatkan bahwa anggaran publik bukan sekadar dokumen teknis atau kumpulan angka.

“Anggaran adalah cerminan prioritas pemerintah. Karena berasal dari uang publik, setiap orang memiliki hak sekaligus tanggung jawab untuk memastikan anggaran digunakan untuk menghasilkan perubahan yang lebih baik,” ujarnya.

Berdasarkan pengalaman IBP mendampingi lebih dari 100 negara, Ana Patricia menilai perubahan paling berdampak justru lahir dari kerja-kerja yang dekat dengan masyarakat.

Ana Patricia mengapresiasi pendekatan yang dilakukan Koalisi PRIMA di NTB melalui audit sosial. Menurutnya, keterlibatan warga dalam menghasilkan data dan bukti menjadi modal penting untuk memperkuat advokasi kebijakan.

“Data tidak hanya digunakan untuk mengidentifikasi masalah, tetapi juga untuk menemukan solusi,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal melalui sambutan tertulis yang disampaikan oleh Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda NTB, Heri Agustiadi. Gubernur tidak menampik bahwa keberhasilan pembangunan tidak diukur dari besarnya anggaran yang dibelanjakan, melainkan sejauh mana kehidupan masyarakat benar-benar membaik.

“Ukuran terbaik dari sebuah pembangunan bukanlah seberapa besar anggaran yang dibelanjakan, melainkan seberapa banyak kehidupan masyarakat yang berhasil diperbaiki,” jelasnya.

Dia menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan, dan pembangunan pariwisata berkelas dunia dalam RPJMD NTB 2025–2029 tidak dapat dipisahkan dari terpenuhinya layanan dasar.

Sektor Water, Sanitation, and Hygiene (WASH) telah menjadi agenda penting pembangunan daerah. Namun tantangan yang dihadapi masih besar. Hingga 2026, capaian sanitasi aman di NTB baru mencapai sekitar 5,56 persen, sementara target pada 2029 ditetapkan sebesar 13 persen. “Masih terdapat kesenjangan yang cukup besar yang harus kita kejar bersama,” ujarnya.

Untuk mengejar target tersebut, pemerintah mendorong penguatan kelembagaan, penyempurnaan regulasi, pembangunan infrastruktur sanitasi, peningkatan partisipasi masyarakat, serta diversifikasi pembiayaan melalui dana desa, CSR, dan dana sosial keagamaan. (ndi)

Dishub NTB Soroti Konflik Antar Pelaku Transportasi di Mandalika, Minta Hentikan Klaim Wilayah dan Aksi Kekerasan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Dishub NTB Soroti Konflik Antar Pelaku Transportasi di Mandalika, Minta Hentikan Klaim Wilayah dan Aksi Kekerasan
Ervan Anwar (Suara NTB/bul)

Mataram (EKBIS NTB) – Pemerintah Provinsi NTB menaruh perhatian serius terhadap konflik yang masih terjadi di kalangan pelaku jasa transportasi, khususnya di kawasan pariwisata.
Peristiwa terbaru yang menjadi sorotan adalah dugaan pemukulan terhadap seorang pengemudi taksi oleh oknum pengemudi travel di kawasan Mandalika. Kasus tersebut saat ini telah ditangani aparat penegak hukum.


Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTB, Ervan Anwar di Mataram, Jumat, mengatakan pihaknya masih menunggu hasil klarifikasi dari berbagai pihak sebelum memberikan penjelasan lebih jauh terkait insiden tersebut.
Ia mengaku telah berkoordinasi dengan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) dan manajemen Bluebird sebagai perusahaan yang memayungi pengemudi taksi yang menjadi korban, untuk memperoleh informasi yang utuh.


Meski demikian, Ervan menegaskan Pemerintah Provinsi NTB tidak menginginkan konflik antar pelaku transportasi terus berulang, terlebih terjadi di kawasan wisata strategis nasional seperti Mandalika.
Menurutnya, ketenangan dan rasa aman merupakan faktor penting dalam menjaga kepercayaan wisatawan.

Karena itu, pemerintah secara rutin memfasilitasi pertemuan antara para pelaku transportasi bersama pengelola kawasan, Angkasa Pura, dan instansi terkait guna mencegah munculnya gesekan di lapangan.
“Daerah wisata tidak boleh diwarnai kegaduhan. Kalau wisatawan melihat kondisi yang tidak kondusif, tentu akan memengaruhi citra daerah. Kalau kunjungan wisata menurun, akhirnya semua pihak juga yang merasakan dampaknya,” katanya.


Ervan menjelaskan, pada dasarnya angkutan umum yang berizin telah memiliki ketentuan mengenai trayek maupun wilayah operasional sesuai regulasi. Sementara itu, layanan transportasi berbasis aplikasi memiliki karakteristik yang berbeda karena tidak terikat pada trayek tetap.


Karena itu, ia menilai seluruh pelaku usaha transportasi seharusnya dapat menjalankan aktivitas sesuai ketentuan masing-masing tanpa harus saling mengklaim wilayah ataupun menghalangi operasional pihak lain.
“Persaingan dalam usaha itu sesuatu yang wajar karena semua orang mencari nafkah. Tetapi persaingan harus dilakukan secara sehat, bukan dengan cara-cara yang menimbulkan konflik atau kekerasan,” tegasnya.


Ervan menduga insiden yang terjadi lebih disebabkan oleh ulah oknum tertentu dan bukan mencerminkan hubungan seluruh pelaku transportasi di lapangan. Menurutnya, selama ini komunikasi antara pemerintah dan komunitas transportasi berjalan cukup baik.
“Kalau kami melihat, sebenarnya persoalan besar sudah tidak ada.

Kemungkinan ini dilakukan oleh oknum-oknum yang justru ingin memperkeruh situasi. Biasanya setiap ada event besar selalu muncul persoalan seperti ini,” ujarnya.
Dinas Perhubungan NTB memastikan akan terus memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut sesuai kewenangannya. Selain memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan aparat penegak hukum, Dishub juga akan terus mendorong dialog antarorganisasi transportasi agar setiap persoalan dapat diselesaikan melalui musyawarah.


Ervan juga mengimbau seluruh pelaku usaha transportasi, baik taksi, travel, maupun layanan lainnya, untuk menjaga kondusivitas kawasan wisata dan menghindari tindakan yang dapat merugikan citra pariwisata NTB.
“Kami mengimbau seluruh pelaku usaha transportasi agar bekerja sesuai ranah masing-masing. Tidak perlu saling mengklaim wilayah ataupun membuat kegaduhan. Rezeki sudah ada yang mengatur.

Yang terpenting, mari bersama-sama menjaga Mandalika agar tetap aman, nyaman, dan kondusif sehingga wisatawan senang datang ke NTB. Kalau pariwisata ramai, pada akhirnya semua juga yang akan menikmati manfaatnya,” pungkasnya. (bul)

Pertamina Tambah Penyaluran LPG 3 Kg di Bima

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pertamina Tambah Penyaluran LPG 3 Kg di Bima

Mataram (Suara NTB) – PT Pertamina Patra Niaga memastikan kebutuhan LPG subsidi 3 kilogram (kg) masyarakat di Kabupaten Bima dan Kota Bima tetap terpenuhi. Penambahan pasokan dilakukan menyusul meningkatnya permintaan LPG, terutama selama musim panen.

Pertamina telah melakukan pemantauan bersama agen di sejumlah wilayah, yakni Kecamatan Belo, Woha, Monta, Palibelo, Asakota, dan Rasanae Barat. Dari hasil pengecekan di tujuh pangkalan, ditemukan kekosongan stok karena seluruh alokasi harian telah terserap masyarakat.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi, mengatakan realisasi penyaluran LPG 3 kg di Kabupaten Bima dan Kota Bima telah mencapai 100 persen dari alokasi yang ditetapkan.

Rata-rata penyaluran harian mencapai sekitar 3.920 tabung untuk Kota Bima dan 8.820 tabung untuk Kabupaten Bima.

“Kami memahami meningkatnya kebutuhan LPG 3 kg di Kabupaten dan Kota Bima, terutama pada musim panen. Untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi, Pertamina Patra Niaga telah menambah penyaluran melalui mekanisme extra dropping di wilayah yang mengalami lonjakan permintaan,” ujar Ahad, Jumat (17/7/2026).

Penambahan pasokan dilakukan secara terukur berdasarkan hasil pemantauan di lapangan. Bahkan, penyaluran tambahan dapat mencapai 100 persen dari alokasi harian di wilayah yang mengalami peningkatan permintaan.

Pertamina juga memperkuat pengawasan distribusi LPG subsidi melalui koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Bima, Pemerintah Kota Bima, aparat penegak hukum, dan instansi terkait.

Selain itu, penyegaran kembali (refreshment) kepada agen dan pangkalan dilakukan untuk memastikan pencatatan serta distribusi LPG 3 kg berjalan sesuai ketentuan.

Pertamina mengimbau masyarakat membeli LPG 3 kg di pangkalan resmi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah daerah. Masyarakat yang menemukan dugaan penyalahgunaan distribusi atau mengalami kendala memperoleh LPG subsidi dapat melapor melalui Pertamina Call Center 135.(bul)

1...164165166...1,073Halaman 165 dari 1,073