Beranda blog Halaman 167

Capaian Pajak Daerah Lobar Triwulan II Lampui Target

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Capaian Pajak Daerah Lobar Triwulan II Lampui Target
Capaian Pajak Daerah Lobar Triwulan II Lampui Target

Giri Menang (EKBIS NTB) – Capaian pajak daerah di Lombok Barat (Lobar) melampui target hingga triwulan II ini. Bahkan, capaian kali ini mengalami kenaikan hingga 25 pesen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kenaikan capaian terjadi pada pajak reklame dan Air Bawah Tanah (ABT) yang tahun lalu menjadi sorotan Bupati Lobar, lantaran capaiannya yang kurang maksimal.


Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lalu Agha Farabi dikonfirmasi media pada Rabu (15/7/2026) mengatakan, realisasi pajak daerah melampaui target. Hal ini berdasarkan dari capaian hingga triwulan II ini sebesar 40 persen, telah dicapai 46 peran. “Kita sudah melampaui angka 40 persen,” kata Agha.


Dari target Rp271 miliar pajak daerah, telah terealisasi 46 persen. Kalau dibandingkan lagi dengan capaian tahun lalu pada periode yang sama tahun ini, mengalami peningkatan hingga 25 persen.

Peningkatan capaian pajak daerah ini didominasi oleh Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), yang terdiri dari berbagai jenis pajak seperti PPJ, hotel, restoran, hiburan, dan lainnya. “Rata-rata semua on the track,” imbuhnya.


Sedangkan untuk PBB dan BPHTB, prosesnya hampir berbarengan baru proses penyebaran SPPT, sehingga belum terlalu signifikan progresnya. Namun, sudah ada wajib pajak yang sudah membayar PBB. “Jatuh tempo pembayaran PBB ini juga pada bulan Oktober,” ujarnya.


Sementara untuk sejumlah sumber PAD yang menjadi atensi pimpinan seperti pajak reklame dan ABT justru progresnya bagus. Bahkan untuk realisasi ABT sudah hampir 56 persen dan reklame mencapai 75 persen.


Tingginya realisasi pajak ini, karena pihaknya kencang dalam memonitor ke lapangan. Langkah-langkah ini lebih gencar dilakukan pihaknya, karena sumber pajak seperti reklame ini dinamis, di mana pergantian pemasang reklame ini terus terjadi. Karena itu pihaknya lebih gencar lagi.

Ditambah lagi ketaatan wajib pajak dalam membayar pajak dan investasi dari sisi penggunaan reklame juga tinggi.
Ia pun kian optimis bisa lebih progresif lagi dalam capaian pajak ini, karena pada saat ini, mulai bulan Juni hingga Agustus nanti telah memasuki high season.

Terutama pada sektor PBJT yang menjadi andalan, diyakininya bisa mengejar target 75 persen pada triwulan III nanti. (her)

Pemprov NTB dan BSI Buka Akses Pasar UMKM Lewat “Business Matching” APPSI

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pemprov NTB dan BSI Buka Akses Pasar UMKM Lewat “Business Matching” APPSI
Pemprov NTB dan BSI Buka Akses Pasar UMKM Lewat “Business Matching” APPSI

Giri Menang (EKBIS NTB) – Gala Dinner Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Hotel Aruna Mataram, Rabu malam, 15 Juli 2026, tidak hanya menjadi ajang silaturahmi antarpemerintah provinsi.

Momentum ini dimanfaatkan Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) NTB bersama Bank Syariah Indonesia (BSI) Mataram untuk mempertemukan pelaku UMKM dengan calon mitra usaha dari berbagai daerah.


Kegiatan business matching itu menjadi bagian dari upaya memperluas akses pasar produk UMKM NTB. Sejumlah produk unggulan ditampilkan, mulai dari olahan rumput laut, kain tenun, produk kelor hingga kue kering.


Gala dinner dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya, Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, sejumlah gubernur dan wakil gubernur dari berbagai provinsi di Indonesia, serta pejabat pemerintah lainnya.


Wamendagri Bima Arya menyampaikan apresiasi kepada Pemprov NTB yang menjadi tuan rumah pertemuan APPSI. Sementara Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyambut baik kehadiran para kepala daerah dan jajaran pemerintah dari berbagai daerah di Indonesia di NTB.
Kepala Disperindag NTB, Lalu.

Wiranata melalui Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Lalu Afghan, mengatakan business matching ini digelar untuk memperpendek rantai perdagangan dengan mempertemukan langsung pelaku usaha dengan calon pembeli maupun mitra usaha.
“Intinya adalah bagaimana memperpendek mata rantai perdagangan. Penjual dan pembeli kami pertemukan langsung,” kata Afghan.


Menurutnya, selama ini promosi UMKM lebih banyak dilakukan melalui pameran. Namun, pemerintah perlu mendorong pendekatan yang lebih konkret dengan mempertemukan langsung pelaku usaha dengan pasar. Salah satunya pasar pemerintah daerah di APPSI.


Karena itu, lima UMKM NTB yang dinilai memiliki potensi dihadirkan dalam kegiatan gala dinner. Produk yang diperkenalkan oleh para UMKM merupakan hasil hilirisasi, yakni telah melalui proses pengolahan dari bahan mentah menjadi produk jadi yang memiliki nilai tambah.


“Karena target besar pemerintah provinsi adalah menampilkan produk-produk NTB yang sudah mendapatkan hilirisasi, seperti rumput laut, kelor dan produk lainnya,” ujarnya.
Afghan mengatakan, business matching diharapkan menjadi pintu masuk bagi terbentuknya kerja sama perdagangan antardaerah.

Misalnya, bahan baku dari NTB dapat diolah di provinsi lain, sementara pasarnya berada di daerah berbeda.
“Bisa saja kita memiliki komoditas rumput laut, pengolahannya ada di Jawa Timur, kemudian pembelinya ada di Jawa Barat. Ini bisa menjadi bentuk kerja sama antardaerah dan kolaborasi untuk membangun ekosistem industri hingga perdagangan,” jelasnya.


Menurutnya, NTB memiliki banyak komoditas unggulan yang masih membutuhkan sentuhan teknologi, industri dan jaringan pasar. Karena itu, penguatan kerja sama dengan provinsi lain menjadi penting untuk meningkatkan perdagangan antarwilayah.


“Target kami ke depan adalah membangun jejaring dengan provinsi lain. Perdagangan antarpulau dan antarprovinsi harus ditingkatkan karena itu akan memperkuat neraca perdagangan NTB dan menggerakkan sektor perekonomian,” katanya.


BSI Siap Kawal UMKM dari Hulu hingga Hilir
Kepala Cabang BSI Mataram, Anang Muzaqi, mengatakan keterlibatan BSI dalam kegiatan bussiness matching ini merupakan bagian dari komitmen untuk mendukung pengembangan UMKM NTB dari sisi transaksi hingga pembiayaan.


Ia menilai, berbagai sumber daya alam NTB memiliki potensi besar untuk diolah menjadi produk bernilai ekonomi tinggi dan berdaya saing global.
“Potensi-potensi yang ada di NTB bisa menjadi barang istimewa. Tidak hanya untuk skala nasional, tetapi juga internasional. Bahan-bahan yang dihilirisasi dapat menjadi produk yang diekspor,” ujarnya.


Salah satu contoh, kata Anang, adalah produk berbahan dasar rumput laut yang memiliki potensi bersaing dengan produk serupa dari negara lain. Menurutnya, BSI memberikan dukungan kepada UMKM melalui dua aspek utama, yakni layanan transaksional dan akses pembiayaan.


Untuk pembiayaan, BSI menyediakan berbagai skema yang dapat disesuaikan dengan skala usaha. Mulai dari pembiayaan untuk pelaku usaha mikro melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), pembiayaan untuk segmen usaha menengah, hingga pembiayaan bagi pelaku usaha besar dan eksportir. “Mulai dari yang kecil, menengah sampai skala besar, BSI siap,” katanya.


Anang menegaskan, BSI akan terus berkolaborasi dengan Pemprov NTB dalam mendorong hilirisasi dan pengembangan UMKM. “Kami berkewajiban mengawal dan harus ikut di dalamnya,” ujarnya.


Sementara itu, Afghan menilai kolaborasi dengan BSI memiliki kesamaan visi dengan program Pemprov NTB, terutama dalam mendorong UMKM agar mampu menembus pasar yang lebih luas.


Menurutnya, BSI memiliki perhatian kuat terhadap pengembangan UMKM dan mendorong produk-produk daerah untuk masuk ke pasar ekspor. “Semangatnya sama, bagaimana UMKM kita tidak hanya terkenal di NTB, tetapi juga di provinsi lain maupun di dunia,” katanya.


Ia berharap business matching dalam rangkaian APPSI ini tidak berhenti pada kegiatan promosi semata. Pemerintah akan mendorong adanya tindak lanjut berupa kerja sama perdagangan, kemitraan usaha maupun kolaborasi pengolahan produk antarprovinsi.


Dengan demikian, produk NTB tidak lagi hanya dijual dalam bentuk bahan mentah, tetapi diolah menjadi produk jadi dengan nilai tambah yang lebih besar. (bul/*)

Tunggakan Capai Rp8 Miliar, Perumdam Tiara Loteng Gandeng Jaksa Lakukan Penagihan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Tunggakan Capai Rp8 Miliar, Perumdam Tiara Loteng Gandeng Jaksa Lakukan Penagihan
PENGUATAN HUKUM - Penguatan hukum oleh Kejari Loteng kepada direksi dan karyawan Perumdam Tiara Loteng. Saat ini Kejari Loteng juga ikut dilibatkan dalam penyelesaian tunggakan iuaran air bersih pelanggaran Perumdam Tiara Loteng. (Suara NTB/kir)

Praya (EKBIS NTB)– Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Ardhia Rinjani (Tiara) Lombok Tengah (Loteng) terus memperluas jalinan kerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat.

Selain kerja sama pendampingan hukum, Kejari Loteng kini juga mulai dilibatkan melakukan penagihan tunggakan iuran air bersih dari pelanggan Perumdam Tiara Loteng. Pelibatan jaksa tersebut diharapkan mempercepat penyelesaian tunggakan air bersih yang saat ini sudah mencapai sekitar Rp8 miliar.


Direktur Utama Perumdam Tiara Loteng, Bambang Supratomo, S.I.P., M.M., saat ditemui awak media di de Balen Sultan Hotel Poltekpar Lombok, Kamis(16/7), mengatakan pelibatan jaksa dalam membantu penagihan tunggakan iuran air bersih pelanggaran Perumdam Tiara Loteng sebagai bagian dari kerja sama yang telah dibangan sejak beberapa tahun terakhir.


Kejari Loteng secara intens memberikan pendampingan hukum kepada Perumdam Tiara Loteng. Baik secara kelembagaan maupun penguatan hukum kepada jajaran direksi hingga karyawan Perumdam Tiara Loteng itu sendiri.
Langkah itu dilakukan sebagai upaya mitigasi dan antisipasi sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran hukum dalam pengelolaan Perumdam Tiara Loteng.

Dengan begitu, ke depan Perumdam Tiara Loteng bisa benar-benar menjadi perusahaan daerah yang sehat. Tidak hanya dari aspek manajemen dan tata kelola sumber daya manusia (SDM)-nya tetapi juga dari aspek pengelolaan keuangannya.


Lebih jauh terkait penagihan tunggakan iuran air bersih dari pelanggaran Perumdam Tiara Loteng, Bambang mengatakan, meski melibatkan jaksa pola penagihannya juga tetap menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Karena kondisi pelanggan yang menunggak iuran air bersih itu berbeda. Ada yang memang menunggak karena kondisi ekonomi. Ada juga karena faktor lainnya.


Karena itu, sebelum penagihan, ada proses pemetaan atau mapping terlebih dahulu bersama jaksa. Hal ini untuk menentukan pola pendekatan yang akan diambil disesuaikan dengan kondisi pelanggan. Jika memang pelanggan menunggak karena kesengajaan padahal mampu, tentu pendekatanya berbeda dengan pelanggan yang menunggak lantaran ketiadaan ekonomi.


“Di sinilah penting keterlibatan jaksa. Supaya langkah yang dilakukan tidak menyalahi aturan yang ada,” sebutnya.
Kepala Kejari Loteng Putri Ayu Wulandari, menegaskan keterlibatan pihaknya sebagai salah satu bentuk dukungan Kejari Loteng membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi Perumdam Tiara Loteng.

elain secara kontinu juga terus memberikan pendampingan hukum guna mendukung peningkatan kinerja Perumdam Tiara Loteng itu sendiri.
Disinggung soal hasil pendampingan penagihan tunggakan iuraan air bersih, Putri mengaku sejauh ini cukup positif.

Walau mungkin belum maksimal. Namun setidaknya sudah ada progress yang berarti jika dibandingkan sebelum jaksa ikut terlibat dalam proses penagihan. Karena memang dalam proses penagihan tunggakan,

pihaknya juga harus tetap memperhatikan kondisi serta kemampuan masyarakat.
Mengingat kemampuan ekonomi pelanggan juga berbeda, maka pola pendekatan penagihannya juga berbeda.

Misalnya dengan membuka ruang penyelesaian tunggakan dengan cara mencicil, sehingga tidak sampai terlalu memberatkan masyarakat.
“Sekarang dalam sebulan rata-rata kita bisa membantu pemulihan tunggakan hingga Rp16 juta. Ke depan, kami upayakan bisa lebih maksimal lagi,” tegas Putri. (kir)

Tanggapi SiLPA Lobar, Wamendagri Ingatkan Pemkab Kedepankan Prinsip Kehati-hatian

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Tanggapi SiLPA Lobar, Wamendagri Ingatkan Pemkab Kedepankan Prinsip Kehati-hatian
Bima Arya Sugiarto (Suara NTB/her)

Giri Menang (EKBIS NTB) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI, Bima Arya Sugiarto menanggapi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dan Deposito yang sedang hangat di Lombok Barat (Lobar).

Kaitan dengan SiLPA ini, Wamendagri mengingatkan daerah mempelajari secara cermat proporsi anggaran SiLPA ini. Jangan sampai terlalu besar SiLPA negatif.
Sebaliknya SiLPA itu dinilai bagus kalau positif dari hasil efisiensi belanja tidak penting maupun sumber lainnya, dan pelampauan Pendapatan Asli Daerah (PAD).


Wamendagri ketika diminta tanggapan saat ke kantor Bupati Lobar, Kamis (16/7/2026) mengatakan bahwa pada dasarnya SiLPA itu dilarang tapi sepanjang melihat atau mempelajari proporsi SiLPA tersebut. “Karena faktor apa (SiLPA) itu? Ada kegiatan tidak yang tidak jadi dilaksanakan, force majeure, ada faktor regulasi, atau karena keberhasilan melampaui target (PAD). Jadi harus dilihat dulu,” terang Bima Arya, sapaan akrab Wamendagri tersebut pada media.


Ia menyampaikan, proporsi SiLPA ini harus dipelajari strukturnya dengan cermat supaya tidak semuanya SiLPA negatif, tetapi Silpa positif. Justru ia menilai SiLPA itu bagus, jika berasal dari hasil penghematan atau efisiensi sehingga menjadi SiLPA positif. Efesiensi ini bisa berasal dari beberapa sumber, bisa dari pemenang tender proyek di bawah pagu anggaran.


Menutup keterangannya terkait langkah Pemkab Lobar yang menempatkan dana SiLPA tersebut dalam bentuk deposito perbankan, Wamendagri mengingatkan jajaran eksekutif untuk tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudent).


Ia menegaskan bahwa instrumen penyimpanan maupun rencana penggunaan kembali dana kemaslahatan publik tersebut wajib berjalan di atas rel aturan yang sah. “Sejauh cara-cara itu sesuai dengan regulasi, tentu itu diperbolehkan. Yang terpenting adalah semua tata kelola dan pemanfaatannya ke depan harus benar-benar patuh pada regulasi yang berlaku,” pungkasnya.


Sebelumnya Bupati Lobar, H. Lalu Ahmad Zaini (LAZ) mengatakan bahwa SiLPA Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp337 miliar bukan merupakan kesalahan dalam pengelolaan keuangan daerah, melainkan bagian dari strategi creative financing.
LAZ menjelaskan, Silpa tersebut berasal dari sejumlah komponen yang sah, di antaranya pendapatan daerah yang melampaui target, efisiensi belanja, dana bagi hasil yang diterima pada akhir tahun, hingga anggaran kegiatan yang belum dapat direalisasikan karena kendala administrasi maupun waktu pelaksanaan.


Lebih lanjut soal deposito menurut LAZ hal biasa, hanya pindah kamar sehingga justru daerah mendapat nilai lebih. Pihaknya melakukan deposito ini hanya bersifat menunda pembayaran pekerjaan di Pemkab. Misalnya, pekerjaan membangun jalan akan jatuh pembayaran pada Desember, sementara uangnya sudah tersedia pada bulan September.


“Ini (anggaran) ditaruh sementara di situ (deposito), karena kalau taruh di giro dapatnya (bunga) 1,5 persen, tapi kalau deposito dapatnya 5 persen,” tegasnya.
Ia memastikan perolehan dari deposito ini tercatat dalam pendapatan lain-lain yang sah. Deposito ini pun tegas LAZ, ada dasarnya. Ada ketentuan, anggaran yang menganggur diminta menjadi deposito. “Dan ini lah bagian dari creative financing itu,” jelasnya.


Sementara itu, kalangan DPRD Lobar menemukan sumber SiLPA tertinggi pada belanja pegawai dan belanja publik untuk pembebasan lahan yang tertunda. “Dua sumber anggaran ini penyumbang SiLPA terbesar, yakni pembebasan lahan (belanja publik) dan belanja pegawai. Sehingga saya bilang ini barang (SiLPA) direncanakan,” sorot Ketua Komisi III DPRD Lobar, Fauzi. (her)

Kemenhub Dorong Pemprov NTB Tertibkan Persaingan Tidak Sehat Pelaku Transportasi

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Kemenhub Dorong Pemprov NTB Tertibkan Persaingan Tidak Sehat Pelaku Transportasi
(Suara NTB/bul) Boy Nurdin

Mataram (EKBIS NTB) –
Kementerian Perhubungan mendorong Pemerintah Provinsi NTB segera menertibkan praktik persaingan tidak sehat di sektor transportasi publik, khususnya di kawasan pariwisata.


Dorongan ini disampaikan Plt. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II NTB, Boy Nurdin, menanggapi masih munculnya konflik antar pelaku usaha transportasi di sejumlah destinasi wisata. Apalagi persaingan tersebut bahkan disebut telah berujung pada intimidasi hingga dugaan pemukulan terhadap pelaku transportasi lainnya.


Boy menilai, persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan karena berpotensi merugikan masyarakat dan wisatawan. Apalagi, jika setiap kawasan wisata seolah-olah dikuasai oleh kelompok transportasi tertentu, wisatawan akan kehilangan pilihan moda transportasi.
“Wisatawan butuh pilihan. Ada yang punya kemampuan membayar lebih dan membutuhkan layanan cepat, mereka bisa menggunakan travel atau angkutan sewa.

Tetapi ada juga masyarakat yang memilih menunggu angkutan terjadwal dengan tarif yang lebih terjangkau,” kata Boy.
Menurutnya, pemerintah memiliki kewajiban menyediakan dua jenis layanan transportasi, yakni angkutan umum yang teratur dan terjadwal serta angkutan tidak dalam trayek seperti taksi, travel, dan angkutan pariwisata.


Kedua layanan tersebut, kata dia, seharusnya tidak dipertentangkan. Sebaliknya, keduanya harus hadir secara beriringan untuk memberikan pilihan kepada masyarakat.
“Dalam satu sistem transportasi publik, dua layanan ini harus ada. Masyarakat harus punya pilihan,” ujar Boy di kantornya, Kamis, 16 Juli 2026.


KSPN Hadir, Namun Kerap Berhadapan dengan Travel
Boy menjelaskan, BPTD sendiri telah menghadirkan layanan angkutan pariwisata melalui program Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Layanan ini menggunakan sistem terjadwal dan tarif yang ditetapkan pemerintah.


Di NTB, layanan tersebut telah menjangkau sejumlah destinasi wisata, di antaranya Sembalun, Pelabuhan Tawun, serta kawasan Mandalika. Rute lainnya juga dipersiapkan untuk menghubungkan bandara dengan sejumlah destinasi wisata.
Namun, kehadiran angkutan terjadwal tersebut masih menghadapi penolakan dari sebagian pelaku usaha transportasi, terutama travel.


Boy mengakui, konflik tersebut menjadi salah satu persoalan yang masih harus diselesaikan. BPTD bahkan kerap mengambil posisi mengalah agar tidak terjadi gesekan di lapangan.
“Kalau kami memaksakan masuk, bisa terjadi gesekan. Akhirnya program pemerintah ini justru mengalah. Padahal, masyarakat yang dirugikan karena tidak bisa mendapatkan layanan sampai ke tujuan,” katanya.


Menurut Boy, persoalan tersebut seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Sebab, layanan angkutan dalam provinsi, termasuk penataan jaringan trayek dan perizinan angkutan, berada dalam kewenangan pemerintah provinsi.

Travel Ilegal Dinilai Memicu Konflik
Boy juga menyoroti keberadaan travel ilegal yang dinilai ikut memperkeruh persaingan transportasi di kawasan wisata.
Ia menyebut, sejumlah kasus penghadangan terhadap kendaraan angkutan terjadwal diduga dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak memiliki legalitas jelas.


“Travel ilegal ini yang justru membuat persoalan semakin rumit. Kalau perizinannya berada di provinsi, maka penertibannya juga harus dilakukan secara tegas,” katanya.
Ia menegaskan, pemerintah tidak boleh membiarkan kawasan transportasi publik, seperti bandara, terminal, pelabuhan, maupun destinasi wisata, dikuasai oleh kelompok tertentu.


Menurutnya, pengelola fasilitas transportasi harus memberikan ruang bagi berbagai jenis layanan transportasi yang legal dan memenuhi aturan.
“Jangan sampai ada anggapan bahwa ini wilayah saya, sehingga layanan lain tidak boleh masuk. Terminal, bandara, dan pelabuhan adalah fasilitas publik yang harus memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.


Kemenhub Siapkan Stimulus, Pemprov Diminta Bergerak
Boy mengatakan, pemerintah pusat melalui BPTD juga telah menyiapkan program subsidi atau stimulus untuk menghidupkan jaringan transportasi publik yang belum ramai penumpang. (bul)

RS Risa dan Serikat Pekerja Kembali Dimediasi, Disnaker Minta Dokumen Dilengkapi

Penulis
ekbisntb.com
-
0
RS Risa dan Serikat Pekerja Kembali Dimediasi, Disnaker Minta Dokumen Dilengkapi
I Wayan Putra Ekantara (Suara NTB/pan)

Mataram (EKBIS NTB) – Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Mataram kembali memfasilitasi mediasi antara manajemen Rumah Sakit (RS) Risa Sentra Medika dengan Serikat Pekerja (SP) pada Rabu (15/7/2026). Mediasi tersebut membahas persoalan ketenagakerjaan, terutama terkait keterlambatan pembayaran gaji karyawan.

Kepala Disnaker Kota Mataram, I Wayan Putra Ekantara, membenarkan bahwa perwakilan manajemen RS Risa bersama Serikat Pekerja kembali mendatangi kantor Disnaker untuk melanjutkan proses penyelesaian sengketa. Sebelumnya, mediasi serupa telah dilakukan beberapa pekan lalu guna membahas pemenuhan hak-hak karyawan yang diduga belum menerima gaji secara penuh.

Putra menjelaskan, pada mediasi pertama Disnaker telah memberikan arahan agar para pihak melengkapi persyaratan administrasi sebelum perkara dapat didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh seluruh karyawan yang terlibat.

Namun, saat mediasi lanjutan berlangsung, Disnaker kembali menemukan bahwa dokumen tersebut belum dilengkapi dengan tanda tangan seluruh karyawan.

“Perwakilan serikat pekerja dan manajemen Risa datang lagi untuk mediasi. Tetapi dokumen yang kami minta masih belum dilengkapi tanda tangan seluruh karyawan, sehingga kami minta mereka kembali melengkapinya,” ujar Putra, Kamis (16/7).

Ia menegaskan, kelengkapan administrasi tersebut merupakan syarat yang diatur dalam mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Tanpa tanda tangan seluruh pihak yang berkepentingan, berita acara kesepakatan tidak dapat didaftarkan ke PHI.

Menurutnya, tanda tangan tersebut tidak dapat diwakilkan karena menjadi bukti bahwa seluruh karyawan menyetujui isi kesepakatan yang telah dicapai bersama manajemen.

Putra menjelaskan, berita acara yang telah ditandatangani seluruh pihak nantinya menjadi dasar untuk didaftarkan ke PHI. Apabila di kemudian hari perusahaan tidak melaksanakan isi kesepakatan, seperti kembali menunggak atau tidak mampu membayar hak-hak karyawan, maka putusan pengadilan dapat menjadi dasar bagi hakim untuk melakukan eksekusi terhadap perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia menilai persoalan ini sebenarnya dapat segera diselesaikan apabila seluruh persyaratan administrasi dipenuhi. Namun, hingga kini prosesnya masih tertunda karena dokumen yang diajukan belum dilengkapi tanda tangan seluruh karyawan.

“Sebenarnya ini tinggal melengkapi saja. Pada mediasi pertama yang diserahkan hanya tujuh tanda tangan dari pengurus serikat pekerja, padahal yang dibutuhkan adalah tanda tangan seluruh karyawan yang menjadi pihak dalam kesepakatan,” pungkasnya. (pan)

Jalan Panji Tilar Kerap Macet, Dishub Tegur Jukir dan Pedagang Sediakan Lahan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Jalan Panji Tilar Kerap Macet, Dishub Tegur Jukir dan Pedagang Sediakan Lahan
JUKIR - Seorang juru parkir sedang berdiri mengatur kendaraan yang terparkir di depan salah satu toko buah di Jalan Panji Tilar, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela pada Kamis, (16/7/2026). Jalan tersebut kerap macet, Dishub tegur jukir dan pedagang sediakan lahan. (Suara NTB/pan)

Mataram (EKBIS NTB) – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Mataram menegaskan akan segera menertibkan juru parkir (jukir) yang menggunakan badan Jalan Panji Tilar sebagai lokasi parkir. Praktik tersebut dinilai menjadi salah satu penyebab kemacetan di ruas jalan tersebut, terutama pada jam-jam sibuk.

Pantauan Suara NTB pada Kamis (16/7/2026) sekitar pukul 12.20 Wita menunjukkan sejumlah kendaraan roda dua terparkir di bahu Jalan Panji Tilar, Kelurahan Tanjung Karang Permai, tepatnya di depan Toko Istana Buah. Kondisi tersebut membuat badan jalan menyempit sehingga arus lalu lintas, khususnya dari arah selatan, kerap tersendat, terutama pada sore hari.

Kepala Dishub Kota Mataram, Zulkarwin, mengatakan pihaknya telah beberapa kali memberikan teguran kepada juru parkir agar tidak memanfaatkan badan jalan sebagai lokasi parkir. Selain itu, Dishub juga berkoordinasi dengan camat dan lurah setempat untuk ikut mengingatkan para jukir maupun pedagang.

“Sudah beberapa kali kami turun melakukan teguran dan penertiban. Kalau masih kembali seperti itu, kami akan kembali menurunkan tim untuk melakukan penertiban,” ujarnya, Kamis (16/7).

Menurut Zulkarwin, penanganan persoalan tersebut tidak bisa hanya dilakukan oleh Dishub. Pemerintah wilayah, mulai dari camat hingga lurah, juga diharapkan aktif melakukan pengawasan terhadap aktivitas parkir di kawasan tersebut.

Ia menilai kemacetan yang terjadi dipicu oleh aktivitas usaha yang tidak didukung ketersediaan lahan parkir. Karena itu, pedagang diminta menata kembali lokasi usahanya agar tersedia ruang parkir bagi kendaraan pelanggan tanpa harus menggunakan badan jalan.

“Pedagang harus mengatur kembali tempat usahanya sehingga ada lokasi parkir yang memadai dan tidak menggunakan badan jalan,” katanya.

Terkait status juru parkir di lokasi tersebut, Zulkarwin menjelaskan bahwa titik parkir tersebut telah terdaftar dalam sistem Si JUKIR. Namun, pendaftaran itu tidak berarti memperbolehkan penggunaan badan jalan sebagai area parkir.

“Dia memang sudah terdaftar, tetapi yang kami larang adalah penggunaan badan jalan sebagai tempat parkir,” tegasnya.

Menanggapi pertanyaan mengenai pemberian izin di lokasi yang lahannya terbatas, Zulkarwin menjelaskan bahwa saat proses pendaftaran, pengelola mencantumkan halaman toko sebagai lokasi parkir.

“Lahan parkir yang didaftarkan waktu itu adalah halaman tokonya, bukan badan jalan umum,” pungkasnya. (pan)

Tekan Angka Kecelakaan, Astra Motor Resmikan Pusat Edukasi Safety Riding 1 Hektar di Semarang

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Semarang (Ekbis NTB) — Dalam upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas serta membangun kesadaran berkendara sejak dini, Astra Motor secara resmi membuka Astra Motor Safety Riding Center Jawa Tengah di kawasan Bukit Semarang Baru (BSB), Kota Semarang, pada Rabu (15/7/2026).

Fasilitas yang berdiri di atas lahan seluas 1 hektar ini diproyeksikan menjadi kiblat baru pusat pembelajaran keselamatan berkendara (safety riding) yang komprehensif di Jawa Tengah. Tidak hanya menyasar pengendara dewasa, pusat edukasi ini juga dirancang untuk membentuk karakter sadar lalu lintas pada generasi muda.

Peresmian megafasilitas ini sekaligus menjadi bagian dari rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-56 Astra Motor. Melalui langkah ini, anak perusahaan PT Astra International Tbk tersebut menegaskan komitmennya untuk memberikan kontribusi nyata yang melampaui sekadar bisnis penjualan kendaraan bermotor.

“Bagi Astra Motor, di balik setiap perjalanan terdapat sebuah tanggung jawab yaitu terus menghadirkan edukasi, fasilitas, dan budaya berkendara yang lebih aman agar masyarakat dapat menikmati perjalanan dengan aman dan nyaman. Semangat itulah yang melandasi hadirnya fasilitas ini,” ujar Chief Executive Astra Motor, Robien Tony, saat memberikan sambutan di lokasi.

Infrastruktur Modern dan Simulasi Canggih

Gedung pusat edukasi dengan luas bangunan 2.760 meter persegi ini dirancang terintegrasi untuk menyajikan pengalaman belajar yang runut. Metode pembelajaran dimulai secara bertahap, diawali dari pembekalan materi di ruang kelas teori serta ruang komputer.

Sebelum terjun ke lintasan aspal, para peserta diwajibkan melakukan simulasi interaktif menggunakan peranti canggih Honda Riding Trainer (HRT). Simulator ini mampu mereplikasi berbagai skenario potensi bahaya di jalan raya secara aman, sehingga peserta dapat melatih respons berkendara mereka.

Setelah dinyatakan siap dan kompeten pada tahap simulasi, peserta baru diperbolehkan menguji kemampuannya di area praktik terbuka (outdoor). Lintasan luar ruangan ini didesain khusus menyerupai kondisi jalan raya yang sebenarnya lengkap dengan marka dan berbagai karakteristik jalur tantangan.

Investasi Dini Lewat ‘Kids Traffic Park’

Salah satu terobosan penting dalam pembangunan Safety Riding Center ini adalah penyediaan wahana edukasi khusus anak-anak yang dinamakan Kids Traffic Park. Langkah ini diambil karena Astra Motor menilai pembentukan karakter sadar keselamatan harus ditanamkan jauh sebelum seseorang cukup umur untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM).

Robien Tony berharap anak-anak yang mendapatkan pembekalan di fasilitas ini kelak akan tumbuh menjadi pengendara yang bijak dan menularkan dampak positif ke lingkungan mereka.

“Harapannya, anak-anak yang belajar di Kids Traffic Park hari ini akan tumbuh menjadi generasi pengendara yang menjadikan keselamatan sebagai bagian dari karakter. Nilai tersebut kemudian diteruskan kepada keluarga, lingkungan, dan generasi berikutnya,” tambah Robien.

Fasilitas Pendukung Komunitas

Selain menjadi pusat pelatihan formal, kompleks ini juga diposisikan sebagai ruang interaksi bagi komunitas sepeda motor Honda di Jawa Tengah. Astra Motor menyediakan fasilitas penunjang seperti area ruang tunggu (lounge) yang nyaman yang terintegrasi dengan Kafe Semua Ruang, sebagai wadah santai untuk bertukar pengetahuan mengenai keselamatan berkendara.

Di area lobi, pengunjung juga disuguhi ruang pajang (display unit) yang menampilkan jajaran motor Honda terbaru beserta kelengkapan apparel keselamatan resmi. Guna memberikan dampak langsung bagi masyarakat sekitar, fasilitas ini turut dilengkapi dengan Pos AHASS Astra Motor Gajahmada untuk memudahkan layanan servis dan perawatan rutin sepeda motor.

Melalui investasi infrastruktur keselamatan yang masif ini, Astra Motor berharap budaya aman berkendara dapat semakin mengakar kuat di wilayah Jawa Tengah demi mewujudkan masa depan transportasi Indonesia yang lebih aman. (r/fan)

Mengadu ke DPR, Asosiasi Mitra BGN Ancam Boikot Dapur MBG

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Mengadu ke DPR, Asosiasi Mitra BGN Ancam Boikot Dapur MBG
Syawaludin saat menyampaikan pemaparan di RDPU Komisi IX DPR RI. ( EKBIS NTB/ist)

Mataram ( EKBIS NTB) – Asosiasi mitra BGN mengadu ke Komisi IX DPR RI terkait dengan kebijakan moratorium program MBG yang dinilai merugikan para mitra. Karena itu mereka meminta para anggota wakil rakyat di Senayan untuk memberikan kepastian terkait keberlanjutan program MBG tersebut.

Ketua Umum Asosiasi Mitra BGN, Syawaluddin dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IX DPR RI, Rabu, 15 Juli 2026, menyampaikan kekecewaan terkait kemitraan dalam Program Makan Bergizi (MBG).

Syawaluddin menyampaikan keluhan terkait posisi kemitraan yang dinilai tidak sejajar. Salah satunya, ketika terjadi masalah keracunan, pihak mitra disebut menjadi pihak yang disalahkan, bukan Badan Gizi Nasional (BGN).

“Ini soal kemitraan yang tidak sejajar. Ini soal kemitraan yang tidak adil antara kami mitra dengan Badan Gizi Nasional,” ujar Syawaludin.

Pria asal NTB yang akrab disapa Aweng ini mengatakan, bahwa BGN hanya merupakan pihak yang memiliki program, sementara para mitra menjadi pihak yang menjalankan program MBG. Namun, mitra kerap disalahkan ketika terjadi persoalan.

“Ini adalah Badan Gizi Nasional hanya punya program. Yang punya fasilitas itu kami. Dalam segala hal kami yang terluka. Dalam segala hal kami yang dianggap sebagai biang keroknya. Ada keracunan, mitra yang dianggap salah,” katanya.

Karena itu, Aweng meminta agar para mitra disejajarkan dengan BGN. Ia mengaku menyampaikan keluhan tersebut kepada DPR agar mendapatkan keadilan.

“Tetapi tolong, ya, proses kemitraan ini didudukkan sejajar. Kami datang kemari untuk meminta keadilan kepada bapak ibu di sini,” katanya.

Syawaluddin juga mengingatkan, apabila kemitraan tidak mendapatkan keadilan, pihaknya siap menggelar aksi penutupan dapur MBG secara nasional. Ia menilai program MBG tidak akan berjalan tanpa dukungan dapur penyedia makanan.

“Kalau kemudian kami semua dikecewakan, kami siap gembok dapur secara nasional, Pak. Kalau ini kami lakukan, saya rasa program ini tidak akan jalan. Dan ini gawat,” ucapnya.

Pada kesempatan itu Aweng juga menegaskan, persoalan hukum yang menjerat oknum di BGN tidak boleh berdampak pada para mitra. Sebab, mitra berkontrak dengan lembaga BGN, bukan dengan orang yang memimpin BGN.

“Silakan proses persoalan hukumnya. Kami tidak ikut campur. Tetapi aturan harus tetap dijalankan dan jangan jadikan mitra sebagai korban,” pungkasnya. (ndi)

Perkuat Rasa Kebersamaan, TNI Gelar Nobar Piala Dunia Serentak

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Perkuat Rasa Kebersamaan, TNI Gelar Nobar Piala Dunia Serentak
Kodim Loteng menggelar nonton bareng serentak bersama warga di seluruh Koramil jajaran, Rabu (15/7/2026) dini hari. ( EKBIS NTB/ist)

Praya ( EKBIS NTB) – Jajaran Kodim 1620/Lombok Tengah (Loteng) mengelar kegiatan nonton bareng (nobar) pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026, Rabu (15/7/2026) pagi. Kegiatan digelar secara serentak diseluruh Koramil jajaran bersama TNI dan warga setempat.

Selain menjadi wadah mempererat silaturahmi antara TNI dan warga, momen nobar tersebut sekaligus juga sebagai wahana memperkuat komitmen bersama dalam menjadi kondusiVitas wilayah.


“Acara nobar ini diinisiasi sebagai wujud nyata kedekatan emosional antara TNI dan rakyat. Diselenggarakan tidak sekadar jadi hiburan saja, melainkan juga sebagai wadah silaturahmi.

Melalui momentum ini, kami ingin membangun komunikasi yang harmonis demi menjaga situasi kondusiVitas di wilayah ini,” sebut Dandim 1620/Loteng Letkol Arh Mohamad Arifin, pada Rabu (15/7/2026) siang.


Dalam hal ini pihaknya ingin menunjukkan bahwa kehadiran TNI di tengah-tengah masyarakat tidak hanya dalam bentuk pengamanan formal saja. Tetapi juga melalui pendekatan humanis seperti kegiatan olahraga. Salah satunya melalui ajang sepak bola.


Terlebih sepak bola merupakan olaharaga yang merakyat. Jadi event sepak bola dinilai bisa menjadi media yang sangat efektif untuk menyatukan berbagai elemen masyarakat.

“Selama kegiatan juga diisi dengan berdialog santai bersama warga. Pendekatan persuasif seperti ini terbukti cukup ampuh dalam menyerap aspirasi sekaligus mendeteksi dini potensi gangguan keamanan di lingkungan sekitar,” terangnya.


Ia pun mengaku antusiasme masyarakat terhadap kegiatan nobar piala dunia tersebut cukup tinggi. Terbukti dengan ramainya masyarakat yang hadir untuk ikut menonton hampir disemua lokasi kegiatan.

Masyarakat pun berbaur dengan personel TNI tanpa sekat untuk bersama-sama menikmati jalannya pertandingan yang ada.


“Ke depan dengan kehadiran TNI yang humanis bisa membuat warga merasa aman dan nyaman. Sinergi antara Kodim 1620/Loteng dan masyarakat juga semakin kuat. Dan, pada akhirnya stabilitas keamanan di Loteng bisa tetap terjaga secara berkelanjutan,” pungkasnya. (kir)

1...166167168...1,073Halaman 167 dari 1,073