Home Blog Page 16

Seru dan Edukatif, Tax Goes To SChool Kanwil DJP Nusa Tenggara Disambut Antusias Ratusan Siswa SMAN 3 Mataram

By
ekbisntb.com
-
0

Mataram (ekbisntb.com)-Suasana meriah dan penuh antusiasme mewarnai kegiatan Tax Goes To School (TGTS) yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara di SMAN 3 Mataram. Kegiatan edukasi perpajakan ini diikuti sekitar 800 siswa yang aktif dalam menyimak materi, diskusi interaktif, hingga sesi tanya jawab bersama para penyuluh pajak.

Kepala SMAN 3 Mataram, Yuspita Mastiningrum, S.Pd., menyampaikan apresiasi atas kehadiran Kanwil DJP Nusra sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut. “Kami mengapresiasi kehadiran Kanwil DJP Nusa Tenggara sebagai narasumber dalam kegiatan Tax Goes To School ini. Materi perpajakan yang diberikan sangat bermanfaat bagi siswa sebagai bekal pengetahuan sejak dini. Kami berharap seluruh siswa dapat memahami materi yang disampaikan dan mampu menerapkannya di kemudian hari sehingga menjadi Wajib Pajak yang taat pajak,” ujar Yuspita

Tidak hanya memberikan pemahaman dasar mengenai pajak dan perannya bagi pembangunan negara, kegiatan ini juga dikemas secara menarik dan interaktif sehingga mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan tidak monoton. Para siswa menampilkan persembahan dengan membacakan puisi bertema kehidupan bernegara dan pentingnya pajak untuk bangsa. “Kami senang sekali kedatangan Kanwil DJP Nusa Tenggara. Kegiatannya seru, meriah, dan tidak monoton. Selain itu, saya jadi lebih memahami apa itu pajak dan manfaat pajak bagi pembangunan negara,” kata Arya, siswa kelas XI SMAN 3 Mataram.

Kegiatan Tax Goes To School kali ini sekaligus menjadi pembuka program “Sadar Pajak Sejak Sekolah” yang digaungkan oleh SMAN 3 Mataram. Program tersebut akan berlangsung selama enam hari ke depan dengan berbagai materi edukatif, mulai dari pengenalan pajak, jenis-jenis pajak, hingga praktik berniaga dan implementasi pajak dalam kehidupan sehari-hari.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, para siswa juga akan membuat roleplay untuk mendalami peran pelaku ekonomi di bidang perpajakan. Melalui kegiatan tersebut, siswa diharapkan dapat memahami pentingnya pajak dalam kehidupan sehari-hari sekaligus menyadari peran masyarakat dalam mendukung pembangunan.

Kegiatan Tax Goes To School ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam menanamkan budaya sadar pajak di lingkungan sekolah. Melalui pemahaman perpajakan sejak dini, para siswa diharapkan mampu menjadi generasi yang lebih peduli terhadap kontribusi pajak bagi pembangunan bangsa dan negara.

Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara memberikan apresiasi atas penyelenggaraan kegiatan edukasi yang dilaksanakan secara maraton ini, serta berharap kegiatan tersebut dapat menjadi percontohan bagi sekolah-sekolah lain di Indonesia.(bul)

Dianggap Spekulasi, Pengusaha Perempuan di NTB “Ogah” Investasi di Pasar Modal

By
ekbisntb.com
-
0


Mataram (ekbisntb.com)— Ketua Perempuan Indonesia Maju (PIM) Provinsi NTB, Hj. Baiq Diyah Ratu Ganefi, menilai ketidakpastian ekonomi global membuat sebagian investor mulai berhati-hati menempatkan dana di pasar modal, khususnya saham. Kondisi tersebut mendorong banyak pelaku usaha memilih investasi pada sektor bisnis riil yang dinilai lebih aman dan memiliki kepastian.
Menurut Mantan Ketua Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) NTB ini, sebelumnya para investor, termasuk kalangan perempuan pengusaha, juga aktif berinvestasi di saham dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan kinerja perusahaan yang dinilai potensial.
“Dulu kita juga main di saham-saham, kita lihat situasi ekonomi bagus, lalu kita pantau saham-saham yang bagus untuk diambil,” ujarnya, Selasa 12 Mei 2026.
Namun, belakangan, kondisi ekonomi global dinilai semakin sulit diprediksi. Fluktuasi nilai tukar dolar, harga emas, hingga dampak perang internasional menjadi faktor yang memengaruhi keputusan investasi.
Ia mencontohkan pergerakan harga emas yang sempat melonjak tinggi, namun kemudian mengalami penurunan tajam dalam waktu singkat. Selain itu, banyak perusahaan besar yang mengalami penutupan usaha, sehingga menambah kekhawatiran investor.
“Kondisi sekarang tidak ada kepastian. Sewaktu-waktu bisa berubah karena perang, perizinan, dan berbagai faktor lainnya,” katanya.
Ratu Ganefi juga menyoroti banyak investor yang mulai memindahkan investasinya ke negara lain yang dianggap lebih kondusif dari sisi perizinan maupun iklim usaha. Karena itu, ia menilai pemerintah dan berbagai pihak perlu memikirkan langkah konkret untuk menarik sekaligus mempertahankan investor di Indonesia.
Menurutnya, stabilitas regulasi dan kepastian usaha menjadi faktor penting yang dibutuhkan investor sebelum menanamkan modal. Ia menambahkan, saat ini sebagian investor lebih memilih menempatkan dana pada sektor usaha riil dibanding instrumen yang dinilai berisiko tinggi akibat situasi global yang belum stabil.
“Kalau sekarang, banyak yang ingin kepastian. Jadi lebih memilih investasi di bisnis yang ril saja,” demikian Mantan Senator ini.(bul)

PLN EPI Dorong Pantai Viral Bagik Kembar Jadi Kawasan Wisata Terpadu Berbasis Pengelolaan Sampah

By
ekbisntb.com
-
0
Manajer Komunikasi Korporat dan TJSL PLN EPI, Dita Artsana

Mataram (Ekbis NTB) – PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) terus menunjukkan komitmennya dalam pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), PLN EPI bersama anak perusahaannya, PT Pelayaran Bahtera Adiguna, menggelar pelatihan pengembangan dan pendampingan pengolahan sampah terpadu di Kawasan Wisata Pantai Viral Bagek Kembar, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Selasa (12/5/2026).

Pelatihan pengembangan dan pendampingan pengolahan sampah terpadu di kawasan wisata Pantai Viral Bagik Kembar, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Selasa (12/5/2026). (Ekbis NTB/fan)

Manajer Komunikasi Korporat dan TJSL PLN EPI, Dita Artsana, menyampaikan bahwa program ini bertujuan untuk mengubah paradigma masyarakat dalam melihat sampah. Jika sebelumnya sampah dianggap sebagai limbah yang memenuhi Tempat Pembuangan Sementara (TPS), kini warga diajarkan untuk memilah dan mengolahnya menjadi sumber pendapatan baru.

“Tujuan utamanya adalah mengubah paradigma bahwa sampah bukan sekadar limbah, tapi bisa bernilai ekonomi jika dikelola dengan benar,” ujar Dita saat memberikan keterangan usai pembukaan acara.

Edukasi Pemilahan dan Nilai Ekonomi

Dalam pelatihan ini, sebanyak 45 peserta yang terdiri dari warga di sekitar kawasan PLTMGU Lombok Peaker dan pengelola wisata diberikan edukasi mengenai pemilahan sampah organik dan non-organik secara sistematis.

  • Sampah Organik: Akan diarahkan untuk pengolahan pupuk serta pengembangan budidaya maggot.
  • Sampah Non-Organik: Seperti plastik dan botol bekas, didorong untuk dikelola melalui Bank Sampah agar dapat dijual kembali.

Dita menambahkan bahwa pengelolaan ini diharapkan dapat mengurangi beban sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). “Pendapatan warga bisa bertambah dari hasil penjualan sampah yang telah dipilah, sekaligus menjaga kawasan wisata tetap bersih dan indah,” tambahnya.

Dukungan Infrastruktur dan Kelembagaan

Selain pemberian materi, PLN EPI juga memberikan dukungan nyata berupa penyediaan sarana dan prasarana pendukung, seperti tempat sampah tiga pilah di titik-titik strategis kawasan pantai. Tidak hanya itu, penguatan kelembagaan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) juga menjadi fokus utama agar program ini dapat berjalan secara mandiri dan berkelanjutan.

Kawasan Bagik Kembar yang juga populer dengan sebutan Pantai Viral, diharapkan dapat menjadi percontohan destinasi wisata zero waste di NTB. Dengan lingkungan yang terkelola dengan baik, kunjungan wisatawan diprediksi akan meningkat, yang pada gilirannya akan mendongkrak kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh jajaran Pemerintah Kota Mataram, serta perwakilan dari PLN Group yang ada di wilayah NTB. (fan)

Perubahan Status Kawasan di NTB Dapat Lampu Hijau Kementerian

By
ekbisntb.com
-
0
Didik Mahmud Gunawan Hadi. (Suara NTB/era)

PERUBAHAN status kawasan di Provinsi NTB dari kawasan konservasi ke Areal Penggunaan Lain (APL) telah mendapat lampu hijau kementerian. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan RI telah meminta pemerintah daerah untuk menyiapkan dana sekitar Rp7,8 miliar untuk perubahan status kawasan tersebut.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, Didik Mahmud Gunawan Hadi mengatakan anggaran senilai tersebut akan dibagi lima antara provinsi dan kabupaten/kota di NTB. Dengan Kabupaten Lombok Utara (KLU) sebagai daerah dengan dana urunan tertinggi. Selain KLU, Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, dan Bima juga turut membayar urunan perubahan status lahan tersebut.

Dengan rincian berdasarkan pembahasan sementara KLU diperkirakan menanggung sekitar Rp3 miliar, Pemprov NTB sekitar Rp1,5 miliar, Lombok Tengah Rp500 juta, Lombok Barat Rp300 juta, dan Bima sekitar Rp250 juta. “Ada pembagian yang kita sepakati untuk empat kabupaten,” ujarnya, kemarin.

Di KLU, kawasan pariwisata prioritas yaitu Gili Trawangan, Meno, dan Air dengan total luas lahan mencapai 2,9 ribu hektare yang sebelumnya berstatus konservasi akan berubah menjadi APL. Dengan perubahan status itu, tiga kawasan ini bisa mengundang investor lebih banyak berinvestasi di KLU.

Terdapat beberapa kawasan yang masuk skema pelepasan di Lombok Tengah. Di antaranya pelepasan sebagian Kawasan Hutan Produksi Tetap pada Kelompok Hutan Marejabonga dan Gunung Pepe seluas 38 hektare. Selain itu, terdapat pelepasan kawasan hutan lindung pada kelompok hutan yang sama seluas 118 hektare serta pelepasan sebagian kawasan hutan lindung seluas 51,15 hektare.

Di Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Tengah, pemerintah juga mengusulkan perubahan fungsi kawasan hutan lindung menjadi Hutan Konservasi Taman Hutan Raya Nuraksa pada Kelompok Hutan Gunung Rinjani seluas 26 ribu hektare. Tidak hanya itu, perubahan fungsi kawasan hutan produksi menjadi kawasan konservasi atau Taman Wisata Alam Bangko-Bangko di Lombok Barat seluas 9 hektare juga masuk dalam pembahasan.

“Iya biar berkeadilan pembagiannya. Itu akan diubah menjadi pemukiman karena awalnya itu wilayah konservasi,” katanya.

Sementara untuk wilayah Bima dan Dompu, perubahan kawasan diarahkan pada peningkatan pengelolaan kawasan agar mampu memberikan nilai tambah bagi daerah.Perubahan yang diusulkan antara lain perubahan fungsi kawasan konservasi dari Cagar Alam Toffo Kota Lambu menjadi Taman Wisata Alam Toffo Kota Lambu di Kelompok Hutan Kota Donggo Mada seluas 3,3 ribu hektare.

Selain itu, terdapat pelepasan sebagian Kawasan Hutan Produksi Terbatas pada Kelompok Toffo Rompu di Dompu seluas 525,92 hektare serta pelepasan seluruh Kawasan Hutan Konservasi Kelompok Hutan dan Kawasan Suaka Alam Danuera di Bima seluas 1,7 ribu hektare.

“Kalau yang di Bima ini lebih kepada untuk peningkatan pengelolaan supaya bisa menjadikan nilai tambah untuk mendukung NTB Makmur Mendunia. Kuncinya kita mau menyelesaikan masalah dan mau meningkatkan pengelolaan,” jelasnya.

Setelah skema pendanaan disetujui, selanjutnya yaitu pembentukan tim terpadu yang akan bekerja selama enam bulan untuk menyelesaikan seluruh proses perubahan kawasan. Hal itu penting untuk menyelesaikan berbagai persoalan hukum dan tata ruang yang selama ini dianggap menghambat investasi di kawasan wisata unggulan NTB.

“Kalau kawasannya beralih fungsi maka PAD masuknya banyak. Terutama di KLU (Gili Tramena, red), kita (Pemprov, red) punya aset 62 hektare. Jadi kita berkepentingan juga di sana,” ungkapnya.

Meski demikian, ia menegaskan pengembangan kawasan wisata nantinya tetap harus mengacu pada RDTR (Rencana Detail Tata Ruang). Dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

“Makanya kita minta nanti RDTR-nya jelas. Ada daya dukung dan daya tampung lahannya. Kita selesaikan dulu persoalan hukumnya supaya semuanya legal dan investasi menjadi lebih nyaman,” pungkasnya. (era)

Harga Porang di Lotim Tembus Rp9.000 per Kilogram

By
ekbisntb.com
-
0
Harga Porang di Lotim Tembus Rp9.000 per Kilogram
Tanaman Porang di Pringgasela, Lotim. Harga umbi porang tingkat petani di Lotim berada di kisaran Rp9.000 per kilogram pada April–Mei 2026.(Suara NTB/rus)

Selong (ekbisntb.com) – Memasuki April–Mei 2026, harga umbi porang tingkat petani di Lombok Timur (Lotim) berada di kisaran Rp9.000 per kilogram. Angka ini dinilai cukup menguntungkan, terutama dengan keberadaan pabrik pengolahan porang di Pringgabaya yang mampu menyerap hasil panen lokal.

Muhlis, petani porang asal Kecamatan Pringgasela, mengaku sangat terbantu dengan hadirnya pabrik tersebut. “Dengan adanya pabrik di Pringgabaya, harga porang bisa bersaing dengan pabrik-pabrik di Jawa. Dari segi harga, lumayan menguntungkan kami petani,” ujarnya, Senin (11/5/2026).

Menurut Muhlis, lama budi daya porang sangat tergantung pada jenis bibit yang digunakan. Jika menanam umbi, panen bisa dilakukan dalam satu musim atau sekitar satu tahun. Untuk bibit katak super, juga bisa dipanen dalam satu tahun. Sementara katak sedang dan spora membutuhkan waktu 2–3 tahun hingga siap panen.

Biaya produksi untuk lahan seluas 1 hektare mencapai sekitar Rp60 juta. Sayangnya, produktivitas lahan porang di Kecamatan Pringgasela tahun ini masih terbatas. “Total lahan di bawah 5 hektare, itu pun dalam spot-spot kecil. Penanaman bibit masih campur antara umbi dan katak,” jelas Muhlis.

Para petani menaruh harapan besar pada pemerintah daerah, terutama dalam hal pengadaan bibit. Muhlis menyampaikan, kuota bibit harus ditambah dan waktu penurunan bibit tidak boleh melewati musim tanam. “Kalau sampai liwat musim, pertumbuhan porang tidak maksimal. Kami ingin suplai ke pabrik tetap terjaga. Harapan kami, diberi bantuan bibit umbi dan lahan di wilayah utara ini dimaksimalkan,” tegasnya.

Ia menambahkan, keunggulan menanam porang adalah sekali tanam, petani tidak perlu lagi membeli bibit untuk musim berikutnya. “Karena itu, kami harap pemda menambah pengadaan bibit untuk musim tanam tahun ini. Jika porang sudah melimpah, tentu Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita akan semakin meningkat,” pungkas Muhlis. (rus)

Lotim Berjuang Raih Hibah Bank Dunia untuk Revolusi Pengelolaan Sampah

By
ekbisntb.com
-
0
Sekda Lotim H. Juaini Taofik (tengah) saat menerima perwakilan mahasiswa di ruang kerjanya, Senin (11/5/2026). (Suara NTB/ist)

Selong (ekbisntb.com) – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Pemkab Lotim) terus memperjuangkan diri menjadi satu dari 30 daerah di Indonesia yang terpilih menerima program hibah Local Service Delivery Improvement Project (LSDP) dari Bank Dunia. Program ini difokuskan pada transformasi sistem pengelolaan sampah modern guna meningkatkan layanan publik.

Sekretaris Daerah (Sekda) Lotim, H. Muhammad Juaini Taofik, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyiapkan lahan seluas 15 hektare untuk Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Dari luas tersebut, minimal 2 hektare akan dikhususkan menjadi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang terintegrasi.

“Kami targetkan sampah tidak lagi menumpuk, tetapi diolah menjadi produk bernilai ekonomi atau energi terbarukan seperti listrik,” ujar Sekda di ruang kerjanya, Senin (11/5).

Seluruh dokumen perencanaan, mulai dari RPJPD, RPJMD, RPD 2024-2026, Renstra, Renja, hingga Masterplan Pengembangan Sistem Persampahan dan Roadmap SKK, telah resmi diserahkan ke pemerintah pusat.

Langkah serius ini, menurut Sekda, juga merupakan respons terhadap aspirasi elemen mahasiswa, seperti BEM Lotim, yang menyuarakan persoalan darurat sampah. Selain itu, pemerintah daerah memastikan stabilitas distribusi elpiji tetap menjadi prioritas dengan pengawasan yang lebih ketat.

“Kami telah berdiskusi dengan adik-adik mahasiswa. Isu sampah ini kita kawal bersama. Terkait elpiji, kami pastikan distribusi lebih ketat agar kebutuhan dasar masyarakat tidak terganggu,” tambahnya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lotim, H. Pathurrahman, berharap daerahnya lolos seleksi sehingga paradigma pengelolaan sampah dapat berubah. Sampah tidak boleh lagi sekadar dibuang, melainkan diolah menjadi kompos atau produk bernilai ekonomi lainnya. Melalui TPST, hanya residu akhir yang akan sampai ke TPA.

“Intinya TPST adalah tempat pengelolaan sampah terpadu. Sampah dikelola menjadi produk, misalnya kompos atau benda lainnya sehingga bernilai ekonomi,” ungkapnya.

Saat ini, DLH fokus merampungkan dokumen teknis. Jika tidak ada perubahan jadwal, proses akan lanjut ke verifikasi lapangan pada Juni mendatang. Setelah itu, dilakukan penyempurnaan dokumen final hingga November, dan diakhiri dengan penandatanganan kerja sama antara Lotim bersama kabupaten/kota terpilih lainnya dengan pemerintah pusat. “Kami sedang lengkapi dokumen. Mudah-mudahan bisa kita dapatkan,” pungkas Pathurrahman. (rus)

Pajak Hotel dan Restoran Bukan Beban Pengusaha

By
ekbisntb.com
-
0
Muhtar(ekbisntb.com/dok)

SEKRETARIS Komisi II DPRD Kota Mataram, H. Muhtar, SH, menilai kesadaran para pelaku usaha dalam menyetorkan pajak daerah masih perlu ditingkatkan. Menurutnya, pajak hotel, restoran, dan rumah makan sejatinya bukan beban pengusaha, melainkan titipan dari konsumen yang wajib disetorkan kepada pemerintah daerah.

Muhtar menjelaskan, selama ini masih ada pelaku usaha yang menganggap pajak yang dibayarkan konsumen sebagai bagian dari pendapatan usaha mereka. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu penyebab masih rendahnya kepatuhan dalam penyetoran pajak daerah.

“Yang bayar pajak itu sebenarnya bukan perusahaan, tetapi konsumen. Pengusaha hanya dititipi untuk kemudian disetorkan kepada pemerintah daerah,” ujarnya kepada Suara NTB melalui sambungan telepon, Senin (11/5/2026).

Muhtar mencontohkan, pada sejumlah rumah makan maupun hotel sebenarnya sudah tercantum besaran pajak yang dibebankan kepada konsumen, seperti pajak restoran sebesar 10 persen. Namun, dalam praktiknya masih ada pelaku usaha yang belum memisahkan dana pajak tersebut dari pendapatan usaha mereka.

Menurut politisi Partai Gerindra ini, langkah utama yang harus dilakukan Pemkot adalah membangun kesadaran para pelaku usaha melalui sosialisasi dan pembinaan yang lebih intensif. Pemerintah diminta tidak bosan mengingatkan pengusaha mengenai pentingnya kewajiban pajak sebagai bagian dari kontribusi dalam pembangunan daerah.

“Kesadaran itu harus dibangun terus-menerus. Bisa melalui sosialisasi, pelatihan, atau pembinaan manajemen usaha agar pelaku usaha memahami bahwa pajak itu bukan penghasilan mereka,” katanya.

Ia menilai Pemkot perlu mencari metode yang lebih modern dan efektif dalam memberikan edukasi kepada pelaku usaha. Menurutnya, berbagai program yang pernah dilakukan sebelumnya perlu dievaluasi agar hasilnya lebih maksimal.

Muhtar juga menekankan pentingnya pembinaan secara bertahap sebelum pemerintah menjatuhkan sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar aturan perpajakan. Ia menilai pemberian sanksi tidak bisa dilakukan secara langsung tanpa adanya peringatan maupun edukasi terlebih dahulu.

“Kalau baru sekali melakukan pelanggaran jangan langsung diberi sanksi berat. Harus ada tahapan, mulai dari sosialisasi, peringatan, sampai pembinaan,” ujar mantan Wakil Ketua DPRD Kota Mataram ini.

Ia khawatir apabila penegakan aturan dilakukan secara kaku tanpa pendekatan persuasif, hal itu justru dapat membuat pelaku usaha enggan menjalankan usahanya di Kota Mataram dan memilih berpindah ke daerah lain.

Meski demikian, Muhtar menegaskan sanksi tetap perlu diberikan kepada pelaku usaha yang terus melakukan pelanggaran meskipun sudah mendapatkan pembinaan dan peringatan dari pemerintah.

“Kalau sudah diingatkan terus-menerus, sudah dibina, tetapi masih melanggar, tentu sanksi harus diterapkan,” tegasnya.

Ia berharap Pemkot dapat terus meningkatkan sosialisasi dan pembinaan kepada para pelaku usaha agar kepatuhan pajak semakin meningkat. Dengan demikian, penerimaan pajak daerah dapat berjalan optimal untuk mendukung pembangunan Kota Mataram.

“Kalau usaha dimatikan, tentu akan berdampak juga pada masyarakat dan tenaga kerja. Karena itu pembinaan harus diutamakan sebelum penindakan,” pungkasnya. (fit)

Program Desa Berdaya, Pemkot Mataram Berharap Tidak Tumpang Tindih Program

By
ekbisntb.com
-
0
I Made Putu Sudarsana (Suara NTB/cem)

Mataram (ekbisntb.com) – Pemerintah Kota Mataram mengapresiasi program desa berdaya yang digencarkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Namun, program ini diharapkan tidak tumpang tindih dengan program daerah, sehingga perlu dilakukan integrasi program.

Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Mataram, Drs. I Made Putu Sudarsana menerangkan, program desa berdaya yang menjadi program unggulan Pemprov NTB, juga berada di Kota Mataram. Empat kelurahan yang menjadi lokasi program tersebut diantaranya, Kelurahan Mandalika, Kelurahan Bintaro, dan Kelurahan Jempong Baru. Program ini telah dibahas di tingkat provinsi bahkan kelurahan diminta membuat proposal untuk pelaksanaan program tersebut. “Kelurahan sudah mulai mengerjakan proposal bahkan sudah menyerahkan ke provinsi,” kata Putu ditemui pada, Senin (11/5/2026).

Konsep program desa berdaya menyentuh atau memberikan bantuan kepada masyarakat. Kriteria kelurahan atau desa yang menjadi sasaran dalam program tersebut, telah ditentukan dengan memprioritaskan tingkat kemiskinan ekstrem yang tinggi.

Putu menegaskan, kebijakan Pemprov NTB sangat dipahami untuk menuntaskan kemiskinan ekstrem di masing-masing kabupaten/kota. Namun demikian, ia berharap program desa berdaya tidak tumpah tindih dengan program Pemkot Mataram, sehingga perlu dilakukan integrasi program agar tepat sasaran. Misalnya, satu lokasi tidak dikeroyok supaya program dapat dirasakan dan lebih maksimal. “Kita berharap program Pemkot Mataram dengan program desa berdaya ini bisa saling mengisi, sehingga tidak overlap,” tegasnya.

Adapun bentuk intervensi program desa berdaya sepenuhnya kata dia, tidak diketahui secara pasti. Pemkot Mataram tidak dilibatkan dalam menyusun perencanaan program, sehingga sepenuhnya menjadi kewenangan dari Pemprov NTB.

Namun demikian, ia mengharapkan program unggulan Gubernur H. Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Hj. Indah Damayanti Putri, bisa memberikan dampak positif terutama pada penurunan angka kemiskinan ekstrem di Kota Mataram khususnya dan Provinsi NTB pada umumnya. “Kita berharap program ini bisa merata di terima oleh masyarakat,” demikian kata Putu. (cem)

PUPR Mataram Akui Anggaran Perbaikan Jalan Tidak Cukup

By
ekbisntb.com
-
0
Lale Widihning (Suara NTB/pan)

Mataram (ekbisntb.com) – Pemerintah Kota Mataram melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mengungkapkan anggaran perawatan jalan di Kota Mataram hanya sebesar Rp200 juta per tahun. Keterbatasan anggaran tersebut dinilai belum mampu mengakomodasi kebutuhan perbaikan jalan yang terus mengalami kerusakan di berbagai titik.

Kepala Dinas PUPR Kota Mataram, Lale Widiahning, mengatakan anggaran perawatan jalan saat ini digunakan dengan sistem swakelola untuk menangani kerusakan ringan maupun tambal sulam di sejumlah ruas jalan.

Namun, menurutnya, besaran anggaran tersebut tidak mencukupi apabila digunakan untuk pemeliharaan jalan selama satu tahun penuh. “Iya, tidak bakalan cukup kalau sampai setahun,” ujarnya, Senin (11/5/2026).

Lale menjelaskan, tingginya kebutuhan perbaikan jalan disebabkan banyaknya ruas jalan yang mengalami kerusakan, baik di jalan utama maupun jalan lingkungan. Karena itu, pihaknya akan mengupayakan penambahan anggaran melalui Anggaran Belanja Tambahan (ABT) atau APBD Perubahan 2026.

Menurutnya, saat ini permintaan perbaikan jalan dari masyarakat terus meningkat, terutama untuk penanganan jalan berlubang dan kerusakan ringan yang dinilai membahayakan pengguna jalan.

Untuk sementara, PUPR melakukan penanganan secara bertahap sesuai kondisi paling prioritas dan tingkat kerusakan di lapangan.

Ia menyebutkan, sebagian pekerjaan perbaikan yang dilakukan Pemkot Mataram justru berada di ruas jalan milik Pemerintah Provinsi NTB. Salah satunya di sejumlah simpang jalan utama yang mengalami kerusakan cukup parah.

“Itu kan provinsi yang punya, tapi kalau provinsi belum eksekusi, terpaksa kami yang kerjakan,” jelasnya.

Menurut Lale, langkah tersebut dilakukan demi menjaga keselamatan pengguna jalan dan menghindari potensi kecelakaan akibat kondisi jalan berlubang yang tidak segera ditangani.

Ia mengungkapkan, salah satu ruas jalan yang paling sering mengalami kerusakan berada di kawasan Sweta, tepatnya di Jalan TGH Faisal. Jalan tersebut menjadi jalur utama kendaraan logistik menuju kawasan pergudangan dan pusat bisnis di wilayah Cakranegara dan sekitarnya.

Tingginya intensitas kendaraan berat yang melintas setiap hari menyebabkan kondisi jalan cepat rusak. Sementara spesifikasi jalan kota dinilai tidak dirancang untuk menahan beban kendaraan dengan tonase besar secara terus-menerus.

“Dengan spesifikasi jalan kota tentu berbeda dengan jalan nasional. Jadi kerusakan itu terjadi karena beban kendaraan tidak sesuai standar,” katanya.

Meski demikian, pemerintah kota mengaku tidak bisa sepenuhnya membatasi kendaraan berat melintas di kawasan tersebut karena aktivitas distribusi logistik sangat bergantung pada akses jalan di Kota Mataram.

“Seharusnya memang tidak boleh, cuman kita juga tidak bisa langsung melarang karena di Mataram banyak gudang, seperti gudang semen yang berat muatannya sampai puluhan ton,” pungkas Lale. (pan)

Jaga Stabilitas Harga, Pemkot Mataram Gelar Pasar Murah di Enam Titik Jelang Iduladha

By
ekbisntb.com
-
0
Antusiasme warga berbelanja di operasi pasar murah yang digelar di Halaman Kantor Lurah Pejeruk, Kecamatan Ampenan pada, Senin (11/5/2026). (Suara NTB/pan)

Mataram (ekbisntb.com) – Pemerintah Kota Mataram melalui Dinas Perdagangan (Disdag) kembali menggelar pasar murah di enam lokasi berbeda mulai 11 hingga 21 Mei 2026. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga stabilitas harga bahan pokok menjelang Iduladha 1447 Hijriah.

Pasar murah digelar untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau di tengah potensi kenaikan harga menjelang hari besar keagamaan.

Kepala Bidang Bahan Pokok dan Penting (Bapokting) Dinas Perdagangan Kota Mataram, Sri Wahyunida, mengatakan pelaksanaan pasar murah perdana dimulai di halaman Kantor Lurah Pejeruk, Kecamatan Ampenan. “Kita start mulai jam 8 pagi,” ujarnya, Senin (11/5).

Menurut Nida, sapaan akrabnya, kegiatan pasar murah bertujuan menjaga stabilitas harga bahan pokok di pasaran sekaligus menekan lonjakan harga menjelang Hari Raya Iduladha.

Berbagai kebutuhan pokok dijual dalam kegiatan tersebut dengan harga relatif lebih murah dibanding harga pasar. Berdasarkan data Disdag Kota Mataram, harga beras SPHP dijual Rp12 ribu per kilogram, beras lokal medium Rp13 ribu per kilogram, dan kedelai lokal medium Rp13 ribu per kilogram.

Selain itu, cabai merah keriting dijual Rp35 ribu per kilogram, cabai rawit Rp70 ribu per kilogram, bawang merah Rp35 ribu per kilogram, serta bawang putih Rp28 ribu per kilogram.

Nida menyebutkan, pelaksanaan pasar murah melibatkan puluhan distributor serta mitra binaan Bank Indonesia (BI) Perwakilan NTB guna memastikan ketersediaan stok bahan pokok selama kegiatan berlangsung.

“Kami melibatkan distributor dan mitra binaan BI agar stok barang tetap aman dan harga bisa lebih stabil,” katanya.

Adapun jadwal dan lokasi pasar murah yang digelar Pemerintah Kota Mataram menjelang Iduladha 2026 sebagai berikut:
11 Mei 2026: Halaman Kantor Lurah Pejeruk, Kecamatan Ampenan
12 Mei 2026: Halaman Mushola Arrafi’l Geguntur, Kecamatan Sekarbela
13 Mei 2026: Tabaco (Taman Bawak Kokok), Ampenan Tengah
19 Mei 2026: Jalan Solor, Gegutu Barat, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang
20 Mei 2026: Halaman Kantor Lurah Turida, Kecamatan Sandubaya
21 Mei 2026: Halaman Kantor Lurah Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela

Pemerintah Kota Mataram berharap kegiatan pasar murah tersebut dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus menjaga stabilitas inflasi daerah menjelang Hari Raya Iduladha. (pan)

1...151617...851Page 16 of 851