Taliwang (Ekbis NTB) – Calon peserta program magang kerja ke Jepang mulai menjalani pemeriksaan kesehatan atau Medical Check Up (MCU). Pemeriksaan kesehatan ini menjadi tahapan lanjutan setelah peserta menyelesaikan pembekalan secara daring selama satu bulan.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) KSB, Slamet Riadi mengatakan, peserta yang menjalani pemeriksaan kesehatan merupakan calon tenaga kerja yang telah dinyatakan lulus seleksi. Setelah pemeriksaan kesehatan selesai, mereka akan melanjutkan proses dengan mengikuti pelatihan dalam kelas di Jakarta.
“Peserta yang sudah dinyatakan lulus seleksi sekarang sedang menjalani MCU. Setelah itu, mereka akan mengikuti pelatihan on class di Jakarta,” kata Slamet, Selasa (13/10).
Ia menyebutkan, peserta direncanakan berangkat ke Jakarta untuk mengikuti pelatihan paling lambat 22 Oktober mendatang. Pelatihan itu sendiri akan berlangsung selama enam bulan dan dibagi menjadi dua tahap. Yakni, pembelajaran bahasa dan pengenalan budaya Jepang serta pelatihan keterampilan sesuai peminatan.
Di tiga bulan pertama, peserta akan dibekali kemampuan bahasa Jepang dan pengetahuan tentang budaya negara tujuan. Pembekalan ini ditujukan untuk mendukung kemampuan komunikasi sekaligus membantu peserta beradaptasi dengan lingkungan sosial di Jepang.
Fase berikutnya, peserta akan mengikuti pelatihan keterampilan sesuai bidang peminatan. Tahap ini juga menjadi bagian dari penyesuaian kompetensi calon tenaga kerja dengan kebutuhan pekerjaan yang akan dijalani selama program magang.
“Selama enam bulan itu peserta akan mendapatkan pelatihan bahasa, pengenalan budaya, kemudian dilanjutkan dengan pelatihan keterampilan sesuai peminatan. Mereka juga akan mengikuti sertifikasi berdasarkan keterampilan masing-masing,” papar Slamet.
Ia menegaskan, pemberangkatan ke Jepang baru dilakukan setelah peserta menyelesaikan seluruh rangkaian pelatihan. Peserta harus dinyatakan lulus dan memenuhi persyaratan sebelum ditempatkan sesuai bidang keterampilan masing-masing.
Sejumlah pilihan bidang pekerjaan dalam program tersebut. Slamet mencontohkan seperti sektor pertanian, perikanan, hingga industri manufaktur. “Nanti kalau mereka terampilnya di pertanian maka akan ditempatkan di usaha-usaha pertanian dan seterusnya sesuai dengan kemampuan lainnya,” ujarnya
Pelatihan dalam kelas di Jakarta akan dilaksanakan oleh Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang telah ditunjuk, dengan tetap di bawah pendampingan Yayasan Pendidikan Adiluhung Nusantara (YPAN).
“Mudah-mudahan semua peserta bertahan dan pelatihan ini dapat mempersiapkan peserta agar memiliki kemampuan bahasa, pemahaman budaya, dan keterampilan yang dibutuhkan sebelum mereka bekerja di Jepang,” harap Slamet.(bug)
Calon Peserta Magang Jepang Jalani Pemeriksaan Kesehatan
Pertamina Patra Niaga Catat Transaksi Rp4,2 Miliar dari UMK Binaan di Festival Pertamina Energizing Indonesia 2026 Mandalika
Praya (Ekbis NTB)– Dukungan terhadap kemajuan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) kembali dibuktikan oleh Pertamina dalam perhelatan akbar Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Melalui ajang Festival Pertamina Energizing Indonesia yang digelar selama tiga hari pada tanggal 9, 10, dan 11 Oktober 2026, Pertamina melalui Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus menghadirkan panggung bagi para pelaku usaha lokal untuk tampil di kawasan sirkuit internasional.
Bertempat di area strategis tepatnya di belakang tribun Grandstand A Sirkuit Mandalika, festival ini sukses menarik perhatian ribuan penonton, wisatawan domestik, hingga mancanegara. Sebanyak 30 UMK binaan unggulan ikut berpartisipasi memamerkan produk-produk berkualitas.
Para peserta merupakan UMK binaan Pertamina di wilayah Lombok termasuk di dalamnya UMK Binaan Program CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus melalui Aviation Fuel Terminal (AFT) Bandara Internasional Lombok dan Integrated Terminal (IT) Ampenan.
Ragam produk unggulan yang dihadirkan meliputi kategori makanan dan minuman, kerajinan (craft), hingga produk beauty and personal care serta jasa dengan menghadirkan refleksi corner yang baru ada di tahun ini.
Antusiasme pengunjung yang luar biasa terhadap produk-produk lokal tersebut turut mendongkrak angka penjualan secara signifikan. Selama perhelatan acara berlangsung, total transaksi penjualan gabungan yang berasal dari UMK Binaan dan Official Merchandise tembus Rp4,2 miliar (data transaksi Official Merchandise berdasar cut-off per 11 Oktober dan masih terus melakukan penjualan di booth Bright Store Bandara Internasional Lombok sampai 13 Oktober 2026.
Dari total pencapaian tersebut, penjualan Official Merchandise mencatatkan porsi terbesar yakni sekitar Rp3,4miliar, sementara area Bazar UMK berkontribusi lebih dari Rp800 juta. Pencapaian Bazar UMK tahun ini melonjak tajam hingga 207% dibandingkan periode tahun sebelumnya yang mencatatkan penjualan sebesar Rp260 juta.
Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi, menyampaikan bahwa keterlibatan UMK dalam ajang berskala internasional ini merupakan wujud komitmen Pertamina dalam memperluas pangsa pasar produk lokal agar semakin dikenal luas.
“Ajang Pertamina Grand Prix bukan sekadar tontonan balap kelas dunia, tetapi juga momentum emas bagi UMK Indonesia untuk naik kelas. Melalui Festival Pertamina Energizing Indonesia di Mandalika, kami ingin memastikan bahwa kehadiran Pertamina memberikan multiplier effect secara langsung terhadap perekonomian masyarakat lokal di Lombok,” ujar Ahad.
Tingginya daya tarik bazar ini turut dirasakan langsung oleh para pengunjung yang memadati area festival di belakang tribun Grandstand A. Salah satunya shelly pengunjung asal UK yang mencoba Reflexy Corner.
“Atmosfer festivalnya sangat meriah dan pilihan produk UMK-nya lengkap sekali. Mulai dari kuliner khas, craft, sampai produk skincare lokal semuanya berkualitas tinggi dan harganya terjangkau. Kehadiran Bazar Pertamina ini bikin pengalaman nonton Pertamina Grand Prix jadi makin berkesan karena kita bisa sekalian belanja oleh-oleh khas daerah langsung dari pengrajinnya,” ujarnya.
Kesuksesan dan antusiasme tinggi ini juga memberikan kesan mendalam bagi para pelaku usaha yang terlibat. Salah satu perwakilan UMK Binaan Didik Wahyudi selaku owner dari kabaRBaik Coffee mengungkapkan rasa bangganya bisa menjadi bagian dari pameran berskala internasional ini.
“Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Pertamina. Berjualan di dekat tribun Grandstand A Mandalika memberikan pengalaman luar biasa bagi kami, dimana produk kami bisa dilihat dan dibeli oleh wisatawan dari berbagai belahan dunia. Omset yang kami dapatkan selama tiga hari ini jauh melampaui ekspektasi,” ujar Didik.
Dukungan penuh juga disampaikan oleh Sudiman selaku Local Hero dari Mina Tenun, salah satu program CSR unggulan dari AFT BIL. Menurutnya, pendampingan berkelanjutan dari Pertamina telah membuka jalan bagi para perajin lokal untuk terus berinovasi dan berdaya saing.
“Pendampingan dari Pertamina, khususnya melalui program AFT BIL, tidak hanya membantu dari sisi produksi tetapi juga membuka akses pemasaran yang luas seperti di event Pertamina Grand Prix of Indonesia. Ini menjadi motivasi besar bagi kami para perajin lokal untuk terus menjaga kualitas dan melestarikan warisan budaya,” ungkap Sudiman.
Kehadiran Festival Pertamina Energizing Indonesia di Mandalika 2026 ini tidak hanya memperkuat posisi Pertamina sebagai motor penggerak transisi energi dan ekonomi kerakyatan, tetapi juga membuktikan bahwa produk UMK binaan Indonesia memiliki kualitas yang siap menembus panggung global.(bul)
Disnakertrans Buka Peluang Kerja ke Jepang
Dompu (Ekbis NTB) – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Dompu, membuka peluang bagi masyarakat untuk mengikuti sejumlah program kerja, pemagangan dan pelatihan ke Jepang. Program tersebut dijadwalkan dibuka pada Oktober-November 2026. Lulusan perguruan tinggi diberikan ruang untuk mendaftar.
Kepala Disnakertrans Kabupaten Dompu, Abdul Sahid, SH.. dikonfirmasi pada,Selasa (13/10) mengatakan, beberapa program bisa menjadi pilihan masyarakat untuk memperoleh pengalaman kerja internasional sekaligus meningkatkan keterampilan dan kompetensi. Program tersebut meliputi Japan Exchange and Teaching (JET) Programme, METI Japan Internship Program, pemagangan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI bekerja sama dengan International Manpower Development Organization Japan (IM Japan) serta jalur pekerja berketerampilan spesifik atau Tokutei Ginou.
“Program ini akan dibuka bulan Oktober-November 2026,” ungkap Abdul Sahid.
Ia menjelaskan, setiap program memiliki persyaratan, bidang penempatan serta kualifikasi yang berbeda. Karena itu, calon peserta perlu menyesuaikan pilihan dengan latar belakang pendidikan, usia, kemampuan bahasa dan kompetensi yang dimiliki.
Salah satu peluang bagi lulusan sarjana (S1) tersedia melalui JET Programme. Program ini memberikan kesempatan kepada peserta untuk terlibat dalam kegiatan pendidikan dan pertukaran budaya di Jepang, antara lain sebagai asisten pengajar bahasa atau Assistant Language Teacher (ALT) dan Coordinator for International Relations (CIR), sesuai kualifikasi yang ditetapkan.
Selain itu, METI Japan Internship Program menawarkan pengalaman kerja di perusahaan Jepang, termasuk usaha kecil dan menengah (UKM). Program ini dapat menjadi pilihan bagi lulusan baru yang ingin mengenal lingkungan kerja, budaya industri, serta mengembangkan kompetensi profesional.
Peluang lainnya tersedia melalui program pemagangan Kemnaker RI bekerja sama dengan IM Japan. Program ini berorientasi pada peningkatan keterampilan teknis melalui pelatihan dan pengalaman kerja di sejumlah sektor, seperti permesinan, konstruksi, pertanian, dan perikanan. Masa pemagangan umumnya berlangsung selama 3-5 tahun dengan persyaratan usia dan kemampuan fisik tertentu.
Sementara itu, bagi pencari kerja yang ingin berkarier di Jepang sebagai tenaga kerja terampil, tersedia jalur Tokutei Ginou atau Specified Skilled Worker (SSW). Jalur ini mencakup sejumlah sektor yang membutuhkan tenaga kerja, di antaranya perawatan lansia, pelayanan makanan, pengolahan makanan, pertanian, dan konstruksi.
Berbeda dengan program pertukaran dan pemagangan, jalur SSW mensyaratkan kompetensi keterampilan serta kemampuan bahasa Jepang sesuai ketentuan sektor pekerjaan yang dipilih.
Menurut Abdul Sahid, beragam program tersebut dapat menjadi kesempatan bagi masyarakat Dompu untuk memperluas akses terhadap pasar kerja internasional. Namun, calon peserta tetap harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan pada masing-masing program.
Ia menegaskan, pihaknya berperan memfasilitasi masyarakat yang berminat mengikuti program tersebut. Adapun kuota dan pelaksanaannya menjadi kewenangan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Lombok Timur.
“Prinsipnya kuota ke Jepang dibuka oleh BPVP Lombok Timur untuk warga NTB dan kita hanya memfasilitasi saja,” katanya. (ula)
Validasi Data Menjadi Kunci Turunkan Angka Kemiskinan
Sumbawa Besar (Ekbis NTB)- Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa,Drs. H. Mohamad Ansori menekankan pentingnya angka data valid dalam upaya penurunan angka kemiskinan. Ketidaksesuaian data berpotensi bias dalam upaya penanganan atau intervensi program dari pemerintah.
“Validitas data sangat penting untuk kita perhatikan. Dari data itu kita memiliki dasar dalam merumuskan kebijakan yang akan dilakukan nanti dalam upaya penanggulangan kemiskinan,” kata Ansori, Selasa (13/10).
Ia menyebutkan, pendataan tidak hanya mencakup kondisi rumah dan kelayakan hunian masyarakat. Tetapi tidak kalah penting yakni terkait aspek sanitasi, kesehatan, pendidikan, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Wabup mengharapkan seluruh perangkat daerah untuk memberikan data valid dan menindaklanjuti hasil koordinasi dengan langkah nyata.
Ia menekankan upaya penurunan kemiskinan harus disertai solusi konkret yang mampu meningkatkan pendapatan,sehingga masyarakat dapat memperbaiki kualitas hidup dan mencapai kesejahteraan.
“Kami berharap sinergi antar perangkat daerah harus lebih kuat sehingga penanganan kantong-kantong kemiskinan dapat dilakukan secara tepat sasaran dan berkelanjutan,” ujarnya.
Berdasarkan data yang dihimpun Suara NTB di bulan Oktober tahun 2025 jumlah penduduk miskin mencapai 75.532 kepala keluarga (KK) atau sekitar 245.570 jiwa. Jumlah tersebut menurun dibandingkan tahun 2024 sebesar 48.254 jiwa termasuk jumlah kepala keluarganya dari 107.833 menjadi 75.532 KK.
Sementara itu, berdasarkan hasil pendataan beberapa kecamatan yang menjadi penyumbang tertinggi angka kemiskinan di Sumbawa. Yakni, Kecamatan Utan, Alas, Sumbawa, Labuhan Badas, Plampang, Labangka dan Lunyuk. Kantong-kantong ini akan menjadi atensi pemerintah untuk terus menekan angka tersebut terutama penduduk rentan miskin. (ils)
Pemda KLU Gelar Pleno Verivali Percepatan Operasional KDMP
Tanjung (Ekbis NTB) – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) menggelar pleno verifikasi dan validasi dalm rangka optimalisasi operasional program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Koperasi ini dihajatkan sebagai penggerak ekonomi kerakyatan di tingkat desa, dimana masyarakat dapat berpartisipasi sebagai produsen maupun konsumen komoditas lokal yang diperjualbelikan oleh koperasi.
Sekretaris Daerah (Sekda) KLU, Sahabudin, S.Sos., M.Si., Selasa (13/10/2026) mengatakan, pihaknya sudah menggelar rapat pleno hasil Verifikasi dan Validasi Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan KDMP pada Senin (12/10/2026) lalu. Rapat tersebut melibatkan lintas instansi, khususnya instansi leading sector – Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UMKM.
“Dari hasil tinjauan lapangan Tim Verifikasi dan Validasi, enam dari sembilan lokasi KDMP yang dievaluasi dinyatakan layak beroperasi. Tapi, masih ada catatan perbaikan minor,” ungkap Sahabudin.
Untuk diketahui, enam KDMP di enam desa yang layak Operasi terdiri dari KDMP Gumantar, KDMP Rempek, KDMP Bentek, KDMP Sokong, KDMP Teniga, dan KDMP Sigar. KDMP tersebut masih harus melakukan perbaikan sesuai catatan Tim Verivali.
Sementara, tiga KDMP lain dinyatakan belum layak beroperasi karena masih banyak syarat teknis layak operasi yang belum terpenuhi. KDMP tersebut meliputi, KDMP Kayangan, KDMP Rempek Darussalam, dan KDMP Genggelang.
Untuk dapat beroperasi secara resmi dan legal, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) harus lolos proses verifikasi dan memenuhi sejumlah persyaratan ketat.
Diantara kelayakan KDMP agar layak beroperasi meliputi syarat aspek fisik bangunan, legalitas, manajemen, dan syarat keuangan.
Pada aspek kelayakan fisik, bangunan KDMP harus terbangun 100 persen. Bangunan gedung diatur dengan standar ukuran sekitar 20×30 meter, terbangun seluruhnya serta aman untuk digunakan.
Bangunan juga harus didukung oleh utilitas utama seperti sistem kelistrikan, aliran air, sanitasi, dan konektivitas internet/jaringan kasir digital harus berfungsi dengan baik. Selain itu, utilitas pendukung seperti kios pangan/gerai sembako, gudang pupuk, fasilitas distribusi gas subsidi, hingga ruang cold storage (jika ada dalam perencanaan), berstatus siap untuk digunakan.
Sementara pada syarat manajerial, pengurus KDPM wajib legalitas pendirian maupun keanggotaan yang berasal dari masyarakat desa setempat. Dalam hal ini, KDMP didirikan berbasis gotong royong oleh warga desa dengan syarat, diantaranya; beranggotakan minimal 500 orang.
Pada aspek administratif, KDMP mengantongi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang disahkan melalui Musyawarah Desa Khusus (Musdesus), serta mengantongi badan hukum resmi dari Kemenkum.
Sahabudin menyambut baik hasil verifikasi sebagai langkah awal yang konkret. Selanjutnya, 6 desa dengan KDMP yang layak operasi tersebut diminta untuk menindaklanjuti catatan perbaikan Tim Verivali.
“Kita berharap kepada kepala desa yang KDMP-nya sudah dianggap layak beroperasi namun masih ada catatan perbaikan, untuk segera mendorong pemenuhan hal tersebut,” katanya.
Selanjutnya, pada tiga KDMP di tiga desa yang statusnya belum layak operasi, Sekda memberikan catatan evaluasi. OPD terkait diminta segera melakukan pembenahan. Ia juga berharap pada verifikasi dan validasi lanjutan, ketiga desa tersebut sudah mampu memenuhi standar dan dinyatakan layak beroperasi.
“Keberadaan KDMP bukan sekadar proyek pembangunan fisik, melainkan harus menjadi motor penggerak pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Lombok Utara,” sambungnya.
Ke depannya, KDMP diharapkan dapat menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Desa (PADes) yang signifikan bagi desa masing-masing.
Sekda juga menyampaikan apresiasi atas partisipasi para kepala desa, pentingnya keterlibatan aktif kepala desa sejak tahap perencanaan dan pembangunan, bukan hanya saat proses verifikasi dan validasi berlangsung. Di sisi lain, pemerintah daerah juga akan terus memantau perkembangan KDMP, meskipun tantangan di lapangan terkadang membuat Pemda baru terlibat penuh saat tahap verifikasi, namun, prioritas utama kita tetap satu: bagaimana KDMP bisa secepatnya beroperasi memberikan manfaat.
“Mencapai target ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh kepala desa, kita harus berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder,” imbaunya.
Sementara, Kepala Dinas Koperindag dan UMKM KLU, H. Haris Nurdin, S.Sos., menambahkan KDMP yang belum layak operasi diberi tenggat waktu perbaikan selama tiga bulan ke depan, termasuk memastikan fisik bangunan dalam kondisi 100 persen.
“Hasil pleno ini nantinya akan segera kami unggah ke dalam sistem Siskompdes agar rekomendasi yang dihasilkan tercatat secara resmi, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tutupnya. (ari)
Pendapatan Tembus Rp4,1 Triliun
REALISASI pendapatan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) encapai 73 persen atau berkisar di angka Rp4,1 triliun hingga bulan Oktober 2026. Pendapatan itu bersumber dari pendapatan pajak, pendapatan retribusi, pendapatan transfer, pendapatan lain-lainnya yang sah, dan pendapatan lainnya.
Dengan rincian realisasi pajak daerah mencapai Rp1,3 triliun, retribusi daerah Rp597 miliar, pendapatan transfer Rp2 triliun. Selanjutnya pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (HPKDYP) mencapai Rp89 miliar, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (LLPAD) mencapai Rp46 miliar, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (LLPD) mencapai Rp63 miliar.
Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) NTB, M. Zuhudy, mengatakan pihaknya optimis realisasi pendapatan NTB bisa menyentuh 100 persen hingga akhir 2026. Angka 73 persen tersebut, sebutnya setelah target pendapatan di APBD murni ditambah dengan target pendapatan di APBD Perubahan yang meningkat sekitar 1,08 persen. Jika kedua target pendapatan itu dipisahkan, realisasi pendapatan Pemprov NTB hingga triwulan ketiga mencapai 75 persen.
“Kalau kita lihat dari pendapatan murni, sebenarnya sudah bisa dibilang sesuai. Tapi ketika ditambah pendapatan di APBD perubahan, kan target kami naik lagi nih, sangat signifikan. Ada 100-an miliar di pajak daerah. Itu yang menyebabkan realisasinya turun lagi,” ujarnya, Selasa, 13 Oktober 2026.
Pada APBD Perubahan, target pendapatan NTB bertambah menjadi Rp5,683 miliar. Sementara, di APBD Murni target pendapatan NTB sekitar Rp5,622 miliar. Naik sekitar Rp60,6 miliar. Kenaikan ini menyebabkan persentase pendapatan NTB yang seharusnya 75 persen, menjadi 73 persen.
Pendapatan transfer menjadi target pendapatan tertinggi Pemprov NTB, yaitu mencapai Rp2,4 triliun. Kemudian disusul oleh pajak, baik Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Rokok, dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Opsen Pajak MBLB) dengan target Rp1,9 triliun. Dan pendapatan dari retribusi yang ditargetkan bisa mencapai Rp900 miliar. “Jadi tertinggi masih transfer, tapi untuk PAD-nya itu tertinggi di pajak daerah,” katanya.
Adapun dengan target pendapatan yang meningkat di APBD Perubahan, Zuhudy tetap optimis pihaknya bisa mencapai target tersebut. Apalagi, Pemprov NTB baru saja meresmikan Peraturan Daerah (Perda) baru, yakni Perda Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).
Dalam Perda tersebut, terdapat kantong-kantong baru pendapatan NTB, baik yang bersumber dari pajak maupun retribusi. Pada sektor pajak, Pemprov baru saja menerapkan kebijakan pajak berkeadilan dengan menyesuaikan tarif pajak. Di antaranya kenaikan tarif khusus untuk kendaraan di atas 150 dan 1.500 CC, yakni dari 1,025 persen menjadi 1,075 persen. Sementara, untuk kendaraan dengan kapasitas mesin di bawah 150 CC untuk sepeda motor, dan di bawah 1.500 CC untuk kendaraan roda empat, tarif PKB nya tetap yaitu 1,025 persen.
Dilakukan juga peningkatan tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor khusus untuk penggunaan bahan baka pada sektor industri dan pertambangan, dengan tarit sebesar 7,5 persen. Sementara itu, penggunaan bahan bakar yang berkaitan dengan kebutuhan transportasi masyarakat dan angkutan umum tetap dengan tarif lama sebesar 5 persen.
Begitupun dengan pendapatan yang bersumber dari retribusi, terdapat sumber baru seperti pendapatan dari Iuran Pertambangan Rakyat (IPR) yang ditargetkan mencapai Rp13 miliar dari iuran tiga blok tambang Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
Di samping itu, karena target pendapatan dari retribusi kemungkinan tidak mencapai target, Pemprov NTB memilih meningkatkan target pendapatan dari pajak agar target pendapatan tersebut bisa dicapai. “Jadi makanya di pajak sendiri itu ada peningkatan target 100 miliar lebih. Itu menutupi target yang kami tetapkan di retribusi yang kemungkinan bisa dibilang miss lah, miss perencanaan,” ucapnya.
Sebelumnya, pihaknya menargetkan nominal tinggi mencapai Rp111 miliar dari sektor retribusi. Namun, pada pelaksanaannya target tersebut diturunkan karena potensi pendapatan yang diharapkan dari tiga gili yaitu Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air tidak bisa terealisasi. Hal ini karena aset Pemprov di kawasan pariwisata tersebut masih berpolemik.
“Karena kami harapkan sebenarnya pendapatan dari tiga gili, potensi aset di tiga gili itu cukup bisa mendongkrak. Tetapi ternyata belum clear ya. Masalahnya belum clear, sehingga kami coba alihkan target pendapatannya ke pajak,” jelasnya. (era)
NTB Segera Tetapkan Status Darurat Kekeringan
Mataram (Ekbis NTB) – Pemprov NTB segera menetapkan status darurat kekeringan. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi kekeringan ekstrem yang potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Gubernur NTB, Lalu Muhamad labal, menginstruksikan segera menetapkan status darurat serta memperkuat langkah pencegahan menyeluruh menjelang puncak musim hujan. Instruksi tersebut disampaikan Gubernur lqbal saat memimpin Rapat Pembahasan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC)/Hujan Buatan di Kantor Gubernur NTB, Mataram, Selasa 13 Oktober 2026.
“Kedaruratan kekeringan dan karhutla harus segera ditetapkan. Penetapan status darurat ini sekaligus juga untuk penetapan preventif. Jangan bereaksi terhadap bencana saja, tetapi prevention-nya kurang,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret, Gubernur memerintahkan Kepala Pelaksana BPBD NTB segera menerbitkan Surat Edaran (SE) ke kabupaten/kota. SE tersebut meminta daerah mengoptimalkan distribusi air bersih hingga November 2026. Hal ini mengingat Operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) baru bisa dilakukan pada November mendatang. Pasokan air bersih bagi masyarakat harus diakselerasi, serta langkah antisipasi karhutla dan kebersihan saluran air harus segera dilakukan sebelum hujan turun.
Iqbal juga menyoroti efisiensi operasional. la menghubungi pihak Pertamina secara langsung untuk meminta dukungan pengalihan BBM kendaraan tangki air Pemprov, Pemkab/Pemkot, dan Baznas dari Dex ke Solar subsidi. Langkah ini dilakukan agar penghematan anggaran BBM dapat dialokasikan untuk memperbanyak pembelian pasokan air bersih bagi masyarakat. “Peta sebaran air dan distribusi air harus sinkron biar tidak buang-buang solar atau bensin,” katanya.
Tak hanya fokus pada kekeringan, ia juga menekankan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi banjir yang kerap berulang di sejumlah wilayah. la meminta BPBD dan dinas terkait untuk memperkuat simulasi evakuasi bencana bersama masyarakat, khususnya di daerah-daerah yang rawan tergenang.
“Kesiapan masyarakat di daerah yang selama ini langganan kena banjir harus dipastikan, termasuk simulasi evakuasi. Kesiapan kita menghadapi dan mitigasi harus matang. Pengalaman tahun lalu di Mataram yang kekurangan perahu karet harus dievaluasi, terutama perahu mesin agar bisa melawan arus. Skenarionya harus disiapkan dari sekarang, khususnya di Bima,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD NTB, Sadimin, menjelaskan bahwa peningkatan status siaga menjadi darurat kekeringan dan karhutla disepakati mengingat empat kabupaten di NTB telah menetapkan status darurat. Pihaknya telah berkoordinasi dengan Kepala BNPB serta mengajukan rencana Operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC). Untuk dukungan awal, BPBD menyiapkan logistik senilai Rp500 juta dan operasional Rp500 juta, dengan prioritas kawasan Bima.
Di sisi lain, Kepala Stasiun Klimatologi Kelas I BMKG NTB, Nuga Putrantijo, mengungkapkan bahwa peluang curah hujan pada Oktober 2026 masih sangat kecil karena sedikitnya pembentukan awan di wilayah NTB.
“November baru bisa dilaksanakan modifikasi cuaca karena potensi awan hujan baru mulai terbentuk. Namun potensi musim hujan nanti curahnya akan tinggi dan potensi bencananya juga tinggi, terutama banjir,” paparnya.
Terkait pencegahan karhutla, Kepala DLHK NTB Didik Mahmud Gunawan Hadi dan Kepala Balai TNGR Budhy Kurniawan mengonfirmasi bahwa pengawasan di wilayah rawan seperti Bima, Dompu, dan kawasan TNGR terus ditingkatkan dengan mengaktifkan masyarakat desa dan komunitas porter pendakian sebagai garda terdepan. (era)
Perang di Arab Saudi Ratusan Jemaah Umrah NTB Batal Berangkat
Mataram (Ekbis NTB) – Perang antara kelompok Houthi di Yaman dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi berdampak ke pemberangkatan calon jemaah umrah asal NTB. Setidaknya, lebih dari seratus orang menunda keberangkatan akibat perang yang menyasar bandara-bandara di Arab Saudi.
Ketua Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) Bali Nusra, H. Zamroni, Selasa, 13 Oktober 2026 menyampaikan, lebih dari 100 jemaah umrah asal Lombok terdampak gangguan penerbangan di Arab Saudi.
Sebagian memilih menjadwalkan ulang keberangkatan, sedangkan lainnya terpaksa membatalkan perjalanan sementara waktu karena situasi penerbangan yang belum pasti.
“Kalau kita hitung dengan yang pulang dan yang belum berangkat, jemaah yang memilih menjadwalkan ulang keberangkatan sudah di atas 100 orang,” ujar Zamroni.
Ia menjelaskan, salah satu dampak langsung terjadi pada 51 jemaah asal NTB yang sebelumnya telah berada di Denpasar. Setelah menginap semalam, mereka akhirnya memilih kembali ke Lombok untuk menjadwalkan ulang keberangkatan ke November mendatang.
Selain itu, sebanyak 45 jemaah yang berangkat melalui penerbangan transit telah tiba di Dubai, Uni Emirat Arab. Mereka harus menginap satu malam tambahan sambil menunggu kepastian penerbangan lanjutan menuju Jeddah.
Keberangkatan sejumlah kelompok jemaah lainnya pada 12 dan 13 Oktober juga tertunda. Keputusan tersebut diambil setelah informasi mengenai gangguan penerbangan disampaikan pada 11 Oktober lalu.
Zamroni menuturkan, penutupan sementara sejumlah bandara di Arab Saudi serta pembatalan penerbangan dari beberapa negara transit menjadi kendala bagi penyelenggara perjalanan umrah. Bandara di Riyadh dan Taif disebutnya telah ditutup sementara, sedangkan bandara Jeddah masih beroperasi.
Namun, penerbangan menuju Jeddah melalui sejumlah hub internasional ikut terdampak. Penerbangan dari Abu Dhabi dan Doha menuju Jeddah, misalnya, mengalami pembatalan. Kondisi ini membuat jemaah yang menggunakan maskapai dengan rute transit harus menunggu kepastian jadwal lanjutan.
Sebaliknya, penerbangan langsung dari Jakarta menuju Jeddah yang dilayani Garuda Indonesia, Lion Air, dan Saudia, menurut Zamroni, masih berjalan sesuai jadwal saat wawancara dilakukan.
“Kalau menggunakan pesawat-pesawat transit, sebaiknya dijadwalkan ulang atau ditunda dulu. Tetapi untuk penerbangan langsung, seperti Garuda, Saudia, Lion, dan Batik, perlu melihat perkembangan situasi dan kepastian penerbangannya,” katanya.
Zamroni menambahkan, gangguan perjalanan tersebut tidak hanya berdampak pada jemaah, tetapi juga menambah beban biaya penyelenggara perjalanan umrah. Zamroni menyebut kerugian mulai muncul akibat pembatalan dan perubahan jadwal, terutama untuk akomodasi yang telah dipesan sebelumnya.
Salah satu kerugian yang sudah terjadi adalah biaya hotel di Madinah yang hangus. Sejumlah jemaah yang semestinya berangkat lebih awal telah menjalani masa tunggu di Bali selama tiga hari, sehingga pemesanan hotel di Arab Saudi tidak dapat dimanfaatkan sesuai rencana.
Persoalan lain yang dikhawatirkan penyelenggara adalah tidak adanya perlindungan asuransi perjalanan terhadap kerugian yang timbul akibat perang.
“Ini sangat memberatkan penyelenggara. Risiko akibat perang tidak ditanggung dalam polis asuransi perjalanan yang digunakan untuk perjalanan umrah,” ungkapnya.
Zamroni menilai situasi ini perlu dicermati secara serius karena gangguan kali ini menyentuh jalur penerbangan menuju Arab Saudi. Menurutnya, kondisi sekarang berbeda dengan gangguan sebelumnya akibat ketegangan di Selat Hormuz yang juga berdampak pada perjalanan di kawasan Timur Tengah.
Meski pihak Houthi, telah menyampaikan pernyataan tidak akan menyerang dua kota suci umat Islam, Mekkah dan Madinah, situasi keamanan dan penerbangan tetap menimbulkan kekhawatiran bagi penyelenggara umrah.
Zamroni menambahkan, Kementerian Haji dan Umrah telah mengeluarkan arahan agar penyelenggara mencermati perkembangan situasi. Namun, berdasarkan informasi yang diterimanya saat wawancara, belum ada instruksi umum untuk menghentikan seluruh keberangkatan jemaah umrah.
Karena itu, AMPHURI Bali Nusra menyarankan penyelenggara yang menggunakan penerbangan transit agar mempertimbangkan penjadwalan ulang sampai situasi dan kepastian penerbangan lebih jelas.
Sementara bagi jemaah yang menggunakan penerbangan langsung, keputusan keberangkatan perlu mempertimbangkan informasi terbaru dari maskapai dan perkembangan keamanan di wilayah tujuan. (bul)
MotoGP Mandalika Usai Polda NTB Kawal 26 Kontainer Logistik ke BIZAM
Mataram (Ekbis NTB) – Sebanyak 26 kontainer logistik MotoGP 2026, Senin (12/10/2026), bergeser menuju bandara dengan pengawalan personel Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda NTB. Pengawalan berlangsung dalam dua gelombang.
Dalam kegiatan tersebut, enam personel PJR mengerahkan tiga unit mobil dinas double cabin Isuzu D-Max serta satu unit Isuzu MU-X untuk mengawal pergerakan logistik. Setiap gelombang membawa 13 kontainer.
Dirlantas Polda NTB Kombes Pol. Iman Pribadi Santoso, S.I.K., M.Si. mengatakan, pengawalan dilakukan untuk mendukung kelancaran distribusi logistik, setelah rangkaian MotoGP Mandalika 2026.
“Pengawalan ini kami lakukan untuk memastikan pergerakan logistik menuju bandara berjalan aman, tertib, serta lancar. Personel di lapangan juga memantau situasi lalu lintas sepanjang perjalanan,” ujar Kombes Iman.
Disebutkan, pengiriman berikutnya dijadwalkan menyusul pada sore hari. Polisi tetap mengutamakan keselamatan selama proses pemindahan logistik berlangsung. Kombes Iman turut mengimbau pengguna jalan tetap tertib saat melintas di jalur pengawalan.
“Pengguna jalan kami minta mematuhi aturan lalu lintas, menjaga jarak aman, serta mengikuti arahan petugas. Jangan memaksakan diri mendahului iring-iringan pengawalan, karena keselamatan harus menjadi prioritas,” tegasnya. (r)
Gubernur NTB Tekankan Tata Kelola dan Keamanan Digital Bank NTB Syariah
Mataram (Ekbis NTB) – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal menekankan pentingnya penguatan tata kelola, pengawasan internal, dan keamanan digital Bank NTB Syariah untuk menjaga kepercayaan masyarakat serta memperkuat daya saing bank milik daerah.
Penegasan itu disampaikan Gubernur saat menerima kunjungan silaturahmi sekaligus pamitan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB Rudi Sulistyo, didampingi Sekretaris Daerah NTB Abul Chair, di ruang kerja Gubernur, Mataram, Selasa (13/10/26).
Miq Iqbal menilai pembenahan Bank NTB Syariah perlu dilakukan secara menyeluruh, terutama pada aspek manajemen, pengawasan internal, dan sistem teknologi informasi. Menurutnya, bank membutuhkan arsitektur digital yang kuat dan terarah untuk mengantisipasi risiko keamanan siber yang semakin kompleks.
Penguatan teknologi tersebut perlu berjalan beriringan dengan tata kelola yang baik dan pengawasan yang efektif. Gubernur juga menekankan pentingnya pengelolaan dana pada entitas daerah secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan tetap memperhatikan kewenangan pengawasan masing-masing lembaga.
Dari sisi bisnis, Pemerintah Provinsi NTB mendorong optimalisasi pemanfaatan layanan Bank NTB Syariah oleh entitas daerah, termasuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), serta aparatur sipil negara (ASN). Langkah ini diharapkan memperkuat peran bank daerah dalam mendukung aktivitas ekonomi dan pelayanan publik.
Bank NTB Syariah juga didorong memperbesar penghimpunan dana murah melalui tabungan dan sumber dana berbiaya rendah lainnya. Strategi tersebut penting untuk memperkuat struktur pendanaan serta mengurangi ketergantungan pada deposito yang umumnya memiliki biaya dana lebih tinggi.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Miq Iqbal menyampaikan apresiasi kepada Rudi Sulistyo atas sinergi dan pengabdian OJK selama bertugas di NTB. Rudi melanjutkan penugasan di OJK Pusat terhitung sejak 5 Oktober 2026.
Sinergi pemerintah daerah dan OJK menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas sektor jasa keuangan serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Penguatan bank milik daerah juga membutuhkan konsistensi dalam penerapan prinsip kehati-hatian, tata kelola yang baik, dan pengelolaan risiko yang memadai.
Pada akhirnya, penguatan Bank NTB Syariah tidak cukup hanya melalui pembaruan teknologi dan perluasan bisnis. Keduanya harus ditopang tata kelola yang kuat, pengawasan yang efektif, serta pengelolaan risiko yang disiplin agar bank daerah semakin sehat, aman, dan tepercaya dalam mendukung perekonomian NTB. (r/ham)
