Selong (ekbisntb.com) – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Pemkab Lotim) terus memperjuangkan diri menjadi satu dari 30 daerah di Indonesia yang terpilih menerima program hibah Local Service Delivery Improvement Project (LSDP) dari Bank Dunia. Program ini difokuskan pada transformasi sistem pengelolaan sampah modern guna meningkatkan layanan publik.
Sekretaris Daerah (Sekda) Lotim, H. Muhammad Juaini Taofik, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyiapkan lahan seluas 15 hektare untuk Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Dari luas tersebut, minimal 2 hektare akan dikhususkan menjadi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang terintegrasi.
“Kami targetkan sampah tidak lagi menumpuk, tetapi diolah menjadi produk bernilai ekonomi atau energi terbarukan seperti listrik,” ujar Sekda di ruang kerjanya, Senin (11/5).
Seluruh dokumen perencanaan, mulai dari RPJPD, RPJMD, RPD 2024-2026, Renstra, Renja, hingga Masterplan Pengembangan Sistem Persampahan dan Roadmap SKK, telah resmi diserahkan ke pemerintah pusat.
Langkah serius ini, menurut Sekda, juga merupakan respons terhadap aspirasi elemen mahasiswa, seperti BEM Lotim, yang menyuarakan persoalan darurat sampah. Selain itu, pemerintah daerah memastikan stabilitas distribusi elpiji tetap menjadi prioritas dengan pengawasan yang lebih ketat.
“Kami telah berdiskusi dengan adik-adik mahasiswa. Isu sampah ini kita kawal bersama. Terkait elpiji, kami pastikan distribusi lebih ketat agar kebutuhan dasar masyarakat tidak terganggu,” tambahnya.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lotim, H. Pathurrahman, berharap daerahnya lolos seleksi sehingga paradigma pengelolaan sampah dapat berubah. Sampah tidak boleh lagi sekadar dibuang, melainkan diolah menjadi kompos atau produk bernilai ekonomi lainnya. Melalui TPST, hanya residu akhir yang akan sampai ke TPA.
“Intinya TPST adalah tempat pengelolaan sampah terpadu. Sampah dikelola menjadi produk, misalnya kompos atau benda lainnya sehingga bernilai ekonomi,” ungkapnya.
Saat ini, DLH fokus merampungkan dokumen teknis. Jika tidak ada perubahan jadwal, proses akan lanjut ke verifikasi lapangan pada Juni mendatang. Setelah itu, dilakukan penyempurnaan dokumen final hingga November, dan diakhiri dengan penandatanganan kerja sama antara Lotim bersama kabupaten/kota terpilih lainnya dengan pemerintah pusat. “Kami sedang lengkapi dokumen. Mudah-mudahan bisa kita dapatkan,” pungkas Pathurrahman. (rus)
