Beranda blog Halaman 155

HAN 2026 Lotim, Wabup Edwin Ajak Bentengi Anak dari Ancaman Era Digital

0
HAN 2026 Lotim, Wabup Edwin Ajak Bentengi Anak dari Ancaman Era Digital
BERSAMA ANAK - Wabup Lotim, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, bersama anak-anak saat peringatan Hari Anak Nasional, Kamis (23/7/2026). (Suara NTB/rus)

Selong (EKBIS NTB) – Wakil Bupati Lombok Timur (Wabup Lotim), H. Moh. Edwin Hadiwijaya, menegaskan pentingnya membentengi anak-anak dari berbagai tantangan di era digital melalui penguatan budaya literasi.

Menurutnya, derasnya penggunaan gawai di kalangan anak harus diimbangi dengan kebiasaan membaca dan berbagai aktivitas positif agar mereka tidak terpapar dampak negatif penggunaan layar secara berlebihan.


Hal tersebut disampaikan Edwin saat menghadiri peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2026 di Kabupaten Lombok Timur, Kamis (23/7). Ia menekankan bahwa gerakan literasi tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial semata, melainkan harus menjadi program yang berkelanjutan dan melibatkan seluruh elemen masyarakat.


“Anak-anak harus kita lindungi dari tantangan era digital. Literasi menjadi benteng yang penting agar mereka tumbuh dengan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan berkarakter,” ujarnya.


Edwin juga mengaitkan penguatan literasi dengan berbagai isu strategis daerah, seperti pencegahan perkawinan anak dan percepatan penurunan angka stunting. Menurutnya, meningkatnya kualitas literasi akan berdampak pada bertambahnya pengetahuan masyarakat sehingga mampu melahirkan generasi yang lebih sehat, cerdas, dan berkualitas.


Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lombok Timur, H. Mugni, memaparkan capaian positif layanan perpustakaan daerah. Hingga April 2026, jumlah kunjungan telah melampaui target tahunan RPJMD dengan mencapai lebih dari 11 ribu pengunjung, sementara target yang ditetapkan hanya 9 ribu kunjungan. Sepanjang tahun 2025, perpustakaan daerah bahkan mencatat sekitar 43 ribu kunjungan.


Menurut Mugni, target keanggotaan perpustakaan ditetapkan minimal dua persen dari total jumlah penduduk Lombok Timur. Dengan jumlah penduduk sekitar 1,4 juta jiwa, sedikitnya dibutuhkan 28 ribu anggota perpustakaan.


Untuk mencapai target tersebut, berbagai inovasi terus dilakukan. Salah satunya membuka aula perpustakaan sebagai ruang kegiatan bagi masyarakat, mahasiswa, dan pelajar selama enam hari dalam sepekan. Berbagai upaya tersebut turut mengantarkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lombok Timur meraih peningkatan status akreditasi.


Peringatan Hari Anak Nasional 2026 di Lombok Timur juga dimeriahkan dengan melibatkan sekitar 200 anak dari 15 taman kanak-kanak yang berasal dari berbagai wilayah.

Panitia menghadirkan beragam zona belajar dan bermain, seperti membaca, menulis, mendongeng, permainan edukatif, tarian tradisional. (rus)

107 Pembalap Panaskan Mandalika, Kejurnas MRS Jadi Ujian Terakhir Menuju ARRC 2026

0
107 Pembalap Panaskan Mandalika, Kejurnas MRS Jadi Ujian Terakhir Menuju ARRC 2026

Mataram (ekbisntb.com) – Pertamina Mandalika Racing Series (MRS) 2026 putaran ketiga bukan sekadar ajang perebutan poin kejuaraan nasional. Balapan yang digelar di Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok, pada 24–26 Juli 2026 menjadi panggung seleksi sekaligus simulasi terakhir bagi pembalap Indonesia sebelum tampil pada asia road racing championship pionship (ARRC) 2026 yang berlangsung di sirkuit yang sama pada 7–9 Agustus mendatang.

Sebanyak 107 pembalap telah terdaftar mengikuti enam kelas yang dipertandingkan. Empat di antaranya merupakan kelas Kejuaraan Nasional, yakni National Sport 150 (NS150), National Sport 250 (NS250), Supersport 600 (SS600), dan Indonesia Junior Talent Cup (IJTC) U-15. Sementara dua kelas pendukung adalah Underbone 150 dan Junior Sport 250 U-18.

Sebagai bagian dari persiapan menuju kejuaraan Asia, penyelenggara menghadirkan atmosfer balap berstandar internasional dengan menerapkan format kualifikasi Q1 dan Q2 pada kelas National Sport 250 dan Indonesia Junior Talent Cup U-15.

Dalam format baru tersebut, 10 pembalap tercepat berdasarkan akumulasi dua sesi latihan bebas langsung lolos ke Q2. Sementara pembalap di posisi ke-11 dan seterusnya harus bersaing kembali di Q1 untuk memperebutkan lima tiket tersisa menuju sesi penentuan pole position.

CEO PRIDE Motorsport, Eddy saputra, mengatakan regulasi tersebut sengaja diterapkan agar pembalap Indonesia terbiasa menghadapi sistem kompetisi yang digunakan pada kejuaraan internasional.

“Kami tidak hanya menyelenggarakan balapan, tetapi juga memberikan edukasi mengenai regulasi internasional agar para pembalap terbiasa memahami aturan yang berlaku. Terutama pembalap junior, mereka harus memiliki bekal sejak dini karena untuk bersaing di level dunia tidak cukup hanya memiliki kemampuan balap, tetapi juga memahami regulasi secara menyeluruh,” ujarnya.

Sosialisasi aturan baru itu disampaikan kepada seluruh pembalap saat Riders Briefing pada Kamis (23/7/2026), sebelum para peserta menjalani sesi pengenalan lintasan (track walk).

Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association (MGPA), Ananda Milkola, menilai putaran ketiga MRS menjadi kesempatan terbaik bagi pembalap nasional mengukur kemampuan sebelum menghadapi para rival dari berbagai negara di ARRC.

“Ini adalah batu loncatan terdekat menuju ARRC. Karena balapannya berlangsung di sirkuit yang sama, para pembalap harus memanfaatkan kesempatan ini untuk mempersiapkan fisik, teknik, sekaligus memahami bagaimana berkompetisi dengan standar internasional,” katanya.

Kejurnas Pertamina Mandalika Racing Series selama ini menjadi salah satu jalur pembinaan pembalap muda Indonesia. Sejumlah talenta yang tampil di ajang tersebut diproyeksikan melanjutkan karier ke kejuaraan Asia hingga level dunia.

Dari total 107 starter kelas National Sport 250 menjadi yang paling ramai dengan 30 pembalap, disusul Indonesia Junior Talent Cup U-15 sebanyak 30 pembalal, National Sport 150 sebanyak 16 pembalap, Supersport 600 sebanyak 5 pembalap, Underbone 150 sebanyak 11 pembalap, dan Junior Sport 250 U-18 sebanyak 15 pembalap.

Pertamina Mandalika Racing Series 2026 berlangsung dalam lima putaran dan mendapat dukungan dari Pertamina, Kementerian Pariwisata, MGPA, IMI, serta berbagai mitra industri otomotif nasional.

Masyarakat dapat menyaksikan balapan secara gratis dari Grand Stand A Pertamina Mandalika International Circuit maupun melalui siaran langsung di kanal YouTube Mandalika Racing Series dan The MandalikaGP.(bul)

PLN UIP Nusra Rampungkan Stringing Section 6 SUTT 150 kV PLTMG Kupang Peaker/Panaf – Naibonat

0

Kupang (ekbisntb.com)- PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusra) kembali mencatatkan kemajuan pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV PLTMG Kupang Peaker/Panaf – Naibonat dengan merampungkan pekerjaan stringing Section 6 yang mencakup 21 span, yakni Tower 152 hingga Tower 173. Proyek transmisi sepanjang 49,76 kilometer sirkuit ini juga telah mencapai progres 73 persen pada pekerjaan pembangunan tower (erection) dan menjadi infrastruktur penting dalam memperkuat keandalan sistem kelistrikan di Nusa Tenggara.

SUTT 150 kV PLTMG Kupang Peaker/Panaf – Naibonat terdiri atas 149 titik tower yang terbagi ke dalam tujuh section dan melintasi wilayah Kota Kupang dan Kabupaten Kupang. Hingga Juli 2026, pekerjaan stringing telah berhasil dilaksanakan pada Section 1, Section 3, dan Section 6 secara bertahap sesuai target pembangunan proyek.

Bersamaan dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut, jajaran manajemen PLN UIP Nusra juga melakukan site visit pembangunan Gardu Induk (GI) 150 kV Naibonat (IBT) guna memastikan progres pembangunan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.

Sebagai bentuk rasa syukur atas kelancaran pelaksanaan pekerjaan stringing, PLN UIP Nusra juga menginisiasi kegiatan santunan kepada anak-anak yatim yang turut dihadiri oleh masyarakat dan perangkat desa setempat.

Kegiatan ini menjadi wujud kepedulian PLN untuk terus tumbuh dan memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar wilayah pembangunan proyek.

Kepala Desa Oesao, Yonathan Manoe, menyampaikan apresiasi atas inisiatif PLN yang menghadirkan kegiatan berbagi kebahagiaan bersama anak-anak yatim pada momentum tersebut.

“Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada PLN atas inisiatif berbagi kebahagiaan bersama anak-anak yatim pada hari ini. Semoga kepedulian yang diberikan dapat menjadi berkah bagi kita semua dan seluruh tahapan pembangunan yang sedang dilaksanakan senantiasa diberikan kelancaran serta manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ungkap Yonathan.

Sementara itu, Manager Unit Pelaksana Proyek Nusa Tenggara 3, Agung Triwibowo, menjelaskan bahwa pekerjaan stringing merupakan salah satu tahapan krusial dalam pembangunan jaringan transmisi sebelum memasuki tahap pengujian dan pemberian tegangan pertama (energize).

“Stringing merupakan proses pemasangan dan penarikan konduktor yang menghubungkan antar tower transmisi. Seluruh tahapan pekerjaan dilaksanakan secara bertahap dengan mengutamakan aspek keselamatan kerja, kualitas konstruksi, dan mitigasi risiko di lapangan. Kami terus memastikan setiap pekerjaan memenuhi standar yang berlaku agar proyek dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat,” jelas Agung.

General Manager PT PLN (Persero) UIP Nusra, RDW Manurung, menyampaikan bahwa setiap kemajuan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan merupakan langkah nyata PLN dalam menghadirkan pasokan listrik yang andal dan berkelanjutan bagi masyarakat.

“Kemajuan pembangunan proyek ini merupakan wujud komitmen PLN dalam menghadirkan infrastruktur ketenagalistrikan yang tidak hanya andal, tetapi juga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di Nusa Tenggara.

SUTT 150 kV PLTMG Kupang Peaker/Panaf – Naibonat menjadi infrastruktur strategis yang akan memperkuat sistem kelistrikan sekaligus mendukung agenda transisi energi nasional. Kami optimistis proyek ini dapat diselesaikan sesuai target dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan, kualitas, dan kolaborasi bersama seluruh stakeholder,” ujar Manurung.

Melalui kemajuan pembangunan yang telah dicapai, PLN UIP Nusra optimistis penyelesaian SUTT 150 kV PTLMG Kupang Peaker/Panaf – Naibonat beserta GI 150 kV Naibonat (IBT) dapat terlaksana sesuai target sehingga semakin memperkuat keandalan pasokan listrik dan mendukung pembangunan berkelanjutan di wilayah Nusa Tenggara.(bul)

Luas Hutan Mangrove di Sumbawa Baru Terealisasi 2.341 Hektar

0
Luas Hutan Mangrove di Sumbawa Baru Terealisasi 2.341 Hektar
Pipin Shakti Bitongo


Sumbawa Besar ( EKBIS NTB)-
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sumbawa, mencatat hingga tahun 2026 luas hutan mangrove mencapai 2.341 hektar. Jumlah tersebut baru sekitar 65 persen dari total luas lahan potensial sebesar 5.356 hektar.


“Luas lahan potensial yang kita miliki mencapai 5. 356 hektare tersebar di sejumlah kecamatan yang memiliki wilayah pesisir sementara yang sudah dimanfaatkan di angka 65 persen,” kata Kadis LH Kabupaten Sumbawa, Pipin Shakti Bitongo, kepada Suara NTB, Kamis (23/7).


Pipin melanjutkan, dari jumlah tersebut lokasi penyumbang paling besar berada di pesisir Labuhan Mapin, Kecamatan Alas Barat yang mencapai 1.496, 29 hektar.

Sementara, wilayah yang masih rendah berada di wilayah pesisir luar desa Alas dengan luas 7,02 hektar.


“Daerah yang masih potensial tetap akan kita maksimalkan. Karena mangrove ini menjadi tumbuhan yang paling tinggi menyerap karbon dibandingkan jenis tumbuhan yang lain,” ucapnya.


Di tengah ikhtiar yang saat ini dilakukan pemerintah juga ada banyak kendala di lapangan, sehingga bibit yang ditanam bisa tumbuh dengan baik.

Tantangan utama yakni banyaknya hewan ternak masyarakat yang dilepas liarkan sehingga bibit mangrove yang baru ditanam langsung habis.


Ia menyebutkan, keberadaan hutan mangrove yang saat ini terus diupayakan nantinya bisa “dijual” melalui trade carbon dunia sebagai upaya mengurangi produksi karbondioksida.

Kata dia, potensi lahan yang dimiliki sangat besar sehingga sangat memungkinkan untuk bisa menjadi kabupaten penghasil carbon.


Ia menambahkan, persoalan lingkungan tentu menjadi atensi saat ini terutama penanaman mangrove, karena lahan untuk menanam bakau di Sumbawa sangat luas. Bentangan dan pesisir pantainya sangat panjang dan salah satu yang harus dijaga agar tidak terjadi abrasi pantai.

“Abrasi pantai ini bisa kita cegah dengan penanaman mangrove. Apalagi fungsi mangrove ini jika kita jaga dengan baik bisa menjadi wahana wisata sekaligus sumber penghidupan ekonomi masyarakat,” tukasnya. (ils)

( EKBIS NTB/ils)

Bekas Kantor Bupati Diusulkan Jadi Lokasi Pembuangan Material

0
Bekas Kantor Bupati Diusulkan Jadi Lokasi Pembuangan Material
Muhammad Fakhruranji


Kota Bima ( EKBIS NTB) –

Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I mengusulkan kawasan bekas Kantor Bupati Bima sebagai lokasi pembuangan (disposal) material hasil galian proyek pembangunan Kolam Retensi Taman Ria dan Amahami.

Lokasi tersebut dinilai lebih efisien karena berada lebih dekat dengan area proyek.


Sekretaris Daerah Kota Bima, Drs. H. Muhammad Fakhrunraji, M.E., mengatakan usulan tersebut masih akan dikaji oleh Pemerintah Kota Bima.

Penetapan lokasi disposal belum dilakukan karena pemerintah harus memastikan seluruh persyaratan teknis, administrasi, tata ruang, serta dampak lingkungan dan sosial telah terpenuhi.


“Sebelum lokasi ditetapkan harus dipastikan terlebih dahulu aspek perizinan dan kesesuaiannya dengan rencana tata ruang,” tegasnya, Kamis (23/7).


Selain kawasan eks Kantor Bupati, pemerintah juga mengkaji kawasan bekas peternakan sebagai alternatif lokasi disposal.


Menurut Fakhrunraji, pemerintah daerah pada prinsipnya mendukung pembangunan kolam retensi sebagai bagian dari upaya pengendalian banjir.

Namun, penentuan lokasi disposal tidak bisa dilakukan secara terburu-buru karena harus mempertimbangkan berbagai risiko yang mungkin muncul.


“Kita sebagai pemerintah daerah tidak ada masalah, tetapi persoalan ini tidak sesederhana yang kita pikirkan. Saat ini banyak pertanyaan dari masyarakat mengenai lokasi pembuangan, bagaimana mekanisme pembuangannya, serta berapa volume material yang akan ditimbun.

Karena itu perlu dilakukan pemetaan risiko secara menyeluruh,” ujarnya.


Ia menegaskan, lokasi disposal tidak boleh berada di kawasan rawan bencana maupun kawasan lindung. Pemerintah juga akan memastikan pengelolaan lingkungan dilakukan sesuai ketentuan mulai dari penyediaan drainase, penerapan standar keselamatan kerja, hingga penataan kembali lahan setelah proses penimbunan selesai.


“Semua langkah tersebut dilakukan untuk mencegah dampak kerusakan lingkungan dan menjaga kemaslahatan masyarakat,” katanya.


Sekda menambahkan, sosialisasi kepada masyarakat di sekitar lokasi yang direncanakan juga menjadi bagian penting sebelum penetapan dilakukan. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami tujuan kegiatan, manfaat pembangunan, serta langkah mitigasi yang disiapkan pemerintah.

“Masyarakat harus memperoleh informasi yang jelas mengenai pelaksanaan kegiatan ini sehingga memahami manfaat maupun langkah-langkah mitigasi yang dilakukan pemerintah,” pungkasnya. (hir)
( EKBIS NTB/dok)

Pemkot Bima Usulkan Revitalisasi Rusunawa Paruga

0
Pemkot Bima Usulkan Revitalisasi Rusunawa Paruga
REVITALISASI - Rusunawa di Kelurahan Paruga, Kota Bima diusulkan oleh Pemkot Bima untuk direvitalisasi melalui dukungan anggaran pemerintah pusat. Rusunawa ini dinilai mulai rusak di beberapa bagian bangunan


Kota Bima ( EKBIS NTB) –

Pemerintah Kota Bima mengusulkan revitalisasi Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di Kelurahan Paruga, Kecamatan Rasanae Barat, ke pemerintah pusat.

Rencana revitalisasi berdasarkan hasil peninjauan bangunan yang telah beroperasi hampir satu dekade butuh perbaikan menyeluruh.


Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Bima, Ir. H. Agus Purnama, M.T., mengatakan Wali Kota Bima, H. A.

Rahman H. Abidin, S.E., bersama meninjau langsung kondisi Rusunawa.

Peninjauan dilakukan untuk memastikan bangunan dan fasilitas umum di kawasan tersebut tetap aman, nyaman, bersih, serta berfungsi optimal sebagai penunjang pelayanan kepada masyarakat.


Dalam peninjauan itu, Wali Kota memeriksa sejumlah fasilitas mulai dari toilet umum, pos penjagaan, hingga sistem kamera pengawas (CCTV).

Berdasarkan hasil peninjauan, ia menginstruksikan perangkat daerah terkait segera melakukan pembenahan terhadap sejumlah fasilitas yang membutuhkan perbaikan, terutama yang berkaitan dengan aspek kebersihan, keamanan, dan kelayakan bangunan.

hasil peninjauan bersama Wali Kota menjadi dasar pemerintah daerah mengusulkan rehabilitasi berat kepada kementerian.
“Kondisi fisiknya kemarin kami tinjau bersama Pak Wali memang perlu ada rehabilitasi karena bangunan ini sudah cukup lama,” ujarnya, Kamis (23/7).


Menurut Agus, revitalisasi diusulkan ke pemerintah pusat karena membutuhkan anggaran yang cukup besar.

Sementara itu, pemeliharaan ringan tetap dilakukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai bagian dari perawatan rutin.


“Untuk rehabilitasi berat kami coba usulkan ke kementerian, sedangkan pemeliharaan ringan tetap kami lakukan melalui APBD sebagai pemeliharaan rutin,” katanya.


Meski demikian, Agus belum merinci bagian bangunan yang akan menjadi sasaran perbaikan. Ia hanya memastikan usulan tersebut disiapkan berdasarkan hasil peninjauan terhadap kondisi fisik Rusunawa yang dinilai sudah membutuhkan perbaikan.

Dari lima lantai yang tersedia, saat ini hanya lantai dua dan tiga yang difungsikan sebagai hunian.

Lantai satu digunakan untuk operasional, sedangkan lantai empat dan lima sementara tidak disewakan karena tingkat hunian masih rendah.


“Yang kami aktifkan untuk disewakan hanya lantai dua dan tig

a. Lantai empat dan lima kami tutup dulu karena peminatnya belum banyak dan rawan disalahgunakan,” jelasnya.


Agus menambahkan,rusunawa diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki KTP Kota Bima. Meskipun rusunawa dibangun menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi pengelolaannya berada di bawah Pemerintah Kota Bima.

Pihaknya berharap kondisi bangunan tetap terjaga, sehingga dapat memberikan hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. (hir)

Realisasi PAD Diklaim Naik 17 Persen

0
Realisasi PAD Diklaim Naik 17 Persen
Muhammad Hasyim


Kota Bima ( EKBIS NTB) – Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bima hingga semester I 2026 mencapai Rp47,636 miliar atau 44,66 persen dari target tahunan sebesar Rp106,654 miliar.

Capaian tersebut tumbuh 17,06 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.


Juru Bicara Pemerintah Kota Bima, Dr. Muhammad Hasyim, mengatakan realisasi tersebut melampaui target semester pertama yang dipatok sekitar 40 persen. Menurutnya, tren peningkatan itu menjadi sinyal positif terhadap kinerja pengelolaan pendapatan daerah.


“Realisasi semester pertama menunjukkan tren yang menggembirakan. Dibandingkan semester pertama 2025, penerimaan PAD meningkat sekitar Rp6,942 miliar atau 17,06 persen.

Capaian ini menjadi modal penting, tetapi belum cukup. Masih diperlukan kerja yang lebih intensif agar target PAD tahun 2026 dapat tercapai,” ujarnya, Kamis (23/7).


Berdasarkan data pajak daerah dan retribusi daerah masih menjadi penopang utama PAD. Pajak daerah terealisasi Rp19,369 miliar atau 48,50 persen dari target Rp39,934 miliar. Artinya,meningkat 24,71 persen dibandingkan semester I tahun 2025.


Sementara itu, retribusi daerah mencapai Rp25,823 miliar atau 45,40 persen dari target Rp56,877 miliar. Sektor ini menjadi penyumbang terbesar PAD dengan kontribusi sekitar 54,21 persen dari total penerimaan semester pertama serta mencatat pertumbuhan 38,34 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

“Pemerintah Kota Bima meminta seluruh OPD pengampu pendapatan terus memperkuat koordinasi, meningkatkan inovasi pelayanan, serta mengoptimalkan seluruh potensi objek dan subjek pendapatan daerah,” kata Hasyim.


Ia menegaskan, setiap peluang penerimaan harus dimanfaatkan secara maksimal tanpa mengabaikan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Selain pajak dan retribusi, penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan baru terealisasi sekitar Rp4,47 juta.

Adapun kelompok lain-lain PAD yang sah mencapai Rp2,438 miliar atau 31,09 persen dari target.


Secara keseluruhan, pajak daerah dan retribusi daerah menyumbang Rp45,193 miliar atau sekitar 94,87 persen dari total realisasi PAD hingga 30 Juni 2026.


Hasyim menilai optimalisasi PAD menjadi faktor penting untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.


“Optimalisasi PAD bukan sekadar mengejar angka target. Pendapatan daerah yang meningkat akan memperkuat kemandirian fiskal Kota Bima, mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer, sekaligus memastikan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan sesuai rencana,” pungkasnya. (hir)

8.782 Kepala Keluarga Berpotensi Terdampak Kekeringan

0
8.782 Kepala Keluarga Berpotensi Terdampak Kekeringan
Rusdianto


Sumbawa Besar ( EKBIS NTB)-
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumbawa, mencatat sekitar 8.782 kepala keluarga (KK) atau 34.807 jiwa berpotensi terdampak kekeringan pada musim kemarau periode bulan Juli-September.

Berdasarkan data sekitar 37 desa telah melapor mengalami kekeringan.


“Sudah ada 37 desa yang melaporkan terdampak kekeringan. Dari jumlah tersebut sudah ada beberapa desa yang sudah mulai dilakukan pendistribusian air bersih menggunakan anggaran darurat,” kata Kabid Kedaruratan dan Logistik (Darlog) BPBD Kabupaten Sumbawa, Dr. Rusdianto, kepada Suara NTB, Kamis (23/7).


Pihaknya juga terus melakukan pemantauan beberapa wilayah yang selama ini masuk kategori rawan kekeringan. Hal itu dilakukan sebagai upaya mitigasi ketika daerah rawan mulai terdampak kekeringan.


Ia mengimbau kepada pemerintah kecamatan untuk segera menyampaikan surat permohonan kepada Bupati dengan tembusan kepala BPBD tentang kondisi daerah yang mengalami atau terdampak kekeringan.

Surat itu harus dilengkapi laporan mengenai kondisi di lapangan sebagai dasar penanganan dan penyaluran bantuan air bersih.


Menurut Anto, kekeringan umumnya terjadi di desa-desa kawasan pesisir, terutama di wilayah utara.

Kondisi serupa juga hampir setiap tahun dialami Kecamatan Lape, khususnya Desa Hijrah, Moyo Utara desa Kukin termasuk wilayah dataran tinggi, seperti Kecamatan Lantung.


“Setiap tahun puncak musim kemarau di diperkirakan berlangsung Agustus hingga September.

Kami juga terus berkoordinasi dengan pemerintah desa, untuk memantau penurunan debit air sumur warga,” tambahnya.


Sebagai langkah antisipasi lanjut Anto, pihaknya menyiapkan tiga unit truk tangki yang siap mendistribusikan air ke daerah terdampak. Jika kekeringan meluas, maka pihaknya juga akan meminta dukungan armada tangki air dari Polres Sumbawa dan Palang Merah Indonesia (PMI).

“Karena kekeringan merupakan bencana tahunan,kami juga telah mengusulkan pembangunan sumur bor di desa-desa rawan kekeringan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai solusi jangka panjang,” ujarnya. (ils)


Rumput Laut Bisa Disulap Jadi Pupuk Organik Cair

0
Rumput Laut Bisa Disulap Jadi Pupuk Organik Cair
PEMBUATAN PUPUK - Kegiatan pembuatan pupuk organik cair dengan bahan baku rumput laut.(Suara NTB/rus)

Di pesisir Pantai Selatan, Jerowaru, Lombok Timur, tumpukan rumput laut yang membusuk selama ini menjadi pemandangan tak terhindarkan setiap musim panen. Bau menyengat dari limbah yang mencapai 1-2 ton per musim itu kerap mengganggu kenyamanan warga dan mencemari garis pantai yang seharusnya indah.

AROMA tak sedap itu kini mulai berubah menjadi harapan baru. Melalui Program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang didanai Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), tim dosen Universitas Hamzanwadi bersama 23 mahasiswa dari berbagai jurusan—Statistika, Biologi, dan Informatika—turun tangan mengubah limbah pesisir itu menjadi Pupuk Organik Cair (POC) yang bernilai ekonomi.


Ketua Pelaksana Program, Zaotul Wardi, M.Pd., mengungkapkan bahwa gagasan ini lahir dari dua persoalan mendasar yang saling berkaitan erat.


“Di satu sisi, petani kami mengeluhkan biaya produksi yang mencapai Rp600.000 hingga Rp800.000 per musim tanam karena ketergantungan pada pupuk kimia. Di sisi lain, limbah rumput laut yang mencapai 1-2 ton per musim justru terbuang dan mencemari pantai,” ujarnya saat ditemui di lokasi program, Senin (20/7).


Dari sinilah tim pengabdian merancang pendekatan holistik. Tidak hanya limbah rumput laut yang diolah, umbi gadung—yang selama ini kurang dimanfaatkan masyarakat—juga diubah menjadi Insektisida Hayati ramah lingkungan. Program ini pun menjadi jawaban atas dua kebutuhan sekaligus: mengurangi pencemaran dan menekan biaya produksi pertanian.


“Program ini kami rancang tidak sekadar memberikan pelatihan, tetapi membangun sistem pemberdayaan masyarakat berbasis teknologi tepat guna. Limbah pesisir yang sebelumnya menjadi sumber pencemaran kami ubah menjadi sumber nutrisi tanaman, sedangkan umbi gadung diolah menjadi insektisida hayati yang aman bagi lingkungan,” jelas Zaotul.


Pendekatan learning by doing menjadi tulang punggung program ini. Mahasiswa tidak hanya memberi teori di atas papan tulis, tetapi turun langsung mendampingi masyarakat dalam setiap tahapan produksi.


Dimulai dari pengumpulan limbah rumput laut di pesisir, proses fermentasi menjadi Pupuk Organik Cair, teknik detoksifikasi umbi gadung untuk insektisida, hingga pengemasan produk yang siap jual. Mahasiswa juga membantu menyusun standar operasional prosedur (SOP) dan mengelola unit produksi kelompok tani secara mandiri.


Tidak berhenti di situ, tim pengabdian juga membangun demonstration plot (demplot) pertanian organik. Lahan percontohan ini berfungsi sebagai laboratorium lapangan untuk membandingkan secara nyata efektivitas pupuk organik dengan sistem budidaya konvensional yang selama ini digunakan petani.


“Kami ingin masyarakat tidak hanya percaya, tetapi melihat sendiri buktinya. Demplot ini menjadi saksi bahwa pertanian organik tidak kalah produktif, bahkan lebih efisien biayanya,” tambah Zaotul.
Program yang bermitra dengan Pemerintah Desa Pandan Wangi, Kelompok Tani Patuh Angen, Kelompok Tani Sari Tani, dan Kelompok Remaja Masjid Temorok ini mendapat sambutan hangat dari berbagai pihak.


Kepala Desa Pandan Wangi, Saipul Rizal, M.Pd., menyambut baik inisiatif ini. Menurutnya, inovasi pengolahan limbah rumput laut menjadi produk pertanian organik adalah solusi nyata yang menghubungkan pelestarian lingkungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.


“Program ini sangat tepat sasaran. Kami memiliki potensi rumput laut yang melimpah, tetapi selama ini limbahnya justru menjadi masalah. Sekarang limbah itu bisa menjadi berkah,” ujar Saipul.
Ketua Kelompok Tani Sari Tani, Masturiadi, tak kalah antusias. Wajahnya berseri saat menceritakan harapan barunya.


“Selama ini rumput laut yang rusak atau sisa panen hanya kami buang. Sekarang bisa kami olah jadi pupuk. Ini sangat membantu meringankan biaya kami,” tuturnya.


Program ini tidak hanya berorientasi pada hasil jangka pendek, tetapi dirancang untuk memberikan dampak terukur dan berkelanjutan.
Melalui pemanfaatan POC dan Insektisida Hayati hasil produksi sendiri, biaya input pertanian diproyeksikan turun sekitar 30-40 persen setiap musim tanam. Dampaknya, tingkat keberdayaan mitra pada aspek produksi diperkirakan meningkat dari kondisi awal sekitar 10 persen menjadi 75-80 persen.


Selain itu, pendapatan bersih petani pun diprediksi meningkat melalui efisiensi biaya produksi yang signifikan. Tim pengabdian juga memperkuat kelembagaan kelompok tani melalui pembentukan unit produksi dan manajemen stok POC serta Insektisida Hayati. Langkah ini diharapkan mampu menjamin keberlanjutan produksi setelah program selesai dilaksanakan.


Tidak hanya menghasilkan produk pertanian organik, program ini juga akan melahirkan modul pelatihan masyarakat, SOP produksi, serta sistem pembelajaran berbasis pendampingan mahasiswa. Dengan demikian, teknologi ini dapat direplikasi oleh kelompok tani lain di wilayah Lombok Timur.


Program pemberdayaan ini sejalan dengan agenda pembangunan nasional melalui penguatan ekonomi hijau, ekonomi biru, swasembada pangan, serta pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab serta pertanian berkelanjutan.


Dengan mengoptimalkan sumber daya lokal dan melibatkan mahasiswa sebagai agen transfer teknologi, Desa Pandan Wangi diharapkan berkembang menjadi contoh desa pesisir yang mampu mengubah limbah menjadi nilai tambah ekonomi sekaligus memperkuat kemandirian petani secara berkelanjutan.


“Kami ingin masyarakat tidak lagi bergantung pada pupuk kimia yang mahal. Dengan memanfaatkan apa yang ada di sekitar, mereka bisa mandiri dan sejahtera,” pungkas Zaotul Wardi.


Di bawah sinar matahari Lombok yang terik, aroma laut bercampur harapan baru mulai tercium dari pesisir Pandan Wangi. Limbah yang dulu menjadi musuh lingkungan, kini perlahan berubah menjadi sahabat petani. Sebuah revolusi kecil yang dimulai dari pesisir, untuk kemandirian yang lebih besar. (rus)

Bantu Bangun Irigasi Bendungan Meninting, Pemprov NTB Kaji Ketersediaan Anggaran

0
Bantu Bangun Irigasi Bendungan Meninting, Pemprov NTB Kaji Ketersediaan Anggaran
Bendungan Meninting yang diresmikan Presiden Prabowo Subianto awal Juli lalu. (Suara NTB/era)

Mataram (EKBIS NTB) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Pemerintah Pusat akan menggunakan sharing anggaran untuk membangun irigasi Bendungan Meninting.
Bendungan yang dibangun mulai tahun 2018 itu diketahui hingga kini belum memiliki jaringan irigasi, sehingga manfaat air belum dirasakan oleh petani.

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, mengatakan saat ini telah ada High Level Diversion (HLD) atau sistem saluran air di bendungan tersebut. Hanya saja, irigasi yang mengirim air dari Meninting ke Lombok Tengah (Loteng) belum tersedia. Padahal, rencana pembangunan bendungan tersebut untuk mengairi lahan persawahan di kawasan Loteng dan Lobar.

“Tapi masih ada isu dengan pembebasan lahan. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan,” ujarnya.

Sistem agunan anggaran ini antara provinsi dan pusat dengan skema Pemprov yang menganggarkan untuk pembebasan lahan. Sementara untuk pembangunannya oleh pusat. “Tapi yang Meninting kita masih kaji ketersediaan anggaran kita untuk sharing di Meninting,” katanya.

Di lain sisi, Asisten II Setda NTB, Lalu Moh. Faozal, mengaku tetap berkomunikasi dengan pusat mengenai pembangunan Bendungan Meninting, mulai dari pembangunan utama bendungan hingga pembangunan irigasi.

“Ya pasti (komunikasi, red). Karena ini kan satu rangkaian (bendungan hingga irigasi),” ujarnya.

Menurutnya, pembangunan irigasi sepanjang kurang lebih 30 kilometer merupakan kewenangan pusat. Karena pembangunan primer hingga tersier bendungan dibangun langsung oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Hanya saja, ia menilai baru bangunan primer dan sekunder yang telah rampung, sementara bangunan tersier seperti irigasi masih dalam proses pembahasan.

“Bisa jadi ada yang masih belum selesai sampai tersiernya, tetapi seluruhan dari fasilitas utama bendungan kan sudah diresmikan presiden,” ungkapnya.

Bendungan Meninting yang berada di Kabupaten Lombok Barat, lanjut Faozal memiliki peran strategis dalam mendukung sektor pertanian, khususnya di Kabupaten Lombok Tengah. Meski berada di Lobar, daerah yang diproyeksikan paling banyak menerima manfaat irigasi dari bendungan tersebut adalah lahan pertanian di Lombok Tengah.

Sebelum adanya Bendungan Meninting, sebagian lahan pertanian di wilayah Lombok Tengah hanya mengandalkan air hujan sehingga umumnya hanya dapat ditanami padi satu kali dalam setahun. Di musim tertentu, petani dapat memaksakan dua kali musim tanam, namun dinilai berisiko karena keterbatasan pasokan air.

“Ini satu-satunya bendungan di Lombok Barat. Di Lombok Tengah itu ada dua bendungan, Bendungan Batu Jai dan Bendungan Pengga. Tapi aliran dua bendungan itu bukan ke Lombok Tengah, tapi ke Lombok Barat. Nah ini Meninting adanya di Lombok Barat, tetapi penikmatnya itu besok Lombok Tengah paling banyak,” jelasnya. (era)