Sunday, April 26, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 155

Panen Melimpah, Harga Tembakau Anjlok

0
Panen tembakau di NTB melimpah. Sayang, harga tembakau di tingkat petani anjlok.

Lombok (ekbisntb.com) –

Provinsi NTB tercatat sebagai salah satu daerah produsen tembakau tertinggi di Indonesia. Daerah ini tercatat dalam lima besar provinsi dengan produksi tertinggi nasional. Namun, di tengah melimpahnya produksi tembakau, petani menjerit, tercekik miringnya harga tembakau tahun ini.

Plt Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB, Muhamad Riadi, Kamis, 2 Oktober 2025 mengatakan, sepanjang 2025, produksi gabungan tembakau rakyat dan virginia di NTB mencapai 47,2 ribu ton dengan luas areal panen lebih dari 37 ribu hektare.

Meski panen melimpah, tidak mampu menyejahterakan petani. Serapan perusahaan masih terbatas dan hanya berfokus pada tembakau berkualitas tinggi.

“Saya tunggu hasilnya. Kalau sama perusahaan memang waktu rapat di Gedung Kantor Gubernur sudah sampaikan bahwa mereka akan menyerap tembakau petani dengan kualitas yang bagus dulu,” ujarnya.

Menurutnya, banyak perusahaan enggan membeli tembakau dengan kualitas rendah. Padahal, di tengah kondisi kemarau basah, rata-rata kualitas hasil panen petani tidak sebagus tahun lalu.

“Masalahnya tembakau cokelat yang berasal dari daun bawah kualitasnya kurang bagus. Itu yang membuat petani kesulitan, sementara perusahaan berebut yang bagus-bagus dulu. Setelah yang bagus habis baru dibuka gudang untuk tembakau cokelat,” terangnya.

Akibatnya, harga di tingkat petani terjun bebas. Jika tahun lalu bisa mencapai Rp 34–36 ribu per kilogram, tahun ini hanya Rp 17 ribu. “Yang paling top itu daun tengah tembakau. Disana harga yang dinikmati petani. Rata-rata yang harus kita lihat adalah berapa pendapatan petani, bukan hanya produksi,” tegasnya.

Dengan biaya produksi tinggi, banyak petani kini kesulitan balik modal. Mereka berharap pemerintah bisa memfasilitasi agar perusahaan juga membeli tembakau kualitas sedang hingga rendah dengan harga yang wajar.

“Makanya pas rapat dengan Sekda itu, pengusaha menyampaikan bahwa mereka fokus untuk membeli tembakau yang kualitas bagus. Setelah itu selesai baru membeli yang cokelat,” tambahnya.

Lombok Tengah sebagai Produsen Tembakau Tertinggi

Lombok Tengah menjadi penyumbang terbesar dengan produksi  mencapai 12,9 ribu ton dari lahan seluas 8,9 ribu hektare. Angka ini setara lebih dari 76 persen total tembakau rakyat NTB. Disusul Lombok Barat, Lombok Utara, serta beberapa daerah lain yang kontribusinya jauh lebih kecil.

Sementara untuk tembakau virginia, panen dilakukan di areal dengan luas 26,9 ribu hektare dengan hasil 30,2 ribu ton. Lombok Tengah kembali mendominasi dengan 28,3 ton, sedangkan Lombok Timur yang memiliki lahan luas justru hanya menghasilkan 1,7 ribu ton.

“Jika digabungkan, total produksi tembakau di NTB tahun 2025 mencapai 47,2 ribu ton. Dengan rincian Tembakau Rakyat 16,9 ribu ton dan Tembakau Virginia 30,2 ribu ton,” terangnya. (era)

Marco Bezzecchi Pimpin Sesi Latihan MotoGP Mandalika 2025, Marquez Dua Kali ’’Cium’’ Gravel

0
Pembalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi memacu motor balapnya pada sesi latihan MotoGP Mandalika, Jumat, 3 Oktober 2025

Lombok (ekbisntb.com) –

Pembalap Aprilia Racing, Marco Bezzecchi sukses menjadi yang tercepat disesi latihan resmi ajang balap MotoGP Mandalika 2025 yang berlangsung di Pertamina Mandalika International Circuit, Jumat (3/10/2025).

Pembalap asal Italia ini menorehkan waktu tercepat 1 menit 29,24 detik. Bezzecchi unggul di depan dua pembalap Spanyol Fermin Aldeguer (BK8 Gresini Racing MotoGP) dan Pedro Acosta (Red Bull KTM Faktory Racing) yang mencatatkan waktu masing-masing 1 menit 29,64 detik  dan 1 menit 29,66 detik.

“Ini hari yang bagus bagi kami (Aprilia Racing),” ujar Marco Bezzecchi, menanggapi hasil latihan bebas, kepada wartawan di Media Center Sirkuit Mandalika. Ia mengaku akan terus berusaha lebih fokus agar bisa memperoleh hasil yang bagus di balapan Sabtu (4/10/2025).

Posisi keempat tercepat ditempati pembalap Honda HRC Castrol Luca Marini dengan catatan waktu 1 menit 29,73 detik. Adik legenda MotoGP Valentino Rossi tersebut gagal mempertahankan performa bagusnya saat latihan bebas pada pagi hari dimana ia sukses jadi yang tercepat. Meski catatan waktunya membaik.

Di posisi kelima ada pembalap Trackhouse MotoGP Team Raul Fernandez yang menorehkan catatan waktu nyari sama yang diperoleh Luca Marini. Sementara itu dua pembalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez dan Francesco Bagnaia hanya mampu menduduki posisi 11 dan 17. 

Bahkan sang juara dunia MotoGP 2025 Marc Marquez sempat dua kali mengalami crash dan terpaksa harus ‘’mencium’’ gravel Sirkuit Mandalika di tikungan 5 dan 10 dalam sesi latihan resmi yang berlangsung selama satu jam penuh tersebut.

Marquez mengaku masih berusaha mencari settingan ban yang tepat untuk motornya guna menghadapi balapan selanjutnya. Sekaligus berusaha untuk terus memacu kecepatan motor guna memperoleh batas waktu terbaik. “Ini (Sirkuit Mandalika) bukan sirkuit saya. Tapi saya berusaha untuk bisa lebih cepat lagi,” ujarnya. 

Di kelas Moto2 pembalap tuan rumah Mario Suryo Aji masih belum mampu meraih hasil maksimal. Pembalap Idemitsu Honda Team Asia tersebut tercecer di posisi 23 pada sesi latihan resmi kelas Moto2 dengan catatan waktu 1 menit 33,993 detik. Catatan waktunya berselisih 0,99 detik dari pembalap LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP Manuel Gonzalez yang sukses membukukan waktu tercepat.

Indonesia juga mengirim satu pembalapnya di kelas Moto3, Arbi Aditama. Namun sayang pembalap Honda Team Asia ini juga belum mampu tampil maksimal dan menjadi pembalap yang paling lambat di kelas Moto3 dengan torehan waktu 1 menit 39,975 detik. (kir)

Belum Bayar PBB, DPRD Minta Pemkot Mataram Datangi Wajib Pajak

0
Anggota Komisi II DPRD Kota Mataram, Misban Ratmaji

Lombok (ekbisntb.com) –

Anggota Komisi II DPRD Kota Mataram, Misban Ratmaji, SE., menyarankan kepada pemerintah daerah agar mendorong peningkatan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak sebelum jatuh tempo, dengan merencanakan pemberian insentif berupa reward menarik bagi para wajib pajak yang disiplin. Langkah ini diambil untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sekaligus mempercepat realisasi penerimaan daerah.

Saat ini, tercatat sekitar 85 persen wajib pajak telah melakukan pembayaran hingga akhir September, sementara 15 persen sisanya masih belum melunasi kewajibannya. Untuk itu, pemerintah harus menginstruksikan lurah, kepala lingkungan (kaling), dan aparat terkait untuk secara aktif mendatangi wajib pajak yang belum membayar.

“Data sudah ada. Tinggal di-print ulang, lalu didatangi satu per satu. Bisa lewat telepon, atau langsung ke rumah. Jangan dibiarkan, masih ada waktu tiga bulan ke depan sampai Desember,” ujar Misban kepada Suara NTB melalui panggilan telepon, Jumat (3/10/2025).

Langkah door-to-door ini dinilai penting untuk mengetahui alasan di balik keterlambatan pembayaran, yang bisa saja disebabkan oleh berbagai faktor seperti kesibukan, kendala teknis, atau kurangnya informasi. Selain itu, keterlibatan langsung aparatur wilayah diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap pajak daerah.

Selain upaya penagihan, pemerintah disarankan memberikan reward atau penghargaan langsung bagi para wajib pajak yang membayar sebelum jatuh tempo. Namun, reward yang dimaksud bukan sekadar souvenir biasa seperti payung atau mug.

“Kalau hanya kalender atau payung, itu bukan reward, tapi souvenir. Kita perlu sesuatu yang bernilai, yang bikin bangga. Misalnya, sepeda listrik atau bentuk penghargaan resmi dari wali kota,” tegasnya.

Pemerintah perlu mempertimbangkan untuk membuat acara khusus berupa “Gebyar Pajak” atau bentuk lain penghargaan publik yang mengundang para wajib pajak taat. Dalam acara tersebut, akan dilakukan pengundian atau pemilihan berdasarkan kelurahan atau kecamatan untuk menentukan siapa yang layak mendapatkan hadiah.

“Masing-masing lurah bisa usulkan 10 orang. Dari situ bisa terkumpul seratusan nama, lalu kita beri penghargaan. Bisa disiarkan juga lewat media lokal, supaya yang lain termotivasi,” imbuhnya.

Misban berharap, dengan adanya penghargaan tahun ini, maka tingkat partisipasi pembayaran pajak tahun depan akan meningkat. Wajib pajak yang sebelumnya belum disiplin diharapkan ikut termotivasi untuk lebih taat. “Kalau sekarang ada yang dapat hadiah, tahun depan pasti banyak yang semangat untuk bayar lebih awal. Yang penting diumumkan, jangan diam-diam. Harus ada inovasi,” kata politisi Hanura ini. (fit)

Retribusi Ditarget Rp1,5 Miliar, UPTD Persampahan Optimis

0
Kepala UPTD BLUD Persampahan, Faturrahman Wiratmo

Lombok (ekbisntb.com) –

Unit Pelaksana Teknis (UPT) BLUD Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Utara (KLU) dibebankan target retribusi tahun 2025 sebesar Rp 1,5 miliar. Angka tersebut disikapi optimis mengingat sampai dengan akhir September kemarin, realisasi retribusi telah mencapai 73,19 persen.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup KLU, Husnul A Hadi, S.KM., melalui Kepala UPTD BLUD Persampahan, Faturrahman Wiratmo, Kamis (2/10/2025) mengungkapkan, penarikan retribusi masih terus diikhtiarkan dari masyarakat yang menjadi pelanggan penanganan persampahan. Setiap bulannya, BLUD Persampahan berhasil menarik Pendapatan Asli Daerah (PAD) rata-rata Rp100 juta.

“Kalau kita lihat dari tren penerimaan retribusi sampah setiap bulan cenderung stabil, di angka Rp 100 jutaan. Sehingga dalam dalam 12 bulan, terhimpun minimal Rp 1,2 miliar,” ujarnya.

Ia menjelaskan, dengan persentase capaian mendekati 75 persen dalam 9 bulan, pihaknya meyakini beban target yang ditetapkan TAPD dan DPRD dapat dipenuhi. Selain mengoptimalkan pelanggan eksisting, pihaknya juga berupaya menambah jumlah pelanggan persampahan baik segmen rumah tangga maupun segmen usaha jasa perdagangan dan pariwisata.

Dikatakan, sumber penerimaan retribusi terbesar saat ini berasal dari sejumlah pelanggan pariwisata, meliputi hotel, restoran, kantor BUMN maupun instansi pemerintah. Sektor pariwisata yang berkembang di daerah, ikut mendorong bertambahnya pelanggan baik di kawasan 3 Gili maupun wilayah darat KLU.

“Potensi penerimaan terus kita gali. Kami di BLUD Persampahan telah membentuk tim khusus yang tugasnya mendata pelanggan baru potensial di tiap dusun. Tim Khusus ini juga bergerak melakukan sosialisasi dan edukasi terkait pentingnya pengendalian sampah dimulai dari hulu, yakni rumah tangga,” paparnya.

Wiratmo menyatakan, belakangan terdapat permohonan pelanggan persampahan baru dari kalangan perhotelan. Kondisi ini tentu positif bagi daerah, tidak hanya dalam pengendalian sampah tetapi juga perolehan retribusi.

Di sisi lain, Wiratmo tak membantah adanya kendala dalam proses pengangkutan sampah dari sumber ke TPA. Hal ini tidak lepas dari kondisi geografis perbukitan serta sebaran pelanggan yang tersebar di pelosok dusun.

Sementara kendala dari ketersediaan sarana kendaraan dan prasarana pendukung yang dimiliki petugas lapangan juga masih terbatas. “Saat ini, kita hanya memiliki 8 unit arm roll dan 10 unit dump truck. Jumlah tersebut masih jauh dari kebutuhan ideal. Sarana kita harusnya bisa dua kali lipat dari yang ada sekarang supaya fungsi pelayanan persampahan dapat berjalan maksimal,” tandasnya. (ari)

Pemkab Lombok Timur Siap Sukseskan MotoGP Mandalika

0
H. M. Juaini Taofik

Lombok (ekbisntb.com) –
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur (Lotim) memastikan komitmennya untuk terus berperan aktif dalam menyukseskan gelaran MotoGP Mandalika 2025. Optimisme ini salah satunya ditopang oleh tingginya animo masyarakat terhadap tiket yang dipromosikan oleh pemkab.

Disebut, dari 2.000 tiket yang diambil, sudah laku sebanyak 1.800. Sisanya sebelum gelaran MotoGP Minggu lusa, semua diyakini akan habis terjual.
Tiket tersebut didistribusikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pelaku usaha lokal atas arahan Bupati Lotim.

Juaini menegaskan bahwa bagi ASN, pembelian tiket bersifat sukarela dan tidak diwajibkan. Tiket untuk ASN dijual dengan harga Rp 400.000, lebih rendah dari harga khusus untuk masyarakat ber-KTP Lotim dan NTB yang ditetapkan sebesar Rp 450.000.

Meski berperan dalam penjualan tiket, partisipasi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) asal Lotim dalam event tahun ini tidak sebanyak edisi sebelumnya. Juaini menjelaskan bahwa hal ini merupakan kebijakan dari Pemerintah Provinsi NTB untuk memberikan kesempatan yang lebih merata kepada kabupaten dan kota lainnya.

“Belasan pelaku UKM dari Lombok Timur yang ikut berpartisipasi. Jumlah ini berkurang karena pengelola meminta giliran, mengingat tahun sebelumnya UKM asal Lotim yang paling banyak,” jelasnya.

Di luar partisipasi langsung, Juaini menyoroti dampak ekonomi MotoGP yang paling terasa di sektor pendukung. Menurutnya, distribusi hasil hortikultura, tenaga kerja, dan logistik untuk event tersebut sebagian besar disuplai dari Lotim. Posisi Lotim sebagai daerah penyangga Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika diyakini akan membawa dampak positif, meski sejauh ini sektor wisata belum merasakan dampak yang merata.

“Beberapa destinasi seperti Tetebatu dan Kembang Kuning masih menjadi tempat menginap pengunjung, namun tidak sebanyak yang diharapkan,” ujarnya.

Ia juga mengamati preferensi wisatawan domestik, khususnya dari Jawa dan Bali, yang lebih memilih akomodasi dengan fasilitas lobi atau ruang berkumpul, dibandingkan homestay yang banyak tersedia di Lotim.

Juaini menyarankan agar MotoGP tidak hanya dilihat sebagai event tahunan, tetapi dimanfaatkan sebagai momen promosi wisata jangka panjang. “Kalau hanya datang saat MotoGP akan rugi. Namun, kalau datang menonton MotoGP dan setelahnya berlibur bersama keluarga, pasti akan berdampak besar bagi perekonomian,” paparnya.

Ia menekankan pentingnya menyamakan ekspektasi wisatawan dari media sosial dengan kenyataan di lapangan untuk menciptakan kepuasan. Juaini berharap pelayanan dan keramahan warga Lotim dapat meninggalkan kesan mendalam bagi para tamu MotoGP, sehingga mereka berkenan untuk kembali di kesempatan lain. (rus)

NTB Usulkan Pembangunan 10 Gudang Baru untuk Menampung Beras dan Jagung

0
Pimpinan Wilayah Perum Bulog NTB, Mara Kamin Siregar, meninjau kualitas beras di salah satu gudang

Mataram (ekbisntb.com) – Perum Bulog Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat mengusulkan pembangunan sepuluh unit gudang baru dengan kapasitas masing-masing sekitar 3.000 ton. Usulan ini diajukan sebagai bagian dari rencana pemerintah pusat yang tengah menyiapkan pembangunan sekitar 100 unit gudang Bulog di berbagai daerah di Indonesia.
Pimpinan Wilayah Perum Bulog NTB, Mara Kamin Siregar, menyebutkan bahwa keberadaan tambahan gudang di NTB sangat mendesak.
“Insyaallah, seperti informasi yang kita dapat dari pusat, memang ada wacana pemerintah untuk membangun kurang lebih 100 unit gudang. Mudah-mudahan usulan dari NTB bisa diakomodir,” jelasnya kepada Suara NTB, Jumat, 3 Oktober 2025.
Menurut Mara Kamin, pihaknya telah mengajukan usulan sebanyak-banyaknya, terutama untuk wilayah sentra pengadaan komoditas pangan. NTB dinilai layak mendapatkan prioritas karena menjadi salah satu sentra jagung dan beras nasional.
“Kami mengusulkan kurang lebih sepuluh unit, masing-masing berkapasitas 3.000 ton. Lokasinya diprioritaskan di daerah penghasil utama, supaya memudahkan penyerapan hasil panen petani,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa kebutuhan gudang di NTB saat ini tergolong mendesak. Hal ini karena Bulog masih banyak menggunakan gudang sewaan untuk menampung hasil panen petani, baik gabah maupun jagung.
“Daripada terus menyewa, akan lebih baik jika Bulog memiliki gudang sendiri. Dengan begitu kita bisa lebih efisien, sekaligus menjamin ketersediaan ruang simpan bagi hasil panen petani kita,” tambahnya.
Keberadaan gudang baru juga diharapkan dapat memperkuat cadangan pangan di NTB. Dengan kapasitas penyimpanan yang lebih memadai, Bulog dapat lebih optimal menjalankan perannya dalam menjaga stabilitas harga pangan serta menjamin ketersediaan beras dan jagung di masyarakat.
“Kalau nanti usulan ini disetujui, tentu manfaatnya bukan hanya untuk Bulog, tetapi juga untuk petani dan masyarakat luas. Karena hasil panen petani bisa langsung tertampung, sementara masyarakat akan lebih terjamin kebutuhan pangannya,” kata Regar.
Bulog NTB menunggu keputusan pemerintah pusat terkait jumlah usulan yang akan disetujui. Pihaknya berharap pembangunan gudang baru dapat segera direalisasikan agar NTB semakin siap menampung hasil produksi petani dari gabah, beras, hingga jagung dalam jumlah yang maksimal.(bul)

BI NTB Dukung UMKM Go Digital di MotoGP Mandalika 2025

0
Hario K. Pamungkas

Mataram (ekbisntb.com) – Bank Indonesia (BI) Perwakilan Nusa Tenggara Barat memastikan dukungan penuh terhadap digitalisasi transaksi pembayaran pada ajang MotoGP Mandalika 2025.
Kepala BI NTB, Hario K. Pamungkas, menegaskan pihaknya telah menyiapkan fasilitas pembayaran digital bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjadi tenant resmi dalam event internasional tersebu
“Di MotoGP ini, kami berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi NTB untuk mendorong penggunaan transaksi digital di seluruh tenant UMKM. Harapannya, para pengunjung bisa lebih nyaman dan mudah dalam melakukan pembayaran, sehingga pengalaman wisata maupun kunjungan mereka di NTB menjadi lebih menyenangkan,” ujar Hario, Jumat, 3 Oktober 2025.
Menurutnya, seluruh UMKM yang menempati booth di Nusantara Hub pada arena MotoGP Mandalika difasilitasi perangkat pembayaran digital, termasuk soundbox untuk mendukung transaksi menggunakan QRIS tap.
“Untuk memastikan seluruh UMKM bisa bertransaksi digital, kami fasilitasi sekitar 60 perangkat soundbox untuk kemudahan penggunaan QRIS tap yang sudah diluncurkan di NTB. Dengan begitu, pengunjung tidak perlu lagi repot membawa uang tunai,” jelasnya.
Hario menambahkan, dari sisi infrastruktur, NTB sudah cukup siap untuk mendukung ekosistem pembayaran digital. Apalagi, event sebesar MotoGP di Mandalika akan menjadi etalase penting untuk memperlihatkan kesiapan daerah dalam menyongsong ekonomi digital.
Hario menyebut potensi pertumbuhan transaksi digital di NTB sangat besar. Hal ini terlihat dari langkah salah satu perusahaan penyedia layanan pembayaran nasional, yang berencana membuka cabang di NTB.
“Rencana ekspansi penyedia layanan pembayaran digital yang akan masuk ke NTB menunjukkan bahwa potensi pasar pembayaran digital di daerah ini sangat menjanjikan,” tambahnya.
Di Provinsi Nusa Tenggara Barat saat ini telah tercatat sebanyak 499.365 pengguna QRIS, dengan volume transaksi mencapai 30,87 juta transaksi, dengan jumlah nominal transaksi senilai Rp397.92 M di bulan Agustus 2025, serta jumlah merchant yang mencapai 386.132. Data ini menunjukkan semakin luasnya penerimaan masyarakat terhadap penggunaan QRIS, sekaligus menegaskan perannya dalam mempercepat digitalisasi sistem pembayaran di daerah.
Hario menegaskan, dukungan infrastruktur dan kolaborasi bersama Pemprov NTB, diharapkan UMKM lokal tidak hanya meraih manfaat ekonomi dari gelaran MotoGP, tetapi juga semakin terlatih dan terbiasa menggunakan sistem pembayaran digital.(bul)

Gubernur NTB: Ribuan Masyarakat Mengadu Terjerat Pinjol

0
Gubernur NTB, Lalu. Muhamad Iqbal

Mataram (ekbisntb.com) – Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, mengungkapkan ribuan masyarakat di daerah ini mengadu terkait jeratan pinjaman online (pinjol) ilegal. Banyak di antara mereka, terutama kaum ibu, terpaksa meminjam demi kebutuhan rumah tangga maupun usaha kecil, namun akhirnya justru menghadapi persoalan sosial yang serius, termasuk perceraian.
“Berdasarkan laporan yang saya terima di lapangan, ada ribuan masyarakat NTB yang terjerat pinjol. Bahkan sekitar 8.000 kasus perceraian dipicu oleh masalah pinjol ini. Banyak ibu-ibu yang awalnya berutang untuk menutupi kebutuhan keluarga, tapi akhirnya justru ditinggalkan suaminya,” kata Gubernur Iqbal dalam kegiatan Financial (Syafif) Goes to Mataram di LEM, Jumat, 3 Oktober 2025.
Ia menegaskan, fenomena maraknya pinjol ilegal tidak hanya berdampak pada masalah ekonomi, tetapi juga menimbulkan kerusakan sosial yang mengkhawatirkan.
“Sebagian besar pinjol ini tidak terdaftar di OJK. Mereka ilegal, tidak diawasi, dan praktik bunganya sangat memberatkan. Akhirnya masyarakat kita yang lemah secara ekonomi semakin terpuruk,” tegasnya.
Menurut Gubernur, salah satu solusi jangka panjang untuk menekan jeratan pinjol adalah memperkuat perbankan syariah. Perbankan syariah, kata dia, harus hadir lebih dekat ke sektor riil, terutama untuk membiayai usaha mikro, ultra mikro, dan UMKM. Dengan demikian, masyarakat kecil memiliki akses pembiayaan yang lebih adil dan berkelanjutan.
“Kebanyakan bapak-ibu yang mengajukan pinjaman itu sebenarnya untuk usaha kecil sehari-hari. Kalau kita bisa hadir lewat bank syariah dan lembaga pembiayaan resmi, mereka tidak lagi terjebak bunga pinjol yang mencekik. Ini harus menjadi perhatian serius,” ujarnya.
Gubernur Iqbal menambahkan, pendekatan keuangan syariah bukan hanya sekadar hubungan transaksi, melainkan juga membangun ikatan sosial yang kuat. Melalui pendampingan dan pemberdayaan, hubungan antara lembaga keuangan dengan masyarakat bisa menjadi hubungan persaudaraan yang saling menguatkan.
“Kalau kita hanya hadir sebagai ‘Sinterklas’ yang bagi-bagi uang, itu tidak akan sustainable. Kita harus hadir dengan solusi yang memberdayakan, sehingga masyarakat bisa bangkit, mandiri, dan tidak lagi terjebak dalam pinjol maupun praktik keuangan yang merugikan,” tandasnya.
Pemerintah Provinsi NTB, lanjutnya, akan terus mendorong agar perbankan syariah mengalokasikan lebih banyak pembiayaan untuk sektor usaha kecil. Meski memiliki risiko kredit bermasalah (NPL) yang lebih tinggi, Gubernur optimis hal itu bisa diatasi melalui pendampingan intensif kepada nasabah.
“Ini bukan hanya soal ekonomi, tapi juga soal masa depan umat. Umat Islam tidak akan kuat kalau secara ekonomi lemah. Karena itu, memperkuat sektor mikro dan UMKM lewat keuangan syariah adalah jalan kita menyelamatkan masyarakat dari jeratan pinjol,” pungkasnya.(bul)

OJK Menggelar SYAFIF di Mataram, Genjot Peran Lembaga Keuangan Syariah

0
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar rangkaian Syariah Financial Fair (SYAFIF) Goes to Mataram, 3-4 Oktober 2025 di Lombok Epicentrum Mall (LEM)

Mataram (ekbisntb.com) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar rangkaian Syariah Financial Fair (SYAFIF) Goes to Mataram, 3-4 Oktober 2025 di Lombok Epicentrum Mall (LEM). Kegiatan ini menjadi salah satu flagship program OJK untuk meningkatkan literasi, inklusi, sekaligus mempercepat akselerasi industri keuangan syariah nasional.

Kepala OJK NTB, Rudi Sulistyo, mengatakan bahwa penyelenggaraan SYAFIF di Mataram melanjutkan kesuksesan gelaran sebelumnya di Bandung. Di Kota Kembang, SYAFIF mencatat capaian pembukaan 784 rekening baru dengan nilai transaksi lebih dari Rp73,6 miliar.

“Di NTB, kami ingin mengulang kesuksesan itu sekaligus memperluas jangkauan literasi keuangan syariah. Apalagi, NTB punya potensi besar dengan tren pertumbuhan yang positif,” kata Rudi dalam sambutannya.

Berdasarkan data OJK hingga Agustus 2025, total aset perbankan syariah di NTB mencapai Rp24,85 triliun atau tumbuh 11,02 persen secara tahunan (year on year/YoY). Dana pihak ketiga (DPK) mencapai Rp16,66 triliun, naik 9,06 persen, sementara pembiayaan perbankan syariah mencapai Rp18,23 triliun. Dari angka tersebut, 86,79 persen masih didominasi pembiayaan konsumtif.

Selain sektor perbankan, kinerja perusahaan pembiayaan syariah di NTB juga menunjukkan pertumbuhan positif, yakni naik 4,64 persen dibanding tahun sebelumnya.

“Ini menandakan sektor keuangan syariah semakin diminati masyarakat dan punya ruang besar untuk berkembang,” ujarnya.

SYAFIF Goes to Mataram menghadirkan 17 Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) syariah dan dua lembaga pendukung, seperti Bank Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sebanyak 20 booth inklusi dibuka, meliputi layanan perbankan, asuransi, pembiayaan, hingga pegadaian syariah.

Dalam dua hari penyelenggaraan, masyarakat dapat mengikuti berbagai agenda, seperti Syariah Expo, talkshow edukasi produk keuangan syariah, lomba mewarnai, fashion show syariah anak-anak, hingga fashion show busana kerja industri syariah. Panitia juga menyediakan doorprize dan grand prize untuk meningkatkan interaksi dengan pengunjung.

Rudi berharap kegiatan ini menjadi momentum penguatan literasi dan inklusi keuangan syariah di NTB, khususnya bagi generasi muda, pelajar, mahasiswa, dan komunitas kreatif. “Kami juga ingin menjadikan SYAFIF sebagai platform kolaborasi lintas sektor – perbankan, lembaga pembiayaan, fintech syariah, UMKM, dan pelaku industri halal – agar tercipta ekosistem keuangan syariah yang lebih dinamis dan inovatif,” jelasnya.

Lebih jauh, ia menegaskan bahwa OJK mendorong digitalisasi transaksi keuangan syariah agar lebih transparan, aman, dan sesuai prinsip syariah. Dengan begitu, masyarakat NTB dapat memanfaatkan layanan keuangan yang beretika sekaligus mendukung kesejahteraan.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat. Semoga SYAFIF Goes to Mataram menjadi awal penguatan ekosistem keuangan syariah yang berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia, khususnya di NTB,” tutup Rudi.

Kegiatan ini dibuka juga oleh Gubernur NTB, Dr. H. Lalu. Muhamad Iqbal, Kepala BI NTB, Hario K Pamungkas.(bul)

DKP3 Lombok Utara Proyeksikan 845 Hektare Lahan Padi Gogo

0
Tresnahadi

Lombok (ekbisntb.com) –

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3)  Kabupaten Lombok Utara (KLU) memproyeksikan areal tanam padi varietas Gogo Rancang (Gora) seluas 845 hektare pada musim tanam mendatang. Dinas dalam hal ini telah menyalurkan bibit sejumlah 16,9 ton.

Kepala Dinas KP3 KLU, Tresnahadi, S.Pt., mengungkapkan, Pemda Lombok Utara berkomitmen untuk memberikan andil dalam produksi padi dan palawija guna mendukung ketahanan pangan nasional. Untuk padi Gogo rancang sendiri, pihaknya sudah melakukan survei dan pendataan (CPCL) areal tanam di petani.

“Total benih yang diterima sebanyak 16,9 ton untuk areal lahan 845 hektar. Seluruhnya sudah kita distribusikan sesuai dengan luas lahan yang telah diusulkan,” ujar Tresnahadi, Kamis, 2 Oktober 2025.

Ia menyebutkan areal lahan tersebar di 3 kecamatan, yaitu telah Kecamatan Gangga, Kecamatan Kayangan dan Kecamatan Bayan. Hanya saja, ia tidak merinci areal lahan di tiap kecamatan tersebut.

Menurut Tresnahadi, setiap hektare lahan memperoleh bantuan bibit sebanyak 20 kg. Selain bibit, pemerintah juga membantu obat-obatan agar selama budidaya menghasilkan kualitas hasil maksimal.

Ia menjelaskan, budidaya padi gora merupakan program strategis pemerintah pusat dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional yang berbasis daerah. KLU menjadi salah satu wilayah penerima karena memiliki potensi lahan kering yang cukup luas untuk pengembangan padi gogo.

Padi gogo menurut dia, cocok ditanam di lahan kering. Lombok Utara yang memiliki areal kering dominan, layak dijadikan areal budidaya. Dalam prosesnya, dinas akan melakukan pendampingan kepada petani untuk memastikan penanganan kendala lapangan.

“Kita akan berikan pendampingan penyuluh kepada petani dari awal penanaman hingga panen, imbuhnya.

Untuk diketahui, Padi Gora atau Padi Gamagora (Gajah Mada Gogo Rancah) adalah varietas padi amfibi yang dikembangkan oleh Universitas Gajah Mada (UGM). Padi jenis ini mampu beradaptasi di dua ekosistem, sawah dan lahan gogo-rancah.

Varietas ini memiliki keunggulan hasil tinggi, umur panen relatif singkat, anakan banyak, dan daya tahan kuat terhadap penyakit, menjadikannya solusi untuk ketahanan pangan nasional. (ari)