Beranda blog Halaman 123

Hosting Fee MotoGP Mandalika Tuntas

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Hosting Fee MotoGP Mandalika Tuntas
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal (kiri), Direktur ITDC, Ahmad Fajar (tengah), dan Chairman Pertamina Grand Prix of Indonesia (MotoGP Mandalika), Troy Reza Warokka (kanan). (EKBIS NTB/era)


Mataram (EKBIS NTB) – Pemprov NTB mematangkan persiapan MotoGP Mandalika 2026 menjelang perhelatan pada Oktober 2026 mendatang. Saat ini, tidak ada kendala berarti setelah persoalan hosting fee yang dinilai tidak menimbulkan masalah.


Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan bahwa persiapan tidak boleh menunggu hingga satu atau dua bulan sebelum pelaksanaan. Seluruh persoalan harus dipetakan sejak awal, dilengkapi checkilist, penanggung jawab atau PIC, serta target penyelesaian yang jelas.


“Setiap persoalan harus ada PIC-nya dan memiliki target penyelesaian, kalau dalam waktu yang ditentukan belum selesai, harus segera dieskalasikan,” tegasnya.


Dalam rapat tersebut, ITDC dan MGPA diminta menyampaikan posisi serta perkembangan masing-masing bidang. Hasilnya akan menjadi dasar koordinasi lintas sektor bersama pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi NTB, pemerintah kabupaten/kota, aparat keamanan, sektor pariwisata, transportasi, kesehatan, UMKM, dan pemangku kepentingan lainnya.


Gubernur Iqbal juga meminta seluruh pihak menyiapkan berbagai skenario, termasuk kemungkinan kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Meskipun belum terdapat kepastian, kesiapan harus dilakukan sejak awal agar seluruh kebutuhan dapat segera ditindaklanjuti apabila agenda tersebut telah dipastikan.


Salah satu perhatian utama adalah kesiapan akomodasi. Pemerintah bersama penyelenggara akan melakukan pemetaan hotel, wisma, homestay, asrama, dan fasilitas akomodasi lainnya untuk mengantisipasi tingginya kebutuhan kamar selama MotoGP.


Kebutuhan akomodasi tidak hanya untuk penonton, tetapi juga peserta, tamu undangan, tenaga medis, perwakilan instansi, tenaga operasional, serta berbagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan.


“NTB harus semakin terbiasa menjadi tuan rumah event internasional. Ketersediaan akomodasi yang cukup dan terjangkau harus menjadi bagian dari ekosistem pariwisata dan event yang berkelanjutan,” ujarnya.
Persoalan infrastruktur, khususnya akses jalan menuju kawasan Mandalika, juga menjadi perhatian. Gubernur Iqbal telah berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum untuk memastikan penanganan ruas jalan yang dibutuhkan sebelum pelaksanaan MotoGP.


Untuk jangka panjang, pemerintah juga mendorong penanganan infrastruktur secara permanen sehingga perbaikan tidak hanya dilakukan melalui pola tambal sulam.


Direktur Utama InJourney Tourism Development Corporation (ITDC), Ahmad Fajar, mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi NTB terhadap keberlanjutan MotoGP Mandalika.


Ia menyampaikan bahwa MotoGP telah berkembang menjadi ekosistem ekonomi yang memberikan dampak luas. “MotoGP bukan lagi sekadar event olahraga, tetapi sudah menjadi ekosistem ekonomi yang menggerakkan banyak sektor,” katanya.

Berdasarkan riset Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), penyelenggaraan MotoGP 2025 memberikan dampak ekonomi sekitar Rp4,96 triliun.

Dampak tersebut dirasakan di berbagai sektor seperti perhotelan, transportasi, UMKM, tenaga kerja, dan pariwisata di Mataram, Senggigi, dan wilayah lainnya di NTB. (era)

MotoGP Mandalika 2026, Gubernur Iqbal Pacu Kesiapan Lintas Sektor

Penulis
ekbisntb.com
-
0
MotoGP Mandalika 2026, Gubernur Iqbal Pacu Kesiapan Lintas Sektor
TERIMA - Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal (3 dari kiri) didampingi Wagub Hj. Indah Dhamayanti Putri dan Sekda NTB Abul Chair menerima cinderamata dari pihak ITDC saat Rapat Koordinasi dan Kick Off Penyelenggaraan MotoGP 2026 di Lantai 6 Bank NTB Syariah, Rabu (12/8). (EKBIS NTB/ist)

Mataram (EKBIS NTB) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mematangkan persiapan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 dengan mengonsolidasikan seluruh sektor pendukung, mulai dari penerbangan, transportasi, kesehatan, infrastruktur, akomodasi, keamanan, promosi hingga pemberdayaan masyarakat.


Seluruh persiapan harus dimulai sejak awal agar MotoGP Mandalika tidak hanya sukses sebagai ajang olahraga internasional, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang semakin luas bagi masyarakat.


Penegasan tersebut disampaikan Gubernur saat memimpin Rapat Koordinasi dan Kick Off Penyelenggaraan MotoGP 2026 di Lantai 6 Bank NTB Syariah, Rabu (12/8). Rapat dihadiri Wakil Gubernur NTB Hj Indah Dhamayanti Putri, Sekretaris Daerah Abul Chair, unsur Forkopimda, perangkat daerah terkait, serta para pemangku kepentingan penyelenggaraan MotoGP.


Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 9–11 Oktober 2026 di Pertamina Mandalika International Street Circuit, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, dengan target lebih dari 145.000 penonton selama tiga hari.


Gubernur meminta seluruh pihak tidak menunggu hingga mendekati hari pelaksanaan. Setiap persoalan harus dipetakan sejak awal, memiliki penanggung jawab atau PIC, serta target penyelesaian yang terukur.


“Setiap persoalan harus ada PIC-nya dan memiliki target penyelesaian. Kalau dalam waktu yang ditentukan belum selesai, harus segera dieskalasikan,” tegas Iqbal.


Salah satu perhatian utama adalah konektivitas penerbangan. Pemerintah akan berkoordinasi dengan maskapai untuk memastikan tambahan penerbangan selama periode MotoGP dapat disiapkan lebih awal.

Informasi mengenai extra flight diharapkan sudah diperoleh sekitar dua bulan sebelum pelaksanaan agar dapat menjadi bagian dari strategi promosi.


Kesiapan pelayanan di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid juga akan diperkuat, termasuk dengan mendorong penggunaan automatic gate atau autogate untuk meningkatkan efisiensi pelayanan penumpang.

Langkah tersebut tidak hanya diproyeksikan untuk mendukung MotoGP, tetapi menjadi investasi jangka panjang bagi konektivitas internasional NTB.


Di sektor kesehatan, Tim Kesehatan Provinsi bersama RSUP Provinsi NTB akan diperkuat, termasuk dukungan dua unit helikopter untuk memastikan kesiapsiagaan dan kecepatan penanganan kondisi darurat selama penyelenggaraan.


Sementara pada sektor transportasi, kecukupan sekitar 130 unit shuttle bus akan dievaluasi kembali, baik untuk mobilitas di luar kawasan maupun di dalam kawasan Mandalika.

Pemerintah juga mendorong penataan transportasi lokal melalui dialog dengan masyarakat agar kepentingan kelancaran event tetap berjalan seiring dengan manfaat ekonomi bagi warga sekitar.

Kesiapan akomodasi menjadi perhatian berikutnya. Pemerintah akan memetakan hotel, wisma, homestay, desa wisata, camping, hingga fasilitas asrama milik pemerintah dan instansi vertikal untuk mengantisipasi kebutuhan selama MotoGP.


Gubernur juga meminta segera dilakukan koordinasi dengan para general manager hotel di kawasan Mandalika dan sekitarnya untuk memastikan kesiapan kamar, harga, pelayanan, serta pola mobilitas tamu.


“NTB harus semakin terbiasa menjadi tuan rumah event internasional. Ketersediaan akomodasi yang cukup dan terjangkau harus menjadi bagian dari ekosistem pariwisata dan event yang berkelanjutan,” ujarnya.


Dari sisi infrastruktur, Gubernur memastikan koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum terus dilakukan, terutama terkait jalan dan jembatan menuju kawasan Mandalika. Penanganan penerangan jalan dan infrastruktur pendukung juga diarahkan tidak sekadar bersifat sementara, tetapi menuju penyelesaian yang lebih permanen.


Aspek keamanan akan dibahas secara khusus bersama Polda NTB, Polres, dan Polsek terkait dengan mengacu pada pengalaman penyelenggaraan MotoGP sebelumnya. Pemerintah juga menyiapkan berbagai skenario untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman dan tertib.


Direktur Utama InJourney Tourism Development Corporation (ITDC), Ahmad Fajar, mengapresiasi dukungan Pemprov NTB terhadap keberlanjutan MotoGP Mandalika. Menurutnya, MotoGP telah berkembang menjadi ekosistem ekonomi yang menggerakkan berbagai sektor.


Berdasarkan riset Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), penyelenggaraan MotoGP 2025 memberikan dampak ekonomi sekitar Rp4,96 triliun, yang dirasakan melalui sektor perhotelan, transportasi, UMKM, tenaga kerja, dan pariwisata di Mataram, Senggigi, serta wilayah lainnya di NTB.


Karena itu, penyelenggaraan 2026 diarahkan melalui konsep “Beyond Grand Prix, Discover Paradise”, sehingga MotoGP menjadi pintu masuk bagi wisatawan untuk mengenal lebih banyak destinasi NTB, memperpanjang masa tinggal, serta membelanjakan lebih banyak di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.


Promosi juga akan diperkuat di daerah yang memiliki konektivitas langsung ke Lombok, antara lain Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Bali, Makassar, dan Nusa Tenggara Timur.

BPPD bersama pemerintah daerah dan pelaku industri pariwisata didorong tidak hanya melakukan promosi, tetapi juga mengubah promosi menjadi penjualan melalui penguatan konten digital dan business conversion.


Gubernur juga mendorong kolaborasi promosi lintas daerah dengan Bali dan NTT. Titik-titik publikasi di daerah tersebut akan dimanfaatkan untuk memperkenalkan MotoGP dan destinasi NTB sebagai satu kesatuan kawasan pariwisata.


“Setiap daerah dengan konektivitas langsung ke NTB harus kita anggap sebagai pasar yang harus digarap secara serius melalui promosi bersama,” jelas Iqbal.

Dampak ekonomi MotoGP juga diarahkan semakin inklusif melalui keterlibatan UMKM, desa wisata, komunitas, ASN, siswa, dan masyarakat lokal.

Sejumlah program seperti Riders Goes to School, Students Go to Paddock, Festival MotoGP, Riders Parade, serta kegiatan kebersihan dan edukasi akan diperkuat.


Penyelenggara juga menyiapkan fasilitas yang lebih inklusif bagi penonton disabilitas, termasuk luxury camp dan skema Buy One Get One bagi pendamping.


Chairman Pertamina Grand Prix of Indonesia, Troy Reza Warokka, mengatakan persiapan penyelenggaraan dikelompokkan dalam tiga klaster besar, yakni keamanan dan pengawalan; infrastruktur, promosi, pariwisata dan layanan medis; serta event, pemberdayaan masyarakat dan koordinasi.


Sejumlah musisi nasional seperti Judika, Juicy Luicy, Tipe-X, dan Happy Asmara juga dijadwalkan memeriahkan MotoGP 2026.


Bagi Pemerintah Provinsi NTB, keberhasilan MotoGP tidak cukup diukur dari kelancaran balapan. Event internasional tersebut harus menjadi mesin penggerak pariwisata, promosi destinasi, UMKM, ekonomi kreatif, lapangan kerja, dan pendapatan masyarakat.


Karena itu, Gubernur menegaskan seluruh pemangku kepentingan harus bergerak dalam satu orkestrasi, dengan persoalan diselesaikan sejak awal dan manfaat event diperluas hingga ke luar kawasan sirkuit.


“Tidak ada satu orang yang harus melakukan semuanya. Kita semua harus memiliki inisiatif, memperbaiki diri, dan bersama-sama melakukan perubahan,” tegas Iqbal.


Dengan persiapan yang lebih awal, koordinasi lintas sektor yang terukur, serta orientasi yang tidak hanya berpusat pada sirkuit, Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 diharapkan menjadi momentum memperkuat Mandalika sebagai destinasi sport tourism kelas dunia sekaligus menggerakkan lebih banyak sektor ekonomi masyarakat NTB.


MotoGP bukan sekadar tiga hari balapan. Bagi NTB, ini adalah momentum untuk memperkenalkan destinasi, menggerakkan ekonomi, membuka peluang usaha, dan membawa Mandalika semakin mendunia. (era)


Pemerintah Pusat Bayar Kekurangan DBH dan Tambahan DAU Hampir Satu Triliun ke NTB

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pemerintah Pusat Bayar Kekurangan DBH dan Tambahan DAU Hampir Satu Triliun ke NTB
Ratih Hafsari (EKBIS NTB/bul)


Mataram (EKBIS NTB) – Pemerintah pusat akhirnya menggelontorkan Rp923,19 miliar ke pemerintah daerah di Provinsi NTB. Dana ini bukan anggaran baru biasa. Sebagian merupakan utang transfer pemerintah pusat berupa Kurang Bayar Dana Bagi Hasil (KB DBH) 2024, sementara sisanya tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) 2026.


Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) NTB Ratih Hafsari mengatakan, dana ini telah cair pada 7 Agustus 2026 ke rekening kas daerah 11 pemerintah daerah di NTB.


“Total anggaran yang dibayarkan mencapai Rp923,19 miliar,” katanya, Rabu, 12 Agustus 2026.
Dari total dana itu, Rp539,50 miliar merupakan pembayaran Kurang Bayar DBH Tahun Anggaran 2023. Sedangkan Rp383,69 miliar berupa tambahan DAU Tahun Anggaran 2026.


KB DBH merupakan pemenuhan kewajiban pemerintah pusat atas selisih kurang penyaluran DBH yang bersumber dari sejumlah komponen penerimaan, mulai dari PPh, PBB, cukai hasil tembakau hingga sumber daya alam pertambangan, kehutanan, perikanan dan panas bumi.


Kabupaten Bima menjadi daerah yang menerima alokasi terbesar. Total dana yang masuk mencapai Rp277,94 miliar, terdiri dari Rp75,04 miliar KB DBH dan tambahan DAU sebesar Rp202,89 miliar.


Di posisi berikutnya, Lombok Timur menerima Rp167,65 miliar, Dompu Rp136,90 miliar, dan Lombok Tengah Rp77,65 miliar, Lombok Barat Rp73,11 miliar, Sumbawa Barat, Rp62,20 miliar. Kota Bima, Rp56,38 miliar, Sumbawa, Rp26,37 miliar. Lombok Utara, Rp20,42 miliar, Pemerintah Provinsi NTB, Rp13,75 miliar dan Kota Mataram sebesar Rp10,84 miliar.


Ratih menambahkan, tambahan DAU tidak diterima seluruh daerah. Dana tersebut hanya dialokasikan untuk dua kepentingan strategis, yakni membantu pemenuhan kebutuhan penggajian ASN daerah dan memperkuat kapasitas fiskal daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).


Karena itu, sebagian daerah hanya menerima KB DBH. Lombok Tengah, Sumbawa Barat, Kota Bima, Sumbawa, Lombok Utara dan Pemprov NTB masuk dalam kelompok tersebut. Pemerintah pusat menurutnya meminta dana tersebut segera dibelanjakan untuk kebutuhan yang berdampak langsung.


Terutama untuk memenuhi hak kepegawaian ASN, memperkuat layanan dasar masyarakat dan membiayai infrastruktur yang menopang pertumbuhan ekonomi inklusif di NTB.(bul)


Cegah TPPO, Pemprov Jadikan Pengentasan Kemiskinan bagian dari Strategi

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Cegah TPPO, Pemprov Jadikan Pengentasan Kemiskinan bagian dari Strategi
HADIR - Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal dan Ketua Umum Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang (JarNas APO), Rahayu Saraswati Djojohadikusumo menghadiri Dialog Strategis Penanganan dan Pencegahan TPPO di NTB di Gema Coffee, Rabu (12/8). (Suara NTB/ist)

Pemprov NTB terus memperkuat upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan menempatkan pengentasan kemiskinan dan pengurangan kerentanan sosial sebagai bagian penting dari strategi pencegahan.

Pencegahan TPPO tidak cukup dilakukan setelah kasus terjadi, tetapi harus dimulai dari akar persoalan yang membuat masyarakat rentan menjadi korban.


Hal tersebut disampaikan Gubernur Iqbal saat membuka Dialog Strategis Penanganan dan Pencegahan TPPO di NTB di Gema Coffee, Rabu (12/8).


Kegiatan ini dihadiri Ketua Umum Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang (JarNas APO), Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, Direktur Eksekutif Yayasan Parinama Astha (ParTha), Magdalena Pasaribu, aparat penegak hukum, imigrasi, organisasi masyarakat sipil, serta berbagai pemangku kepentingan yang bergerak dalam isu perlindungan pekerja migran dan korban perdagangan orang serta media.


Gubernur mengakui, NTB memiliki tingkat kerentanan cukup tinggi terhadap praktik perdagangan orang karena merupakan salah satu daerah pengirim pekerja migran terbesar di Indonesia. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk, proporsi pekerja migran NTB juga termasuk tinggi secara nasional.


“Sebagian besar kasus TPPO yang terjadi di NTB berkaitan dengan pekerja migran, terutama mereka yang berangkat melalui jalur nonprosedural. Karena itu, kita tidak bisa hanya fokus pada penanganan kasus setelah terjadi, tetapi harus memperkuat upaya pencegahan,” ujarnya.


Ia menilai penanganan TPPO selama ini cenderung bersifat kuratif. Padahal, berbagai persoalan dapat dicegah sejak awal melalui penguatan perlindungan masyarakat di tingkat keluarga dan desa.


Gubernur mengatakan kemiskinan menjadi salah satu faktor yang mendorong masyarakat mengambil risiko bekerja melalui jalur tidak aman. Karena itu, pengentasan kemiskinan menjadi salah satu prioritas Pemprov NTB, bersama penguatan ketahanan pangan dan pembangunan pariwisata.


Saat ini angka kemiskinan di NTB berada pada kisaran 12 persen, dengan sekitar dua persen di antaranya masuk kategori kemiskinan ekstrem. Kelompok masyarakat dalam kondisi tersebut dinilai memiliki tingkat kerentanan lebih tinggi terhadap praktik perdagangan orang.


Sebagai upaya mengatasi persoalan tersebut, Pemprov NTB menjalankan Program Desa Berdaya yang diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi keluarga miskin melalui berbagai intervensi pemberdayaan.


Setiap tahun sekitar 40 desa menjadi sasaran program melalui pengembangan sektor produktif, antara lain peternakan, perikanan, dan usaha ekonomi masyarakat.


“Target kami pada 2029 kemiskinan ekstrem bisa mendekati nol persen dan angka kemiskinan turun menjadi satu digit. Ketika kemiskinan berkurang, kerentanan terhadap TPPO juga akan menurun,” tegasnya.
Selain pengentasan kemiskinan, Pemprov NTB memperkuat perlindungan bagi pekerja migran melalui pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) PMI.

Program tersebut diarahkan untuk membantu calon pekerja migran memperoleh pembiayaan secara aman dan terjangkau sehingga tidak bergantung kepada rentenir sebelum berangkat bekerja ke luar negeri.


Menurut Gubernur, jeratan utang menjadi salah satu faktor yang dapat dimanfaatkan pelaku perdagangan orang untuk mengeksploitasi pekerja migran dan keluarganya. Karena itu, akses pembiayaan resmi menjadi bagian penting dari strategi pencegahan.


Perlindungan juga disiapkan setelah pekerja migran berada di negara penempatan. Pemprov NTB mulai menyiapkan skema kerja sama dengan lembaga perbankan di Malaysia agar pekerja migran dapat mengelola penghasilannya secara lebih produktif, termasuk untuk investasi rumah, tanah, maupun usaha keluarga.


Perhatian khusus juga diberikan kepada anak-anak pekerja migran yang ditinggalkan orang tua untuk bekerja di luar negeri. Gubernur menilai anak yang tumbuh tanpa pendampingan orang tua berpotensi menghadapi persoalan sosial dan psikologis yang dapat meningkatkan kerentanan terhadap berbagai bentuk eksploitasi.


Karena itu, Pemprov NTB tengah menyiapkan pembangunan Sekolah Rakyat yang sebagian kapasitasnya akan diperuntukkan bagi anak-anak pekerja migran. Selain memperoleh pendidikan dan pengasuhan, mereka juga akan difasilitasi untuk tetap berkomunikasi dengan orang tua yang bekerja di luar negeri.


“Negara tidak hanya bertanggung jawab melindungi pekerja migrannya, tetapi juga keluarga yang ditinggalkan, terutama anak-anak mereka,” katanya.


Gubernur juga menyoroti kondisi lansia yang harus mengasuh cucu karena anak-anak mereka bekerja di luar negeri. Kelompok tersebut, menurutnya, membutuhkan perlindungan sosial yang lebih kuat karena berada dalam kondisi rentan dan sulit diberdayakan secara ekonomi.


Di sisi lain, Pemprov NTB tengah mengupayakan pembangunan safe house atau rumah aman bagi korban TPPO. Fasilitas tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan sementara sekaligus mendukung proses pemulihan korban.


Gubernur menegaskan penanganan TPPO membutuhkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari pengentasan kemiskinan, perlindungan pekerja migran dan anak, hingga penguatan layanan bagi korban.


Sementara itu, Ketua Umum Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang (JarNas APO), Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, menyatakan kesiapan organisasinya untuk bersinergi dengan Pemprov NTB dalam memperkuat pencegahan dan penanganan TPPO.
Saraswati mengapresiasi pemahaman Gubernur NTB terhadap persoalan perdagangan orang yang menurutnya tidak dapat dilihat hanya sebagai persoalan kriminalitas.


“Saya jujur baru pertama kali bertemu dan berdiskusi secara mendalam dengan seorang pimpinan daerah yang memahami persoalan perdagangan orang dari A sampai Z. NTB patut bersyukur memiliki pemimpin yang memahami isu ini secara menyeluruh,” ujarnya.

Menurut Saraswati, TPPO berkaitan erat dengan berbagai persoalan, mulai dari kemiskinan, ketenagakerjaan, pendidikan, perlindungan sosial, migrasi, pemberdayaan perempuan, hingga perlindungan anak.


Karena itu, ia menilai kolaborasi lintas lembaga menjadi kunci dalam membangun sistem pencegahan dan penanganan yang efektif.
“Tidak ada satu lembaga, organisasi, ataupun institusi yang bisa mengatasi persoalan ini sendiri. Kuncinya adalah kolaborasi dan sinergi semua pihak,” tegasnya.


Saraswati mengatakan pengalaman mendampingi korban menunjukkan bahwa persoalan ekonomi keluarga kerap menjadi pintu masuk berbagai persoalan sosial. Kemiskinan, pengangguran, jeratan rentenir, hingga pinjaman daring ilegal dapat meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap perdagangan orang.


Ia menyambut baik Program Desa Berdaya yang mengintegrasikan pengentasan kemiskinan dengan pemberdayaan masyarakat rentan.


“Kalau melihat konsep yang dibangun NTB hari ini, saya melihat ini bisa menjadi best practice nasional. Pencegahan dilakukan dari hulu, mulai dari kemiskinan, pemberdayaan ekonomi, perlindungan pekerja migran, hingga perlindungan anak,” katanya.


Selain penguatan ekonomi, Saraswati menilai ketersediaan data yang akurat dan terintegrasi menjadi faktor penting dalam pencegahan TPPO.


Menurutnya, korban tidak hanya membutuhkan penyelamatan, tetapi juga tempat aman, pendampingan, dan waktu untuk memulihkan diri dari trauma.
Saraswati turut mengapresiasi rencana penyediaan Sekolah Rakyat bagi anak-anak pekerja migran. Program tersebut dinilai dapat menjadi bagian dari upaya melindungi kelompok rentan sekaligus memutus mata rantai perdagangan orang.


Di era digital, ia mengingatkan bahwa modus perekrutan korban juga semakin berkembang melalui media sosial dan platform daring. Karena itu, literasi digital serta kapasitas penegakan hukum di ruang siber perlu diperkuat.


Sebagai bentuk komitmen bersama, pada kegiatan tersebut Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO Provinsi NTB.


Direktur Eksekutif Yayasan Parinama Astha (ParTha), Magdalena Pasaribu, juga menyatakan komitmennya memperkuat kolaborasi dengan Pemprov NTB dalam pencegahan dan penanganan TPPO.


Magdalena menjelaskan ParTha merupakan organisasi masyarakat sipil yang didirikan Rahayu Saraswati Djojohadikusumo dan berfokus pada pencegahan serta penanganan perdagangan orang, terutama terhadap perempuan dan anak sebagai kelompok rentan.
Dalam menjalankan misinya, ParTha memiliki empat pilar utama, yakni pencegahan, intervensi dan perlindungan korban, penegakan hukum, serta reintegrasi atau pemulihan korban.


“Kami hadir untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan perdagangan orang melalui empat pilar tersebut. Namun kami menyadari bahwa persoalan ini terlalu besar untuk ditangani sendiri,” ujarnya.


Ia menegaskan persoalan perdagangan orang membutuhkan keterlibatan pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, hingga masyarakat. (ham)


MIF Ke-5 Digelar Oktober, Hadirkan Konsep Baru

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Sirajuddin (Suara NTB/era)
Sirajuddin (Suara NTB/era)

MANDALIKA International Festival (MIF) akan kembali digelar pada 20-25 Oktober mendatang. Agenda rutin yang sudah digelar lima kali di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika itu mengusung tema
Mandalika Wonderful Indonesia.

Tahun ini, MIF menghadirkan sejumlah konsep baru yang memadukan pengetahuan, sains, teknologi, konferensi internasional, edukasi, hingga festival.


Direktur IMF, Sirajuddin, mengungkapkan tema itu dirancang agar MIF tidak sekadar menjadi ajang pertunjukan, tetapi juga menjadi ruang pembelajaran, kolaborasi, dan promosi potensi NTB kepada masyarakat internasional.


“Yang pertama kita ingin MIF tahun ini ada yang baru ya, ada yang unik, kemudian ada yang original dari kita. Di mana ini menjadi satu kesatuan kegiatan nanti,” ujarnya, Rabu, 12 Agustus 2026.


Salah satu fokus utama di MIF tahun ini yaitu penguatan konten knowledge, science, dan technology. Sejumlah karya anak bangsa dari perguruan tinggi, termasuk Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dan kampus lainnya, akan didorong untuk tampil dalam kemasan menarik di panggung MIF.


Selain itu, MIF ke-5 juga akan menghadirkan international conference yang melibatkan akademisi, praktisi, dan peserta dari berbagai negara. Sejumlah isu yang akan diangkat antara lain sport tourism, edutourism, serta berbagai topik yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata Indonesia.


Kehadiran mahasiswa internasional di Lombok juga akan dimanfaatkan untuk memperkuat nuansa global MIF. Mereka akan diberikan ruang untuk berbagi pengalaman selama berada di Lombok, sekaligus memperkenalkan NTB kepada jejaring internasional.


“Harapan kami anak-anak kita harus mempunyai global mindset. Tidak ada cara lain, kita harus celupkan mereka dalam event-event internasional, mereka harus mengikuti international mobility, international collaboration, dan sebagainya,” jelasnya.


Ia mengatakan, saat ini terdapat lebih dari 100 mahasiswa internasional yang telah berada di Lombok dan tersebar di sejumlah perguruan tinggi. Kehadiran mereka dinilai dapat menjadi modal penting untuk memperluas jejaring internasional dalam pelaksanaan MIF.


Selain konferensi, MIF ke-5 akan menghadirkan Mandalika Conference Competition, sebuah kompetisi mengenai perencanaan dan desain konferensi yang dikemas secara daring dan ditargetkan dapat menjangkau peserta dari berbagai negara.


Beberapa program unggulan MIF tahun ini yaitu APIEM International Event Course & Certification. Program sertifikasi internasional di bidang manajemen acara yang diselenggarakan atas kerja sama dengan Asia Pacific Institute for Events Management (APIEM) dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).


Dua sertifikasi yang ditawarkan antara lain Certified Event Planner dan Certified Event Manager, masing-masing dengan biaya Rp7,5 juta. Peserta akan menjalani proses pembelajaran secara daring terlebih dahulu sebelum mengikuti kegiatan luring di kawasan Mandalika.

Sertifikasi tersebut diharapkan dapat menjadi bekal bagi masyarakat NTB yang ingin berkarier di industri event internasional, termasuk pada berbagai penyelenggaraan event di kawasan Mandalika.


“Kalau mau bekerja di event-event internasional, di Mandalika misalnya, dengan menampilkan sertifikat internasional itu, saya kira peluang besar bagi mereka,” katanya.


Selanjutnya ada International Conference & Call for Papers. Konferensi akademik internasional bertema “Collaboration, Creativity, and Connectivity for Tourism and Events Sustainability Development” pada 23 Oktober 2026. Wadah publikasi ilmiah ini terintegrasi dengan jurnal terindeks Scopus (Q3 & Q4) hasil kolaborasi dengan Universitas Teknologi Malaysia (UTM).


Lalu, pertunjukan Sains dan Teknologi (Robotic Show) yang akan menjadi daya tarik hiburan edukatif yang menghadirkan aksi atraktif tim robotik asal Surabaya yang akan bermain bola basket di panggung festival.


Kemudian, ada International Planning Conference Competition. Kompetisi ini dirancang seperti konferensi tingkat internasional bagi mahasiswa aktif di seluruh dunia.

Hasil perencanaan terbaik dari kompetisi ini akan dijadikan panduan resmi penyelenggaraan konferensi MIF pada tahun 2027. MIF ke-5 juga akan diramaikan dengan festival yang menampilkan karya-karya kreatif, mulai dari kostum, fashion, hingga musik.


“Tantangannya banyak. Kita butuh effort yang keras untuk meyakinkan semua orang berkolaborasi. Yang kedua, kita ingin masyarakat NTB memanfaatkan event ini untuk menunjukkan produk-produk yang mereka miliki,” pungkasnya. (era)

NTB Mulai Bangun Hub Ekonomi Kreatif

Penulis
ekbisntb.com
-
0
NTB Mulai Bangun Hub Ekonomi Kreatif
Muhamad Ervan (Suara NTB/bul)

Mataram (EKBIS NTB) –Provinsi NTB mulai menata ekosistem ekonomi kreatif dari hulu hingga hilirnya. Pemerintah daerah bahkan mulai membangun satu ekosistem yang membuat pelaku ekonomi kreatif dalam satu wadah besar untuk tumbuh dan berkembang.


Wadah besar itu dibangun Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) NTB sebagai hub ekonomi kreatif. Kantor dinas di Jalan Majapahit, Kota Mataram sudah dirancang menjadi ruang bersama bagi pelaku ekonomi kreatif untuk berdialog, mencari solusi, memamerkan karya hingga mengembangkan kolaborasi.


Salah satunya dimulai dengan digelarnya Talkshow Inspiratif dan Networking Session pada Kamis (13/8) di Kantor Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Menghadirkan, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTB, pelaku ekonomi kreatif, akademisi, ahli di bidangnya.


Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTB, Ahmad Aulia, melalui Sekretaris Dinas, Muhamad Ervan, Rabu (12/8) mengatakan, saat ini, pemerintah daerah tengah menyamakan pemahaman pemerintah dan para pemangku kepentingan mengenai ekonomi kreatif.


“Sekarang tahapannya memberikan pemahaman kepada seluruh stakeholder. Pemerintah juga harus paham. Apa itu ekonomi kreatif. Karena ekonomi kreatif itu bukan UMKM, tapi UMKM bisa jadi sebagai ekonomi kreatif,” ujarnya.


Menurutnya, ekonomi kreatif tidak bisa dipisahkan dari pariwisata. Keduanya bergerak cepat dan terus berubah mengikuti tren, teknologi serta selera pasar. Karena itu, pemerintah tidak ingin menjadi pemain utama. Perannya lebih diarahkan sebagai regulator, fasilitator dan akselerator.


“Kami ingin Disparekraf menjadi tempat curhat, berdialog dan berkumpulnya para pelaku ekonomi kreatif. Prinsipnya, datang ke kami dan sampaikan apa yang bisa kami bantu. Saat ini kami masih belanja masalah, apa saja masalah-masalah ekonomi kreatif kita kumpulkan dulu untuk dibuatkan solusinya,” ujarnya.


Saat ini, kata Ervan, Dinas Periwisata dan Ekonomi Kreatif NTB tengah membangun Ekraf Satu Data. Langkah ini dinilai penting karena pelaku ekonomi kreatif NTB sebenarnya sudah banyak, tetapi belum seluruhnya terpetakan dengan baik.


Dengan data yang lebih rapi, pemerintah akan lebih mudah menentukan pola pembinaan, kebutuhan pelaku, sekaligus menghubungkan mereka dengan program pemerintah maupun peluang pasar.


Ditambahkan, ekonomi kreatif itu memiliki 21 subsektor. Namun, Ervan menegaskan pemerintah provinsi tidak akan mengambil seluruh ruang yang selama ini sudah dikerjakan organisasi perangkat daerah lain.


Subsektor seperti kuliner, misalnya, telah banyak disentuh Dinas Koperasi, UMKM maupun Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Disparekraf akan lebih fokus menguatkan subsektor yang menjadi pengungkit bagi ekosistem kreatif, seperti fotografi, periklanan, perfilman dan animasi, termasuk musik.


“Karena kuliner tanpa periklanan, tanpa fotografer, tanpa perfilman, mungkin sulit berlari cepat. Kita membutuhkan semua itu agar ekonomi kreatif bisa berkembang,” jelas Ervan.


Konsep hub ini, lanjut Ervan, dimulai dari lingkungan kantor Disparekraf NTB. Ruang yang tersedia dapat dimanfaatkan sebagai tempat berkumpul, mengekspresikan diri, dan memamerkan karya. (bul)

Sulit Dapat Solar, Gabungan Kelompok Nelayan KLU Mengadu ke DPRD

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Sulit Dapat Solar, Gabungan Kelompok Nelayan KLU Mengadu ke DPRD
(Suara NTB/ist) MENGADU – Gabungan kelompok nelayan di Kabupaten Lombok Utara mengadu ke DPRD KLU, pada Rabu (12/8).

Tanjung (EKBIS NTB) -Gabungan kelompok nelayan di Kabupaten Lombok Utara (KLU) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) atau hearing di Kantor DPRD KLU, Rabu (12/8/2026). Mereka menuntut dimudahkannya akses BBM jenis solar untuk kepentingan melaut karena dinilai semakin sulit diperoleh.


Koordinator gabungan kelompok nelayan KLU, Dedi Romi Harjo, mengungkapkan kelompok nelayan di lima kecamatan di Lombok Utara kesulitan mendapatkan solar BBM di SPBU yang disediakan Pertamina. Nelayan ikut terdampak antrean panjang akibat ditutupnya dua SPBU di Tanjung dan Kayangan lantaran problem internal pemilik dengan pihak bank.


Pihaknya juga mempertanyakan kuota alokasi untuk nelayan. Sebagai komoditas bersubsidi, BBM jenis solar idealnya tersedia saat dibutuhkan oleh nelayan dalam satu kali 24 jam.


“Tantangan di lapangan lebih banyak berkaitan dengan pengaturan stok. Idealnya, ketika kelompok nelayan mau membeli BBM, tolong stoknya jangan sampai dihabiskan. SPBU supaya menyisakan juga untuk teman-teman nelayan ini,” ungkap Romi saat mengadukan kesulitan yang dialami nelayan.


Romi mendorong agar Pertamina selaku pengendali SPBU, mengawasi alokasi agar peruntukannya tepat sasaran. Begitu pun manajemen SPBU, secara internal agar memiliki kendali kepada operator.


Untuk mengurai antrean, kata dia, pihak-pihak terkait agar mengatur pola pelayanan. Misalnya, manajemen SPBU menyediakan waktu tertentu bagi pengguna BBM (nelayan dan petani) dengan rekomendasi.
“Kami juga berharap, SPBU yang ditutup agar segera dibuka dan kembali beroperasi,” harapnya.


Sementara, Wakil Ketua I DPRD KLU, Hakamah, S.Kh., menanggapi pihaknya dapat memahami problem para nelayan. Menurut dia, problem utama nelayan adalah akses solar yang tidak semudah sebelumnya.


Dari penuturan para nelayan kata dia, kebutuhan saru orang membutuhkan 2 hingga 5 liter per hari. Di sisi lain, pelayanan BBM di Lombok Utara masih dihadapkan pada dinamika internal pemilik SPBU dengan perbankan.
“Fokusnya bagaimana mereka dipermudah akses pembelian BBM oleh SPBU. Itu saja. Karena selama ini mereka ada keluhan ketika datang, antrean. Padahal hanya beli 2 liter,” tegasnya.


Politisi Gerindra ini pun meminta, Pemda Lombok Utara kembali melakukan lobi kepada instansi yang berwenang untuk membuka pelayanan di dua SPBU lain yang masih ditutup. Selain itu, OPD teknis yang mengeluarkan rekomendasi BBM bersubsidi juga harus memberi respons cepat. Jangan sampai, kendala BBM menyebabkan nelayan kehilangan penghasilan.


“Kita juga perlu membuat Grup (WhatsApp) melibatkan nelayan, dinas dan DPRD. Tujuannya untuk mempercepat koordinasi, informasi maupun pengawasan lapangan,” tandasnya. (ari)

Tuntaskan Perbaikan Jalan, Pemkab Loteng Kaji Rencana Pinjaman Rp200 Miliar ke SMI

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Tuntaskan Perbaikan Jalan, Pemkab Loteng Kaji Rencana Pinjaman Rp200 Miliar ke SMI
Kondisi ruas jalan di dusun Lambuh Desa Penujak, Praya Barat menuju Desa Darek, Praya Barat Daya, Lombok Tengah jadi salah satu ruas jalan yang kondisinya rusak parah dan butuh penanganan. Mengingat status sebagai jalur ekonomi masyarakat kedua desa. (Suara NTB/kir)

Praya (EKBIS NTB) – Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Pemkab Loteng) saat ini tengah mengkaji rencana pinjaman ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) senilai Rp200 miliar. Seluruh hasil pinjaman tersebut nantinya akan digunakan untuk menuntaskan perbaikan jalan kabupaten yang masih rusak di Loteng. Harapannya, kualitas jalan kabupaten di Loteng bisa lebih baik lagi.


Demikian diungkapkan Bupati Loteng H. Lalu Pathul Bahri, S.I.P., M.A.P., kepada awak media diruang kerjanya, Rabu (12/8). Saat ini ruas jalan kabupaten rusak masih cukup banyak. Di satu sisi anggaran yang dimiliki Pemkab Loteng masih sangat terbatas, sehingga belum banyak ruas jalan rusak bisa disentuh perbaikan.


Sementara jalan merupakan salah satu infrastruktur dasar yang paling dibutuhkan oleh masyarakat. Di tengah keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah daerah, melakukan pinjaman menjadi opsi yang paling memungkinkan untuk meningkatkan kemampuan fiskal daerah. Hal ini agar bisa membiayai perbaikan ruas jalan kabupaten yang kondisinya rusak.


Dikatakanya, diskusi dengan pihak terkait terus dilakukan. Baik dengan PT SMI selaku pihak yang rencananya akan memberikan pinjaman maupun dengan pihak DPRD Loteng. Guna menentukan formulasi yang tepat terkait rencana pinjaman ini. “Kita lihat dalam dua atau beberapa kedepan seperti apa hasil kajiannya,” imbuh Pathul.


Disinggung jumlah pinjaman yang akan diajukan, pihaknya berencana sekitar Rp200 miliar. Tapi untuk angka pastinya nanti akan disesuaikan dengan kebutuhanya. Di sinilah pentingnya hasil kajian, untuk bisa mengukur kebutuhan dan kemampuan daerah. “Feasibility study sedang kita lakukan,” sebutnya.


Data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Loteng menyebutkan panjang ruas jalan kabupaten di Loteng saat ini tercatat sekitar 800 kilometer. Dengan capaian kondisi mantap mencapai sekitar 75 persen atau 680 kilometer. Sisanya masih rusak dan butuh penanganan.


Untuk menuntaskan perbaikan ruas jalan yang rusak, Dinas PUPR Loteng memperkirakan kebutuhan anggaran mencapai sekitar Rp500 miliar.


Berbagai upaya pun sudah dilakukan Pemkab Loteng untuk menyelesaikan perbaikan ruas jalan kabupaten yang rusak. Salah satunya dengan mengajukan perbaikan jalan rusak ke pemerintah pusat melalui program percepatan perbaikan jalan. (kir)

Pedagang Rokok Ilegal di Lotim Dinilai Belum Merasakan Efek Jera

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pedagang Rokok Ilegal di Lotim Dinilai Belum Merasakan Efek Jera
RAZIA - Tim Sat Pol Lotim bersama tim gabungan dari Kejaksaan, Kepolisian, dan Beacukai usai melakukan razia rokok ilegal, Rabu (12/8/2026). (Suara NTB/ist)

Selong (EKBIS NTB) – Peredaran rokok ilegal di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) masih menjadi persoalan yang belum sepenuhnya teratasi. Meski operasi gabungan terus dilakukan memburu rokok ilegal, tetapi belum adanya proses hukum terhadap pelaku. Akibatnya, pasca-membuat razia yang dilakukan belum ada yang memberikan efek jera.


Hal tersebut disampaikan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP) Lombok Timur, Salmun Rahman, usai pelaksanaan operasi gabungan peredaran rokok ilegal pada Rabu (12/8/2026).


Operasi tersebut melibatkan Satpol PP Lombok Timur bersama Bea Cukai, Kejaksaan, Kepolisian, dan TNI. Kegiatan menyasar sejumlah lokasi di wilayah Masbagik dan sekitarnya.


“Dari hasil operasi ini masih kita jumpai barang bukti rokok ilegal. Ini buktinya terlihat jelas. Untuk jumlah hasil operasi, kita masih menunggu laporan dari tim yang melakukan operasi,” jelas Salmun.


Menurutnya, temuan rokok ilegal tersebut menunjukkan bahwa peredarannya masih cukup marak di tingkat bawah, terutama pada pengecer maupun agen.


Namun, persoalan yang menjadi perhatian bukan hanya bagaimana menemukan dan menyita rokok ilegal, melainkan bagaimana menindaklanjuti temuan tersebut hingga ke proses hukum.


Salmun mengakui, selama ini kegiatan lebih banyak berhenti pada razia, penyitaan barang bukti, sosialisasi, dan kemudian penyerahan barang hasil temuan kepada pihak Bea Cukai untuk proses selanjutnya.


“Kalau sepanjang tidak dilakukan pemberian sanksi hukum seperti itu, ya terus saja dia. Tetapi kalau nanti sampai kepada tahap sanksi di pengadilan, misalnya diproses, saya pikir itu akan lebih menimbulkan efek jera,” tegasnya.


Ia menjelaskan, secara aturan sebenarnya pelanggaran terkait rokok ilegal dapat dikenakan sanksi pidana maupun denda. Hanya saja, untuk membawa perkara tersebut ke jalur hukum terdapat prosedur yang harus dilalui, termasuk melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk kemudian diajukan kepada kejaksaan atau pengadilan.


Karena itu, pihaknya berharap ke depan operasi tidak hanya berujung pada penyitaan dan pemusnahan barang bukti. Pelaku yang terbukti terlibat, terutama pada level agen, diharapkan dapat ditelusuri hingga proses hukum.
“Kalau hanya razia, razia saja, sanksinya apa? Nah, itu yang perlu sampai ke sana,” ujarnya.


Salmun juga menegaskan pentingnya pengembangan informasi dari setiap temuan di lapangan. Rokok ilegal yang ditemukan pada pengecer seharusnya tidak berhenti pada pengecernya saja, tetapi dapat menjadi pintu masuk untuk mengungkap jaringan distribusi di atasnya.


Pengecer yang kedapatan menjual rokok ilegal, menurutnya, dapat dimintai keterangan mengenai asal barang tersebut, termasuk dari agen mana rokok diperoleh dan siapa yang memasoknya.
“Di pengecer ini kan ditanyakan dia agen di mana, dia dapatnya dari mana, masuknya siapa. Kita harapkan ke depan seperti itu,” katanya.


Dengan pola tersebut, operasi pemberantasan rokok ilegal diharapkan tidak hanya menyasar pedagang kecil sebagai ujung rantai distribusi, tetapi juga mampu mengungkap sumber dan jaringan pemasoknya.


Ia menduga rokok ilegal yang beredar di Lombok Timur sebagian besar berasal dari luar daerah. Bahkan, tidak menutup kemungkinan pasokannya berasal dari Pulau Jawa. “Dari luar. Kemungkinan besar dari Jawa,” ungkap Salmun.


Saat ini, barang bukti hasil operasi masih dibawa ke kantor Bea Cukai untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan, termasuk proses pemusnahan.


Salmun berharap ke depan penindakan dapat dilakukan lebih komprehensif, mulai dari pengecer, agen, hingga sumber pemasok.

Dengan demikian, pemberantasan rokok ilegal tidak hanya menjadi kegiatan rutin berupa razia, tetapi benar-benar mampu memutus mata rantai peredarannya sekaligus memberikan efek jera bagi pelaku. (rus)

Kadin NTB Bergerak: Bidik Ekspor, Investasi Hijau, hingga Carbon Storage

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Kadin NTB Bergerak: Bidik Ekspor, Investasi Hijau, hingga Carbon Storage
Foto : Ketua Kadin NTB, H. Faurani dan pengurus, melakukan pertemuan dengan Dubes Bulgaria, membahas banyak hal tentang kerjasama bisnis


Mataram (EKBIS NTB) – Kepengurusan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) NTB periode 2025-2030 mendapat perhatian dan ekspektasi tinggi dari Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie dan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal untuk mendukung pembangunan, baik di daerah, maupun ditingkat nasional.


Ekspektasi itu kemudian menjadi spirit bagi pengurus KADIN NTB yang dinakhodai H. Faurani ini.
“Harapannya Pak Gubernur dan Pak Anin tinggi sekali kepada Kadin. Maka kami harus menerjemahkan itu untuk kami jawab dalam bentuk aksi nyata,” kata Wakil Ketua Kadin NTB, Lalu Anas Amrullah di Mataram, Rabu, 12 Agustus 2026.


Menurutnya, Kadin NTB sedang menyiapkan katalog produk yang bisa menjadi pintu masuk bagi produk-produk lokal ke pasar global. Konsep tersebut mengadopsi platform “We Buy from Indonesia” milik Kadin Indonesia yang menampilkan berbagai produk Indonesia yang telah digunakan perusahaan besar dunia.


Katalog produk NTB ini nantinya dapat digunakan pemerintah maupun Kadin untuk memperkenalkan produk unggulan daerah kepada calon pembeli dan mitra bisnis dari luar negeri.


Targetnya bahkan sudah mulai diarahkan pada ekspor perdana yang diinisiasi Kadin NTB. Produk kerajinan tangan atau handicraft menjadi salah satu kandidat.


Namun, Lalu. Anas mengakui tantangan terbesar bukan sekadar mencari pasar. Kapasitas produksi industri kecil di NTB masih terbatas. Permintaan dalam jumlah besar bisa sulit dipenuhi karena produksi para pengrajin belum terorganisasi dalam skala industri.
Karena itu, Kadin menyiapkan skema yang memungkinkan sekolah atau SMK dilibatkan dalam proses produksi, sekaligus membangun peran offtaker.


Offtaker nantinya berfungsi menyiapkan bahan baku dengan standar yang seragam, melakukan proses awal atau finishing, kemudian mendistribusikan bahan setengah jadi kepada para pengrajin.
“Dengan begitu kualitasnya bisa sama,” ujarnya.


Selain ekspor, Kadin NTB juga mulai mengarahkan investasi ke sektor yang dinilai memiliki prospek jangka panjang. Konsep yang didorong adalah sustainable investment atau investasi berkelanjutan.
Ada tiga sektor yang dibidik, yakni energi terbarukan, ekowisata, dan carbon storage.


Untuk energi terbarukan, Kadin melihat peluang menarik investasi untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Sementara di sektor pariwisata, investasi diarahkan pada pengembangan kawasan wisata berbasis keberlanjutan.


Yang cukup menarik adalah rencana pengembangan carbon storage berbasis rumput laut. NTB memiliki potensi rumput laut yang dapat dikembangkan bukan hanya sebagai komoditas perdagangan, tetapi juga bagian dari skema ekonomi karbon.
“Kita sedang menginisiasi carbon storage menggunakan rumput laut,” katanya.


Gagasan ini dinilai relevan dengan potensi NTB sekaligus tren investasi global yang semakin mengarah pada ekonomi hijau.
Kadin NTB juga mulai memperkuat perannya sebagai penghubung antara pemerintah dengan dunia usaha, khususnya dalam membuka akses investasi dan perdagangan internasional.


Lalu. Anas mencontohkan, pertemuan dengan Duta Besar Bulgaria yang sebelumnya bertemu Gubernur NTB, kemudian dilanjutkan dengan pertemuan bersama Kadin NTB. Menurut dia, pola semacam itu akan terus didorong. Kadin tidak ingin pertemuan dengan calon investor atau mitra dagang berhenti pada pertukaran informasi dan seremoni.


“Dan kepada Dubes Bulgaria, kami bilang, mana businessman kamu? Kami ingin ketemu. Supaya pintunya benar-benar konkret,” ujarnya.
Pola ini menurutnya sejalan dengan komitmen Gubernur NTB, Lalu. Iqbal yang akan melibatkan Kadin dalam agenda misi dagang maupun ketika menerima tamu dari luar daerah dan luar negeri.


Bagi Kadin NTB, keterlibatan itu menjadi kesempatan untuk mengubah potensi NTB menjadi transaksi bisnis yang nyata. Ekspor menjadi langkah awal. Investasi hijau menjadi sasaran berikutnya. Dan UMKM menjadi salah satu mesin yang ingin dibawa Kadin NTB masuk ke pasar yang lebih besar.


“Insyaa Allah, Kadin NTB akan all out mendukung pemerintah dalam pembangunan, baik di daerah, maupun di tataran nasional,” tandasnya.(bul)

1...122123124...1,071Halaman 123 dari 1,071