Mataram (ekbisntb.com) – Pemerintah dan DPR RI resmi mengesahkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019 mengenai Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU). Dalam beleid baru tersebut, pasal 86 ayat 1 huruf b menyebutkan bahwa ibadah umrah kini bisa dilakukan secara mandiri, tanpa harus melalui Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).
Kebijakan baru ini sontak menimbulkan keresahan di kalangan pelaku usaha penyelenggara umrah di daerah, termasuk di NTB. Ketua Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) Wilayah Bali Nusra, H. Zamroni, menyebut para pengusaha PPIU menanti kejelasan pelaksanaan aturan tersebut.
“Saya kemarin sempat WA ke Kanwil Kemenag NTB terkait itu. Saya tanya bagaimana prosesnya, apakah benar umrah boleh dilakukan secara mandiri? Dijawab bahwa umrah mandiri bisa dilakukan, tapi tetap harus melalui penyelenggara layanan atau kementerian. Nah, ini yang membuat kita bingung, apakah nanti Kementerian Haji yang akan mengurus langsung umrah?” ujar Zamroni.
Ia menegaskan, jika Kementerian Haji memang akan mengelola secara langsung, maka lembaga itu tidak lagi berfungsi sebagai regulator, melainkan operator. Hingga kini, kata Zamroni, Kanwil Kemenag NTB belum bisa memberikan penjelasan lebih lanjut terkait mekanisme umrah mandiri tersebut.
“Dari semua praktisi umrah, sebenarnya banyak yang sudah menjalankan umrah mandiri tanpa izin resmi, dan mereka justru sudah berkibar. Disisi lain, kebijakan baru ini jelas menjadi ancaman bagi kami pelaku usaha resmi. Tapi kami masih menunggu penjelasan dari Kementerian, karena informasi turunan peraturan teknisnya belum ada,” katanya.
Menurut Zamroni, praktik umrah mandiri menurut informasi yang didapat, masih tetap melibatkan layanan travel untuk pengurusan visa, hotel, dan akomodasi. Ia juga mengingatkan, pemerintah perlu berhati-hati karena umrah mandiri juga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan.
“Banyak yang umrah mandiri kemudian overstay dan mencari kerja di sana, karena tidak melalui travel resmi. Beda halnya kalau pemberangkatkan dari travel, kalau ada jemaah kami tidak kembali, travel bisa kena denda. Kami ini mitra Kementerian, jadi kami punya tanggung jawab. Kalau bebas seperti ini (umrah mandiri), ya kami juga akan bebas menjual paket umrah tanpa ketentuan yang mengikat,” ujarnya.
Zamroni menilai, kebijakan umrah mandiri ini kurang adil bagi pelaku usaha resmi yang telah berinvestasi besar untuk memenuhi syarat perizinan.
Menurutnya, pemerintah seharusnya memikirkan PPIU yang jumlahnya sekitar 3.000 di Indonesia.
“Kami sudah mengeluarkan biaya besar untuk izin resmi: mendirikan PT, menyediakan bank garansi Rp100 juta selama enam tahun, memiliki kantor, karyawan, dan ikut menggerakkan ekonomi masyarakat lewat penjualan koper serta perlengkapan umrah,” paparnya.
Dengan umrah mandiri, maka tidak ada lagi Jemaah yang membeli perlengkapan seperti pakaian seragam, koper, dan lainnya. Jemaah akan bebas saja menggunakan atribut apapun, tanpa harus menggunakan atribut yang selama ini menjadi ciri khas Jemaah umrah. Dan atribut-atribut itu diproduksi oleh UMKM.
Ia juga menyoroti inkonsistensi aturan yang tercantum dalam undang-undang sebelumnya. “Dalam UU sebelumnya disebutkan, siapa pun yang melakukan jual beli dan mengajak orang berumrah tanpa izin resmi akan didenda Rp6 miliar. Lalu, apa maksud dari kebijakan umrah mandiri ini?” tanyanya.
Zamroni menegaskan, kebijakan baru ini sangat mengkhawatirkan bagi pengusaha travel umrah resmi. Ia meminta pemerintah memberikan keadilan dan perlakuan setara.
“Kami hanya minta keadilan. Kalau pemerintah memperbolehkan umrah mandiri, maka kewajiban kami sebagai travel resmi juga sebaiknya dihapus. Kalau yang lain bebas, kami pun ingin bebas,” pungkasnya.(bul)

Mataram (ekbisntb.com) – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Provinsi NTB menilai bahwa pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 perlu dilakukan secara rasional dan mengacu pada data objektif dari Badan Pusat Statistik (BPS). Wakil Ketua Apindo NTB, Gusti Lanang Putra, menegaskan bahwa rumus perhitungan upah sudah jelas dan tidak perlu lagi menjadi perdebatan.
“Semua sudah ada rumus dan datanya dari BPS. Tidak ada yang perlu diperdebatkan lagi. Tinggal bagaimana hasil data tersebut dirumuskan bersama untuk menentukan besaran UMP 2026 yang layak,” ujarnya.
Pembahasan resmi terkait kenaikan UMP 2026 dijadwalkan berlangsung pada November hingga Desember 2025, setelah semua data ekonomi makro dan indeks harga konsumen (IHK) dikompilasi. Ia berharap, proses penetapan upah berjalan cepat dan tidak menimbulkan perdebatan panjang di dewan pengupahan.
Terkait besaran kenaikan upah, Gusti Lanang menyebutkan Apindo NTB berharap kenaikan dilakukan secara realistis dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi yang sedang melambat.
“Kita semua ingin karyawan sejahtera, tapi dunia usaha juga harus tetap hidup. Saat ini banyak perusahaan sedang efisiensi karena kondisi ekonomi belum sepenuhnya pulih,” jelasnya.
Ia mengakui, banyak pelaku usaha di NTB masih berjuang menjaga likuiditas dan mempertahankan tenaga kerja di tengah perlambatan ekonomi dan penurunan daya beli masyarakat. Karena itu, ia menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan pekerja dan kemampuan perusahaan.
“Kalau beban terlalu berat, justru bisa berdampak pada PHK atau stagnasi ekonomi daerah,” tegasnya.
Di sisi lain, Apindo NTB juga menyambut positif kebijakan fiskal pemerintah pusat, khususnya langkah-langkah Kementerian Keuangan untuk menstimulus dunia usaha. Menurut Gusti Lanang, kebijakan pengurangan atau insentif pajak akan memberikan ruang napas bagi pelaku usaha untuk bertahan dan tumbuh.
“Kami sangat mendukung langkah pemerintah. Jika pajak bisa diturunkan, ekonomi akan lebih leluasa bergerak. Dunia usaha bisa bernapas, investasi meningkat, dan pada akhirnya kesejahteraan pekerja juga naik,” ujar Gusti Lanang optimistis.
Lebih lanjut, ia menilai bahwa keberhasilan pemerintah menjaga stabilitas fiskal dan mendorong pertumbuhan sektor riil akan sangat berpengaruh terhadap kemampuan pengusaha dalam menaikkan UMP. “Kalau ekonomi bergerak positif, tentu upah juga bisa meningkat secara alami tanpa memberatkan perusahaan,” tambahnya.

Melalui pembahasan yang konstruktif antara pemerintah, serikat pekerja, dan pelaku usaha, Apindo NTB berharap keputusan penetapan UMP 2026 dapat menjadi solusi yang adil — tidak hanya bagi pekerja, tapi juga menjamin keberlanjutan industri di NTB.(bul)

Mataram (ekbisntb.com) – Ketua Real Estate Indonesia (REI) Provinsi NTB, Hery Athmaja mengemukakan rendahnya penjualan rumah subsidi. Bahkan untuk pembangunan-pembangunan kawasan perumahan baru, masih terbentur dengan aturan Lahan pertanian dan RT/RW
Program perumahan bagi Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) adalah program unggulan dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun, meski pemerintah pusat terus mendorong pembangunan rumah subsidi, hingga kini NTB belum mendapatkan kejelasan arah dan tindak lanjut program 3 juta rumah ini di daerah.
Hery mengungkapkan, program perumahan MBR di NTB masih terkendala pada petunjuk teknis (juknis) dan kejelasan pelaksanaan. Wakil Menteri Perumahan dan Pemukiman (PKP), Fahri Hamzah, sebenarnya sudah mencanangkan pilot project perumahan di NTB, kerja sama antara pengembang dan pemerintah untuk membangun rumah susun bagi MBR. Namun hingga sekarang, belum ada juknisnya.
Selain itu, Hery menambahkan bahwa penjualan rumah subsidi di NTB juga mengalami penurunan yang cukup signifikan.
“Untuk program rumah subsidi biasa memang masih berjalan, tapi penjualannya sedang drop. Faktor utamanya karena ekonomi yang melambat, proses perizinan yang lama, dan banyak lahan pengembang yang terbentur aturan lahan sawah, sehingga tidak bisa dibangun,” katanya.
Menurut Hery, sebagian besar lahan yang dibeli oleh anggota REI NTB sebelumnya dinyatakan boleh dibangun perumahan. Namun, setelah dilakukan pembaruan kebijakan tata ruang, lahan tersebut kini dikategorikan sebagai lahan sawah yang dilindungi, sehingga tidak boleh didirikan perumahan.
“Ini dilema bagi pengembang. Teman-teman (pengembang) sudah beli lahan karena katanya boleh dibangun, tapi setelah dibeli malah dilarang. Sekarang kami hanya bisa menunggu RT/RW baru diterbitkan,” ujarnya.
Hery menjelaskan, di satu sisi Presiden Prabowo Subianto sangat mendorong percepatan pembangunan perumahan rakyat, namun di sisi lain juga mengedepankan program ketahanan pangan.
“Nah, ini yang perlu sinkronisasi di daerah. Kami memahami kebijakan pangan penting, tapi perlu juga ruang bagi pengembang agar pembangunan rumah subsidi di NTB tidak terhambat,” tambahnya.
Dari data REI NTB, hingga saat ini stok rumah subsidi di NTB yang belum terbangun mencapai sekitar 3.000 unit karena menunggu kejelasan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW).
Hingga saat ini, sebanyak 2.000 unit rumah yang sudah terjual di Lombok Barat, disusul Lombok Timur 500 unit, dan Sumbawa Besar 300 unit.
Hery menyebutkan, penurunan paling signifikan terjadi di Kabupaten Lombok Barat, yang sebelumnya bisa menjual hingga 4.000 unit rumah subsidi per tahun, namun kini hanya sekitar setengahnya.
Lebih lanjut, ia menilai bahwa Pulau Sumbawa memiliki potensi besar untuk pengembangan perumahan subsidi, karena lahan di sana relatif luas dan tidak banyak yang berstatus sawah.
“Di Sumbawa banyak area perbukitan dan lahan kering yang bisa dimanfaatkan. Jadi peluang penjualan rumah subsidi di sana masih besar,” jelas Hery.
Hery berharap pemerintah daerah segera mempercepat penyesuaian tata ruang dan perizinan perumahan di NTB, agar program rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah dapat berjalan optimal. REI NTB sangat mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo untuk mempercepat pembangunan perumahan rakyat. Tapi dukungan itu perlu diikuti dengan regulasi yang jelas dan cepat.(bul)