Beranda blog Halaman 124

Serukan Kawal Program Pemerintah, Keponakan Presiden Prabowo Lantik Pengurus TIDAR NTB

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Serukan Kawal Program Pemerintah, Keponakan Presiden Prabowo Lantik Pengurus TIDAR NTB
POSE BERSAMA - Pengurus TIDAR NTB berpose bersama dengan Gubernur dan Ketua DPD Gerindra ujar usai pelantikan. (Suara NTB/ist)

Mataram (EKBIS NTB) -Ketua Umum PP Tunas Indonesia Raya (TIDAR), Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, melantik Muhammad Alfian sebagai Ketua Pengurus Daerah (PD) TIDAR NTB untuk periode 2026-2031, di Mataram pada Selasa malam (11/8).

Dalam momentum itu, Saraswati meminta kader TIDAR NTB tidak hanya aktif dalam kegiatan politik, tetapi ikut memastikan program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berjalan dan dirasakan masyarakat.

Saraswati mengatakan posisi TIDAR sebagai organisasi sayap pemuda Partai Gerindra menjadi strategis untuk menjangkau kelompok generasi muda. Terutama, lebih dari 53 persen populasi Indonesia merupakan generasi Z dan milenial.

“Anak-anak muda di daerah harus bisa merangkul dan memenangkan suara pemuda-pemudi untuk Gerindra. Komunikasi harus berjalan jelas agar program-program pemerintah disampaikan langsung ke masyarakat, sekaligus menyerap aspirasi mereka untuk disalurkan kepada para kepala daerah,” seru Saraswati.

Keponakan Presiden Prabowo Subianto itu juga mengingatkan kader TIDAR agar tidak berhenti pada kegiatan seremonial. Menurutnya, organisasi kepemudaan tersebut harus bisa mandiri sekaligus menyiapkan regenerasi politik untuk menghadapi agenda politik 2029.

Di tempat yang sama, Ketua DPD Partai Gerindra NTB, Lalu Pathul Bahri juga mendorong kepengurusan baru TIDAR NTB memanfaatkan energi anak muda untuk memperkuat Partai Gerindra di NTB.

“Semangat anak-anak muda ini sangat penting agar Pak Prabowo tetap eksis dan membesarkan Partai Gerindra di NTB. Mulai dari anak muda sampai orang tua, kita adalah satu kesatuan yang utuh,” tegas Bupati Lombok Tengah itu.

Pathul mengatakan konsolidasi kader muda juga menjadi bagian dari persiapan menghadapi agenda politik mendatang, termasuk Pemilu 2029.

“Gerindra harus bisa menunjukkan yang terbaik untuk NTB dan memenangkan Pilpres yang akan datang. TIDAR dan Gerindra bisa dibesarkan oleh kerja keras kita semua,” lanjutnya.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal yang hadir dalam pelantikan itu, meminta pengurus TIDAR NTB membangun karakter sebagai organisasi yang mampu memberi kontribusi nyata kepada masyarakat.

Ia menekankan kader TIDAR harus meneladani gaya kepemimpinan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, terutama dalam keberanian mengambil tanggung jawab dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.

“TIDAR harus jadi pejuang politik, tangannya tidak boleh di bawah dan harus berani berdiri di atas kaki sendiri. Karena kekuatan memberi dan berkontribusi itu bisa dalam bentuk pemikiran maupun tenaga,” tutur Iqbal.

Menurutnya, TIDAR juga memiliki posisi penting sebagai representasi Partai Gerindra sekaligus mitra pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan. (ndi)

Layanan Haji Embarkasi Lombok Terbaik Se-Indonesia

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Layanan Haji Embarkasi Lombok Terbaik Se-Indonesia
Layanan haji 2026 di BIZAM. (Suara NTB/ist)

Mataram (EKBIS NTB) – Penyelenggaraan layanan haji Embarkasi Lombok mencatatkan capaian positif dalam Survei Kepuasan Layanan Haji Indonesia (SKLHI) Tahun 2026 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bekerja sama dengan Kementerian Haji dan Umrah.


Berdasarkan hasil survei, Embarkasi Lombok memperoleh Indeks Kepuasan Layanan sebesar 87,80 dengan kategori Sangat Memuaskan, sekaligus menjadi yang tertinggi di antara seluruh embarkasi haji di Indonesia.


Dalam publikasi Indeks Kepuasan Layanan Haji Indonesia Tahun 1447 H/2026 M yang dirilis BPS pada 6 Agustus 2026, Embarkasi Lombok berada di posisi teratas, diikuti Embarkasi Yogyakarta dengan nilai 87,18 dan Embarkasi Palembang sebesar 86,65. Sementara itu, secara nasional Indeks Kepuasan Layanan Haji Dalam Negeri tercatat sebesar 83,85 dengan kategori Memuaskan.


Survei tersebut melibatkan alokasi sampel sebanyak 14.400 jemaah haji, yang terdiri atas 1.600 jemaah untuk pengukuran layanan dalam negeri, 6.400 jemaah pada Gelombang I layanan luar negeri, dan 6.400 jemaah pada Gelombang II layanan luar negeri.


Khusus pengukuran layanan dalam negeri, survei terhadap 1.600 jemaah dilakukan untuk menggambarkan kualitas pelayanan pada dua titik pengamatan, yaitu embarkasi dan bandara keberangkatan. Penilaian dilakukan berdasarkan persepsi jemaah terhadap kualitas berbagai pelayanan yang diterima selama penyelenggaraan ibadah haji.


General Manager Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM), Aidhil Philip Julian, menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan layanan haji Embarkasi Lombok, mulai dari tahap persiapan, pemberangkatan hingga kepulangan jemaah.


“Capaian ini menjadi kebanggaan sekaligus apresiasi bagi seluruh petugas bandara beserta beserta stakeholder yang telah berkolaborasi dalam memberikan pelayanan kepada jemaah haji Embarkasi Lombok,” ujar Aidhil.

Dalam mendukung penyelenggaraan haji Embarkasi Lombok tahun 2026, BIZAM terus melakukan peningkatan kualitas layanan dengan mengedepankan pelayanan yang ramah bagi jemaah lanjut usia dan penyandang disabilitas.


Salah satunya melalui penggunaan garbarata (passenger boarding bridge) dalam proses naik dan turun pesawat sehingga jemaah tidak lagi harus menggunakan tangga pesawat secara manual, serta didukung fasilitas berupa eskalator, elevator, dan kursi roda bagi jemaah yang membutuhkan.

Berbagai peningkatan layanan tersebut memberikan kemudahan dan kenyamanan, khususnya bagi jemaah lanjut usia, penyandang disabilitas, maupun jemaah dengan keterbatasan mobilitas. (bul)

Pagu Anggaran Kementerian PU Menyusut, Pembangunan Kantor DPRD NTB Dikerjakan Bertahap

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pagu Anggaran Kementerian PU Menyusut, Pembangunan Kantor DPRD NTB Dikerjakan Bertahap
SAMBUTAN - Mori Hanafi saat menyampaikan sambutan pada penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat, Kementerian PU Tahap I Tahun Anggaran 2026 di Mataram. (Suara NTB/ist)

Mataram (EKBIS NTB) -Rencana pembangunan gedung baru kantor DPRD Provinsi NTB diperkirakan tidak akan bisa langsung dituntaskan sesuai target awal pada 2027. Tekanan fiskal pada anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) membuat proyek tersebut berpotensi dikerjakan secara bertahap hingga 2028.

Hal tersebut disampaikan Anggota DPR RI Komisi V, Mori Hanafi, saat menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (Sanimas, Pamsimas dan Pisew) Kementerian PU Tahap I Tahun Anggaran 2026 di Mataram, Rabu (12/8).

Mori menjelaskan, kondisi tersebut tidak terlepas dari keterbatasan pagu anggaran Kementerian PU untuk tahun anggaran 2027. Menurutnya, pagu indikatif Kementerian PU tahun 2027 berada di kisaran Rp97 triliun, turun dibandingkan alokasi sekitar Rp118 triliun pada tahun sebelumnya.

“Anggaran PU itu sekitar Rp97 triliun. Tahun lalu sekitar Rp118 triliun. Di dalam Rp97 triliun tersebut ada mandatory terkait dengan tiga daerah yang terkena bencana, nilainya sekitar Rp10,7 triliun,” kata Mori.

Ia menilai, anggaran penanganan bencana semestinya berasal dari sumber pembiayaan khusus atau dana cadangan bencana, bukan mengambil porsi dari anggaran reguler Kementerian PU. Namun, berdasarkan hasil konfirmasi yang dilakukannya, kebutuhan tersebut justru masuk dalam tekanan anggaran PU. “Tapi pada kenyataannya diambil dari situ,” ujarnya.

Karena kondisi tersebut turut berdampak terhadap rencana pembangunan gedung DPRD NTB. Mori mengatakan, anggaran pembangunan kantor DPRD NTB yang sebelumnya direncanakan sekitar Rp250 miliar belum mendapatkan kepastian sesuai kebutuhan. Bahkan, alokasi yang kemungkinan tersedia pada tahap awal 2027 diperkirakan kurang dari Rp100 miliar.

“Setelah kita konsultasi, walaupun belum final, anggarannya mungkin tahun depan tidak sampai Rp100 miliar untuk kantor DPRD. Dari Rp250 miliar yang kita rencanakan,” katanya.

Dengan kondisi tersebut, Mori menilai pembangunan tidak realistis jika dipaksakan selesai dalam satu tahun anggaran. “Jadi kemungkinan tidak bisa selesai di tahun 2027. Tadinya kita mau supaya tahun 2027 ini bisa selesai, tapi karena keadaan anggaran, kita tidak bisa,” jelasnya.

Menurut Mori, apabila pembiayaan pembangunan harus mengambil dari anggaran internal Kementerian PU, maka ruang fiskal untuk program infrastruktur lainnya juga akan semakin tertekan.

“Kalau diambil dari anggaran internal lagi, yang bukan PU, kan berat. Semestinya alokasi itu waktu itu, sesuai perintah Presiden, anggarannya di luar PU sebetulnya,” ujarnya.

Mori menyebut opsi paling realistis saat ini adalah menggunakan skema pembangunan bertahap atau multi-year. Tahap pertama pembangunan kemungkinan dilakukan pada 2027 dengan nilai di bawah Rp100 miliar. Kemudian dilanjutkan pada 2028 apabila anggaran kembali tersedia.

“Nah, nanti tahap keduanya di tahun 2028. Karena anggarannya memang benar-benar tidak ada, maka ini tidak bisa dipukul dalam satu tahun anggaran,” pungkasnya. (ndi)

PLN UIP Nusra Perkuat Kompetensi Digital Siswa SMKN 1 Sumbawa Besar

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Mataram (ekbisntb.com)- PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusra) memperkuat kompetensi digital siswa SMKN 1 Sumbawa Besar, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di bidang pendidikan.

Program pengembangan teknologi informasi (IT) tersebut mendukung pembelajaran bagi 398 siswa SMKN 1 Sumbawa Besar. PLN memberikan bantuan berupa 14 unit komputer beserta meja komputer, dua unit proyektor dan layar, satu unit pendingin ruangan (AC), serta aplikasi desain profesional berlisensi.

Dukungan tersebut dilanjutkan dengan pelatihan keterampilan digital pada Agustus 2026 yang menargetkan 100 siswa dan 20 guru. Pelatihan mencakup literasi digital, keamanan siber, serta desain grafis untuk meningkatkan kemampuan siswa dan guru dalam memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran.

Wakil Kepala Sekolah SMKN 1 Sumbawa Besar, Minarti, menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan PLN. Menurutnya, bantuan tersebut dapat memperkuat fasilitas pembelajaran berbasis teknologi sekaligus mendukung peningkatan kompetensi siswa.

Team Leader PLTMG Sumbawa 2 30 MW, Edho Torsesa Jarosman, mengatakan program tersebut dilaksanakan seiring dengan penambahan gas engine di PLTMG Sumbawa sebagai bagian dari TJSL PLN di bidang pendidikan.

“Program ini melanjutkan dukungan yang sebelumnya kami laksanakan melalui Program Sekolah Cerdas di SMP Negeri 2 Labuhan Badas dengan bantuan 10 unit komputer. Kali ini, dukungan kami lanjutkan di SMKN 1 Sumbawa Besar dengan penguatan fasilitas dan keterampilan digital,” ujar Edho.

General Manager PT PLN (Persero) UIP Nusra, RDW. Manurung, menegaskan komitmen PLN dalam mendukung dunia pendidikan, khususnya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sekitar pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

“Pendidikan menjadi salah satu sektor yang terus kami dukung karena menjadi fondasi dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Kami berharap fasilitas dan pelatihan ini dapat meningkatkan keterampilan siswa sekaligus menjadi bekal menghadapi perkembangan teknologi dan dunia kerja,” ujar Manurung.

Manurung menambahkan, PLN UIP Nusra terus mendorong program TJSL yang tidak berhenti pada penyaluran bantuan, tetapi memberikan dampak berkelanjutan melalui pendekatan Creating Shared Value (CSV).

“Program TJSL kami dorong semakin berbasis Creating Shared Value, sehingga program yang dijalankan mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memiliki keterkaitan dengan proses bisnis perusahaan. Dengan begitu, pembangunan ketenagalistrikan dapat berjalan seiring dengan peningkatan kapasitas masyarakat di sekitarnya,” tutup Manurung.(bul)

Tak Berani Melaut Akibat Cuaca Buruk, Nelayan di Lobar Butuh Bantuan Sembako dan Alat Tangkap

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Tak Berani Melaut Akibat Cuaca Buruk, Nelayan di Lobar Butuh Bantuan Sembako dan Alat Tangkap
Tak Berani Melaut Akibat Cuaca Buruk, Nelayan di Lobar Butuh Bantuan Sembako dan Alat Tangkap

Giri Menang (EKBIS NTB) – Nelayan yang tinggal di Desa Taman Ayu Kecamatan Gerung dan Kuranji Dalang Kecamatan Labuapi terdampak banjir rob pada Selasa (11/8/2026).

Saat ini mereka membutuhkan bantuan sembako, lantaran hampir sepekan ini tak berani melaut akibat cuaca buruk. Selain itu, mereka butuh bantuan alat tangkap seperti jaring dan mesin ketinting.

Sapii, nelayan di Dusun Taman Desa Taman Ayu menuturkan beberapa hari terakhir ini ia tak berani melaut, semenjak terjadi gelombang tinggi.

“Ya terpaksa menganggur sementara ini, karena tidak berani melaut,” kata dia, Selasa (11/8/2026).

Ia mengisi waktu karena melaut dengan memperbaiki alat tangkap, seperti jaring yang rusak.

Pada waktu normal, ia bisa memperoleh hasil penjualan tangkapan ikan Rp100-150 ribu. Belum dipotong biaya minyak yang harganya naik, ia menerima bersih kadang Rp60-70 ribu. “Kalau sepi ya dak ada hasil tangkapan,” ujarnya.

Kondisi saat ini cuaca tidak mendukung, sehingga hasil tangkapan pun sepi. Nelayan lainnya bernama Sairi, mengaku tetap nekat melaut karena tidak ada biaya hidup. Ia pun memilih waktu malam hari untuk melaut, karena ombaknya tidak terlalu tinggi. “Saya tetap berani melaut, tapi malam hari karena gelombang tidak terlalu tinggi,” ujarnya.

Hasil tangkapan pun lumayan, bisa mencapai 2-3 kilogram. Harga satu kilogram bervariasi, tergantung jenis ikannya. Kisarannya 30-50 ribu per kilogram. Tetapi diakui, hasil ini jauh dari harapan. Karena ongkosnya naik, akibat harga BBM naik. “Harga BBM naik, tapi harga ikan tidak bisa naik, tetap (harganya),” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Desa Kuranji Dalang Sidik mengaku nelayan di desanya sudah beberapa hari tidak berani melaut karena cuaca buruk. “Tidak berani melaut nelayan kami, ditambah lagi terdampak banjir Rob,” jelasnya.

Ia memperkirakan, nelayan tidak bisa melaut hingga beberapa hari ke depan. Untuk menyambung hidup, pihaknya berharap agar Pemkab memberikan bantuan sembako.

Sementara itu, Pemkab Lobar melalui Kalak BPBD Ramadhan Harianto mengatakan terkait bantuan sembako, yang diharapkan nelayan nantinya akan dikoordinasikan dengan OPD terkait. (her)

Lotim Ingin Hasilkan KUA-PPAS 2027 yang Lebih Berkualitas

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Lotim Ingin Hasilkan KUA-PPAS 2027 yang Lebih Berkualitas
(EKBIS NTB/rus) H. M. Juaini Taofik

Selong (EKBIS NTB) – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mengharapkan agar pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027 dilakukan lebih awal dan berkualitas.

Langkah tersebut dinilai penting agar dokumen anggaran yang dihasilkan benar-benar selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).


Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Timur, H. M. Juaini Taofik, selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), kepada media di gedung DPRD Lotim, Selasa (11/8/2026) mengatakan pihaknya telah berdiskusi dengan pimpinan DPRD Lombok Timur terkait pembahasan KUA-PPAS 2027 yang sebelumnya telah diajukan oleh Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin.


Menurutnya, pembahasan KUA-PPAS tahun anggaran 2027 mulai dilakukan lebih awal, yakni pada pertengahan Agustus. Hal ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah bersama DPRD untuk menghasilkan dokumen anggaran yang lebih matang.


“Pembahasan KUA-PPAS mulai lebih awal pertengahan Agustus ini karena kita menginginkan hasil pembahasan yang lebih berkualitas,” ujar Juaini.


Ia menegaskan, DPRD tidak hanya memiliki fungsi pengawasan, tetapi juga mempunyai fungsi anggaran atau budgeting. Karena itu, keterlibatan DPRD sejak tahapan perencanaan anggaran menjadi penting.


Menurut Juaini, RPJMD merupakan dokumen pembangunan bersama yang harus menjadi rujukan seluruh pihak. Karena itu, KUA-PPAS 2027 tidak boleh sekadar dibahas secara administratif, melainkan harus dipastikan memiliki keterkaitan yang kuat dengan arah pembangunan daerah.


“Apakah KUA-PPAS 2027 ini selaras dengan RKPD yang sudah kita lakukan pada pertengahan Juli, kemudian seberapa proporsinya bisa meng-cover RPJMD. Jadi tidak boleh asal bahas, tetapi kualitas pembahasannya yang akan ditingkatkan,” jelasnya.
Ia mengatakan, salah satu hal yang masih ditunggu pemerintah daerah adalah kepastian mengenai besaran transfer ke daerah.

Pemerintah masih menunggu pidato Presiden pada 16 Agustus yang akan memberikan gambaran lebih jelas terkait kebijakan fiskal dan anggaran pemerintah pusat.


Sementara itu, proses pembahasan KUA-PPAS tetap berjalan dengan menggunakan asumsi dan besaran yang tersedia saat ini. Penyesuaian akan dilakukan setelah informasi mengenai kebijakan pemerintah pusat diperoleh.


Juaini menambahkan, DPRD juga meminta agar komunikasi dan pembahasan dilakukan secara lebih intensif. Hal tersebut tidak hanya dilakukan antara TAPD dan DPRD, tetapi juga mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang diserap para anggota DPRD dari daerah pemilihannya.


Dengan demikian, kualitas sekaligus kuantitas waktu pembahasan akan ditingkatkan. Menurutnya, KUA-PPAS merupakan fondasi penting sebelum memasuki tahapan penyusunan RAPBD.


“KUA ini semacam mal-nya. Kalau APBD itu tinggal menjahitnya. Jadi harus jauh lebih matang,” katanya.
Ia berharap proses pembahasan yang lebih panjang dan intensif dapat membuat DPRD memiliki pemahaman yang lebih utuh terhadap program dan kegiatan pemerintah daerah.

Dengan begitu, fungsi pengawasan DPRD juga diharapkan menjadi lebih efektif karena sejak tahap perencanaan sudah mengetahui arah pembangunan dan penganggaran.


“Fungsi pengawasan itu akan bisa efektif kalau dari perencanaannya sudah sama-sama diketahui,” ujarnya.
Ia mencontohkan, anggota DPRD di masing-masing daerah pemilihan diharapkan mengetahui secara detail program pembangunan yang akan dilaksanakan di wilayahnya. Hal itu tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga program nonfisik yang menjadi bagian dari APBD.


Juaini menegaskan, pemerintah daerah dan DPRD pada dasarnya merupakan bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah. Karena itu, komunikasi dan sinergi dalam proses perencanaan hingga penganggaran harus terus diperkuat.
“Kita berpikir positif, pasti itu lebih baik,” katanya.


Sebagai Ketua TAPD, Juaini memastikan pihaknya akan memberikan dukungan data yang memadai kepada DPRD selama proses pembahasan. Dukungan tersebut akan melibatkan perangkat daerah terkait agar setiap program dan kegiatan memiliki dasar data yang jelas.


“Dari TAPD dan OPD nanti memberikan dukungan data yang memadai, sehingga hasil dari pembahasan KUA-PPAS itu betul-betul in line dengan RKPD. Karena kerja pemerintah daerah juga harus in line dengan RPJMD, yang merupakan hasil bersama antara pemerintah daerah dan DPRD,” demikian terangnya. (rus)

Perumdam Tiara Loteng Catat Laba Bersih Rp2,6 Miliar, Tertinggi dalam Lima Tahun

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Perumdam Tiara Loteng Catat Laba Bersih Rp2,6 Miliar, Tertinggi dalam Lima Tahun
SAMPAIKAN LAPORAN - Jajaran Direksi Perumdam Tiara Loteng (kanan) menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban kinerja Perumdam Tiara Loteng periode 2021-2026, di de Balen Sultan Hotel Poltekpar Lombok, Selasa (11/8/2026). (EKBIS NTB/kir)

Praya (EKBIS NTB) – Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Ardhia Rinjani (Tiara) Lombok Tengah (Loteng) berhasil mencatatakan laba bersih sebesar Rp2,6 miliar pada tahun 2025 lalu.

Capaian tersebut merupakan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir. Dari total keuntungan tersebut, 10 persen di antaranya akan disetor ke pemerintah daerah sebagai dividen.


Sisanya, akan diperuntukkan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan air bersih kepada pelanggaran. Termasuk peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di Perumdam Tiara Loteng.


Direktur Utama Perumdam Tiara Loteng Bambang Supratomo, S.I.P.,M.M., mengungkapkan, besaran 10 persen yang akan disetorkan Perumda Tiara Loteng ke pemerintah daerah sudah diputuskan dalam diskusi bersama dengan dewan komisaris dan dewan pengawasan.


Dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Harapan, kualitas pelayanan bisa lebih baik lagi.


“Di Perda-nya mengatur kewajiban pembayaran dividen maksimal 50 persen dari total laba bersih yang diperoleh. Dan, tadi dalam diskusi dengan KPA diputuskan dividen yang akan disetor ke kas daerah tahun ini sebesar 10 persen,” sebutnya saat ditemui awak media di de Balen Sulthan Hotel (dBSH) Poltekpar Lombok, Desa Puyung Kecamatan Jonggat, Selasa (11/8) kemarin,.


Dikatakanya, sejak 2021 lalu Perumdam Tiara Loteng sudah bisa menghasilkan laba. Meski tidak begitu besar diangka Rp 200-an juta. Tetapi paling tidak itu menunjukkan kalau Perumdam Tiara Loteng bisa membukukan laba bersih dari kegiatan usahanya. Secara trens angka laba bersih terus meningkat. Hingga tahun 2025 lalu bisa menembus angka Rp2,6 miliar, sesuai hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembagunan (BPKP) RI perwakilan NTB.


“Nilai laba bersih ini bukan kami yang menghitung. Tetapi sudah melalui proses audit oleh BPKP RI. Jadi mereka yang menilai besaran keuntungan dari Perumdam Tiara Loteng berdasarkan laporan keuangan yang ada,” imbuhnya.


Terus meningkatkan laba bersih Perumdam Tiara Loteng tersebut dipengaruhi beberapa faktor. Di antaranya, efisiensi dan perbaikan tata kelola usaha, peningkatan kualitas layanan serta kualitas pelanggan.

Di mana saat ini Perumdam Tiara Loteng cukup selektif memilih pelanggan baru. Dengan fokus pada pelanggan-pelanggan kategori bisnis tanpa mengesampingkan pelanggan rumah tangga.


Peningkatan jumlah pelanggan bisnis tersebut secara tidak langsung turut mendongkrat pendapatan Perumdam Tiara Loteng.
“Jumlah pelanggan baru kita memang tidak besar peningkatannya. Tapi secara kualitas, lebih baik. Karena banyak pelanggan bisnis,” sebutnya seraya menambahkan total pelanggan Perumdam Tiara Loteng saat ini diangka 53 ribu sambungan. Dan, masih ada potensi penambahan hingga 2.000 pelanggan baru lagi.

LPJ Diterima

Sementara itu, Bupati Loteng H.Lalu Pathul Bahri, S.I.P.,M.A.P., mengungkapkan, kalau pihaknya sudah menerima Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) direksi Perumdam Tiara Loteng periode 2021-2026.

Berdasarkan laporan yang ada pemerintah daerah selaku pemilik menyatakan pada prinsipnya menerima LPJ direksi Perumdam Tiara Loteng.

Soal kemudian apakah direksi Perumdam Tiara Loteng yang sekarang akan dilanjutkan atau tidak, sedang dalam diskusi.
“LPJ direksi Perumdam Tiara Loteng sudah diterima. Seperti apa kelanjutanya, sedang kita rembukkan,” jawabnya.


Dalam hal ini, pemerintah daerah masih akan melihat regulasi yang ada. Karena tentunya pihaknya tidak akan bisa bertindak tanpa dasar aturan yang jelas. Apakah direksi berikutnya harus diseleksi kembali atau seperti apa, nanti dilihat dari sisi regulasinya. (kir)

DPRD Lobar Bersedia Bahas APBD-P, Pergeseran Anggaran Jadi Sorotan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
DPRD Lobar Bersedia Bahas APBD-P, Pergeseran Anggaran Jadi Sorotan
Ketua DPRD Lobar Lalu Ivan Indaryadi bersama Wakil Ketua DPRD Lobar, Abubakar Abdullah dan anggota saat rapat dengan TAPD, beberapa pekan lalu.(EKBIS NTB/ist)

Giri Menang (EKBIS NTB) – Ketua DPRD Lombok Barat (Lobar), Lalu Ivan Indaryadi menyoroti besarnya anggaran dari hasil pergeseran di masa Bupati Lobar non-aktif. Pasalnya, lima kali pergeseran dilakukan tanpa pemberitahuan atau sepengetahuan DPRD dalam hal ini pimpinan DPRD Lobar.


Meski demikian, politisi Golkar itu merespons positif permintaan Wakil Bupati (Wabup) Lobar, Hj. Nurul Adha untuk membahas bersama-sama KUA PPAS APBD perubahan tahun 2026. Ivan mengaku siap membahas KUA PPAS APBD-P bersama Eksekutif, kendati Pemkab menggunakan Peraturan Kepala Daerah (Perkada).


Ketua Golkar Lobar itu, menegaskan beberapa sorotan DPRD termasuk soal pergeseran anggaran menjadi bagian yang diberikan masukkan kepada eksekutif. “Kita akan lebih banyak memberikan masukan ke eksekutif,” kata Ivan, Selasa (11/8/2026).


Dikatakan, untuk membahas lebih lanjut soal pergeseran ini pihaknya akan mengadakan rapat dengan eksekutif. “Karena banyak yang pergeseran yang kami tidak tahu,” tegasnya.


Berdasarkan hasil rapat pertama dengan pihak eksekutif, mereka menyampaikan lima kali pergeseran. Sementara data yang diberikan ke legislatif baru tiga kali, hal ini masih ada perbedaan sehingga perlu dipertanyakan lebih tajam ke eksekutif.

“Dan anggaran dari pergerakkan itu besar, mencapai sekitar Rp30 miliar, sekitar itu data sementara,” sorotnya.
Lebih lanjut, soal pembahasan APBD P, Pihaknya bersedia membahas bersama eksekutif dengan alasan kepentingan masyarakat yang lebih besar. “Semasih untuk kepentingan masyarakat, ya kenapa tidak.

Kita akan percepat, tentu sebagai wakil rakyat kita mengutamakan itu,” katanya.
Hal ini, kata dia, menjadi salah satu alasan pihaknya tetap hadir pada pembahasan APBD P nantinya. “(Tetap hadir) pembahasan APBD P, walaupun Perkada tetap jalan,” ujarnya.


Terkait kapan APBD-P mulai dibahas, Pihaknya sendiri sedang menunggu usulan dari Eksekutif. Dan ekskutif pun saat masih menunggu hasil evaluasi dari Pemprov.”Insyallah dalam minggu-minggu ini,”ujarnya.


Dikatakan usulan pembahasan APBD-P ini pun terlambat, karena melihat waktu dengan usulan belum masuk dari eksekutif. Namun dipahaminya, hal ini karena kondisi yang terjadi di Pemkab Lobar. Pihaknya pun mendorong Pemkab segera mengusulkan ke dewan. (her)

Bapenda KLU Intensifkan Sosialisasi Pajak

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Bapenda KLU Intensifkan Sosialisasi Pajak
Tri Dharma Sudiana (EKBIS NTB/ari)

Tanjung (EKBIS NTB) – Bapenda Kabupaten Lombok Utara (KLU) mulai melakukan sosialisasi intensif di tiap kecamatan guna mengoptimalkan potensi penyerapan pajak. Salah satu objek pajak yang dinilai memberi kontribusi dalam jangka panjang adalah penyelenggaraan wisata menyelam (diving).


Kepala Bapenda KLU, Tri Dharma Sudiana, S.STP., Selasa (11/8/2026) mengungkapkan, sosialisasi perpajakan dilakukan menyeluruh di semua kecamatan dengan melibatkan Pemdes dan aparat kewilayahan setempat. Keterlibatan para pihak untuk memperkuat pendataan dan kepatuhan wajib pajak di Lombok Utara.


Bapenda menyampaikan, sejumlah jenis pajak daerah yang disosialisasikan meliputi, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), hingga Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).


“Kami mengakui masih terdapat masyarakat maupun pelaku usaha yang belum memahami mekanisme pemungutan pajak daerah. Sebagian wajib pajak juga menganggap pajak yang dibayarkan merupakan bagian dari hak mereka yang diambil oleh pemerintah,” ujarnya.


Tri Dharma menyampaikan, salah satu contoh mispersepsi pajak berlaku pada pajak jasa penginapan. Dengan asumsi harga kamar sebesar Rp400 ribu, ditambah pajak 10 persen, maka harga yang dibayarkan konsumen sebesar Rp440 ribu. Selisih Rp40 ribu tersebut merupakan pajak dari konsumen dan wajib disetorkan kepada pemerintah daerah.


Pihaknya merasa perlu untuk meluruskan mispersepsi pajak konsumen tersebut kepada para pengusaha.
Selain itu, Tri Dharma menilai pentingnya validasi data wajib pajak di tiap-tiap kecamatan. Khusus di Kecamatan Pemenang, potensi pajak sangat tinggi mengingat banyaknya kegiatan wisata di wilayah tiga Gili.


Pemerintah desa dan aparat kewilayahan diharapkan dapat membantu Bapenda KLU untuk menemukan potensi wajib pajak baru. Sebab, tidak menutup kemungkinan, pada wajib pajak tersebut sudah menerapkan pengenaan pajak 10 persen dari konsumen.


Contoh lain disebutkan Tri, terdapat di kawasan wisata Nipah. Di area tersebut, terdapat Vila yang belakangan diketahui petugas telah beroperasi, tetapi belum melaporkan aktivitasnya. Melalui dukungan Kepala Dusun Nipah, petugas pun turun lapangan sekaligus melakukan pencatatan.


Bapenda juga memberikan perhatian khusus terhadap realisasi PBB-P2 yang hingga kini masih dinilai minim. Bapenda akan melakukan evaluasi untuk mengetahui penyebab rendahnya realisasi sekaligus memperkuat proses penagihan di lapangan.


Tak hanya tarif destinasi, Bapenda juga tengah mengkaji aktivitas wisata bawah laut atau diving sebagai salah satu objek pajak. Potensi tersebut dinilai cukup besar karena tiga Gili memiliki aktivitas bahari yang tinggi.


“Kami sudah berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan terkait rencana pemungutan pajak dari aktivitas diving. Kita mencoba memasukkan karena setelah kita konsultasi, itu diperbolehkan untuk dipungut,” tandasnya. (ari)

Antisipasi Dampak HBKN dan Kemarau, Bulog NTB Salurkan Bantuan Pangan Tiga Bulan Sekaligus

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Antisipasi Dampak HBKN dan Kemarau, Bulog NTB Salurkan Bantuan Pangan Tiga Bulan Sekaligus
Rizal P Sukmaadijaya (Suara NTB/bul)

Mataram (EKBIS NTB) – Perum Bulog NTB mulai menyalurkan bantuan pangan beras tahap kedua untuk alokasi Juli, Agustus, dan September 2026. Bantuan disalurkan sekaligus tiga bulan untuk memperkuat daya beli masyarakat di tengah momentum jelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN)/Maulid Nabi Muhammad SAW, peringatan HUT Kemerdekaan RI dan masuknya musim kemarau ekstrem.


Wakil Pimpinan Bulog NTB, Rizal P. Sukmaadijaya, mengatakan penyaluran tahap kedua secara serentak mulai dilakukan di seluruh NTB. Khusus Kota Mataram, terdapat sekitar 44 ribu penerima bantuan pangan (PBP) dengan total beras yang disalurkan mencapai sekitar 1.300 ton.


“Alhamdulillah kita mulai menyalurkan program bantuan pangan untuk tahap dua, alokasi Juli, Agustus, September. Untuk wilayah Kota Mataram hari ini kita launching dan salurkan,” kata Rizal, Selasa, 11 Agustus 2026, usai pelepasan bantuan pangan bersama Wali Kota Mataram, H. Mohan Roliskana di Kantor Wali Kota Mataram.


Secara keseluruhan di NTB, jumlah penerima bantuan pangan mencapai sekitar 861.180 PBP. Total beras yang disiapkan untuk tiga alokasi tersebut mendekati 25 ribu ton.


Penyaluran dilakukan secara bertahap karena mencakup tiga alokasi penyaluran sekaligus. Untuk Kota Mataram, Bulog menargetkan distribusi selesai pada awal September. Sementara penyaluran di seluruh NTB diproyeksikan tuntas hingga akhir September.
“Insyaallah kami selesaikan penyaluran se NTB sampai Bulan September,” ujarnya.


Jumlah penerima bantuan pangan di Kota Mataram kali ini mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Dari sebelumnya sekitar 46 ribu penerima, kini menjadi sekitar 44 ribu penerima atau berkurang sekitar 2.700 orang.
Rizal mengatakan perubahan tersebut bukan karena pengurangan jatah bantuan, melainkan mengikuti pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang ditetapkan pemerintah pusat.


Menurut Rizal, perubahan jumlah penerima tersebut juga dapat menjadi salah satu indikator perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Penurunan jumlah penerima bantuan, kata dia, berkorelasi dengan upaya pemerintah daerah menekan angka kemiskinan.


“Berarti keberhasilan pemerintah Kota Mataram dalam menekan angka kemiskinan itu berhasil ditunjukkan salah satu parameternya, yaitu penurunan jumlah penerima bantuan pangan,” katanya.


Setiap penerima memperoleh 10 kilogram beras per alokasi, sehingga total yang diterima mencapai 30 kilogram beras.
Untuk tahap kedua ini, bantuan yang diberikan hanya berupa beras. Tidak ada minyak goreng sebagaimana beberapa skema bantuan pangan sebelumnya.


Bulog NTB memastikan penyaluran bantuan pangan tidak mengganggu ketersediaan beras untuk kebutuhan masyarakat. Rizal menyebut stok beras yang tersimpan di Bulog NTB saat ini mencapai sekitar 267 ribu ton.


Dengan kondisi stok sebesar ini, Bulog menurutnya sangat siap apabila pemerintah kembali memberikan penugasan penyaluran bantuan pangan setelah program tahap kedua selesai. (bul)

1...123124125...1,071Halaman 124 dari 1,071