Mataram (ekbisntb.com)- Ketua Umum Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras (Perpadi) NTB, Zohran SH, mengungkapkan penerapan kebijakan beras satu harga di Kota Mataram tidak relevan. Zohran menilai kondisi ini tidak sejalan dengan regulasi , yaitu Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional (Kepala Bapanas) Nomor 299 Tahun 2025 dan Nomor 2 Tahun 2023.
Zohran menegaskan, Kebijakan yang diambil ini sangat tidak berpihak pada pihak penggilingan padi di NTB. Ia bahkan mengibaratkan kebijakan beras satu harga sebagai langkah mundur hingga 10 tahun ke belakang, seiring dengan perkembangan teknologi alat penggilingan padi yang kian tahun semakin berkembang hingga klasifikasi beras sesuai dgn kualitasnya.
Keputusan Kepala Bapanas (Kepbadan) Nomor 299 Tahun 2025 secara jelas mengatur klasifikasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras. Dalam kebijakan tersebut, telah diatur H-E-T untuk beras premium sebesar Rp14.900 per kilogram dan beras medium Rp13.500 per kilogram.
Selain itu, Kepbadan Nomor 2 Tahun 2023 juga mengatur klasifikasi mutu beras yang meliputi kualitas premium, medium, dan beras pecah. Adanya perbedaan kapasitas dan kualitas penggilingan antara pengusaha beras di NTB membuat klasifikasi harga sangat diperlukan.
“Jika dianalogikan, khusus untuk bahan bakar minyak saja ada jenis dan ketentuan harganya, maka perlu ada perbedaan klasifikasi dan kelas sumbernya di bidang perberasan,” ujarnya. Perpadi NTB mengakui,hingga saat ini belum ada koordinasi maupun konfirmasi sama sekali dari pihak terkait mengenai standar beras satu harga. Zohran meminta Dinas Perdagangan Kota Mataram untuk memberikan edukasi rinci kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai kebijakan ini.
Ia juga berharap, pengawasan yang dilakukan Dinas Perdagangan harus tetap memperhatikan klasifikasi beras (premium, medium, dan beras pecah) sehingga konsumen dapat menyesuaikan kemampuan belanjanya dengan kualitas beras yang tersedia.
Di tengah isu kenaikan harga beras, Perpadi NTB juga berharap Perum Bulog segera melakukan operasi pasar untuk menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen sesuai dengan kelas berasnya. Zohran pun mengajak pelaku penggilingan padi untuk berinovasi dan bekerja sama dengan pemerintah dalam menjaga kestabilan pasokan dan harga beras di NTB.
Sebagaimana diketahui, beras satu harga telah berlaku di Kota Mataram. HET beras premium di seluruh retail modern sama Rp14.900 per kilogram.
Pemberlakukan satu harga beras premium menjadi kebijakan konkrit dari pemerintah pusat. Kebijakan ini bertujuan agar pelanggan tidak kebingungan mencari merk beras dengan kualitas berbeda. Beras satu harga memiliki kualitas dan harga yang sama.(bul)

Surabaya (ekbisntb.com)– Sebagai tindak lanjut dari kegiatan peninjauan langsung ke sejumlah SPBU di Jawa Timur, Pertamina Patra Niaga bersama Lembaga Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) dan beberapa pihak lainnya menggelar konferensi pers di SPBU 51.601.65 Jemursari, Surabaya, Jumat (31/10).

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang memberi perhatian terhadap isu ini serta menjelaskan langkah cepat yang telah dilakukan pihaknya bersama Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) dan Lemigas. Ia mengatakan bahwa perhatian ini merupakan bentuk kepedulian publik agar Pertamina terus berkomitmen memberikan pelayanan energi yang lebih baik.

“Terkait isu kontaminasi yang terjadi pada Pertalite, kami memberikan atensi serius agar tidak menimbulkan keresahan dan kerugian bagi masyarakat. Izinkan kami terus berbenah, memperbaiki layanan untuk lebih baik ke depan agar Pertamina yang kita cintai ini menjadi rumah kita bersama, dan Pertamina ini menjadi rumah energi untuk seluruh masyarakat Indonesia,” jelas Mars Ega.

Mars Ega menambahkan, Pertamina Patra Niaga sudah membuka posko pengaduan di sejumlah SPBU dan melakukan pengecekan di hampir 300 SPBU di Jawa Timur. ” Dalam melakukan penyaluran BBM ini, baik di Pertamina maupun di SPBU khususnya, itu ada SOP, tata cara, prosedur yang harus dilaksanakan untuk memastikan agar BBM itu kualitasnya baik, tidak tercampur air, dan tidak menimbulkan kerugian untuk masyarakat,” tambahnya.

Terakhir, ia pun mengatakan akan bersikap tegas kepada siapapun pihak, baik internal maupun eksternal perusahaan yang melanggar SOP mutu produk yang dapat merugikan citra perusahaan dan masyarakat. “Oleh karena itu, kami akan terus bekerja sama dengan semua pihak, dan kami juga berkomitmen untuk memberikan solusi kepada masyarakat yang terdampak dan betul-betul dapat dibuktikan bahwa membeli BBM di Pertamina,” tuturnya.

Koordinator Pengujian Aplikasi Produk Lemigas Kementerian ESDM, Cahyo Setyo Wibowo mengungkap bahwa Lemigas telah melakukan pengambilan sampel Pertalite dari sejumlah SPBU di Jawa Timur untuk diuji di laboratorium. Ia menegaskan bahwa Lemigas bersama Ditjen Migas akan terus melakukan analisis lanjutan, termasuk jika ditemukan laporan serupa di daerah lain.

“Kemudian bisa kami sampaikan, pemantauan langsung yang bersama-sama dan dilanjutkan dengan contoh atau sampel yang dikirimkan ke Lemigas. Sampai hari ini didapatkan hasil yang bahasa secara legalnya, adalah on spesifikasi, atau sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan pemerintah, yaitu untuk jenis produk Pertalite. Ini mengacu ke SK DDN Migas Nomor 486 Tahun 2017,” terang Cahyo.

Sementara itu, Ahli Teknik Kimia ITS, Prof. Renanto, menjelaskan bahwa fenomena gangguan mesin kendaraan tidak dapat langsung dikaitkan dengan bahan bakar. Menurutnya, secara teori, karakteristik kimia hidrokarbon pada bahan bakar tidak memungkinkan air untuk larut dalam jumlah besar di dalamnya.

“Hasil uji spek BBM Pertalite yang tadi sudah disampaikan sesuai dengan standar, maka tentu saja Pertalite ini akan bebas air. Jadi tidak masalah kalau Pertalite digunakan sebagai bahan bakar untuk motor, hanya spesifikasi kebutuhan BBM motornya harus disesuaikan, apakah sesuai dengan Pertalite,” terang Prof. Renanto.

Perwakilan mekanik bengkel otomotif di Surabaya, Juanda, mengatakan bahwa fenomena gangguan pada kendaraan ini, tidak semata-mata disebabkan oleh bahan bakar, melainkan bisa berasal dari berbagai faktor teknis pada komponen kendaraan. Berdasarkan hasil pemeriksaan di bengkel miliknya dalam beberapa hari terakhir, sebagian besar kasus dapat diatasi melalui pengecekan dan perawatan rutin.

“Masalah brebet itu bisa disebabkan banyak hal. Di bengkel kami, kami periksa dulu tekanan pompa bensin, sensor-sensor injeksi, dan kondisi busi. Dari banyak kasus yang datang, ternyata yang paling sering penyebabnya ada di busi. Setelah diganti, mesin langsung kembali normal,” kata Juanda.

Ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak langsung menyimpulkan penyebab gangguan dari bahan bakar sebelum memastikan kondisi kendaraan sesuai spesifikasinya. “Setiap sepeda motor punya rekomendasi oktan bahan bakar sendiri. Jadi sesuaikan dulu dengan spek motor, jangan panik. Kadang cukup ganti busi saja sudah selesai,” tambahnya.

Kepala Unit Intelkam Polres Surabaya, Iptu Taufik, yang turut hadir dalam konferensi pers tersebut, menyampaikan apresiasi atas keterbukaan dan sinergi antara pemerintah, lembaga, dan Pertamina dalam memberikan klarifikasi kepada publik. Ia mengatakan pentingnya peran media untuk membantu menyampaikan informasi secara jernih dan proporsional kepada masyarakat.

“Kami berharap informasi terkait hasil uji dan klarifikasi ini bisa disampaikan dengan jernih dan benar agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Peran rekan-rekan media sangat penting dalam menjaga agar situasi tetap kondusif dan informasi tersampaikan secara tepat,” ujar Taufik.

Pertamina Patra Niaga menegaskan komitmennya untuk terus berkoordinasi dengan seluruh stakeholder terkait untuk terus memperkuat pelayanan bagi masyarakat. Pertamina meyakini sebagai BUMN, Pertamina tidak saja sebagai pelayan masyarakat, namun juga sebagai Rumah Energi bagi masyarakat melalui layanan salahsatunya di SPBU yang juga menyediakan Musala, Mini Market, Cafe, Tambah Angin dan Air, serta Toilet yang bersih. Karena bahwasannya Pertamina ingin menjadikan SPBU nyaman bagi konsumen dan terasa seperti “Ini Rumah Kita”.(bul)