Beranda blog Halaman 122

Jasa Raharja Tanggung Pengobatan Korban Kebakaran KMP Putri Yasmin

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Jasa Raharja Tanggung Pengobatan Korban Kebakaran KMP Putri Yasmin
(Suara NTB/bul) SANTUNAN - Direktur Utama Jasa Raharja, M. Awaluddin secara simbolis menyerahkan santunan kepada ahli waris KMP Putri Yasmin yang terbakar di Selat Lombok

Mataram (EKBIS NTB) –PT Jasa Raharja memastikan seluruh korban luka dalam kebakaran Kapal Motor Penumpang (KMP) Putri Yasmin mendapat jaminan biaya perawatan. Jaminan diberikan hingga korban dinyatakan pulih, termasuk bagi penumpang yang masih menjalani perawatan di rumah sakit.


Hal ini ditegaskan Direktur Utama PT Jasa Raharja (Persero), M. Awaluddin, mengatakan, santunan maksimal Rp20 juta untuk pengobatan bagi setiap korban luka.


“Untuk korban luka-luka, kami memberikan nilai santunan sampai dengan Rp20 juta untuk pengobatan rumah sakit. Dari Jasa Raharja Putera ada Rp37,5 juta berupa plafon untuk perawatan rumah sakit,” kata Awaluddin di Mataram, Kamis, 13 Agustus 2026.
Jaminan tersebut berlaku bagi korban dengan berbagai tingkat luka, baik berat, sedang maupun ringan.

Jasa Raharja akan terus mengikuti perkembangan kondisi korban dan memastikan proses perawatan berjalan hingga korban dapat kembali ke rumah.


“Apakah luka berat, luka sedang, luka ringan, kami berharap betul-betul bisa pulih kembali dan kembali ke rumah dengan baik,” ujarnya.
Kebakaran KMP Putri Yasmin terjadi di perairan Selat Lombok pada Rabu (12/8) sekitar pukul 04.15 WITA. Kapal tersebut sedang dalam perjalanan dari Pelabuhan Padang Bai, Bali, menuju Pelabuhan Lembar, Lombok Barat.


Dalam tragedi ini, satu penumpang dilaporkan meninggal dunia. Korban, Indah Dwi Septiani, merupakan warga yang tinggal di Asrama Satuan Brimob Polda NTB, Lingkungan Gatep, Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram.


Sehari setelah kejadian, Jasa Raharja bergerak cepat menyerahkan santunan kepada ahli waris korban meninggal dunia. Penyerahan dilakukan secara simbolis di kediaman almarhumah.
Santunan kematian yang disalurkan kepada ahli waris berasal dari dua sumber. Jasa Raharja memberikan Rp50 juta, sedangkan Jasa Raharja Putera menyerahkan Rp75 juta. Total santunan yang diterima ahli waris mencapai Rp125 juta.


Awaluddin menyampaikan duka mendalam atas meninggalnya korban. Ia menegaskan, santunan merupakan bentuk kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat yang menjadi korban kecelakaan transportasi.
“Ini bagian dari sebuah kehadiran negara pada saat terjadinya peristiwa kecelakaan transportasi. Ini layanan negara yang dijalankan oleh Jasa Raharja,” katanya.


Awaluddin menjelaskan, kecepatan penyaluran santunan tidak terlepas dari koordinasi lintas lembaga. Jasa Raharja bekerja bersama Kementerian Perhubungan, Basarnas, kepolisian, rumah sakit, KSOP, KPLP hingga Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap).


Koordinasi ini penting untuk mempercepat proses identifikasi, verifikasi dan validasi data korban.
“Kecepatan ini bukan hanya karena kami dari Jasa Raharja sendiri yang melakukan verifikasi dan validasi data, tetapi semua unsur memberikan kontribusi,” jelasnya.


Untuk korban luka, Jasa Raharja masih melakukan pendataan seiring proses evakuasi dan penanganan medis. Sebagian korban masih menjalani perawatan di rumah sakit, sementara lainnya telah diperbolehkan pulang.


Awaluddin menegaskan, pihaknya tidak hanya mengacu pada data awal yang sudah diterima. Data korban akan terus disesuaikan dengan perkembangan informasi resmi dari pihak berwenang.


“Prioritas kami hari ini adalah data yang sudah disampaikan. Kami tetap mengikuti dinamika informasi dan perkembangan data sampai semuanya diumumkan secara khusus oleh Basarnas, KSOP maupun pihak lainnya,” katanya.


Penyerahan santunan turut dihadiri Ketua Gapasdap Syahdan, Syahbandar Pelabuhan Lembar, unsur Brimob, serta Kepala Dinas Perhubungan NTB Ervan Anwar. (bul)

Kebakaran KMP Putri Yasmin, Gapasdap: Jangan Jadikan Keselamatan sebagai “Arisan Nasib”

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Kebakaran KMP Putri Yasmin, Gapasdap: Jangan Jadikan Keselamatan sebagai “Arisan Nasib”
TINJAU POSKO - Ketua DPP Gapasdap, Khoiri Soetomo bersama Abdul Hadi, Anggota DPRRI meninjau posko penanganan KMP Putri Yasmin yang terbakar. (Suara NTB/bul)

Giri Menang (EKBIS NTB) – Kebakaran KMP Putri Yasmin di perairan Lombok tidak boleh berhenti sebagai catatan kecelakaan. Ketua Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai,, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) RI, Khoiri Soetomo, meminta insiden ini menjadi momentum membenahi seluruh mata rantai keselamatan pelayaran.


Khoiri menegaskan, kecelakaan kapal tidak bisa buru-buru dibebankan kepada operator atau kondisi kapal sebelum investigasi resmi selesai. Menurut dia, keselamatan merupakan sebuah sistem yang melibatkan banyak pihak, mulai operator kapal, regulator, pelabuhan, KSOP, BPTD, Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), hingga pihak yang membawa muatan kendaraan.


“Terjadinya kecelakaan kapal itu tidak bisa berdiri sendiri. Sebuah safety system itu menyeluruh, ada mata rantainya,” kata Khoiri usai mengunjungi Pelabuhan Lembar bersama anggota Komisi V DPR, Abdul Hadi, Kamis, 13 Agustus 2026.


Ia menyebut, dalam dua pekan terakhir terdapat tiga kejadian kapal terbakar, masing-masing di Samarinda, perairan Pulau Madura, dan terakhir di Lombok. Rangkaian kejadian tersebut, menurutnya, harus menjadi alarm untuk memperkuat standar keselamatan angkutan penyeberangan.


Gapasdap, kata Khoiri, tidak ingin bersikap subjektif dengan membela KMP Putri Yasmin hanya karena kapal tersebut merupakan anggota organisasi. Ia memilih menunggu hasil investigasi resmi Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).


“Tidak boleh terburu-buru menyimpulkan. Kita sama-sama harus menunggu investigasi resmi KNKT yang hari ini sedang bekerja keras,” ujarnya.


Khoiri juga mengingatkan agar usia kapal tidak dijadikan ukuran tunggal untuk menilai kelayakan armada. Ia menyebut, berdasarkan informasi yang dimilikinya, KMP Putri Yasmin telah memenuhi sejumlah persyaratan dan memiliki sertifikasi yang masih berlaku.


Ia menilai kelayakan kapal harus dilihat dari keseluruhan sistem dan pemenuhan standar keselamatan, bukan semata-mata tahun pembuatannya.


“Tidak ada korelasi secara langsung antara usia armada dengan kelayakan,” tegasnya.
Menurut Khoiri, kapal juga dilengkapi perangkat keselamatan dan sistem pemadam kebakaran, termasuk sistem CO2 di ruang mesin, sensor panas dan asap, alarm serta sprinkler di sejumlah bagian kapal.

Namun, ia kembali menegaskan bahwa penjelasan tersebut bukan kesimpulan mengenai penyebab kebakaran.
Di luar kondisi kapal, Khoiri menyoroti persoalan muatan kendaraan yang masuk kapal penyeberangan.

Ia mengingatkan ancaman overdimensi dan overload (ODOL) serta barang berbahaya yang dibawa kendaraan.
Menurutnya, keselamatan tidak hanya ditentukan oleh kondisi kapal. Barang yang dibawa penumpang dan kendaraan juga harus dipastikan aman sejak melewati pintu masuk pelabuhan.


“Muatan-muatan overdimensi overload sangat membahayakan stabilitas kapal,” katanya.
Ia juga menyoroti perkembangan kendaraan listrik dan baterai sebagai tantangan baru dalam keselamatan penyeberangan. Baterai kendaraan listrik, menurut Khoiri, memiliki karakteristik kebakaran yang berbeda dan membutuhkan perhatian khusus dalam sistem pengawasan muatan.


“Ini yang kita khawatirkan. Sampai detik ini belum ada teknologi pemadam kebakaran yang mampu memadamkan baterai listrik,” ujarnya.


Karena itu, pemeriksaan terhadap muatan tidak boleh sekadar formalitas. Pelabuhan harus menjadi pintu pertama untuk memastikan kendaraan maupun barang yang masuk kapal memenuhi standar keselamatan.


Khoiri juga menggunakan istilah keras untuk menggambarkan kondisi ketika sistem keselamatan tidak berjalan secara utuh. Ia menyebutnya sebagai “arisan nasib”.
Jika setiap mata rantai keselamatan tidak bekerja bersama, mulai regulator, operator, pelabuhan hingga pemilik muatan, maka kecelakaan serupa berpotensi kembali terjadi.


“Kalau seluruh pemangku kepentingan, seluruh mata rantai safety tidak bekerja sama untuk membangun sistem peningkatan standar safety, kita terus saja melakukan arisan nasib dari tahun ke tahun, dari hari ke hari,” katanya.
Karena itu, ia mendorong peningkatan budaya keselamatan dilakukan sejak dari masyarakat.

Menurut dia, persoalan keselamatan bukan semata urusan teknis kementerian atau operator kapal, tetapi juga menyangkut perilaku penumpang dan pemilik kendaraan.


Ia bahkan mengusulkan keterlibatan tokoh agama dan sektor pendidikan untuk membangun kesadaran keselamatan sejak dini.
“Anak-anak TK, anak-anak SD dari kecil itu sudah diajari tertib, punya kepedulian yang sama dengan safety awareness. Itu yang akan membentuk safety culture,” ujarnya.


Gapasdap juga mengusulkan agar persoalan keselamatan tidak hanya bergantung pada peraturan menteri, tetapi mendapat penguatan melalui kebijakan yang lebih tinggi. Misalnya Perpres.


Gapasdap juga mendorong pembenahan sistem manifest penumpang dan kendaraan. Salah satu usulannya adalah penerapan prinsip one person one ticket, sehingga data kendaraan, pengemudi dan penumpang tercatat secara lebih akurat. (bul)

Pemprov NTB Minta Evaluasi Menyeluruh Usai Kebakaran KMP Putri Yasmin

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pemprov NTB Minta Evaluasi Menyeluruh Usai Kebakaran KMP Putri Yasmin
(Suara NTB/bul) Pelabuhan penyeberangan Lembar

Mataram (EKBIS NTB) –Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendorong evaluasi menyeluruh terhadap layanan penyeberangan lintasan Padangbai-Lembar setelah kebakaran KMP Putri Yasmin di perairan Selat Lombok.


Kepala Dinas Perhubungan NTB, Ervan Anwar, Kamis, 13 Agustus 2026 mengatakan, Pemprov NTB memang tidak menjadi pengelola langsung Pelabuhan Padangbai maupun Lembar. Namun, pemerintah daerah tetap berkepentingan memastikan masyarakat NTB mendapatkan layanan penyeberangan yang semakin aman dan baik.


“Pemprov turut prihatin atas musibah ini. Harapannya ke depan akan lebih baik dan ini menjadi evaluasi bagi semua, terutama Kementerian Perhubungan,” kata Ervan.


Menurut Ervan, pengelolaan pelabuhan pada lintasan Padangbai-Lembar berada di bawah ASDP, sementara aspek regulasi dan pengawasan berada pada Kementerian Perhubungan. Karena itu, ruang Pemprov NTB lebih pada memastikan kepentingan masyarakat daerah tetap terakomodasi.


Meski demikian, Pemprov NTB akan mendorong pembahasan bersama seluruh pihak terkait setelah proses penanganan korban dan evakuasi selesai. Evaluasi tersebut diharapkan dapat menghasilkan perbaikan konkret, terutama dalam aspek keselamatan dan pelayanan penyeberangan.


“Nanti setelah ini kita akan duduk bersama asosiasi dan lain sebagainya,” ujarnya.
Di tengah musibah tersebut, Ervan menyampaikan apresiasi Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal terhadap proses evakuasi korban yang berlangsung cepat. Pemprov juga mengapresiasi percepatan proses pemberian santunan kepada korban. Menurutnya, kecepatan penanganan menunjukkan negara hadir ketika masyarakat menghadapi musibah.


“Pak Gubernur memberikan apresiasi terhadap kecepatan proses evakuasi kemarin dan sekarang kecepatan untuk proses pemberian santunan. Beliau sangat mengapresiasi itu,” katanya.


Ervan menegaskan, Pemprov NTB akan tetap mengawal penanganan dampak musibah tersebut bersama pihak-pihak terkait.
“Pemerintah harus hadir.

Dan Pemprov NTB akan terus mengawal terutama soal hak-hak korban,” tegasnya. Kebakaran KMP Putri Yasmin terjadi pada Rabu (12/8/2026) dini hari saat kapal dalam perjalanan dari Pelabuhan Padangbai menuju Pelabuhan Lembar. (bul)

Trotoar Rusak, PUPR Mataram akan Sidak Pembangunan di Jalan Brawijaya

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Trotoar Rusak, PUPR Mataram akan Sidak Pembangunan di Jalan Brawijaya
PEMBANGUNAN - Sejumlah pekerja sedang melakukan proses pembangunan di trotoar yang berada di Jalan Brawijaya pada Kamis, (13/8/2026). (Suara NTB/pan)

Mataram (EKBIS NTB) –Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap pembangunan di Jalan Brawijaya. Langkah ini dilakukan untuk memastikan perizinan sekaligus meninjau kondisi trotoar yang diduga dibongkar untuk kepentingan pembangunan.

Kepala Dinas PUPR Kota Mataram, Lale Widiahning, mengatakan pihaknya akan turun langsung ke lokasi untuk memastikan kegiatan pembangunan tersebut memiliki izin. Selain mengecek dokumen perizinan, petugas akan melihat kondisi fisik di lapangan serta memastikan pembangunan tidak dilakukan tanpa memperhatikan fasilitas publik yang ada.

“Harus ada izin karena ada penutupan fisik sebelumnya dan penanggulangan lainnya,” ujarnya, Kamis (13/8).

Menurut Lale, setiap pembangunan yang berkaitan dengan saluran maupun penutupan akses menggunakan pelat harus memiliki izin. Hal tersebut diperlukan agar pembangunan tidak mengganggu fungsi fasilitas umum dan tetap memperhatikan aspek keselamatan serta ketertiban lingkungan sekitar.

Ia menjelaskan, Jalan Brawijaya merupakan ruas jalan yang kewenangan perizinannya berada di Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB. Namun, karena lokasi pembangunan berada di wilayah Kota Mataram, Dinas PUPR Kota Mataram tetap akan melakukan pengawasan terhadap aktivitas pembangunan tersebut.

Pengawasan dilakukan untuk memastikan pembangunan sesuai dengan rekomendasi dan ketentuan yang telah diberikan oleh Pemprov NTB. Dinas PUPR Kota Mataram juga akan melihat kembali rekomendasi tersebut untuk memastikan pelaksanaan pembangunan di lapangan tidak menyimpang dari ketentuan.

“Memang izinnya menjadi kewenangan provinsi, tetapi karena berada di wilayah Mataram, kami tetap melakukan pengawasan,” katanya.

Lale menegaskan, pihaknya tidak ingin mengambil kesimpulan sebelum melihat langsung kondisi di lapangan. Karena itu, sidak akan menjadi langkah awal untuk mengetahui secara pasti bentuk pembangunan yang dilakukan, bagian trotoar yang terdampak, serta dasar perizinan yang dimiliki pihak pelaksana.

Dalam peninjauan tersebut, petugas juga akan meminta keterangan kepada pihak yang melakukan pembangunan terkait proses pengerjaan dan izin yang telah diperoleh. Hal ini penting untuk memastikan pembangunan tidak merusak atau menghilangkan fungsi fasilitas umum secara permanen.

“Kalau ada pembangunan saluran dan penutupan dengan pelat, tentu harus ada izin. Kita tanyakan nanti pada saat sidak,” pungkasnya.

Dinas PUPR Kota Mataram selanjutnya akan menentukan langkah berdasarkan hasil pengecekan di lapangan dan dokumen perizinan yang ditunjukkan oleh pihak pelaksana pembangunan. (pan)

PLN UIP Nusra dan Komunitas Gelisah Dorong Sampah Plastik Jadi Produk Bernilai Ekonomi

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Mataram (ekbisntb.com)- PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusra) bersama Komunitas Gerakan Peduli Sampah Nihil (Gelisah) mendorong pemanfaatan sampah plastik menjadi produk bernilai ekonomi melalui Workshop Daur Ulang menggunakan mesin CNC Router 3D di Sanggar Kreatif Gelisah, Lingkungan Banjar, Ampenan, Senin (10/8). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya penguatan ekonomi sirkular melalui pemanfaatan teknologi dan peningkatan keterampilan masyarakat.

Workshop melibatkan perwakilan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi NTB, Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR), Lombok Ocean Care, NTN Foundation, Sekolah Pesisir Juang, serta masyarakat Kelurahan Banjar.

Dalam kegiatan tersebut, Gelisah memperagakan proses pengolahan sampah plastik, khususnya tutup botol, mulai dari pemilahan dan pencacahan, pelelehan hingga pembentukan material menjadi produk baru. Pemanfaatan mesin CNC Router 3D turut diperkenalkan untuk menghasilkan bentuk produk yang lebih presisi sehingga memiliki kualitas dan nilai jual yang lebih baik.

Peserta juga mendapatkan pengetahuan mengenai pemilihan limbah anorganik yang potensial untuk diolah, teknik dasar menganyam dan merangkai, serta proses finishing untuk meningkatkan kualitas dan tampilan produk.

Salah seorang peserta workshop, Widya, menilai kegiatan tersebut membuka perspektif baru bahwa sampah plastik yang selama ini dianggap tidak bernilai dapat diolah menjadi produk yang memiliki manfaat sekaligus peluang ekonomi.

“Melalui kegiatan ini kami bisa melihat langsung prosesnya, dari sampah plastik hingga menjadi produk yang bisa dimanfaatkan kembali. Ini juga menarik untuk dikenalkan kepada anak-anak muda agar mereka melihat bahwa kepedulian terhadap lingkungan bisa dikembangkan menjadi kegiatan yang kreatif dan produktif,” ujar Widya.

Perwakilan Balai TNGR, Gustu Suartha, mengapresiasi pemanfaatan teknologi dalam pengolahan sampah yang dilakukan Gelisah. Menurutnya, penggunaan mesin memungkinkan produk daur ulang dihasilkan dengan tingkat presisi yang lebih baik dan membuka peluang peningkatan nilai ekonomi.

“Produk sekarang diolah dengan mesin yang lebih presisi. Daur ulang sampah menjadi ekonomis memang sudah diinisiasi oleh Gelisah, bahkan produknya sudah banyak orderan. Sangat luar biasa, masih ada yang peduli lingkungan dengan mendaur ulang sampah menjadi barang yang keren dan bernilai ekonomi,” kata Gustu.

General Manager PT PLN (Persero) UIP Nusra, RDW. Manurung, mengatakan dukungan terhadap pengelolaan sampah tidak hanya diarahkan untuk menjawab persoalan lingkungan, tetapi juga mendorong terbentuknya aktivitas ekonomi produktif di tengah masyarakat.

“Persoalan sampah membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Melalui kolaborasi dan pemanfaatan teknologi, sampah yang sebelumnya dianggap tidak bernilai dapat diolah menjadi produk yang memiliki manfaat dan nilai ekonomi. PLN ingin mendorong agar upaya menjaga lingkungan juga dapat membuka ruang bagi peningkatan keterampilan, inovasi, dan peluang usaha masyarakat,” ujar Manurung.

Menurut Manurung, penguatan keterampilan dan teknologi menjadi penting agar kegiatan pengelolaan sampah dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan dampak yang semakin luas.

“Yang ingin kita bangun bukan hanya kemampuan mengolah sampah, tetapi ekosistem yang membuat kegiatan tersebut terus berkembang dan memberikan manfaat. Kami berharap semakin banyak masyarakat, khususnya generasi muda, yang terlibat dan mampu melahirkan inovasi dari potensi yang ada di lingkungannya,” katanya.

Melalui kolaborasi bersama komunitas dan berbagai pemangku kepentingan, PLN UIP Nusra terus mendorong program pemberdayaan yang mengintegrasikan aspek lingkungan, peningkatan kapasitas masyarakat, dan penciptaan nilai ekonomi sebagai bagian dari upaya mendukung pembangunan berkelanjutan di Nusa Tenggara.(bul)

One Danantara Jadi Semangat PLN Perkuat Kontribusi bagi Indonesia

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Mataram (ekbisntb.com)- PT PLN (Persero) menginternalisasikan nilai One Danantara kepada seluruh insan perusahaan sebagai fondasi bersama dalam menyelaraskan arah, budaya kerja, dan kontribusi perusahaan bagi Indonesia.

Di PLN Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusra), internalisasi One Danantara menjadi tema dalam kegiatan rutin Code of Conduct (CoC), Senin (10/8). Kegiatan diikuti seluruh manajemen dan pegawai, baik secara langsung di Kantor PLN UIP Nusra maupun secara daring melalui teleconference.

Senior Manager Keuangan, Anggaran dan Umum PLN UIP Nusra, Maftuhin Arif, selaku pembicara menyampaikan bahwa One Danantara membawa semangat menyatukan berbagai kekuatan dalam ekosistem BUMN untuk bergerak menuju tujuan yang sama.

“One Danantara mengingatkan kita bahwa setiap insan memiliki peran dan kekuatan masing-masing, tetapi seluruhnya bergerak menuju satu tujuan. Bagi PLN, semangat ini harus tercermin dalam peningkatan kualitas pekerjaan, kolaborasi, integritas, serta bagaimana setiap pekerjaan memberikan manfaat bagi masyarakat dan negara,” ujar Maftuhin.

One Danantara membawa tujuan besar (purpose) “Mewujudkan potensi negara menjadi kemakmuran bagi Indonesia” dan visi “Menghasilkan capaian kelas dunia yang memajukan perekonomian Indonesia.” Arah tersebut diwujudkan melalui nilai bersama MAJU: Melangkah berani melampaui standar terbaik, Aksi kolaboratif menuju pencapaian bersama, Junjung tinggi integritas, serta Untuk generasi masa depan.

Maftuhin menegaskan bahwa MAJU bukan sekadar nilai untuk dipahami, melainkan harus tercermin dalam cara bekerja.

“Kita harus berani meningkatkan standar, bekerja lintas fungsi untuk mencapai hasil bersama, menjaga kepercayaan dalam setiap proses, serta memastikan apa yang kita kerjakan hari ini memberikan nilai bagi generasi yang akan datang,” kata Maftuhin.Nilai MAJU sekaligus memperkuat fondasi budaya PLN 1 – Beyond Safety, PLN 2 – Beyond Service, dan PLN 3 – Beyond Growth & Productivity, untuk mendorong eksekusi strategi perusahaan yang semakin cepat, presisi, dan berdampak.

General Manager PLN UIP Nusra, RDW. Manurung, menegaskan bahwa internalisasi One Danantara harus diterjemahkan sesuai dengan peran PLN UIP Nusra dalam membangun infrastruktur ketenagalistrikan di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
“Internalisasi One Danantara harus terlihat dalam pelaksanaan tugas utama kami. Setiap insan harus mampu berkolaborasi, menjaga integritas, meningkatkan standar, dan memastikan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di NTB dan NTT dilaksanakan dengan kualitas dan tata kelola terbaik,” ujar Manurung.

Manurung menambahkan, semangat Many Sails, One Purpose relevan dengan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang membutuhkan kekuatan berbagai fungsi dan pemangku kepentingan untuk bergerak menuju satu tujuan.

“Infrastruktur yang kita bangun hari ini dipersiapkan untuk menjawab kebutuhan energi ke depan. Karena itu, seluruh kekuatan harus bergerak dalam satu arah agar pembangunan yang kita jalankan memberikan manfaat bagi masyarakat, pertumbuhan ekonomi daerah, dan generasi yang akan datang,” tutup Manurung.

Melalui internalisasi One Danantara, PLN UIP Nusra terus memperkuat kesamaan arah dalam menjalankan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan sebagai bagian dari kontribusi PLN bagi kemajuan dan kemakmuran Indonesia.(bul)

Kebakaran KMP Putri Yasmin, Gapasdap: Jangan Jadikan Keselamatan sebagai “Arisan Nasib”

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Lombok Barat (ekbisntb.com) – Kebakaran KMP Putri Yasmin di perairan Lombok tidak boleh berhenti sebagai catatan kecelakaan. Ketua Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) RI, Khoiri Soetomo, meminta insiden ini menjadi momentum membenahi seluruh mata rantai keselamatan pelayaran.
Khoiri menegaskan, kecelakaan kapal tidak bisa buru-buru dibebankan kepada operator atau kondisi kapal sebelum investigasi resmi selesai. Menurut dia, keselamatan merupakan sebuah sistem yang melibatkan banyak pihak, mulai operator kapal, regulator, pelabuhan, KSOP, BPTD, Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), hingga pihak yang membawa muatan kendaraan.
“Terjadinya kecelakaan kapal itu tidak bisa berdiri sendiri. Sebuah safety system itu menyeluruh, ada mata rantainya,” kata Khoiri usai mengunjungi Pelabuhan Lembar bersama anggota Komisi V DPR, Abdul Hadi, Kamis, 13 Agustus 2026.
Ia menyebut, dalam dua pekan terakhir terdapat tiga kejadian kapal terbakar, masing-masing di Samarinda, perairan Pulau Madura, dan terakhir di Lombok. Rangkaian kejadian tersebut, menurutnya, harus menjadi alarm untuk memperkuat standar keselamatan angkutan penyeberangan.
Gapasdap, kata Khoiri, tidak ingin bersikap subjektif dengan membela KMP Putri Yasmin hanya karena kapal tersebut merupakan anggota organisasi. Ia memilih menunggu hasil investigasi resmi Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).
“Tidak boleh terburu-buru menyimpulkan. Kita sama-sama harus menunggu investigasi resmi KNKT yang hari ini sedang bekerja keras,” ujarnya.
Khoiri juga mengingatkan agar usia kapal tidak dijadikan ukuran tunggal untuk menilai kelayakan armada. Ia menyebut, berdasarkan informasi yang dimilikinya, KMP Putri Yasmin telah memenuhi sejumlah persyaratan dan memiliki sertifikasi yang masih berlaku.
Ia menilai kelayakan kapal harus dilihat dari keseluruhan sistem dan pemenuhan standar keselamatan, bukan semata-mata tahun pembuatannya.
“Tidak ada korelasi secara langsung antara usia armada dengan kelayakan,” tegasnya.
Menurut Khoiri, kapal juga dilengkapi perangkat keselamatan dan sistem pemadam kebakaran, termasuk sistem CO2 di ruang mesin, sensor panas dan asap, alarm serta sprinkler di sejumlah bagian kapal. Namun, ia kembali menegaskan bahwa penjelasan tersebut bukan kesimpulan mengenai penyebab kebakaran.
Di luar kondisi kapal, Khoiri menyoroti persoalan muatan kendaraan yang masuk kapal penyeberangan. Ia mengingatkan ancaman overdimensi dan overload (ODOL) serta barang berbahaya yang dibawa kendaraan.
Menurutnya, keselamatan tidak hanya ditentukan oleh kondisi kapal. Barang yang dibawa penumpang dan kendaraan juga harus dipastikan aman sejak melewati pintu masuk pelabuhan.
“Muatan-muatan overdimensi overload sangat membahayakan stabilitas kapal,” katanya.
Ia juga menyoroti perkembangan kendaraan listrik dan baterai sebagai tantangan baru dalam keselamatan penyeberangan. Baterai kendaraan listrik, menurut Khoiri, memiliki karakteristik kebakaran yang berbeda dan membutuhkan perhatian khusus dalam sistem pengawasan muatan.
“Ini yang kita khawatirkan. Sampai detik ini belum ada teknologi pemadam kebakaran yang mampu memadamkan baterai listrik,” ujarnya.
Karena itu, pemeriksaan terhadap muatan tidak boleh sekadar formalitas. Pelabuhan harus menjadi pintu pertama untuk memastikan kendaraan maupun barang yang masuk kapal memenuhi standar keselamatan.
Khoiri juga menggunakan istilah keras untuk menggambarkan kondisi ketika sistem keselamatan tidak berjalan secara utuh. Ia menyebutnya sebagai “arisan nasib”.
Jika setiap mata rantai keselamatan tidak bekerja bersama, mulai regulator, operator, pelabuhan hingga pemilik muatan, maka kecelakaan serupa berpotensi kembali terjadi.
“Kalau seluruh pemangku kepentingan, seluruh mata rantai safety tidak bekerja sama untuk membangun sistem peningkatan standar safety, kita terus saja melakukan arisan nasib dari tahun ke tahun, dari hari ke hari,” katanya.
Karena itu, ia mendorong peningkatan budaya keselamatan dilakukan sejak dari masyarakat. Menurut dia, persoalan keselamatan bukan semata urusan teknis kementerian atau operator kapal, tetapi juga menyangkut perilaku penumpang dan pemilik kendaraan.
Ia bahkan mengusulkan keterlibatan tokoh agama dan sektor pendidikan untuk membangun kesadaran keselamatan sejak dini.
“Anak-anak TK, anak-anak SD dari kecil itu sudah diajari tertib, punya kepedulian yang sama dengan safety awareness. Itu yang akan membentuk safety culture,” ujarnya.
Gapasdap juga mengusulkan agar persoalan keselamatan tidak hanya bergantung pada peraturan menteri, tetapi mendapat penguatan melalui kebijakan yang lebih tinggi. Misalnya Perpres.
Gapasdap juga mendorong pembenahan sistem manifest penumpang dan kendaraan. Salah satu usulannya adalah penerapan prinsip one person one ticket, sehingga data kendaraan, pengemudi dan penumpang tercatat secara lebih akurat.
Khoiri menilai pembenahan manifest harus dibarengi dengan penataan akses masuk pelabuhan. Semakin banyak pintu masuk, semakin sulit memastikan seluruh kendaraan dan penumpang benar-benar sesuai dengan data manifest.
Bagi Gapasdap, tragedi KMP Putri Yasmin harus menjadi titik balik. Bukan sekadar mencari siapa yang salah, tetapi memastikan seluruh rantai keselamatan bekerja sebelum kapal berlayar. Menurutnya, satu kecelakaan sudah terlalu mahal untuk kembali terulang.(bul)

Lewat Kebaya Modernnya, Jaleela Perkuat Identitas Wanita Indonesia

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Lewat Kebaya Modernnya, Jaleela Perkuat Identitas Wanita Indonesia
Suasana gerai Lace lab yang berlokasi di Jalan Adi Sucipto, Kota Mataram. (Suara NTB/ist)

Mataram (Ekbis NTB) – Susunan indah kebaya memanjakan mata saat memasuki gerai Lace lab yang berlokasi di Jalan Adi Sucipto, Kota Mataram. Gerai ini memadukan hasil pikiran empat desainer sekaligus dengan desain baju yang berbeda-beda.

Jaleela dengan produk semi formalnya yang memang sengaja dirancang untuk menggaet anak muda, namun bisa digunakan untuk acara-acara formal.

Mera and Jenar yang juga kebaya modern, menawarkan kebaya yang lebih simpel dan dekat dengan gaya anak muda. Sementara itu, Sehasta Rasa menyasar konsumen yang menginginkan koleksi lebih eksklusif dengan harga mulai sekitar Rp1 juta ke atas.

Secara umum, koleksi kebaya yang ditawarkan berada di kisaran Rp200 ribuan hingga Rp1 jutaan, tergantung desain dan segmentasinya.

Supervisor Lace lab, Elsa Manora Anggi, menceritakan awal mula terbangunnya brand fesyen Jaleela di Lombok. Mulanya, founder Jaleela, Asbety Sasaki Puteri melihat eksistensi kebaya di Pulau Lombok sudah mulai tergerus.

Munculnya fast fashion menjadikan kebaya kian tertinggal. Ditambah lagi dengan steorotip menggunakan kebaya hanya saat acara-acara tertentu, dan pemikiran-pemikiran bahwa kebaya overdress serta tidak cocok digunakan sehari-hari menjadikan pemilik brand ini putar otak agar kebaya bisa eksis kembali.

Atas keinginan itu, muncul pemikiran untuk membuat brand fesyen kebaya yang lebih simpel dan bisa diterima anak muda. Tahun 2019 lalu, Asbety mengawali karirnya sebagai pemilik brand Jaleela. Semakin bertambahnya tahun, brand ini kian dilirik, tidak hanya oleh masyarakat lokal, tetapi juga luar daerah, hingga luar negeri.

Semakin tahun, Jaleela semakin menguatkan eksistensinya sebagai brand fesyen kebaya nomor satu di Lombok. Mereka tidak hanya menjual kebaya sebagai pakaian, tetapi juga jati diri perempuan Indonesia. Dengan berbagai macam filosofi dan cerita di masing-masing design bajunya, Jaleela kian menguatkan diri hingga bisa mendongkrak pasar Eropa.

“Jadi Jalela tidak hanya menjual pakaian, tapi juga mengambil bagian bagaimana agar budaya ini tetap ada sampai generasi selanjutnya,” ujar Elsa

Elsa menjelaskan, Jalela menyasar perempuan Indonesia secara luas, dengan perhatian khusus kepada generasi muda. Karena itu, desain kebaya Jalela tidak meninggalkan akar tradisionalnya. Model seperti kebaya encim dan kutubaru tetap menjadi inspirasi, termasuk sentuhan kebaya Bali. Namun, seluruhnya dikemas dengan pendekatan modern agar lebih mudah dikenakan dalam berbagai kesempatan.

Tidak hanya menjual produk jadi, Jaleela juga muncul untuk mengatasi persoalan yang sering dihadapi perempuan ketika membeli kebaya, yaitu ukuran dan bentuk tubuh. Karena itu, selain menyediakan produk ready to wear dalam ukuran S–M dan L–XL, Jalela yang kini memiliki offline store di Lombok juga menyediakan layanan custom.

Pelanggan dapat datang langsung untuk menyesuaikan ukuran, memilih desain, hingga membuat kebaya yang lebih personal sesuai kebutuhan. Layanan ini cukup diminati, terutama untuk acara-acara penting seperti wisuda, pertunangan, dan pernikahan.

Di tengah persaingan dengan kebaya yang lebih ekonomis di pasar tradisional, Jalela memilih untuk tidak menjadikan harga sebagai satu-satunya senjata.

Jalela justru menonjolkan desain, kualitas bahan, produksi yang terbatas, dan eksklusivitas. Dengan produksi yang terbatas, menjadikan Jaleela sebagai brand kebaya eksklusif.

“Karena kita membuat kebayanya itu sedikit lebih eksklusif. Karena memang dari segi produksinya kita juga enggak banyak. Jadi kalau pakai kebaya Jaleela itu enggak mainstream, jadi kalau ketemu ke acara tertentu itu enggak kembaran. Jadi ada eksklusifitas juga, ada kualitas juga yang kita tawarkan di situ,” jelas Elsa.

Di samping membangun dan menjual produk sendiri, upaya Jalela menghidupkan kembali kebaya tidak berhenti hanya di situ saja. Jalela juga kerap menghadirkan pengalaman dan aktivitas kreatif. Setidaknya dua kali dalam sebulan digelar berbagai workshop, mulai dari crafting, menyulam, hingga embroidery.

Kegiatan tersebut dirancang untuk membangun komunitas anak muda yang tertarik pada kain dan kebaya. Antusiasme peserta bahkan disebut cukup tinggi. Pada masa awal penyelenggaraan workshop gratis, pendaftar melalui Google Form pernah mencapai sekitar 80 orang, sementara kapasitas kegiatan hanya sekitar 10–12 peserta.

“Antusiasmenya cukup tinggi ternyata,” ungkapnya.

Meski saat ini fokus pengembangan offline store berada di Lombok, perjalanan Jalela sebelumnya juga telah menjangkau sejumlah kota. Brand ini pernah memiliki toko di Jakarta dan Bandung serta bekerja sama dengan sejumlah business partner di berbagai lokasi, termasuk pusat perbelanjaan dan toko di Yogyakarta.

Untuk penjualan, Jalela mengandalkan kanal digital, termasuk Shopee dan WhatsApp. Masing-masing sister brand juga memiliki akun e-commerce sendiri.

Dari Lombok, kebaya Jalela kini tidak hanya dikenakan oleh perempuan Indonesia, tetapi juga telah menyeberangi batas negara.

Salah satu kekuatan Jalela terletak pada proses produksinya yang dilakukan di Lombok. Desainer hingga penjahit yang terlibat merupakan tenaga lokal.

Setiap brand memiliki desainer fesyen masing-masing untuk membangun karakter dan identitas koleksi.

Untuk pengiriman, Jalela menggandeng JNE sebagai mitra logistik. Produk Jalela telah menjangkau pelanggan di Malaysia dan Singapura. Melalui kanal e-commerce, pengiriman juga memungkinkan menjangkau negara lain seperti Thailand dan Vietnam. Bahkan, sebelumnya terdapat pesanan yang pernah dikirim hingga Iran. (r)

5.604 Warga Berpotensi Terdampak Kekeringan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
5.604 Warga Berpotensi Terdampak Kekeringan


Kota Bima (EKBIS NTB) – Sejumlah 5.604 jiwa dari 1.952 kepala keluarga (KK) di Kota Bima, berpotensi terdampak kekeringan pada 2026. Berdasarkan hasil pemetaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bima bahwa wilayah terdampak tersebar di lima kecamatan dan 14 kelurahan.


Kepala Pelaksana BPBD Kota Bima A. Faruk, S.ST.Par., M.Si., mengatakan sejumlah 5.604 warga yang terdampak di lima kecamatan dan 14 kelurahan tersebut,merupakan hasil pemetaan wilayah yang berpotensi mengalami dampak kekeringan.


“Ada 1.952 KK atau 5.604 jiwa yang berada di wilayah berpotensi terdampak kekeringan. Data ini tersebar di lima kecamatan dan 14 kelurahan di Kota Bima,” katanya, Rabu (12/8).


Wilayah dengan jumlah warga berpotensi terdampak paling banyak berada di Kelurahan Paruga, Kecamatan Rasanae Barat. Di wilayah tersebut tercatat 397 KK atau 1.217 jiwa.


Faruk mengatakan, wilayah lainnya yang berpotensi dampak cukup besar terdapat di Kelurahan Pane, Kecamatan Rasanae Barat, dengan 231 KK atau 720 jiwa. Sedangkan,di Kecamatan Raba, Kelurahan Penanae tercatat 347 KK atau 850 jiwa dan Kelurahan Kendo sebanyak 172 KK atau 708 jiwa.


“Kelurahan Paruga menjadi wilayah dengan jumlah warga berpotensi terdampak paling banyak, yaitu 397 KK atau 1.217 jiwa. Kemudian Kelurahan Pane 231 KK atau 720 jiwa,” ujarnya.


Di Kecamatan Mpunda, BPBD mencatat empat kelurahan masuk dalam wilayah pemetaan. Kelurahan Manggemaci tercatat sebanyak 134 KK atau 426 jiwa, Sambinae 120 KK atau 390 jiwa, Monggonao 74 KK atau 74 jiwa, dan Panggi 40 KK atau 78 jiwa.


Sementara di Kecamatan Asakota, potensi dampak tersebar di Kelurahan Jatibaru, Melayu, dan Jatiwangi dengan total 351 KK atau 903 jiwa. Jatibaru menjadi wilayah dengan jumlah terbanyak, yakni 226 KK atau 513 jiwa.


Di Kecamatan Raba, selain Penanae dan Kendo, BPBD juga mencatat Kelurahan Rontu sebanyak 25 KK atau 50 jiwa. Sedangkan di Kecamatan Rasanae Timur, Kelurahan Kodo tercatat 33 KK atau 96 jiwa berpotensi terdampak.


“Data ini menjadi pemetaan kami terhadap wilayah dan masyarakat yang berpotensi terdampak kekeringan. Karena itu, kami mengimbau masyarakat, terutama yang berada di wilayah tersebut, untuk mengantisipasi kebutuhan air bersih,” kata Faruk.

Faruk meminta masyarakat menghemat penggunaan air bersih dan segera menyampaikan laporan apabila mengalami kesulitan mendapatkan pasokan. Langkah tersebut diperlukan agar penanganan terhadap warga yang membutuhkan dapat dilakukan lebih cepat.


“Kami tetap mengimbau masyarakat agar menghemat penggunaan air bersih, dan segera melapor apabila mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air, sehingga bantuan bisa segera disalurkan,” pungkasnya. (hir)

Pemkab KSB Target Produksi 190 Ton Benih Bersertifikat

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pemkab KSB Target Produksi 190 Ton Benih Bersertifikat
(EKBIS NTB/bug) Syamsul Rizal


Taliwang (EKBIS NTB) – Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa Barat menjalankan program mandiri benih sebagai bagian dari aksi Program KSB Maju Luar Biasa pada klaster pertanian.

Program ini diarahkan untuk memperkuat ketersediaan benih unggul produksi petani lokal sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan benih dari luar daerah.


Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan Dinas Pertanian KSB, Syamsul Rizal mengatakan program tersebut mulai berjalan melalui kegiatan penangkaran benih unggul yang melibatkan tujuh kelompok tani.

“Program mandiri benih ini sudah kita mulai. Dan tahap pertama ini ada 60 hektare lahan yang dikelola oleh tujuh kelompok tani,” kata Rizal.


Tujuh kelompok tani tersebut tersebar di Kecamatan Brang Rea, masing-masing berada di Desa Sapugara Bree dan Desa Beru. Kelompok tani penangkar itu pun saat ini mulai melakukan proses produksi perdananya.


Rizal menjelaskan, dari lahan seluas 60 hektare tersebut ditargetkan dapat menghasilkan sekitar 247 ton benih. Setelah melalui proses produksi dan penyusutan, diperkirakan sebanyak 190 ton dapat menjadi benih bersertifikat.


“Perkiraannya dari produksi 190 ton benih bersertifikat tersebut nantinya mampu memenuhi sekitar 59 persen kebutuhan benih petani di Kabupaten Sumbawa Barat,” bebernya.


Untuk mendukung kegiatan penangkaran benih tersebut, Rizal menyatakan kelompok tani diberikan benih sumber berlabel putih. Benih tersebut terdiri atas beberapa varietas unggul yakni Inpari 30, Inpari 42, dan Inpari 49. “Dan di musim tanam ketiga tahun ini produknya bisa mulai dimanfaatkan,” ujarnya.


Rizal mengatakan, kelompok tani penangkar mendapatkan pendampingan lebih intensif agar proses produksi berjalan sesuai standar dan menghasilkan benih yang memenuhi persyaratan sertifikasi.


Pemerintah daerah bahkan menyiapkan fasilitator khusus yang direkrut dari kalangan sarjana pertanian untuk mendampingi petani penangkar. Pendampingan juga melibatkan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) NTB serta penyuluh pertanian lapangan (PPL).


Pihaknya tidak hanya mendorong peningkatan produksi pertanian, tetapi juga membangun sistem penyediaan benih yang bersumber dari petani lokal. Jika target produksi tercapai, keberadaan penangkar benih di daerah diharapkan dapat menjadi salah satu penopang kebutuhan benih padi petani KSB secara berkelanjutan.


Program mandiri benih menjadi salah satu langkah dalam aksi KSB Maju Luar Biasa klaster pertanian, dengan menempatkan kemandirian sarana produksi sebagai bagian penting dalam memperkuat sektor pertanian daerah.(bug)

1...121122123...1,071Halaman 122 dari 1,071