Mataram (ekbisntb.com) – Ketua Real Estate Indonesia (REI) Provinsi NTB, Hery Athmaja mengemukakan rendahnya penjualan rumah subsidi. Bahkan untuk pembangunan-pembangunan kawasan perumahan baru, masih terbentur dengan aturan Lahan pertanian dan RT/RW
Program perumahan bagi Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) adalah program unggulan dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun, meski pemerintah pusat terus mendorong pembangunan rumah subsidi, hingga kini NTB belum mendapatkan kejelasan arah dan tindak lanjut program 3 juta rumah ini di daerah.
Hery mengungkapkan, program perumahan MBR di NTB masih terkendala pada petunjuk teknis (juknis) dan kejelasan pelaksanaan. Wakil Menteri Perumahan dan Pemukiman (PKP), Fahri Hamzah, sebenarnya sudah mencanangkan pilot project perumahan di NTB, kerja sama antara pengembang dan pemerintah untuk membangun rumah susun bagi MBR. Namun hingga sekarang, belum ada juknisnya.
Selain itu, Hery menambahkan bahwa penjualan rumah subsidi di NTB juga mengalami penurunan yang cukup signifikan.
“Untuk program rumah subsidi biasa memang masih berjalan, tapi penjualannya sedang drop. Faktor utamanya karena ekonomi yang melambat, proses perizinan yang lama, dan banyak lahan pengembang yang terbentur aturan lahan sawah, sehingga tidak bisa dibangun,” katanya.
Menurut Hery, sebagian besar lahan yang dibeli oleh anggota REI NTB sebelumnya dinyatakan boleh dibangun perumahan. Namun, setelah dilakukan pembaruan kebijakan tata ruang, lahan tersebut kini dikategorikan sebagai lahan sawah yang dilindungi, sehingga tidak boleh didirikan perumahan.
“Ini dilema bagi pengembang. Teman-teman (pengembang) sudah beli lahan karena katanya boleh dibangun, tapi setelah dibeli malah dilarang. Sekarang kami hanya bisa menunggu RT/RW baru diterbitkan,” ujarnya.
Hery menjelaskan, di satu sisi Presiden Prabowo Subianto sangat mendorong percepatan pembangunan perumahan rakyat, namun di sisi lain juga mengedepankan program ketahanan pangan.
“Nah, ini yang perlu sinkronisasi di daerah. Kami memahami kebijakan pangan penting, tapi perlu juga ruang bagi pengembang agar pembangunan rumah subsidi di NTB tidak terhambat,” tambahnya.
Dari data REI NTB, hingga saat ini stok rumah subsidi di NTB yang belum terbangun mencapai sekitar 3.000 unit karena menunggu kejelasan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW).
Hingga saat ini, sebanyak 2.000 unit rumah yang sudah terjual di Lombok Barat, disusul Lombok Timur 500 unit, dan Sumbawa Besar 300 unit.
Hery menyebutkan, penurunan paling signifikan terjadi di Kabupaten Lombok Barat, yang sebelumnya bisa menjual hingga 4.000 unit rumah subsidi per tahun, namun kini hanya sekitar setengahnya.
Lebih lanjut, ia menilai bahwa Pulau Sumbawa memiliki potensi besar untuk pengembangan perumahan subsidi, karena lahan di sana relatif luas dan tidak banyak yang berstatus sawah.
“Di Sumbawa banyak area perbukitan dan lahan kering yang bisa dimanfaatkan. Jadi peluang penjualan rumah subsidi di sana masih besar,” jelas Hery.
Hery berharap pemerintah daerah segera mempercepat penyesuaian tata ruang dan perizinan perumahan di NTB, agar program rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah dapat berjalan optimal. REI NTB sangat mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo untuk mempercepat pembangunan perumahan rakyat. Tapi dukungan itu perlu diikuti dengan regulasi yang jelas dan cepat.(bul)
