Beranda blog Halaman 108

Pemkab Bima Alokasikan Anggaran Pilkades Serentak

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pemkab Bima Alokasikan Anggaran Pilkades Serentak
Ady Mahyudi. (Suara NTB/ist)

Bima (EKBIS NTB) – Pemerintah Kabupaten Bima menyiapkan pembiayaan untuk Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2027. Pengalokasian anggaran kemungkinan menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU).

Bupati Bima Ady Mahyudi memastikan kondisi keuangan daerah mampu mendukung seluruh tahapan Pilkades serentak. Pemerintah daerah juga tengah menyiapkan skema pendanaan untuk memastikan agenda pemilihan di tingkat desa tersebut dapat berjalan.

“Dana DAU kemungkinan untuk mendukung penyelenggaraan Pilkades serentak bergelombang di Kabupaten Bima,” kata Ady pekan kemarin.

Pilkades 2027 menjadi pemilihan kepala desa pertama pada masa kepemimpinan Ady Mahyudi bersama Wakil Bupati dr. H. Irfan. Ia menekankan kepala desa yang terpilih harus mampu mengelola potensi desa dan memperkuat pelayanan kepada masyarakat.

“Kepala desa terpilih nantinya harus mampu mengelola potensi desa, memperkuat pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan menghadirkan pembangunan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tuturnya.

Untuk menjaga kualitas proses pemilihan, Ady meminta panitia penyelenggara dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bekerja secara netral dan independen. Seluruh tahapan diminta dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Potensi kerawanan juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Aparat keamanan bersama pemerintah kecamatan diminta memperkuat koordinasi dan melakukan antisipasi sejak dini, terhadap berbagai persoalan yang berpotensi muncul selama tahapan Pilkades.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bima Drs. H. Masykur, MM., mengatakan penyelenggaraan Pilkades mengacu pada Perda Nomor 1 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Sementara panitia tingkat kabupaten terdiri atas unsur Forkopimda dan perangkat daerah terkait. Tugasnya meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta fasilitasi penyelesaian sengketa yang muncul dalam Pilkades.

“Mengingat dinamika kerap muncul dalam beberapa tahapan Pilkades, maka diperlukan sinergitas dan kerja sama semua pihak,” ucapnya.

Pelaksanaan Pilkades tahap pertama mencakup 57 desa. Pilkades gelombang kedua juga dijadwalkan berlangsung pada 2027. Pelaksanaan Pilkades tahap II itu, diperuntukkan bagi desa dengan kepala desa yang masa jabatannya berakhir pada 2028. (hir)

Pengelolaan Pajak Daerah, Pemkab Sumbawa Terapkan Aplikasi Smart Tax

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pengelolaan Pajak Daerah, Pemkab Sumbawa Terapkan Aplikasi Smart Tax
Kepala Bapenda Kabupaten Sumbawa, Hardianto saat melakukan penandatanganan kerja sama dengan bank daerah untuk penerapan smart tax. (Suara NTB/ist)

Sumbawa Besar (EKBIS NTB) – Pemkab Sumbawa resmi menerapkan aplikasi Smart Tax sebagai bagian dari percepatan digitalisasi pengelolaan pajak daerah. Program tersebut diterapkan untuk menekan terjadinya kebocoran pendapatan asli daerah.

“Smart tax menjadi bagian penting dalam memperkuat transformasi digital dalam pelayanan publik. Sekaligus memudahkan masyarakat dan wajib pajak melakukan pembayaran pajak melalui sistem digital,” kata Kepala Bapenda Kabupaten Sumbawa, Hardianto kepada Suara NTB, pekan kemarin.

Anto melanjutkan, Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan penerimaan daerah. Digitalisasi pembayaran juga menjadi bagian dalam memperkuat sistem administrasi penerimaan daerah.

Menurutnya, penerapan digitalisasi untuk memperluas akses pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak,sehingga masyarakat dan wajib pajak tidak lagi harus bergantung pada mekanisme pembayaran secara langsung di kantor pelayanan.

“Penggunaan aplikasi smart tax memberikan kemudahan akses kepada masyarakat dan wajib pajak untuk melapor dan membayar kewajiban mereka ke daerah,” jelasnya.

Masyarakat nantinya bisa melakukan transaksi secara lebih fleksibel sesuai dengan layanan yang tersedia. Sistem digital juga memungkinkan wajib pajak mengakses pembayaran tanpa terbatas ruang dan waktu. Ia menambahkan, di tahap awal penerapan aplikasi ini mengintegrasikan pembayaran sembilan jenis pajak daerah. Pemkab Sumbawa menyiapkan layanan tersebut untuk menjangkau sejumlah sektor yang menjadi sumber penerimaan daerah.

“Sembilan jenis pajak tersebut meliputi pajak reklame, pajak parkir, pajak sarang burung walet, pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB), pajak air tanah, serta pajak barang dan jasa tertentu (PBJT),” timpalnya.

Menurutnya, dengan integrasi tersebut, pemerintah daerah dapat mengarahkan proses pembayaran pajak ke dalam sistem yang lebih terdokumentasi. Wajib pajak juga memperoleh alternatif pembayaran yang lebih praktis melalui kanal digital yang disiapkan pemerintah bersama mitra perbankan.

“Kami juga akan tetap menyiapkan skema pembayaran Pajak manual di kantor jangan sampai digitalisasi kita terapkan masyarakat justru enggan untuk membayar. Makannya kita siapkan dua skema pembayaran,” ujarnya. (ils)

APBD 2027, Pemkab Bima Fokus Penanganan Infrastruktur dan Ekonomi Lokal

Penulis
ekbisntb.com
-
0
APBD 2027, Pemkab Bima Fokus Penanganan Infrastruktur dan Ekonomi Lokal
Adel Linggi Ardi. (Suara NTB/ist)

Bima (EKBIS NTB) – Pemerintah Kabupaten Bima mengarahkan kebijakan anggaran 2027 pada penguatan infrastruktur dan ekonomi lokal. Pendidikan, kesehatan, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta reformasi birokrasi juga menjadi bagian dari prioritas belanja daerah tahun depan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bima Adel Linggi Ardi mengatakan, belanja daerah 2027 akan diarahkan untuk pembangunan infrastruktur dasar dan infrastruktur pendukung kawasan strategis. Penguatan infrastruktur tersebut berjalan beriringan dengan upaya mendorong kemandirian ekonomi berbasis kawasan dan komoditas unggulan daerah.

“Prioritas penggunaan belanja daerah untuk mendorong penguatan reformasi birokrasi yang berorientasi hasil, peningkatan SDM manusia Bima yang berkemajuan dan berdaya saing, infrastruktur dasar dan infrastruktur pendukung kawasan strategis, kemandirian ekonomi berbasis kawasan strategis dan komoditas unggulan,” kata Adel pada akhir pekan ini.

Pada sektor ekonomi, pemerintah daerah akan memperkuat pertanian, peternakan, perikanan dan UMKM. Pengembangan sektor-sektor tersebut diarahkan berdasarkan potensi unggulan daerah untuk memperkuat ekonomi lokal.

Sementara pada sektor pelayanan dasar, kebijakan anggaran 2027 diarahkan pada pemantapan pendidikan dan layanan kesehatan. Penguatan SDM menjadi bagian dari prioritas pembangunan yang disiapkan pemerintah daerah.

“Secara khusus kebijakan anggaran tahun 2027 akan dititikberatkan pada beberapa sektor krusial, antara lain peningkatan kualitas infrastruktur daerah yang inklusif dan menunjang pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Selain infrastruktur dan penguatan ekonomi, Pemkab Bima memasukkan reformasi birokrasi sebagai salah satu arah kebijakan anggaran. Integrasi layanan publik berbasis digital menjadi bagian dari kebijakan tersebut.

Namun, Adel belum memaparkan secara spesifik besaran anggaran yang dialokasikan untuk masing-masing sektor prioritas. Kebijakan keuangan daerah tahun 2027 mencakup tiga komponen utama, yakni pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Besaran alokasi tersebut nantinya akan menentukan sejauh mana prioritas pembangunan yang dirumuskan pemerintah daerah diterjemahkan dalam belanja APBD 2027.

“Kami berharap proses pembahasan rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2027 dapat berjalan lancar, konstruktif, dan tepat waktu. Demi kepentingan seluruh masyarakat Kabupaten Bima yang kita cintai,” pungkasnya. (hir)

Pendapatan Daerah Naik, Wabup Lobar Prioritaskan Kepentingan Publik

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pendapatan Daerah Naik, Wabup Lobar Prioritaskan Kepentingan Publik
Hj. Nurul Adha (Suara NTB/her)

Giri Menang (EKBIS NTB) – Dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kabupaten Lombok Barat (Lobar) tahun anggaran 2026, Wakil Bupati Lobar, Hj. Nurul Adha menyampaikan sejumlah program yang menjadi prioritasnya.

Wabup menyampaikan beberapa prioritas dalam belanja APBD-P ini untuk penanganan beberapa ruas jalan yang dinilai mendesak. Kemudian penambahan anggaran untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat melalui progam UHC sebesar Rp10 miliar pada APBD perubahan ini.

Belanja juga diarahkan untuk penanganan fasilitas pendidikan, karena ia melihat banyak sekolah yang kondisinya rusak dan fasilitas masih kurang, sehingga butuh ditangani melalui APBD perubahan ini. “Seperti RKB, Sekolah-sekolah tidak punya MCK. Walupun belum semua, tapi ada nilai cukup besar yang kami dialokasikan ke sekolah-sekolah,” sebutnya.

Saat ini, diakui realisasi belanja Pemkab masih rendah baru mencapai 40 persen. Sehingga ia berharap agar pembahasan APBD perubahan bisa segera selesai sehingga OPD bisa secepatnya merealisasikan program untuk masyarakat.

Wabup menjelaskan sesuai perubahan dengan RKPD yang telah ditetapkan, fokus pembangunan tersebut diimplementasikan melalui tujuh Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026 yaitu pemerataan infrastruktur mantap dan konektivitas antarwilayah. Penguatan SDM melalui kesehatan dan pendidikan. Transformasi ekonomi yang produktif, inklusif dan berkelanjutan.

Penurunan kemiskinan dan ketimpangan melalui perlindungan sosial adaptif. Penguatan ketahanan lingkungan dan bencana. Transformasi tata kelola berbasis data, digitalisasi dan kolaborasi. Dan memperkuat pembangunan dari Desa. Dengan mempedomani arah kebijakan tersebut, ia menyampaikan gambaran ringkas postur Rancangan Perubahan KUA dan PPAS Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2026. 

Di mana Pendapatan Daerah pada APBD murni semula dianggarkan sebesar Rp2 triliun 39 miliar lebih, pada perubahan rancangan ini diproyeksikan naik sebesar Rp74,44 miliar lebih (naik 3,65 persen sehingga menjadi Rp2 triliun 113 miliar lebih. Belanja Daerah pada APBD murni dianggarkan sebesar Rp2 triliun 329 miliar lebih, disesuaikan menjadi Rp2 triliun 451 miliar lebih, sehingga alokasi anggaran belanja bertambah sebesar Rp121,34 miliar lebih.

Pembiayaan daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Daerah pada APBD murni dianggarkan sebesar Rp290,48 miliar lebih, saat ini bertambah menjadi sebesar Rp46,90 miliar lebih, sehingga total penerimaan pembiayaan menjadi Rp337 miliar lebih yang bersumber dari SiLPA Tahun Anggaran 2025.

Pengeluaran Pembiayaan Daerah, dianggarkan tetap sebesar Rp0,00 atau Nol Rupiah. Sehingga dengan demikian defisit selisih antara pendapatan dan belanja Daerah sebesar Rp337 miliar, ditutup dengan tambahan pembiayaan netto dari SiLPA tahun 2025 bedasarkan laporan keuangan Daerah yang telah diudit sebesar Rp337 Miliar lebih. Sehingga rancangan postur APBD dalam rancangan perubahan KUA PPAS 2026 ini berada dalam posisi balance. (her)

Optimalisasi PAD, Bapenda KLU Siapkan Langkah Penarikan Sistem Digital

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Optimalisasi PAD, Bapenda KLU Siapkan Langkah Penarikan Sistem Digital
Tri Dharma Sudiana (Suara NTB/ari)

Tanjung (EKBIS NTB) – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) akan mengoptimalkan peroleh pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah melalui sistem digital. Metode yang rencananya akan diterapkan adalah mengadopsi aplikasi yang lebih diterapkan Pemkot Malang, Provinsi Jawa Timur.

Kepala Bapenda KLU, Tri Dharma Sudiana, S.STP., Jumat (21/8) mengungkapkan langkah digitalisasi penarikan pajak dan retribusi merupakan salah satu upaya mengoptimalkan pendapatan daerah. Metode ini dinilai dapat membantu fiskal daerah di tengah kebijakan efisiensi pemerintah pusat.

Pemerintah daerah diharapkan dapat berinovasi dalam pengelolaan pajak dan retribusi. Selain mengoptimalkan sumber yang sudah ada, namun juga menggali potensi yang belum terkelola.

“Kami diminta mencari sumber pajak dan retribusi baru, juga mengoptimalkan sumber-sumber yang sudah ada,” ujarnya.

Dengan menerapkan digitalisasi penarikan pajak dan retribusi, Bapenda KLU berharap dapat menekan angka kebocoran. Penarikan Pendapatan Daerah secara digital atau Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) merupakan proses pengumpulan pajak dan retribusi daerah menggunakan sistem non-tunai. Sistem ini bertujuan mencegah kebocoran anggaran, mempercepat pencatatan real-time, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tri Dharma menyatakan, Bapenda Lombok Utara sudah melakukan studi tiru digitalisasi penarikan pajak ke Pemkot Malang. Aplikasi yang diterapkan terbukti efektif meningkatkan pendapatan kepada Pemkot setempat.

Tri Dharma menyampaikan, sistem tersebut tidak hanya bermanfaat bagi Pemda, tetapi juga pemilik (pemodal) tempat usaha. Sistem akan mencatat transaksi real time dengan pemantauan dapat dilakukan oleh owner tempat yang usaha yang berdomisili di luar daerah atau luar negeri. Pemerintah daerah dapat mengetahui gambaran pendapatan riil dan transaksi yang berlangsung di suatu tempat usaha.

Sementara, berkaitan dengan prasarana sistem digital, Bapenda merencanakan untuk menerapkan aplikasi digital pada 50 wajib pajak. Jumlah ini sebagai percontohan sembari dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

“Mungkin beberapa wajib pajak yang besar dan patuh, dan yang besar dan mencurigakan. Itu yang kita jadikan pilot project, sekitar 50 wajib pajak,” pungkas Tri. (ari)

Kampung Adat Sade Terbakar, 320 Jiwa Kehilangan Rumah dan Sumber Penghasilan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Kampung Adat Sade Terbakar, 320 Jiwa Kehilangan Rumah dan Sumber Penghasilan
Kampung Adat Sade rata dengan tanah setelah terbakar, Sabtu (22/8) malam. (Suara NTB/ist)

Praya (EKBIS NTB) – Musibah kebakaran melanda Kampung Adat Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah (Loteng), Sabtu (22/8) malam. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa tersebut. Namun sekitar 320 jiwa penduduk harus kehilangan rumah serta sumber penghasilannya dalam kebakaran yang terjadi sekitar pukul 22.00 Wita tersebut.

Pada Minggu (23/8) pagi, Pemkab Loteng langsung menggelar rapat darurat bersama Pemprov NTB melibatkan berbagai unsur terkait, termasuk TNI dan kepolisian. Upaya tanggap darurat juga langsung dilakukan Pemkab Loteng dengan fokus pada penanganan kesehatan serta pendidikan bagi anak-anak warga yang terdampak kebakaran.

Posko kesehatan dan dapur umum pun dibangun untuk melayani kebutuhan warga terdampak selama masa tanggap darurat diberlakukan hingga tiga hari ke depan. Pascakebakaran bantuan dari berbagai pihak juga mulai mengalir. Mulai bahan makanan, selimut hingga tempat tidur sementara.

“Fokus utama kita saat ini bagaimana memastikan kondisi kesehatan dan pendidikan bagi anak-anak warga terdampak tetap terjamin,” ujar Bupati Loteng H. Lalu Pathul Bahri, S.I.P.,M.A.P.,  kepada awak media.

Ia mengungkapkan, data sementara menyebutkan ada sekitar 125 rumah bersama fasilitas pendukung lainnya yang ludes terbakar dan, nyaris tidak ada yang bisa diselamatkan. Mengingat, rumah dan fasilitas pendukung yang ada di Kampung Adat Sade terbuat dari kayu dengan atap alang-alang. Sehingga hanya dalam hitung kurang dari satu jam seluruh area kampung sudah habis terbakar.

Saat kejadian warga hanya fokus menyelamatkan nyawa dan nyaris tidak ada kesempatan untuk menyelamatkan harta benda yang tersimpan dalam rumah. “Hampir semua ikut terbakar,” ungkapnya.

Saat ini, lanjut Ketua DPD Partai Gerindra NTB ini, Pemkab Loteng bersama pihak terkait lainnya tengah berjibaku menangani warga yang terdampak. Sehingga terkait penanganan kebakaran serta rekonstruksi kampung adat tersebut belum diputuskan, karena nanti akan dibahas bersama secara terpisah.

“Soal rencana penataan, rekonstruksi dan lainnya nanti akan dibahas kemudian. Fokus kita sekarang menangani warga terdampak. Supaya apa yang dibutuhkan terpenuhi selama masa tanggap darurut,” imbuh Pathul.

Lebih lanjut Pathul menambahkan, warga yang terdampak kebakaran sendiri saat ini banyak yang tinggal sementara di rumah saudara maupun keluarganya. Karena warga Kampung Adat Sade rata-rata memiliki keluarga yang bertempat tinggal tidak jauh dari lokasi kebakaran.  Mereka inilah yang nantinya akan mendapat penanganan.

“Untuk pastinya berapa jumlah warga yang terdampak sedang dilakukan pendataan,” imbuhnya seraya menyampaikan apresasi kepada semua pihak yang telah membantu dan peduli dengan musibah kebakaran yang melanda kampung adat Sade.

Disinggung nilai kerugian materil dari kebakaran tersebut, Pathul menegaskan juga belum bisa dipastikan. Yang jelas besar. Dan, bukan hanya kerugian materil saja. Tetapi juga kerugian non material.

Mengingat, kampung Sade merupakan salah satu kampung adat ikonik milik Loteng dan selama ini menjdi salah satu destinasi wisata budaya unggulan di daerah ini. Karena memiliki nilai histori dan sejarah yang tinggi yang mungkin tidak bisa diukur dengan materi.

Sementara itu Kapolresta Loteng Kombes Pol. Hariyanto, yang dikonfirmasi terkait penyebab kebakaran menegaskan hingga saat ini belum bisa dipastikan. Tim penyidik kepolisian masih melakukan olah TKP guna mengetahui dugaan awal penyebab kebakaran hebat tersebut.

Pihaknya memang mendapat informasi kalau kebakaran diduga disebabkan arus pendek listrik di salah satu rumah warga. Namun Kapolresta Loteng menegaskan dugaan tersebut belum bisa dipastikan sebelum ada hasil penyelidikan oleh tim.

“Olah TKP masih berlangsung oleh tim dari Polda NTB bersama Polres Loteng. Nantinya rencananya juga akan di-back up Labfor Polda Bali,” sebutnya.

Selain melakukan penyelidikan penyebab kebakaran, pihaknya juga menurunkan personel pengamanan. Di mana total ada sekitar 300 personel gabungan yang diturunkan untuk mengamankan sekaligus membantu penanganan dampak kebakaran. “Untuk pengerahan personel pengamanan ini akan terus disiagakan selama dibutuhkan,” tandas mantan Wadansat Brimob Polda NTB ini. (kir)

“Rider Spirit” MotoGP Mandalika 2026 Tetap Digelar di Mataram

Penulis
ekbisntb.com
-
0
“Rider Spirit” MotoGP Mandalika 2026 Tetap Digelar di Mataram
Troy R Warokka (Suara NTB/dok)

Praya (EKBIS NTB) – Kegiatan rider spirit MotoGP Mandalika 2026 dipastikan tetap akan digelar di Kota Mataram. Dengan pelaksanaan direncanakan pada tanggal 7 atau 8 Oktober 2026 mendatang.

Kepastian tersebut disampaikan Direktur Operasi InJurney Tourism Development Corporation (ITDC) Troy R. Warokka, menangapi isu bakal dipindah lokasi pelaksanannya kegiatan pendukung event MotoGP Mandalika tersebut di Jakarta, saat ditemui di Sade Sosial Space kawasan The Mandalika, Sabtu (22/8) malam.

Kepada awak media Troy mengklarifikasi kalau kegiatan rider spirit tahun ini dibagi menjadi dua. Kegiatan pertama sudah dilaksanakan di Jakarta, dengan melibatkan dua pembalap Indonesia yang berlaga di MotoGP, Mario Aji dan Veda Pratama. Sementara kegiatan kedua nanti akan dilaksanakan di Kota Mataram.

Pada kegiatan rider spirit yang kedua itulah nanti akan diikuti sekitar 9 sampai 10 pembalap top MotoGP. Termasuk juga pembalap lokal Indonesia. “Saya tegaskan rider spirit ajang MotoGP Mandalika tetap dilaksanakan di Mataram,” tegas Troy.

Kenapa tetap dilaksanakan di Mataram? Karena event tersebut menjadi salah satu kebanggan masyarakat NTB. Di mana masyarakat bisa bertemu dan bertatap muka secara langsung dengan para pembalap MotoGP. Pihaknya sudah meminta Dorna, agar pembalap yang hadir nantinya merupakan pembalap-pembalap 10 besar klasemen MotoGP.

“Kota Mataram dipilih sebagai lokasi rider spirit juga karena menurut Dorna kegiatan rider spirit yang diselenggarakan di Kota Mataram sebelumya itu luas biasa. Sehingga pelaksanaannya tidak ada perubahan. Baik untuk tempat maupun format pelaksaannya,” imbuh Chairman Indonesia MotoGP 2026 ini.

Ia mengatakan yang menjadi fokus perhatian pada pelaksanaannya rider spirit nantinya yakni soal keamanan dan kenyamanan. Harapanya, masyarakat bisa menyaksikan langsung para pemalap top dunia dengan nyamana. Begitu juga para pembalap bisa berinteraksi dengan para penggembarnya secara nyama juga aman.

“Titik start maupun finis-nya kemungkinan tidak ada yang berubah. Kami hanya fokus bagaimana mengatur agar event-nya bisa berlangsung aman serta nyamana bagi semua,” tandas Troy. (kir)

Menpar Sampaikan Keprihatinan Mendalam, The Dudas Minus One Sumbang Rp1 Miliar

Penulis
ekbisntb.com
-
0
The Dudas Minus One saat mengunjungi warga Desa Adat Sade yang korban kebakaran dan memberikan sumbangan sebesar Rp1 miliar, Minggu (23/8). (Suara NTB/ist)

MUSIBAH kebakaran yang melanda Kampung Adat Sade Desa Rembitan Kecamatan Pujut, Lombok Tengah (Loteng) mendapat perhatian khusus pemerintah pusat. Melalui Kementerian Pariwisata (Kemenpar), pemerintah pusat kini tengah mengindentifikasi kebutuhan dan jenis bantuan yang disiapkan bagi warga terdampak kebakaran.

Dalam keterangan pers Minggu (23/8), Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menyampaikan keprihatinan mendalam atas musibah kebakaran yang melanda Kampung Adat Sade tersebut. Namun ia bersyukur tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran yang menghanguskan seratusan rumah tersebut.

“Kami menyampaikan keprihatinan yang mendalam kepada seluruh masyarakat Kampung Adat Sade yang terdampak. Yang paling penting saat ini adalah memastikan warga dalam kondisi aman dan kebutuhan dasar masyarakat dapat segera terpenuhi,” ungkapnya.

Kemenpar selanjutnya akan terus berkoordinasi pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten sertab pemangku kepentingan terkait lain untuk memantau perkembangan situasi di lapangan. Sekaligus mengidentifikasi dukungan yang dapat segera diberikan kepada warga terdampak kebakaran.

Untuk penanganan darurat ini pihaknya sudah menginstruksikan jajaran Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Lombok untuk turun dan terlibat langsung dalam penanganan di lapangan. Salah satunya dengan membuka dapur umum guna mendukung kebutuhan konsumsi masyarakat terdampak dan menyiapkan bentuk bantuan lain sesuai kebutuhan di lapangan.

“Saya sudah meminta Poltekpar Lombok untuk bergerak dan memberikan dukungan yang dibutuhkan masyarakat, termasuk menyiapkan dapur umum,” imbuhnya.

Untuk pelaksanaannya nanti akan dilakukan secara terkoordinasi. Dalam hal ini pihaknya siap mengikuti  arahan Forkopimda Loteng. Harapannya, bantuan dapat diberikan secara tepat sasaran dan tidak tumpang tindih dengan penanganan yang sudah berjalan.

Dikatakannya, perhatian Kemenpar terhadap Kampung Adat Sade tidak semata-mata karena kawasan tersebut merupakan salah satu destinasi wisata unggulan di Pulau Lombok. Tetapi Kampung Adat Sade merupakan ruang hidup masyarakat Sasak yang memilih mempertahankan tradisi, arsitektur, kerajinan, serta tata kehidupan yang diwariskan secara turun-temurun.

Keunikan itulah menjadikan Kampung Adat Sade sebagai salah satu ikon wisata budaya. Tidak hanya di NTB, tetapi juga Indonesia. “Kampung Sade bukan sekadar destinasi wisata. Sade adalah rumah masyarakat, ruang hidup budaya Sasak, sekaligus bagian penting dari kekayaan pariwisata Indonesia. Karena itu, duka masyarakat Sade juga menjadi duka kita bersama,” ujar Menpar.

Sumbang Rp1 Miliar

Kejadian terbakarnya Desa Adat Sade ini juga mengundang simpati dari The Dudas Minus One. Raffi Ahmad didampingi Nagita Slavina, Gading Marten, Ariel Noah dan Desta yang kebetulan sedang berlibur di Lombok langsung berkunjung ke lokasi kejadian.

Pada kesempatan ini, The Dudas Minus One memberikan sumbangan pada warga senilai Rp1 miliar. Raffi Ahmad, menjelaskan, jika mereka hadir langsung di Desa Adat Sade atas nama kemanusiaan dan rasa persaudaraan dengan terhadap warga yang sedang mendapatkan ujian.

‘’Semoga bantuan ini dapat segera dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan sedikit meringankan beban masyarakat. Bukan tentang seberapa besar yang bisa kami berikan, tetapi tentang bagaimana kita bisa hadir, bergandengan tangan, dan saling menguatkan,’’ ujarnya.

Dalam hal ini, tambahnya, pihaknya tidak akan membiarkan masyarakat Desa Sade berjuang sendirian. Pihaknya akan terus mendoakan, mendukung, dan mendorong agar proses pemulihan dapat berjalan dengan lancar, sehingga kehidupan masyarakat dapat kembali normal dan penuh harapan.

‘’Di saat saudara kita membutuhkan, sudah sepatutnya kita saling menguatkan. Karena kemanusiaan tidak mengenal jarak, dan persaudaraan tidak mengenal batas,’’ tandasnya. (kir)

Pemprov NTB Tunda Izin Sejumlah Koperasi IPR

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pemprov NTB Tunda Izin Sejumlah Koperasi IPR
Samsudin (Suara NTB/era)

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) NTB menunda sejumlah izin koperasi untuk mengelola Izin Pertambangan Rakyat (IPR) imbas mereka tidak transparan. Salah satu ketidaksesuaian yang ditemukan oleh Pemprov NTB berupa titik koordinat yang diajukan oleh koperasi tidak sama dengan fakta di lapangan. Padahal, penetapan titik koordinat dinilai sangat penting guna menghindari sengketa di kemudian hari.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB, Samsudin, mengungkapkan pihaknya menemukan ketidaksesuaian titik koordinat yang diajukan oleh koperasi yang ada di Bima dan Sumbawa. Untuk itu, hingga kini ia tak kunjung menerbitkan izin koperasi untuk mengelola tambang rakyat di kawasan itu.

“Misal kalau ada masalah, keberatan warga kan. Makanya harus ada hitam di atas putih dulu berupa pernyataan bahwa ini betul-betul koperasi. Dan harus diketahui sama kadus dan camatnya,” ujarnya pekan kemarin.

Dia melanjutkan, pengajuan titik koordinat yang tidak transparan tersebut masuk dalam 21 koperasi yang kini masih menunggu izin Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dari Kementerian. Akibat tidak transparan itu, hingga kini baru ada tiga koperasi yang mendapatkan izin untuk mengelola tambang rakyat.

“Makanya agak lambat di sana juga, memverifikasi titik koordinat itu. Kan perlu kita cek lapangan kan. Tidak ujug-ujug kita terbitkan. Itu prosesnya panjang,” lanjutnya.

Penetapan titik koordinat, sambungnya harus jelas, seluruh dokumen yang menjadi persyaratan. Mulai dari kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) atau kawasan hutan, siapa yang akan mengelola, di mana batasnya, titik koordinatnya harus jelas dan disepakati antara koperasi, pemilik lahan, pihak kecamatan, serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat.

“Diklirkan dulu, baru kami tetapkan titik koordinatnya. Tanpa itu kami tidak akan proses,” sambungnya.

Adapun tiga koperasi yang sudah keluar izin pengelolaan tambang rakyat di antaranya yaitu Blok Lantung Satu, Blok Lantung Dua, dan Blok Lepadi. Dalam waktu dekat, dua koperasi yang akan mengelola tambang rakyat di Sekotong, Lombok Barat juga akan segera memperoleh izin Peraturan Lingkungan (Perling) yang akan dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan.

Sementara, 19 koperasi lainnya masih dalam proses di Kemenhut terkait dengan izin UKL-UPL. Meski begitu, Samsudin optimis izin ini bisa terbit di tahun ini. Sehingga retribusi dari tambang rakyat NTB bisa masuk ke kas daerah di akhir tahun nanti. Yang menjadi perhatian Menteri, lanjut Samsudin berkaitan dengan kondisi lingkungan saat dan pasca koperasi beroperasi, mulai dari memastikan tidak terjadi emisi udara, pencemaran air.

“Jadi itu yang menjadi masalah masih di kehutanan sisanya,” ucapnya.

Sementara, tiga koperasi yang telah mendapatkan izin, sambungnya tetap tidak bisa melakukan aktivitas pertambangan. Hal ini menyusul revisi Peraturan Daerah (Perda) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang belum disahkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Meski begitu, aktivitas pertambangan diduga telah terlihat di lapangan meskipun belum ada payung hukum yang mengatur hal tersebut. Menurutnya, secara regulasi kegiatan itu belum diperbolehkan beroperasi sebelum kewajiban yang dipersyaratkan dipenuhi.

Salah satu kewajiban yang masih menjadi persoalan adalah retribusi IPR. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, pemegang IPR diwajibkan membayar kewajibannya setelah izin diterbitkan. Namun, pembayaran tersebut belum dapat dilakukan, karena regulasi Perda PDRD belum disetujui pusat.

“Dalam regulasinya, 30 hari setelah dikeluarkan IPR, pemilik IPR harus membayar. Namanya IPR 70 persen. Tapi karena untuk menampung IPR itu belum keluar regulasinya, maka belum bisa ditarik karena belum ada penampungnya,” jelasnya.

Karena hal itu, aktivitas pertambangan koperasi meski sudah menerima izin tetap dikatakan ilegal. Pun setelah izin diterbitkan, koperasi pemegang izin juga diwajibkan menyampaikan rencana pertambangan. Rencana tersebut harus terlebih dahulu diselesaikan dan dinilai oleh instansi terkait sebelum kegiatan pertambangan dapat dijalankan sesuai ketentuan.

“Setelah izin keluar, dia harus pertama mencari rencana pertambangannya. Itu harus diselesaikan oleh kami. Kalau belum diselesaikan berarti dia ilegal,” pungkasnya. (era)

Musim “High Season”, Sembalun Diserbu Wisatawan Domestik dan Mancanegara

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Musim “High Season”, Sembalun Diserbu Wisatawan Domestik dan Mancanegara
Para wisatawan saat menikmati keindahan Sembalun, Lombok Timur. Memasuki musim puncak kunjungan wisatawan tahun 2026, wilayah Sembalun semakin ramai dikunjungi wisatawan mancanegara. (Suara NTB/ist)

Selong (EKBIS NTB) – Memasuki musim puncak kunjungan wisatawan atau high season tahun 2026, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), semakin ramai dikunjungi wisatawan mancanegara (wisman).

“Wisatawan ke Sembalun sekarang ini ramai, semua kamar hotel penuh,” ungkap Bupati Lotim, H. Haerul Warisin beberapa waktu lalu.

Bupati mengaku secara langsung sudah meninjau suasana di kawasan wisata tersebut dan menyaksikan sendiri antusiasme wisatawan asing yang memadati lokasi.

“Sembalun inilah pengunjungnya banyak. Begitu saya masuk lapangannya, saya tanya ke kepala desa, ‘Masyarakatnya mana, pak kades? Mereka besok mau ramai berobat enggak?’ Ini kan ramai tuh,” ujar Bupati Haerul saat meninjau kawasan wisata Sembalun.

Ia juga menceritakan pengalamannya berinteraksi langsung dengan para wisatawan asing yang memenuhi kawasan tersebut.

Berdasarkan data Dinas Pariwisata disampaikan pelaksana Tugas Kepala Dinas Pariwisata Lotim, Mirayang, jumlah penginapan di Sembalun 142 unit. Jumlah kamar 849 unit dan jumlah tempat tidur mencapai 1.007 unit.

Sementara angka kunjungan ke Sembalun, pada tahun 2025 jumlah kunjungan wisatawan ke Lombok Timur mencapai 157.551 orang. Wisatawan mancanegara 51.406 orang dan wisatawan Nusantara 106.105 orang.

Memasuki 2026, pemerintah daerah menargetkan angka kunjungan meningkat menjadi 52.000 hingga 53.000 wisatawan seiring dengan berkembangnya sektor akomodasi. Hingga pertengahan tahun ini, capaian kunjungan sudah berada di kisaran 36.000 hingga 37.000 wisatawan.

Wisatawan asal Malaysia dan Prancis masih menjadi penyumbang terbesar kunjungan wisatawan asing ke Lombok Timur. Kedua negara tersebut dinilai memiliki ketertarikan tinggi terhadap wisata alam, pantai, hingga kawasan geopark yang dimiliki daerah itu. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing turut membawa berkah bagi sektor pariwisata, dengan peningkatan pengeluaran wisatawan atau spending mencapai 15 persen hingga 25 persen.

Meski demikian, berdasarkan data BPS NTB, wisatawan nusantara (wisnus) tetap menjadi motor penggerak utama pariwisata di NTB. Sepanjang Mei 2026, jumlah kunjungan wisnus ke NTB mencapai 1.332.393 orang, naik 10,49 persen dibandingkan April 2026. Kabupaten Lombok Timur mencatat pertumbuhan bulanan sebesar 21,81 persen dan pertumbuhan tahunan paling drastis mencapai 46,68 persen.

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur pun terus berupaya meningkatkan kenyamanan wisatawan dengan membenahi fasilitas pendukung, termasuk pemasangan penerangan jalan umum di jalur menuju destinasi wisata serta penguatan jaringan telekomunikasi. Berbagai acara internasional juga dirancang untuk menggenjot jumlah kunjungan wisman sepanjang tahun 2026. (rus)

1...107108109...1,070Halaman 108 dari 1,070