Friday, April 24, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 107

KIP NTB dan Sat Pol PP Perkuat Sinergi Pengelolaan Informasi Publik

By
ekbisntb.com
-
0
KIP NTB dan Sat Pol PP Perkuat Sinergi Pengelolaan Informasi Publik

Mataram (ekbisntb.com)– Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. H. Fathul Gani, M.Si, menerima kunjungan resmi jajaran Komisi Informasi Provinsi NTB di Kantor Sat Pol PP NTB, Mataram.

Pertemuan ini digelar sebagai upaya memperkuat kerja sama dalam pengelolaan informasi publik serta meningkatkan kualitas layanan keterbukaan informasi di lingkungan pemerintah daerah.

Dalam kunjungan ini, dibahas berbagai isu strategis terkait transparansi informasi, mulai dari penguatan koordinasi antarinstansi hingga pemenuhan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi publik yang akurat dan mudah diakses.

Dalam kesempatan ini juga, Kasat Pol PP NTB menegaskan bahwa kolaborasi lintas lembaga menjadi kunci dalam mewujudkan pelayanan informasi yang semakin baik.
“Transparansi informasi adalah kunci dalam membangun kepercayaan publik. Kami berharap kerja sama ini dapat membantu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Fathul Gani.

Sementara itu, Koordinator Monitoring, Evaluasi, dan Visitasi Penganugerahan Keterbukaan Informasi NTB, Suaeb Qury, memaparkan sejumlah program Komisi Informasi yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak memperoleh informasi. Ia juga mengajak Sat Pol PP NTB terlibat aktif dalam berbagai inisiatif yang mendukung keterbukaan informasi publik.
“Kami berharap Sat Pol PP dapat menjadi bagian penting dalam upaya memperluas akses masyarakat terhadap informasi publik,” kata Suaeb.

Di akhir pertemuan, kedua pihak sepakat untuk menyusun rencana tindak lanjut guna mengimplementasikan hasil diskusi, termasuk penguatan mekanisme layanan informasi dan peningkatan koordinasi antarlembaga.

Kunjungan ini diharapkan membawa dampak positif bagi masyarakat NTB, khususnya terkait kemudahan memperoleh informasi publik yang transparan, akurat, dan bermanfaat. Dengan terjalinnya sinergi antara Sat Pol PP dan Komisi Informasi, lingkungan pemerintahan di NTB diharapkan semakin informatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.(bul)

Terkendala Lahan

By
ekbisntb.com
-
0
Hj. Baiq Mirdiati(ekbis NTB/ist)

RENCANA pembangunan Koperasi Merah Putih (KMP) di wilayah Kota Mataram hingga kini masih menghadapi kendala utama terkait ketersediaan lahan. Di sejumlah wilayah, lokasi yang memenuhi syarat teknis dan administratif belum banyak ditemukan sehingga proses pembangunan belum dapat berjalan optimal.

Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, Hj. Baiq Mirdiati, menjelaskan bahwa kelayakan lahan menjadi syarat penting dalam pendirian kantor Koperasi Merah Putih sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat. Ia mengatakan bahwa kondisi di lapangan menunjukkan masih banyak kelurahan yang belum memiliki lahan memenuhi standar.

“Masalah utamanya adalah ketersediaan lahan. Banyak kelurahan belum bisa menyediakan lokasi yang benar-benar sesuai persyaratan. Padahal ini menjadi dasar untuk melanjutkan pembangunan,” ujar Mirdiati.

Menurutnya, tim survei dan satgas Koperasi Merah Putih di tingkat kecamatan saat ini tengah bekerja keras untuk mencari lahan alternatif yang dapat digunakan. Ia berharap proses pencarian ini dapat segera menemukan titik terang.

“Kami berharap tim survei dan satgas bisa segera mendapatkan lahan yang memenuhi harapan. Semakin cepat lahan tersedia, semakin cepat pula pembangunan Koperasi Merah Putih dapat dilaksanakan,” kata politisi Partai Gerindra ini.

Program Koperasi Merah Putih disebut Mirdiati sebagai program nasional yang memiliki dampak besar bagi pemerataan ekonomi masyarakat. Keberadaan KMP dinilai mampu memperkuat perekonomian rakyat mulai dari tingkat kelurahan.

“Program ini sangat baik untuk memperkuat ekonomi masyarakat secara merata hingga tingkat kelurahan. Karena itu, hambatan seperti ini harus segera kita selesaikan bersama,” ungkap anggota dewan tiga periode ini.

Saat ini, rencana pembangunan kantor KMP di Kota Mataram disebut masih jauh dari target. Dengan keterbatasan lahan yang ada, jumlah kantor koperasi yang akan dibangun diperkirakan belum mampu mencapai target 50 koperasi yang telah dirancang sebelumnya.

Meski demikian, pemerintah tetap berupaya memenuhi semua persyaratan yang dibutuhkan. Sebagai program nasional, KMP mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah daerah maupun pusat.

“Tentu pemerintah akan berusaha memenuhi semua syarat yang diperlukan. Ini adalah program nasional yang tujuannya sangat mulia bagi masyarakat,” tegas Mirdiati.

Ia berharap koordinasi antara pemerintah kota, kecamatan, kelurahan, dan masyarakat dapat semakin diperkuat agar percepatan pembangunan KMP segera terwujud. (fit)

Dampak Efisiensi, Diarpus Mataram Berpotensi Batal Terima Rp750 Juta DAK 2026

By
ekbisntb.com
-
0
Muhammad Carnoto (ekbis NTB/pan)

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Diarpus) Kota Mataram berpotensi batal menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan senilai Rp750 juta pada tahun anggaran 2026. Dana yang sebelumnya telah dipastikan akan diterima tersebut kini terancam batal akibat kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat.

Kepala Diarpus Kota Mataram, H. Muhammad Carnoto, mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi dan meminta kejelasan terkait kepastian pencairan DAK tersebut. Namun hingga saat ini belum ada balasan resmi dari kementerian terkait. “Sudah kami sampaikan konfirmasi untuk memastikan dana tersebut, tetapi sampai saat ini belum ada jawaban,” ujarnya, Kamis 20 November 2025.

Carnoto menjelaskan, DAK yang diusulkan itu akan digunakan untuk memperkuat transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.

Program tersebut mencakup penambahan koleksi buku yang masih kurang, peningkatan sarana prasarana, serta penataan taman baca agar dapat berfungsi sebagai pusat layanan literasi yang lebih inklusif dan berdaya guna. “Tidak hanya dari DAK, dari APBD pun belum jelas,” tambahnya.

Ia menegaskan bahwa dukungan anggaran sangat dibutuhkan agar perpustakaan di Kota Mataram dapat terus beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat, serta mampu mengikuti perkembangan teknologi informasi yang menjadi pendukung layanan literasi.

Meski DAK 2026 terancam gagal diperoleh, Carnoto tetap optimis bahwa anggaran tersebut dapat terealisasi pada 2027. Optimisme itu didasarkan pada proses akreditasi perpustakaan yang kini sedang berjalan. Di mana Perpustakaan Kota Mataram ditargetkan meraih akreditasi B di tingkat nasional.

“Kita fokus akreditasi yang baru-baru ini kita lakukan. Insya Allah paling tidak kita dapatkan B, tapi kita juga upayakan kejar ke- A,” jelasnya.

Sebelumnya, pada awal 2025, Diarpus Kota Mataram telah menerima bantuan berupa fasilitas komputer dan koleksi buku, yang kemudian didistribusikan ke sejumlah kelurahan untuk mendukung pengembangan taman bacaan masyarakat.

Carnoto menegaskan komitmen pihaknya untuk terus mengembangkan perpustakaan sebagai pusat edukasi dan literasi publik yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk pelajar dan berbagai komunitas. (pan)

Perlengkapan Berkendara Wajib Digunakan Keduanya

By
ekbisntb.com
-
0
Inilah postur berboncengan yang aman dan nyaman untuk menentukan stabilitas motor dan kenyamanan perjalanan.(ekbis NTB/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Riding gear tidak hanya untuk pengendara, tetapi juga penumpang. Baik pengendara maupun penumpang memiliki risiko yang sama jika terjadi kecelakaan. Helm berstandar SNI, jaket, sarung tangan, celana panjang, dan sepatu wajib dipakai keduanya.

Penggunaan riding gear bukan formalitas, tetapi bentuk kepedulian. Ketika membonceng seseorang, kita memastikan orang yang kita bawa terlindungi sejak sebelum motor bergerak.

Inilah postur berboncengan yang aman dan nyaman untuk menentukan stabilitas motor dan kenyamanan perjalanan.

  1. Posisi Tangan

Penumpang dianjurkan memeluk ringan tubuh pengendara atau memegang jaketnya agar pergerakan tetap selaras.

  1. Posisi Lutut

Kedua lutut harus mengapit ringan tubuh pengendara dan penumpang wajib menghadap ke depan. Posisi duduk menyamping sangat berbahaya dan mengganggu keseimbangan.

  1. Posisi Kaki

Kaki harus berada pada footstep penumpang, tidak menggantung atau menjulur keluar, untuk menghindari tersangkut atau mengganggu kendaraan lain.

Penumpang juga harus menjaga kewaspadaan. Mengantuk, bergerak tiba-tiba, bermain handphone, atau bercanda berlebihan dapat mengganggu keseimbangan motor dan meningkatkan risiko bahaya. Konsentrasi dua arah antara pengendara dan penumpang sangat penting untuk menjaga stabilitas, terutama saat bermanuver.

Berboncengan adalah bentuk kerja sama. Pengendara membawa amanah untuk menjaga keselamatan penumpang, sementara penumpang memberikan kepercayaan sepenuhnya.

Mindset yang perlu ditanamkan adalah:

“Saat kita membonceng seseorang, kita bukan hanya membawa tubuhnya, tetapi membawa harapan baik agar ia pulang kembali dengan selamat kepada keluarganya.”

Dengan pemahaman ini, pengendara akan lebih berhati-hati dan lebih peduli pada keselamatan. Instruktur Safety Riding Astra Motor NTB, Satria Wiman Jaya, menegaskan pentingnya edukasi ini.

“Keselamatan berboncengan adalah kerja sama dua pihak. Pengendara dan penumpang punya peran masing-masing dalam menjaga keseimbangan dan konsentrasi. Berboncengan adalah amanah, maka utamakan keselamatan sejak motor mulai berjalan hingga berhenti,” ujar Satria Wiman Jaya.

Melalui kampanye edukasi ini, Astra Motor NTB mendorong masyarakat menggunakan riding gear lengkap, menjaga postur berkendara yang benar, dan meningkatkan konsentrasi bersama demi menekan angka kecelakaan.

Untuk informasi lebih lanjut tentang pelatihan dan program edukasi Safety Riding, masyarakat dapat menghubungi Astra Motor NTB. (bul)

Jembatan Aik Beta Putus Diterjang Banjir, 150 KK  Terisolir

By
ekbisntb.com
-
0
 Jembatan Aik Beta di Desa Prigi, Kecamatan Suela yang putus akibat diterjang banjir. Hal ini menyebabkan 150 KK terisolir. (ekbis NTB/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Jembatan Aik Beta di Desa Prigi, Kecamatan Suela, Lombok Timur (Lotim), akhirnya putus diterjang banjir bandang pada Rabu 19 November 2025 sore. Insiden yang terjadi sekitar pukul 14.00 WITA tersebut menyebabkan sekitar 150 Kepala Keluarga (KK) terisolir. Untuk beraktivitas menuju Kantor Desa Prigi, warga terpaksa menempuh jalur memutar sejauh 20 kilometer untuk beraktivitas.

Berdasarkan informasi awal, jembatan sepanjang 10 meter dan lebar 3 meter itu putus akibat curah hujan dengan intensitas lebat yang melanda kawasan hulu di wilayah Kecamatan Suela. Hujan deras tersebut terjadi secara terus-menerus dari pukul 11.30 WITA hingga 15.30 WITA, menyebabkan debit air sungai meluap deras dan menghantam jembatan

“Jembatan ini merupakan satu-satunya akses penghubung utama dari Dusun Aik Beta ke pusat Desa Perigi maupun ke kecamatan. Kini akses itu terputus total,” ujar Didit, salah satu warga yang terdampak bencana.

Dampak langsungnya, masyarakat di RT 01 Dusun Aik Beta untuk sementara waktu terisolasi. Untuk menjangkau pusat desa, warga kini harus memutar melalui Jalur Saleh Sungkar, Desa Labuhan Lombok, yang menambah jarak tempuh kurang lebih 20 km.

Yang memprihatinkan, jembatan ini ternyata telah lama dalam kondisi kronis. Dilaporkan bahwa tiang penyangga bagian tengah jembatan telah rusak sejak tahun 2016. Laporan perbaikan telah diajukan oleh Pemerintah Desa (Pemdes) setempat, namun hingga jembatan itu akhirnya ambruk, perbaikan tak kunjung dilakukan.

“Korban jiwa maupun luka-luka dalam insiden ini dilaporkan nihil. Namun, kerugian materil masih dalam proses pendataan oleh Pemdes Perigi,” ucapnya.

Saat ini, cuaca di wilayah Polsek Suela masih dilaporkan mendung dengan intensitas hujan ringan. Kondisi ini dikhawatirkan dapat memperparah situasi jika hujan lebat kembali turun.

Pemdes setempat bersama pihak berwenang diperkirakan akan segera melakukan assesment untuk mencari solusi sementara, seperti pembuatan jembatan darurat, sambil menunggu proses perbaikan atau pembangunan jembatan permanen dapat dilaksanakan.

Kepala Desa Prigi, Darmawan kepada Suara NTB menjelaskan jembatan yang putus merupakan jalur transportasi desa dari Desa Prigi menuju Desa Puncak Jeringo. Jalan tersebut merupakan satu-satunya penghubung.

Panjang jalan yang harus dilalui memang cukup panjang. Dari permukinan warga harus ke Jeringo dulu lalu kemudian ke Labuhan Lombok, berikutnya ke Pringgabaya Utara baru kemudian bisa ke Desa Prigi. Jalur yang dilewati merupakan jalan tanah dan bebatuan. Jalur tersebut katanya hanya bisa dilewati oleh sepeda motor yang sudah piawai. “Kalau lansia dan ibu hamil tidak bisa lewati jalan itu karena sangat jelek,” ungkapnya.

Kalau ada warga yang mengalami situasi darurat seperti sakit atau melahirkan, maka jelas tidak akan bisa melewati jalur tersebut. Karena itulah, Pemdes berharap segera dilakukan perbaikan dengan membangun jembatan darurat sebelum kontstruksi permanen.

 Sekretaris Daerah Lotim H.M. Juaini Taofik sudah berkomunikasi dengan Kepala Desa Prigi untuk perencanaan penanganan jembatan yang ambruk tersebut. “Tidak mungkin konstruksi permanen dulu, tapi kita berharap jembatan darurat dulu agar warga bisa beraktivitas seperti sekolah dan menuju fasilitas kesehatan terdekat bagi yang sakit,” imbuhnya.

Darmawan menuturkan, saat ini pengiriman ompreng makanan bergizi gratis ke sasaran yang ada di lokasi warga terisolir ini mengirimnya menggunakan tali. “KIta kirim MBG kemarin pakai tali untuk anak-anak balita,” ujarnya.

Sementara Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB H. Ahmadi, SP-1., saat dikonfirmasi menegaskan komitmen pemerintah dalam membantu setiap warga yang terdampak bencana. Begitu juga dengan dampak dari putusnya jembatan di Desa Prigi.

‘’Perbaikan jembatan putus membutuhkan anggaran yang besar karena memiliki panjang 20 meter dan tinggi 15 meter. Namun, tetap kita akan upayakan agar warga yang terdampak putusnya jembatan ini segera mendapatkan penanganan,’’ ujarnya saat Bincang Kamisan yang digelar Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB di Kantor Gubernur NTB, Kamis 20 November 2025.

Dalam hal ini, pemerintah harus bekerja keras melakukan penanganan, karena  di Desa Puncak Jeringo hampir 150 Kepala Keluarga terdampak. Belum lagi, di wilayah Seruni Mumbul, ada 500 KK yang juga terdampak dengan kerugian ditaksir mencapai Rp15 miliar.   (rus/ham)

Pengerjaan Molor, Kontraktor Proyek Jembatan Gerung Senilai Rp6,4 Miliar Didenda

By
ekbisntb.com
-
0
Proyek jembatan ini molor dari kontrak, sehingga kontraktor didenda. (ekbis NTB/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Penyelesaian pengerjaan proyek jembatan di belakang Pendopo Bupati Lombok Barat (Lobar) molor dari kontrak. Sesuai kontrak pekerjaan proyek ini selama enam bulan lebih, namun hingga kini belum tuntas. Konsekuensinya, kontraktor proyek senilai Rp6,4 miliar lebih tersebut pun disanksi denda. Kontraktor diberikan perpanjangan waktu 50 hari untuk menyelesaikan proyek tersebut.

Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Lalu Ratnawi menerangkan dari sekian proyek fisik yang dikerjakan, satu proyek yang molor penyelesaian dari kontraktor. “Proyek jembatan belakang Pendopo Gerung itu terlambat, sehingga sesuai aturan dan mekanisme kami didenda,” kata Ratnawi, Kamis 20 November 2025.

Sesuai dengan kontraktor, pekerjaan proyek dimulai 24 April 2025 seharusnya selesai bulan Oktober. Namun sesuai ketentuan, kontraktor diberikan perpanjangan untuk penyelesaian proyek. Pihaknya pun telah memperpanjang waktu pengerjaan bagi kontraktor maksimal selama 50 hari kerja dengan denda. Kontraktor pun telah mulai didenda Pihaknya, dengan hitungan denda sesuai aturan yang berlaku. “Sudah ada hitung-hitungannya sesuai aturan,” ujarnya.

Pemberian sanksi denda pun telah diberlakukan dan berjalan, hal ini mengacu pada aturan pengadaan barang jasa dan kontrak pekerjaan. Sisa pekerjaan yang belum diselesaikan, lanjut dia, tinggal sedikit. Progresnya sudah mencapai 96-98 persen, tinggal menyisakan pekerjaan kecil, seperti pengecoran dan plester bagian bawah jembatan mengejar elevasi di bawah. Sedangan rabat talud sudah selesai dikerjakan. “Tinggal 2-3 persen sisa pekerjaan yang harus dikerjakan,” imbuhnya.

Keterlambatan proyek ini disebabkan beberapa faktor, selain cuaca juga disebabkan kendala tukang. Sebab pada saat bersamaan akhir tahun pelaksanaan proyek berbarengan. Baik bersumber dari APBD kabupaten, provinsi dan APBN, sehingga kendala pekerja tak terhindarkan, karena terserap ke proyek-proyek lainnya.

“Tapi mudah-mudahan itu bisa teratasi sehingga bisa mengejar target sisa pekerjaan yang 2 persen,”imbuhnya. Untuk memastikan penyelesaian sisa pekerjaan ini, pihaknya pun intens mengontrol pekerjaan, dengan memaksimalkan pengawas proyek di lapangan. (her)

APBD Defisit Rp558 Miliar, Sumbawa Dorong Program Prioritas Masuk PSN

By
ekbisntb.com
-
0
Wakil Bupati Sumbawa, H. Mohamad Ansori (paling kiri) saat menyampaikan RAPBD tahun 2026 dalam sidang paripurna.(ekbis NTB/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori menyebutkan, total pendapatan daerah mengalami defisit sebesar 22,82 persen atau sekitar Rp558 miliar dalam rancangan penyusunan RAPBD tahun 2026 dari sebelumnya sebesar Rp2,456 triliun.

“Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya pendapatan transfer dari pemerintah pusat sehingga total pendapatan di RAPBD tahun 2026 sebesar Rp1,568 triliun,” kata Ansori saat sidang paripurna dengan agenda penjelasan terkait RAPBD tahun 2026, Kamis 20 November 2025.

Ansori melanjutkan, dengan adanya penurunan pendapatan tersebut, maka pemerintah akan melakukan penataan ulang prioritas pembangunan dan pagu anggaran. Salah satunya dengan mendorong sejumlah program prioritas di daerah untuk salah satu bagian dalam program strategis nasional (PSN).

“Pemerintah pusat akan mengalokasikan 15 PSN yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat. Seperti program MBG, sekolah rakyat, PKH, BPNT, renovasi sekolah, program koperasi desa, kampung nelayan, layanan kesehatan gratis, dan beberapa program strategis lainnya senilai Rp1.376,9 triliun,” ujarnya.

Ia meyakinkan, pola kolaborasi antara pemerintah daerah dan DPRD terus dilakukan dalam upaya memperjuangkan alokasi program-program tersebut. Bahkan untuk APBD tahun 2026 pemerintah akan mendorong sejumlah program di daerah menjadi PSN.

“Jadi, secara keseluruhan, RAPBD 2026 dirancang dengan defisit yang ditutup melalui pembiayaan netto sebesar Rp22,99 miliar, sehingga anggaran tetap seimbang,” ucapnya.

Tema pembangunan Kabupaten Sumbawa tahun 2026 mengacu pada Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 30 Tahun 2025, yaitu “Penguatan Sumber Daya Manusia dan Birokrasi Unggul Menuju Perekonomian yang Adil dan Berkelanjutan.”

Ansori menyebutkan, ada beberapa indikator pembangunan yang ditargetkan tercapai di tahun 2026 yakni pertumbuhan ekonomi 5,15 persen dan PDRB per kapita Rp38,99 juta. Selain itu angka kemiskinan ditargetkan turun 10,86 persen, Indeks Gini 0,299, pengangguran terbuka 2,17 persen indeks Pembangunan Manusia 73,91, dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 78,26.

“Poin tersebut merupakan target utama yang harus kita capai meski dengan anggaran yang terbatas. Sehingga beberapa program daerah akan kita sesuaikan,” ujarnya.

Pemerintah pun sudah menyiapkan program prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan di APBD 2026. Ansori menegaskan bahwa seluruh langkah ini diharapkan dapat mendorong pembangunan yang merata dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumbawa secara keseluruhan. (ils)

Kerja Sama Internasional, Museum NTB Tandatangani MoU dengan AGSA Australia

By
Marham
-
0
Kepala Museum NTB, Ahmad Nuralam dan Direktur AGSA, Jason Smith menandatangani MoU di Kota Adelaide, Australia, Rabu (19/11/2025).

Lombok (ekbisntb.com) –

Museum Negeri NTB bersama Art Gallery of South Australia (AGSA) membangun komitmen kerja sama internasional melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) di bidang kebudayaan dan permuseuman.

Kerja sama internasional ini resmi ditandatangani oleh Kepala Museum NTB, Ahmad Nuralam dan Direktur AGSA, Jason Smith di Kota Adelaide, Australia, Rabu (19/11/2025).

“Kerja sama ini untuk memajukan kebudayaan, museum, serta peningkatan SDM dari kedua lembaga”, tutur Kepala Museum NTB, Ahmad Nuralam setelah melakukan prosesi penandatanganan MoU.

Nuralam mengatakan, sebagai tindak lanjut dari kerja sama tersebut, akan dilakukan pameran bersama antar dua lembaga pada bulan Juni tahun 2026 mendatang di Kota Adelaide Australia.

Menurut Nuralam, permintaan pameran bersama oleh AGSA kepada museum NTB karena koleksi kain yang dimiliki Museum NTB memiliki sisi keindahan dan kekayaan ragam corak serta teknik pembuatannya.

Sehingga pada pameran internasional nantinya, Museum NTB akan menampilkan koleksi kain yang berasal dari Lombok, diantaranya kain songket, umbak, serta koleksi pekinangan dan keris.

“Jadi ini adalah salah satu dari cara kami untuk mempromosikan kebudayaan NTB, khususnya Lombok di kanca internasional”, ucapnya.

Dengan begitu dirinya berharap kerja sama ini sebagai langkah awal bagi pihaknya untuk melakukan pameran secara internasional seperti pameran Islamic Arts Biennale di Jeddah pada bulan Januari hingga Mei 2025 lalu.

“Kami harap ini menjadi terobosan agar setiap tahun kami dapat melaksanakan pameran bersama secara internasional,” ujarnya.

Sementara Direktur Art Gallery of South Australia (AGSA), Jason Smith merasa senang dapat bekerja sama dengan Museum NTB.

Menurutnya, program publik dan pemberdayaan dari Museum NTB dinilai sangat bagus, seperti pendampingan terhadap Sekolah Luar Biasa (SLB) yang berhasil membuat batik bermotif Sekardiu hingga mendapatkan sertifikat hak paten.

“Ini sangat menarik, dan saya berjanji akan mengunjungi museum NTB untuk bertukar informasi terkait dengan pengelolaan Museum di NTB,” tambahnya.

Penandatanganan MoU juga dibarengi dengan launching buku tentang kain Lombok dan Bali yang diterbitkan oleh kolektor internasional Michael Abbot.

Dalam buku tersebut, melibatkan dua orang pamong budaya Museum NTB yang berpartisipasi sebagai penulis. (r/ham)

Percepat Transformasi Digital Layanan Publik, Lombok Tengah Kembangkan Aplikasi PEPADU

By
ekbisntb.com
-
0
ungkap Kepala Diskominfo Loteng Drs. H. Muhamad,

Lombok (ekbisntb.com) –

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) berkomitmen untuk mempercepat transformasi digital guna mendukung peningkatan kinerja pemerintahan. Terutama pada aspek pelayanan publik. Salah satu upaya yang dilakukan yakni dengan mengembangkan Platform e-Government Terpadu atau PEPADU. Sebuah aplilkasi khusus yang nantinya akan menjadi gerbang utama bagi masyarakat dalam mengakses berbagai layanan publik digital secara terpadu di daerah ini.

Aplikasi PEPADU merupakan platform digital yang dikembangkan oleh tim Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Loteng yang dipimpin Sekretaris Diskomindo Loteng, Sunarno, S.Sos., MM.

Konsepnya, aplikasi tersebut nantinya akan menggabungkan berbagai layanan publik digital yang ada di daerah ini. Dengan begitu masyarakat cukup mengakses satu aplikasi saja untuk bisa mengakses berbagai layanan maupun informasi publik secara digital dan real time.

“Prototipe PEPADU sudah kita luncurkan awal pekan kemarin. Dan, sudah mulai kita perkenalkan secara terbatas dilingkungan Diskominfo Loteng terlebih dahulu,” ungkap Kepala Diskominfo Loteng Drs. H. Muhamad, dalam keterangannya, Kamis (20/11/2025).

Dikatakannya, kehadiran PEPADU satu langkah penting untuk mengatasi masalah fragmentasi layanan publik yang selama ini berjalan secara terpisah di masing-masing perangkat daerah. Aplikasi PEPADU sendiri bukan sekadar gagasan, tetapi juga representasi dari visi masa depan yang diharapkan bisa membawa perubahan signifikan dalam cara pemerintah memberikan layanan kepada masyarakat.

“Ini aplikasi ini jadi terobosan besar yang akan mengintegrasikan berbagai layanan publik dalam satu platform yang mudah diakses. Sekalihis menjadi momentum penting untuk melangkah lebih jauh menuju pelayanan publik yang lebih efisien, transparan dan terintegrasi,” imbuhnya.

Sekretaris Dinas Kominfo Sunarno, menambahkan, desain dan konsep aplikasi PEPADU yakni menyatukan berbagai layanan-layanan digital yang selama ini terpisah-pisah. Dengan begitu masyarakat dapat mengakses berbagai informasi dan layanan secara langsung melalui satu portal digital yang terintegrasi.

Mencakup layanan penting seperti informasi mengenai ketersediaan tempat tidur di RSUD Praya serta data dari unit-unit layanan seperti ICU, NICU, HCU, ruang isolasi hingga kelas perawatan. Dengan informasi tersebut masyarakat dapat mengetahui kapasitas layanan rumah sakit sebelum berkunjung, sehingga akan mempermudah masyarakat dalam mengambil keputusan terkait layanan kesehatan.

Kemudian ada juga informasi layanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Loteng. Seperti data jumlah permohonan layanan kependudukan, berapa yang sudah selesai diproses ataupun yang masih diproses.  Ada juga informasi opsen PKB dan opsen BBNKB yang akan mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi terkait pajak daerah serta membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

“Kehadiran aplikasi ini juga bentuk transparansi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya seraya menambahkan, ke depan jumlah layanan dan informasi publik yang dihadirkan akan terus bertambah. (kir)

Pengawasan Kapal Cepat Bali-Bangsal Lombok Utara Diperketat

By
ekbisntb.com
-
0
Satpolairud Polres Lombok Utara memperketat pengawasan lalu lintas kapal cepat Bali-Bangsal.

Lombok (ekbisntb.com) –

Sat Polairud Lombok Utara memperketat pengawasan lalu lintas jalur laut Bali-Bangsal yang melibatkan armada kapal cepat (fast boat). Bahkan, Satpol Airud Polres Lombok Utara akan menindak tegas bilamana ditemukan pelanggar yang mengindahkan keselamatan penumpang.

Kapolres Lombok Utara AKBP Agus Purwanta,S.I.K., melalui Kasat Polairud, AKP I Gusti Made Suarjaya, Kamis (20/11/2025) menegaskan, pihaknya melakukan pengawasan intensif terhadap intensitas transportasi laut armada kapal cepat. Patroli pengawasan di Pelabuhan Bangsal melibatkan personil secara ketat.

“Tindakan ini diambil menyusul adanya penekanan langsung dari Kapolres Lombok Utara untuk menjamin keselamatan pelayaran, khususnya kapal cepat (fast boat) rute Lombok-Bali, di tengah ancaman perubahan cuaca ekstrem,” ungkap Suarjaya.

Ia memaparkan, patroli yang dilakukan fokus pada pengawasan aktivitas bongkar muat dan pergerakan penumpang. Personelnya tidak hanya mengamankan proses turun naik penumpang, tetapi juga secara aktif memberikan himbauan Kamtibmas.

Pihaknya juga mengimbau sebara langsung, agar seluruh penumpang selalu waspada dan menjaga barang bawaannya.

Pengetatan pengawasan ini merupakan langkah antisipasi dini oleh Polres Lombok Utara untuk meminimalkan risiko kecelakaan laut, terutama menjelang peningkatan intensitas hujan dan gelombang tinggi diperairan Selat Lombok.

“Namun, fokus utama saat ini adalah memastikan semua Kapten Kapal mematuhi standar keselamatan pelayaran,” tegasnya.

Lebih lanjut, kata Suarjaya, pihaknya juga menekankan agar Kapten Kapal wajib mengakses informasi terkini (update) dari BMKG. Poin penting dari informasi perkiraan cuaca tersebut, akan memastikan kelancaran transportasi, kenyamanan dan keselamatan seluruh penumpang. “Personel harus aktif memberikan himbauan, teguran dan bahkan tindakan hukum jika perlu. Bagi para Kapten Kapal cepat dan kapal umum, mereka wajib berhati-hati dan selalu memperbarui data cuaca dari BMKG,” tambahnya. (ari)

1...106107108...817Page 107 of 817

EKBISNTB.com adalah sebuah portal berita lokal yang merupakan bagian dari Kelompok Media Bali Post (KMB) di NTB. EKBISNTB.com didirikan oleh para awak Redaksi Harian Suara NTB, Untuk lebih dekat dengan kami, silakan berkunjung ke Redaksi EKBISNTB.com di Jalan Bangau Nomor 15 Cakranegara, Mataram. Telepon (0370) 639543. (*)

Copyright ©2024 EkbisNTB.com - PT. Suara NTB Pers

JARINGAN MEDIA

Ketentuan Pengguna

Pedoman Media Siber

Tentang Kami