Beranda blog Halaman 109

Bupati Lotim Minta BTNGR dan Warga Sembalun Serius Tangani Sampah

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Bupati Lotim Minta BTNGR dan Warga Sembalun Serius Tangani Sampah
H. Haerul Warisin (Suara NTB/dok)

Selong (EKBIS NTB) – Bupati Lombok Timur (Lotim), H. Haerul Warisin meminta seluruh pihak, mulai dari masyarakat, pengelola kawasan wisata, hingga Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (BTNGR) untuk lebih serius menangani persoalan sampah di kawasan Sembalun.

Menurut Haerul Warisin, kebersihan menjadi tanggung jawab bersama, karena Sembalun merupakan salah satu kawasan wisata yang menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.

“TNGR harus betul-betul mau peduli dengan sampah. Masyarakat Sembalun juga harus mau peduli dengan sampah,” tegas Bupati.

Ia menilai masyarakat maupun pengunjung tidak seharusnya membuang sampah sembarangan. Terlebih, pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran untuk menyediakan lahan yang dapat mendukung penanganan persoalan sampah di kawasan tersebut.

“Kami penduduk Lombok Timur sudah membeli lahan sekitar Rp1 miliar, luasnya kurang lebih satu hektare. Jangan buang sampah sembarangan. Kumpulkan baik-baik kemudian buang ke tempat yang sudah disiapkan,” ujarnya.

Bupati juga mengakui masih terdapat sejumlah kebutuhan yang harus dipenuhi agar pengelolaan sampah di Sembalun berjalan maksimal. Karena itu, pihaknya meminta dukungan TNI, terutama dalam penyediaan armada maupun kebutuhan lain yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

Menurutnya, persoalan sampah tidak boleh hanya dibebankan kepada pemerintah kecamatan. Camat, kata dia, membutuhkan dukungan dari seluruh unsur karena kawasan Sembalun merupakan destinasi wisata yang melibatkan banyak pihak.

“Jangan hanya Pak Camat yang mau tahu. Jangan hanya Pak Camat saja, kasihan juga mereka. Tapi ini tetap akan menjadi perhatian kita,” katanya.

Haerul menegaskan, penanganan sampah merupakan bagian penting dalam menjaga citra Sembalun sebagai kawasan wisata. Karena itu, kepedulian harus dibangun secara bersama-sama, baik dari masyarakat, petugas kebersihan, TNGR, pemerintah kecamatan maupun pemerintah daerah.

“Ini objek wisata Sembalun. Dari masyarakatnya, dari para petugasnya, dari TNGR-nya, dari Pak Camatnya, semua harus peduli,” tegasnya.

Ia berharap kesadaran bersama tersebut mampu menjadikan Sembalun sebagai kawasan wisata yang bersih, indah dan nyaman bagi masyarakat maupun wisatawan.

“Supaya nama Sembalun sebagai kota wisata, sebagai daerah wisata, sebagai objek wisata betul-betul dilihat oleh masyarakat menjadi indah. Semuanya oke,” pungkasnya.

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur sendiri saat ini tengah fokus mendorong sejumlah program pembangunan, termasuk agar rencana LSDP dapat segera terwujud. Namun, Bupati menekankan persoalan kebersihan Sembalun tetap menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan keberlanjutan sektor pariwisata di kawasan tersebut.

Kepala Seksi (Kasi) Wilayah II Balai TNGR, Ma’ruf Hadi yang dikonfirmasi terpisah memastikan semua sampah di Rinjani sudah ditangani. Dari hasil pendakian semua sampah selalu dibawa turun. Sekali sepekan minimal kemudian diangkut dari Sembalun menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Ijobalit milik Pemerintah Kabupaten Lotim. TNGR sudah menjalin kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lotim. Ada anggaran yang dialokasikan khusus oleh TNGR untuk biaya angkutan sampah menuju TPA.

Semua pendaki susah diingatkan untuk menjaga Rinjani tetap bersih. Pendaki membawa turun sampahnya dam setiap sampah ditimbang. Dilakukan pemisahan sampah organik dengan yang non organik. “Plastik dan tiau itu kita larang dibawa ikut naik,” terang Maruf menuturkan adanya regulasi yang cukup tegas terkait penanganan sampah ini.

Maruf setuju dengan pernyataan Bupati Lotim H. Haerul Warisin dalam penanganan sampah. Apalagi diketahui akan dibangunkan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST). “Kalau memang nanti TPST jadi, maka bisa kita kerja sama model penanganan sampahnya,” imbuhnya. (rus)

Selain Pembangunan Fisik, Pemulihan Sosial Ekonomi Masyarakat Sade Tidak Kalah Penting

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Selain Pembangunan Fisik, Pemulihan Sosial Ekonomi Masyarakat Sade Tidak Kalah Penting
Sekretaris Komisi V DPRD NTB, Sitti Ari turun meninjau langsung kondisi masyarakat Sade pasca-insiden kebakaran. (Suara NTB/ist)

Mataram (EKBIS NTB) – Anggota wakil rakyat di DPRD Provinsi NTB dari dapil VIII Lombok Tengah bagian selatan, Hj Sitti Ari turun langsung melihat kondisi warga Sade Desa Rambitan, Kecamatan Pujut yang menjadi korban insiden kebakaran hebat pada Sabtu (22/8) malam.

Pada kesempatan itu Sitti Ari meminta pemerintah daerah, baik Pemprov maupun Pemkab Lombok Tengah agar segera menyiapkan penanganan darurat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang menjadi korban karena rumahnya habis terbakar.

“Ya kita pastikan dulu penanganan daruratnya. Yang penting dan bersifat segera saat ini adalah membangun dapur umum terpadu bagi warga terdampak. Baru kemudian menyiapkan langkah pemulihan untuk jangka panjangnya,” ujar Sitti Ari pada Minggu (23/8).

Sekretaris Komisi V DPRD NTB itu pun mendorong seluruh pihak terlibat untuk ikut terlibat dalam proses pemulihan kawasan Sade, mulai dari pemerintah desa, pemerintah Kabupaten, pemerintah Provinsi hingga pemerintah pusat.

Selain penanganan darurat, yang tidak kalah penting juga adalah penanganan jangka panjangnya. Pemerintah harus mulai memikirkan bagaimana nasib warga yang menjadi korban agar segera kembali memiliki tempat tinggal sekaligus memulihkan aktivitas ekonomi mereka.

Pasalnya, sebagian masyarakat Sade menggantungkan penghasilan selama ini dari aktivitas pariwisata, terutama penjualan kain tenun dan kerajinan khas Sasak. Karena itu, pemulihan kawasan tidak cukup hanya dengan membangun kembali rumah warga. Pemerintah juga perlu memastikan aktivitas ekonomi masyarakat dapat kembali berjalan.

“Bagaimana Sade bisa cepat bangkit kembali, kita semua harus gotong royong agar masyarakat Sade diharapkan dapat bangkit dan kembali menjalankan kehidupan serta aktivitas ekonomi mereka secara bertahap,” ujarnya.

Siti Ary menilai Rumah Adat Sade memiliki posisi penting bagi Lombok karena tidak hanya menjadi kawasan permukiman adat, namun juga ikon sekaligus simbol budaya, identitas dan sejarah masyarakat Sasak serta menjadi salah satu destinasi wisata unggulan NTB.

Sade selama ini dikenal sebagai salah satu destinasi wisata budaya yang banyak dikunjungi wisatawan domestik maupun mancanegara. Kehidupan masyarakat Sasak, rumah tradisional, tradisi, tenun dan kerajinan menjadi daya tarik utama kawasan tersebut.

“Karena itu, kebakaran Sade tidak hanya menjadi persoalan masyarakat Sade saja, tetapi juga berdampak bagi sektor pariwisata NTB. Oleh sebab itu pemerintah daerah dan pemerintah pusat perlu duduk bersama untuk menentukan langkah pemulihan. Selain bantuan darurat, diperlukan perencanaan pembangunan kembali kawasan dengan tetap mempertahankan karakter budaya Sade,” pungkasnya. (ndi)

Jadi Warisan Budaya, Komisi II DPRD NTB Dorong Pembangunan Kembali Rumah Adat Sade

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Jadi Warisan Budaya, Komisi II DPRD NTB Dorong Pembangunan Kembali Rumah Adat Sade
Lalu Pelita Putra (Suara NTB/ist)

Mataram (EKBIS NTB) – Komisi II DPRD Provinsi NTB yang membidangi urusan pariwisata menyampaikan rasa belasungkawa dan keprihatinan atas tragedi kebakaran Rumah Adat Sade di Rambitan Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah pada Sabtu malam (22/8) kemarin.

Ketua Komisi II DPRD NTB, Lalu Pelita Putra mengaku ikut prihatin dan turut merasakan duka yang dialami oleh warga desa Sade yang terdampak oleh musibah kebakaran tersebut.

“Kami mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas musibah kebakaran yang menimpa saudara-saudara kita di Desa Adat Sade Desa Rembitan Kecamatan Pujut. Kami perihatin dan turut merasakan duka yang dialami oleh warga terutama pemilik rumah adat yang terdampak,” kata Pelita Putra yang dikonfirmasi Suara NTB pada Minggu (23/8).

Menurut anggota DPRD NTB dari Dapil VII Lombok Tengah bagian selatan itu bahwa rumah adat Sade bukan hanya sekadar tempat tinggal. Namun juga merupakan warisan budaya, sejarah dan identitas masyarakat Sasak yang telah lama menjadi salah satu destinasi wisata budaya andalan Lombok.

“Semoga Allah s.w.t memberikan ketabahan dan kesabaran. Desa Sade adalah jiwa masyarakat Sasak. Setiap tiang, setiap alang-alang adalah warisan leluhur. Musibah ini adalah ujian dari Sang Khalik,” ujar Pelita.

Oleh sebab itu Lalu Pelita mendorong pemerintah untuk melakukan langkah-langkah taktis untuk penanganan sementara pasca kebakaran terutama kepada warga yang terdampak. “Kita pikirkan dulu penangan sementara pasca kebakaran untuk saudara saudara kita yg terdampak,” katanya.

Selanjutnya baru kemudian semua pihak baik Pemkab, Pemprov dan pihak terkait lainnya untuk memikirkan langkah setrategisnya bagaimana bersama-sama secara bergotong-royong untuk membangun kembali rumah adat Sade.

“Setelah itu perlu dipikirkan bagaimana langkah-langkah selanjutnya untuk membangun kembali rumah Adat. Harus ada langkah-langkah untuk dilakukan revitalisasi. Semua pihak harus bekerja bergotong-royong sesuai kapasitas masing-masing baik itu Pemkab, Pemprov dan pihak terkait lainnya,” katanya.

Diketahui, kebakaran hebat melanda kawasan permukiman cagar budaya Desa Adat Sade di Dusun Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Sabtu (22/8/2026) malam. musibah kebakaran terjadi sekitar pukul 22.00 WITA.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lombok Tengah bersama petugas terkait dan masyarakat terus melakukan penanganan di lokasi kejadian. Data mengenai jumlah pasti bangunan terimbas serta warga terdampak masih dalam proses pendataan mendalam.

Karakteristik bangunan rumah adat Suku Sasak di Desa Sade yang memanfaatkan atap jerami kering serta dinding dari anyaman bambu, membuat kobaran api lebih cepat merambat dan membesar dengan sangat cepat dari satu bangunan ke bangunan lainnya. (ndi)

DEN Dorong Peran Riset Kampus dan Ketahanan Energi Daerah

Penulis
ekbisntb.com
-
0
DEN Dorong Peran Riset Kampus dan Ketahanan Energi Daerah
Kegiatan sosialisasi kebijakan energi. (Suara NTB/ist)

Mataram (EKBIS NTB) – Dewan Energi Nasional (DEN) mendorong penguatan riset perguruan tinggi dan kemandirian energi daerah untuk mempercepat transisi energi nasional. Hal itu disampaikan dalam sosialisasi kebijakan energi nasional bersama Universitas Mataram, Kamis, 20 Agustus 2026.

Anggota DEN, Sripeni Inten Cahyani, mengatakan terbitnya PP 40/2025 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) membawa perubahan arah kebijakan energi Indonesia. Salah satunya terkait energi nuklir yang kini dipandang sebagai salah satu pilihan untuk mendukung pencapaian target net zero emission (NZE) dan dekarbonisasi.

Indonesia menargetkan PLTN mulai beroperasi pada 2032-2034. Sejumlah negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Filipina, dan Vietnam juga tengah menyiapkan pengoperasian PLTN pada 2031-2035.

“Tanpa nuklir, kita tidak akan bisa mempercepat penyiapan pemenuhan kebutuhan permintaan energi yang nantinya akan tumbuh secara eksponensial,” kata Inten.

Selain nuklir, KEN mendorong peningkatan pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) serta pengurangan ketergantungan terhadap energi fosil.

Anggota DEN lainnya, Surono, mengatakan ketahanan dan kemandirian energi daerah menjadi bagian penting dari ketahanan energi nasional. Karena itu, pemerintah mendorong kebijakan seperti mandatori B50 dan optimalisasi gas domestik untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor minyak dan LPG.

Menurutnya, NTB memiliki potensi EBT yang cukup besar, mulai dari panas bumi, energi surya hingga angin. Potensi tersebut perlu didukung riset dan inovasi agar dapat dimanfaatkan secara optimal.

“Ketahanan dan kemandirian energi nasional akan baik dan terjamin bila masing-masing daerah memiliki ketahanan dan kemandirian energinya sendiri,” ujarnya.

Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Sistem Informasi Unram, Dr. Sitti Latifah, mengatakan perguruan tinggi memiliki peran penting dalam menghubungkan kebijakan, riset, inovasi, dan kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, Kepala Bidang Energi dan Ketenagalistrikan Dinas ESDM NTB, Arifin, mengatakan NTB telah memiliki payung hukum pengembangan energi melalui Perda Rencana Umum Energi Daerah dan peta jalan NZE.

NTB juga terus menjalin kerja sama dengan badan usaha, investor, serta daerah lain untuk mengembangkan PLTS, PLTB, hingga interkoneksi sistem kelistrikan Bali, NTB, dan NTT.

General Manager PLN UIW NTB, Yondri Zulfadli, menegaskan PLN siap mendukung pengembangan EBT dan transisi energi sekaligus menjaga keandalan sistem kelistrikan di NTB. (bul)

Program Cetak Sawah Baru, Pemkab Sumbawa Tunggu Hasil Survei

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Program Cetak Sawah Baru, Pemkab Sumbawa Tunggu Hasil Survei
Ni Wayan Rusmawati. (Suara NTB/dok)


Sumbawa Besar (EKBIS NTB)-Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Sumbawa, memastikan masih menunggu hasil verifikasi final dari tim Survei, Investigasi, dan Design (SID) terkait pelaksanaan program cetak sawah baru seluas 2.500 hektar.
“Kemarin sudah kita lakukan rapat bersama tim survei dan masih terus berproses. Kami belum mendapatkan jawaban dari tim survei dari usulan 2.500 hektar lokasi mana saja yang sudah disetujui,” kata Kadistan Kabupaten Sumbawa, Ir. Ni Wayan Rusmawati, pekan kemarin.


Wayan menyebutkan, berdasarkan data awal lokasi program cetak sawah baru berada di Kecamatan Utan seluas 500 hektar dan beberapa hektar di lokasi lainnya. Pihaknya masih menunggu kepastian dari hasil dari tim survei yang masih terus bekerja di lapangan.


“Syarat utama untuk mendapatkan program tersebut harus memiliki sumber air. Tim survei juga masih terus bekerja untuk menentukan wilayah mana saja yang layak,” jelasnya.


Ketersediaan air permukaan menjadi syarat utama,sehingga para petani nantinya bisa secara swadaya memanfaatkan air yang ada pasca program tersebut berjalan. Sehingga pada saat musim hujan sawah bisa langsung dimanfaatkan oleh para petani.
Ia melanjutkan, program cetak sawah baru ini merupakan program strategis nasional (PSN) sehingga diharapkan bisa tepat sasaran.

Artinya, lokasi yang menjadi pelaksanaan program tersebut harus memiliki sumber mata air yang memadai dan bisa digunakan oleh masyarakat.
“Air yang cukup sangat penting dalam mendukung program ini, jangan sampai sawah sudah dicetak tetapi tidak difungsikan sebagaimana mestinya kan sayang anggarannya terbuang sia-sia,” ujarnya.


Sementara terhadap lahan yang tidak memiliki sumber air tidak akan diusulkan. Hal tersebut dilakukan karena banyak lahan cetak sawah baru yang tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal karena tidak memiliki sumber mata air.


Ia menegaskan, program ini dihajatkan pemerintah untuk terus mendongkrak produksi hasil pertanian khususnya beras. Hal itu dilakukan untuk menjaga keamanan pangan nasional sehingga tidak terjadi krisis pangan khusus beras.

“Kami berharap program ini bisa berjalan sesuai target dalam menjaga keamanan pangan nasional serta menekan terjadinya hal yang tidak diinginkan,” harapnya. (ils)

Bakteri Berbahaya di Jalanan: Kenali Bahaya Blind Spot dan Rumus 4T untuk Mencegah Kecelakaan

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Mataram (Ekbis NTB) — Area titik buta (blind spot) kerap menjadi ancaman senyap yang diabaikan oleh para pengguna jalan. Area ini merupakan zona di sekitar kendaraan yang tidak terjangkau oleh pandangan langsung pengemudi maupun pantulan kaca spion. Tanpa kewaspadaan tinggi, kendaraan lain yang berada di area tersebut rawan luput dari perhatian dan berpotensi memicu kecelakaan.

Untuk menekan risiko tersebut, para pengendara dianjurkan menerapkan prinsip 4T: Tunggu, Tengok, Tengok, dan Tengok Lagi.

Instruktur Safety Riding Astra Motor NTB, Satria Wiman Jaya, menegaskan bahwa pengendara tidak boleh mengambil keputusan mendadak hanya berdasarkan apa yang terlihat sepintas.

“Blind spot berarti ada area yang belum terkonfirmasi. Karena itu, jangan langsung bergerak. Tunggu, gunakan klakson untuk berkomunikasi bila diperlukan, tengok area blind spot, pastikan aman, kemudian lakukan konfirmasi kembali setelah melewati area tersebut,” ujar Satria.

Langkah 4T dapat diterapkan dengan tahapan berikut:

  • Tunggu: Jangan terburu-buru mengambil keputusan saat pandangan terhalang. Berikan jeda waktu sejenak untuk memantau pergerakan lalu lintas.
  • Tengok (Kiri & Kanan): Periksa area sekeliling yang berpotensi menjadi titik buta. Jika pandangan terbatas, gunakan klakson secukupnya sebagai alat komunikasi untuk memberi tahu keberadaan Anda kepada pengguna jalan lain—bukan untuk memaksakan jalan.
  • Tengok Lagi (Konfirmasi Ulang): Saat mulai bergerak atau setelah melewati titik kritis, lakukan pengecekan visual kembali. Langkah ini penting untuk memastikan tidak ada kendaraan lain yang mendadak masuk ke zona bahaya.

Penerapan disiplin 4T sangat krusial saat pengendara hendak melintasi persimpangan, berbelok, berpindah jalur, hingga ketika berada di dekat kendaraan berukuran besar seperti truk dan bus.

Kewaspadaan di jalan raya tidak hanya bergantung pada apa yang terlihat di depan mata, tetapi juga kesadaran untuk memastikan area yang tak terlihat tetap aman sebelum melaju. (r/fan)

Gerak Cepat Bulog NTB Bantu Pemulihan Warga Terdampak Musibah Kebakaran Desa Adat Sade

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Lombok Tengah (Ekbis NTB) — Perum Bulog Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) bergerak cepat menyiapkan bantuan kebutuhan dasar bagi warga terdampak kebakaran di Kampung Adat Sade, Desa Rambitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.

Bantuan yang disiapkan meliputi 1.000 kilogram beras, 300 liter minyak goreng, 25 kilogram gula, 20 dus mi instan, serta perlengkapan logistik berupa 100 lembar selimut dan 50 lembar sarung.

Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil NTB, Mara Kamin Siregar, menyatakan bahwa penyaluran logistik ini merupakan bentuk kepedulian mendesak untuk meringankan beban warga yang kehilangan tempat tinggal pascamusibah.

“Kami menyiapkan kebutuhan pokok beserta selimut dan sarung untuk membantu masyarakat yang saat ini harus bertahan dalam kondisi darurat. Fokus kami adalah memastikan kebutuhan pangan warga terpenuhi di masa awal pemulihan ini,” ujar Mara Kamin.

Kebakaran melanda kawasan cagar budaya tersebut pada Sabtu malam (22/8/2026). Material bangunan yang didominasi kayu, bambu, bedek, dan atap ilalang membuat api dengan cepat merambat. Data awal pemerintah setempat mencatat sekitar 120 bangunan terdampak. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

Saat ini, pemerintah daerah mulai merancang langkah penanganan dan pemulihan kawasan Sade dengan komitmen tetap mempertahankan kelestarian nilai adat serta budaya setempat. Kehadiran bantuan logistik dari berbagai pihak diharapkan mampu mempercepat proses pemulihan fisik maupun ekonomi warga terdampak. (r/fan)

Tanggap Bencana Kebakaran Desa Adat Sade, Bank NTB Syariah Salurkan Bantuan Air Bersih dan Paket Sembako

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Tanggap Bencana Kebakaran Desa Adat Sade, Bank NTB Syariah Salurkan Bantuan Air Bersih dan Paket Sembako
Tanggap Bencana Kebakaran Desa Adat Sade, Bank NTB Syariah Salurkan Bantuan Air Bersih dan Paket Sembako

Praya (Suara NTB) – Bank NTB Syariah bergerak cepat menyalurkan bantuan tanggap darurat berupa pasokan air bersih dan paket sembako bagi masyarakat terdampak musibah kebakaran di kawasan cagar budaya Desa Adat Sade, Dusun Sade, Desa Rambitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.

​Aksi tanggap bencana ini direalisasikan melalui koordinasi jaringan kantor operasional Bank NTB Syariah di wilayah kerja terkait, yakni Kantor Cabang (KC) Praya dan Kantor Cabang Pembantu (KCP) Pujut, guna memastikan distribusi bantuan berjalan cepat dan tepat sasaran.

​Direktur Utama Bank NTB Syariah, Nazaruddin, menyampaikan duka cita mendalam atas musibah yang menimpa masyarakat Desa Adat Sade sekaligus menegaskan komitmen perbankan dalam mendampingi warga di masa darurat.

​”Kami atas nama manajemen dan seluruh insan Bank NTB Syariah menyampaikan duka cita yang mendalam atas musibah kebakaran yang menimpa saudara-saudara kita di Desa Adat Sade. Sebagai bentuk kepedulian sosial dan keprihatinan kami, Bank NTB Syariah langsung bergerak menyalurkan bantuan pasokan air bersih serta paket sembako untuk meringankan beban kebutuhan pokok warga terdampak di pengungsian.

​Penyaluran bantuan ini kami jalankan melalui koordinasi antara Kantor Cabang Praya dan Kantor Cabang Pembantu Pujut sebagai unit kerja terdekat di wilayah operasional kami. Kami terus bersinergi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah, serta tokoh masyarakat setempat agar penanganan darurat dan proses pemulihan kawasan Sade dapat berlangsung dengan baik.”

​Bantuan pasokan air bersih dan paket sembako tersebut difokuskan untuk pemenuhan gizi, ketersediaan sanitasi, serta konsumsi harian warga terdampak selama masa darurat. Bank NTB Syariah berkomitmen untuk terus memantau perkembangan situasi di lapangan guna memberikan dukungan pemulihan lanjutan bagi masyarakat terdampak.(bul)

PLN UIP Nusra dan Kanwil BPN NTB Sinkronisasi Target Sertifikasi Aset Ketenagalistrikan 2026

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Mataram (ekbisntb.com) – PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusra) bersama Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk mempercepat penyelesaian target sertifikasi aset tanah ketenagalistrikan PLN di wilayah NTB, Kamis, 20 Agustus 2026.

Kegiatan tersebut mempertemukan PLN UIP Nusra, Kanwil BPN NTB, serta Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-NTB untuk menyelaraskan data dan target, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala dalam proses sertifikasi aset.

Kepala Kanwil BPN Provinsi NTB, Stanley, menegaskan bahwa kepastian hukum atas tanah menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

“Keandalan listrik merupakan salah satu penopang pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat NTB. Karena itu, kepastian hukum atas tanah menjadi fondasi penting dalam pembangunan sarana ketenagalistrikan, baik pembangkit, gardu induk, maupun jaringan transmisi,” ujar Stanley.

Dalam FGD, PLN dan BPN membahas penyelarasan data dan inventarisasi target aset, identifikasi kendala teknis, administrasi dan yuridis, serta langkah penyelesaian yang diperlukan untuk mempercepat proses sertifikasi.

“BPN siap memfasilitasi dan mengawal setiap tahapan administrasi pertanahan sesuai ketentuan yang berlaku. Kami berharap forum ini menghasilkan langkah konkret dan komitmen bersama agar target sertifikasi aset tanah ketenagalistrikan dapat diselesaikan tepat waktu,” kata Stanley.

Senior Manager Perizinan, Pertanahan, dan Komunikasi PT PLN (Persero) UIP Nusra, Bruly Victor Tarigan, menjelaskan bahwa FGD juga membahas kebutuhan teknis PLN dalam pengamanan aset dan penyelesaian kompensasi Right of Way (ROW) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).

“Melalui FGD ini kami menyelaraskan data setiap bidang, mulai dari kelengkapan dokumen, status dan penguasaan tanah, hingga kendala administrasi maupun yuridis. Termasuk kebutuhan informasi dan validasi data pertanahan sebagai dasar penyelesaian kompensasi RoW jalur transmisi sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Bruly.

Menurut Bruly, sinkronisasi tersebut juga mencakup kesesuaian data bidang dan pemegang hak, termasuk peralihan hak, waris, pemecahan atau penggabungan bidang, serta perubahan data kepemilikan.

“Kami mengapresiasi Kanwil BPN NTB dan seluruh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota atas sinergi yang terus terjalin bersama PLN. Kolaborasi ini sangat membantu dalam mengurai kendala di lapangan sekaligus mempercepat pengamanan dan sertifikasi aset ketenagalistrikan,” katanya.

General Manager PT PLN (Persero) UIP Nusra, RDW. Manurung, menegaskan bahwa sinergi PLN dan BPN merupakan bagian penting dalam memastikan kepastian hukum sekaligus pengamanan aset negara yang dikelola PLN.

“Pengamanan aset bukan hanya persoalan administrasi, tetapi menjadi bagian dari upaya menjaga aset negara agar dapat memberikan manfaat secara optimal bagi masyarakat. Sinergi PLN dan BPN ini kami harapkan terus diperkuat untuk mendukung kelancaran pembangunan dan pengoperasian infrastruktur ketenagalistrikan di Nusa Tenggara Barat,” tutup Manurung.(bul)

UMKM Binaan BI NTB Tembus Panggung KKI 2026, Perluas Akses Pasar dan Naik Kelas

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Mataram (Ekbis NTB) — Bank Indonesia menyelenggarakan ajang Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2026 di Hall A dan B JICC, Jakarta, yang berlangsung pada 20 hingga 23 Agustus 2026. Mengusung semangat “BeudayaMeusare” dari Aceh yang bermakna Berdaya, Bersama-Sama, ajang ini juga menjadi bentuk upaya mendorong kebangkitan UMKM di wilayah Sumatera dan Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terdampak bencana alam.

​Pameran nasional ini resmi dibuka oleh Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti, bersama Ketua Dewan Kerajinan Nasional, Selvi Gibran Rakabuming. Pembukaan tersebut turut dihadiri oleh sejumlah menteri kabinet, pimpinan lembaga tinggi negara, serta perwakilan duta besar negara sahabat.

​Dalam sambutannya, Destry Damayanti menegaskan bahwa penguatan UMKM ke depan berpijak pada tiga kata kunci utama, yaitu Bangkit, Tangguh, dan Berdaya Saing.

​”Bangkit merupakan semangat pemulihan UMKM yang menghadapi tantangan ekonomi maupun bencana alam. Tangguh diwujudkan melalui penguatan struktur usaha dan akses pembiayaan berkelanjutan. Berdaya Saing diwujudkan melalui inovasi produk dan perluasan akses pasar domestik maupun ekspor,” ujar Destry.

​Kiprah UMKM Binaan BI NTB

​Bank Indonesia Provinsi NTB turut memperkuat komitmennya dalam mendampingi dan mengembangkan kapasitas UMKM agar mampu menembus pasar yang lebih luas. Melalui ajang KKI 2026, sejumlah produk unggulan asal NTB ambil bagian dalam pameran luring, daring, hingga business matching.

​Beberapa UMKM binaan BI NTB yang berpartisipasi dalam Pameran KKI Offline meliputi:

  • ​Kategori Tenun: Mawar Tenun Lombok, Naung Songket, dan Tenun Dina.
  • ​Kategori Mutiara & Perhiasan: Lamops, Ana Pearls, serta Maza Handcrafted Pearls & Jewelry.
  • ​Kategori Makanan & Minuman Olahan: Home Industri Madiun Songgajah dan Sate Rembiga Goyang Lidah.
  • ​Kategori Home Decor: Bale Rattan, Fatih Craft, dan Pinalo.
  • ​Kategori Desa Wisata: Desa Wisata Bilebante.

​Selain itu, partisipasi UMKM NTB juga diperluas melalui business matching yang diikuti oleh Home Industri Madiun Songgajah dan PT. Mujnah Kemiri Lombok, serta keikutsertaan sebanyak 27 UMKM dalam Pameran KKI Online.

​Skala Penyelenggaraan yang Kian Masif

​Secara keseluruhan, KKI 2026 melibatkan skala yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Pameran di JICC diikuti oleh lebih dari 550 UMKM luring, sementara pameran daring melalui situs resmi www.karyakreatifindonesia.co.id melibatkan lebih dari 1.300 UMKM. Angka ini meningkat dari penyelenggaraan KKI 2025 yang mencatatkan 362 UMKM luring dan lebih dari 1.100 UMKM daring.

​Melalui sinergi lintas sektor bersama 27 Kementerian/Lembaga serta 34 mitra strategis, KKI 2026 diharapkan mampu menjadi akselerator kebangkitan ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkelanjutan. (r/fan)

1...108109110...1,070Halaman 109 dari 1,070