RENCANA perampingan struktur organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemkot Mataram kembali mencuat. Ketua Komisi I DPRD Kota Mataram, I Wayan Wardana, SH., menilai langkah tersebut memiliki sisi positif dan negatif, namun dapat membawa manfaat signifikan dalam upaya mengefektifkan birokrasi serta menekan belanja pegawai yang saat ini masih melampaui batas amanat undang-undang.

Wardana menjelaskan bahwa setiap kebijakan perubahan organisasi pasti memiliki konsekuensi. “Sisi apa pun keputusan atau perubahan pasti ada plus minusnya. Tapi kalau kita lihat dari sisi positif, ada penyederhanaan birokrasi, perampingan, dan tentu saja efisiensi,” ujarnya kepada Suara NTB di ruang kerjanya Senin 17 November 2025.

Ia memaparkan bahwa belanja pegawai dalam Rancangan APBD 2026 masih mencapai 42 persen. Angka tersebut jauh di atas batas maksimal 30 persen sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD). “Kita masih melampaui itu. Semoga dengan adanya perampingan, belanja pegawai bisa kita kurangi sehingga memenuhi amanat undang-undang. Pada 2027 aturan itu diberlakukan penuh, jadi 2026 adalah kesempatan menata ulang birokrasi,” katanya.

Lebih lanjut politisi PDI Perjuangan ini menegaskan bahwa efisiensi tersebut sangat berpengaruh terhadap kualitas APBD. Anggaran yang sebelumnya terserap untuk belanja pegawai dapat dialihkan ke sektor yang lebih berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. “Kita ingin APBD yang berkualitas, yang pro-poor, benar-benar berpihak kepada kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Terkait rencana penggabungan beberapa OPD—seperti kemungkinan penggabungan Bappeda dengan Badan Riset Daerah—Komisi I menyebut bahwa hal itu masih menunggu arahan resmi pemerintah pusat maupun pemerintah kota.

“Apakah harus merujuk pada pusat atau kita bisa berkreasi sendiri, kita belum tahu. Kalau harus merujuk pusat, kita lihat dulu nomenklaturnya. Tapi kalau bisa berimprovisasi, tentu harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing,” katanya.

Anggota dewan tiga periode ini mengingatkan bahwa tidak semua pola penggabungan di kementerian dapat langsung diadopsi di tingkat daerah. “Keputusan pusat menggabungkan satu kementerian dengan lainnya itu bagus, tapi belum tentu di tataran OPD akan efektif. Semua harus kembali pada kondisi dan kebutuhan daerah,” imbuhnya.

Di tengah proses rencana perampingan, muncul kekhawatiran di kalangan pejabat Pemkot terkait potensi kehilangan jabatan. Menanggapi hal tersebut, Wardana menilai hal itu sebagai dinamika yang wajar dalam sistem birokrasi.

“Itu dinamika biasa. Ada promosi dan demosi, dan itu lumrah. Kita sudah disumpah untuk mengabdi di mana pun dan dalam keadaan apa pun sesuai jabatan. Jadi jangan baper,” tegas Wardana.

Menurutnya, dalam birokrasi, rotasi jabatan tidak semestinya dianggap keberuntungan atau kesialan, tetapi sebagai upaya memastikan birokrasi berjalan di arah yang tepat dan berdampak bagi masyarakat. (fit)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Kota Mataram telah mengajukan proposal pembangunan peninggian talud dan pemasangan bronjong di Sungai Ancar dan Sungai Unus kepada Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I. Pekerjaan tersebut dipastikan mulai dikerjakan pada 2026 dengan alokasi anggaran sebesar Rp25 miliar.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram, Lale Widiahening, mengatakan pihaknya menerima kabar baik dari BWS Nusa Tenggara I bahwa pembangunan talud di dua sungai tersebut akan direalisasikan pada 2026. Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp25 miliar.

“Kalau tidak salah, akan ada dana untuk bronjong dan talud. Masing-masing dialokasikan Rp15 miliar untuk Sungai Ancar dan Rp10 miliar untuk Sungai Unus,” ujarnya, Senin 17 November 2025.

Ia menambahkan, pembangunan talud dan pemasangan bronjong yang belum dapat diintervensi Pemkot Mataram pada 2025 akan dilanjutkan oleh BWS pada 2026.

Kerusakan talud tersebut, kata Lale, disebabkan oleh bencana alam berupa banjir dan gempa bumi yang terjadi pada 2018. “Untuk talud, kami sudah petakan mana saja yang rusak parah saat gempa. Insya Allah pembangunan ini sudah pasti terlaksana pada 2026,” ungkapnya.

Terkait normalisasi sungai yang mengalami pendangkalan di Sungai Ancar dan Sungai Unus, Lale menjelaskan bahwa pihaknya telah menyampaikan permohonan tersebut baik secara lisan maupun tertulis. Menurutnya, BWS juga telah mengetahui kondisi pendangkalan di dua sungai tersebut.

Sementara itu, menanggapi keluhan warga terkait pendangkalan sungai yang tak kunjung dinormalisasi, Lale menilai persoalannya bukan hanya sedimentasi. Penyempitan ruang sungai akibat bangunan yang didirikan di sempadan sungai turut memicu penyumbatan.

“Pemerintah sudah berupaya semaksimal mungkin mencegah bangunan liar di bantaran sungai. Namun setiap penertiban selalu ada penolakan. Jadi tetap seperti itu,” jelasnya.

Selain kondisi sungai, Lale juga mengungkapkan adanya masalah drainase yang tertutup plat beton oleh masyarakat untuk dijadikan akses atau fasilitas tambahan. Penutupan drainase tersebut menghambat aliran air dan berpotensi menyebabkan genangan hingga banjir lokal di beberapa wilayah kota. “Ada derinase yang tersubata, itu akibat plat yang banyak di lingkungan,” pungkasnya.

Dengan adanya kepastian anggaran dan jadwal pelaksanaan pada 2026, Pemkot Mataram berharap pembangunan talud dan bronjong ini menjadi solusi struktural yang dapat mengurangi risiko banjir di kawasan padat penduduk sekitar Sungai Ancar dan Sungai Unus.(pan)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Kota Mataram mendapat kepastian dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) soal pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) modern di Kebon Talo, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan.

Melalui Direktorat Jenderal (Dirjen) Cipta Karya, Kementerian PU menyetujui pembiayaan pembangunan TPST tersebut dengan alokasi anggaran mencapai Rp90 miliar.

Sekda Kota Mataram, H. Lalu Alwan Basri, mengatakan pembangunan TPST Kebon Talo merupakan bagian dari program nasional dalam meningkatkan sistem pengelolaan sampah di daerah. Ia memastikan bahwa seluruh biaya pembangunan akan ditanggung sepenuhnya oleh Kementerian PU.

“Kami sudah menerima informasi bahwa Kementerian PU setuju membiayai pembangunan TPST Kebon Talo. Anggarannya Rp90 miliar,” ujarnya, Senin 17 November 2025.

Sebelumnya, Kementerian PU telah melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen administratif dan teknis pembangunan TPST yang diajukan melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) NTB. Seluruh persyaratan dinyatakan lengkap sehingga pembangunan dapat segera diproses.

“Harapan kita awal tahun pekerjaan bisa dimulai karena proposal sudah masuk. Kementerian juga sudah melakukan monitoring dan kunjungan lapangan,” jelas Alwan.

Alwan menambahkan, pembangunan TPST Kebon Talo juga merupakan bagian dari program prioritas Kementerian Lingkungan Hidup, namun pelaksana pembangunan dilaksanakan Kementerian PU. Pola ini sama seperti pembangunan fasilitas dapur makan bergizi (MBG) yang dibiayai kementerian lain tetapi dilaksanakan Kementerian PU.

Menurut informasi yang diterima Pemkot Mataram, pembangunan TPST Kebon Talo akan masuk dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kementerian PU tahun 2026.

Alwan menegaskan bahwa Kota Mataram sangat membutuhkan keberadaan TPST Kebon Talo. Dengan produksi sampah yang mencapai 250 ton per hari, keberadaan fasilitas pengolahan modern dinilai menjadi solusi krusial bagi penanganan sampah perkotaan.

TPST Kebon Talo dirancang sebagai fasilitas modern yang dapat mengolah sampah secara lebih efisien, mengurangi beban Tempat Pembuangan Akhir (TPA), serta mendukung pengelolaan sampah terintegrasi berbasis pengurangan dan pemanfaatan kembali.

“TPST Kebon Talo nantinya akan sangat membantu sebagai pusat pengolahan sampah. Ini bagian dari penguatan sistem pengelolaan sampah kota yang semakin kompleks,” ujarnya.

Dengan dukungan anggaran dari pemerintah pusat, Pemkot Mataram optimistis proyek ini akan menjadi langkah besar dalam meningkatkan kualitas lingkungan dan mengurangi persoalan sampah yang selama ini menjadi tantangan utama kota. (pan)