Home Blog Page 1015

Ribuan ASN Lotim Masih Terima Gaji Manual

By
ekbisntb.com
-
0
Foto : Kasri A Rachman (Ekbis NTB/rus)

Selong (Ekbis NTB) – Separuh dari 11 ribu lebih Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lotim masih menggunakan sistem manual dalam menerima gaji. Kondisi ini membuat pihak bank NTB Syariah harus tetap sediakan uang segar. Mengingat hal itu.

Bank NTB Syariah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mendorong percepatan implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) RI sehingga bisa dilakukan secara daring semua gaji.

Demikian dikemukakan Branch Manajer Bank NTB Syariah Cabang Selong Kasri A Rachman didampingi Branch Manager Bank NTB Syariah Cabang Masbagik, Ahmad Rizqon Sani saat dikonfirmasi di sela acara pojok Jurnalis Bersama Forum Jurnalis Lombok Timur (FJLT) di Selong, Selasa 14 Mei 2024 kemarin.

Menurut Kasri Rahman, kewajiban terhadap pembayaran gaji secara non tunai sudah lama. Dorong Pemda untuk memaksimalkan sistem penggajian melalui skema non tunai. Sudah ada sebagian yang berjalan di Sekretariat Daerah Kantor Bupati Lotim. Sisanya ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Bendahara di OPD ini masih melakukan penarikan secara tunai di kantor Bank NTB Syariah saat gajian.

Ia menjelaskan, pembayaran gaji secara non tunai ini banyak manfaatnya. Pertama bisa memanage keuangan dengan baik. Kalau tunai akan digunakan langsung. Beda dengan non tunai, bisa manfaatkan mobile banking atau SMS banking untuk transaksi. Dari sisi keamanan transaksi dipastikan jauh lebih baik.

Bendahara OPD yang membawa uang tunai dari Bank ini pasti beresiko saat di tengah jalan. Sehingga diharapkan segera dilakukan pembayaran secara non tunai.

Dasi sisi bank NTB Syariah sendiri, juga harus setiap bulan siapkan jumlah uang kas yang cukup besar saat penarikan tunai. Bank NTB Syariah terus intensifkan komunikasi dengan pihak Pemerintah Daerah, utamanya dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) agar segera terapkan SIPD berjalan dengan baik.

Ketika SIPD diberlakukan semua, maka semua OPD harus menetapkan pembayaran secara daring. Termasuk kepada ASN. Rekening langsung masuk ke rekening ASN.

Dorong penerapan SIPD ini bertujuan juga untuk mengurangi peredaran uang tunai di tengah masyarakat. Satu sisi, Bank NTB Syariah mengedukasi masyarakat. Mulai dari kalangan ASN sehingga bisa menerapkan sistem belanja non tunai secara maksimal. “Ini memudahkan masyarakat dan pelaku UMKM,” ucapnya.

Pihak perbankan milik daerah ini juga intensifkan pemasangan sarana prasarana penunjang untuk transaksi secara non tunai. Mulai pemasangan berkode Qris. Penggunaan mesin Electronic Data Capture (EDC) dan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dimaksimalkan di seluruh kecamatan. “Mesin ATM terus kita tambah untuk memaksimalkan transaksi untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat,” demikian. (rus)

Artikel lainnya….

Ponpes Thohir Yasin Sukses Kembangkan Cabai dengan Teknologi “Green House”

Dipasangi Spanduk KPK, Pemilik Rumah Bakso Sampaikan Kondisi Sebenarnya

Inspiratif, Thohir Yasin Gratiskan Pendidikan Ratusan Santri dari Hasil Kemandirian Ekonomi Ponpes

Harga Emas Antam Naik jadi Rp1,332 Juta Per Gram

By
ekbisntb.com
-
0
Mas Antam (Ekbis NTB-Ist)

Mataram (Ekbis NTB) – Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) yang dipantau dari laman Logam Mulia, Rabu pagi, naik sebesar Rp8.000 per gram, sehingga menjadi Rp1.332.000 (Rp1,332 juta) per gram.

Sebelumnya, harga emas batangan berada di posisi Rp1.324.000 (Rp1,324 juta) per gram pada Selasa 14 Mei 2024.

Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan pada Rabu, yakni sebesar Rp1.223.000 (Rp1,223 juta) per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017. Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan PPh 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang NPWP dan 3 persen untuk non-NPWP. PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di Logam Mulia Antam pada Rabu:

– Harga emas 0,5 gram: Rp716.000
– Harga emas 1 gram: Rp1.332.000
– Harga emas 2 gram: Rp2.604.000
– Harga emas 3 gram: Rp3.881.000
– Harga emas 5 gram: Rp6.435.000
– Harga emas 10 gram: Rp12.815.000
– Harga emas 25 gram: Rp31.912.000
– Harga emas 50 gram: Rp63.745.000
– Harga emas 100 gram: Rp127.412.000
– Harga emas 250 gram: Rp318.265.000
– Harga emas 500 gram: Rp636.320.000
– Harga emas 1.000 gram: Rp1.272.600.000

Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP. Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22.(Ant)

Artikel lainnya….

Kolaborasi dengan Polda NTB, Ikhtiar APJII Bali Nusra Wujudkan Internet Berkualitas dan Aman

Sport Tourism Menggeliat, Lapangan Golf Lombok Kosaido Akan Dilengkapi Hotel Bintang Empat

Pasca Penetapan Tersangka Dirut PT. GNE, Pemprov NTB Minta Direksi dan Komisaris Tetap Fokus Bekerja

Jadi Kelompok Profesi Terbesar Terjerat Pinjol, FSGI Sebut Ada Gap Penghasilan Guru dengan Profesi Lain

By
ekbisntb.com
-
0
Wakil Sekjen FSGI, Mansur (Ekbis NTB-Ist)

Mataram (Ekbis NTB) – Dari catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di akhir April 2024, guru menjadi kelompok profesi terbesar yang terjerat pinjaman online (pinjol). Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) berharap pemerintah lebih peka terhadap profesi mulia ini, karena masih adanya gap penghasilan guru yang cukup jauh dibandingkan profesi-profesi lainnya.

“FSGI menyadari bahwa sumber penghasilan guru saat adalah gaji dan sebagiannya lagi dari tunjangan profesi. Mungkin perlu kebijakan keuangan lain seperti tunjangan fungsional khusus yang lebih berkeadilan,” harap Ketua FSGI NTB, yang juga Wakil Sekjen FSGI, Mansur, pada Selasa 14 Mei 2024.

Menurut Mansur, tak dapat disangkal bahwa orang terjerat pinjol, karena beberapa faktor, yaitu gaji kecil, gaya hidup, dan kurang pengetahuan soal pinjol. “Jadi ketika 43 persen guru ternyata terjerat Pinjol, maka negara khususnya Kemendikbudristek wajib mencarikan solusinya,” ujarnya.

Meski demikian, diakuinya bahwa pemerintah sedang berupaya memperbaiki tingkat penghasilan guru melalui pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) baru dan mempermudah proses Pendidikan Profesi Guru (PPG), agar lebih banyak guru yang tersertifikasi dan berhak mendapatkan tunjangan profesi.

Beberapa hal perlu diperhatikan oleh pemerintah. Mansur menyebutkan, misalnya terkait tunjangan profesi, banyak guru tidak keberatan tunjangan dibayar tiga bulan. Namun, ia memohon mekanisme pencairannya diperjelas. Misalnya, maksimal tanggal 10 pada bulan ke-empat. Hal ini tentu akan membantu guru dalam merencanakan keuangannya.

Namun, tentu saja secara mandiri guru harus berbenah diri. Guru tidak boleh miskin pengetahuan terhadap model-model penawaran jasa keuangan yang ada, tidak boleh asal mengikuti tren gaya hidup yang dilihat. “Jika pun gaji masih kecil, tunjangan kurang atau bahkan tidak ada namun masih dapat menjalankan tugas dengan baik dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti pinjol ini,” pungkas Mansur.

Sementara itu, Kemendikbudristek melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan guru di Indonesia. Maraknya kasus pinjaman online (pinjol) yang juga menjerat kalangan pendidik, kian menjadi sorotan dan menimbulkan keprihatinan tersendiri.

Kemendikbudristek melalui Ditjen GTK terus mendorong upaya optimalisasi pembukaan formasi Guru ASN PPPK 2024 untuk peningkatan kesejahteraan guru di Indonesia. Saat ini, tercatat sebanyak 774.999 guru-guru honorer yang telah lulus menjadi guru ASN PPPK. Selain itu, tercatat pula sebanyak 241.853 formasi ASN PPPK 2024 diajukan oleh pemerintah daerah (Pemda) per 31 Januari 2024.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Nunuk Suryani, menyampaikan bahwa, Ditjen GTK bersama dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN), terus mendorong dan mengadvokasi Pemda untuk segera memaksimalkan rekrutmen guru ASN PPPK di daerahnya masing-masing pada tahun ini demi mengentaskan status guru honorer.

Selain itu, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan guru yang sudah berstatus sebagai ASN, Ditjen GTK juga menyiapkan sistem uji kompetensi untuk kenaikan jabatan bagi guru yang berkinerja baik. “Kami juga melakukan akselerasi dan transformasi pada PPG Dalam Jabatan untuk mendorong sertifikasi profesi yang akhirnya juga berdampak pada kesejahteraan guru,” ujar Nunuk dalam keterangan resmi yang diterima Ekbis NTB.

Menyikapi kondisi tersebut, Ditjen GTK akan berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan dan dinas pendidikan terkait upaya peningkatan literasi keuangan para guru di seluruh Indonesia. “Supaya lebih banyak guru yang teredukasi mengenai perencanaan dan literasi keuangan agar terhindar dari pinjol, terlebih pinjol ilegal,” tegasnya pada Senin 13 Mei 2024. (ron)

Kutipan

‘’FSGI menyadari bahwa sumber penghasilan guru saat adalah gaji dan sebagiannya lagi dari tunjangan profesi. Mungkin perlu kebijakan keuangan lain seperti tunjangan fungsional khusus yang lebih berkeadilan‘’.

“Mansur”

Artikel lainnya….

Sekolah 3 dan 4 Tahun SMKPP Mataram Berbuah Manis, 70 Persen Lulusan Terserap Lapangan Kerja Dalam Hingga Luar Negeri

Truk Pengangkut Sapi Qurban dari Bima ke Jakarta Terbakar di Tol di Jawa Tengah

Kurang Bersih saat Hapus Riasan Mata Dapat Sebabkan Penyakit Hordeolum

DPR Rekomendasikan Desain Ulang Pasar di Lombok Tengah

By
ekbisntb.com
-
0
Pasar Tradisional Lombok Tengan (Ekbis NTB-Ist)

Mataram (Ekbis NTB) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah merekomendasikan agar pemerintah daerah melakukan redesain (desain ulang) bangunan semua pasar untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Kami mendorong pemerintah daerah untuk melakukan redesain terhadap bangunan pasar yang ada di seluruh wilayah Lombok Tengah khususnya Pasar Renteng, Kecamatan Praya dan Pasar Jelojok, Kecamatan Kopang,” kata anggota DPRD Lombok Tengah, Ahmad Rifai di Praya, Senin 13 Mei 2024.

Redesain pasar tersebut diharapkan dapat meningkatkan aktivitas perdagangan atau pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selain itu, dengan adanya peningkatan fasilitas pasar tradisional tersebut dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

“Tujuan redesain ini agar para pedagang dapat lebih tertarik untuk membuka usaha di kedua pasar tersebut,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lombok Tengah Raden Roro Sri Mulyaningsih mengatakan memang dari dewan menyarankan agar dua pasar ini dilakukan redesain agar para pedagang lebih tertarik untuk membuka usaha di kedua pasar tersebut.

“Pasar Jelojok dan Pasar Renteng kami rasa desain sudah sangat bagus,” katanya.

Namun, fasilitas yang digunakan secara umum oleh masyarakat banyak ini harus tetap ada pemeliharaan, apalagi Pasar Jelojok sudah sekitar lima tahun beroperasi dan banyak yang mengalami kerusakan.

“Yang menjadi kelemahan dinas, tidak pernah ada biaya revitalisasi untuk pasar,” katanya.

Ia mencontohkan seperti di Pasar Renteng ada 24 kamar mandi, dengan melihat jumlah fasilitas umum yang cukup banyak tapi masyarakat sampai saat ini masih kurang bisa menjaga, beberapa fasilitas mengalami kerusakan.

“Ada beberapa lokasi yang memang membutuhkan perbaikan sekarang ini,” katanya.

Di satu sisi perlu juga untuk diatur ulang kaitan dengan penempatan para pedagang di kedua pasar ini terutama di Pasar Renteng agar ke depan para pedagang dan pembeli juga merasa lebih nyaman.

“Misalkan di lost basah yang tersedia hanya 56 lapak perlu diatur bahkan bila perlu ditambah karena pedagang juga banyak dan los basah ini harusnya di lantai satu,” katanya.

Pada lantai dua pasar Renteng bisa dibuat menjadi lokasi apa yang bisa menarik pedagang untuk berjualan, karena rata-rata para pedagang lebih memilih berjualan di lantai pertama dan mereka membuat lapak sendiri di area parkir.

“Jadi kalau desain sebenarnya sudah bagus tapi tinggal bagaimana kita atur pedagang ini agar lebih bagus lagi,” katanya.(Ant)

Artikel lainnya….

Kenaikan Cukai Rokok Mengancam Masa Depan Tembakau Lombok

Pertamina Patra Niaga Pastikan Gempa di Lombok Utara Tak Mengakibatkan Kerusakan

Antisipasi Kemarau Ekstrem, Pemkot Mataram Optimalkan Irigasi Perpompaan

Perhatian Pemerintah Harus Menyentuh Masyarakat

By
ekbisntb.com
-
0
Abd Rachman(Ekbis NTB/dok)

WAKIL Ketua DPRD Kota Mataram, Abd Rachman, SH., mendukung langkah Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kota Mataram yang berencana membentuk inkubasi bisnis. ‘’Sangat bagus, kami apresiasi. Memang ini yang kami impi-impikan selaku wakil masyarakat Kota Mataram,’’ ujarnya kepada Ekbis NTB di DPRD Kota Mataram, kemarin.

Rachman menegaskan bahwa perhatian yang diberikan oleh Pemkot Mataram harus benar-benar menyentuh ke masyarakat. Adapun rencana pendampingan yang akan dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kota Mataram kepada pelaku UKM, sangat bagus. ‘’Mengenai waktu, itu kondisional,’’ imbuhnya.

Sebab, lanjut Ketua DPC Partai Gerindra Kota Mataram ini, bahwa tidak semua pelaku usaha, tidak paham. Sehingga, pendampingan oleh dinas, bisa dilakukan dalam jangka singkat, menengah atau jangka panjang. ‘’Tergantung dari, siapa yang akan kita damping,’’ cetus Rachman.

Maka, lanjut dia, diperlukan pelatihan bagi para pelaku UKM agar memahami dasar berkegiatan atau berusaha. Tidak hanya memahami harga pokok dan harga jual. Kalau manajemen usaha mereka sudah bisa berjalan, Rachman yakin, tiga atau empat tahun yang akan datang, kondisi Kota Mataram akan berubah.

‘’Mataram akan banyak memiliki entrepreneur – entrepreneur muda yang akan mengisi kekosongan-kekosongan yang ada di Kota Mataram,’’ ungkapnya. Untuk itu, Pemkot Mataram harus hadir. Bukan hanya melakukan pendampingan dan pembinaan. Tetapi juga menyiapkan.

‘’Saya merasa, kita ini kota punya ruang lingkup wilayah yang luas. Dalam arti, banyak lokasi atau aset Kota Mataram yang tidak terpakai, untuk dijadikan sentra pembinaan UKM Kota Mataram,’’ terang anggota dewan dua periode ini. Rachman memuji ide membentuk inkubasi bisnis yang bisa mendorong UKM naik kelas.

Namun demikian, dia mewanti-wanti, jangan sampai ide membentuk inkubasi bisnis itu selesai di tataran rencana dan wacana. ‘’Tapi harus diimplementasikan rencana-rencana itu. Masalah berhasil atau tidak. Itu nomor sekian,’’ katanya. Paling tidak Pemkot Mataram sudah menunjukkan kepedulian kepada masyarakat.

Inkubasi bisnis diperlukan supaya taraf perekonomian masyarakat bisa meningkat. Ketika inkubasi bisnis itu sudah berjalan, tentu akan dibarengi dengan penilaian. ‘’Karena banyak hal yang bisa berubah ketika hal itu dilakukan. Multiplier efeknya dapat. Dengan sendirinya, ketika dia sudah berjalan, dengan sendirinya dia membutuhkan tenaga kerja,’’ pungkasnya. (fit)

Artikel lainnya….

Dispar Lobar Bangun Sinergi dan Kolaborasi dengan Pelaku Pariwisata

Enam Pemegang Saham Jamkrida NTB Bagi Laba Sebesar Rp1,5 Miliar

Kadin dan Gapensi NTB Minta Investor Tak Seperti “Jailangkung”

Setelah Disegel KPK, Pengusaha Mulai Cicil Tunggakan Pajak

By
ekbisntb.com
-
0
Ilustrasi Pembayaran Pajak (Ekbis NTB-Ist)

Mataram (Ekbis NTB) – Satu persatu pengusaha di Kota Mataram mulai mencicil pembayaran tunggakan pajak. Langkah ini dilakukan setelah disegelnya tempat usaha mereka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemilik usaha diingatkan tidak membuka segel tersebut, sebelum melunasi tunggakan pajak daerah.

Kepala Bidang Pelayanan, Penyuluhan, dan Penagihan pada Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, Ahmad Amrin dikonfirmasi pada Selasa 14 Mei 2024 menerangkan, setelah penyegelan beberapa tempat usaha baik rumah makan dan hotel di Kota Mataram oleh KPK, satu persatu pengusaha mulai datang mencicil tunggakan pajak mereka. Pemilik Hotel Pratama di Jalan Adi Sucipto, Kelurahan Rembiga, membayar tunggakan pajak daerah 50 persen dari nilai tagihan Rp98 juta. Mereka berjanji akan melunasi pada bulan Juni 2024, tetapi stiker tetap dipasang alias tidak boleh dibuka. “Baru satu yang membayar, Hotel Pratama. Mereka bayar hanya 50 persen dan berjanji mau lunasi bulan depan,” terang Amrin.

Sementara itu, rumah makan di pusat perbelanjaan di Jalan Sriwijaya, Kelurahan Punia, bukannya membayar tunggakan justru mengajukan surat penghapusan denda pajak. Amrin tidak mempermasalahkan pengusaha mengajukan penundaaan atau penghapusan pajak, tetapi pengajuan mereka akan diproses untuk ditolak.

Pemilik Es Kepal, Rumah Bakso dan Hotel Surya Lombok berjanji akan melunasi tunggakan pajak mereka. Justru belum memberikan konfirmasi apapun adalah Hotel Griya Asri, Taliwang Irama, dan Rumah Makan Raja Bebek. “Tiga itu yang belum ada konfirmasi apapun dan ini sudah kita laporkan ke KPK,” terangnya.

Amrin menegaskan, stiker yang dipasang KPK tetap ditempel atau tidak boleh dibuka sebelum melunasi pembayaran tunggakan pajak daerah. Pelibatan Komisi Antirasuah dalam penagihan tunggakan pajak daerah sangat efektif, karena lembaga negara ini memiliki kewenangan secara langsung melanjutkan ke aparat penegak hukum.

Berbeda halnya dengan BKD tidak bisa melakukan hal tersebut, melainkan perlu secara prosedural melalui proses pelimpahan ke penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram. “Kalau kita tidak bisa mau potong, tetapi harus sesuai prosedur untuk penagihannya,” terangnya.

KPK kembali akan turun ke Kota Mataram memantau progres tindaklanjut pembayaran tunggakan pajak. Perihal akan menyegel objek pajak lainnya sangat tergantung dari Komisi Antirasuah tersebut. (cem)

Artikel lainnya….

Dipasangi Spanduk KPK, Pemilik Rumah Bakso Sampaikan Kondisi Sebenarnya

Inspiratif, Thohir Yasin Gratiskan Pendidikan Ratusan Santri dari Hasil Kemandirian Ekonomi Ponpes

Ponpes Thohir Yasin Sukses Kembangkan Cabai dengan Teknologi “Green House”

Majukan Wisata, NTB Dorong Penambahan Konektifitas Penerbangan

By
ekbisntb.com
-
0
H.L.Moh Faozal (Ekbis NTB/Dok)

Mataram (Ekbis NTB) – Pemprov NTB kembali mendorong adanya penambahan konektifitas penerbangan yang melayani Lombok. Terlebih dengan adanya Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) di daerah ini yang berpotensi mampu mendatangkan wisatawan dalam jumlah yang lebih banyak.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTB H. Lalu Muhammad Faozal, S.Sos.M.Si mengatakan, salah satu problem yang paling sering diungkapkan wisatawan yaitu mahalnya harga tiket pesawat menuju Lombok. Harga tiket yang mahal sering menjadi alasan wisatawan nusantara memilih berlibur ke daerah lain atau ke Malaysia dan Singapura karena harga tiketnya lebih rendah.

Namun demikian, soal harga tiket penerbangan ini menjadi kebijakan pemerintah pusat dan perusahaan airlines. Sehingga Pemda tak bisa melakukan intervensi.

“Regulasi udara itu adalah pure pusat, baik itu kapasitas angkut maupun kontrol harga tiket dengan ambang atas dan ambang bawah dan itu sering kali kita terjemahkan harga tiket mahal,” kata Lalu Mohammad Faozal kepada wartawan, Selasa 14 Mei 2024 kemarin.

Faozal mengatakan, komponen harga tiket penerbangan dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Salah satunya yaitu harga bahan bakar avtur. Harga avtur yang beragam di Indonesia turut mempengaruhi harga tiket, termasuk tujuan Lombok.

“Ini menyebabkan pada rute tertentu bisa jadi lebih mahal. Misalnya lebih murah ke Kuala Lumpur daripada Lombok ke Jakarta, karena memang bisnis harga avtur di Kuala Lumpur lebih murah belinya ketimbang mereka belinya di BIZAM,” katanya.

Faozal menambahkan, persoalan lainnya yang dihadapi yaitu penerbangan ke Lombok belum sebanyak yang sesuai dengan kebutuhan. Sehingga dampaknya yaitu pada harga tiket.

“Artinya kita dorong airlinesnya buka. Namun sekarang kita sudah buka, flight tanya penumpangnya mana, mereka juga kan bisnis. Itu juga yang menyebabkan airlines tidak sesuai dengan kebutuhan,” ujar Faozal.

Mantan Kadis Pariwisata NTB ini mengatakan, Pemprov NTB terus mendorong bagaimana destinasi Lombok – Sumbawa menjadi prioritas, sehingga betul-betul menjadi destinasi yang banyak dikunjungi. Salah satunya adalah KEK Mandalika.

“Artinya apa yang dihadirkan oleh Mandalika ini belum menjadi salah satu daya tarik yang menyebabkan kompetisi destinasi kita,” imbuhnya.

Diharapkan dengan adanya ratusan event lokal, nasional dan internasional di Mandalika dan NTB secara umum bisa menggaet lebih banyak wisatawan yang pada akhirnya akan menghidupkan bisnis penerbangan. Dengan cara ini, kemungkinan besar harga tiket pesawat juga akan kompetitif.(ris)

Artikel lainnya….

Kolaborasi dengan Polda NTB, Ikhtiar APJII Bali Nusra Wujudkan Internet Berkualitas dan Aman

Sport Tourism Menggeliat, Lapangan Golf Lombok Kosaido Akan Dilengkapi Hotel Bintang Empat

Pasca Penetapan Tersangka Dirut PT. GNE, Pemprov NTB Minta Direksi dan Komisaris Tetap Fokus Bekerja

Kenaikan Cukai Rokok Mengancam Masa Depan Tembakau Lombok

By
ekbisntb.com
-
0
Cukai Rokok Naik (Ekbis NTB-Ist)

Mataram (Ekbis NTB) – Kenaikan cukai rokok yang terjadi terus menerus setiap tahun bisa jadi bom waktu bagi masa depan tembakau, khususnya daerah penghasil seperti Lombok. Tata kelola pertembakauan yang sudah dibangun lama antara perusahaan dan petani mitra akan menjadi persoalan eksistensi masa depan emas hijau ini.

Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Provinsi NTB, Sahminuddin mengatakan, masa depan petani tembakau terancam. Dengan terus menerus naiknya cukai rokok.

Menurutnya, kenaikan cukai rokok akan berdampak langsung kepada kenaikan harga rokok yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan rokok yang resmi dan sudah lama beroperasi di Indonesia. Disisi lain, peluang bagi produsen-produsen rokok illegal.

“Kalau sudah harga rokok tinggi, masyarakat akan lebih memilih membeli rokok yang diproduksi tanpa cukai. Karena harganya pasti lebih rendah dibawah harga rokok bercukai,” katanya.

Ia meyakini, jika kenaikan cukai rokok terjadi terus menerus, perusahaan-perusahaan rokok akan memilih menutup investasinya. Tenaga kerja terancam di PHK, pendapatan negara dari cukai rokok juga terancam akan terus tergerus.

Sahimunddin mengatakan, disisi lain, perusahaan – perusahaan tembakau yang resmi dan sudah bermitra dengan petani tembakau kalah saing dengan perusahaan-perusahaan yang hanya datang membeli tembakau, tanpa melakukan pembinaan dan pendampingan kepada petani dari hulu ke hilir.
“Bayangkan, misalnya, perusahaan tembakau yang resmi ini beli tembakau petani seharga Rp70 ribu perkilo, sementara perusahaan yang tiba – tiba datang membeli ini berani beli sampai Rp80 ribu perkilo. Kenapa mereka berani beli lebih tinggi, karena mereka tidak kena beban cukai dan sebagainya,” katanya.

Padahal, perusahaan-perusahaan tembakau resmi ini sudah berinvestasi lama di petani. Jika terus-terusan kalah saing, dan petani lebih memilih menjual ke pembeli illegal, lambat laut perusahaan-perusahaan rokok yang resmi ini akan tutup.

“Fenomena maraknya pembeli tembakau oleh perusahaan-perusahaan yang tidak berizin ini ibarat fenomena batu akik. Ramainya cuma sebentar. Kalau perusahaan yang resmi tutup, kemudian yang illegal ini juga tutup, habislah masa depan petani tembakau,” katanya.

Peluang ini bisa diambil oleh perusahaan-perusahaan rokok luar negeri. Tidak menutup kemungkinan, dengan membeli brand-brand rokok yang sudah terkenal, mereka akan menggunakan tembakau dari negara-negara penghasil tembakau lainnya.

“Perusahaan-perusahaan luar negeri yang sudah membeli brand rokok di dalam negeri, bisa mengambil alih pasar. Rokok brand dalam negeri tetap dijual. Tapi mereka produksi di luar negeri, dan bahan bakunya (tembakau) digunakan dari luar negeri. Masa depan petani tembakau terancam,” imbuhnya.

Karena itu, dalam lingkup khusus di Provinsi NTB, pemerintah harusnya menegakkan peraturan daerah dan pergub yang mengatur tentang kemitraan antara perusahaan dan petani mitra.

“Kemitraan petani dengan perusahaan itu harus dikawal, diawasi pelaksanaannya supaya tetap jalan. Jangan sampai perusahaan-perusahaan resmi ini malah tutup kemudian. Makanya, tahun transisi pemerintahan ini harusnya tidak diabaikan. Baik Pj. Gubernur, dan Pj – Pj di daerah, jangan abai soal ini,” demikian Sahminuddin.(bul)

Pertamina Patra Niaga Pastikan Gempa di Lombok Utara Tak Mengakibatkan Kerusakan

By
ekbisntb.com
-
0
Foto : Ahad Rahedi (Ekbis NTB/bul)

Mataram (Ekbis NTB) – Gempa yang terjadi di Lombok, Selasa 14 Mei 2024 pukul 16.11 WITA dipastikan tidak mengakibatkan kerusakan pada sarana dan fasilitas BBM dan gas. Dengan demikian, masyarakat tak perlu mengkhawatirkan terjadinya gangguan distribusi.

Area Manager Communication Relations dan CSR Jatimbalinus, Ahad Rahedi menyampaikan beberapa hal, pasca gempa. Telah dilakukan pengecekan terhadap seluruh sarana dan fasilitas Pertamina di wilayah terdampak gempa, tidak ditemukan adanya kerusakan.

SPBU juga terpantau aman dan pelayanan tetap beroperasi normal. Demikian juga dengan kondisi sarfas di Integrated Terminal Ampenan dan Depot LPG Lombok terpantau aman, tidak terdapat kerusakan dan tetap dapat melayanai pendistribusian BBM ke masyarakat.

“Pertamina menghimbau kepada pengawas dan operator SPBU serta petugas di Integrated Terminal Ampenan dan Depot LPG untuk tetap waspada terhadap potensi gempa susulan. Untuk antisipasi lebih lanjut Pertamina juga telah berkoordinasi dengan pihak BMKG,” ujarnya.

Pertamina juga terus memastikan lembaga penyalur resmi seperti SPBU dan agen LPG berada dalam kondisi aman untuk mendistribusikan energi kepada masyarakat. Untuk mengakses informasi resmi seputar layanan Pertamina, disarankan dapat menghubungi Call Center 135, sosial media @pertaminapatraniaga dan @patraniaga.jatimbalinus.

BMKG merilis terjadinya gempa dengan magnitude :5.5, pada pukul 15:11:10 WIB, Lokasi :8.40 LS,116.03 BT (15 km Barat Daya Lombok Utara) dengan kedalaman 10 Km. Gempa dirasakan di Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Utara, Sumbawa Barat, Sumbawa, Badung, Denpasar, Karangasem, Bangli, dan Tabanan.(bul)

Antisipasi Kemarau Ekstrem, Pemkot Mataram Optimalkan Irigasi Perpompaan

By
ekbisntb.com
-
0
Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram HM Saleh (Ekbis NTB/ant)

Mataram (Ekbis NTB) – Dinas Pertanian Kota Mataram, Provinsi NTB mengoptimalkan program irigasi perpompaan sebagai langkah antisipasi saat musim kemarau.

“Untuk irigasi perpompaan ini kami dapat bantuan dari pemerintah pusat di tujuh lokasi untuk tujuh kelompok tani,” kata Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram HM Saleh, di Mataram, Selasa 14 Mei 2024.

Hal tersebut disampaikan menyikapi kondisi perubahan cuaca yang saat ini mulai masuk musim kemarau sesuai dengan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

Menurutnya, tujuh titik yang menjadi lokasi irigasi perpompaan itu rata-rata berada di kawasan yang rawan kekurangan air saat puncak kemarau seperti di Kecamatan Sandubaya dan Selaparang.

Hanya saja, katanya lagi, program irigasi perpompaan diberikan kepada kelompok tani yang dekat dengan aliran air sungai, karena irigasi perpompaan berfungsi untuk menyedot air sungai ke areal pertanian.

“Jadi tidak lagi pakai sumur bor, melainkan memanfaatkan potensi sumber air yang ada di sekitar lahan pertanian,” katanya pula.

Lebih jauh Saleh mengatakan, selama ini Kota Mataram tidak terlalu terdampak dengan musim kekeringan seperti kabupaten/kota lainnya di NTB, sebab Kota Mataram berada di wilayah hilir sehingga potensi kekeringan sangat kecil.

“Karena itu, potensi kekeringan tidak terlalu mengkhawatirkan namun harus tetap kita waspadai dan antisipasi,” katanya.

Dia mengakui, selama ini, ketika terjadi kemarau panjang lahan pertanian di Mataram khususnya di bagian utara yakni di kawasan Rembiga dan Sayang-Sayang masalahnya terjadi kekurangan air bukan kekeringan sebab berebut dengan air kolam perikanan budi daya.

Tetapi, tahun-tahun sebelumnya masalah itu sudah diantisipasi dengan pemberian bantuan sumur bor terhadap kelompok-kelompok tani di kawasan tersebut setiap tahun sebanyak 8-10 titik per kelompok.

“Tapi tahun ini, bantuan tidak lagi sumur bor melainkan irigasi perpompaan,” katanya.

Namun, hingga saat ini petani masih dapat memanfaatkan sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air saat musim kemarau.(Ant)

1...1,0141,0151,016...1,060Page 1,015 of 1,060