Home Blog Page 1012

Teknologi AI Digunakan untuk Pembangunan Jalan di IKN

By
ekbisntb.com
-
0
Teknologi AI (Ekbis NTB-Ist)

Jakarta (Ekbis NTB) – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Marga memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligent (AI) dalam membangun infrastruktur jalan di Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Salah satu contohnya melalui penggunaan alat automatic compactor di IKN,” ujar Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Ditjen Bina Marga Wilan Oktavian di Jakarta, Kamis 16 Mei 2024.

Wilan mengatakan bahwa alat tersebut membantu tahap pekerjaan pemadatan tanah dalam proses pembangunan infrastruktur jalan.

Pemanfaatan alat tersebut digunakan untuk membangun dan mempermudah proses konstruksi infrastruktur jalan di IKN seperti Jalan Sumbu Kebangsaan yang berada di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

Teknologi AI merupakan salah satu teknologi yang terus dikembangkan dan dimanfaatkan oleh Ditjen Bina Marga.

Pemanfaatan teknologi AI dalam dunia konstruksi jalan dan jembatan saat ini dapat diterapkan pada robotik, simulasi serta keselamatan lalu lintas, dan sebagainya.

Sebagai informasi, berdasarkan Lampiran Undang-Undang nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Induk IKN menyatakan bahwa Pemindahan Ibu Kota Negara dilakukan sebagai salah satu strategi untuk merealisasikan target ekonomi Indonesia 2045, yaitu pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata melalui akselerasi pembangunan Kawasan Timur Indonesia.

Ibu Kota Negara Nusantara yang selanjutnya disebut IKN mempunyai fungsi sentral dan menjadi simbol suatu negara untuk menunjukkan jati diri bangsa dan negara.

Oleh karena itu, pemindahan dan pengembangan ibu kota yang baru perlu didasarkan pada perkembangan prinsip pembangunan kota yang matang serta kebutuhan dan visi jangka panjang suatu bangsa.

Paradigma perencanaan dan prinsip pengembangan IKN disusun menjadi pertimbangan penting dalam pengembangan di lokasi yang baru.(Ant)

Urai Sampah, Pemkot Mataram Siapkan 6.900 Biopond Untuk Budi Daya Maggot

By
ekbisntb.com
-
0
Budi Daya Maggot (Ekbis NTB-Ist)

Mataram (Ekbis NTB) – Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram, Provinsi NTB menyiapkan 6.900 biopond untuk pengolahan sampah organik melalui budi daya maggot di tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) modern Sandubaya.

Kepala Bidang (Kabid) Persampahan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Mataram Vidi Partisan Yuris Gamanjaya di Mataram, Kamis (16/5/2024) mengatakan sebanyak 6.900 biopond manggot tersebut berukuran 80×60 sentimeter.

“Untuk pengembangan maggot di TPST, kita sudah masukkan bibit ke kandang maggot, karena proses menjadi lalat butuh waktu sekitar dua minggu,” katanya.

Begitu proses persiapan mesin dan peralatan modern pengolahan sampah rampung dimantapkan, katanya, lalat maggot sudah bisa hidup dan bertelur.

“Setelah bertelur, barulah kita pindah ke biopond yang sudah kita siapkan,” katanya.

Dengan ribuan biopond maggot yang disiapkan di TPST Sandubaya, diprediksi dapat mengolah sampah organik sisa makanan hingga belasan ton.

Hal itu sesuai dengan data dari Mataram Maggot Center (MMC) Kebon Talo, Ampenan yang menyebutkan dalam sehari MMC membutuhkan 3 ton sampah sisa makanan dari rumah tangga untuk diolah menjadi pakan maggot.

Sementara maggot di MMC yang dikembangkan saat ini sebanyak 60 biopond dengan ukuran 2X1 meter, dengan hasil panen maggot setiap hari rata-rata di atas 100 kilogram.

Dia menilai tingginya kebutuhan sampah rumah tangga untuk pakan maggot tersebut tentu mempengaruhi pengurangan sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA) Kebon Kongok, Kabupaten Lombok Barat.

Apalagi, lanjutnya, kalau 6.900 biopond di TPST modern Sandubaya mulai dikembangkan, bisa dihitung berapa ton sampah organik sisa makanan yang akan terurai setiap hari.

“Kondisi itu tentu bermuara pada semakin kecilnya sampah yang akan dibuang ke TPA,” katanya.

Lebih jauh, Vidi mengatakan guna mengetahui kebutuhan sampah organik sisa makanan untuk pakan maggot, DLH akan melakukan uji coba pada akhir Mei 2024, sekaligus uji coba berbagai peralatan pengolahan sampah dengan fasilitas pendekatan teknologi.

“Untuk uji coba, sekarang kita sedang tahap persiapan dan pemantapan mesin dan peralatan pengolah sampah modern,” katanya.(Ant)

Pemkab Bima Usulkan Penambahan LPG Bersubsidi

By
ekbisntb.com
-
0
Kuota LPG 3 kilogram sebesar 8.330 metrik ton atau lebih kurang 2.7 juta tabung (Ekbis NTB/ant)

Mataram (Ekbis NTB) – Pemerintah Kabupaten Bima, Provinsi NTB mengusulkan penambahan kuota gas LPG bersubsidi 3 kilogram untuk mengantisipasi terjadinya kelangkaan 2024 di daerah setempat.

Kabag Protokol dan Komunikasi Setda Kabupaten Bima Suryadin melalui keterangan tertulisnya di Mataram, Kamis mengatakan pada 2024 kuota LPG 3 kilogram sebesar 8.330 metrik ton atau lebih kurang 2.7 juta tabung.

“Jumlah ini masih belum memenuhi kuota permintaan yang diajukan sebesar 15.000 metrik ton atau lebih kurang sebanyak 5.9 juta tabung untuk kebutuhan warga,” katanya.

Oleh karena itu, untuk menjamin ketersediaan pasokan LPG bersubsidi 3 kilogram tersebut, pemerintah daerah telah bersurat secara resmi kepada Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur Bali Nusa Tenggara, perihal ekstra penambahan penyaluran kuota gas LPG untuk hari libur nasional maupun libur keagamaan.

“Pertamina telah merealisasikan penambahan alokasi untuk Kabupaten Bima tanggal 9 Maret 2024 sebanyak 3.920 tabung,” katanya.

Pada bulan Maret 2024 kembali diupayakan penambahan total alokasi kuota LPG 3 kilogram sebanyak 19.920 tabung. Kemudian bulan April 2024 pemerintah Kabupaten Bima juga telah mengupayakan kembali penambahan alokasi gas LPG 3 kilogram sebanyak 17.480 tabung.

“Untuk memaksimalkan penyaluran distribusi gas LPG 3 kilogram pemerintah Kabupaten Bima dan Pertamina tetap mengawal penyaluran LPG 3 kilogram agar tepat sasaran,” katanya.

Ia mengatakan hasil pengawasan langsung dikoordinasikan dengan SR (Sales Region) Pertamina untuk ditindaklanjuti terkait temuan lapangan adanya pelanggaran yang dilakukan pangkalan terhadap Harga Acuan Tertinggi (HET) LPG bersubsidi 3 kilogram untuk diberikan teguran dan sanksi sesuai ketentuan.

“Jika ada yang melakukan pelanggaran, para penyalur gas LPG tersebut akan diberikan sanksi sesuai aturan,” katanya.(Ant)

Volume Sampah Mataram Meningkat Hingga 2 Ton Selama Musim Haji 2024

By
ekbisntb.com
-
0
Kepadatan pengantar Calon Jemaah Haji di Asrama Haji NTB di Mataram ini yang memicu kenaikan volume sampah (Ekbis NTB/bul)

Mataram (Ekbis NTB) – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), menyebutkan selama musim pemberangkatan calon jamaah haji 1445 Hijriah/2024 Embarkasi Lombok, volume sampah meningkat hingga dua ton per hari.

Kepala Bidang (Kabid) Persampahan DLH Kota Mataram Vidi Partisan Yuris Gamanjaya di Mataram, Kamis, mengatakan peningkatan volume sampah itu dipicu karena adanya aktivitas ratusan Pedagang Kaki Lima (PKL) di areal Asrama Haji Embarkasi Lombok Jalan Lingkar Selatan Kota Mataram, selama proses pemberangkatan calon haji.

“Sehari volume sampah di sekitar asrama haji mencapai sekitar 1,5 ton hingga 2 ton. Jumlah itu tidak banyak, karena pada hari biasa volume sampah sekitar 200-240 ton per hari,” katanya.

Karena itu, lanjutnya, penanganan sampah PKL di sekitar asrama haji tidak mempengaruhi terhadap kinerja atau kegiatan penanganan rutin yang dilakukan petugas DLH pada titik lain. “Untuk penanganan sampah saat kegiatan insidental, kita sudah terbiasa,” katanya.

Untuk memudahkan penanganan sampah di kawasan itu, kata dia, para PKL sudah diberikan wadah sampah berupa kantong plastik sebagai bentuk partisipasi pedagang agar mengumpulkan sampah yang ditimbulkan selama beraktivitas di kawasan tersebut.

Pemberian kantong plastik ini dinilai efektif membantu petugas kebersihan yang disiagakan di kawasan tersebut, sehingga petugas bisa lebih mudah menangani sampah.

“Pedagang bisa minta kapan dan berapa saja kantong plastik sampah ke mandor yang kita siagakan di areal tersebut,” katanya.

Di sisi lain, lanjut Vidi, untuk mengoptimalkan penanganan sampah selama musim haji, juga telah dilakukan penambahan petugas sapu dari biasanya dua orang kini menjadi enam orang.

“Enam petugas sapu ini kita bagi tiga, masing-masing dua orang untuk pagi, siang, dan malam,” katanya.

Proses pemberangkatan calon jamaah haji Embarkasi Lombok dijadwalkan pada 11 Mei 2024 sampai 28 Mei 2024. Setelah itu kawasan asrama haji kembali normal dan pedagang kembali muncul saat proses pemulangan jamaah haji.

Kondisi itu terjadi karena tradisi di Pulau Lombok dan NTB pada umumnya pengantar satu jamaah bisa 2-3 bus, sehingga menjadi kesempatan bagi PKL untuk meraup rezeki musiman.

Para PKL ini berjualan sepanjang Jalan Lingkar Selatan Kota Mataram yang menjadi jalan utama ke Asrama Haji, dengan memanfaatkan lahan kosong dan trotoar di areal tersebut.(Ant)

Bantuan Beras Bulan April untuk NTB Mulai Disalurkan

By
ekbisntb.com
-
0
Beras bantuan pangan yang dikemas di RTR Sikur, Lombok Timur miliik Perum Bulog (Ekbis NTB/bul)

Mataram (Ekbis NTB) – Bantuan Pangan (Bapang) dalam bentuk beras untuk jatah bulan April mulai disalurkan kembali di Provinsi NTB. Tiga kabupaten/kota sudah menyalurkan, menyusul persiapan penyaluran di kabupaten/kota lainnya.

Pimpinan Wilayan (Pimwil) Perum Bulog NTB, Raden Guna Dharma di Mataram, Kamis 16 Mei 2024 menyampaikan, sudah 28,17 persen Bapang disalurkan pada posisi 15 Mei 2024. Kabupaten yang sudah menyalurkan. DIantaranya ada Kabupaten Lombok Timur baru mencapai 88,55 persen dengan Keluarga penerima Manfaat (KPM) 155.769.

Disusul Kabupaten Dompu penyalurannya sudah mencapai 100 persen dengan KPM 27.739. Kemudian Kabupaten Bima mencapai 100 persen dengan 15.444 KPM.

“Yang belum-belum ini masih sedang proses, pekan depan Mataram sudah mulai menyalurkan,” ungkapnya.

Secara total, jelas Awang, panggilan akrabnya, Pagu Kota Mataram sebanyak 38.203 KPM. Lombok Barat 91.868 KPM. Lombok Utara 39.912 KPM. Lombok Tengah 154.127 KPM. Sementara Kabupaten Sumbawa 49.581 KPM. Sumbawa Barat 13.859 KPM. Dan Kabupaten Bima 57.471 KPM.

Awang menegaskan kembali, Presiden menugaskan kembali kepada Badan Pangan Nasional dan Bulog untuk menyalurkan beras Bantuan Pangan di Tahun 2024.

Untuk penyaluran Tahap I dilakukan pada bulan Januari, Februari dan Maret 2024 dan penyaluran Tahap II dilakukan untuk bulan April, Mei dan Juni 2024. Masing-masing penerima mendapatkan beras sebanyak 10 Kg/bulan atau selama 6 bulan alokasi penyaluran sebanyak (60 Kg) dan gratis tanpa bayar. Kualitas beras yang diterima adalah beras medium dalam kemasan.

Tujuan disalurkannya Bapang oleh pemerintah adalah untuk mengurangi beban pengeluaran penerima bantuan pangan sekaligus sebagai upaya dalam mengentaskan kemiskinan, menangani kerawanan pangan, menanggulangi kekurangan pangan dan gizi, menurunkan stunting, mengendalikan gejolak harga pangan dan inflasi serta melindungi produsen dan konsumen dari dampak fluktuasi harga.

Terpisah, Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Provinsi NTB, H. Abdul Azis, SH.,MH bantuan pangan disalurkan kepada masyarakat dipastikan kualitasnya baik. Bapang menurutnya sangat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Alhamdulillah penyaluran baik, masyarakat penerima manfaat juga sangat terbantu dengan ini. Selain itu, bapang ini bisa berdampak pada pengendalian inflasi,” ujarnya.(bul)

Pengaruhi Sektor Wisata, Kadispar Berharap Konflik Diselesaikan

By
ekbisntb.com
-
0
Jamaluddin (Ekbis NTB/era)

Mataram (Ekbis NTB) – Perselisihan dua desa di Lombok, yaitu Desa Meninting, Lombok Barat dengan desa Rambitan, Lombok Tengah pada Jumat, 10 Mei 2024 lalu dinilai mempengaruhi laju wisata di daerah tersebut.

Diketahui bahwa di desa Meninting yang berada di utara Lombok Barat ini sangat terkenal dengan pariwisatanya, yaitu Senggigi. Aksi protes dan blokade jalan yang dilakukan warga Meninting di arah jalan menuju Senggigi pada Rabu, 15 Mei 2024 semakin memberikan dampak buruk bagi pariwisata.

Oleh karenanya, Kepala Dinas Pariwisata provinsi NTB, Jamaluddin, S.Sos, MT meminta kepada kedua belah pihak untuk bisa menyelesaikan konflik ini. “Dengan kejadian ini, kami, Dinas Pariwisata semoga hal-hal ini jangan terulang kembali, karena ini memberikan dampak negatif bagi tamu-tamu kita yang berniat kesini,” katanya pada Rabu, 15 Mei 2024.

Ia mengatakan bahwa pihaknya turut prihatin dengan kejadian tersebut, apalagi mengingat bahwa konflik terjadi di kawasan Pariwisata. Sehingga konflik ini dirasa bisa berdampak pada jumlah kunjungan wisata di Lombok.

“Kami dari pariwisata melihat yang terjadi ini merasa perihatin juga. Kita ini NTB sudah mulai bagus terkait dengan pariwisata, wisatawan mancanegara, nusantara lumayan banyak yang datang untuk ke Lombok ini untuk berwisata,” lanjutnya.

Jamal menambahkan bahwa dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisata, tentu akan berdampak pada perekonomian daerah, sehingga perlu untuk menghindari konflik-konflik antar daerah, apalagi sampai membawa senjata tajam. Hal tersebut hanya akan menyusahkan warga, juga membuat takut wisatawan untuk datang ke daerah terjadinya konflik.

“Tentu dengan banyaknya orang datang pasti akan berlaku perputaran ekonomi di tengah-tengah masyarakat kita, pelaku pariwisata, hotel, transportasi sampai yang paling bawah,” ujarnya.

Adapun untuk menghindari konflik seperti ini terjadi lagi di NTB, khususnya di Lombok, ia mengimbau untuk setiap masyarakat harus menghindari perkataan-perkataan yang dapat menyinggung satu sama lain, mengingat bahwa konflik ini terjadi karena ketersinggungan.

“Mudah-mudahan pemerintah desa, kecamatan, termasuk dengan aparat yang ada di tingkat kecamatan bisa menyelesaikan masalah yang menurut saya sepele karena terkait dengan perkataan, ketersinggungan. Menurut saya penting untuk kita beretika, sehingga kata-kata kita tidak menyinggung orang, mudah-mudahan ini yang terakahir terjadi di Lombok ini,” ujarnya. (era)

Artikel lainnya….

Bank NTB Syariah Cabang Masbagik Gencarkan Program Berantas Rentenir dengan Mawar Emas

Banyak Proyek Strategis di Lobar Belum Dilelang

Luhut Menyebut Layanan Internet Milik Elon Musk akan Membantu Hingga Pelosok

Dukung Percepatan Transformasi Ekonomi, Kapolda NTB Gelar Rapim

By
ekbisntb.com
-
0
GONG - Pembukaan Rapim Polda NTB 2024 yang dibuka oleh Kapolda NTB dengan membunyikan gong, Rabu, 15 Mei 2024 di Mataram. (Ekbis NTB/era)

Mataram (Ekbis NTB) – Kepala Kepolisian Daerah provinsi Nusa Tenggara Barat menggelar rapat pimpinan dalam rangka mendukung percepatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan berkelanjutan demi terwujudnya Indonesia Maju.

Dalam rapat pimpinan ini, Polda NTB turut mengundang jajaran pemerintahan seperti Pj Gubernur NTB, Pj Sekda NTB, Danrem 162/WB, Ketua DPRD Provinsi NTB, Kajati NTB, Ketua Pengadilan Tinggi NTB, Danlanal Mataram, Danlanud Zam Rembiga, Kabinda Wakapolda NTB, Irwasda PJU, Kepala BNN provinsi NTB, Kadis Perdagangan Provinsi NTB, Kadistanbun Provinsi NTB, Kadis Ketahanan Pangan Provinsi NTB, dan stakeholder lainnya.

Dalam sambutannya, Kapolda NTB, Irjen. Pol. Drs. Raden Umar Faroq, S.H.,M.Hum mengatakan bahwa diadakannya Rapim ini merupakan tindak lanjut Rapim Polri yang dilaksanakan pada 29 Februari 2024.

Rapim Polda NTB yang diselenggarakan Rabu, 15 Mei 2024 membahas beberapa kebijakan dan sasaran yang akan dilaksanakan di NTB. Salah satunya adalah persiapan Pilkada serentak dan Moto GP yang menjadi event internasional.

“Dalam mencapai target keberhasilan dari penyelenggaran tahun 2024, dalam waktu dekat di NTB akan ada Pemilihan Kepala Daerah, ini harus kita persiapkan secara cermat supaya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah bisa berjalan aman, lancar, sukses,” katanya.

Ia melanjutkan bahwa kunci suksesnya Pilkada bukan sebelum atau saat berkangsungnya Pilkada, tapi setelah dilangsungkannya Pilkada yang mana warga bisa melanjutkan kegiatan dengan aman, nyaman, dan terkendali.

Selain itu, beberapa sasaran yang perlu menjadi perhatian Kapolda NTB beserta seluruh OPD Pemerintahan ialah mengetahui pengembangan lingkungan strategis provinsi NTB yang berkaitan dengan perkembangan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan demi terwujudnya Indonesia maju, memperhatikan kebijakan Mentan untuk meningkatkan komoditi pertanian di provinsi NTB, serta menyiapkan event-event yang akan diselenggarakan di provinsi NTB di tahun 2024.

Untuk mewujudkan strategi dan sasaran yang telah dipaparkan oleh Kapolda NTB, ia melanjutkan bahwa perlu adanya solidaritas dan profesionalisme dari masing-masing instansi pemerintahan, termasuk di dalamnya ialah Polri, TNI, dan Kementrian Daerah.

Sementara itu, Pj Sekda provinsi NTB, H. Ibnu Salim, S.H., M.Si dalam sambutannya mengapresiasi Polda NTB karena telah melaksanakan Rapim yang membahas tentang persiapan dan penyambutan agenda strategis provinsi NTB di tahun 2024 ini, salah satunya adalah Pilkada.

“Pemerintah daerah sangat mengapresiasi kolaborasi dan sinegritas ini, sehingga harapannya adalah terwujudnya penyelenggaraan agenda strategis secara optimal, lancar, tertib, aman terlebih pemilukada serentak dapat terselenggara secara aman, tertib, bermartabat, dan adil,” katanya.

Ia kemudian menjelaskan terkait bagaimana peran pemerintah daerah NTB dalam Pilkada 2024 ini adalah: pertama, mempersiapkan penyusunan data kependudukan; kedua, mempersiapkan pemantauan pelaksanaan; ketiga, menjaga netralitas ASN; keempat, penugasan personel pada sekretariat PPK, Panwaslu, menyediakan sarana dan ruangan asosiasi pendidikan politik; kelima, kelancaran transportasi; dan keenam, pemantauan kelancaran penyelenggaraan pemilu.

Adapun yang terpenting dalam tahapan pemilukada adalah persiapan keamanan karena biasanya Pilkada lebih sensitif dibandingkan dengan Pilpres atau Pileg. Ibnu mengatakan bahwa pihaknya telah menyelesaikan segala tahapan pemilu tersebut.

“Mempersiapkan kebutuhan dukungan keamanan untuk penyelenggaraan pemilu yang sudah selesai untuk Kepolisian Daerah, untuk Korem, untuk Bawaslu, untuk KPU, dan lain-lain, di seluruh Indonesia, termasuk NTB naskah perjanjian hibahnya dalam minggu ini dapat diselesaikan,” pungkasnya. (era)

Artikel lainnya….

Pasca Penetapan Tersangka Dirut PT. GNE, Pemprov NTB Minta Direksi dan Komisaris Tetap Fokus Bekerja

Presiden Resmikan Lima Ruas Jalan Daerah di NTB

Terkena Serangan Burung, Pesawat Citilink Rute Lombok-Denpasar Putar Balik  

Optimalkan Penagihan Pajak, Bapenda Siapkan Aplikasi Sipenda

By
ekbisntb.com
-
0
BERTEMU: Jajaran Bapenda KLU bertemu dengan Pihak ketiga penyedia aplikasi Sipenda untuk memudahkan proses pembayaran kewajiban pajak. (Ekbis NTB/ist)

Tanjung (Ekbis NTB) – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lombok Utara, tengah dalam proses penyempurnaan penggunaan aplikasi Sistem Pendapatan Daerah (Sipenda). Sistem berbasis aplikasi android ini dikembangkan bersama vendor PT. Razen Teknologi Indonesia (RTI).

Pada pertemuan di Kantor Bappeda Lombok Utara di Tanjung, Selasa 15 Mei 2024, Kepala Bapenda, Ainal Yakin, S.Pd., terlihat bertemu dengan Progamer PT.RTI untuk membahas aplikasi Sipenda. Aplikasi ini sendiri direncanakan akan diluncurkan dalam waktu dekat.

“Aplikasi Sipenda Lombok Utara akan digunakan sebagai tempat Wajib Pajak (WP) untuk membayar pajak. Penggunaan aplikasi ini merupakan terobosan untuk mendukung penarikan pajak secara efektif, efisien bagi wajib pajak dan mencegah terjadinya kebocoran PAD,” ungkap Ainal.

Diterangkan, Bapenda dibebani target peningkatan raihan pajak daerah dan retribusi setiap tahun oleh TAPD maupun Badan Anggaran DPRD. Sehingga untuk mendukung pencapaian tersebut, Bapenda terus menghadirkan inovasi untuk merealisasikannya. Aplikasi Sipenda Lombok Utara ini dipandang akan cukup membantu dalam pelaksanaannya. Kendati demikian, selama proses aplikatifnya, Bapenda dan pihak ketiga juga akan melakukan evaluasi terhadap kendala dan gangguan yang mungkin timbul.

Menurut Ainal, pemakaian aplikasi Sipenda merupakan wacana sejak lama. Hanya saja, implementasinya masih terkendala sejumlah faktor teknis terutama di tingkat vendor.

“Untuk itu sekarang terus dibenahi aplikasinya sebelum dilaunching nanti pada Sabtu, 25 Mei mendatang,” ujarnya.

Bapenda dalam pemakaian aplikasi ini, sambung Ainal, telah berkoordinasi dengan BPK Perwakilan NTB untuk mencegah ketidakwajaran yang berpotensi merugikan negara secara aturan perundang-undangan. BPK juga menyarankan agar pemanfaatannya segara diterapkan di masyarakat.

“Adanya aplikasi ini nanti tentu mempermudah masyarakat maupun wajib pajak badan dalam membayar pajak. Kebocoran PAD juga bisa dicegah,” tandasnya.

Sementara, Programer PT. RTI, Rafif Adziabi, mengungkapkan dalam penerapan aplikasi Sipenda, pihak ketiga mengolah data jumlah wajib pajak secara keseluruhan di KLU, baik wajib pajak perorangan maupun WP Badan. Data itu dimasukkan ke dalam sistem untuk selanjutkan diolah agar dapat dilaksanakan secara sistematis.

Menurut Rafif, penting bagi Pemda untuk terus mengupdate info data Wajib Pajak, sehingga wajib pajak baru akan langsung dimasukkan dalam sistem sehingga dapat dikontrol dan diketahui oleh Bapenda terhadap jumlah WP yang sudah dan belum membayar kewajibannya kepada Pemda.

“Misalkan ketika salah satu owner hotel mempunyai tiga hotel wajib pajak, dengan menggunakan aplikasi ini owner bisa membayarkan langsung dan akan dirincikan hotel mana saja yang telah dibayarkannya,” terangnya.

Demikian pula dalam hal pembayaran kewajiban, aplikasi bisa membaca dan memverifikasi nominal kewajiban dan apa saja jenis yang harus dibayarkan.

“Bapenda tidak perlu lagi memilah ini pembayaran pajak dari siapa  dan untuk sektor pajak apa saja. Intinya aplikasi ini sudah bekerja otomatis langsung. Sehingga fungsi dari sistem ini salah satunya adalah mendata secara langsung wajib pajak itu,” tandasnya. (ari)

Artikel lainnya….

Terpilih Aklamasi, Ketut Jaya Kembali Pimpin DPD AHLI NTB

NTB Protes, Penjualan Benih Lobster Diambil Alih KKP

Lotim Menerima Tambahan Pupuk Bersubsidi

Antisipasi Penyimpangan, TNI Ikut Kawal Penyaluran BLTD Desa

By
ekbisntb.com
-
0
KAWAL: Anggotal TNI turut kawal penyaluran BLTDD di Desa Setiling Kecamatan Batukliang Utara, Rabu kemarin. (Ekbis NTB/kir)

Praya (Ekbis NTB) – Upaya massif dilakukan jajaran Kodim 1620/Lombok Tengah (Loteng) untuk mendukung suksesnya program pembangunan di daerah ini hingga ke desa-desa. Dengan terlibat langsung diberbagai program, salah satunya dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD). Seperti yang dilakukan Babinsa Koramil 1620-07/Batukliang Desa Setiling Sertu Hamdin, yang turun langsung mengawal dan menyalurkan BLTDD di desa setempat ke penerima program, Rabu 15 Mei 2024 kemarin.

“Kita turun langsung mengawal penyalutan BLTDD untuk memastikan kalau bantuan yang disalurkan tersebut benar-benar tepat sasaran. Dan, tidak terjadi penyimpangan dalam proses penyalurannya,” terang Sertu Hamdin.

Program BLTDD di Desa Setiling sendiri ini diberikan kepada 47 orang penerima. Itu sesuai hasil verifikasi dan hasil rapat penentuan bersama seluruh aparat terkait di desa. Tersebar di 13 dusun di Desa Setiling. Dengan masing-masing keluarga menerima bantuan tunai sebesar Rp. 300 ribu per bulan selama tiga bulan berturut-turut.

Keberaraan program tersebut diharapkan dapat meringankan beban ekonomi masyarakat kurang mampu. Terutama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sehingga supaya manfaat program bisa dirasakan secara maksimal, maka program harus dikawal dengan ketat. Agar tepat sasaran kepada penerima manfaat.

Petimah, salah seorang penerima program BLTDD menyampaikan apresiasi atas keterlibatan TNI dalam mengawal penyaluran program, tersebut. Menurutnya, bantuan tersebut sangat berarti bagi masyarakat kurang mampu. Di tengah kondisi ekonomi yang sulit keberadaan BLTDD sangat berarti. Karena sedikit tidak bisa membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokoknya.

“Dengan adanya pendampingan dari TNI, kami merasa lebih terbantu dan yakin bahwa bantuan dapat tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran,” terangnya. Sehingga penting keterlibatn TNI kedepanya. Tidak hanya di program BLTDD saja. Tetapi juga program-program pemerintah lainnya. (kir)

Artikel lainnya….

Dipasangi Spanduk KPK, Pemilik Rumah Bakso Sampaikan Kondisi Sebenarnya

Kolaborasi dengan Polda NTB, Ikhtiar APJII Bali Nusra Wujudkan Internet Berkualitas dan Aman

Truk Pengangkut Sapi Qurban dari Bima ke Jakarta Terbakar di Tol di Jawa Tengah

Tambahan Alokasi  Pupuk Bersubsidi di Lotim di Bawah e-RDKK

By
ekbisntb.com
-
0
 Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Timur, H. Sahri (Ekbis NTB-Ist)

Selong (Ekbis NTB) – Penjabat Bupati Lotim, H.M. Juaini Taofik menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor 100.332/TAN/2024 tentang Penetapan Perubahan Alokasi Pupuk Bersubsidi. Meski dapat tambahan, terlihat jumlahnya masih dibawah elektronik Rencana Definitif  Kebutuhan Kelompok (E-RDKK).

Kepala Dinas Pertanian Lotim, H. Sahri dalam pertemuan di kantor Bupati, Rabu 15 Mei 2024 kemarin menerangkan rencana luas tanam 156.117 ha tahun 2024. Kebutuhan pupuk sesuai E-RDKK sebanyak 33.413 ton urea. NPK 43.225 ton. NPK plus 53 ton dan 12.079 ton untuk organik.

Sementara alokasi tambahan diberikan ke Lotim urea sebanyak 30.137 ton urea dan NPK 27.224 ton sedangkan organik 4.680 ton. Jumlah distributor resmi sebanyak 7, jumlah pengecer 352. Sedangkan total jumlah petani 143.601 orang.

Melihat data tersebut, tambahan pupuk ini diakui cukup besar bagi Lotim. Meski dibawah RDKK, namun diyakinkan kebutuhan pupuk untuk semua petani terpenuhi. Kedepannya ini tak ada lagi pupuk langka. Petani tak perlu khawatir.

Terhadap kekurangan ini, petani disarankan gunakan pupuk organik. Dinas pertanian Lotim memiliki kelompok petani binaan yang bisa buat pupuk organik. Pupuk organik ini manfaatnya besar baik untuk lahan dan tanaman. “Kita melatih petani untuk buat pupuk organik,” ungkapnya.

“Kami pastikan ketersediaan pupuk akan cukup untuk mendukung pertanian lokal dan meningkatkan produksi hasil pertanian,” terang Sahri.

Disebutkan, luas lahan pertanian mencapai di Lotim seluas 41 ribu hektar. Distan Lotim telah memberikan rekomendasi takaran penggunaan pupuk untuk memastikan kecukupan pasokan. Jika rekomendasi itu dijalankan maka tidak ada terjadi  kekurangan pupuk di Lotim .

Jika kedepan ada oknum yang melakukan pelanggaran terhadap distribusi pupuk.aka pihaknya akan memberikan tindakan tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Distribusi pupuk akan terus diawasi agar tidak dipermainkan.

“Jika ada yang mempermainkan pupuk ini, akan diberikan tindakan tegas. Kami akan awasi distribusi pupuk ini bersama dengan aparat Penegak Hukum (APH),” demikian.

Kepala Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Distan Lotim, Darajata menambahkan, pupuk subsidi tersebut akan disalurkan melalui Distan dan Dinas Perdagangan. Pupuk-pupuk subsidi tersebut akan salurkan kepada petani yang telah terdaftar sesuai E-RDKK.

Petani yang mendapatkan pupuk subsidi ini adalah petani yang menanam komoditi tanaman pangan. Sedangkan untuk tanaman tembakau tidak mendapatkan pupuk subsidi. Terkecuali peraturan terkait komoditi strategis di setiap kabupaten/kota sedang sudah keluar, kemungkinan tanaman tembakau bisa mendapatkan alokasi pupuk subsidi. (rus)

Artikel lainnya….

Womenpreneur Day 2024 Akan Digelar Lagi, Ada Bazar UMKM, Inspirasi Bisnis Hingga Kajian Islam Bersama Umi Pipik

Astra Motor NTB Umumkan Para Pemenang Kontes Layanan Honda Regional NTB 2024

Rupiah Menguat Jadi Rp16.083 Per Dollar AS

1...1,0111,0121,013...1,060Page 1,012 of 1,060