Home Blog Page 1011

Distan Mataram Keluarkan Izin Pemasukan Ayam Beku dari Luar Daerah

0
AYAM - Aktivitas pedagang ayam di salah satu pasar tradisional di Kota Mataram. (Ekbis NTB/ant)

Mataram (Ekbis NTB) – Dinas Pertanian Kota Mataram, Provinsi NTB, telah mengeluarkan izin pemasukan daging ayam beku dari luar daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus menstabilkan harga ayam yang saat ini mencapai Rp42.000 per kilogram.

Kepala Dinas Pertanin (Distan) Kota Mataram HM Saleh di Mataram, Kamis, mengatakan izin pemasukan daging ayam beku dari luar daerah dilakukan untuk memberikan alternatif atau pilihan kepada masyarakat.

“Dalam sekali rekomendasi izin, satu perusahaan bisa mendatangkan setengah hingga satu ton ayam beku,” katanya.

Sementara jumlah perusahaan pemasok daging beku baik itu daging ayam, daging sapi, jeroan beku dan lainnya di Mataram sekitar 6-7 perusahaan.

Namun pemasukan daging ayam beku, disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi. Artinya pada hari-hari tertentu seperti perayaan keagamaan, ayam beku yang masuk lebih banyak.

Seperti saat bulan Ramadhan, Idul Fitri, dan acara keagamaan lainnya didatangkan lebih banyak.

“Insya Allah, kebutuhan daging ayam beku untuk Idul Adha 1445 H kita jamin bisa terpenuhi juga,” katanya.

Sementara Kepala Bidang (Kabid) Peternakan Dinas Pertanian (Distan) Kota Mataram Hj Raihul Jannah menambahkan untuk daging ayam beku di bulan April telah didatangkan sebanyak 132,81 kilogram.

Jumlah itu, belum termasuk untuk kebutuhan pada Mei dan Idul Adha 1445 Hijriah yang akan dirayakan pada 17 Juni 2024, karena masih dilakukan pendataan.

“Pemasukan daging ayam beku kita harapkan bisa menekan harga daging ayam segar agar tidak terjadi kenaikan lagi,” katanya.

Dengan demikian, daging ayam beku yang harganya sekitar Rp32.000-Rp33.000 per kilogram, bisa menjadi pilihan atau alternatif masyarakat saat harga daging ayam segar mencapai Rp42.000 per kilogram.

Data Distan sebelumnya menyebutkan untuk kebutuhan puasa dan Idul Fitri 1445 Hijriah, Distan mendatangkan sebanyak 263 ton daging beku itu terdiri atas 30 ton daging sapi, 61 ton daging kerbau, dan 173 ton daging ayam.

Sebelumnya Kepala Bidang (Kabid) Bahan Pokok dan Penting (Bapokting) Dinas Perdagangan Kota Mataram Sri Wahyunida mengatakan, kenaikan harga ayam saat ini dipicu karena tingginya permintaan daging ayam karena masuknya musim haji tahun 1445 Hijriah, sementara stok tercukupi.

Setiap musim haji, tradisi turun temurun di Kota Mataram jamaah calon haji sebelum berangkat ke Tanah Suci akan melaksanakan selamatan atau “roah” dengan menggelar zikir dan doa yang ditutup dengan “begibung” atau makan bersama.

Karena itu selain harga daging ayam, harga telur ayam saat ini juga mengalami kenaikan menjadi Rp2.000 per butir, dari harga sebelumnya Rp1.900 per butir.

“Itulah yang jadi salah satu pemicu kenaikan harga daging ayam dan telur. Untuk itu kita akan koordinasi dengan Distan untuk datangkan ayam beku guna menstabilkan harga,” katanya. (ant)

Artikel lainnya….

Pintu Masuk Bali, Pengamanan di BIZAM Diperketat

OJK Imbau Masyarakat Berhati-hati Terhadap Penawaran Investasi yang Menjanjikan Keuntungan Fantastis

Pertashop Diharapkan Jadi Penyalur Pertalite

Kelas BPJS Kesehatan Dihapus, RSUD Provinsi NTB Segera Terapkan Sistem KRIS dalam Melayani Pasien

0
H. Lalu Herman Mahaputra (Ekbis NTB/dok)

Mataram (Ekbis NTB) –  Presiden Jokowi menghapus sistem kelas iuran BPJS Kesehatan, baik kelas I, II, dan III paling lambat 30 Juni 2025. Sebagai gantinya, pemerintah akan menerapkan Kelas Rawat Inap Standar Jaminan Kesehatan Nasional (KRIS JKN) alias kelas standar di seluruh rumah sakit (RS).

Penghapusan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Terkait dengan ketentuan baru tersebut, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi NTB sebagai rumah sakit plat merah langsung meresponsnya dengan positif. Bahkan sesungguhnya rumah sakit yang terletak di Dasan Cermen Kota Mataram tersebut sudah menerapkan prinsip-prinsip KRIS sejak beberapa tahun terakhir dalam situasi tertentu untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada pasien.

Dirut RSUD Provinsi NTB dr. H. Lalu Herman Mahaputra M.Kes mengatakan, spirit rumah sakit sesungguhnya adalah melayani masyarakat tanpa melihat derajat atau kelas-kelas seorang pasien. Di rumah sakit yang dia pimpin ini sudah lama diterapkan kemudahan dalam perawatan, Misalnya jika tak ada bed atau tempat tidur di kelas III, maka akan dinaikkan ke kelas II. Begitu juga jika bed kelas II penuh akan dinaikkan ke kelas I.

 “Memang tak serta merta, ini bertahap. Namun prinsipnya itu bagus. Kami di RSUP sudah menyiapkan sejak awal, bahwa pelayanan rumah sakit harusnya memang non kelas. Artinya nanti pelayanan rumah sakit itu akan sama, tak membedakan ini itu,” kata dr. H Lalu Herman Mahaputra atau dr. Jack kepada Ekbis NTB Kamis 16 Mei 2024 kemarin.

Dokter Jack mengatakan, dalam penerapannya nanti, satu ruangan rumah sakit akan diisi oleh empat pasien. Sehingga sistem kelas I,II, dan III yang ditandai dengan perbedaan jumlah bed perawatan dalam satu kamar sudah tidak akan diterapkan lagi.

Terkait regulasi yang baru dalam pelayanan pasien di rumah sakit ini, pihaknya di RSUP NTB dan tentunya seluruh rumah sakit di daeah akan menunggu regulasi berupa Peraturan Menteri (Permen) yang akan menjabarkan secara teknis pelaksanaan kebijakan di lapangan.

“Kita sudah siapkan semuanya, kita tinggal menunggu Peraturan Menteri saja, kalau kita sudah siap, kapanpun kita akan lakukan itu,” tegasnya.

Menurut Perpres Nomor 59 Tahun 2024, KRIS adalah standar minimum pelayanan rawat inap yang harus diterima oleh peserta program Jaminan Kesehatan Nasional. Penerapan KRIS menitikberatkan pada perbaikan tempat tidur pasien.

Dengan perbaikan ini, pasien kelas I BPJS Kesehatan yang selama ini menempati kamar dengan kapasitas 1-2 orang per unit, kelas II berkapasitas 3-5 orang per kamar, dan kelas III berkapasitas 4-6 orang per kamar akan berubah.

Dengan sistem KRIS, maksimal akan menjadi 4 tempat tidur dalam satu kamar. Pengurangan tempat tidur itu menjadi salah satu dari 12 kriteria yang harus ditetapkan RS untuk melaksanakan penghapusan sistem kelas I-III.(ris)

Artikel lainnya….

Gandeng Dunia Pendidikan dan BI, Loteng Kembangkan Padi Varietas Gamagora 7

Realiasi PAD dan PMA di Lobar Masih Anjlok

Hidupkan Karakter Budaya di Lotim Lewat Sekolah Penggerak

Gandeng Dunia Pendidikan dan BI, Loteng Kembangkan Padi Varietas Gamagora 7

0
Wabup Loteng Dr. H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., (lima kanan) memimpin kick off tanam perdana padi varietas Gamagora 7 di Desa Pengembur Kecamatan Pujut, Kamis, 16 Mei 2024. (Ekbis NTB/kir)

Praya (Ekbis NTB) – Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) terus berupaya mendorong peningkatan produksi pertanian di daerah ini, khususnya padi. Selain sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan petani, sekaligus mempertahankan status sebagai salah satu daerah lumbung pangan nasional. Salah satu upaya yang tengah dirintis ialah dengan mengembangkan varietas padi unggul jenis Gamagora 7.

Dalam hal ini Pemkab Loteng menggandeng Bank Indonesia (BI) serta Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta sebagai penyedia varietas. Langkah pengembangan varietas padi unggul tersebut ditandai dengan kick off tanam perdana padi varietas Gamagora 7 di Dusun Batu Belik Desa Pengembur Kecamatan Pujut, Kamis, 16 Mei 2024 oleh Wakil Bupati (Wabup) Loteng Dr. H.M. Nursiah, S.Sos., M.Si.

Hadir pada kesempatan itu Kepala Perwakilan BI NTB Berry Arifsyah Harahap, Ketua Kelompok Peneliti Gamagora UGM Dr. Ir. Taryono, M.Sc, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Brida NTB L. Suryadi, perwakilan pejabat lainnya serta anggota petani Desa Pengembur. “Varietas Gamagora 7 ini diharapkan bisa menjadi pilihan untuk ditanam oleh petani Loteng ke depannya,” terang Wabup Loteng Dr. H.M. Nursiah, S.Sos., M.Si., saat memberikan sambutan.

Varietas Gamagora 7 sendiri merupakan varietas padi unggul yang sudah cukup lama dikembangkan oleh UGM. Dengan beberapa keunggulan yang dimililiki, varietas Gamagora diyakini cocok untuk ditanam di lahan pertanian di Loteng. Satu di antaranya, varietas tersebut bisa ditanam di sawah irigasi teknis maupun sawah tadah hujan.

Dengan kata lain, varietas Gamagora bisa ditanam di area yang memiliki ketersediaan air tinggi maupun lahan dengan kuantitas air sedikit. Usia panennya juga tidak terlalu lama, antara 90 sampai 100 hari dengan potensi produksi mencapai 9,7 ton per hektar. “Bicara karakteristik varietas padi jenis ini cocok ditanam di Loteng. Yang sebagian besar lahan pertaninya berupa lahan tadah hujan,” tegasnya.

Melihat potensi produksi yang dimiliki varietas tersebut, penggunaannya secara luas ke depannya diharapkan bisa mendorong peningkatan produksi padi Loteng, sehingga kian memantapkan posisi Loteng sebagai daerah lumbung pangan nasional. “Dengan kondisi saat ini Loteng mampu menjadi penyumbang pangan nasional. Kalau produksi terus meningkatkan, maka akan semakin memperkuat posisi Loteng ke depannya,” ujar Sekretaris DPD II Partai Golkar Loteng ini.

Luas lahan pertanian di Loteng saat ini tercatat di atas 52 ribu hektar. Tahun lalu Loteng mampu memproduksi hingga 500 ribu ton lebih padi atau sekitar 325 ribu ton setara beras dengan kebutuhan beras sekitar 180 ribu per tahun, maka Loteng mampu surplus beras hingga 190 ribu ton lebih. Dengan penambahan produksi padi di masa yang akan datang, tentu besar surplus beras Loteng diharapkan bisa lebih besar lagi.

Di tempat yang sama Kepala Perwakilan BI NTB Berry Arifsyah Harahap, menambahkan pihaknya turut terlibat dalam pengembangan varietas padi Gamagora 7 di Loteng sebagai wujud intervensi BI dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan petani. Dengan peningkatan produksi padi, juga akan berkontribusi dalam menekan inflasi yang salah satu penyumbang utamanya yakni peningkatan harga beras. Jadi kalau beras di dalam daerah tercukupi, maka dengan sendirinya akan ikut menekan potensi kenaikan harga beras di tengah masyarakat.

“Salah satu cara untuk bisa meningkatkan produksi padi ialah dengan penggunaan varietas pagi unggul yang memiliki potensi produksi tinggi. Satu di antaranya varietas Gamagora 7 yang sudah teruji dan terbukti hasilnya di sejumlah daerah,” imbuhnya.

Karena varietas Gamagora merupakan varietas baru bagi petani di daerah ini, maka penting juga keterlibatan pihak UGM selaku pemilik varietas untuk memberikan pendampingan kepada petani. Sehingga pengembangan varietas tersebut bisa benar-benar maksimal. (kir)

Realiasi PAD dan PMA di Lobar Masih Anjlok

0
Senggigi, merupakan objek wisata andalan yang dimiliki Lobar. Pariwisata merupakan salah satu sumber PAD bagi Lobar. Namun, sekarang ini, realisasi PAD dan investasi PMA di Lobar anjlok. (Ekbis NTB/dok)

Giri Menang (Ekbis NTB) – Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih menjadi masalah klasik yang disoroti dari tahun ke tahun. Lantaran hampir tiap tahun, PAD ini tak pernah tercapai 100 persen dari target. Selain itu, realiasi Penanaman Modal Asing (PMA) atau investasi di Lombok Barat (Lobar) anjlok. Beberapa hal ini menjadi evaluasi DPRD terhadap Kepala Daerah atau Bupati Lobar yang disampaikan dalam Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah tahun 2023.

Ketua Komisi II DPRD Lobar H. Abubakar Abdullah yang dikonfirmasi mengatakan, kendati LKPJ Kepala Daerah tahun 2023 disetujui DPRD, ada beberapa catatan sebagai bahan evaluasi Pemkab ke depan sudah disampaikan. Beberapa di antaranya, investasi asing atau PMA di Lobar sangat jauh realisasi dari target. “Jauh sekali realiasasinya, ndak bisa mencapai target,” kata politisi PKS ini, Kamis, 16 Mei 2024.

Dikatakan, kapasitas fiskal daerah hanya Rp1,9 triliun, sehingga untuk membangun daerah tidak bisa mengandalkan APBN dan APBD saja, karena terbatas jumlahnya. Karena daerah ini butuh investasi, Pemda harus melalui OPD mendatangkan Investor untuk bisa membangun berbagai sektor di daerah. Hal ini untuk menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, seperti kemiskinan dan pengangguran.

Pihaknya menyoroti bagaimana Pemkab Lobar harus fokus menanggulangi persoalan kemiskinan yang meningkat tahun 2023 sebesar 3.700 jiwa atau 0,28 persen. Selain itu, pengangguran, stunting menjadi satu hal yang mendasar menjadi sorotan DPRD. Selain itu, yang menjadi sorotan adalah target PAD yang tak pernah mencari target hampir tiap tahun. “Terutama dari sisi capaian PAD non BLUD, kalau dihitung capaian hampir tiap tahun tidak pernah tercapai 100 persen, kalau reportnya 1-10, tercapai 7 atau 70 persen lah,” kritiknya.

Hal ini harus dievaluasi kembali oleh pemkab, apa hal-hal yang harus dilakukan untuk mencapai target PAD yang direncanakan sebelumnya. Tentu saja bicaya masalah capaian target PAD, ada struktur tim dan infrastruktur yang harus disiapkan. Entah itu untuk menunjang pencapaian 11 sumber PAD sektor pajak dan retribusi. “Ini harus menjadi perhatian Pemkab kalau mau daerah ini kuat dari sisi fiskal,” tegasnya.

Salah satu yang bisa dilihat adalah sektor PAD ini. Menurutnya dari sisi potensi PAD sangat besar dan kaya raya, hanya saja kemungkinan belum tahu cara mengelola dan infrastruktur pendukung yang harus banyak didukung melalui investasi APBD, seperti pendukung PBB, harus ditunjang peralatan yang memadai. Namun saat ini yang terjadi, jumlah alat cetak SPPT PBB terbatas itupun kerap kali rusak, sehingga di sinilah butuh pemerintah melakukan intervensi melalui APBD nya untuk menunjang peralatan tersebut. Sementara itu, berdasarkan data Bapenda, realisasi PAD Lobar khusus Bapenda baru 20 persen lebih, hingga memasuki triwulan II ini (April red).

Kepala Bapenda Lobar H. Muhammad Adnan mengatakan, dari target PAD Rp139,9 miliar terealisasi Rp28,7 miliar atau 20,5 persen. Kalau dibedah, sumber PAD Bapenda diantaranya hasil pajak daerah, yang paling tinggi realisasinya Pajak tenaga listrik mencapai 32 persen lebih atau 11,3 miliar lebih dari target Rp35 miliar. Pajak makanan minuman atau restoran Rp4,8 miliar lebih atau 24 persen lebih dari target Rp20,1 miliar lebih. Pajak jasa perhotelan Rp5,3 miliar lebih atau 23 persen lebih dari target Rp22,8 miliar.

Sedangkan yang paling rendah adalah pajak jasa kesenian dan hiburan, baru mencapai Rp139 juta lebih atau Rp2,9 miliar dari target Rp4,8 miliar lebih. Kemudian pajak jasa parkir sebesar 15 persen lebih atau Rp43 juta lebih dari target Rp283 juta. Pada pajak BJT, terdiri dari pajak reklame baru terealisasi Rp304,8 juta atau 43,9 persen dari target Rp694 juta lebih. Pajak air tanah terealisasi Rp1,1 miliar lebih atau 36,4 persen dari target Rp3 miliar lebih. Pajak Mineral bukan logam dan batuan, baru 52 persen lebih atau Rp13 juta lebih dari target Rp25 juta.

Kemudian BPHTB dari target Rp23 miliar lebih baru terealisasi Rp4,1 miliar lebih atau 18 persen lebih. PBB P2, dari target Rp30 miliar harus direalisasikan Rp1,4 miliar atau 4 persen lebih dan pajak sarang burung walet, dari target Rp58,5 juta terealisasi Rp186 ribu lebih. (her)

Hidupkan Karakter Budaya di Lotim Lewat Sekolah Penggerak

0
PARADE - Parade tembolak (tudung saji) yang ditampilkan siswa dalam kegiatan Gebyar Sekolah Penggerak di Lotim, Kamis 16 Mei 2024. (Ekbis NTB/rus)

Selong (Ekbis NTB) – Penjabat (Pj) Bupati Lombok Timur (Lotim), H.M. Juaini Taofik mengapresiasi dan mendukung kegiatan gebyar sekolah penggerak yang digelar di halaman Kantor Bupati, Kamis 16 Mei 2024.

Keberadaan sekolah penggerak didukung Pemkab Lotim, karena dinilai telah mampu menghidupkan karakter budaya pendidikan.

Kepada media usai membuka acara, Pj. Bupati mengatakan tujuan dihadirkannya sekolah penggerak agar siswa siswi di tingkat satuan pendidikan ini selain memiliki kompetensi dan numerasi yang bagus, tapi juga harus berkarakter. “Kita sebagai orang Sasak, karakter Sasaknya yang kita tunjukkan,” ungkap Pj Bupati.

Sosio-kultural dari masyarakat Sasak yang bagus ini yang dimunculkan. Sekolah penggerak baru bisa bagus manakala bersinergi dengan guru penggerak. Menurutnya, sekolah penggerak memberikan dampak positif, karena hasil dari kerja para guru penggerak yang mampu memberikan inovasi, memanfaatkan teknologi informasi kepada siswanya.

Selain itu, unsur pendukung lainnya adalah organisasi penggerak, yakni pada komite sekolah, kepala desa setempat serta unsur penyelenggara pemerintah lainnya. “Keberhasilan sekolah penggerak ini karena bersinerginya tiga unsur, sekolah penggeraknya, guru penggeraknya dan organisasi penggerak,” paparnya.

Saat ini di Lotim sudah terdapat 43 sekolah Penggerak tingkat SD dan SMP sederajat. Para guru di sekolah penggerak dini ditingkatkan kompetensinya. Usulan sekolah penggerak sudah berakhir. Karenanya, diingatkan kepada yang sudah memiliki kompetensi bidang sekolah penggerak diharapkan menularkan pengetahuannya ke sekolah lainnya. (rus)

Pintu Masuk Bali, Pengamanan di BIZAM Diperketat

0
PERKETAT - Polres Loteng memperketat pengamanan BIZAM jelang WWF ke 10 di Bali, sejak Kamis, 16 Mei 2024. (Ekbis NTB/kir)

Praya (Ekbis NTB) – Pengamanan arus penumpang terutama dari Lombok menuju Bali melalui Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) mulai diperketat aparat Polres Lombok Tengah (Loteng) jelang World Water Forum (WWF) akhir pekan ini di Bali. Hal itu dilakukan guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan jelang pertemuan dunia yang ke 10 tersebut. Nantinya akan ada delegasi dari 141 negara yang bakal hadir pada pertemuan tersebut.

“Polres Loteng memperketat pengamanan di BIZAM, karena termasuk sebagai pintu masuk utama menuju Bali,” terang Kapolres Loteng AKBP Iwan Hidayat, SIK., di Praya, Kamis, 16 Mei 2024. Apalagi letak Pulau Lombok dengan Bali sangat dekat, sehngga langkah-langkah imbangan perlu dilakukan, terutama terkait keamanan wilayahnya.

Jelang WWF yang akan berlangsung pada 18-25 Mei mendatang tersebut, Polri menerapkan Operasi Puri Agung 2024 pengamanan WWF dengan melibatkan sebanyak 5.791 personel kepolisian dengan tiga wilayah operasi yang terlibat. Bali selaku tuan rumah ditambah Jawa Timur (Jatim) dan NTB sebagai wilayah imbangan.

Dengan dilibatkan wilayah NTB dalam kegiatan tersebut, tentunya keamanan khususnya di Loteng sebagai penunjang kegiatan imbangan WWF ke 10 mendapat perhatian khusus. Terlebih BIZAM yang merupakan salah satu pintu masuk ke Bali berada di wilayah Loteng.

“Kita sebagai wilayah imbangan penunjang kegiatan ini akan terus berupaya maksimal untuk melakukan pengamanan di BIZAM. Terutama keberangkatan menuju Bali. Guna mencegah dan meminimalisir potensi terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan yang dapat mengganggu kelancaran WWF di Bali,” tandas Iwan.

Untuk itu, pihaknya berharap dukungan dari seluruh elemen masyarakat di daerah ini, agar bisa terus bersama menjaga keamanan dan ketertiban wilayah, sehingga seluruh agenda pertemuan dunia tersebut bisa berjalan aman tanpa terganggu persoalan keamanan.

Suksesnya ajang pertemuan dunia tersebut tentunya semakin mengangkat nama Indonesia di mata dunia, karena mampu menjadi tuan rumah yang baik bagi pertemuan atau ajang dunia. Maka keterlibatan semua pihak penting, agar situasi keamanan dan ketertiban wilayah benar-benar terjaga. (kir)

OJK Imbau Masyarakat Berhati-hati Terhadap Penawaran Investasi yang Menjanjikan Keuntungan Fantastis

0
Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (ekbisntb.com/bul)

Mataram (Ekbis NTB) – Menanggapi pemberitaan raibnya miliaran dana nasabah Bank BTN, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak mudah tertipu dan tergiur dengan tawaran investasi yang menawarkan keuntungan fantastis.

OJK tengah meneliti kasus tersebut dan telah memanggil 17 konsumen terkait untuk dimintai keterangan mengenai hilangnya dana nasabah.

Menurut keterangan resmi yang disampaikan OJK NTB, Kamis 16 Mei 2024, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, Bank wajib bertanggung jawab jika terbukti terdapat kesalahan di pihak bank dan OJK dapat mengenakan sanksi.

“Namun jika kesalahan ada kelalaian ada pada pihak Konsumen, maka dana yang diklaim hilang tidak dilakukan penggantian oleh pihak Bank,” ujarnya.
Tips Menghindari Investasi Bodong.

1. Jangan mudah tergiur janji untung fantastis
Semakin besar keuntungan yang dijanjikan, semakin besar potensi penipuan. Agar simpananmu dijamin LPS, pastikan bunga tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS.

2. Cek legalitas penawaran investasi
Hubungi atau datangi lembaga jasa keuangan tersebut apakah benar memiliki produk investasi yang ditawarkan. Cek ke Kontak OJK 157 untuk legalitas lembaga jasa keuangan yang berizin OJK.

3. Simpan dokumen kepemilikan dan bukti transaksi
Simpan dengan baik dokumen kepemilikan investasi dan semua bukti transaksi agar tidak disalahgunakan. Simpanan bank wajib tercatat pada pembukuan bank.

4. Jangan mudah percaya dengan oknum yang menawarkan titip investasi atau titip transfer.(bul)

Pertashop Diharapkan Jadi Penyalur Pertalite

0
Priatna Riadi (Ekbis NTB/bul)

Mataram (Ekbis NTB) – Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Provinsi NTB mengharapkan Pertashop (Pertamina Shop) dilibatkan untuk menyalurkan BBM subsidi, Pertalite agar semakin tepat sasaran penerimanya.

Pertashop atau outlet penjualan Pertamina berskala tertentu yang dipersiapkan untuk melayani kebutuhan konsumen BBM non subsidi, LPG non subsidi, dan produk ritel Pertamina lainnya dengan mengutamakan lokasi pelayanannya di desa, termasuk di kota.

Menurut Ketua Hiswana Migas Provinsi NTB, Priatna Riadi, keberadaan Pertashop yang menjangkau hingga ke desa-desa untuk menyalurkan BBM dirasa sangat efektif untuk menyalurkan BBM subsidi yang lebih tepat sasaran.
“Karena Pertahsop ini lebih banyak di desa-desa, bagus juga kalau diberikan tugas untuk menyalurkan BBM subsidi tepat sasaran penerimanya. SPBU-SPBU rasanya ndak terganggu,” kata Priatna Riadi ditemui di Kantor Hiswana Migas NTB di Jalan Bung Hatta, Mataram, Kamis 16 Mei 2024.

Saat ini Pertashop hanya diberikan tugas untuk menyalurkan BBM non subsidi, terutama Pertamax. Informasinya, sejumlah Pertashop sudah tutup, karena hanya menjual BBM non subsidi. Berdasarkan analisa usahanya, agar Pertahsop ini tetap eksis, minimal dalam sehari bisa menjual 500 liter BBM. Dibawah itu, menurutnya berat pendapatannya mengimbangi biaya operasional.

“Karena minimal ada dua opetaror. Kalau masih omzetnya hanya 200 liter perhari, ndak nutup. Harus diatas 500 liter baru bisa jalan. Karena itu, ndak apa-apa Pertashop ini diberikan tugas menyalurkan Pertalite supaya yang tutup-tutup ini juga bisa hidup kembali,” tambahnya.

Apalagi dengan investasi awal minimal Rp250 juta untuk pembelian mesin dan box. Belum termasuk lahan yang digunakan untuk membangun mini SPBU ini.(bul)

Pemerintah Pastikan Jamaah Calon Haji Indonesia Terlindungi Asuransi

0
Calon jemaah haji dari embarkasi Lombok saat diterbangkan ke Tanah Suci (Ekbis NTB-Ist)

Jakarta (Ekbis NTB) – Pemerintah Indonesia memastikan seluruh jamaah calon haji Indonesia dilindungi oleh asuransi jiwa dan kecelakaan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 ini.

“Sebagai bagian dari pelindungan, jamaah haji reguler Indonesia akan mendapatkan asuransi jiwa dan asuransi kecelakaan,” kata Petugas Media Center Haji (MCH) Widi Dwinanda dalam konferensi pers penyelenggaraan ibadah haji, yang diikuti secara daring di Jakarta, Kamis 16 Mei 2024.

Widi menjelaskan, asuransi tersebut diberikan kepada jamaah calon haji Indonesia sejak masuk asrama, waktu pemberangkatan, dan ketika mereka masih berada di asrama saat pemulangan.

Asuransi tersebut, kata dia, diberikan kepada jamaah calon haji Indonesia dengan ketentuan tertentu.

“Pertama, jamaah wafat diberikan asuransi sebesar minimal biaya perjalanan ibadah haji atau Bipih per-embarkasi,” katanya.

Kedua, lanjut Widi, bagi jamaah yang wafat karena kecelakaan, maka akan diberikan senilai dua kali Bipih per-embarkasi.

Kemudian, sambungnya, jamaah yang mengalami kecelakaan, lalu mendapatkan cacat yang bersifat tetap, maka diberikan santunan yang besarnya bervariasi antara 2,5 sampai 100 persen Bipih per-embarkasi.

Seluruh kepengurusan terkait asuransi, jelas dia, dilakukan oleh Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kementerian Agama (Kemenag) RI.

“Pihak asuransi akan melakukan pembayaran klaim melalui transfer ke rekening jamaah,” katanya.

Asuransi ini, ucap Widi, melindungi jamaah calon haji sejak masuk embarkasi, hingga kembali lagi ke tanah air melalui debarkasi haji.(Ant)

Pemerintah Siapkan SDM Terampil Untuk Industri Semikonduktor

0
Industri Semikonduktor (Ekbis NTB-Ist)

Jakarta (Ekbis NTB) – Deputi IV Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Kemenko Perekonomian Mohammad Rudy Salahuddin mengatakan, saat ini pemerintah tengah fokus menyiapkan tenaga kerja terampil untuk industri semikonduktor.

Hal itu sejalan dengan prioritas pemerintah untuk mulai mengembangkan industri semikonduktor di Indonesia.

“Untuk menyiapkan industri semikonduktor beberapa hal terkait teknologi, riset dan inovasi serta kesiapan SDM dan iklim usaha kondusif perlu kita siapkan bersama,” kata Rudy dalam acara Dialog Nasional yang bertajuk ‘Pengembangan Ketrampilan dan Situasi Ketenagakerjaan Sektor Elektronik Indonesia” di Jakarta, Kamis 16 Mei 2024.

Saat ini pemerintah sedang memetakan dukungan dari segi kebijakan serta regulasi terhadap berbagai aspek tersebut. Ia memaparkan, pada 2022 terdapat 345 ribu pekerja atau 0,26 persen dari total pekerja di Indonesia yang bekerja di sektor elektronik.

Sebagian besar bekerja di subsektor industri komponen dan papan elektronik sebesar 19,7 persen, industri kabel 18,5 persen, peralatan rumah tangga 14,5 persen, industri audio dan video elektronik sebesar 8,5 persen.

“Jumlah pekerja di sektor elektronik ini meningkat dari tahun 2018, namun terdapat hal yang perlu menjadi perhatian bersama yakni sebagian besar pekerja berlatar belakang setara dengan SMA atau SMK yakni sekitar 80 persen,” ujarnya.

Menurutnya, ketersediaan tenaga kerja yang terampil di sektor ini menjadi tantangan tersendiri. Kemudian, Indonesia juga dihadapkan oleh tantangan lainnya yakni perlunya peningkatan keahlian pekerja baik di level operator maupun level engineering, terutama dalam hal literasi digital dan kemampuan adaptasi teknologi.

“Penting bagi pemerintah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif untuk mendorong investasi dan pengembangan industri yakni salah satunya dengan menyiapkan tenaga kerja yang terampil sesuai kebutuhan industri,” tutur Rudy.

Berdasarkan data tahun 2022, sektor elektronik hanya menyumbang 1,45 persen dari produk domestik bruto (PDB) atau sekitar 7,92 persen dari industri manufaktur. Untuk itu, Rudy menilai perkembangan sektor ini perlu untuk terus didorong bersama.

Dalam rangka penyiapan tenaga kerja, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Vokasi dan Pelatihan Vokasi yang menurut Rudy, berorientasi pada kebutuhan industri dengan melibatkan peran aktif dunia usaha dan industri.

Pemerintah juga mendorong lebih banyak perusahaan untuk dapat jadi bagian dari rantai pasok global. Salah satunya dengan adanya Perpres No 60 tahun 2023 terkait Strategi Nasional Bisnis dan HAM.

Lebih lanjut, berdasarkan Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035, industri semikonduktor yang termasuk dalam sektor elektronik termasuk dalam enam proyek industri prioritas Pemerintah untuk mencapai Indonesia 4.0.

Selain semikonduktor, prioritas pemerintah di sektor elektronik juga mencakup pengembangan industri peralatan smart home serta komponen elektronik dan fabrikasi.

Pada kesempatan yang sama, Direktur International Labour Organization (ILO) untuk Indonesia dan Timor-Leste Simrin Singh menilai bahwa kemajuan dalam industri manufaktur suatu negara tak hanya dilihat dari jumlah pekerjanya saja, melainkan juga kualitas dari setiap pekerja.

Untuk mengakomodasi tenaga kerja yang terampil, bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah, namun organisasi dan perusahaan harus turut terlibat aktif dalam upaya tersebut.

“Kita tahu bahwa transformasi digital, peralihan menuju ekonomi berkelanjutan, membentuk kembali rantai pasok global di seluruh dunia yang tidak hanya di Indonesia, namun di seluruh dunia juga sedang mengembangkan kebijakan peningkatan keterampilan pekerja, sama seperti Indonesia,” pungkasnya.(Ant)